Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menyelesaikan perizinan pemanfaatan area hutan bagi dua pelaku usaha getah pinus di Aceh dalam waktu 3 bulan.

Akibat perizinan yang belum tuntas, kedua perusahaan tersebut, yakni PT Ika Trias Serangkai dan PT Kencana Hijau Binalestari, menghentikan sementara kegiatan ekspor 12 produk turunan getah pinus yang sebelumnya dijual hingga ke 26 negara.

“Berkaitan dengan PT Kencana Hijau Binalestari dan PT Ika Trias Serangkai bisa dilakukan dalam jangka waktu tempo 3 bulan dengan melalui monitoring satgas,” kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan (Debottlenecking) Satya Bhakti Parikesit di Jakarta, Kamis.

Ia menuturkan, kedua perusahaan memulai usaha penyadapan getah pinus melalui kerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 3 dan KPH 5 wilayah Aceh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan durasi 5 tahun pada 2016-2021 serta durasi 10 tahun pada 2014-2024.

Namun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/MENLHK/SETJEN/HPL.2/5/2023 tentang Penyesuaian Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada KPH Menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Kedua entitas usaha tersebut kemudian mengajukan penyesuaian izin pemanfaatan hutan dari PKS menjadi PBPH pada Oktober 2023, tapi terhambat prosesnya akibat PKS yang berakhir pada 2021 dan 2024 lalu.

Satya menyatakan, berakhirnya masa berlaku perjanjian tersebut kemudian membuat proses permohonan penyesuaian perizinan diberhentikan dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Hasil sidang pun merekomendasikan agar proses perizinan tersebut dilanjutkan dengan melengkapi sejumlah dokumen yang dibutuhkan, salah satunya peta wilayah pemanfaatan hutan.

Pihaknya pun memberikan waktu tiga bulan bagi pemerintah daerah dan Kemenhut untuk melengkapi dokumen persyaratan tersebut serta menyelesaikan proses perizinan.

“Kami memberikan solusi bahwa sebenarnya proses (perizinan) yang sudah dilakukan itu bisa dilanjutkan dengan permohonan yang lama. Itu sudah harus langsung selesai. Itu (tinggal) memberikan kepastiannya saja kepada pelaku usaha,” ujar Satya Bhakti Parikesit.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Perusahaan budidaya dan pengolahan perikanan PT Aqua Farm Nusantara melapor ke Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi atau Satgas Debottlenecking terkait hambatan usaha budidaya ikan di Danau Toba, Sumatra Utara.

Aduan itu pun dibahas dalam sidang Satgas Debottlenecking yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).

PT Aquafarm Nusantara melaporkan ketidakselarasan kuota budidaya ikan di Danau Toba sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2021 dengan kapasitas produksi dan perizinan investasi yang sudah berjalan.

Dalam rapat tersebut, perwakilan perusahaan menjelaskan bahwa mereka merupakan salah satu pemain utama ikan tilapia (nila) premium dunia.

"Kita salah satu yang memiliki vertical integrated budidaya. Kalau di Asia Tenggara kita satu-satunya yang memiliki usaha terintegrasi dari proses pembenihan, dari proses pengembangan ukuran ikan sampai ukuran sesuai dengan pangsa pasar," ujarnya.

Masalah ini bermula pada 2017. Kala itu terbit Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/213/KPTS/2017 tentang daya tampung beban pencemaran dan daya dukung Danau Toba untuk budidaya perikanan sebesar 10 ribu ton ikan per tahun.

Kemudian pada 2021, Perpres 60/2021 juga menetapkan daya dukung maksimum Danau Toba untuk produksi budidaya perikanan keramba jaring apung (KJA) sebesar 10 ribu ton per tahun.

Padahal, berdasarkan sejumlah kajian sejak 2011 hingga 2022, daya dukung Danau Toba untuk budidaya perikanan disebut berada di kisaran 9.998 ton hingga 101.933 ton per tahun.

