REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepemilikan asuransi properti di Indonesia masih terbatas meski risiko bencana meningkat. Rendahnya literasi dan kesadaran dinilai menjadi penghambat utama.

Pengamat asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, banyak masyarakat belum memahami pentingnya proteksi aset. “Ketidaktahuan itu sering disebut edukasi dan literasi. Terbukti pengeluaran masyarakat untuk rokok cukup tinggi yang harganya lebih tinggi dari premi asuransi,” ujar Irvan di Jakarta, Rabu (28/4/2026).

Irvan menilai faktor harga properti yang tinggi juga ikut memengaruhi keputusan masyarakat. Ia mendorong adanya skema dukungan seperti subsidi premi bagi kelompok rentan, serupa Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada BPJS.

“Pemerintah harus makin gencar soal edukasi dan literasi. Apalagi saat ini asuransi wajib seperti yang diatur dalam UU P2SK,” kata Irvan.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun rancangan aturan tarif premi asuransi harta benda dan kendaraan bermotor. Kebijakan ini dinilai dapat memperkuat pengelolaan risiko di industri.

Corporate Secretary Jasindo Brellian Gema mengatakan, penyesuaian tarif perlu mencerminkan profil risiko terbaru. “Apabila penyesuaian ini dilakukan maka kami berharap dapat mencerminkan profil risiko yang aktual, mendorong praktik underwriting yang lebih prudent, serta menjaga kesehatan dan keberlanjutan industri asuransi umum,” ujar Brellian.

Brellian menjelaskan, peningkatan risiko klaim menjadi salah satu faktor yang mendorong penyesuaian tarif. Perusahaan juga memperkuat analisis risiko dan kebijakan underwriting.

Ia menambahkan, asuransi properti masih kerap dianggap sebagai beban tambahan. “Banyak pemilik properti yang masih menganggap asuransi sebagai biaya tambahan, padahal ini adalah bentuk investasi perlindungan. Dengan premi yang relatif terjangkau, mereka bisa menghindari risiko kehilangan aset akibat bencana,” kata Brellian.

Menurut Brellian, perlindungan properti mencakup risiko kebakaran, banjir, gempa, hingga angin puting beliung. Kondisi cuaca yang makin tidak menentu membuat kebutuhan proteksi dinilai semakin relevan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah meminta semua jajarannya merespons cepat bencana gempa bumi magnitudo 7,6 yang mengguncang Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Pemerintah pun membentuk tim hitung dampak kerusakan akibat gempa.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjelaskan bahwa sebagaimana arahan Presiden Prabowo, pemerintah harus memberikan layanan yang sangat cepat.

Pratikno pun menekankan pentingnya pendataan korban serta infrastruktur terdampak bencana. Dia mengatakan informasi merupakan hal krusial dalam penanganan pasca bencana agar evakuasi bisa dilakukan cepat dan bantuan didistribusikan tepat sasaran.

“Di awal-awal ini harus terus dilakukan pencarian, penyelamatan, evakuasi korban secepat-cepatnya. Memperoleh pelayanan sebaik-baiknya,” katanya dalam konferensi pers pada Kamis (2/4/2026).

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pun mesti dilakukan secara cermat sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dia juga mengingatkan bahwa peristiwa bencana bisa jadi momentum untuk mengedukasi masyarakat soal risiko bencana di masa mendatang.

Pratikno pun telah meminta pemerintah daerah memastikan pembangunan yang dilakukan tidak menimbulkan risiko baru bagi masyarakat. Menurutnya, jangan sampai bangunan yang dibangun tidak memenuhi standar dan menjadi penyebab bencana.

“Jangan sampai justru pembangunan mengakibatkan banjir, jangan sampai pembangunan mengakibatkan risiko bagi masyarakat, misalnya karena struktur bangunannya tidak memenuhi standar dan seterusnya,” kata Pratikno.

Sementara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan bahwa tim khusus segera dibentuk untuk melakukan verifikasi serta menghitung dampak kerusakan secara menyeluruh.

“Hari ini baru terkumpul sebagian. Semakin hari, semakin waktunya berjalan, ini semakin lengkap dan semakin sempurna,” kata Suharyanto.

Selain membentuk teamassessment, BNPB juga meminta seluruh jajaran di daerah untuk bergerak cepat menjangkau masyarakat terdampak, sekaligus memastikan kebutuhan dasar terpenuhi.

Dia juga memerintahkan kepala pelaksana BPBD provinsi dan kabupaten/kota bersama TNI serta Polri segera mendatangi masyarakat yang terdampak. Para petugas diimbau memberikan informasi akurat.

“Di sisi lain, apabila ada masyarakat terdampak yang mendapat kesusahan atau asetnya atau rumahnya rusak, segera bisa dilaporkan dan dilakukan penggantian,” ujarnya.

Upaya pencarian dan pertolongan pun langsung disiapkan menyusul adanya laporan korban jiwa dan potensi korban lain yang masih perlu dievakuasi.

Suharyanto mengatakan bahwa pemerintah pusat akan segera turun langsung ke lokasi terdampak untuk memastikan penanganan berjalan optimal.

Sebagaimana diketahui, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bumi 7,6 magnitudo di perairan Bitung, Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis, (2/4/2026) pukul 05.48 WIB. Pusat gempa berada pada koordinat 1,25 LU dan 126,27 BT dengan kedalaman 33 kilometer.

BMKG sendiri mencatat bahwa gempa bumi tersebut telah berdampak dan dirasakan di Kota di Ternate dengan Intensitas V-VI MMI. Getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak, kerusakan ringan.

Lalu, di Manado dengan intensitas IV-V MMI. Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun.

Kemudian, di Gorontalo Bone Bolango, Gorontalo Utara dengan intensitas III MMI. Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

Selain itu, di Kabupaten Boalemo dan Pohuwato dengan Intensitas II-III MMI. Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

BMKG pun sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami imbas gempa yang terjadi. BMKG pun telah mencatat bahwa gelombang tsunami telah terjadi di tiga wilayah. Tsunami setinggi 0,3 meter terjadi di Halmahera Barat. Kemudian, tsunami 0,2 meter terjadi di Bitung dan tsunami 0,75 meter terjadi di Minahasa Utara.

"Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal, akibat adanya aktivitas deformasi kerak bumi," kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam konferensi pers pada Kamis (2/4/2026).

BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami pada 09.56 WIB setelah melalui berbagai pemantauan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan risiko bencana alam, kepemilikan dana darurat dan asuransi bencana alam menjadi hal yang penting.

Namun demikian, masyarakat juga perlu mengetahui bahwa terdapat skala prioritas yang berbeda antara mengumpulkan dana darurat dengan memilik asuransi properti ini.

Perencana Keuangan Rista Zwestika mengatakan, keluarga perlu untuk menyiapkan dana darurat terlebih dahulu dibandingkan dengan perlindungan asuransi dalam kaitannya dengan risiko bencana alam.

"Asuransi melindungi aset besar seperti rumah atau kendaraan," kata dia kepada Kompas.com.

Namun demikian, dana darurat memiliki cakupan perlindungan yang lebih luas mulai dari biaya hidup, relokasi, biaya medis, hingga biaya darurat yang lain.

Untuk itu, ia menyarankan sebuah keluarga yang hidup di kawasan rawan bencana untuk dapat memenuhi urutan prioritas yang ideal.

Pertama, keluarga harus memiliki dana darurat minimal sebesar setara 6 sampai 12 bulan dari pengeluaran bulanan.

Kemudian, dana darurat tersebut dapat dilengkapi dengan asuransi properti yang memiliki perluasan perlindungan bencana alam.

Baru kemudian, seseorang yang tinggal di kawasan bencana alam dapat memiliki asuransi kendaraan.

Setelah semua hal tersebut telah dimiliki, keluarga baru bisa merencanakan untuk memiliki investasi jangka panjang.

Alasan asuransi bisa didahulukan

Rista menjelaskan, kepemilikan asuransi bencana juga bisa didahulukan, asal memenuhi beberapa syarat misalnya, rumah masih dalam kredit pemilikan rumah (KPR).

"Bank biasanya mewajibkan asuransi," tambah dia.

Masyarakat yang tinggal di kawasan zona risiko sangat tinggi juga bisa mendahulukan asuransi bencana alam.

Kemudian, asuransi bencana alam juga dapat dilakukan ketika nilai aset yang dimiliki sangat besar dibandingkan dengan tabungan.

Dengan demikian, Rista bilang, keluarga dapat menerapkan strategi hybrid dalam menghadapi risiko bencana.

"Bangun dana darurat bertahap, sambil ambil asuransi dasar," ucap dia.

Kesalahan umum perencanaan keuangan di kawasan rawan bencana

Rista mengungkapkan, terdapat kesalahan umum dalam perencanaan keuangan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.

Ia bilang, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana umumnya tidak memiliki dana darurat.

Tak hanya itu, masyarakat juga kerap kali belum memiliki perlindungan asuransi.

Ketika risiko bencana terjadi, masyarakat ini biasanya akan panik karena kurangnya persiapan.

"Di wilayah rawan bencana, likuiditas lebih penting daripada gaya hidup," tutup dia.

Beda fungsi dana darurat dan asuransi bencana

Perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi Mike Rini mengungkapkan, dana darurat dan asuransi properti dengan perluasan perlindungan bencana alam memiliki dua fungsi yang berbeda.

Dana darurat berfungsi untuk mengantisipasi kehilangan pendapatan. Sementara itu, asuransi properti bertujuan untuk mengantisipasi kerusakan aset.

"Kalau dana darurat punya sendiri, bisa dipakai kapan saja. Nah kalau asuransi properti ini dia perlu proses lhi buat klaimnya," ucap dia.

Mike bilang, penyusunan rencana keuangan di antara dua hal tersebut juga perlu dilihat dari sisi level penghasilan sebuah keluarga.

Hal tersebut terkait dengan kemampuan bayar premi yang memang harus dilakukan.

Dengan demikian, ia mengimbau, untuk masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, dana darurat harus dimiliki terlebih dahulu.

Biasanya masyarakat kelas ini atau yang memiliki penghasilan sekitar Rp 3 juta per bulan lebih rentan kehilangan pekerjaan terlebih dahulu dibanding menanggung kerusakan properti ketika menghadapi risiko bencana alam.

Hal ini dapat terjadi karena biasanya properti yang lebih sederhana punya nilai kerusakan yang tidak terlalu besar. Di sisi lain, masyarakat kelas ini juga biasanya masih sewa properti.

"Dana darurat di sini lebih fleksible dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Jadi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dana darurat lebih diutamakan," ungkap dia.

Setelah memiliki dana darurat, masyarakat di level penghasilan ini dapat menambah perlindungan dengan asuransi secara bertahap.

Sementara itu, untuk masyarakat yang memiliki penghasilan lebih, dapat menggunakan strategi yang berbeda. Masyarakat kelas ini dapat langusng menggabungkan strategi dana darurat dengan kepemilikan asuransi properti.

"Alasannya ya karena mereka mampu membayar premi asuransi, premi asuransi itu rata-rata 1 persen dari nilai properti per tahunnya," ungkap dia.

Mike bilang, kombinasi ini dinilai lebih optimal untuk perlindungan yang lebih menyeluruh.

Sebagai ilustrasi, ia bilang, masyarakat secara umum perlu memiliki dana darurat senilai 6 sampai 12 kali dari pengeluaran rutin setiap bulannya.

Untuk masyarakat dengan pendapatan rendah asuransi bisa dipertimbangkan ketika dana darurat sebanyak 6 kali pengeluaran sudah terkumpul.

Sementara masyarakat di kelas menengah dapat mulai memiliki asuransi ketika dana darurat telah terkumpul sebanyak 3 kali pengeluaran rutin.

Sementara itu, kelas masyarakat yang memiliki kemampuan lebih tinggi lagi dapat melengkapi strategi keuangan dengan investasi.

"Dia bisa bayar premi asuransi, mengumpulkan dana darurat yang lebih besar, bahkan dia bisa tambah untuk beli emas misalnya, karena pada saat bencana emasnya naik, itu strategi yang bisa dilakukan," urai dia.

Asuransi dan dana darurat saling melengapi

Perencana keuangan independen Andy Nugroho menjelaskan, kepemilikan dana darurat yang dibarengi dengan asuransi properti tentu akan lebih bagus karena akan saling melengkapi.

