JAKARTA - Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri berdasarkan hasil survey terbaru mencapai 82,4%. Hal ini menjadi indikator bahwa berbagai langkah pembenahan dan reformasi yang dilakukan Polri mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Capaian tingkat kepercayaan publik sebesar 82,4% merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya terhadap institusi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Aminullah menilai, di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berbagai transformasi kelembagaan terus dilakukan, mulai dari peningkatan profesionalisme personel, modernisasi pelayanan publik berbasis digital, hingga penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

"Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus dijaga. Polri harus terus berbenah, meningkatkan profesionalisme, menjunjung tinggi keadilan, serta hadir memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan optimisme pelaku industri manufaktur nasional tetap terjaga meski sektor tersebut menghadapi tantangan yang semakin kompleks dari sisi produksi maupun permintaan.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Selasa menyampaikan hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juni 2026 yang masih berada pada level ekspansi sebesar 52,90.

Meski mengalami perlambatan 0,66 poin dibandingkan Mei 2026, capaian IKI yang tetap berada di atas level 50 menunjukkan aktivitas manufaktur nasional masih bertumbuh di tengah berbagai dinamika ekonomi global dan domestik.

Menurut dia, kondisi industri pada Juni 2026 lebih menantang dibandingkan bulan sebelumnya. Jika pada Mei tekanan terutama berasal dari sisi produksi, maka pada Juni pelaku industri juga mulai menghadapi perlambatan permintaan.

"Industri manufaktur nasional pada Juni menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan bulan sebelumnya. Tekanan tidak hanya berasal dari sisi produksi, tetapi juga mulai dirasakan pada sisi permintaan. Meski demikian, sektor industri tetap menunjukkan resiliensi yang kuat sehingga aktivitas manufaktur nasional masih berada pada fase ekspansi," ujar Febri

Menurutnya, dari sisi produksi, industri masih menghadapi kenaikan harga bahan baku impor akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang mendorong peningkatan harga energi dunia. Pelemahan nilai tukar rupiah juga meningkatkan biaya pengadaan bahan baku impor sehingga menambah beban produksi.

Selain itu, pemadaman listrik di sejumlah kawasan industri selama Juni turut mengganggu proses produksi, terutama bagi sektor yang bergantung pada pasokan listrik.

"Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah kawasan industri menyebabkan sebagian perusahaan harus menghentikan proses produksinya selama gangguan berlangsung. Kondisi tersebut tentu memengaruhi efisiensi operasional industri," ungkapnya.

Tekanan juga datang dari kenaikan harga gas industri, khususnya gas hasil regasifikasi LNG. Oleh karena itu, Kemenperin mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang berhasil mengawal penurunan harga gas regasifikasi dari 23 dolar AS per MMBTU menjadi 13 dolar AS per MMBTU.

"Penurunan harga gas regasifikasi tersebut menjadi angin segar bagi industri, khususnya industri yang menggunakan gas sebagai sumber energi maupun bahan baku produksi. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri nasional, terutama bagi industri yang masuk dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)," jelas Jubir Kemenperin.

Di sisi permintaan, Kemenperin mencermati kenaikan harga sejumlah barang konsumsi rumah tangga dan penyesuaian harga BBM nonsubsidi mulai memengaruhi ruang belanja masyarakat terhadap produk manufaktur.

Namun pemerintah menilai tekanan tersebut masih dapat dikendalikan karena inflasi diperkirakan tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

"Kami mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang tetap mempertahankan harga BBM subsidi. Kebijakan tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat," katanya.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, prospek ekspor manufaktur masih menunjukkan tren positif. Permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor nonmigas terus meningkat sehingga menjadi salah satu penopang utama kinerja industri nasional.

"Kami melihat permintaan ekspor nonmigas masih tumbuh positif. Di tengah berbagai tantangan global, kondisi ini memberikan optimisme bahwa industri manufaktur Indonesia masih memiliki peluang untuk terus berkembang," tutur Febri.

Ia menambahkan, besarnya pasar domestik juga menjadi kekuatan utama industri nasional. Berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, implementasi mandatori biodiesel B50, hingga Program Kampung Nelayan diyakini akan meningkatkan permintaan terhadap produk manufaktur dalam negeri.

"Belanja pemerintah melalui berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, implementasi mandatori biodiesel B50, hingga Program Kampung Nelayan akan memberikan efek berganda terhadap meningkatnya permintaan produk manufaktur nasional," ujarnya.

Menurut Febri, kombinasi antara besarnya pasar domestik, dukungan belanja pemerintah, serta prospek ekspor yang membaik menjadi fondasi penting bagi industri manufaktur untuk tetap bertahan dan tumbuh di tengah ketidakpastian global.

"Oleh karena itu, Indeks Kepercayaan Industri pada Juni 2026 tercatat sebesar 52,90. Nilai tersebut masih berada di atas level 50 yang menandakan aktivitas industri manufaktur Indonesia tetap berada dalam fase ekspansi. Ini menunjukkan optimisme pelaku industri masih terjaga meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks," pungkasnya.

Ke depan, Kemenperin akan terus mengantisipasi berbagai tantangan, mulai dari tekanan inflasi, kenaikan suku bunga acuan, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya energi, hingga potensi dampak El Nino terhadap sejumlah sektor industri.

Untuk menjaga daya saing industri nasional, pihaknya akan memperkuat kebijakan yang mencakup kelancaran pasokan bahan baku, penguatan pasar domestik, percepatan hilirisasi, peningkatan produktivitas industri, serta perluasan akses pasar ekspor.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Koordinator Gerakan Indonesia Cerah (GIC) Febri Wahyuni Sabran menilai kepercayaan publik yang meningkat ke Polri adalah modal sosial yang harus dijaga, diperkuat, dan dikonsolidasikan. Hal tersebut dikatakannya menanggapi hasil survei yang menunjukkan 80,6 persen publik menilai kinerja Polri semakin baik.

Bagi Febri, angka 80,6 persen responden yang menilai kinerja Polri membaik merupakan sinyalemen positif yang mengindikasikan bahwa Polri telah berhasil menempuh jalan reformasi diri secara nyata dan terukur di hadapan publik. Dari sudut pandang Febri yang mewakili kelompok masyarakat sipil, capaian ini memiliki relevansi yang sangat konkret.

