BOGOR - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Presiden Prabowo Subianto. Potongan tumpeng dari Prabowo kemudian diserahkan ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Momen pemotongan tumpeng itu dilakukan di penghujung acara puncak peringatan Hari Bhayangkara yang digelar Pusat Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026). Sebelum pemotongan tumpeng, Prabowo tampak menyalami perwakilan pasukan yang mengikuti parade.

Prabowo pun sebelumnya tampak berdialog singkat dengan perwakilan pasukan parade. Prabowo mengucapkan terima kasih dan apresiasi.

Setelah itu, Prabowo dan Kapolri berjalan ke tengah lapangan menghampiri meja tumpeng. Prabowo simbolis memotong tumpeng tersebut dan menyerahkan potongan tumpenganya ke Kapolri.

Pemberian tumpeng itu bentuk apresisi atas pengabdian dan dedikasi kepada insan Bhayangkara dalam menjaga keamanan ketertiban serta melayani masyarakat Indonesia.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Prabowo berharap jajaran Polri harus menjadi kompas moral setiap insan Bhayangkara.

"Atas nama pemerintah Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, saya ucapkan selamat hari Bhayangkara ke-80, kepada seluruh keluarga besar kepolisian negara Indonesia di mana pun saudara bertugas," kata Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan tema Hari Bhayangkara tahun ini sangat tepat sebagai jati diri dan pengabdian Polri untuk masyarakat

"Tema peringatan tahun ini Polri untuk masyarakat adalah sangat tepat. Ini adalah jati diri. Ini adalah arah pengabdian. Ini adalah dan harus terus menjadi kompas moral setiap insan Bhayangkara," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan Polri harus hadir dan melindungi rakyat. "Polri hadir untuk rakyat, Polri bekerja untuk rakyat, Polri harus melindungi rakyat, Polri mengabdi kepada bangsa dan negara," katanya.

Pada kesempatan itu, Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada Polri yang telah membantu menyukseskan program ketahanan pangan pemerintah. "Saya sangat menyampaikan penghargaan saya bagaimana giatnya Kepolisian Republik Indonesia sekarang ikut aktif terlibat dalam upaya ketahanan pangan rakyat kita," paparnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (25/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kapolri melaporkan perkembangan terkini mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

"Laporan tersebut mencakup kondisi kamtibmas nasional serta berbagai langkah yang terus dilakukan Polri untuk menjaga stabilitas dan mendukung kelancaran agenda pembangunan nasional," tulis keterangan Sekretariat Kabinet lewat akun media sosial Instagram resminya.

Kapolri juga menyampaikan kesiapan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sebentar lagi akan menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara Tahun 2026.

"Berbagai kegiatan bhakti sosial dan kemasyarakatan di seluruh Indonesia telah dipersiapkan untuk memperingati momentum pengabdian Polri kepada bangsa dan negara, sekaligus memperkuat kedekatan institusi kepolisian dengan masyarakat," pungkasnya.

JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens menyebut konsep Presisi Polri yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membawa perubahan signifikan dan fundamental dalam transformasi kinerja dan budaya institusi Polri, dari sebuah institusi yang sempat mengalami ujian reputasi, menuju lembaga yang dipercaya rakyat. Boni menambahkan, visi Presisi Polri merupakan desain besar perubahan secara menyeluruh yang disesuaikan dengan realitas tantangan kontemporer.

Dia menilai Listyo Sigit Prabowo berhasil mewarisi institusi yang tengah berada di persimpangan jalan, antara tekanan publik yang kian kritis dan tuntutan reformasi yang tak bisa ditunda dan dalam situasi itu pula visi Presisi mempunyai relevansi logisnya. "Yang jelas, visi Presisi Polri merupakan konsep transformasi holistik yang menjadi kompas arah kebijakan dan budaya kerja Polri modern, menyatukan tiga nilai inti yang saling menopang satu sama lain," ujar Boni Hargens saat peluncuran peluncuran buku 'Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Sang Arsitektur PRESISI Polri' yang dilangsungkan di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Boni mengatakan, visi Presisi Polri terdiri dari tiga unsur penopang utamanya, yaitu, Prediktif, yang dimaknai bahwa transformasi Polri saat ini telah memanfaatkan data analitik berbasis teknologi informasi terkini, untuk deteksi dini potensi gangguan keamanan sebelum eskalasi terjadi. Polri hadir sebelum masalah berkembang.

