Karena pasar itu luas jadi kita mencoba mencapai pasar global dan saya pikir kita memiliki keuntungan dari hal-hal yang unik yang bisa kita tunjukkan ke pasar global.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia (AGI) Shafiq Husein mengatakan pengembang game dari Indonesia memiliki keuntungan yang bisa diambil dari keunikan budaya lokal yang bisa mendorong pemasaran game lokal ke tingkat global.

“Karena pasar itu luas jadi kita mencoba mencapai pasar global dan saya pikir kita memiliki keuntungan dari hal-hal yang unik yang bisa kita tunjukkan ke pasar global,” kata Shafiq dalam acara diskusi panel MoU Coda dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, di Jakarta, Kamis.

CEO Gambir Studio ini mengatakan penikmat game di era saat ini lebih mencari game dari pengembang indie dibandingkan game AAA (Triple-A) dengan anggaran pengembangan dan pemasaran yang tinggi.

Namun, ia mengatakan pengembang game indie masih kesulitan menemukan pasar global karena keterbatasan dana untuk promosi, jika dibandingkan dengan industri game di Barat atau Eropa yang sudah memiliki standar dan ekosistem yang memudahkan mendapatkan akses ke pasar global.

Shafiq mengatakan dibutuhkan kolaborasi dari asosiasi dan pemerintah untuk memperbanyak akses pemasaran bagi pengembang lokal untuk bisa bersaing di acara internasional dan membuat program yang mendorong akses pasar lebih terbuka.

“Kita kekurangan akses pasar global, sekarang penerbit, investor, mereka sudah memiliki standar tersendiri untuk segalanya, tapi sebagai pengembang game lokal kita masih memiliki banyak studio baru yang muncul setiap bulan dan ada gap talenta spesialisasi,” katanya pula.

Ia juga mengatakan perlu ada akses pasar global dan pendanaan yang dapat mendukung keberlanjutan bisnis di industri game, serta pembuatan regulasi yang relevan seiring dengan perkembangan teknologi yang cepat untuk membuat industri game Indonesia bertahan di tengah persaingan global.

AGI juga mendukung komitmen Kementerian Ekraf untuk membuat perusahaan game yang berkelanjutan di Indonesia, dengan melatih talenta industri game serta memberikan akses agenda internasional untuk memperkenalkan talenta pengembang game asal Indonesia.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, akan konsisten memberantas importir pakaian bekas ilegal atau balpres. Para penentang kebijakan itupun, ia pastikan akan didatangi pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena terindikasi terlibat dalam impor balpres ilegal.

Sebagaimana diketahui, larangan impor pakaian bekas sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022.

Purbaya pun menegaskan, seluruh aktivitas ilegal sudah pasti melanggar hukum. Karena itu, ia mengaku tak segan memerintahkan bawahannya untuk mengejar pihak-pihak yang mendukung importir ilegal balpres, sebagaimana yang sering tampi di televisi ataupun Youtube.

"Jadi yang di Youtube, yang di TV, itu hati-hati. Saya akan kirim orang. Karena Anda declare Anda penjahat, masa saya diam," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, dikutip Senin (17/11/2025).

Purbaya mengaku masih berusaha merampungkan peraturan yang memperkuat hukuman bagi para importir barang ilegal itu, dengan memberikan hukuman tambahan bagi 'mafia' impor pakaian bekas ini berupa denda hingga memasukkan ke dalam daftar hitam atau blacklist importir.

Sejak Oktober 2025, Purbaya mengatakan negara akan rugi jika hanya memenjarakan pelaku dan memusnahkan barang bukti baju ilegal. Terutama karena negara harus menggelontorkan uang yang tidak sedikit untuk membakar pakaian itu.

"Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara, saya enggak dapat duit, (pelakunya) nggak didenda. Jadi saya rugi, cuma keluar ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu," kata Purbaya.

Purbaya menganggap, selama ini negara rugi saat menindak barang tangkapan impor ilegal itu dengan cara dibakar. Konsep pemusnahan barang ilegal itu, menurutnya, memakan biaya hingga Rp 12 juta untuk satu kontainer.

"Kan saya selalu komplain itu balpres, saya tangkap barangnya, orangnya enggak bisa didenda, terus saya mesti memusnahkan barangnya," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

"Itu mahal tuh satu kontainer itu sekitar Rp 12 juta kalau enggak salah. Rugi, abis itu kasih makan orang yang ditahan, rugi besar kita. Jadi mau kita ubah," ucapnya.

Purbaya mengatakan, salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan, dan juga telah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. ialah memanfaatkan hasil penindakan itu dengan menjual murah ke masyarakat atau UMKM.

Ia mengaku juga sudah melakukan konsultasi dengan Asosiasi Garment dan Textile Indonesia atau AGTI. Hasilnya, balpres ilegal yang masuk serta berhasil ditindak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu akan dicacah untuk dijadikan bahan baku atau dijual murah.