Dia mengatakan, keberhasilan reformasi Polri dalam persepsi publik membuka peluang yang lebih luas bagi penguatan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga ketertiban serta keamanan secara menyeluruh. Dia melanjutkan, kepercayaan adalah modal sosial yang paling berharga dalam relasi antara aparat keamanan dan komunitas yang dilayaninya.

"Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit merupakan tulang punggung dalam menjaga stabilitas masyarakat dan negara," ujar Febri, Minggu (28/6/2026).

Febri menegaskan optimismenya bahwa Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit telah membuktikan diri sebagai institusi yang mampu menjadi tulang punggung stabilitas masyarakat dan negara secara berkelanjutan. Dia mengatakan, pandangannya mencerminkan harapan masyarakat sipil terhadap Polri sebagai mitra strategis, bukan sekadar otoritas represif.

Ketika kepercayaan publik terbentuk secara organik melalui reformasi nyata, maka potensi kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional menjadi jauh lebih besar dan lebih bermakna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dia mengatakan, konsep "Presisi" — akronim dari Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan — menjadi blueprint utama reformasi internal Polri di bawah komando Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Kerangka konseptual ini dirancang untuk mentransformasi Polri dari institusi yang reaktif menjadi institusi yang proaktif, dari yang tertutup menjadi transparan, dan dari yang sekadar menegakkan aturan menjadi yang menegakkan keadilan secara substansial.

"Capaian survei Litbang Kompas menjadi validasi empiris bahwa konsep ini tidak hanya berdiam di tataran gagasan, tetapi telah menghasilkan perubahan yang dirasakan nyata oleh masyarakat luas," ujarnya.

Febri menilai bahwa hasil survei tersebut memiliki sejumlah implikasi strategis yang patut dicermati secara mendalam oleh pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas. Pertama, tingginya angka kepercayaan publik terhadap Polri memberikan legitimasi sosial yang kuat bagi institusi kepolisian dalam menjalankan fungsinya.

Menurut dia, legitimasi ini bukan sesuatu yang dapat diperoleh secara instan, melainkan hasil dari proses reformasi yang konsisten, terukur, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di berbagai lapisan. "Kedua, dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran yang sedang membangun fondasi kepercayaan publik nasional, dukungan Polri yang dipercaya masyarakat menjadi aset yang tidak ternilai," ujarnya.

Dia menegaskan, kepolisian yang dipandang positif oleh mayoritas publik dapat menjadi perekat sosial yang efektif, terutama di tengah dinamika politik yang kerap diwarnai ketegangan dan perbedaan pendapat yang tajam antara pemerintah dan kelompok-kelompok kritis di masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik yang meningkat adalah modal sosial yang harus dijaga, diperkuat, dan dikonsolidasikan.

"Ia adalah jembatan antara institusi keamanan negara dengan masyarakat yang dilayaninya. Dalam konteks Indonesia yang sedang menjalani transisi pemerintahan dan menghadapi berbagai tantangan sosial-politik, peran Polri sebagai stabilisator, pelindung demokrasi, dan mitra masyarakat menjadi semakin krusial dan tidak tergantikan," pungkasnya.

Artinya pemerintah tidak sedang berada dalam kondisi kesulitan pembiayaan jangka pendek, tetapi tantangannya adalah menjaga agar sisa pembiayaan tidak diperoleh dengan biaya yang terlalu mahal

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede berpendapat kondisi fundamental perekonomian nasional yang relatif kuat masih menjadi penopang kepercayaan pasar.

“Pasar melihat fundamental domestik masih cukup kuat,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut Josua, persepsi itu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen dan inflasi Mei 2026 terkendali di level 3,08 persen.

Dari sisi fiskal, realisasi pembiayaan anggaran hingga 31 Mei 2026 telah mencapai Rp379,4 triliun atau 55,1 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara pembiayaan utang mencapai Rp386,0 triliun atau 46,4 persen dari target Rp832,2 triliun.

“Artinya pemerintah tidak sedang berada dalam kondisi kesulitan pembiayaan jangka pendek, tetapi tantangannya adalah menjaga agar sisa pembiayaan tidak diperoleh dengan biaya yang terlalu mahal,” ujar Josua.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan strategi pembiayaan tidak hanya mengejar pemenuhan dana, tetapi juga menjaga biaya, tenor dan kepercayaan investor.

Dari sisi arus modal, sinyal pasar menunjukkan perbaikan. Namun, sebagian besar dana asing masih mengalir ke instrumen jangka pendek seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sementara minat terhadap Surat Berharga Negara (SBN) jangka menengah dan panjang masih perlu diperkuat.

Dalam kondisi tersebut, kenaikan BI Rate ke 5,75 persen dinilai membantu menjaga daya tarik aset rupiah dan meredam tekanan terhadap nilai tukar.

Meski begitu, kata Josua, pemerintah tetap perlu memperkuat minat investor terhadap SBN melalui strategi penerbitan yang fleksibel, komunikasi kebijakan yang konsisten dan penguatan basis pembeli domestik.

Pemerintah juga dinilai perlu menjaga disiplin fiskal melalui pengendalian defisit, penyaringan belanja prioritas, serta penundaan belanja yang belum mendesak.

Josua meyakini arah kebijakan dalam KEM-PPKF 2027, yang menargetkan defisit 1,80 persen–2,40 persen terhadap PDB dan rasio utang sekitar 40,31 persen–40,64 persen terhadap PDB, menjadi sinyal positif bagi pasar apabila dapat dijalankan secara konsisten.

Selain itu, pendalaman pasar domestik perlu terus diperkuat dengan memperbesar peran dana pensiun, asuransi, perbankan, reksa dana, investor ritel, serta instrumen syariah. Basis investor yang lebih luas akan membuat pasar SBN lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada arus modal asing.

