REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan, kinerja pasar modal Indonesia pada sepanjang 2025 mampu tumbuh positif, di tengah tantangan dinamika global. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu menembus level tertinggi di 8.711 dengan kapitalisasi pasar juga mencapai rekor puncak sebesar Rp 16.004 triliun.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan, tahun 2025 menjadi periode yang penuh dinamika bagi pasar modal Indonesia. Pada paruh pertama tahun 2025, pasar menghadapi tekanan eksternal yang dipicu meningkatnya tensi perang dagang akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS), pelemahan nilai tukar rupiah, serta berlanjutnya ketidakpastian geopolitik global.

Kondisi tersebut mendorong meningkatnya volatilitas pasar. Hingga IHSG sempat terkoreksi ke level 5.996 pada awal April 2025 dan bursa memberlakukan penghentian sementara aktivitas perdagangan saham atau trading halt.

“Dalam menghadapi kondisi tersebut, BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self-Regulatory Organization (SRO) melakukan koordinasi intensif serta menerapkan berbagai kebijakan stabilisasi pasar. Antara lain penguatan komunikasi dengan pelaku pasar, penyesuaian kebijakan buyback saham tanpa persetujuan RUPS, penyesuaian batas Auto-Rejection Bawah (ARB), serta penyempurnaan ketentuan trading halt guna menjaga stabilitas pasar dan meredam volatilitas yang berlebihan,” terang Jeffrey dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BEI, Senin (29/6/2026).

Kemudian, memasuki paruh kedua tahun 2025, kondisi pasar lantas berangsur pulih, seiring membaiknya sentimen global serta didukung berbagai kebijakan domestik yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

“Pemulihan tersebut tercermin dari IHSG yang mencatatkan 24 kali All-Time High (ATH) sepanjang tahun dengan level tertinggi 8.711, dengan kapitalisasi pasar mencapai rekor tertinggi sebesar Rp 16.004 triliun pada 8 Desember 2025,” terangnya.

Aktivitas perdagangan juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Sepanjang tahun 2025, Rata-Rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) saham mencapai Rp 18,1 triliun, sedangkan transaksi produk non-saham mencapai Rp 7,6 triliun.

Adapun, pasar obligasi di BEI, melalui mekanisme Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA), mencatat total volume transaksi mencapai Rp 1.375 triliun. Sementara nilai perdagangan karbon di Bursa Karbon (IDXCarbon) tercatat sebesar Rp 36,37 miliar.

Dari sisi penghimpunan dana, BEI mencatatkan 26 perusahaan yang melakukan pencatatan saham baru (IPO) dengan total kapitalisasi pasar sebesar Rp 155,2 triliun pada saat pencatatan. Dana yang berhasil dihimpun melalui IPO mencapai sekitar Rp 18,1 triliun, meningkat 26 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar berasal dari sektor basic materials, diikuti sektor finansial dan infrastruktur.

Jeffrey melanjutkan, selain melalui IPO saham, penghimpunan dana melalui Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) mencapai Rp 217,4 triliun. Sedangkan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan waran mencapai Rp 43,7 triliun. Pencapaian tersebut dinilai semakin memperkuat fungsi pasar modal sebagai sumber pembiayaan yang komprehensif.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan sederet upaya pemerintah meraup kepercayaan pasar di tengah tantangan geopolitik. Di antara upaya itu adalah deregulasi hingga stabilitas.

Prasetyo menyatakan bahwa dalam dua pekan terakhir pemerintah tengah berupaya memperkuat koordinasi maupun memperkuat kerja sama, terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat memperkuat iklim investasi, persepsi pasar, hingga persepsi publik.

"Bapak Presiden [Presiden RI Prabowo Subianto] kembali menekankan beberapa hal yang itu menurut pendapat kami juga bagian dari upaya untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat," kata Prasetyo saat konferensi pers di Kantor Presiden pada Senin (15/6/2026).

Sejumlah langkah dilakukan pemerintah, di antaranya terkait deregulasi. Menurut Prasetyo, berkali-kali Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan. Tujuannya adalah supaya iklim investasi dapat berkembang. Kemudian, ekosistem ekonomi juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif.

Prasetyo juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani untuk mendongkrak performa ekspor Indonesia. Sebab, penguatan mata uang rupiah tidak bisa lepas dari kinerja ekspor dan impor.

Sebagai upaya mendongkrak ekspor, pemerintah terus menggenjot hilirisasi dan industrialisasi. Menurut Prasetyo, kebijakan tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap barang impor sekaligus menciptakan nilai tambah dari hasil pengolahan di dalam negeri.

Dia berharap produk yang dihasilkan melalui proses hilirisasi dan industrialisasi dapat meningkatkan kekayaan bangsa dan negara. Di samping itu, dia menilai stabilitas menjadi faktor paling penting dalam menjaga iklim usaha.