Asuransi properti merupakan short cut untuk maasyarakat mendapatkan perlindungan menyeluruh dan komprehensif atas properti dan seisinya dengan modal premi yang relatif terjangkau.

Sementara itu dana darurat juga diperlukan untuk pemulihan atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang harus dilakukan apabila terjadi bencana.

"Yang tidak ter-cover oleh asuransi properti," ujar dia.

Andy menambahkan, rumus sederhana mempersiapkan tabungan untuk merenovasi rumah ataupun perbaikan ketika terjadi risiko, adalah dengan menyiapkan dana darurat.

"Yang rutin kita sisihkan tiap bulannya dengan idealnya 10 persen dari penghasilan," kata dia kepada Kompas.com.

Sebagai tambahan dari tabungan dana darurat tersebut, Andy menyebut, masyarakat bisa menambahkan juga asuransi properti serta asuransi kendaraan bermotor.

Hal tersebut bertujuan untuk menutup kerugian dengan klaim asuransi ketika nominal tabungan belum terlalu banyak, tetapi kerusakan akibat bencananya memakan biaya yang cukup banyak.

"Kedua dengan mengasuransikan properti maupun kendaraan kita maka kita bisa memotong waktu yang diperlukan untuk menyiapkan dana darurat tersebut," imbuh dia.

Indonesia rawan bencana alam, asuransi bencana wajib dimiliki

Direktur Utama PT Reasuransi Maipark Indonesia (MAIPARK), Kocu Andre Hutagalung mengatakan, asuransi bencana alam adalah proteksi finansial yang wajib dimiliki.

Bagi pengusaha, asuransi ini menyelamatkan karena operasional yang terhenti akibat bencana. Sementara bagi masyarakat umum, rumah biasanya adalah aset terbesar mereka.

"Asuransi memastikan masyarakat tidak kehilangan hanya dalam hitungan detik akibat bencana," tegas dia.

Pasalnya, ia menambahkan, polis asuransi kebakaran standar atau KPR dasar biasanya tidak otomatis mencakup bencana alam.

Masyarakat khususnya untuk rumah tinggal dan usaha kecil menengah harus proaktif meminta perluasan jaminan khusus, seperti proteksi Gempa Bumi (EQVET) atau banjir, sesuai risiko di daerah tempat tinggalnya.

"Untuk nilai pertanggungan, nilai yang tepat adalah Biaya Pembangunan Kembali. Artinya, pastikan nilai asuransinya cukup untuk membiayai material dan tukang untuk membangun ulang rumah tersebut dari nol jika hancur total," ucap pria yang karib disapa Kocu itu.

Ia menceritakan, pendapatan premi asuransi bencana alam terus mencatatkan pertumbuhan positif. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha yang mulai meningkat. Rasio klaim industri dan MAIPARK tetap sangat aman dan terkendali.

"Kami memiliki permodalan yang sangat kuat serta dukungan reasuransi global yang solid untuk menanggung risiko-risiko tersebut," terang dia.

Menurut Kocu, Indonesia memang salah satu negara paling rawan bencana di dunia karena posisinya di kawasan Ring of Fire.

Khusus untuk Kalimantan, meskipun secara historis relatif lebih aman dibandingkan Jawa atau Sumatra, wilayah ini memang relatif memiliki kerentanan atas gempa yang lebih rendah.

"Di MAIPARK, kami sudah memasukkan data sesar-sesar di pulau Kalimantan ke dalam sistem permodelan risiko kami (Maipark Catastrophe Modeling) agar potensi kerugiannya bisa dimitigasi dan diukur secara akurat," ungkap dia.

Sementara itu, Riset World Risk Report 2023 menunjukkan, Indonesia menempati peringkat kedua global untuk kerentanan bencana, hanya kalah dari Filipina.

Analisis pakar geologi sekaligus Strategic Planning & Risk Management Group Head, MAIPARK Indonesia, Ruben Damanik, mengatakan interaksi terus menerus antara lempeng-lempeng tektonik memanifestasikan diri menjadi gempa, erupsi, dan ancaman tsunami yang merata dari Aceh hingga Papua.

Data historis 1963-2023 menunjukkan hampir tidak ada wilayah Indonesia yang benar-benar aman dari potensi gempa.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat risiko bencana alam yang tinggi.

Letak geografis Indonesia di kawasan cincin api Pasifik (ring of fire) membuat berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, hingga tanah longsor, berpotensi terjadi di berbagai wilayah.

Kondisi tersebut menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak kecil, terutama pada aset fisik masyarakat seperti rumah tinggal dan kendaraan bermotor.

Dalam konteks tersebut, perlindungan melalui asuransi menjadi salah satu instrumen mitigasi risiko yang dinilai penting. Namun, penetrasi asuransi bencana di Indonesia masih tergolong rendah, bahkan pada aset paling dasar seperti rumah tinggal.

Penetrasi asuransi bencana masih sangat rendah

Data industri menunjukkan, tingkat perlindungan terhadap aset rumah dari risiko bencana masih sangat terbatas.

Strategic Planning & Risk Management Group Head PT Reasuransi MAIPARK Indonesia Ruben Damanik menyebutkan, jumlah rumah yang memiliki perlindungan asuransi bencana masih sangat kecil dibandingkan total rumah di Indonesia.

Ia mengatakan, kurang dari 0,1 persen rumah tinggal di Indonesia yang memiliki perlindungan asuransi bencana. Dari sekitar 64 juta rumah di Indonesia, hanya sekitar 36.000 rumah yang diasuransikan terhadap risiko bencana.

“Nilai ini menggambarkan bagaimana penetrasi pelindungan akibat gempa melalui mitigasi asuransi itu masih rendah,” kata Ruben, dikutip dari Antara.

Rendahnya tingkat perlindungan tersebut menciptakan kesenjangan besar antara nilai kerugian ekonomi akibat bencana dengan nilai kerugian yang dijamin oleh asuransi.

Menurut Ruben, kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada kerusakan properti, tetapi juga berdampak pada pemulihan ekonomi masyarakat setelah bencana.

Sebagai contoh, kerugian ekonomi akibat gempa dan tsunami Aceh pada 2004 mencapai sekitar Rp 41,4 triliun, sementara nilai kerugian yang diasuransikan hanya sekitar Rp 650 miliar.