“Karena itu, pemerintah perlu memperbesar peran dana pensiun, asuransi, perbankan, reksa dana, investor ritel, dan instrumen syariah agar pasar SBN lebih dalam, lebih stabil, dan tidak terlalu mudah terguncang oleh sentimen luar negeri,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan sejumlah upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat di tengah penyampaikan aspirasi yang belakangan terjadi. Hal itu disampaikan Prasetyo menjawab pertanyaan dalam sesi konferensi pers Mensesneg dan Menteri Investasi Rosan Roeslani di Kantor Presiden, komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

"Berkenaan dengan kalau pertanyaannya tadi bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat perlu kami sampaikan bahwa selain Pak Rosan melaporkan mengenai hasil dari kunjungan kerja beliau, Bapak Presiden tadi juga kembali menekankan beberapa hal yang itu menurut pendapat kami juga bagian dari upaya kita untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat," ujar Prasetyo.

Pertama, kata Prasetyo, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

"Bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif," kata Prasetyo.

Kedua, kata Prasetyo, Presiden Prabowo kembali menekankan khususnya kepada Rosan sebagai CEO Danantara dan sekaligus sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, perihal penguatan mata uang yang tidak bisa bisa lepas dari performa ekspor dan impor Indonesia.

"Berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi. Di satu sisi industrialisasi dan hilirisasi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap barang-barang impor," katanya.

Pemerintah, lanjut Prasetyo berharap produk-produk yang dihasilkan dari proses hilirisasi dan industrialisasi dapat memberikan nilai tambah yang berdampak terhadap penambahan kekayaan bagi bangsa dan negara.

"Jadi itu juga dua hal yang tadi ditekankan oleh Bapak Presiden untuk bisa dipercepat selain mengenai mulai tumbuhnya kepercayaan investor asing terutama terhadap global bond yang diterbitkan Danantara," katanya.

Terakhir, kata Prasetyo, yang tidak kalah penting di dalam diskusi dengan Presiden adalah mengenai stabilitas di dalam iklim usaha.

"Oleh karena itulah kami selaku pemerintah mari kita semua kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan kita bekerja sama kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita," katanya.

Sementara itu mengenai upaya mengembalikan kepercayaan investor, Prasetyo menekankan bahwa dalam satu-dua pekan belakangan pemerintah tengah memperkuat koordinasi maupun memperkuat kerja sama.

"Dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berharap dapat apa memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar," ujar Prasetyo.

"Dan apa yang disampaikan Pak Rosan sebenarnya adalah upaya yang sebetulnya bukan karena keadaan hari-hari ini, jadi memang itu target dari Danantara yang berkaitan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik apa namanya di Amerika maupun tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara itu sesuatu hal yang perlu kita syukuri dan terima kasih Pak Rosan atas kerja kerasnya," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyatakan keberhasilan penerbitan obligasi global (global bond) perdana Danantara Indonesia merupakan bukti bahwa investor asing masih menaruh kepercayaan tinggi terhadap Indonesia.

Dalam keterangan media di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, Ia menyebut PT Danantara Investment Management (DIM) telah menerbitkan obligasi internasional perdana senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Penerbitan obligasi itu memperoleh kepercayaan kuat dari pasar keuangan internasional, tercermin dari dari nilai peak orderbook yang mencapai sekitar 4,6 miliar dolar AS, atau lebih dari tiga kali total nilai penerbitan.

"Ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi dan ini terbukti dan ini real ya," ujar Rosan.

Rosan mengatakan keberhasilan tersebut bukan sekadar komitmen di atas kertas karena penandatanganan transaksi telah dilakukan pada 11 Juni 2026 dan dana hasil penerbitan obligasi dijadwalkan masuk rekening Danantara pada 18 Juni 2026.

Lebih lanjut, ia menekankan capaian tersebut membantah anggapan bahwa investor global enggan menanamkan modalnya di Indonesia atau hanya bersedia membeli surat utang dengan premi risiko yang tinggi.

"Ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan, tadinya kalau kita mau raise obligasi, mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata dua hal itu tidak terjadi dan ini juga menunjukkan kredibilitas baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga," jelasnya.

Ia menambahkan, Danantara membuka peluang menerbitkan obligasi dengan tenor lebih panjang, yakni hingga 30 tahun di masa mendatang lantaran melihat tingginya minat pasar.

Menurutnya, optimisme investor didorong oleh keyakinan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai relatif stabil di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi global.

"Jadi ini membuktikan bahwa dan antara dalam hal ini mempunyai kredibilitas yang baik, dan ini tercermin dari obligasi yang mempunyai offensive credit sampai lebih dari tiga kali," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menyebutkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax bertujuan untuk menjaga kepercayaan investor dan keuangan perusahaan.

"Investor melihat rasio keuntungan dan kinerja keuangan. Kalau terus merugi, siapa yang mau berinvestasi?," ujar Hendry dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Hendry menjelaskan, selama ini Pertamina menggunakan dana talangan perusahaan untuk menahan Pertamax di bawah harga keekonomian.

Namun, dana talangan Pertamina pada dasarnya merupakan instrumen sementara untuk meredam lonjakan harga agar tidak langsung dirasakan masyarakat.

Ketika kurs rupiah dan harga minyak terus bergerak naik, kata dia, ruang untuk mempertahankan kebijakan tersebut semakin sempit.

"Dana talangan Pertamina ini juga terbatas. Karena Pertamax ini kan BBM nonsubsidi. Tidak ada subsidi APBN di dalamnya. Jadi memang murni mengikuti harga pasar," kata Hendry.

Ia menambahkan, apabila Pertamina terus-menerus menanggung selisih harga tanpa penyesuaian, kondisi tersebut dapat menggerus keuntungan perusahaan.

Dampaknya bukan hanya terhadap setoran dividen dan kontribusi perusahaan kepada negara, tetapi juga terhadap persepsi investor dan lembaga pemeringkat terhadap kinerja keuangan Pertamina.

Oleh karena itu, dia menilai langkah penyesuaian harga Pertamax sulit dihindari setelah beberapa bulan terakhir Pertamina menahan harga jual BBM nonsubsidi tersebut di bawah harga keekonomiannya.

“Akhirnya setelah beberapa waktu ditahan, BBM nonsubsidi tidak bisa lagi ditahan sehingga dilepas mengikuti mekanisme pasar. Karena itu kenaikan yang sekarang terjadi cukup tinggi. Mau tidak mau Pertamax harus naik,” kata Hendry.