Institut Pertanian Bogor pada 2021 bahkan memperkirakan daya dukung Danau Toba mencapai 60 ribu ton per tahun.

Pada 2023, terbit lah SK Gubernur Sumatra Utara Nomor 188.44/211/KPTS/2023 yang menetapkan daya dukung maksimum budidaya perikanan di Danau Toba sebesar 60 ribu ton ikan per tahun.

Namun, pada tahun yang sama muncul surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta Pemerintah Provinsi Sumatrra Utara menyesuaikan kembali kuota daya dukung Danau Toba menjadi 10 ribu ton per tahun sesuai Perpres Nomor 60 Tahun 2021.

Jumlah kuota 10 ribu ton per tahun tersebut dinilai berpotensi mengganggu agenda hilirisasi perikanan nasional.

Ikan tilapia sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu dari 15 komoditas prioritas hilirisasi dalam RPJMN 2025-2029.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024, total keramba jaring apung di Danau Toba mencapai 13.101 unit dengan volume produksi 64.357 ton per tahun.

Sementara itu, PT Aquafarm Nusantara memiliki 430 KJA dengan volume produksi mencapai 26.595 ton per tahun atau jauh di atas kuota 10 ribu ton.

"KPK mengeluarkan surat lah ke Pemda bahwa harus merevisi aturannya lagi. Tapi kan kapasitas yang terpasang sudah lebih dari itu, jadi kalau dipaksa ke sana itu akan banyak dihentikan habis-habisan termasuk usaha rakyat di sana," ujar Purbaya usai rapat.

Dalam rapat tersebut, Satgas Debottlenecking mengusulkan penerapan mekanisme transisi dengan mengakomodasi asas grandfather clause bagi pelaku usaha eksisting termasuk PT Aquafarm Nusantara.

Dengan skema tersebut, perizinan dan operasional perusahaan tetap berjalan, sambil di sela-sela itu juga dilakukan proses kajian guna memastikan kapasitas budidaya yang pas dan tidak merusak kualitas lingkungan Danau Toba.

Satgas Debottlenecking juga mengusulkan pemberlakuan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/211/KPTS/2023 yang menetapkan daya dukung Danau Toba sebesar 60 ribu ton per tahun dan status danau menjadi mesotrofik.

Selain itu, Perpres 60/2021 juga diusulkan agar direvisi.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan diminta mengoordinasikan evaluasi dan peninjauan ulang Perpres tersebut dengan membentuk tim yang melibatkan kementerian teknis, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan terkait.

Kementerian Lingkungan Hidup juga diminta bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan kajian komprehensif yang mencakup aspek lingkungan, sosial ekonomi, ekspor, hingga kepastian ekosistem usaha.

"Saya bilang tadi ya udah jalan saja nanti sementara yang ada masih bisa berproduksi karena ada grandfather clause dari undang-undang penanaman modal yang biasa dipakai. Sampai studinya selesai, saya pikir itu enggak lama, itu dia bilang tadi tiga bulan selesai," ujar Purbaya.

Ia mengatakan biaya kajian akan didanai dari dana riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui LPDP.

"Biayanya akan dibiayai oleh biaya riset BRIN dengan uang dari LPDP, jadi itu sudah clear. Dia minta Rp200 juta tadi. Disetujui. Dirut LPDP-nya yang bilang ada dana," ujar Purbaya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui anggaran Rp200 juta untuk dana riset kapasitas produksi ikan di Danau Toba.

Hal itu ia putuskan saat menerima aduan dari PT Aqua Farm Nusantara terkait ketidakselarasan kuota budidaya ikan tilapia di Danau Toba dengan kapasitas produksi dan perizinan investasi perusahaan, dalam sidang aduan debottlenecking di Jakarta, Selasa.

Direktur Utama PT Aqua Farm Nusantara Tri D Saputra menjelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, target produksi budidaya perikanan keramba jaring apung (KJA) di Danau Toba ditetapkan maksimal 10.000 ton per tahun.

Padahal, PT Aqua Farm Nusantara memiliki izin produksi hingga 34.314 ton per tahun.