Dia melanjutkan, penopang kedua yaitu Responsibilitas, dalam pemaknaan bahwa Polri senantiasa melakukan tugas secara efektif, cepat dan tepat sasaran dengan mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap interaksi dengan masyarakat di mana setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan. "Terakhir, Transparansi dan Berkeadilan. Pilar ini diterjemahkan untuk menjamin akuntabilitas penuh dalam setiap tindakan hukum agar kepercayaan publik terjaga dan keadilan ditegakkan secara nyata dan terasa oleh rakyat," ujarnya.

Boni menegaskan bahwa pondasi transformasi Polri yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo turut menyasar organisasi, operasional, pelayanan public dan pengawasan internal. "Empat pilar utama itulah yang menjadi landasan kokoh perubahan institusi Polri secara menyeluruh dan terstruktur, saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain," pungkas Boni.

Adapun acara peluncuran buku ini digelar oleh Forum Civil Soecity for Police Watch dan dihadiri oleh penulis buku, Ali Ramadhan serta Analis Politik Boni Hargens yang juga menuliskan Prolog di buku tersebut. Buku ini terbagi ke dalam dua bagian besar yaitu, Bagian Satu mengusung tema 'Fondasi & Visi' yang menggambarkan perjalanan karir dan konsep transformasi PRESISI.

Bagian Dua mengusung tema, 'Disrupsi Demokrasi & Korps Bhayangkara Masa Depan'. "Buku ini mengulas tentang perjalanan kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), sekaligus menawarkan kerangka analitis tentang peran institusi kepolisian dalam menghadapi disrupsi demokrasi di abad digital," ujar Ali Ramadhan di lokasi acara launching buku tersebut.

JAKARTA - Koordinator Gerakan Indonesia Cerah (GIC) Febri wahyuni Sabran merespons positif langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan ziarah ke sejumlah makam tokoh-tokoh penting bangsa Indonesia. Ziarah ke makam para mantan Presiden Republik Indonesia ini dilakukan menjelang Hari Bhayangkara ke-80.

Jenderal Sigit ziarah ke makam Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Soekarno, Soeharto, hingga Taman Makam Pahlawan. Febri Wahyuni Sabran secara khusus memberikan penilaian yang konstruktif atas kegiatan peziarahan tersebut.

“Belajar dari sejarah bukan hanya soal mengenal alur sejarah, tetapi bagaimana kita menghormati dan meneladani kebajikan-kebajikan yang mereka wariskan. Dan itulah yang dilakukan Kapolri Listyo Sigit Prabowo,” kata Febri Wahyuni Sabran di Jakarta, Senin (21/6/2026).

Menurut Febri, tindakan Kapolri ini merupakan teladan yang positif bagi para pemimpin di seluruh Indonesia. Ia menekankan bahwa penghormatan terhadap sejarah dan para tokoh bangsa seharusnya menjadi bagian integral dari karakter seorang pemimpin sejati, bukan sekadar formalitas atau pencitraan semata.

Gestur seperti ini dinilai penting untuk memperkuat koneksi emosional dan moral antara pemimpin masa kini dengan nilai-nilai perjuangan para pendahulu. “Dari Presiden Abdurrahman Wahid kita belajar tentang simbol pluralisme, toleransi, dan kepemimpinan yang merakyat,” ujarnya.

Febri mengatakan, Gus Dur dikenang sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keberagaman Indonesia. “Dari Presiden Soekarno kita menimba semangat nasionalisme, persatuan, dan visi besar tentang Indonesia yang berdaulat dan bermartabat. Dari Presiden Soeharto kita belajar tentang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelas Febri.

Dari para pahlawan yang gugur membela bangsa, Febri menilai kunjungan ini sebagai sesuatu yang mencerminkan penghormatan kepada seluruh pejuang kemerdekaan tanpa terkecuali.