Harga BBM jenis Pertamax (RON 92) yang sebelumnya Rp12.300 per liter naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green (RON 95) berubah dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang melakukan penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) diapresiasi. Kebijakan ini jadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola program prioritas nasional.

Evaluasi terhadap pelaksanaan MBG dianggap tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sempat tergerus akibat berbagai persoalan dalam implementasinya.

Guru Besar Ilmu Sosiologi Hukum dan Pengamat Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Prof Trubus Rahardiansah P mengatakan, kebijakan yang ditempuh pimpinan baru BGN patut diapresiasi. Hal itu karena menunjukkan adanya kemauan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.

Menurutnya, sebuah program dengan nilai strategis dan anggaran besar tidak cukup hanya mengejar target kuantitatif, tetapi harus dibangun di atas sistem tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

"Menurut saya, langkah yang dilakukan oleh Kepala BGN yang baru sudah berada di jalur yang tepat. Program MBG adalah program yang sangat mulia dan dinantikan masyarakat. Karena itu, pembenahan tata kelola harus menjadi prioritas agar tujuan besarnya benar-benar tercapai," ujar Trubus di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Ia menilai evaluasi yang dilakukan saat ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan yang terjadi pada periode sebelumnya. Salah satu catatan penting adalah lemahnya tata kelola yang membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Menurut Trubus, semangat besar membangun generasi sehat melalui MBG sempat tercoreng oleh munculnya berbagai persoalan yang justru mengarah pada kepentingan kelompok tertentu. "Program ini seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia. Tetapi kalau tata kelolanya lemah, maka yang muncul justru kepentingan pribadi, kelompok, golongan, bahkan keluarga tertentu. Hal seperti ini tentu tidak boleh terulang," katanya.

Selain persoalan tata kelola, Trubus menyoroti validitas data penerima manfaat yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar. Menurutnya, belum adanya basis data yang benar-benar akurat dapat memunculkan potensi salah sasaran maupun penyimpangan anggaran.

Ia menjelaskan bahwa penerima MBG tidak hanya berasal dari jenjang SD, SMP, dan SMA, tetapi juga mencakup sekolah swasta, madrasah, pondok pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Seluruh kelompok tersebut membutuhkan sistem pendataan yang terintegrasi agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.

"Kalau datanya belum akurat, maka potensi penyimpangan akan selalu ada. Sampai hari ini publik mendengar angka puluhan juta penerima manfaat, tetapi basis datanya belum pernah dipublikasikan secara jelas. Ini yang harus diperbaiki," ujarnya.

Trubus juga mengkritisi proses penyusunan kebijakan yang dinilai kurang melibatkan partisipasi publik. Menurutnya, sejumlah pengadaan barang pada masa lalu bahkan dinilai tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan utama program pemenuhan gizi masyarakat.

"Ke depan, setiap kebijakan harus dibuka kepada publik. Jangan sampai muncul pengadaan yang tidak relevan dengan tujuan MBG. Fokus program ini adalah pemenuhan gizi, sehingga seluruh anggaran harus diarahkan untuk mendukung tujuan tersebut," katanya.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah belum terbukanya kontrak kerja sama antara BGN dan yayasan atau pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Trubus, dokumen tersebut seharusnya dapat diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Ia menilai kontrak kerja sama idealnya memuat klausul manajemen risiko secara rinci, termasuk tanggung jawab apabila terjadi keterlambatan distribusi, kualitas makanan yang tidak sesuai standar, maupun insiden keracunan makanan.

"Kalau yayasan menerima anggaran negara, maka tanggung jawabnya juga harus jelas. Risiko-risiko operasional harus dituangkan dalam kontrak sehingga negara tidak selalu menjadi pihak yang menanggung akibat ketika terjadi masalah," ujarnya.

Menurut Trubus, aspek pengawasan juga perlu menjadi perhatian serius pimpinan baru BGN. Selama ini mekanisme pengawasan dinilai belum berjalan optimal, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menilai pengawasan tidak cukup hanya dilakukan oleh BGN, tetapi harus melibatkan pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawas internal, hingga masyarakat.

"Pengawasan yang baik harus melibatkan banyak pihak. Kepala daerah seharusnya ikut bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan MBG di wilayahnya karena penerima manfaat adalah masyarakat di daerah tersebut," katanya.

Trubus juga menyinggung persoalan pembangunan SPPG yang pada masa lalu berlangsung sangat cepat sehingga memunculkan berbagai persoalan administratif dan operasional. Menurutnya, banyak pihak yang kemudian memandang keterlibatan dalam MBG sebagai aktivitas bisnis semata.

Ketika dilakukan evaluasi dan penghentian sebagian SPPG yang tidak memenuhi ketentuan, muncul berbagai klaim kerugian yang belum tentu memiliki dasar hukum yang jelas. "Ini menunjukkan bahwa sejak awal perlu ada perjanjian yang kuat dan kepastian hukum. Jangan sampai orang menganggap program sosial ini hanya sebagai proyek bisnis," ujarnya.

Di sisi lain, Trubus mengapresiasi langkah pimpinan baru BGN yang mulai melakukan refocusing terhadap sasaran penerima manfaat. Ia menilai kebijakan tersebut akan membuat penggunaan anggaran menjadi lebih efektif.

Menurutnya, kelompok miskin, miskin ekstrem, rentan miskin, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus menjadi prioritas utama penerima MBG.

"Kalau ada masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu, tentu tidak perlu diprioritaskan menerima MBG. Program ini harus benar-benar diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan agar manfaatnya lebih besar," katanya.

Ia juga berharap BGN menghadirkan transparansi anggaran secara menyeluruh. Publik, kata dia, berhak mengetahui penggunaan anggaran per porsi makanan, mulai dari biaya beras, lauk-pauk, sayuran, susu, hingga biaya distribusi dan operasional.

"Karena ini menggunakan APBN yang berasal dari pajak rakyat, maka rincian penggunaannya harus terbuka. Masyarakat berhak mengetahui uang Rp15 ribu per porsi digunakan untuk apa saja," ujarnya.