"Oleh karena itulah kami selaku pemerintah mari kita semua kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan kita bekerja sama kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita," ujar Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA – Tekanan terhadap perekonomian global kembali menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas pasar keuangan dan keyakinan investor.

Gejolak nilai tukar, fluktuasi pasar saham, serta ketidakpastian arah ekonomi dunia mendorong pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga daya tahan ekonomi domestik sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan.

Berbagai kebijakan ditempuh untuk merespons situasi tersebut. Pemerintah melakukan penyesuaian ruang fiskal, menjaga stabilitas rupiah, memperkuat pengelolaan aset negara, hingga melanjutkan proyek-proyek strategis nasional.

Pada saat yang sama, insentif bagi sektor industri padat karya dan upaya menjaga daya beli masyarakat juga menjadi fokus agar aktivitas ekonomi tetap berjalan.

Pelaku pasar turut mencermati konsistensi kebijakan pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal dan arah pembangunan jangka panjang.

Kepastian regulasi, keberlanjutan proyek infrastruktur, serta komitmen terhadap hilirisasi industri dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga minat investasi dan mendukung arus modal masuk ke dalam negeri.

Bisnis merangkum berbagai langkah pemerintah, tantangan ekonomi, serta respons pelaku usaha dan otoritas dalam menjaga kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah melemah hingga menyentuh Rp 18.139 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Senin (8/6). Pada saat yang sama, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 3,98 persen ke level 5.371,89 atau turun 222,88 poin dari penutupan perdagangan sebelumnya.

Ekonom Bright Institute Yanuar Rizky menilai tekanan terhadap rupiah tidak terlepas dari aksi jual investor asing di pasar saham dalam beberapa hari terakhir. Menurut dia, setelah menjual saham, investor asing akan menukarkan dana hasil penjualan ke dolar AS sebelum dibawa keluar dari Indonesia.

“Net sell asing saham kan settlement T+2 hari ini, maka dana asing hasil jual saham langsung ditransfer keluar dalam bentuk dolar AS,” ujar Yanuar dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

Meningkatnya kebutuhan dolar AS tersebut, kata dia, ikut memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Karena itu, Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas pasar agar pelemahan rupiah tidak berlangsung lebih tajam.

Yanuar menilai langkah intervensi yang dilakukan Bank Indonesia pada Jumat lalu membantu meredam tekanan terhadap rupiah. Menurut dia, tanpa langkah tersebut, nilai tukar rupiah berpotensi melemah lebih dalam pada awal perdagangan pekan ini.

“Itu kenapa BI dua kali intervensi Jumat, termasuk closing New York. Kalau open pagi ini tanpa marking the close New York di 18.200, pagi ini sudah 18.500,” kata Yanuar.

Menurut dia, perhatian pelaku pasar kini mulai bergeser dari pergerakan nilai tukar dan pasar saham ke kondisi dunia usaha. Investor semakin mencermati prospek pendapatan perusahaan dan arah kebijakan ekonomi ke depan.

“Isunya sudah bergeser ke iklim usaha. Bottom line pendapatan turun akibat China pause import dan ketidakpercayaan kebijakan usaha yang dikatakan hedge fund,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan fundamental perusahaan-perusahaan tercatat masih kuat di tengah tekanan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Pelaksana Tugas (Pjs.) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan emiten yang tergabung dalam indeks LQ45 mencatat rata-rata pertumbuhan laba bersih sebesar 29,9% pada kuartal I/2026. Kinerja tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kondisi fundamental korporasi di pasar modal Indonesia masih terjaga.

“Dalam kuartal I/2026, emiten-emiten LQ45 mencatat rata-rata pertumbuhan laba bersih sebesar 29,9%,” ujar Jeffrey saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Tidak hanya dari sisi pertumbuhan laba, mayoritas perusahaan tercatat juga masih mampu membukukan keuntungan. Jeffrey mengungkapkan sekitar 80% emiten di Bursa berhasil mencatatkan laba bersih pada kuartal pertama tahun ini.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sebagai perbandingan, pada 2020 hanya sekitar 63% perusahaan tercatat yang membukukan laba bersih. Kemudian pada periode 2021 hingga 2025, persentasenya berada di kisaran 73% hingga 76%.

“Kuartal I/2026 ada 80% perusahaan tercatat yang membukukan laba bersih. Ini adalah persentase tertinggi dalam lima tahun terakhir,” katanya.

Jeffrey menilai data tersebut menunjukkan bahwa kondisi fundamental emiten Indonesia masih relatif sehat meskipun pasar saham sedang menghadapi tekanan yang cukup besar.

Karena itu, BEI mengimbau investor untuk tetap mengedepankan analisis fundamental dalam mengambil keputusan investasi dan tidak hanya berfokus pada pergerakan harga saham jangka pendek.

“Kami tentu tidak bosan-bosannya mengingatkan investor untuk mengambil keputusan investasi secara rasional, memperhatikan fundamental, dan berinvestasi sesuai profil risiko masing-masing,” ujarnya.

