Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi pemberian insentif ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Nantinya insentif tidak lagi dipukul rata Rp6 juta per hari bagi setiap dapur MBG.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari mengatakan langkah ini sebagai upaya perbaikan tata kelola untuk mengefisiensi anggaran MBG.

Dia menyebut, skema yang dibuat adalah memastikan penerima manfaat dari satu SPPG sehingga pemberian insentif akan berubah. Langkah berikutnya adalah melakukan penataan ulang sistem pelaksanaan program.

Menurutnya, penataan tersebut merupakan dampak lanjutan yang akan dilakukan berdasarkan data penerima manfaat yang telah terverifikasi.

"Setelah data penerima manfaat itu fix, ya kami harapkan nanti insentifnya enggak fix Rp6 juta semua. Kan tadinya itu diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp6 juta, 500 pun Rp6 juta. kan yang dulu begitu," katanya kepada awak media di Gedung DPR, Senin (15/6/2026).

Dia menyampaikan tidak menutup kemungkinan menggabungkan dapur SPPG jika dirasa penerima manfaat disatu SPPG belum optimal. Strategi ini merupakan bagian dari refocusing MBG yang fokusnya adalah kepada penerima manfaat.

Oleh karena itu, insentif yang diberikan mengalami perubahan dan model insentif akan dievaluasi. Bentuk maupun besaran insentif akan disesuaikan dengan hasil evaluasi yang dilakukan.

Menurutnya, pemberian insentif tidak hanya didasarkan pada jumlah output yang dihasilkan, tetapi juga mempertimbangkan kualitas makanan yang disajikan, pemenuhan standar keamanan pangan, serta aspek ketahanan pangan yang mampu dijaga oleh masing-masing SPPG.

"Kemudian kita akan tetapkan insentifnya tidak begitu lagi dong, dan tidak sama juga gitu, tidak sama juga bentuknya. Lalu model dari insentif sendiri itu kita akan evaluasi, bukan sekedar menghasilkan output berapa lalu diberikan itu. Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya, ketahanan pangannya terpenuhi," ucapnya.

BGN akan membuat ulang standar penilaian menggunakan sejumlah indikator komposit di mana penilaian tidak lagi semata-mata didasarkan pada jumlah porsi makanan yang diproduksi dan besaran dana yang diterima.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa nantinya tidak semua anak-anak mendapatkan program MBG. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang mendapatkan dengan indikator membutuhkan pemenuhan gizi.

Menurutnya, penyaluran MBG ke sekolah high class tidak tepat karena mereka dirasa mampu memenuhi kebutuhan gizi. Seleksi penerima manfaat juga dilakukan melalui kajian bersama pihak terkait, salah satunya Kementerian Kesehatan.

"Contoh misalnya lah, contoh gampang: SMA ya mungkin sudah tidak perlu diberikan lagi MBG, apalagi SMA-SMA yang favorit, yang uang sakunya anak-anaknya itu ada Rp100.000-Rp200.000 gitu ya, sekolah-sekolah yang high class gitu, itu tidak perlu lagi. Itu beberapa contoh, itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berkelakar akan meniru paparan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan BI yang berlangsung di Jakarta.

Prabowo saat itu menekankan kepada jajarannya mengenai pentingnya pelaksanaan program secara nyata di tengah masyarakat.

Dia meminta seluruh pihak fokus pada eksekusi dan penyelesaian masalah yang dihadapi rakyat, terutama kelompok miskin yang membutuhkan penanganan cepat.

Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kantor Pusat BI, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

"Sekarang ini adalah pelaksanaannya. Sekarang adalah eksekusi," tegasnya.

Sebelum menekankan soal eksekusi, Prabowo terlebih dahulu menyampaikan apresiasinya terhadap paparan ekonomi dari Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Dia menganggap paparan tersebut disampaikan dengan baik dan memancarkan optimisme tinggi.

"Terima kasih tim ekonomi saya, saya nggak akan ulangi. Saudara punya presentasi yang baik sekali, bahkan Gubernur BI saya minta copy-nya presentasi Anda. Ya nggak apa-apa kalau yang baik diakui yang baik," ujar Prabowo.

Meskipun memuji, tetapi Prabowo mengingatkan agar paparan yang penuh optimisme itu tidak berhenti pada tataran konsep.

Dia menilai penting untuk mencari cara agar proyeksi positif tersebut bisa diwujudkan melalui langkah konkret.

Prabowo menegaskan perlunya kerja sistematis untuk menyelesaikan persoalan yang muncul dan memastikan solusi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

“How to solve the problem, how to bring solution to the people as fast as possible? Khususnya untuk rakyat miskin, rakyat yang berada paling bawah, butuh aksi segera,” pungkas Prabowo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi memulai langkah awal pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan saat ini sangat bergantung pada kesuksesan program tersebut. Agenda perencanaan pun sudah mulai berjalan.

"Jadi ada Keppres 28 tahun 2025 Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis yang diketuai oleh Menko Pangan bersama Pak Pratikno, bersama Pak Menteri Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Tim koordinasi ini melibatkan 13 kementerian dan lembaga, dengan dukungan pelaksana harian yang dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Investigasi dan Komunikasi, Nanik S. deyang. Zulhas menekankan bahwa tim ini akan bekerja secara intensif karena program MBG merupakan prioritas utama pemerintahan.

"Ada 13 kementerian dan lembaga, nanti ada pelaksana harian, karena makan ini adalah program utama, program yang paling prioritas, kesuksesan pemerintahan itu tergantung kepada program ini, MBG ini," jelasnya.

Menurut Zulhas, program MBG memiliki dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang. Karena itu, diperlukan koordinasi dan pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya berjalan efektif dan akuntabel.

"Karena program Makanan Bergizi ini mendasar, skalanya besar, bayangkan 82,9 juta penerima manfaat, tentu juga dampaknya besar, juga tantangannya besar. Kita tidak ingin ada risiko apa pun, bukan soal angka yang kena, tetapi ini soal anak-anak kita," katanya.

Tim koordinasi yang dibentuk akan melakukan pertemuan rutin untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG di seluruh daerah.

"Maka dibentuk tim koordinasi ini, untuk tadi setiap hari terus-menerus menyempurnakan pelaksanaan MBG ini," ujar Zulhas.