Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai implementasi platform digital seperti Google, Meta, dan lain sebagainya akan makin optimal dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) jika didukung standar teknis yang matang.

Ketua Bidang OTT dan E-commerce Mastel Alex Chandra mengatakan penerapan PP Tunas di Indonesia merupakan langkah positif. Meskipun regulasi ini bertujuan untuk melindungi anak di ruang digital, pelaksanaannya belum sepenuhnya matang dan masih menimbulkan kebingungan di kalangan industri.

Menurut Alex, tantangan terbesar dalam implementasi PP Tunas adalah belum adanya standar teknis yang jelas. Regulasi yang ada dinilai masih bersifat umum sehingga pelaku industri butuh arahan yang lebih pasti.

"Jadi standar teknis ini benar-benar penting sebetulnya karena kalau dilihat, objek pengaturannya bagaimana,” kata Alex dalam acara Bisnis Indonesia Forum pada Senin (4/5/2026).

Akibatnya, menurutnya, perusahaan digital harus meraba-raba dalam menerjemahkan keinginan regulator. Hal ini menyebabkan tidak adanya keseragaman pendekatan antarperusahaan, baik di sektor fintech, media sosial, maupun e-commerce.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan di berbagai pihak, mulai dari perusahaan, pengguna, hingga orang tua dan anak-anak sebagai pengguna akhir.

Oleh karena itu, pendekatan safety by design menjadi penting, yakni sistem yang sejak awal dirancang untuk aman bagi anak.

Namun, penerapan konsep ini tidaklah sederhana. Alex menilai perubahan menuju safety by design membutuhkan transformasi struktural yang kompleks. Bahkan, hal ini berpotensi mengurangi kenyamanan pengguna dewasa, sehingga muncul dilema antara perlindungan dan pengalaman pengguna yang optimal.

Tidak sampai di situ, aspek verifikasi usia dan identitas juga menjadi persoalan penting. Banyak platform, termasuk yang digunakan dalam sektor pendidikan, dituntut untuk memastikan pengguna adalah anak atau orang tua yang sah. Namun, hal ini memunculkan pertanyaan besar terkait kesiapan institusi, terutama sekolah dan pelaku usaha kecil (UMKM).

“Apakah mereka punya infrastruktur canggih gak buat verifikasi data? apakah mereka punya tim yang cukup jago untuk verifikasi? layer nya itu berlapis-lapis,” kata Alex.

Alex juga menjelaskan adanya risiko overregulasi dan dampak jangka panjang. Dalam praktiknya, beberapa perusahaan berpotensi mengambil jalan pintas dengan membatasi akses sepenuhnya bagi pengguna di bawah usia 18 tahun.

Jika hal ini terjadi secara luas, maka akan ada risiko jangka panjang terhadap generasi muda. Anak-anak bisa kehilangan akses terhadap teknologi digital sejak dini, yang justru berpotensi menyebabkan kesenjangan literasi digital di masa depan.

Selain itu, tenggat waktu implementasi yang relatif singkat juga menjadi tantangan tersendiri. Transformasi sistem digital yang kompleks tidak dapat dilakukan secara instan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kepatuhan yang bersifat administratif semata, bukan substantif.

“Masalahnya 6 bulan itu benar-benar cukup nggak untuk misal transformasi sistem yang kompleks. Akibatnya daripada repot-repot udahlah rubah aja dengan ketentuannya.” kata Alex

PP Tunas tidak dapat berjalan efektif tanpa kolaborasi antara berbagai pihak. Pemerintah, industri, orang tua, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menciptakan ekosistem digital yang aman.

Koordinasi antar kementerian juga menjadi Penting, mengingat sektor digital melibatkan banyak regulator dengan kewenangan berbeda. Tanpa sinkronisasi, perusahaan berisiko dianggap patuh di satu sisi, namun melanggar di sisi lain.

Selain itu, dialog yang terbuka antara regulator dan industri dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak menghambat inovasi. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang kembali melakukan perombakan susunan Kabinet Merah Putih pada hari ini, Senin (27/4/2026).

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyampaikan bahwa reshuffle ini merupakan bagian dari dinamika pemerintahan sekaligus hak prerogatif Presiden, guna memastikan kementerian dapat terus menyesuaikan diri dengan tantangan dan kebutuhan ke depan.