"Ini juga atas arahan presiden, ini mesti dimanfaatkan, jangan dibakar begitu saja. Kita pikir-pikir gimana, apa boleh enggak kita cacah ulang? Boleh. Jadi kita ketemu dengan AGTI, menawarkan bisa enggak mereka mencacah ulang balpres itu. Nanti sebagian mereka pakai, sebagian dijual ke UMKM dengan harga murah," ucap Purbaya.

Purbaya mengatakan, hasil konsultasi dengan AGTI didapati sejumlah pengusaha yang siap menampung barang hasil penindakan itu untuk dicacah. Ia memastikan kebijakan ini akan jalan pekan depan dan telah mendapatkan persetujuan juga dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

"Minggu depan diskusi dengan mereka ya. jadi langsung ketuk palu, langsung jalan. Jadi yang di gudang-gudang itu dikeluarin semuanya, tempatnya juga kosong. Jadi itu bisa dipakai untuk bahan baku industri kan, dalam bentuk benang dan lain-lain. Nanti UMKM akan bisa memakai sebagai bahan dengan biaya yang lebih murah," paparnya.

"Saya juga sudah bicara dengan Kementerian UMKM, Pak Maman, beliau setuju dengan kerjasama seperti ini, karena nanti UMKM yang tahu namanya kan, nama UMKM-nya beliau. Kalau saya kan nggak tahu, nanti distribusi UMKM-nya lewat Pak Menteri UMKM," tegas Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan dari Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) di Kementerian Keuangan, siang ini, Selasa (4/11/2025). AGTI merupakan asosiasi produsen garmen dan tekstil yang baru saya didirikan pada 1 Oktober 2025.

Ketua Umum AGTI yang juga merupakan Vice CEO PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto mengungkapkan AGTI menemui Purbaya untuk memberikan road map yang merupakan analisa pendek berisi peluang, kesempatan dan ancaman bagi industri tekstil dan garmen.

Menurutnya, Purbaya telah mencatat detail-detail yang dipaparkan AGTI, termasuk mengenai peluang dari pasar tekstil dan garmen RI dengan adanya Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement dan ndonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA).

Rencananya, setelah pertemuan ini, AGTI akan kembali bertemu dengan Menteri Keuangan untuk membahas peluang yang ada.

"Dua minggu lagi akan ada pertemuan detail mengenai detail-detail yang peluang ini kita mesti capture karena kami meyakini dengan adanya EU-Indonesia, dengan adanya Indonesia-Canada free trade agreement yang nantinya akan efektif di akhir tahun 2026 atau awal 2027 bisa menambah kesempatan, menambah lapangan kerja," papar Anne saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (4/11/2025).

Anne pun mewanti-wanti agar jangan sampai potensi dari perjanjian perdagangan initidak dinikmati oleh Indonesia. Selain itu, AGTI juga membahas mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.28 Tahun 2025.

Dia mengungkapkan, PP baru ini mengatur dengan lengkap perihal perizinan lingkungan hidup, termasuk analisis dampak lingkungan atau Amdal bagi pembangunan pabrik baru. Anne menilai aturan ini memiliki kendala yang harus diselesaikan. Dia berharap Menteri Keuangan bisa membantu menyuarakan masalah perizinan ini kepada kementerian lainnya.

Lebih lanjut, pertemuan ini juga membahas mengenai polemik thrifting dan impor pakaian bekas. AGTI setuju dengan pandangan dan tindakan Purbaya. Dia berharap penindakan bisa dilakukan lebih lanjut di level importir.

"Pak Purbaya dengan Dirjen Bea Cukai itu tepat dan harapan kami sebenarnya di level importer langsung kalau pun nanti ada barang yang sudah terlanjur di kepabeanan dan perlu diproses lebih lanjut," paparnya.

"Itu jangan masuk ke pasar lokal karena menurut kami adalah ini kan sudah ada Permendagnya, bahwa ini dilarang jadi ketegasan di lapangan oleh bea juga itu kan diperlukan," lanjut Anne.

Anne menuturkan AGTI memberikan suatu solusi kepada Bea Cukai, agar baju bekas atau thrifting ini tidak langsung dimusnahkan dengan dibakar. Menurutnya, baju bekas dan catat masih bisa didaur ulang, terutama bahan polyester dan katun.

Menurutnya, industri tekstil dan garmen Indonesia memerlukan bahan daur ulang sebagai bagian dari daya saing secara global. Terkait dengan upaya Purbaya mendorong penjualan produk fesyen dalam negeri, AGTI siap mendukung hal ini.

Anne mengatakan asosiasi designer dan label fesyen lokal siap untuk memenuhi kebutuhan pedagang pakaian di lapangan.

"Konektivitas antara supply chain dari ujung ke ujung sampai ke retail itu bisa kita persiapkan secara patuh dan jelas kita bukan anti-import ya yang jelas," tegasnya.