“Kita memiliki kapasitas produksi 26.000 sampai 30.000 ton per tahun, dengan kapasitas ataupun perizinan sekitar 34.314 ton per tahun,” kata Tri.

Menurutnya, ketentuan dalam Perpres 60/2021 sudah tidak relevan karena disusun untuk periode 2021-2024 dan perlu ditinjau ulang melalui kajian teknis terbaru.

Ia menambahkan, sejumlah hasil penelitian sebelumnya justru menunjukkan daya dukung Danau Toba untuk budidaya perikanan bisa melebihi 10.000 ton per tahun.

Selain itu, terdapat sejumlah keputusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait status trofik Danau Toba.

Dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara tahun 2017, Danau Toba ditetapkan berstatus oligotropik, kemudian berubah menjadi mesotrofik pada 2023 ketika produksi budidaya ikan disebut telah melampaui 60.000 ton per tahun.

Tri menilai kondisi tersebut tidak sinkron dengan pembatasan produksi dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2021.

“Ini tidak sinkron dengan perizinan yang sudah kami miliki. PT Aqua Farm memiliki lisensi ataupun izin untuk memproduksi sebesar 34.314 ton, dan kita sudah ada di Danau Toba sejak tahun 1998,” ujarnya.

“Artinya kami beroperasi lebih awal dari ketentuan Perpres tersebut, dan ini yang menjadi concern kami bagaimana hal ini tentunya akan mempengaruhi investasi-investasi ke depannya. Dan tadi juga saya telah sampaikan, kebutuhan pangsa pasar ikan tilapia sangat besar,” lanjut Tri.

Ikan tilapia sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu dari 15 komoditas prioritas hilirisasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Maka, menurut Tri, pembatasan kapasitas produksi di Danau Toba dinilai berpotensi memengaruhi agenda hilirisasi nasional.

Menanggapi aduan tersebut, Purbaya mendorong dilakukannya pengkajian ulang terhadap daya dukung dan daya tampung budidaya ikan di Danau Toba.

Ia menyetujui anggaran riset sebesar Rp200 juta yang akan didanai melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Penelitian akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Menurut Purbaya, hasil riset nantinya akan menjadi dasar pembahasan revisi Perpres Nomor 60 Tahun 2021.

“(Anggaran riset Rp200 juta) LPDP diacc. Saya tadi ketemu direktur LPDP, direktur LPDP-nya yang bilang ada dana. Sebenarnya dana riset BRIN ada banyak sekali yang belum kepakai. Jadi kalau cuma Rp200 juta dibanding dana yang tersedia untuk BRIN untuk riset itu amat kecil,” kata Purbaya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking bentukan pemerintah telah berhasil mengurai hambatan investasi senilai lebih dari USD30 miliar atau setara Rp525 triliun dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memangkas birokrasi dan memfasilitasi proyek-proyek besar yang selama ini tersendat.

Purbaya merinci sebagian besar dari nilai tersebut telah memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

"Sudah ada percepatan investasi sampai lebih dari USD30 miliar. Yang sudah berdampak saja sekitar USD22 miliar, belum yang lainnya lagi," ujar Purbaya dalam konferensi pers International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta, dikutip Kamis (14/5/2026).

Selain capaian tersebut, pemerintah kini membidik percepatan proyek raksasa di wilayah Sumatera dengan nilai investasi mencapai USD40 miliar atau sekitar Rp700 triliun. Proyek ini diketahui telah mengalami stagnasi selama bertahun-tahun dan akan menjadi prioritas penanganan satgas agar segera berjalan.

"Ada proyek di sekitar Sumatera yang nilainya sampai USD40 miliar yang sudah bertahun-tahun enggak jalan. Kita akan jalankan dengan cepat begitu masuk ke sini," kata Purbaya.

Dia mengakui salah satu kendala utama investor global, seperti dari Swiss, adalah ketidaktahuan mengenai saluran pengaduan yang resmi saat menghadapi kendala birokrasi di Indonesia.