Menurut Trubus, transparansi tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mempersempit ruang korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Ia juga mendorong pemerintah bersama DPR segera menyusun Undang-Undang Makan Bergizi Gratis sebagai dasar hukum pelaksanaan program dalam jangka panjang.

Menurutnya, regulasi khusus diperlukan agar pemerintah daerah memiliki kewajiban yang jelas untuk mendukung MBG, sekaligus mempertegas mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Trubus juga mengingatkan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran MBG. Dengan besarnya nilai anggaran yang disiapkan pemerintah, potensi penyimpangan juga semakin tinggi apabila tata kelola tidak diperkuat. Ia menilai pelaksanaan program sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan kualitas dibandingkan sekadar mengejar target jumlah penerima manfaat.

Selain itu, pengelolaan SPPG perlu lebih banyak melibatkan UMKM, koperasi, petani, dan peternak lokal agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Yang terpenting sekarang adalah bagaimana BGN mampu membangun sistem yang efisien, efektif, transparan, dan partisipatif. Masyarakat harus diberi ruang untuk ikut mengawasi kualitas makanan maupun pelaksanaan program di lapangan. Dengan begitu, MBG benar-benar menjadi investasi bagi masa depan bangsa, bukan sekadar proyek pemerintah," tandasnya.

Penguatan operasional PT GMM dilakukan Bulog sebagai komitmen dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan petani tebu di Blora

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menegaskan komitmennya memperkuat operasional pabrik PT Gendhis Multi Manis (GMM) agar mampu menyerap tebu petani di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, secara optimal, sekaligus menjaga kepercayaan petani terhadap industri gula nasional.

"Penguatan operasional PT GMM dilakukan Bulog sebagai komitmen dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan petani tebu di Blora," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Perum Bulog Tomi Wijaya dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan sejumlah langkah strategis telah dilakukan sebagai bentuk keseriusan perusahaan dalam memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kinerja operasional pabrik gula demi menjaga kepentingan petani.

Sebagai bagian dari upaya pembenahan, Bulog telah mengusulkan pergantian manajemen PT GMM dengan susunan yang baru.

Tomi menuturkan langkah itu merupakan bentuk respons terhadap berbagai masukan dan harapan yang disampaikan para petani tebu agar perusahaan dapat dikelola secara lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada petani.

Perubahan kepemimpinan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi operasional, meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan, serta mendorong terciptanya hubungan yang lebih baik antara perusahaan dengan petani sebagai mitra utama dalam ekosistem pergulaan.

Selain pembenahan manajemen, Bulog juga telah mengajukan usulan perbaikan mesin boiler PT GMM kepada pemegang saham melalui mekanisme yang berlaku secara prosedural dan berjenjang.

Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan keandalan fasilitas produksi guna mendukung kelancaran proses giling dan optimalisasi kinerja pabrik.

Tomi menegaskan Bulog memahami keberlangsungan operasional pabrik gula yang optimal sangat penting untuk menjamin kelancaran penerimaan dan pengolahan tebu petani.

Oleh karena itu, berbagai upaya perbaikan terus dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut Tomi mengatakan pihaknya sebagai perusahaan BUMN berkomitmen untuk terus mendengarkan aspirasi petani dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna mendukung keberlangsungan industri gula nasional.

“Setiap masukan dari petani menjadi perhatian kami," tuturnya.

Menurutnya berbagai langkah perbaikan yang telah dilakukan merupakan bentuk komitmen Bulog untuk memastikan operasional perusahaan semakin baik serta memberikan manfaat yang optimal bagi petani tebu dan seluruh pemangku kepentingan.

Perum Bulog terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait guna memastikan proses perbaikan berjalan efektif, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha pergulaan nasional yang sehat, produktif dan berkelanjutan.

Sebelumnya, PT Gendhis Multi Manis (GMM) Blora, Jawa Tengah, mengalihkan pengiriman tebu petani ke sejumlah pabrik gula lain di sekitar Blora maupun di luar daerah agar hasil panen petani tetap dapat terserap.

"Kami sudah membentuk tim untuk membantu proses pengalihan pengiriman tebu petani ke pabrik gula lain. Sedangkan PG GMM Blora saat ini belum bisa melakukan operasional karena kendala teknis mesin," kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT GMM Sri Emilia Mudiyanti saat berdialog dengan perwakilan petani tebu dan Front Blora Selatan yang menyampaikan aspirasinya secara damai terkait hasil panen tanaman tebu mereka di Blora, Senin (1/6).

Dialog tersebut dihadiri oleh Plt Direktur Utama PT GMM Sri Emilia Mudiyanti, Direktur Operasional PT GMM Krisna Murtiyanto, perwakilan Perum Bulog Andin, perwakilan petani tebu Anton Sudibyo, Khoirul Anwar, Darmawan, Mulyadi, serta perwakilan Front Blora Selatan.

Sri Emilia Mudiyanti menambahkan tim yang dibentuk juga sedang melakukan pendataan wilayah-wilayah yang dapat membantu penyerapan tebu petani.

Sebagai bagian dari Perum Bulog yang merupakan BUMN, kata dia, setiap langkah dan kebijakan yang diambil tetap harus melalui proses evaluasi dan tata kelola sesuai ketentuan yang berlaku. Berbagai langkah penanganan dan koordinasi saat ini masih terus berproses bersama pihak-pihak terkait.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

alau kita lihat kenapa terjadi pelemahan, satu adalah capital outflow cukup banyak

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai stabilitas makroekonomi Indonesia perlu diikuti penguatan kepercayaan pasar atau market confidence agar arus modal, nilai tukar rupiah, dan investasi dapat lebih terjaga.

“Antara stabilitas dengan market confidence ini yang perlu diperhatikan. Pemerintah mencoba menjaga dengan data-data makro yang sudah sangat baik, tetapi masalahnya confidence,” kata Aviliani di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan indikator makro Indonesia masih menunjukkan ketahanan, namun persepsi pasar tetap perlu dijaga karena dapat memengaruhi arus modal keluar, nilai tukar rupiah, serta keputusan investasi pelaku usaha.

Menurut dia, tekanan terhadap rupiah antara lain dipengaruhi keluarnya modal asing dari pasar keuangan domestik.