Artinya, rasio aset yang dilindungi asuransi saat itu hanya sekitar 1,6 persen dari total kerugian ekonomi.

Fenomena serupa juga terlihat pada berbagai bencana yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Ketika gempa Cianjur pada 2022 menyebabkan ratusan ribu rumah rusak, hanya sebagian kecil rumah yang memiliki perlindungan asuransi.

Kerugian bencana dapat mencapai ratusan miliar rupiah

Bencana alam yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kerugian yang timbul dapat mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah.

Nilai kerugian tersebut tidak hanya berasal dari kerusakan bangunan, tetapi juga kendaraan yang terdampak bencana.

Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menyampaikan, estimasi awal klaim asuransi akibat banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera mencapai ratusan miliar rupiah.

Menurut laporan dari 39 perusahaan asuransi anggota AAUI, estimasi awal nilai klaim akibat bencana tersebut mencapai Rp 567,02 miliar.

Ia menjelaskan bahwa nilai tersebut terdiri dari klaim asuransi properti sebesar Rp 492,53 miliar serta klaim asuransi kendaraan bermotor sekitar Rp 74,49 miliar.

“Estimasi tersebut berasal dari laporan awal perusahaan anggota dan masih berpotensi berkembang seiring proses pelaporan klaim,” kata Budi, menurut warta Antara.

Perkembangan data klaim tersebut menunjukkan dampak finansial dari bencana dapat sangat besar bagi masyarakat yang memiliki aset berupa rumah maupun kendaraan.

Pada pembaruan data berikutnya, nilai klaim bahkan diperkirakan mendekati Rp 1 triliun seiring dengan bertambahnya laporan dari perusahaan asuransi anggota.

Menurut Budi, klaim tersebut berasal dari berbagai lini usaha asuransi umum, termasuk asuransi kendaraan bermotor serta asuransi harta benda yang melindungi rumah, bangunan industri, maupun properti komersial.

Rumah dan kendaraan termasuk aset paling rentan

Kerusakan rumah dan kendaraan menjadi salah satu dampak paling umum ketika bencana alam terjadi. Banjir, misalnya, dapat merusak bangunan rumah sekaligus menyebabkan kendaraan terendam air.

Dalam kondisi tersebut, perlindungan asuransi biasanya tersedia melalui produk asuransi properti maupun asuransi kendaraan bermotor dengan perluasan jaminan terhadap risiko bencana.

Dikutip dari Kontan, beberapa perusahaan asuransi menyediakan perlindungan terhadap risiko banjir melalui perluasan jaminan dalam polis asuransi kendaraan maupun asuransi properti.

Perlindungan tersebut memungkinkan pemegang polis memperoleh penggantian kerugian apabila kendaraan atau bangunan mengalami kerusakan akibat bencana.

Produk asuransi properti dengan jaminan banjir, misalnya, dapat melindungi rumah tinggal maupun tempat usaha dari kerusakan akibat genangan air atau bencana serupa.

Sementara pada asuransi kendaraan bermotor, perluasan jaminan banjir dapat memberikan perlindungan apabila mobil atau sepeda motor rusak akibat terendam air.

Dengan adanya perlindungan tersebut, kerugian finansial yang dialami pemilik rumah atau kendaraan dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku.

Peran asuransi dalam pemulihan pascabencana

Industri asuransi juga menilai perlindungan terhadap risiko bencana memiliki peran penting dalam proses pemulihan ekonomi setelah bencana terjadi.

Budi mengatakan, asuransi tidak hanya memberikan kepastian finansial setelah bencana, tetapi juga membantu mempercepat proses pemulihan ekonomi.

“Asuransi tidak hanya memberikan kepastian finansial setelah bencana terjadi, tetapi juga mempercepat proses pemulihan ekonomi,” ujarnya, dilansir dari Kontan.

Menurut dia, keberadaan asuransi dapat membantu masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah dalam menanggung beban finansial akibat kerusakan aset setelah bencana.

Dengan adanya pembayaran klaim, pemilik rumah atau kendaraan yang terdampak dapat segera memperbaiki atau mengganti aset yang rusak. Hal tersebut dinilai dapat mempercepat aktivitas ekonomi kembali berjalan.

Selain itu, keberadaan sistem reasuransi juga menjadi salah satu mekanisme yang membantu industri asuransi menghadapi lonjakan klaim akibat bencana.

Budi menjelaskan, perusahaan asuransi umumnya telah memiliki struktur perlindungan reasuransi, cadangan teknis, serta strategi manajemen risiko untuk menghadapi potensi klaim besar akibat bencana alam.

“Mekanisme reasuransi itu yang menjadi penahan utama ketika terjadi lonjakan klaim akibat bencana alam,” kata Budi.

Wacana perluasan perlindungan bencana

Tingginya risiko bencana di Indonesia juga mendorong munculnya wacana perluasan perlindungan asuransi terhadap risiko bencana alam.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Indonesia membutuhkan skema perlindungan yang lebih luas mengingat tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

Pengamat asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, penerapan program asuransi bencana dinilai semakin relevan mengingat besarnya eksposur risiko yang dihadapi Indonesia.

“Indonesia menempati peringkat kedua negara paling rawan bencana di dunia menurut World Risk Report 2024. Dengan eksposur risiko sebesar ini, asuransi wajib bencana menjadi kebutuhan,” tutur Irvan.

Saat ini, perlindungan terhadap risiko bencana umumnya masih diberikan melalui produk asuransi umum dengan perluasan jaminan, misalnya pada asuransi kebakaran atau asuransi properti.

Namun demikian, pengembangan skema perlindungan yang lebih luas dinilai dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat terhadap risiko bencana.

Tantangan literasi dan akses asuransi

Meski memiliki peran penting dalam mitigasi risiko, tingkat literasi dan pemanfaatan asuransi bencana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

Selain faktor literasi masyarakat, karakteristik risiko bencana yang memiliki frekuensi relatif rendah namun potensi kerugian sangat besar juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan produk asuransi.

Irvan menyebut, faktor premi yang relatif tinggi, kompleksitas verifikasi klaim, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat asuransi menjadi beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya penetrasi asuransi bencana.

Di sisi lain, meningkatnya frekuensi kejadian bencana dan dampak ekonomi yang semakin besar membuat kebutuhan terhadap perlindungan risiko semakin mendapat perhatian dari industri maupun regulator.