Untuk itu, Kementerian Keuangan akan bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri serta jaringan kedutaan besar guna memasifkan informasi mengenai Satgas Debottlenecking.

Pemerintah juga berencana meluncurkan situs pengaduan khusus sebagai kanal langsung bagi para pelaku usaha.

"Kerja sama dengan Kemlu penting sekali supaya investor yang mau masuk ke sini tahu harus ke mana kalau mendapatkan hambatan ketika melakukan bisnis di Indonesia," ujarnya.

Terkait mekanisme penyelesaian masalah, Purbaya menekankan pentingnya transparansi meskipun terdapat beberapa pelaku usaha yang meminta keluhannya ditangani secara tertutup demi menjaga reputasi bisnis.

Menurutnya, publikasi proses penyelesaian hambatan investasi justru akan menunjukkan keseriusan Indonesia di mata dunia.

"Menurut saya lebih bagus di-broadcast langsung karena transparansi di situ. Biar masyarakat dan dunia tahu bahwa kita serius melepaskan masalah investasi," ujar Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking berhasil mempercepat realisasi investasi senilai lebih dari US$30 miliar atau sekitar Rp525 triliun (asumsi kurs Rp17.500 per dolar AS) dalam enam bulan terakhir.

Purbaya mengatakan satgas tersebut dibentuk untuk membantu menyelesaikan berbagai hambatan investasi, terutama proyek besar yang selama ini tersendat akibat persoalan birokrasi dan perizinan.

"Sudah ada percepatan investasi sampai lebih dari US$30 miliar. Yang sudah berdampak saja sekitar US$22 miliar, belum yang lainnya lagi," ujar Purbaya dalam konferensi pers International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta, Selasa (12/5).

Ia menyebut pemerintah juga tengah mendorong percepatan proyek besar lain di Sumatra dengan nilai investasi mencapai sekitar US$40 miliar atau setara dengan Rp700 triliun yang selama ini mangkrak bertahun-tahun.

"Ada proyek di sekitar Sumatra yang nilainya sampai US$40 miliar yang sudah bertahun-tahun enggak jalan. Kita akan jalankan dengan cepat begitu masuk ke sini," terangnya.

Menurut Purbaya, salah satu persoalan utama yang dihadapi investor asing adalah rumitnya birokrasi dan tidak jelasnya saluran pengaduan ketika menghadapi hambatan investasi di Indonesia.

Ia mencontohkan pertanyaan dari investor asing terkait mekanisme pengaduan kepada pemerintah.

"Tadi ada dari Swiss yang tanya, kalau mau ngadu, ngadunya ke mana? Padahal kita pikir sudah terkenal, rupanya belum," ujarnya.

Karena itu, pemerintah akan memperkuat penyebaran informasi terkait Satgas Debottlenecking melalui kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan jaringan kedutaan besar Indonesia di berbagai negara.

Purbaya mengatakan pemerintah juga tengah menyiapkan kanal khusus berupa situs pengaduan agar investor bisa langsung melaporkan hambatan yang mereka hadapi.

"Kerja sama dengan Kemlu penting sekali supaya investor yang mau masuk ke sini tahu harus ke mana kalau mendapatkan hambatan ketika melakukan bisnis di Indonesia," katanya.

Ia menambahkan ada pula sejumlah pelaku usaha yang ingin menyampaikan keluhan namun meminta kasusnya tidak dipublikasikan karena alasan reputasi bisnis.

Meski demikian, Purbaya menilai transparansi tetap penting untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi nasional.

"Menurut saya lebih bagus di-broadcast langsung karena transparansi di situ. Biar masyarakat dan dunia tahu bahwa kita serius melepaskan masalah investasi," ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima laporan sedikitnya 11 perusahaan Prancis masih menahan realisasi investasi di Indonesia akibat persoalan regulasi dan kepastian aturan.