“Kalau kita lihat kenapa terjadi pelemahan, satu adalah capital outflow cukup banyak,” ujarnya.

Dalam paparannya, Aviliani menyebut rupiah melemah 6,18 persen secara year to date terhadap dolar AS, lebih dalam dibandingkan sejumlah mata uang utama negara ASEAN lainnya.

Sementara itu, nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa melemah 52 poin atau 0,29 persen menjadi Rp17.796 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.744 per dolar AS.

Ia menilai Bank Indonesia (BI) telah melakukan berbagai langkah stabilisasi, antara lain melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), intervensi pasar, serta operasi moneter dan stabilisasi pasar keuangan.

Namun, Aviliani mengatakan kebijakan moneter perlu didukung kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang konsisten agar mampu membangun persepsi positif bagi investor.

“Ketiga-tiganya ini harus bersama-sama untuk memberikan persepsi yang positif ke depannya,” ucap dia.

Ia menilai Indonesia masih memiliki potensi ekonomi yang baik karena konsumsi rumah tangga tetap tumbuh dan investasi masih berjalan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada Triwulan I-2026, ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen, serta investasi yang meningkat 5,96 persen, dan percepatan belanja pemerintah.

Pemerintah sebelumnya dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen, inflasi 1,5 persen hingga 3,5 persen, serta tingkat pengangguran terbuka 4,30 persen hingga 4,87 persen.

Menurut Aviliani, target tersebut memerlukan dukungan iklim usaha yang kondusif karena keputusan investasi bersifat jangka panjang dan sangat dipengaruhi kepastian kebijakan.

Ia mengatakan pemerintah perlu lebih banyak berkomunikasi dengan pelaku ekonomi, termasuk swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar kebijakan yang dikeluarkan tidak berisiko menimbulkan ketidakpastian di pasar.

“Harus banyak komunikasi dengan pelaku ekonomi, karena pelaku ekonomi adalah swasta, BUMN dan juga mungkin UMKM. Nah di sini kalau saya lihat ini gap-nya terjadi,” ungkap Aviliani.

Paparan Aviliani juga mengutip survei Kadin Business Pulse Triwulan I-2026 yang menunjukkan 40,5 persen pelaku usaha menilai kondisi bisnis memburuk dibandingkan triwulan sebelumnya, 34,3 persen menilai kondisi usaha stagnan, dan 25,2 persen menyebut kondisi bisnis membaik.

Menurut Aviliani, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa stabilitas makro perlu disertai konsistensi kebijakan, komunikasi yang lebih baik, serta implementasi reformasi yang dirasakan langsung oleh sektor riil untuk meningkatkan kepercayaan pasar.

"Ini perlu dijaga karena itu akan mempengaruhi nilai tukar, itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari sisi investasi,” tuturnya.

Sementara itu, pemerintah dan otoritas moneter terus menjaga stabilitas pasar keuangan di tengah tekanan global.

BI sebelumnya menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valas, penguatan instrumen moneter, serta menjaga kecukupan likuiditas guna mempertahankan stabilitas sistem keuangan nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga menyatakan optimistis nilai tukar rupiah dapat kembali menguat menuju kisaran Rp15.000 per dolar AS seiring penguatan fundamental ekonomi domestik, pengendalian inflasi, serta upaya menjaga stabilitas pasar keuangan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Listya Endang Artiani

Dosen dan Peneliti Universitas Islam Indonesia (UII)

“DI TENGAH dunia yang makin tidak pasti, keputusan Bank Indonesia menaikkan BI-Rate menjadi 5,25 persen bukan sekadar kebijakan moneter, melainkan pernyataan bahwa stabilitas ekonomi nasional tidak boleh dipertaruhkan.”

Di tengah gejolak geopolitik global, Bank Indonesia (BI) kembali menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi tidak dapat dijaga dengan kebijakan populis jangka pendek.

Ketika sebagian pelaku pasar berharap suku bunga segera diturunkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, BI justru memilih memperkuat stabilitas dengan menaikkan BI-Rate menjadi 5,25 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 19–20 Mei 2026. Bersamaan dengan itu, suku bunga Deposit Facility dinaikkan menjadi 4,25 persen dan Lending Facility menjadi 6,00 persen.

Keputusan tersebut memperlihatkan bahwa BI sedang mengirim pesan yang sangat kuat: menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas rupiah saat ini jauh lebih penting dibanding menciptakan euforia pertumbuhan sesaat.

Tekanan Global dan Pilihan Sulit Bank Indonesia

Keputusan tersebut memang tidak lahir disaat dunia sedang menghadapi tekanan yang kompleks. Konflik Timur Tengah mendorong kenaikan harga minyak dunia dan memperbesar risiko inflasi global. Materi Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 diperkirakan melambat menjadi 3,0 persen. Sementara inflasi global meningkat menjadi 4,2 persen.

Pada saat yang sama, arus modal global bergerak menuju aset aman di Amerika Serikat akibat tingginya ketidakpastian global. Dalam kondisi seperti itu, keputusan BI menaikkan suku bunga sebenarnya bukan sekadar respons teknis moneter, melainkan langkah strategis menjaga kredibilitas ekonomi nasional.

Banyak negara berkembang gagal membaca dinamika global dan akhirnya terjebak pada pelemahan mata uang, lonjakan inflasi, dan keluarnya modal asing secara besar-besaran. BI tampaknya tidak ingin Indonesia mengulangi pengalaman pahit tersebut.

Menjaga Kredibilitas Rupiah

Secara teoritis, langkah BI sangat relevan dengan kerangka inflation targeting framework dan teori ekspektasi rasional (rational expectations). Dalam teori ini, stabilitas ekonomi sangat bergantung pada kepercayaan pelaku pasar terhadap komitmen bank sentral.

Ketika bank sentral dianggap lambat atau ragu mengambil keputusan, pasar akan menghukum melalui pelemahan mata uang dan capital outflow. Karena itu, kenaikan BI-Rate justru menjadi instrumen untuk menjaga kredibilitas dan membentuk ekspektasi bahwa BI tetap serius menjaga inflasi dan stabilitas rupiah.