“Dari perspektif dunia usaha, yang menjadi perhatian utama bukan semata pada pergantian figur, melainkan pada bagaimana kesinambungan arah kebijakan dan perbaikan yang kontinyu dapat tetap terjaga dengan baik,” kata Shinta, Senin (27/4/2026).

Dia menjelaskan, konsistensi kebijakan, percepatan implementasi dan birokrasi, serta koordinasi lintas kementerian menjadi faktor penting dalam memastikan pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan optimal.

Terkait perubahan figur pada sejumlah sektor seperti lingkungan, pangan, dan komunikasi, Shinta berharap agar pejabat kementerian dan lembaga terkait dapat menjalankan mandatnya dengan baik, termasuk dalam mengidentifikasi berbagai dinamika dan kebutuhan di lapangan yang berkaitan dengan sektor tersebut.

Apindo disebutnya akan siap untuk terus berdiskusi dan memberikan masukan berbasis pengalaman pelaku usaha, serta berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong kebijakan yang implementatif dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

Menurutnya, dunia usaha memandang reshuffle ini tidak perlu menimbulkan kekhawatiran. Dia menekankan pentingnya konsistensi arah kebijakan, komitmen pada keberlanjutan reformasi struktural, koordinasi lintas kementerian, dan komunikasi yang terbuka dengan pelaku usaha.

“Dengan itu, stabilitas pasar dan kepercayaan investor dapat terus terjaga, sehingga perekonomian nasional tetap berada pada jalur yang sehat dan berdaya saing,” pungkas Shinta.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet jilid ke-6 di lingkungan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Perombakan ini ditetapkan melalui sejumlah Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken pada 27 April 2026 di Jakarta.

Dalam dokumen resmi, pemerintah menerbitkan beberapa beleid, di antaranya Keppres Nomor 51/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri negara, Keppres No. 52/P Tahun 2026 terkait Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta Keppres No. 53/P Tahun 2026 mengenai pengangkatan penasihat khusus presiden bidang komunikasi.

Selain itu, terdapat pula Keppres No. 50/TPA Tahun 2026 yang mengatur perubahan pimpinan tinggi utama di Badan Karantina Nasional (Barantin).

Berikut daftar pejabat yang dilantik dalam reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid ke-VI:

1. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Jumhur Hidayat

2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan - Hanif Faisol

3. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi - Hasan Nasbi

4. Kepala Staf Kepresidenan - Dudung Abdurachman

5. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah - Muhammad Qodari

6. Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin) - Abdul Kadir Karding

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) mendorong pemerintah agar Peraturan Presiden (Perpres) tentang penguatan logistik nasional mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha kepelabuhanan, yang dinilai krusial dalam menjaga daya saing ekonomi.

Ketua Umum ABUPI Liana Trisnawati menyatakan, pelabuhan kini tidak lagi sekadar sektor pendukung, melainkan menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global dan perubahan arus perdagangan dunia.

“Dalam kondisi ini, pelabuhan harus menjadi kekuatan utama untuk memastikan kelancaran arus logistik nasional,” ujarnya kepada wartawan dalam Seminar Nasional ABUPI, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,2%–5,6% serta arus peti kemas yang diperkirakan mencapai 13,77 juta TEUs pada tahun ini, peran pelabuhan semakin strategis.

Utamanya untuk mendukung target penurunan biaya logistik menjadi sekitar 12% terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam RPJMN 2025–2029.

Sementara terkait rencana Perpres penguatan logistik nasional yang saat ini masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto, Liana berharap regulasi tersebut dapat disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

“Harapannya pemerintah juga harus mendengarkan apa yang dirasakan oleh pelaku usaha. Kami siap untuk berinvestasi selama dukungan pemerintah itu ada,” kata Liana.

Dia menilai penguatan sektor pelabuhan membutuhkan pendekatan komprehensif, mulai dari aspek regulasi, kelembagaan, hingga operasional di lapangan.

Koordinasi lintas kementerian juga menjadi faktor penting, mengingat sektor kepelabuhanan melibatkan berbagai instansi seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian ATR/BPN.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan digitalisasi, serta penerapan prinsip keberlanjutan juga menjadi komponen utama dalam transformasi pelabuhan.

ABUPI juga menekankan pentingnya integrasi sistem logistik nasional melalui National Logistic Ecosystem (NLE). Optimalisasi sistem single submission dan standardisasi data antar terminal dinilai dapat menekan dwelling time dan meningkatkan efisiensi.