JAKARTA - Analis Kebijakan Publik dan Sosial Politik Nasky Putra Tandjung mengapresiasi jajaran Mabes Polri, Polda, hingga Polres di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo atas pendekatan humanis dalam mengawal, melayani, dan mengamankan aksi demonstrasi dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil yang berlangsung di berbagai wilayah Indonesia belakangan ini. Dia melihat rangkaian aksi tersebut secara umum berlangsung aman, kondusif, dan tertib.

“Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), kami menyatakan apresiasi atas pola dan strategi pengawalan serta pengamanan institusi kepolisian di berbagai wilayah Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam melayani aksi unjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil di sejumlah kota besar yang relatif berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” ujar Nasky dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/6/2026).

“Apresiasi tinggi layak diberikan kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya atas penerapan pendekatan humanis, persuasif, dan tanpa senjata api dalam mengawal berbagai aksi unjuk rasa di berbagai wilayah. Langkah ini berhasil memastikan penyampaian aspirasi berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat berjalan aman, damai, serta tertib,” kata Founder Nasky Milenial Center tersebut.



Nasky Putra Tandjung

Menurut Nasky, pendekatan persuasif yang humanis dan tidak represif oleh Korps Bhayangkara tersebut menjadi langkah maju Polri dalam menjaga ruang demokrasi yang berkeadaban dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan berpendapat. “Ini menunjukkan wajah Polri yang lebih humanis, profesional, sesuai dengan ketentuan hukum, dan menghormati hak mahasiswa sebagai warga negara yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya,” ujar Ketua Indonesia Youth Epicentrum ini.

Nasky menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa hak tersebut bukan tanpa batas.

Pelaksanaan penyampaian pendapat tetap harus menghormati hak masyarakat lainnya, menjaga ketertiban umum, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta itu juga menilai pola pengamanan tanpa kekerasan harus dijadikan standar baku (role model) bagi seluruh jajaran kepolisian di berbagai wilayah Indonesia.

Dia berpandangan, keamanan dan ketertiban umum tetap dapat dijaga melalui pendekatan humanis dan dialogis tanpa harus mengedepankan tindakan represif. “Pendekatan humanis bukan hanya strategi pengamanan, tetapi juga wujud komitmen Polri dalam merawat nilai-nilai demokrasi serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, kami berharap konsistensi Polri dalam hal ini dapat memperkuat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” kata penulis buku Polri Presisi tersebut.

Ia menambahkan, langkah proaktif dan komunikatif tersebut menunjukkan komitmen aparat dalam merawat demokrasi sekaligus meminimalkan potensi benturan antara mahasiswa dan petugas di lapangan. Di sisi lain, ia juga mengapresiasi pengaturan lalu lintas secara situasional oleh jajaran Polantas yang menyiagakan personel di berbagai titik rawan untuk mengurai kemacetan dan mengalihkan arus demi kenyamanan pengguna jalan lainnya.

Selain itu, dia menyebut Polri yang humanis sangat dibutuhkan dalam situasi yang penuh tensi seperti saat ini untuk menjaga stabilitas sosial-politik dan persatuan nasional sebagai prasyarat agar pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang relevan dengan kondisi masyarakat. Dia menuturkan, pendekatan Polri yang terukur mencerminkan keseimbangan antara penegakan ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak-hak sipil warga negara.

“Kedua nilai tersebut sesungguhnya tidak harus saling bertentangan dalam negara demokrasi. Politik yang demokratis sejatinya selalu membuka ruang dan menghargai kritik serta protes dari masyarakat untuk memperkaya informasi yang harus diproses oleh pembuat kebijakan dalam rangka mengatasi masalah yang ada,” tuturnya.

Nasky pun mengajak semua pihak untuk konsisten menjaga stabilitas keamanan dan persatuan nasional, menghindari aksi provokasi, serta berkomitmen menciptakan suasana aman dan kondusif. Menurutnya, segala tindakan provokatif hanya akan merugikan masyarakat luas dan mencederai demokrasi itu sendiri.

Karena itu, ia mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh politik, pegiat media sosial, dan seluruh warga negara untuk bersama-sama menjaga kualitas komunikasi publik dengan mengedepankan etika, penghormatan terhadap perbedaan, serta semangat mencari solusi. “Demokrasi akan semakin kuat apabila perbedaan pandangan disampaikan secara dewasa, beradab, dan bertanggung jawab. Persatuan bangsa harus senantiasa menjadi kepentingan yang lebih besar daripada perbedaan yang ada,” pungkasnya.

JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens percaya terhadap kemampuan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah meningkatnya aksi demonstrasi yang merebak pada pertengahan Juni 2026. Menurut dia, aksi demonstrasi merupakan hak demokratis warga negara yang harus dihormati.

Namun, ia juga menekankan perlunya sikap yang berimbang dalam menilai situasi yang sedang dihadapi pemerintah. “Itu memang hak demokratis dari warga untuk melakukan aksi protes. Namun, kita juga harus fair mengakui bahwa pemerintah sedang bekerja keras mengatasi kesulitan yang muncul sebagai implikasi dari geopolitik yang konfliktual dan tidak stabil,” ujar Boni dalam pernyataannya, Senin (15/6/2026).

Boni menambahkan bahwa konteks global saat ini mendorong banyak negara untuk melakukan adaptasi kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Indonesia, menurutnya, tidak berbeda dari negara-negara lain yang tengah berjuang menghadapi ketidakpastian tatanan dunia.

Tekanan eksternal dari dinamika geopolitik yang tidak stabil menjadi alasan mengapa pemerintah perlu mendapat ruang untuk bekerja meski di tengah kritik publik. “Meski demikian, pemerintah harus makin responsif tehadap segala bentuk kritik dari masyarakat untuk menunjukkan respek terhadap aspirasi dan deliberasi publik,” ujar Boni.

Boni juga secara khusus memberikan apresiasi terhadap kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, pendekatan yang semakin humanis dan demokratis dari institusi kepolisian menjadi faktor utama yang memungkinkan demonstrasi masif berjalan terkendali tanpa eskalasi kekerasan yang berarti.

Dia menilai Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah menunjukkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani aksi massa yang begitu besar skalanya pada Juni 2026. Bagaimanapun, Polri yang humanis, menurut Boni, sangat dibutuhkan dalam situasi tensional seperti saat ini untuk menjaga stabilitas sosial-politik sebagai prasyarat agar pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang relevan dengan kondisi masyarakat.

Pendekatan Polri yang terukur mencerminkan keseimbangan antara penegakan ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak-hak sipil warga negara. Kedua nilai tersebut sesungguhnya memang tidak harus saling bertentangan dalam negara demokrasi.

“Politik yang demokratis sejatinya selalu membuka ruang dan menghargai kritik dan protes dari masyarakat untuk memperkaya informasi yang harus diproses oleh pembuat kebijakan dalam rangka mengatasi masalah yang ada,” pungkasnya.

JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens buka suara mengomentari langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dengan pernyataan historis: membuka ruang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menempati posisi dalam institusi kepolisian. Adapun Kapolri menyambut usulan tersebut dengan membuka konsep resiprokalitas, yakni prinsip timbal balik yang memungkinkan ASN sipil masuk ke lingkungan Polri, sekaligus memberi sinyal keterbukaan institusional yang belum pernah secara eksplisit disampaikan sebelumnya.

Boni berpendapat, langkah ini merupakan terobosan paradigmatik yang menandai adanya transformasi berpikir yang cerdas dalam mengadaptasikan institusi keamanan dengan masyarakat sipil dalam praksis demokrasi kontemporer. Boni secara khusus mengapresiasi kecerdasan Kapolri Listyo Sigit dalam menjaga keseimbangan antara dua kekuatan yang sering kali bertensi: tuntutan reformasi kepolisian dari masyarakat di satu sisi, dan proaksi Polri dalam menyatukan dirinya dengan masyarakat di sisi lain.

“Gagasan ini bukan sekadar perubahan teknis administratif, melainkan pergeseran paradigma dalam cara institusi keamanan memandang dirinya dalam relasi dengan masyarakat sipil — dari pendekatan hierarkis militeristik menuju pendekatan kolaboratif demokratis,” kata Boni dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Kapolri dinilai berhasil memposisikan Polri tidak sekadar sebagai objek tuntutan reformasi, tetapi juga sebagai subjek aktif yang secara proaktif merangkul nilai-nilai keterbukaan sipil tanpa mengorbankan integritas dan kapasitas operasional institusi.