Di sinilah letak ketajaman kebijakan BI, disaat banyak pihak hanya melihat kenaikan suku bunga sebagai ancaman bagi pertumbuhan ekonomi. Padahal, bagi negara berkembang seperti Indonesia stabilitas nilai tukar adalah fondasi utama pertumbuhan itu sendiri.

Rupiah yang terdepresiasi terlalu dalam akan memicu imported inflation, meningkatkan biaya impor energi dan pangan, serta menekan daya beli masyarakat. Dalam jangka panjang, dampaknya justru lebih merusak dibanding kenaikan suku bunga itu sendiri.

Langkah BI juga memperlihatkan pemahaman yang realistis terhadap teori impossible trinity atau trilema kebijakan moneter. Dalam ekonomi terbuka dengan arus modal bebas, suatu negara tidak dapat secara bersamaan mempertahankan kebijakan moneter independen, nilai tukar stabil, dan mobilitas modal bebas. Artinya, ketika The Fed mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama, ruang kebijakan BI otomatis menjadi lebih terbatas.

Jika BI tidak menaikkan suku bunga, selisih imbal hasil dengan AS akan semakin sempit dan investor asing berpotensi menarik dananya dari pasar domestik. Karena itu, keputusan menaikkan BI-Rate menjadi 5,25 persen harus dibaca sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas eksternal Indonesia.

Kebijakan ini sekaligus menunjukkan bahwa BI tidak ingin tertinggal dari dinamika global. Dalam konteks pasar keuangan modern, persepsi sering kali sama pentingnya dengan fundamental ekonomi. Ketika pasar melihat BI responsif dan kredibel, tekanan terhadap rupiah dapat lebih terkendali.

Stabilitas atau Pertumbuhan?

Hal yang menarik, BI tidak hanya mengandalkan suku bunga sebagai instrumen tunggal. Materi BI menunjukkan bahwa bank sentral kini menggunakan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran secara terintegrasi.

Di satu sisi BI memperkuat stabilitas rupiah melalui kebijakan suku bunga dan intervensi pasar valas. Tetapi di sisi lain BI tetap menjaga likuiditas domestik dan mendorong kredit produktif melalui insentif makroprudensial.

Pendekatan ini penting untuk dipahami bahwa BI tampaknya menunjukkan bahwa stabilitas tanpa pertumbuhan akan menciptakan stagnasi, tetapi pertumbuhan tanpa stabilitas justru jauh lebih berbahaya. Karena itu, strategi yang ditempuh bukan memilih salah satu, melainkan menjaga keseimbangan keduanya secara hati-hati.

Menjaga Fondasi Ekonomi Nasional

Fakta menunjukkan bahwa strategi tersebut cukup berhasil. Inflasi Indonesia tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen. Cadangan devisa juga masih kuat dan mampu menopang stabilitas eksternal. Pertumbuhan ekonomi nasional pun masih diproyeksikan berada pada kisaran 4,9–5,7 persen di tengah perlambatan global.

Artinya, kenaikan BI-Rate bukanlah sinyal bahwa ekonomi Indonesia sedang melemah. Sebaliknya, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa BI sedang menjaga agar ekonomi Indonesia tidak kehilangan fondasi stabilitasnya.

Dalam ekonomi modern, pertumbuhan yang sehat hanya mungkin terjadi apabila inflasi terkendali, nilai tukar stabil, dan kepercayaan investor tetap terjaga. Pada akhirnya, keberanian BI menaikkan suku bunga di tengah tekanan populisme ekonomi menunjukkan kualitas kepemimpinan kebijakan moneter Indonesia.

Bank sentral tidak sedang mengejar popularitas jangka pendek, melainkan menjaga keberlanjutan ekonomi nasional di tengah dunia yang makin tidak pasti. Dalam konteks itulah, menjaga rupiah sejatinya bukan sekadar menjaga mata uang.

Menjaga rupiah berarti menjaga kepercayaan pasar, daya beli masyarakat, dan masa depan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sendiri.

Dalam dunia yang semakin terhubung dan dipenuhi informasi, siapa yang mampu mengontrol narasi akan memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan

Jakarta (ANTARA) - Public relations (PR) telah mengalami transformasi yang signifikan. Jika dulu PR hanya dipandang sebagai fungsi komunikasi atau relasi media, kini perannya telah berkembang menjadi instrumen strategis yang penting dalam membentuk persepsi, legitimasi, bahkan kekuasaan.

Di era digital, saat ini, kompetisi tidak lagi hanya berkisar pada produk atau layanan, melainkan pada kemampuan untuk membentuk narasi dan persepsi yang beredar di masyarakat.

Pada Rabu, 13 Mei, saya menyampaikan perihal perubahan peran strategis PR ini di hadapan mahasiswa Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Dalam kelas marketing di mana saya menjadi dosen tamu tersebut, PR diperkenalkan bukan sekadar alat publisitas, melainkan alat strategis untuk membangun reputasi, mengelola relasi dengan para pemangku kepentingan, dan mendukung tujuan bisnis. Transformasi ini tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap dinamika pasar, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuatan narasi dapat memengaruhi perilaku dan keputusan masyarakat.

Dalam lingkup masyarakat digital, persepsi memiliki dampak yang besar terhadap kepercayaan publik. Kepercayaan ini kemudian memengaruhi perilaku individu, yang pada gilirannya berdampak pada kekuatan institusi. Oleh karena itu, pengelolaan PR yang efektif sangat penting, tidak hanya untuk membangun citra positif, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan kekuatan institusi dalam menghadapi tantangan di dunia yang semakin terhubung.

Kita hidup di zaman hiper-konektivitas, di mana informasi berlimpah dan krisis kepercayaan menjadi nyata. Kepercayaan kini menjadi fondasi hubungan antara publik dan institusi, baik perusahaan maupun pemerintah. Menurut Edelman Trust Barometer (2025), Indonesia berada di peringkat tertinggi dalam hal kepercayaan publik secara global.

Namun, menariknya, kepercayaan ini tidak lagi sepenuhnya dibentuk oleh media formal. Masyarakat semakin mengandalkan komunitas, rekomendasi dari teman satu lingkaran dan pengalaman pribadi. Perubahan ini menunjukkan pergeseran dari komunikasi satu arah menjadi ekosistem hubungan yang lebih kompleks.