Bagi masyarakat yang memiliki aset seperti rumah dan kendaraan bermotor, perlindungan asuransi dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk mengelola risiko finansial akibat bencana yang tidak dapat diprediksi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan per Januari 2026 ada 119.893 rekening debitur di sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) yang telah memperoleh restrukturisasi imbas dari bencana alam yang melanda wilayah Sumatra.

Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK Agusman mengatakan data tersebut berasal dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada Januari 2026.

“Dapat kami sampaikan terdapat sebanyak 119.893 rekening debitur di sektor PVML ini yang telah memperoleh restrukturisasi stimulus dengan total nominal pembiayaan sebesar Rp1,09 triliun,” ucapnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).

Agusman mengungkapkan bahwa dari data yang ada, stimulus yang diberikan paling banyak adalah untuk kredit konsumsi dengan nilai lebih dari Rp763 miliar.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kebijakan yang ditetapkan pada Rapat Dewan Komisioner OJK ini berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025.

“Pemberian perlakuan khusus itu dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik, serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi daerah,” tulis OJK dalam keterangannya, Kamis (11/12/2025).

OJK menuturkan, kebijakan ini ditetapkan pasca pengumpulan data di wilayah bencana, serta asesmen yang menunjukkan bencana dimaksud memengaruhi perekonomian di daerah setempat dan pada gilirannya mempengaruhi kemampuan membayar debitur.

Adapun, tata cara perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan perbankan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML) yang diberikan kepada debitur terdampak bencana mengacu pada POJK Nomor 19/2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana (POJK Bencana).

Perlakuan khusus itu mencakup sejumlah sektor jasa keuangan, mulai dari kredit perbankan, pembiayaan multifinance, hingga asuransi.

Bisnis.com, GRESIK - Pertamina Patra Niaga melalui unit operasinya, Bitumen Plant Gresik (BPG), melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk Kelurahan Lumpur Tanggap Bencana di Kelurahan Lumpur, Kabupaten Gresik. Program ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, khususnya banjir rob dan kebakaran.

Kegiatan dalam program tersebut meliputi Sosialisasi Tanggap Kebencanaan serta Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang diikuti oleh masyarakat Kelurahan Lumpur. Sosialisasi tanggap kebencanaan dilaksanakan bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Gresik, guna memberikan pemahaman mengenai potensi risiko bencana di lingkungan sekitar. Sementara itu, pelatihan penggunaan APAR diberikan oleh Tim HSSE Bitumen Plant Gresik, dengan tujuan membekali warga dengan keterampilan penanganan awal kebakaran secara aman dan tepat.

Operation Head Bitumen Plant Gresik, Indra Gunawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat budaya keselamatan tidak hanya di lingkungan operasional, tetapi juga di masyarakat sekitar.

“Melalui program Kelurahan Lumpur Tanggap Bencana, kami ingin berkontribusi kepada masyarakat yaitu dengan memiliki pemahaman dan keterampilan dasar dalam menghadapi kondisi darurat, khususnya kebakaran dan potensi bencana lingkungan di wilayah pesisir. Harapannya, warga dapat lebih sigap dan mampu melakukan penanganan awal secara tepat saat bencana terjadi,” ujarnya

Kelurahan Lumpur merupakan wilayah yang memiliki potensi terhadap berbagai jenis bencana, sehingga peningkatan kapasitas masyarakat menjadi langkah penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan kesiapsiagaan warga dalam menghadapi kondisi darurat, sekaligus meminimalkan dampak yang ditimbulkan akibat bencana.

Lurah Lumpur, Eka Prapangasta, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan kegiatan tersebut. “Mengingat banyaknya bencana yang telah kita rasakan dan wilayah kita yang sangat potensial terhadap berbagai bencana, kegiatan ini penting untuk diperhatikan. Kebakaran adalah sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi harus dipersiapkan. Ilmu ini pasti akan dibutuhkan suatu saat nanti. Tetap berdoa agar tidak terjadi apa-apa, namun kita harus punya bekal dan keterampilan yang terasah. Harapannya ke depan dapat dilanjutkan hingga simulasi kebakaran. Terima kasih kepada Pertamina Patra Niaga – Bitumen Plant Gresik atas pengenalan penanganan bencana dan penggunaan APAR yang benar,” ungkapnya.

Pada kesempatan terpisah, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Pertamina Patra Niaga dalam menjalankan program TJSL yang berfokus pada penguatan ketahanan masyarakat di wilayah sekitar operasi perusahaan.

“Pertamina Patra Niaga secara konsisten mendorong pelaksanaan program TJSL yang berdampak langsung bagi masyarakat, salah satunya melalui peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Program Kelurahan Lumpur Tanggap Bencana ini diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif, memperkuat kolaborasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta mendukung upaya pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan,” jelas Ahad.

Melalui pelaksanaan program Kelurahan Lumpur Tanggap Bencana, Pertamina Patra Niaga berharap dapat terus berkontribusi dalam memperkuat ketangguhan masyarakat di wilayah operasional perusahaan. Ke depannya, Pertamina terus berkomitmen untuk melanjutkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadirkan program TJSL yang berkelanjutan, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan keselamatan serta kualitas hidup masyarakat.*

Jakarta: Perubahan pola cuaca ekstrem membuat banjir tak lagi identik dengan wilayah langganan. Sejumlah daerah yang sebelumnya relatif aman kini mulai terdampak, termasuk Bali yang selama ini lebih dikenal sebagai pusat pariwisata. Dalam beberapa bulan terakhir, banjir dan longsor justru memicu kerugian signifikan di wilayah tersebut.

Data Allianz Utama Indonesia menunjukkan nilai klaim asuransi properti dan kendaraan di Bali hingga Desember 2025 diperkirakan mencapai Rp22 miliar. Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Gianyar menjadi wilayah dengan klaim terbesar, dengan mayoritas kerusakan disebabkan oleh banjir dan water damage.

Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Pada kuartal akhir 2025, hujan dengan intensitas tinggi juga memicu banjir di sejumlah daerah lain, seperti Bima di Nusa Tenggara Timur serta beberapa wilayah di Kalimantan Selatan. Pola ini menandakan bahwa risiko banjir kini semakin menyebar dan sulit diprediksi.