Namun demikian, dia mengakui masih terdapat tantangan berupa perbedaan persepsi antar pelaku, kesenjangan kebutuhan, serta kendala operasional yang beragam di tiap wilayah.

Dalam upaya menurunkan biaya logistik, ABUPI menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan asosiasi pelayaran dan logistik.

“Kami tidak bisa sendiri. Harus ada sinergi dengan pelayaran, forwarder, dan seluruh ekosistem logistik,” katanya.

ABUPI juga mengusulkan agar pemerintah memiliki tim penilai biaya logistik nasional, mengingat selama ini acuan yang digunakan masih berasal dari lembaga internasional seperti World Bank.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut program revitalisasi irigasi menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional, terutama untuk mendorong peningkatan luas panen tanpa harus menambah lahan sawah.

“Jadi yang mengerjakan revitalisasi-revitalisasi irigasi adalah Kementerian PU, di sana ada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Nah, koordinasi dengan Kementerian Pertanian, usernya kan Pertanian, karena di ujungnya kan air ini harus sampai ke tanaman,” ujar Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (18/3/2026).

Dia menjelaskan, koordinasi antara kementerian menjadi kunci pelaksanaan program revitalisasi infrastruktur pertanian termasuk pelaporan dari tingkat bawah hingga sinkronisasi data.

“Nah, Direktur Irigasi berkoordinasi dengan seluruh Gapoktan, seluruh dinas, dan seluruh luas baku sawah kita yang terdampak irigasi kan, irigasi yang rusak, itu kemudian dilaporkan ke Kementan, kemudian disinkronisasi dengan Kementerian PU, kemudian dikerjakan. Nah, kira-kira gitulah,” lanjutnya.

Menurutnya, pelaksanaan Inpres irigasi tidak memiliki kendala besar, selain pada aspek validitas dan kecepatan data dari lapangan. “Mungkin kalau ditanya kendalanya apa, saya kira mungkin kendalanya tinggal bagaimana cepatnya dan validnya data dari bawah. Jadi lebih baik numpuk dobel lapor daripada tidak ada yang lapor,” katanya.

Sudaryono juga menyoroti pentingnya ketersediaan air dalam mendukung produktivitas pertanian. Saat ini, lahan sawah yang memiliki irigasi (irrigated) baru sekitar 24% dari total luas baku sawah nasional. Pemerintah menargetkan angka tersebut dapat meningkat menjadi 50% dalam waktu dekat.

“Air ini menjadi penting. Kalau pupuk itu bisa diproduksi di pabrik, benih bisa diciptakan karena kebutuhannya kecil, yang tidak bisa orang ciptakan itu adalah air,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa peningkatan produksi tidak selalu bergantung pada perluasan lahan, melainkan pada intensitas tanam.

“Sehingga yang dimaksud tadi lahan baku sawahnya mungkin nggak nambah tapi nanamnya lebih banyak karena ketersediaan airnya itu,” katanya.

Sebagai ilustrasi, Sudaryono menyebut luas baku sawah nasional sekitar 7 juta hektare, namun luas panen bisa mencapai 10 juta hingga 11 juta hektare karena adanya lahan yang ditanami lebih dari satu kali dalam setahun.

“Jadi bisa lihat lahannya 7 juta, panennya itu 10 juta, karena ada lahan-lahan yang panennya lebih dari satu kali,” jelasnya.

Kementerian PU Targetkan Perluasan Irigasi 750.000 Hektare

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Wida Nurfaida menambahkan bahwa pemerintah telah merealisasikan pembangunan dan revitalisasi irigasi seluas 653.158 hektare pada tahun sebelumnya, dengan anggaran sekitar Rp10,1 triliun hingga Rp10,15 triliun dari total alokasi Rp12 triliun.

Dengan sinergi antar kementerian dan percepatan pembangunan irigasi, pemerintah optimistis produktivitas pertanian nasional akan terus meningkat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dalam jangka panjang.

“Untuk target next-nya di 2026 targetnya memang sesuai yang disampaikan dari Kementerian Pertanian ada 750.000 hektare ya. 752.000 hektare memang saat ini belum ada alokasinya namun teman-teman di Sumber Daya Air sudah menyiapkan kesiapan, koordinasi dengan Kementerian Pertanian,” ujar Wida.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa penyelesaian sejumlah persoalan terkait BPJS tidak harus menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres).