Di depan Purbaya, Duta Besar Indonesia untuk Prancis Mohammad Oemar mengatakan investor Prancis sangat memperhatikan kepastian regulasi sebelum menanamkan modal di suatu negara.

"Investor ingin lebih kepada predictability sehingga rencana investasi bisa diperkirakan berjalan sesuai perusahaan," ujar Oemar secara daring dalam International Seminar on Debottlenecking di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5).

Ia mengungkapkan selama empat tahun terakhir, terdapat 11 perusahaan asal negara tersebut yang hingga kini masih menunda investasi di Indonesia.

"Berbagai catatan selama empat tahun bertugas, 11 perusahaan Prancis masih dalam proses pending terkait beberapa rencana peraturan yang masih kekurangan predictability," katanya.

Merespons hal itu, Purbaya memastikan pemerintah siap membantu menyelesaikan hambatan investasi melalui Satgas Debottlenecking atau Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE).

Menurut Purbaya, keberadaan satgas tersebut diharapkan menjadi jalur penyelesaian cepat bagi investor asing yang menghadapi kendala birokrasi maupun regulasi di Indonesia.

"Jadi kalau yang sebelas tadi lapor, sebelas-sebelasnya pasti masuk," ujar Purbaya kepada wartawan usai acara.

Ia memperkirakan setidaknya separuh dari proyek investasi tersebut bisa segera direalisasikan apabila kendalanya dilaporkan secara resmi kepada satgas.

"Let's say 50 persen itu akan bisa tertangani dalam waktu yang enggak terlalu lama kalau mereka lapor. Tapi kalau mereka enggak lapor ya kita enggak tahu," katanya.

Purbaya juga menegaskan pemerintah akan memberikan disinsentif kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang dinilai menghambat investasi.

"Saya baru tahu, saya punya kekuatan dalam kendalikan daerah, jadi apa pun yang mengganggu investasi akan kita kasih disinsentif," ujarnya.

Ia memastikan pemerintah akan serius menjalankan hasil sidang Satgas Debottlenecking untuk memperbaiki iklim investasi nasional.

"Jadi saya enggak ngomong saja, karena kita punya power sedikit untuk memastikan semuanya menjalankan keputusan dari sidang debottlenecking," ujar Purbaya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kanal aduan hambatan usaha atau debottlenecking oleh Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) berpotensi mempercepat investasi mencapai lebih dari 30 miliar dolar AS.

Purbaya mengatakan nilai tersebut berasal dari penyelesaian atas masalah hambatan sejumlah proyek investasi akibat proses bisnis dan perizinan.

“(Debottlenecking)... lebih dari 30 miliar dolar AS. Kita harapkan akan lebih banyak dipecahkan,” ujar Purbaya kepada wartawan seusai "International Seminar on Debottlenecking Channel" di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Selain itu, pemerintah juga mencermati adanya proyek di sekitar Sumatera dengan nilai sekitar 40 miliar dolar AS yang telah bertahun-tahun tidak berjalan.

Dia menyatakan bakal mempercepat penyelesaian masalah proyek tersebut setelah aduannya masuk dan dibahas melalui satgas.

“Nanti ada lagi suatu proyek di sekitar Sumatera, mungkin sampai 40 miliar dolar AS, yang sudah bertahun-tahun enggak jalan. Kita akan jalankan dengan cepat begitu dia masuk ke (kanal aduan) sini,” katanya.

Purbaya berharap keberadaan Satgas debottlenecking dapat mengubah persepsi investor global terhadap iklim investasi Indonesia.

Satgas ini dibentuk untuk mengurai hambatan investasi dan proses bisnis, terutama yang selama ini tertahan karena kendala perizinan, regulasi, atau koordinasi antarinstansi.

Satgas menggelar sidang secara berkala untuk menyelesaikan pengaduan hambatan bisnis yang dilaporkan oleh pelaku usaha.

Pemerintah, kata dia, memfasilitasi satu hingga empat kasus hambatan usaha per minggu. Purbaya memastikan satgas bergerak dengan mekanisme yang efektif dan efisien agar proses penyelesaian masalah berjalan dengan lancar.