Perubahan tersebut mencerminkan pergeseran karakter risiko bencana di Indonesia. Jika sebelumnya banjir cenderung terlokalisasi pada wilayah tertentu, kini dampaknya meluas dan langsung mengancam aset masyarakat, terutama rumah tinggal dan kendaraan pribadi.

Direktur dan Chief Technical Officer Allianz Utama Indonesia, Ignatius Hendrawan, menilai bahwa tantangan utama saat ini bukan hanya meningkatnya curah hujan, tetapi perubahan pola risiko yang menyertainya. Menurutnya, ketika banjir mulai terjadi di area yang sebelumnya dianggap aman, masyarakat perlu meninjau ulang cara memandang perlindungan aset.

“Asuransi properti dan kendaraan perlu dilihat sebagai bagian dari manajemen risiko, bukan sekadar perlindungan tambahan,” ujarnya.

Pergeseran risiko ini turut mengubah relevansi asuransi dalam pengelolaan aset. Banjir yang semakin sulit diprediksi membuat rumah dan kendaraan, sebagai aset bernilai tinggi, rentan menimbulkan beban finansial besar ketika terjadi kerusakan. Di sisi lain, kerugian akibat banjir kerap datang tiba-tiba, tanpa memberi waktu bagi kesiapan dana darurat.

Dalam konteks tersebut, perlindungan asuransi berperan penting untuk mengalihkan risiko finansial agar dampak bencana tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemilik aset.

Di tengah ketidakpastian iklim yang semakin tinggi, pendekatan terhadap kesiapan finansial pun perlu berubah. Banjir tidak lagi bisa dipandang sebagai risiko musiman di lokasi tertentu, melainkan ancaman yang dapat muncul kapan saja dan di mana saja. Hal ini menuntut kesadaran baru dalam mengelola risiko jangka panjang.

“Perlindungan bukan soal seberapa besar kemungkinan risiko menimpa kita, melainkan seberapa siap kita ketika risiko itu benar-benar terjadi,” tutur Ignatius.

Ia menambahkan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan aset menjadi bagian dari komitmen Allianz Utama Indonesia dalam memberikan rasa aman dan ketenangan finansial di tengah risiko bencana yang semakin kompleks.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dinilai sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Sebab itu, untuk menghadapi tantangan yang besar, diperlukan perlindungan risiko yang berkelanjutan.

Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Azuarini Diah Parwati mengatakan berdasarkan World Risk Report 2024, Indonesia menempati peringkat kedua dari 193 negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia setelah Filipina.

“Hal ini mencerminkan tingginya keretanan lingkungan, sosial dan ekonomi terhadap bencana alam yang dipicu oleh perubahan iklim. Realitasnya menunjukkan bahwa perlindungan oleh asuransi bencana di Indonesia masih sangat rendah,” ujar Azuarini dalam Kupasi Annual Forum di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Ia menjelaskan, mengacu pada data PT Reasuransi Maipark Indonesia, kurang dari 0,1% rumah tinggal di Indonesia telah memiliki asuransi bencana. Dari sekitar 64 juta rumah, hanya sekitar 36.000 unit yang terlindungi asuransi.

Menurut Azuarini, kondisi tersebut menunjukkan kesenjangan perlindungan yang sangat besar di tengah tingginya risiko bencana. Kerugian ekonomi akibat bencana alam bahkan dapat mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.

“Sementara tingkat proteksi asuransi terhadap risiko bencana tersebut masih sangat rendah. Saat ini kalau dilihat, insurance penetration ratio di Indonesia masih berada di sekitar 2–3 persen terhadap PDB. Jauh banget di bawah rata-rata negara Asean maupun negara maju,” katanya.

Rendahnya tingkat perlindungan tersebut, lanjut dia, menyebabkan sebagian besar kerugian akibat bencana masih harus ditanggung langsung oleh masyarakat serta pemerintah melalui APBN dan APBD. Kondisi ini dinilai semakin membebani ruang fiskal negara.

Karena itu, Azuarini menekankan pentingnya penerapan asuransi bencana. Skema serupa telah diterapkan di sejumlah negara, seperti Jepang dan Turki, dan dinilai efektif dalam memperluas perlindungan serta mengurangi beban fiskal pemerintah.

Ia menambahkan, Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), khususnya Pasal 39A, yang membuka peluang pembentukan asuransi wajib, termasuk untuk risiko bencana. Namun, hingga kini aturan teknis mengenai asuransi wajib bencana belum berlaku secara luas.

“Oleh karena itu, inisiasi asuransi wajib ini wajib perlu dihidupkan kembali. Kami kasih paham bahwa implemenasi asuransi wajib bencana membutuhkan kolaborasi yang erat antara semua pihak dan harus dilakukan secara konsisten, bertahan, terukur, dan inklusif,” kata Azuarini.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap sejumlah tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan asuransi wajib bencana di Indonesia. Tantangan tersebut mencakup ketersediaan data risiko, keterjangkauan premi, hingga kesiapan industri asuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, Indonesia merupakan wilayah dengan tingkat risiko bencana alam yang tinggi. Kondisi itu menuntut pengelolaan risiko yang lebih terstruktur, mengingat risiko bencana masih menjadi salah satu protection gap yang perlu mendapat perhatian.

“Asuransi bencana berpotensi menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat mekanisme perlindungan dan pembagian risiko,” kata Ogi dalam lembar jawaban Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK dikutip Kamis (29/1/2026).

Meski demikian, Ogi menilai implementasi asuransi wajib bencana tidak lepas dari berbagai tantangan. Menurut dia, sejumlah aspek yang perlu disiapkan antara lain ketersediaan dan kualitas data risiko, keterjangkauan premi bagi masyarakat, kesiapan kapasitas industri asuransi, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

OJK, lanjut Ogi, terus mendorong penguatan kesiapan industri asuransi dalam menghadapi risiko bencana alam. Salah satu langkah yang ditempuh adalah meminta asosiasi industri menghimpun data terkait dampak bencana alam di sejumlah wilayah.

“OJK telah meminta asosiasi industri untuk menghimpun data dari para anggotanya terkait dampak bencana alam, termasuk di wilayah Sumatra, dan hingga saat ini proses pengumpulan data tersebut masih berlangsung,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menilai bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatra menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya skema penjaminan dan asuransi atas risiko di luar kendali manusia.