Institusi, kini semakin fokus untuk menjangkau Generasi Z, yang bukan sekadar pasar, tetapi juga penggerak budaya, penentu tren, dan pembuat keputusan di masa depan. Data dari Jakpat dan Katadata menunjukkan bahwa mayoritas Gen Z di Indonesia menggunakan Instagram dan TikTok sebagai platform utama untuk konsumsi informasi dan gaya hidup, serta menghabiskan lebih dari lima jam setiap hari di media sosial. Realitas ini menegaskan bahwa opini publik, kini lebih banyak dibentuk oleh algoritma, komunitas, dan budaya digital.

Komunikasi korporasi modern tidak lagi hanya tentang promosi. Ia mencakup upaya membentuk dan mengelola reputasi, membangun kepercayaan, dan memahami dan beradaptasi pada perubahan budaya, sosial, tren, nilai, dan ekspektasi masyarakat. Tujuannya bukan sekadar membuat sebuah jenama dikenal, tetapi juga untuk memastikan bahwa jenama tersebut diterima secara sosial dan budaya.

Contoh nyata dari hal ini dapat dilihat pada transformasi citra sebuah bank berstatus badan usaha milik negara. Bank yang secara historis dipersepsikan sebagai lembaga formal dan konservatif, kini berupaya mengubah citranya dengan membangun kedekatan emosional dan menciptakan relevansi budaya, atau sebuah proses yang disebut sebagai transformasi narasi. Transformasi narasi membutuhkan upaya yang lebih dari sekadar mengganti logo atau slogan, tetapi mengubah makna brand yang terbentuk di kepala publik.

Dalam praktik modern, kampanye komunikasi tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus berfungsi sebagai sistem terintegrasi yang melibatkan media arus utama, platform digital, keterlibatan komunitas, ajang pemengaruh, dan komunikasi internal. Banyak perusahaan kini membentuk tim kampanye atau unit manajemen narasi untuk memastikan konsistensi dan keselarasan pesan, koordinasi strategis, respons cepat terhadap isu, pengelolaan narasi, dan peningkatan engagement.

Dengan membentuk tim kampanye atau unit manajemen narasi, perusahaan tidak hanya meningkatkan efektivitas komunikasi mereka, tetapi juga menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk membangun reputasi dan kepercayaan di mata publik.

Salah satu fenomena menarik di era digital adalah munculnya pasukan media sosial atau internal buzzer yang memiliki peran krusial dalam strategi komunikasi modern. Mereka berfungsi untuk meningkatkan distribusi narasi perusahaan di berbagai platform media sosial, sekaligus meningkatkan interaksi antara perusahaan dan audiens melalui algoritma yang fokus pada engagement. Selain itu, mereka menciptakan efek bukti sosial dengan meningkatkan jumlah pembicaraan tentang merek atau produk. Dalam komunikasi modern, jangkauan pesan sama pentingnya dengan kualitas pesan itu sendiri.

Pendekatan soft selling, seperti aktivasi kafe, klub lari, dan lokakarya kreatif, juga semakin diminati. Masyarakat, kini cenderung lebih menghargai pengalaman dan keterlibatan dalam komunitas daripada sekadar kepemilikan barang. Survei mopays.com (2025) menunjukkan bahwa 75 persen Generasi Z lebih memilih "membeli pengalaman dan kenangan" dibandingkan membeli barang fisik. Hal ini sejalan dengan keinginan mereka akan keaslian, rasa memiliki, dan pengalaman atau partisipasi.

Komunikasi pemerintah

Ketika sebuah institusi berpartisipasi dalam forum global, seperti IMF atau World Economic Forum, mereka memperoleh reputasi atau prestise, otoritas, dan transfer kepercayaan. Pemimpin yang mewakili institusi di platform ini meningkatkan legitimasi simbolis dan kepercayaan publik. Fenomena ini dikenal sebagai konstruksi kekuasaan simbolis yang sangat penting dalam komunikasi.

Bila komunikasi korporasi berfokus pada kepercayaan pasar, komunikasi pemerintah lebih menekankan legitimasi, stabilitas, dan kepercayaan publik. Komunikasi pemerintah dengan demikian harus terkoordinasi dan terorkestrasi agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan dan kebingungan.

Di era digital ini, institusi juga sering dipersonifikasikan melalui figur yang dianggap mewakili institusi tersebut. Seorang menteri, sebagai contoh, seringkali dianggap sebagai “wajah” kementerian secara keseluruhan. Branding pribadi pemimpin, kini berfungsi sebagai representasi kebijakan, stabilitas, dan simbol institusi, yang dikenal dengan istilah personified governance.

Dalam konteks ini, komunikasi pemerintah menjadi sangat penting, karena keberhasilan pemimpin dalam membangun citra publik dapat memengaruhi legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Transformasi peran komunikasi pemerintah dengan demikian menjadi semakin relevan, terutama dalam merespons peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Komunikasi pemerintah yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi, tetapi juga sebagai jembatan untuk membangun hubungan yang saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Tim komunikasi kepresidenan dan kementerian harus mampu menyampaikan informasi dengan cara yang elegan dan profesional, sekaligus memerhatikan hak masyarakat atas informasi yang akurat dan transparan.

Dalam situasi krisis atau peristiwa besar, komunikasi yang responsif dan empatik sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan publik. Hal ini mencakup penggunaan saluran komunikasi yang tepat dan strategi pesan yang jelas, sehingga masyarakat merasa terlibat dan dihargai.

Dengan cara ini, pejabat publik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menunjukkan empati dan memahami dampak dari setiap kebijakan yang diambil, sehingga komunikasi dapat membangun hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunikasi perusahaan dan komunikasi pemerintahan, kini bergerak ke arah yang sama, yaitu mengelola persepsi secara luas dan membangun legitimasi. Dalam dunia yang semakin terhubung dan dipenuhi informasi, siapa yang mampu mengontrol narasi akan memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan.

Memahami dan mengelola komunikasi dengan bijak adalah kunci untuk meraih sukses di era digital ini.

*) Alia Karenina, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2020–2023)

Copyright © ANTARA 2026