Menurutnya, pemerintah saat ini fokus pada koordinasi lintas kementerian untuk membenahi akar masalah, terutama terkait validasi dan pencatatan data penerima bantuan.

Menanggapi pertanyaan soal perkembangan Perpres penghapusan BPJS, Prasetyo menjelaskan bahwa pembahasan baru dilakukan pada pagi hari yang sama dan berjalan secara konstruktif.

“Kan baru dibahas tadi pagi. Tunggu secepatnya, tapi saya kira juga tidak perlu formil menunggu Perpres ya,” ujar Prasetyo, Senin (9/2/2026).

Dia menuturkan, sebelum pembahasan resmi, pemerintah sebenarnya telah melakukan koordinasi untuk menelusuri sumber permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan BPJS. Dari proses tersebut, pemerintah kemudian mencari solusi yang tepat.

“Tadi pagi alhamdulillah diskusinya sangat bagus, konstruktif, dan sudah ada beberapa solusi yang kemudian disepakati menjadi kesimpulan dalam rapat dengan DPR,” katanya.

Prasetyo menegaskan, kebijakan perbaikan dapat dilakukan melalui langkah-langkah administratif di BPJS, Kementerian Kesehatan, maupun Kementerian Sosial, tanpa harus menunggu regulasi baru dalam bentuk Perpres.

Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi saat ini berkaitan dengan pencatatan dan verifikasi data penerima bantuan. Proses verifikasi dilakukan agar subsidi tepat sasaran, namun dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian.

“Dalam proses itu masih ditemukan di desil 6 sampai bahkan desil 10, kurang lebih ada 15 ribu sekian yang seharusnya tidak masuk kategori penerima bantuan iuran, tapi masih tercatat,” jelasnya.

Pemerintah menargetkan pembenahan data tersebut dapat segera dilakukan agar kebijakan jaminan kesehatan dan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Di sisi lain, Prasetyo juga mengungkapkan adanya masyarakat yang justru seharusnya masuk sebagai penerima bantuan, namun belum tercatat. Karena itu, pemerintah saat ini melakukan sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga.

“Ini kan lintas kementerian dan dihadiri juga oleh Kepala BPS,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi merombak tata niaga sektor perdagangan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 3/2026. Beleid anyar ini mengubah kewenangan koordinasi antar-kementerian, pengetatan skema penjualan langsung, hingga pengetatan sanksi.

Aturan tersebut diteken Prabowo pada 15 Januari 2025 dan diundangkan pada hari yang sama. Salah satu perubahan mendasar pemisahan kewenangan koordinasi yang signifikan.

Dalam Pasal 4. PP 3/2026 dijelaskan penetapan kebijakan komoditas pangan kini berada di bawah komando Menteri Koordinator Bidang Pangan, terpisah dari komoditas non-pangan yang tetap dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam aturan lama atau PP 29/2021, seluruh koordinasi penetapan kebijakan seperti neraca komoditas hingga kuota ekspor-impor bermuara pada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kini, aturan baru atau PP 3/2026 memecah kewenangan tersebut.

Selain itu, pemerintah menghapus ketentuan ayat (4) dan (5) PP 29/2021 yang sebelumnya membatasi jumlah gerai milik sendiri dan mewajibkan waralaba (franchise) setelah mencapai jumlah tertentu seperti yang diatur dalam Pasal 98 PP 3/2026.

Di sisi lain, pemerintah mempersempit ruang gerak industri penjualan langsung. Pasal 51 beleid ini melarang perusahaan Multi Level Marketing (MLM) mendistribusikan barang melalui lokapasar (marketplace) seperti Shopee, Tokopedia, dan sejenisnya.

Pasal yang sama juga menegaskan pelarangan membentuk jaringan pemasaran dengan menggunakan Skema Piramida. Maksudnya, bisnis MLM harus berbasis pada penjualan produk kepada konsumen akhir, bukan permainan uang dari perputaran rekrutmen anggota seperti yang dijelaskan dalam Pasal 51A.

Tak hanya itu, pemerintah menyisipkan Pasal 163A yang memberikan kewenangan 'eksekusi' lebih kuat bagi Kementerian Perdagangan. Menteri Perdagangan kini dapat merekomendasikan pemblokiran akses kepabeanan kepada Menteri Keuangan terhadap importir yang dikenai sanksi administratif namun tidak melakukan perbaikan.