“Dalam konteks praksis demokrasi kontemporer, keterlibatan sipil dalam struktur keamanan negara merupakan indikator kematangan demokrasi. Langkah ini menempatkan Indonesia sejajar dengan praktik terbaik negara-negara demokrasi maju yang telah mengintegrasikan keahlian sipil ke dalam lembaga kepolisian,” ujarnya.

Boni Hargens menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan sesuatu yang sangat signifikan dan fundamental dalam penguatan demokrasi ke depan. Integrasi ASN sipil ke dalam Polri membawa sejumlah implikasi struktural dan normatif yang perlu dicermati oleh semua pemangku kepentingan — mulai dari pengacara, notaris, akademisi hukum, hingga lembaga pengawas independen.

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam jangka panjang, kebijakan ini meletakkan fondasi bagi demokrasi Indonesia yang lebih matang — di mana lembaga keamanan negara bukan lagi entitas tertutup, melainkan bagian integral dari ekosistem pemerintahan sipil yang terbuka dan akuntabel.

“Kebijakan pembukaan jabatan Polri bagi ASN sipil ini perlu ditindaklanjuti dengan regulasi teknis yang jelas, termasuk kriteria jabatan yang dapat diisi, mekanisme seleksi, dan jaminan independensi fungsional, guna memastikan implementasi yang efektif dan berkeadilan,” pungkasnya.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkelakar ingin menjadi seorang aktivis setelah resmi pensiun. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Kongres Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Mulanya, Sigit menyatakan merasa senang bisa hadir dalam acara yang digelar perkumpulan buruh yang terkenal keras dalam memberikan kritik. "Hari ini saya merasa sangat senang berhadapan dengan buruh yang katanya terkenal paling keras. Bener nggak? Jadi baru kali ini saya dengar yel-yelnya mantap," kata Sigit.

Setelah itu, ia menyinggung soal banyaknya pimpinan buruh yang saat ini masuk ke dalam pemerintahan, salah satunya Jumhur Hidayat yang kini menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup .

"Memang terjadi perubahan dari aktivis-aktivis saat ini rata-rata kemudian menjadi pimpinan-pimpinan di kabinet. Selamat Pak, ya," ujar Sigit.

Oleh sebab itu, Sigit berkelakar akan menempati posisi-posisi para aktivis buruh yang kosong akibat masuk ke dalam kabinet. Apalagi, melihat perjuangan para buruh terhadap hak-haknya yang saat ini masih jauh dari kata layak.

"Jadi karena aktivis-aktivis akhirnya kosong, ya saya mohon izin kepada teman-teman, selesai jadi Kapolri saya gantian jadi aktivis. Boleh nggak? Karena saya terus terang saya tadi sangat senang dengar yel-yelnya tadi. Kayaknya cocok buat saya. Karena hampir lima tahun saya ini didemo terus. Jadi gantian, nanti saya mau demo Pak Jumhur," ucap Sigit.

JAKARTA - Pertemuan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan jajaran pimpinan media massa belum lama ini dinilai bukan sekadar formalitas protokoler, melainkan sebuah sinyal kuat tentang komitmen transparansi dan keterbukaan dialog dari institusi Polri. Langkah tersebut dianggap hadir di saat yang tepat, ketika kepercayaan publik terhadap aparat keamanan dan pemerintah tengah diuji oleh berbagai arus kritik dan tekanan sosial yang kian deras.

Analis Politik Senior dan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai relasi antara negara dan masyarakat pada dasarnya bersifat kontraktual dan ketika kontrak sosial itu mengalami gesekan, baik karena pemerintah dinilai kurang responsif terhadap kritik maupun karena masyarakat menyampaikan aspirasi dengan cara yang terlalu keras, maka institusi negara seperti Polri memegang peran yang amat fundamental dalam menjahit kembali kepercayaan yang sempat retak.

"Apa yang dilakukan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan teladan yang unggul dalam membangun demokrasi yang sehat, termasuk memulihkan relasi antara aparat keamanan dan masyarakat. Transparansi, dialog, dan pendekatan komunikatif selalu merupakan mekanisme terbaik dalam menjamin public trust terhadap pemerintah dan negara," kata doktor filsafat (PhD) lulusan terbaik dari Universitas Walden, Amerika Serikat ini dalam pernyataannya, Selasa (2/6/2026).