Sidang pun digelar secara terbuka demi meningkatkan transparansi proses dan memastikan tidak ada pihak yang mangkir dari kesepakatan yang telah dibuat.

“Ada beberapa kalangan yang bilang ingin mengadu tapi jangan disiarkan. Kami lihat nanti seperti apa kasusnya, kalau tidak perlu disiarkan langsung, tidak apa. Jadi, kami akan sesuaikan aktivitas kita sesuai dengan permintaan,” jelas Purbaya.

“Tapi, menurut saya sih lebih bagus disiarkan langsung, karena transparansi di situ. Biar masyarakat dan dunia usaha tahu bahwa kami memecahkan masalah dengan serius,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami memastikan hambatan tersebut diselesaikan secepat mungkin

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kanal hambatan usaha atau debottlenecking menerima 142 aduan per 12 Mei 2026, di mana 45 kasus di antaranya telah diselesaikan.

“Per hari ini, sudah ada 142 pengaduan yang disampaikan melalui kanal ini. Sebanyak 83 di antaranya sudah dibahas secara terbuka dan transparan kepada publik, dan 45 kasus telah diselesaikan,” kata Purbaya dalam International Seminar on Debottlenecking Channel di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan itu, ia memperkenalkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang bertugas memfasilitasi hambatan usaha atau debottlenecking kepada investor global.

Satgas debottlenecking telah beroperasi mengatasi hambatan bisnis bagi perusahaan domestik sejak Desember 2025. Namun, kata Purbaya, investor global mendapatkan informasi mengenai kehadiran kanal aduan ini.

Menkeu menjelaskan satgas tersebut menggelar sidang secara berkala untuk menyelesaikan pengaduan hambatan bisnis yang dilaporkan oleh pelaku usaha.

Pemerintah, kata dia, memfasilitasi satu hingga empat kasus hambatan usaha per minggu. Purbaya memastikan satgas bergerak dengan mekanisme yang efektif dan efisien agar proses penyelesaian masalah berjalan dengan lancar.

Sidang pun digelar secara terbuka demi meningkatkan transparansi proses dan memastikan tidak ada pihak yang mangkir dari kesepakatan yang telah dibuat.

Bendahara negara menuturkan kehadiran satgas tersebut merupakan bentuk kesadaran pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik sehingga sektor swasta dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk itu, ia mengajak investor dari berbagai belahan dunia untuk menanamkan modal mereka di Indonesia.

“Kami akan terus melakukan sidang ini setiap minggu ke depannya. Karena itu, pelaku usaha yang menghadapi masalah dalam menjalankan bisnis di Indonesia, silakan sampaikan kepada kami. Kami memastikan hambatan tersebut diselesaikan secepat mungkin,” ujar Purbaya.

“Mungkin dalam satu pembahasan atau lebih, tapi pasti akan kami selesaikan,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenalkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang bertugas memfasilitasi hambatan usaha atau debottlenecking kepada investor global.

Satgas debottlenecking telah beroperasi mengatasi hambatan bisnis bagi perusahaan domestik sejak Desember 2025. Namun, kata Purbaya, investor global mendapatkan informasi mengenai kehadiran kanal aduan tersebut.

“Salah satu (investor) dari Swiss bertanya kalau mau mengadu ke mana. Padahal kami pikir kita sudah terkenal, rupanya enggak. Jadi, saya bilang ke mereka nanti kami kasih informasi website mana yang mereka bisa taruh pengaduan mereka,” kata Purbaya kepada wartawan saat ditemui usai International Seminar on Debottlenrcking Channel di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Purbaya menyampaikan kepada investor bahwa Satgas P2SP mengatasi tantangan dunia usaha secara efektif lantaran gugus tugas ini melibatkan pemangku kepentingan di berbagai kementerian/lembaga (K/L).