Mahendra juga mendorong perusahaan asuransi dan reasuransi menyiapkan kerangka dan produk yang sesuai dengan kebutuhan, baik untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

“Kami berharap hal ini menjadi peringatan bagi kita semua dan pada gilirannya kami mendorong perusahaan asuransi untuk menyiapkan produk yang tepat untuk semua jenis risiko tadi dan juga besarannya,” ujar Mahendra saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Curah hujan tinggi yang diperkirakan menyelimuti Pulau Jawa sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026 kembali menempatkan risiko bencana hidrometeorologi sebagai perhatian utama pemerintah daerah.

Selain ancaman terhadap keselamatan publik, potensi banjir dan tanah longsor juga membawa implikasi ekonomi yang tidak kecil, mulai dari gangguan aktivitas produksi, distribusi logistik, hingga beban pembiayaan pemulihan pascabencana.

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menilai, kesiapan jalur evakuasi dan fasilitas pendukungnya tidak hanya berkaitan dengan aspek keselamatan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pengurangan risiko bencana (PRB) yang berdampak langsung pada ketahanan ekonomi daerah.

Ketua Badan Kebencanaan dan Perubahan Iklim (BKPI) PII Wayan Sengara mengatakan, penyelamatan dan keselamatan publik merupakan prioritas utama dalam PRB.

Dalam konteks ekonomi, kesiapan ini berperan mengurangi potensi kerugian yang timbul akibat terhentinya aktivitas masyarakat dan dunia usaha saat bencana terjadi.

“Salah satu komponen dalam PRB ini adalah penyelamatan publik saat darurat, berupa penyediaan jalur evakuasi dan fasilitas evakuasinya, misalnya untuk kejadian banjir, longsor, gempa, ataupun tsunami,” kata Wayan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Risiko cuaca ekstrem dan dampaknya ke aktivitas ekonomi

Sepanjang musim penghujan akhir 2025 hingga awal 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyampaikan informasi mengenai potensi hujan lebat, siklon, dan gelombang tinggi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Pulau Jawa.

Kondisi cuaca ekstrem ini berisiko memicu banjir bandang dan tanah longsor, terutama di kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi.

Dalam pengalaman bencana sebelumnya, banjir dan longsor kerap menimbulkan gangguan pada sektor ekonomi lokal. Akses jalan terputus, kawasan industri terendam, serta distribusi bahan pangan dan energi terganggu.

Di tingkat rumah tangga, bencana menyebabkan hilangnya sumber pendapatan sementara hingga meningkatnya pengeluaran untuk perbaikan hunian.

Wayan, yang juga Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Institut Teknologi Bandung (ITB), menekankan pengurangan risiko bencana dan rencana manajemen bencana di Indonesia perlu berbasis pemetaan bahaya (hazards) dan tingkat risikonya.

“Pemetaan ini diharapkan tersedia dari instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan BPBD. Untuk PRB dan penanganan rencana manajemen ke depannya, salah satu bentuk penyelamatan publiknya adalah penyiapan ruang-ruang terbuka dan fasilitas jalur evakuasi dan fasilitas bangunan evakuasinya,” ujar Wayan.

Menurut dia, kawasan dengan tingkat risiko bencana tinggi perlu memiliki fasilitas evakuasi yang memadai dan disosialisasikan kepada masyarakat yang berpotensi terdampak.

Ketersediaan infrastruktur ini dinilai dapat menekan biaya sosial dan ekonomi akibat bencana, karena proses evakuasi yang cepat dan terorganisasi mengurangi korban serta kerusakan lanjutan.

Infrastruktur evakuasi sebagai investasi publik

PII memandang jalur dan bangunan evakuasi sebagai bagian dari program pembangunan infrastruktur nasional dan daerah.

Dalam perspektif ekonomi, pendekatan ini menempatkan infrastruktur evakuasi bukan sebagai biaya, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk melindungi aset produktif dan keberlanjutan kegiatan ekonomi.

“Fasilitas perlindungan untuk evakuasi dalam bentuk jalur evakuasi dan bangunan (post disaster buildings) ini hendaknya menjadi bagian dari program pembangunan infrastruktur di Indonesia, seperti halnya pembangunan jenis infrastruktur lainnya,” terang Wayan.

Ia menambahkan, fasilitas evakuasi idealnya dirancang untuk memfasilitasi berbagai jenis potensi bencana yang ada di suatu wilayah.

Dengan pendekatan multifungsi, pembangunan fasilitas tersebut dinilai lebih efisien dari sisi anggaran dan pemanfaatan ruang, terutama di daerah dengan keterbatasan lahan dan kapasitas fiskal.

Namun, Wayan juga mengakui tidak semua daerah saat ini memiliki kemampuan untuk segera menyiapkan jalur dan bangunan evakuasi. Dalam kondisi tersebut, kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting untuk meminimalkan risiko.

“Pada keadaan di mana jalur dan bangunan evakuasi tidak atau belum tersedia, mungkin pemerintah belum bisa menyiapkannya, maka masyarakat diharapkan dapat bersiap siaga terhadap potensi bencana yang telah diperkirakan dan diberi peringatan oleh BMKG dan pemerintah,” tuturnya.

Ia menambahkan, masyarakat diharapkan mampu mengidentifikasi jalur dan tempat evakuasi berbasis komunitas setempat.

Dari sisi ekonomi lokal, penguatan kapasitas komunitas ini dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan darurat dan mempercepat pemulihan aktivitas pascabencana.

Perubahan iklim dan beban ekonomi jangka panjang

Ahli kebencanaan dan kegunungapian yang juga Anggota BKPI-PII Surono menilai curah hujan di atas normal yang diprediksi BMKG meliputi seluruh Pulau Jawa merupakan manifestasi perubahan iklim.

Fenomena ini, menurut dia, berpotensi menimbulkan dampak berantai jika tidak diantisipasi secara sistematis.

“Perubahan iklim ini yang harus diantisipasi, kalau tidak dampaknya bisa ke mana-mana. Hanya dua pilihannya: mitigasi dan adaptasi,” kata Surono.

Dalam konteks mitigasi, dia menekankan pentingnya pemerintah dan masyarakat untuk terus menyermati prakiraan cuaca dari BMKG agar dapat mengambil langkah antisipatif.