Exempla Gratia: Model yang Perlu Diteladani

Boni Hargens tidak sekadar memberikan apresiasi retoris. Dia juga meletakkan model kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit dalam kerangka analisis yang lebih luas yaitu sebagai exempla gratia, sebuah teladan konkret yang layak diadopsi oleh para pemangku kepentingan dari berbagai institusi negara.

“Di tengah derasnya arus propaganda yang membangun narasi pesimistis tentang arah demokrasi Indonesia, respons institusional yang komunikatif dan terbuka menjadi antidot yang paling efektif,” ujarnya.

Menurut Boni, keterbukaan Polri dalam berdialog dengan pemimpin media massa mencerminkan komitmen nyata terhadap akuntabilitas publik — sebuah prasyarat utama dalam demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Dialog sebagai Mekanisme Kepercayaan

Pendekatan komunikatif yang dipilih Kapolri menempatkan dialog bukan sebagai alat pencitraan, melainkan sebagai mekanisme substantif untuk menjembatani kesenjangan persepsi antara aparat dan masyarakat sipil. Di era di mana narasi oposisi jalanan seperti Gerakan Indonesia Gelap memanfaatkan ruang digital secara masif, pemerintah memerlukan terobosan komunikasi yang adaptif, proaktif, dan berbasis kepercayaan.

Dia menegaskan bahwa tantangan demokrasi kontemporer Indonesia bukan semata-mata soal kebijakan substantif, melainkan juga soal bagaimana negara mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada warganya. “Ketika oposisi jalanan berhasil membangun ekosistem narasi negatif yang menyebar dengan cepat, pemerintah tidak dapat sekadar bereaksi defensif,” katanya.

“Dibutuhkan inovasi dan terobosan alternatif. Persis inilah yang sedang didemonstrasikan oleh Kapolri Listyo Sigit melalui pendekatannya yang terbuka dan dialogis terhadap komunitas media,” sambungnya.

Dia juga mengingatkan bahwa Indonesia hari ini berhadapan dengan lanskap politik yang ditandai oleh polarisasi opini, proliferasi disinformasi, dan erosi bertahap kepercayaan publik terhadap institusi-institusi formal negara. Dalam konteks inilah, setiap langkah yang diambil oleh pemimpin institusi negara memiliki bobot simbolis dan substantif yang jauh melampaui gestur individual.

Menurut dia, gerakan seperti Gerakan Indonesia Gelap yang dibangun oleh oposisi jalanan secara konsisten berupaya mempersempit ruang kepercayaan publik terhadap pemerintah, dengan memanfaatkan kekecewaan sosial sebagai bahan bakar mobilisasi politik yang terus membara.

Model kepemimpinan yang ideal sejatinya menawarkan jawaban structural bahwa kepercayaan publik tidak direbut melalui kekuatan represi, melainkan dibangun melalui konsistensi transparansi, keterbukaan, dan dialog yang tulus dengan seluruh komponen masyarakat.

“Saya yakin, apa yang dilakukan Kapolri Listyo Sigit selaras dengan apa yang diperjuangkan pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu suatu pemerintahan demokratis yang harmanis dengan rakyatnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa sebuah kebenaran fundamental dalam teori demokrasi, yaitu public trust, merupakan fondasi legitimasi negara yang paling autentik. Dikatakannya, tanpa kepercayaan publik, institusi negara, sekuat apa pun secara formal, akan kehilangan efektivitas dan resonansinya di benak warga.

“Sebaliknya, ketika kepercayaan publik terpelihara dengan baik, institusi seperti Polri tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai jangkar stabilitas sosial dalam demokrasi yang senantiasa dinamis,” pungkasnya.

JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens menanggapi usulan Komisi III DPR yang mendorong pembatasan masa jabatan Kapolri maksimal tiga tahun. Menurut dia, usulan pembatasan masa jabatan Kapolri itu mereduksi kewenangan Presiden.