Selain itu, dia menjamin K/L bakal bergerak dengan cepat mengingat instansi bendahara negara bisa memberikan sanksi pemotongan anggaran bila mereka tidak bekerja secara efisien. Hal serupa juga berlaku bagi pemerintah daerah yang terlibat sebagai pemangku kepentingan dalam persoalan pelaku usaha.

“Mungkin mereka belum tahu gugus tugas ini seperti apa, kerja dan hasilnya seperti apa. Saya yakin ke depan kalau mereka sudah merasakan manfaat dari gugus tugas ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi di Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya,” ujar Menkeu.

Agar kehadiran Satgas P2SP dapat dikenal meluas di kalangan investor global, Kemenkeu turut menggandeng Kementerian Luar Negeri.

Purbaya berharap sinergi dengan Kemenlu dapat mendorong lebih banyak investor dunia masuk ke Indonesia.

“Kerja sama dengan Kemenlu amat penting sekali untuk menyebarkan ini kedutaan kita di seluruh dunia, sehingga investor yang mau masuk ke sini tahu harus ke mana kalau mereka mendapatkan hambatan ketika melakukan bisnis di sini,” kata Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali memimpin sidang debottlenecking untuk mempercepat penyelesaian hambatan investasi strategis nasional.

Kali ini, pemerintah memfokuskan pembahasan pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Waduk Saguling, Jawa Barat, yang tertahan persoalan izin kawasan hutan.

Sidang tersebut melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT PLN, dan PT PLN Indonesia.

CEO PT Indo Acwa Tenaga Saguling Tim Anderson mengatakan proyek menghadapi hambatan akibat keterlambatan izin penggunaan kawasan hutan (PPKH) untuk pembangunan jaringan transmisi listrik.

Proyek senilai sekitar 80 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,39 triliun dengan kurs Rp 17.327 per dollar AS itu merupakan kerja sama dengan perusahaan energi Arab Saudi, ACWA Power.

PLTS terapung tersebut akan dibangun di Waduk Saguling dan listriknya dijual ke PLN melalui skema power purchase agreement (PPA) selama 25 tahun.

“Itu masih sedikit risiko kalau kita tidak bisa menyelesaikan yang harus diselesaikan dalam waktu beberapa minggu ke depan,” ujar Tim dalam sidang, Kamis (7/5/2026).

Menurut Tim, proyek yang semula ditargetkan beroperasi pada 30 Juni 2026 kini mundur menjadi Maret 2027. Keterlambatan dipicu proses perizinan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Kementerian Kehutanan menyebut proses izin belum berjalan penuh karena masih ada syarat administratif yang belum dipenuhi, yakni rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.

“Di kami belum berproses, tetapi kami sudah memberikan asistensi untuk hal-hal yang harus dilengkapi secepat mungkin,” ujar perwakilan kementerian dalam sidang.

Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengatakan PLN telah menyiapkan lahan pengganti sebagai bagian dari kewajiban penggunaan kawasan hutan.

Lahan tersebut berasal dari aset PLN Group di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Saguling yang akan dialihkan menjadi kawasan hutan.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyebut surat rekomendasi gubernur pada dasarnya siap diterbitkan. Namun, pemerintah daerah meminta kepastian komitmen PLN terkait penyediaan lahan pengganti.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat kewajiban penyediaan lahan pengganti oleh PLN mencapai 1.081 hektare. Realisasinya baru sekitar 159 hektare atau 14,7 persen.

Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan percepatan penyelesaian administrasi proyek. Purbaya memberi waktu hingga 2027 kepada PLN untuk menuntaskan kewajiban penggantian lahan.

Rekomendasi gubernur juga akan segera diterbitkan agar proses di Kementerian Kehutanan dapat dilanjutkan.

“Untuk proyek ini, kendala rekomendasi gubernur sudah dihilangkan, akan keluar dalam waktu singkat. Nanti tinggal diurus ke Kementerian Kehutanan. Jangan terlalu lama ya,” ujar Purbaya.

Selain membahas PLTS Terapung Saguling, Purbaya juga memimpin sidang terkait keberlanjutan perjanjian kerja sama Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dengan Pemerintah Kota Makassar yang diajukan PT Sarana Utama Synergy.