Guna mendukung ketentuan tersebut, Pasal 149 mewajibkan Kementerian Keuangan untuk menyerahkan data realisasi ekspor dan impor kepada Kementerian Perdagangan secara waktu nyata (real-time) melalui sistem terintegrasi.

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," tulis Pasal II PP 3/2026 itu, dikutip Rabu (4/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap sejumlah tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan asuransi wajib bencana di Indonesia. Tantangan tersebut mencakup ketersediaan data risiko, keterjangkauan premi, hingga kesiapan industri asuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, Indonesia merupakan wilayah dengan tingkat risiko bencana alam yang tinggi. Kondisi itu menuntut pengelolaan risiko yang lebih terstruktur, mengingat risiko bencana masih menjadi salah satu protection gap yang perlu mendapat perhatian.

“Asuransi bencana berpotensi menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat mekanisme perlindungan dan pembagian risiko,” kata Ogi dalam lembar jawaban Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK dikutip Kamis (29/1/2026).

Meski demikian, Ogi menilai implementasi asuransi wajib bencana tidak lepas dari berbagai tantangan. Menurut dia, sejumlah aspek yang perlu disiapkan antara lain ketersediaan dan kualitas data risiko, keterjangkauan premi bagi masyarakat, kesiapan kapasitas industri asuransi, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

OJK, lanjut Ogi, terus mendorong penguatan kesiapan industri asuransi dalam menghadapi risiko bencana alam. Salah satu langkah yang ditempuh adalah meminta asosiasi industri menghimpun data terkait dampak bencana alam di sejumlah wilayah.

“OJK telah meminta asosiasi industri untuk menghimpun data dari para anggotanya terkait dampak bencana alam, termasuk di wilayah Sumatra, dan hingga saat ini proses pengumpulan data tersebut masih berlangsung,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menilai bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatra menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya skema penjaminan dan asuransi atas risiko di luar kendali manusia.

Mahendra juga mendorong perusahaan asuransi dan reasuransi menyiapkan kerangka dan produk yang sesuai dengan kebutuhan, baik untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

“Kami berharap hal ini menjadi peringatan bagi kita semua dan pada gilirannya kami mendorong perusahaan asuransi untuk menyiapkan produk yang tepat untuk semua jenis risiko tadi dan juga besarannya,” ujar Mahendra saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — TNI-Polri siap mendukung penyelenggaraan ibadah haji dengan penambahan personel untuk Perlindungan Jemaah (Linjam) dari Kementerian Haji (Kemenhaj).

Kapuspen Mabes TNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan telah menyiapkan prajurit untuk penyelenggaraan ibadah haji.

Dia menambahkan, pengerahan prajurit ini dilakukan agar memberikan rasa aman bagi jemaah yang bakal melaksanakan haji. Namun, untuk jumlah prajurit yang dikerahkan tetap bergantung pada Kemenhaj.

"Terkait kemungkinan penambahan jumlah petugas, akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan pemerintah, serta hasil koordinasi lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait," ujarnya saat dihubungi, Selasa (13/1/2026).

Senada dengan TNI, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa pihaknya bakal berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk pengerahan personel ini.

Oleh sebab itu, Polri bakal menyiapkan anggota yang sesuai kriteria Kemenhaj dalam pengamanan haji tersebut.

"Terkait rencana pemerintah dalam menambah kuota petugas haji dari Polri, pada prinsipnya Polri siap memenuhi dan mendukung sesuai kapasitas dan kompetensi. SSDM Polri juga sudah berkoordinasi untuk mempersiapkan personel-personel yang terbaik," tutur Trunoyudo.

Sebelumnya, Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Prabowo meminta kepada pihaknya untuk menambah personel Polri dan TNI sebagai petugas penyelenggaraan haji.

Dahnil mengatakan penambahan petugas haji dari unsur TNI-Polri dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan jemaah di lapangan.

"Supaya kemudian mereka bisa bertugas lebih baik, karena lebih prima biasanya petugas dari TNI dan Polri. Dan kita akan putuskan tambah petugas dari TNI dan Polri," ujar Dahnil di kompleks Istana beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar politik Arifki Chaniago menilai polemik terkait dorongan penetapan banjir di sejumlah wilayah Sumatra sebagai bencana nasional perlu ditempatkan dalam konteks yang seimbang, baik dari sudut pandang politik maupun tata kelola kebencanaan.