Boni berpendapat, usulan tersebut tidak sejalan dengan kerangka sistem presidensialisme di Indonesia dan mereduksi hak prerogatif presiden untuk menentukan orang nomor satu di Polri. “Saya sendiri menilai usulan ini tidak relevan dan tidak signifikan dalam kerangka sistem presidensialisme Indonesia,” ujar Boni Hargens dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/5/2026).

Dia menuturkan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 8 Ayat (1), Polri secara tegas berada langsung di bawah Presiden. Kemudian, dalam Pasal 8 Ayat 2, Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Selanjutnya, Pasal 11 ayat (1) UU Polri berbunyi "Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". “Ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi struktural yang menentukan seluruh dinamika hubungan kelembagaan antara Polri dan cabang eksekutif,” ujar Boni.

Sejatinya, mekanisme pengangkatan Kapolri melewati beberapa tahap. Pertama, kata Boni, Presiden menggunakan hak prerogatifnya sebagai kepala negara untuk mengusulkan nama calon Kapolri.

Kedua, DPR selaku representasi rakyat mengevaluasi dan menyetujui hanya satu calon dari para calon (jika ada lebih dari satu) yang diusulkan oleh presiden. Boni menegaskan bahwa kewenangan mengangkat Kapolri adalah hak prerogatif Presiden.

"Proses ini menempatkan Kapolri pada posisi yang unik, bahwa ia bukan jabatan elektoral, namun bukan pula jabatan birokrasi semata. Maka, ide penetapan masa jabatan Kapolri secara langsung akan mereduksi kewenangan prerogatif presiden yang telah diatur dalam UU Kepolisian," katanya.

Dalam argumennya, Boni mengatakan usulan itu berbenturan dengan kewenangan institusional dan implementasi demokrasi presidensial. Sebab, hak prerogatif Presiden merupakan fondasi kepercayaan.

“Gagasan pembatasan masa jabatan Kapolri - baik dalam bentuk durasi minimal maupun maksimal - secara substantif berbenturan dengan arsitektur kewenangan institusional dalam design dan implementasi demokrasi presidensial,” imbuhnya.

Dia menilai bahwa Kapolri merupakan jabatan yang lahir dari kepercayaan Presiden terhadap individu tertentu. Maka itu, hubungan tersebut bersifat personal, profesional, dan politis sekaligus.

Boni menegaskan ketika masa jabatan dibatasi secara normatif oleh undang-undang, maka presiden kehilangan fleksibilitas untuk mempertahankan seseorang yang dipercaya mampu menjalankan visi penegakan hukum sesuai mandat pemerintahan yang sedang berjalan.

Selanjutnya, ia menilai sistem presidensialisme murni, lembaga eksekutif memiliki kewenangan penuh atas aparatur negara yang berada di bawah koordinasinya. "Membatasi masa jabatan Kapolri melalui legislasi berarti DPR secara tidak langsung mengintervensi domain eksekutif, sebuah langkah yang berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam pemisahan kekuasaan," kata Boni.

Pembatasan yang diusulkan Komisi III DPR dinilai tak memiliki basis yang harmonis dengan ketentuan UU Nomor 2/2002 yang sudah berlaku. Dia memandang bahwa langkah ini justru berpotensi menciptakan konflik normatif antara produk legislasi baru dengan kerangka hukum yang sudah ada, serta menambah ketidakpastian hukum dalam pengangkatan pejabat strategis negara.

Secara konseptual, pembatasan masa jabatan dalam sistem presidensial memiliki logika yang sangat spesifik. Hal itu dirancang untuk jabatan-jabatan yang diperoleh melalui mekanisme elektoral yakni mereka yang dipilih langsung oleh rakyat.

"Presiden dibatasi dua periode, Kepala daerah dibatasi dua periode. Prinsipnya adalah mencegah monopoli kekuasaan yang berasal dari mandat rakyat. Dalam konteks ini, seharusnya masa jabatan DPR pun dibatasi maksimal dua periode," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, jabatan struktural kelembagaan seperti Kapolri dan Panglima TNI dibatasi oleh ketentuan usia pensiun yang diatur dalam undang-undang masing-masing lembaga. “Ini adalah logika yang berbeda secara fundamental, bukan tentang sirkulasi mandat politik, melainkan tentang manajemen sumber daya manusia dalam institusi negara,” jelas Boni.