“Melalui sidang Debottlenecking, Pemerintah dan Swasta dapat saling memahami hambatan dan kebutuhan masing-masing pihak, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan dan dapat diimplementasikan secara efektif,” ujar Purbaya.

Artinya kita enggak boleh main-main lagi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan makna mode bertahan atau 'survival mode' yang saat ini dijalankan pemerintah Indonesia di tengah tekanan global.

Menurut dia, 'survival mode' berarti pemerintah harus mengoptimalkan seluruh sumber daya dan peluang yang tersedia untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, tanpa ruang untuk kebijakan yang tidak efektif.

Kebijakan fiskal dan program ekonomi harus dijalankan secara serius dan terukur agar tidak menimbulkan risiko bagi perekonomian nasional.

Dalam kerangka tersebut, Purbaya memastikan akan memaksimalkan seluruh instrumen yang berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan untuk memastikan program berjalan efektif dan terpantau dengan baik.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Melalui beleid tersebut, pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) yang bertugas mengawal percepatan program, termasuk mengatasi hambatan (debottlenecking) dalam implementasi kebijakan.

"Itu kan semua diawasi nanti di satu satgas, di situ antara lain juga akan masuk nanti yang dibuat debottlenecking seperti itu. Itu survival mode," tutur Purbaya.

Ia juga menekankan pentingnya menutup celah inefisiensi dalam perekonomian, termasuk kebocoran penerimaan negara. Optimalisasi akan dilakukan di sektor kepabeanan dan perpajakan.

"Kita enggak boleh lagi membiarkan ruang-ruang inefficiency terjadi di perekonomian kita, apalagi kalau disengaja," terangnya.

Meski mengakui kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah mengalami kemajuan, Menkeu menilai masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam menutup potensi kebocoran penerimaan negara.

"Walaupun udah maju ya, bea cukai dan pajak. Tapi kita masih ada lihat kebocoran, bahkan kebocoran ruang sana sini yang masih bisa ditutup. Jadi itu yang disebut survival mode," tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) -

Hal itu disampaikan saat menghadiri Joint Roundtable di Washington D.C. yang diselenggarakan oleh US-ASEAN Business Council dan US Chamber of Commerce.

“Forum ini menjadi wadah strategis untuk mempererat hubungan ekonomi Indonesia - AS, sekaligus membuka peluang konkret bagi investasi dan kolaborasi sektor swasta AS di Indonesia,” kata Purbaya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (20/4).

Forum tersebut dihadiri oleh berbagai perwakilan perusahaan AS terkemuka dari sektor keuangan, teknologi, energi, dan kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Menkeu memaparkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global, strategi kebijakan fiskal dalam merespons dinamika geopolitik.

Pemerintah, lanjut Purbaya, juga berkomitmen memperdalam pasar keuangan, mendorong digitalisasi pembayaran, dan memperkuat ketahanan finansial.

Dalam hal ini, ia menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong transformasi struktural menuju negara berpendapatan tinggi.

“Reformasi yang konsisten, pengelolaan fiskal yang hati-hati, serta penguatan investasi menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian global dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya menjelaskan.

Selain itu, dalam pertemuan 'G20 1st Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting', Purbaya menyampaikan bahwa Indonesia telah melakukan reformasi regulasi serta memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Di tengah krisis energi yang dipicu oleh perang saat ini, pelajaran penting yang diambil adalah ketahanan Indonesia saat ini berakar bukan pada langkah-langkah darurat, tetapi pada reformasi struktural yang diimplementasikan jauh sebelum krisis,” kata Bendahara Negara itu.

Ia mengatakan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi pengingat bahwa efisiensi proses dan perizinan merupakan kunci ketahanan energi.

Dalam hal itu, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk menampung aduan hambatan yang dialami oleh dunia usaha menjadi salah satu reformasi penting yang telah diambil oleh Indonesia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026