Dia menekankan bahwa pembahasan ini tidak hanya soal penetapan status, tetapi juga menyangkut cara pemerintah menyampaikan informasi kepada publik di tengah situasi genting.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia tersebut melihat adanya alasan logis baik dari pihak yang mendorong maupun yang menolak status bencana nasional. Mereka yang mendukung, kata Arifki, biasanya melihat eskalasi bencana yang memicu dugaan bahwa kapasitas penanganan di tingkat daerah mulai menurun. Dalam kondisi itu, status nasional dinilai dapat mempercepat koordinasi antar-kementerian sekaligus menguatkan legitimasi peran pemerintah pusat.

Namun Arifki juga menegaskan bahwa keputusan semacam ini tidak bisa diambil terburu-buru. Ia mengingatkan adanya sejumlah indikator objektif—mulai dari jumlah korban jiwa, tingkat kerusakan, gangguan layanan publik, hingga kapasitas fiskal daerah—yang wajib dijadikan rujukan sebelum sebuah bencana ditetapkan berstatus nasional.

"Selain itu, pemerintah pusat sebenarnya sudah mengerahkan sumber daya nasional melalui BNPB, TNI, Polri, Kementerian Sosial, dan berbagai instrumen lainnya. Jika seluruh operasi lapangan sebenarnya sudah bertaraf nasional, penetapan status belum tentu diperlukan,” ujarnya lewat rilisnya, Selasa (2/12/2025).

Lebih jauh, Arifki menilai bahwa komunikasi publik saat ini menjadi titik paling krusial.

Dia menyebut adanya ruang kosong dalam narasi pemerintah yang kemudian dimanfaatkan oposisi untuk membangun persepsi bahwa pemerintah lamban merespons bencana.

“Masalahnya bukan pada kerja teknis di lapangan—yang sudah besar dan masif—tetapi pada penjelasan yang tidak runtut kepada publik. Ketika narasi pemerintah tidak jelas, publik mudah mengira pemerintah abai,” katanya.

Oleh sebab itu, dia mendorong adanya satu komando dalam pengelolaan komunikasi krisis. Dia menilai pemerintah perlu menunjuk sosok atau unit khusus yang secara konsisten memberi pembaruan informasi, menjelaskan indikator penetapan status, serta menyampaikan langkah-langkah pemerintah pusat secara transparan.

Tanpa strategi tersebut, Arifki mengkhawatirkan kerja besar pemerintah akan kalah oleh framing.

“Ini ujian komunikasi krisis. Jika tidak ditangani dengan disiplin, kerja negara yang sebenarnya sangat besar justru tidak terlihat. Pemerintah harus menjaga narasi, agar publik memahami bahwa negara hadir sejak hari pertama,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk kelompok kerja untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal anggota Polri duduk di jabatan sipil.

Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan Kapolri Sigit telah menggelar rapat dengan pejabat utama untuk membahas putusan itu. Hasilnya, Sigit telah memutuskan hntuk membuat tim pokja untuk menindaklanjuti putusan MK.

"Bapak Kapolri berdasarkan hasil putusan rapat tersebut bahwa Polri akan membentuk tim Pokja yang bisa membuat kajian cepat terkait dengan putusan MK tersebut," ujar Sandi di Mabes Polri, Senin (17/11/2025).

Pokja itu, kata Sandi, bakal berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kemenkum, Kemenkeu hingga Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada intinya, tim Pokja akan terlebih dahulu untuk menyamakan persepsi terkait putusan MK dengan sejumlah pihak itu agar tidak multitafsir.

"Sehingga tidak menjadi multitafsir harapannya ke depannya. Karena hal ini juga menyangkut adanya beberapa hal yang berkaitan dengan kementerian lembaga lainnya," imbuhnya.

Adapun, Sandi menekankan bahwa kepolisian pasti akan menghormati apapun keputusan MK sesuai dengan amanat undang-undang yang ada.

"Yang pasti, bahwa Kepolisian sangat mengapresiasi dan menghormati putusan dari MK dan akan menindaklanjuti keputusan MK tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, MK telah memutuskan untuk menghapus frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hal itu tertuang dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/11/2025). Adapun, putusan ini kemudian menimbulkan persepsi soal anggota Polri tidak bisa menduduki jabatan sipil.

Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi menjelaskan bahwa keberadaan frasa tersebut justru menimbulkan ketidakjelasan norma hukum dan mengaburkan ketentuan utama dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri.