Boni juga menerangkan bahwa regenerasi dalam institusi Polri dan TNI berlangsung melalui jenjang karier, sistem promosi internal, evaluasi kinerja, dan batas usia pensiun. Sementara regenerasi politik terjadi melalui mekanisme pemilu yang melibatkan kedaulatan rakyat secara langsung.

"Mencampur kedua logika ini tidak hanya keliru secara konseptual, tetapi juga berpotensi merusak tata kelola kelembagaan yang sudah ada," katanya.

Boni menilai usulan Komisi III DPR tak memiliki dasar konseptual yang kuat dalam kerangka sistem presidensialisme Indonesia. Usulan itu mengaburkan batas antara kewenangan eksekutif dan legislatif, mencampuradukkan logika regenerasi institusional dengan regenerasi politik, dan mengabaikan konsistensi prinsip ketika diterapkan secara selektif hanya pada satu jabatan struktural.

"Jika tujuannya adalah penguatan akuntabilitas Polri, maka mekanisme yang lebih tepat adalah penguatan sistem pengawasan eksternal, transparansi rekam jejak dalam proses seleksi Kapolri, dan penegasan mekanisme evaluasi kinerja yang terukur, bukan pembatasan masa jabatan yang kontraproduktif secara konstitusional," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjuk Irjen Pipit Rismanto menjadi Kapolda Jawa Barat alias Jabar.

Penunjukan tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/960/V/KEP./2026 tanggal 7 Mei 2026 yang diteken As SDM Kapolri Irjen Anwar.

Atas penunjukan ini, Pipit telah menggeser Irjen Rudi Setiawan yang kini dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi di tubuh Polri.

“Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” ujar Isir dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/5/2026).

Lantas, bagaimana profil Irjen Pipit?

Pipit merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1994. Sebelum menjadi jenderal, Pipit memiliki pengalaman cemerlang saat bertugas di daerah.

Misalnya, Pipit pernah mengemban tugas sebagai Kapolres Bangka pada 2011, Wadirresnarkoba Polda Sumatera Barat pada 2013, dan Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Kepulauan Bangka Belitung pada 2015.

Kemudian, di Bareskrim Polri, Pipit sempat menjadi Kasubdit I Dipidter. Setelah itu, Pipit menyandang bintang satu sebagai Dirtipidter Bareskrim Polri pada 2021.

Saat menjadi Dirtipidter, Pipit menangani kasus yang cukup fenomenal yaitu terkait dengan kasus ginjal akut pada anak. Setelah itu, Pria kelahiran Jawa Tengah ini dimutasikan menjadi Kapolda Kalimantan Barat sejak Maret 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjuk sembilan Kepala Polda alias Kapolda baru dari Jawa Barat hingga Sulawesi Utara.

Mutasi dan rotasi jabatan tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/960/V/KEP./2026 tanggal 7 Mei 2026 yang diteken As SDM Kapolri Irjen Anwar.

Salah satu Kapolda baru yang ditunjuk yaitu Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pipit sebagai Kapolda Jawa Barat baru menggantikan Irjen Rudi yang dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri.

Selanjutnya, Dirsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji telah diamanatkan menjadi Kapolda Sulawesi Utara (Sultra) mengganti Irjen Didik Agung Widjanarko.

Adapun, jabatan Kapolda NTB diisi oleh Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Kalingga Rendra Raharja. Kini, Kapolda NTB sebelumnya yakni Irjen Edy Murbowo yang dimutasi sebagai Pati Polda NTB dalam rangka pensiun.

Dalam hal ini, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi di tubuh Polri.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” ujar Isir dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/5/2026).

Berikut daftar 9 Kapolda yang baru ditunjuk awal Mei 2026 :

1. Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Djati Wiyoto

2. Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Brigjen Agus Wijayanto

3. Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Pipit Rismanto

4. Kapolda Kalimantan Barat (Kalbar) Irjen Alberd Teddy Benhard Sianipar

5. Kapolda Maluku Utara (Malut) Brigjen Arif Budiman.

6. Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Kalingga Rendra Raharja.

7. Kapolda Bengkulu Brigjen Yudhi Sulistianto Wahid

8. Kapolda Sulawesi Utara (Sultra) Brigjen Himawan Bayu Aji

9. Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Brigjen Nasri