Informasi cuaca yang dimanfaatkan secara tepat waktu dinilai dapat mengurangi kerugian ekonomi, misalnya dengan penyesuaian jadwal produksi pertanian, distribusi barang, dan aktivitas konstruksi.

Langkah mitigasi berikutnya adalah penyediaan peta kerawanan bencana dan peta geologi oleh pemerintah daerah.

Peta tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi wilayah rawan longsor dan banjir bandang, sehingga penyiapan jalur evakuasi dan penataan ruang dapat dilakukan secara lebih spesifik.

“Longsor itu terjadi karena dua hal, gempa atau hujan lebat. Ketika curah hujan di atas normal, maka wilayah yang dipetakan sebagai rawan longsor harus diwaspadai, dan disampaikan kepada masyarakat untuk berhati-hati,” ujar dia.

Menurut Surono, kepemilikan peta rawan bencana dan peta geologi yang akurat memungkinkan pemerintah daerah mengantisipasi wilayah-wilayah rawan bencana hidrometeorologi.

Dengan demikian, penyiapan jalur-jalur evakuasi dapat dilakukan lebih tepat sasaran, sekaligus mendukung efisiensi belanja daerah karena pembangunan infrastruktur difokuskan pada area berisiko tinggi.

Dalam jangka panjang, pendekatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui penguatan infrastruktur evakuasi dinilai berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi regional.

Daerah yang lebih siap menghadapi bencana cenderung memiliki risiko gangguan ekonomi yang lebih rendah, sehingga lebih menarik bagi aktivitas investasi dan usaha produktif.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Penanaman pohon menjadi kebutuhan mendesak untuk memulihkan lingkungan di tengah meningkatnya emisi karbon, degradasi lahan, dan risiko bencana seperti banjir serta abrasi. Pohon berperan menstabilkan tanah, menyerap CO₂, menjaga ketersediaan air, dan mendukung keanekaragaman hayati. Selain manfaat ekologis, pohon juga memberi nilai sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, penghijauan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Sejak tahun 1993, Pemerintah Indonesia menetapkan 10 Januari sebagai Hari Gerakan Satu Juta Pohon.

Berangkat dari fakta tersebut dan sebagai wujud komitmen dalam mendukung program penghijauan nasional, termasuk mendukung Gerakan Nasional Penanaman Satu Miliar Pohon (GNP-SMP), PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memperluas aksi nyata melalui program PNM Hijaukan Negeri. Hingga Desember 2025, PNM telah menanam total 374.839 pohon yang berpotensi menyerap lebih dari 8.900 ton CO₂. Capaian ini merupakan kombinasi dari 287.761 pohon yang ditanam di 67 titik sepanjang 2024 serta 87.078 pohon tambahan selama 2025. Langkah ini selaras dengan tujuan GNP-SMP dalam meningkatkan tutupan vegetasi nasional dan memulihkan lahan kritis untuk menekan dampak perubahan iklim.

PNM memilih jenis pohon yang disesuaikan dengan karakteristik ekologi tiap wilayah, mulai dari mangrove dan cemara laut untuk pesisir, rambai dan jelutung rawa untuk lahan basah, hingga glodokan, trembesi, tabebuya, jambu mete, dan akar wangi untuk ruang publik. Di samping itu, pohon produktif seperti mangga, alpukat, durian, pala, kakao, dan kopi juga ditanam untuk memberi nilai tambah ekonomi bagi warga, sebagaimana semangat GNP-SMP yang turut mendorong keterlibatan masyarakat.

Kegiatan penanaman dilaksanakan bersama masyarakat lokal dan nasabah PNM, menjadikannya sebagai gerakan kolektif yang memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Penanaman beragam jenis pohon konservasi dan produktif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas udara, memperbaiki ekosistem pesisir, serta menyediakan perlindungan alami dari banjir dan abrasi.

Sekretaris Perusahaan PNM, Lalu Dodot Patria Ary, menegaskan bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian penting dari visi pemberdayaan PNM. “Kami meyakini bahwa pemberdayaan ekonomi harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Melalui PNM Hijaukan Negeri, kami ingin memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekaligus bagi ekosistem yang menopang kehidupan,” ujarnya. Melalui kontribusi ini, PNM tidak hanya mendukung keberhasilan GNP-SMP dan peringati Hari Gerakan Satu Juta Pohon, tetapi juga berperan aktif dalam pencapaian Sustainability Development Goals (SDG) 13 (Aksi Iklim), SDG 14 (Ekosistem Laut), dan SDG 15 (Ekosistem Daratan) untuk mendorong terciptanya bumi pertiwi yang lebih asri dan berkelanjutan.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengambil langkah imbauan kepada masyarakat di seluruh daerah untuk meningkat kewaspadaan menyikapi kondisi cuaca yang masih sulit untuk diprediksi.

“Kondisi cuaca di Sumbar masih fluktuatif dan berpotensi memicu bencana hidrometeorologi susulan,” katanya, Selasa (6/1/2026).

Dia menyampaikan meskipun Sumbar telah melewati puncak musim hujan pada November dan Desember lalu, namun potensi curah hujan tinggi masih dapat terjadi dalam beberapa bulan ke depan.

“Cuaca ini belum sepenuhnya stabil. Karena itu, masyarakat tetap perlu waspada dan siaga, dan hal ini setelah adanya koordinasi dengan BMKG,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi bilang berdasarkan kajian tim teknis, curah hujan dengan intensitas tinggi dapat berdampak pada kondisi sungai yang telah mengalami pendangkalan, kerusakan tanggul, serta fasilitas pengendali banjir lainnya.

Selain kesiapsiagaan teknis pemerintah, Gubernur menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengantisipasi risiko bencana, termasuk dengan memperhatikan informasi cuaca dan peringatan dini dari pihak berwenang.

“Keselamatan masyarakat adalah yang utama. Edukasi dan kewaspadaan bersama sangat menentukan,” kata Mahyeldi

Dia juga meminta agar alur informasi dari pemerintah hingga ke tingkat bawah berjalan lebih cepat dan jelas, sehingga masyarakat tidak panik namun tetap siap menghadapi potensi bencana.

Oleh karena itu, dia berharap dengan kewaspadaan dan kesiapsiagaan bersama, risiko bencana dapat ditekan dan dampaknya dapat diminimalkan.