Bisnis.com, MAKKAH — Pemerintah Arab Saudi telah menyerahkan kerangka awal dan linimasa (timeline) penyelenggaraan haji 1448 H/2027 M kepada negara-negara pengirim jemaah, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia pun mulai mempersiapkan penyelenggaraan haji 2027 bahkan sebelum operasional haji 2026 berakhir sepenuhnya.

Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf mengatakan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah mengundang pihak Indonesia pada Jumat (29/5/2026) untuk menerima pemaparan awal mengenai penyelenggaraan haji 2027. Dalam pertemuan tersebut, Arab Saudi menyampaikan berbagai ketentuan umum, jadwal, serta tahapan penyelenggaraan haji yang akan menjadi acuan bagi setiap negara dalam menyiapkan layanan bagi jemaahnya.

“Kami juga ingin menyampaikan bahwa pada 29 Mei 2026, Pemerintah Arab Saudi telah mengundang kami untuk menerima penyampaian awal terkait persiapan penyelenggaraan haji tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Di dalamnya disampaikan ketentuan umum serta jadwal dan timeline penyelenggaraan haji tahun depan,” kata Irfan dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026).

Menurut Irfan, langkah Saudi yang lebih cepat memberikan kepastian jadwal menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menyusun persiapan lebih matang. Pengalaman penyelenggaraan haji 2026 menunjukkan bahwa perencanaan dini memberikan dampak signifikan terhadap kualitas layanan dan kelancaran operasional.

Gus Irfan menilai salah satu pelajaran utama dari penyelenggaraan haji tahun ini adalah pentingnya mempercepat seluruh proses persiapan, mulai dari penentuan layanan, koordinasi dengan syarikah, penyusunan skema transportasi, hingga penyiapan petugas.

“Pengalaman penyelenggaraan haji 2026 menunjukkan bahwa persiapan yang dilakukan lebih awal berdampak besar terhadap keteraturan operasional, kualitas layanan, dan kesiapan seluruh unsur penyelenggara,” katanya.

Meski fase puncak haji 2026 telah berakhir dengan selesainya rangkaian di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), Irfan menegaskan pemerintah tidak akan menunggu operasional selesai untuk memulai evaluasi. Berbagai catatan yang muncul selama musim haji tahun ini akan menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan tahun depan.

Menurut dia, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, terutama terkait layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, tata kelola pergerakan jemaah, kualitas layanan syarikah, hingga aspek kesehatan dan perlindungan jemaah.

“Tentu, dari penyelenggaraan tahun ini tetap ada hal-hal yang harus dievaluasi dan diperbaiki. Saya telah meminta seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus,” ujarnya.

Irfan menambahkan pembahasan teknis hasil evaluasi akan dilakukan oleh jajaran direktorat jenderal terkait agar rekomendasi perbaikan dapat segera diterjemahkan menjadi langkah konkret dalam persiapan haji 2027.

Momentum dimulainya pembahasan haji 2027 juga menandai perubahan pola kerja penyelenggaraan haji Indonesia yang kini bergerak lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengurangi berbagai kendala operasional yang masih ditemukan pada musim haji 2026.

Sementara itu, operasional haji tahun ini memasuki fase pemulangan jemaah ke Tanah Air yang dimulai pada 1 Juni 2026. Sebanyak 17 kloter dijadwalkan menjadi rombongan pertama yang kembali ke Indonesia melalui Bandara Jeddah.

Bisnis.com, JAKARTA — TNI-Polri siap mendukung penyelenggaraan ibadah haji dengan penambahan personel untuk Perlindungan Jemaah (Linjam) dari Kementerian Haji (Kemenhaj).

Kapuspen Mabes TNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan telah menyiapkan prajurit untuk penyelenggaraan ibadah haji.

Dia menambahkan, pengerahan prajurit ini dilakukan agar memberikan rasa aman bagi jemaah yang bakal melaksanakan haji. Namun, untuk jumlah prajurit yang dikerahkan tetap bergantung pada Kemenhaj.

"Terkait kemungkinan penambahan jumlah petugas, akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan pemerintah, serta hasil koordinasi lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait," ujarnya saat dihubungi, Selasa (13/1/2026).

Senada dengan TNI, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa pihaknya bakal berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk pengerahan personel ini.

Oleh sebab itu, Polri bakal menyiapkan anggota yang sesuai kriteria Kemenhaj dalam pengamanan haji tersebut.

"Terkait rencana pemerintah dalam menambah kuota petugas haji dari Polri, pada prinsipnya Polri siap memenuhi dan mendukung sesuai kapasitas dan kompetensi. SSDM Polri juga sudah berkoordinasi untuk mempersiapkan personel-personel yang terbaik," tutur Trunoyudo.

Sebelumnya, Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Prabowo meminta kepada pihaknya untuk menambah personel Polri dan TNI sebagai petugas penyelenggaraan haji.

Dahnil mengatakan penambahan petugas haji dari unsur TNI-Polri dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan jemaah di lapangan.

"Supaya kemudian mereka bisa bertugas lebih baik, karena lebih prima biasanya petugas dari TNI dan Polri. Dan kita akan putuskan tambah petugas dari TNI dan Polri," ujar Dahnil di kompleks Istana beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - DPR melalui Komisi VIII menjanjikan kualitas layanan haji 2026 tetap terjaga meski biaya ibadah haji dipangkas.

Diketahui, pada hari ini, Rabu (29/10/2025), DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah memutuskan pemangkasan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,4 juta, sementara Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya haji yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp54,2 juta.

Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang menegaskan bahwa calon jemaah haji tetap mendapatkan kualitas layanan haji terbaik meskipun terjadi pemangkasan biaya perjalanan haji.

"Kami bersepakat dan berkomitmen dengan pemerintah bahwa kita telah mengunci di awal, pelayanan tetap terbaik bagi jemaah," kata Marwan saat konferensi pers di Kompleks DPR, Rabu (29/10/2025).

Terlebih, katanya, pemangkasan dilakukan di tengah nilai kurs yang semakin tinggi dibanding tahun sebelumnya. Dia menegaskan, calon jemaah haji tetap mendapatkan layanan baik dari segi konsumsi, transportasi, hingga fasilitas penginapan.

Marwan menuturkan bakal menurunkan tim untuk memeriksa secara keseluruhan semua fasilitas yang didapatkan calon jemaah haji sejak berangkat dari Tanah Air hingga menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.

Marwan juga menegaskan larangan adanya penambahan kloter haji seperti kloter 2 ditambahkan ke kloter 1.

"Kita sudah mewanti-wanti tidak boleh lagi pada saat mau berangkat, kloter dua ditarik ke kloter satu, kloter tiga ditarik ke kloter satu, karena mungkin ada kendala administratif karena itu nanti akan membuat kekacauan ketika sampai di Saudi," jelasnya.