Akibatnya, terjadi kerancuan dalam tata kelola jabatan publik serta potensi pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi memulai langkah awal pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan saat ini sangat bergantung pada kesuksesan program tersebut. Agenda perencanaan pun sudah mulai berjalan.

"Jadi ada Keppres 28 tahun 2025 Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis yang diketuai oleh Menko Pangan bersama Pak Pratikno, bersama Pak Menteri Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Tim koordinasi ini melibatkan 13 kementerian dan lembaga, dengan dukungan pelaksana harian yang dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Investigasi dan Komunikasi, Nanik S. deyang. Zulhas menekankan bahwa tim ini akan bekerja secara intensif karena program MBG merupakan prioritas utama pemerintahan.

"Ada 13 kementerian dan lembaga, nanti ada pelaksana harian, karena makan ini adalah program utama, program yang paling prioritas, kesuksesan pemerintahan itu tergantung kepada program ini, MBG ini," jelasnya.

Menurut Zulhas, program MBG memiliki dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang. Karena itu, diperlukan koordinasi dan pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya berjalan efektif dan akuntabel.

"Karena program Makanan Bergizi ini mendasar, skalanya besar, bayangkan 82,9 juta penerima manfaat, tentu juga dampaknya besar, juga tantangannya besar. Kita tidak ingin ada risiko apa pun, bukan soal angka yang kena, tetapi ini soal anak-anak kita," katanya.

Tim koordinasi yang dibentuk akan melakukan pertemuan rutin untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG di seluruh daerah.

"Maka dibentuk tim koordinasi ini, untuk tadi setiap hari terus-menerus menyempurnakan pelaksanaan MBG ini," ujar Zulhas.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk memastikan program prioritas dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga mengatakan pembentukan Satgas tersebut merupakan tindak lanjut dari Arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 September 2025 dan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 22 September 2025 lalu. Satgas ini akan menjadi wadah koordinasi lintas kementerian untuk menyelaraskan program strategis pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Satgas P2SP akan terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja).

Pokja I bertugas mempercepat realisasi dan pelaksanaan anggaran program strategis pemerintah. Lalu, Pokja II berperan dalam mempercepat implementasi program serta menyelesaikan berbagai kendala atau debottlenecking.

Terakhir, Pokja III berfokus pada percepatan penyelesaian regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program sekaligus memperkuat aspek penegakan hukum.

"Tujuan pembentukan satgas ini untuk mengonsolidasikan dan menyelaraskan program strategis pemerintah agar dapat diselesaikan tepat waktu, mencapai target, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkap Airlangga, dalam keterangan pers usai Rapat Pimpinan Kick Off Satgas P2SP, Rabu (22/10/2025).

Sejumlah program Pemerintah yang menjadi fokus pelaksanaan tugas Satgas P2SP mencakup Program Paket Ekonomi 8+4+5, Program Stimulus Ekonomi 2025 yang meliputi kebijakan Diskon Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta program lanjutan insentif fiskal, program Debottlenecking yang berfokus pada penanganan hambatan non-tariff barrier, isu per komoditas, dan kendala lain yang menghambat pelaksanaan program strategis.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan satgas ini akan mempercepat semua program-program pemerintah dan memastikan programnya berjalan.

Dia berjanji akan memastikan anggaran yang telah digelontorkan oleh Kementerian Keuangan diserap sesuai dengan programnya, tepat sasaran, tepat waktu.

"Nanti yang nggak diserap kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi. Sehingga dengan adanya stimulus dan program ini saya harapkan nanti triwulan ini ekonomi kita bisa tumbuh diatas 5,5%, tahun depan bisa lebih cepat lagi," ujarnya.

Purbaya yang menjadi pemimpin dalam Pokja II yang mengurus terkait penyelesaian kendala (debottlenecking) akan menerima langsung pengaduan dari para pelaku bisnis dan berencana menggelar perkara setiap minggu. Hal tersebut untuk menindaklanjuti berkaitan hukum dan peraturan yang akan diteruskan ke Pokja III

"Jadi nanti dengan sistem seperti ini saya harapkan pelan-pelan semua kendala di pemerintah, penyerapan anggaran maupun di dunia usaha yang real kita bisa hilangkan secara bertahap. Saya harapkan nanti dengan jalannya ini mungkin dalam beberapa bulan kedepan mungkin setengah tahun iklim investasi kita sudah membaik dengan signifikan," ujarnya.