Dari sisi kebijakan, Jeffrey menegaskan sejumlah langkah stabilisasi pasar yang diterapkan BEI sebelumnya masih berlaku hingga saat ini.

Beberapa kebijakan tersebut antara lain ketentuan buyback saham tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta penundaan pelaksanaan short selling atau larangan transaksi short selling.

Menurutnya, kebijakan tersebut tetap menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasar di tengah volatilitas yang masih tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Jeffrey juga membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai kemungkinan Indonesia diturunkan oleh MSCI dari kategori emerging market menjadi frontier market.

Ia menegaskan hingga saat ini tidak ada keputusan seperti yang beredar di media sosial tersebut.

“Terkait MSCI, yang dapat kami sampaikan adalah dari hal-hal konkret yang sudah kami lakukan, kami memiliki ekspektasi yang sangat tinggi bahwa Indonesia akan tetap berada di emerging market,” katanya.

Kinerja Emiten Kuartal I/2026

• Rata-rata pertumbuhan laba bersih emiten LQ45: 29,9%
• Emiten yang membukukan laba bersih: 80%
• Persentase tertinggi dalam 5 tahun terakhir
• Persentase emiten laba bersih pada 2020: 63%
• Persentase emiten laba bersih periode 2021–2025: 73%-76%

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan kondisi fundamental pasar modal Indonesia masih terjaga meskipun kinerja IHSG mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan sejumlah indikator utama pasar modal domestik masih menunjukkan kondisi yang relatif baik di tengah volatilitas yang meningkat.

Menurut Hasan, hal tersebut tercermin dari nilai transaksi dan likuiditas pasar saham yang masih terjaga pada level tinggi. Adapun, rata-rata spread bid dan ask pada Mei 2026 terjaga di tingkat yang rendah pada level 1,5%. Hal ini dinilai mencerminkan likuiditas pasar yang masih terjaga dengan baik.

"Tentu di tengah dinamika dan tekanan pasar tersebut, kami juga dapat menyampaikan bahwa sebetulnya secara fundamental pasar modal Indonesia dan juga kinerja emiten secara umum tercatat masih menunjukkan angka-angka yang baik," katanya dalam konferensi pers hasil RDKB OJK, Jumat (5/6/2026).

Selain dari sisi aktivitas pasar, OJK juga melihat kinerja korporasi masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Berdasarkan laporan keuangan emiten periode kuartal I/2026, perusahaan tercatat diklaim masih membukukan laba dan mempertahankan pertumbuhan kinerja.

Hasan menjelaskan secara agregat laba emiten pada tiga bulan pertama tahun ini masih tumbuh lebih dari 21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian tersebut menunjukkan fundamental perusahaan terbuka masih cukup solid meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan pasar.

Hasan berharap, investor dapat memperhatikan data historis kinerja emiten hingga mencermati proyeksi dan perhitungan konsensus kinerja emiten ke depan, untuk menilai fundamental suatu perusahaan.

OJK berharap investor dapat mempertimbangkan berbagai informasi fundamental secara rasional, termasuk konsensus proyeksi kinerja perusahaan, dengan tetap memperhitungkan berbagai risiko yang berkembang di pasar.

”Tentu dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang berkembang sebagai dampak dari berbagai faktor yang terjadi, ini yang kita harapkan terus menjadi bagian pertimbangan rasional untuk strategi investasi para investor ke depannya," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan kondisi fundamental pasar modal Indonesia masih terjaga meskipun kinerja Indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir.

Regulator menilai pelemahan pasar tidak mencerminkan memburuknya kinerja emiten secara menyeluruh.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan sejumlah indikator utama pasar modal domestik masih menunjukkan kondisi yang relatif baik di tengah volatilitas yang meningkat.

Menurut Hasan, hal tersebut tercermin dari nilai transaksi dan likuiditas pasar saham yang masih terjaga pada level tinggi. Adapun, rata-rata spreadbid dan ask pada Mei 2026 terjaga di tingkat yang rendah pada level 1,5%. Hal ini dinilai mencerminkan likuiditas pasar yang masih terjaga dengan baik.

"Tentu di tengah dinamika dan tekanan pasar tersebut, kami juga dapat menyampaikan bahwa sebetulnya secara fundamental pasar modal Indonesia dan juga kinerja emiten secara umum tercatat masih menunjukkan angka-angka yang baik," katanya dalam konferensi pers hasil RDKB OJK, Jumat (5/6/2026).

Selain dari sisi aktivitas pasar, OJK juga melihat kinerja korporasi masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Berdasarkan laporan keuangan emiten periode kuartal I/2026, perusahaan tercatat diklaim masih membukukan laba dan mempertahankan pertumbuhan kinerja.

Hasan menjelaskan secara agregat laba emiten pada tiga bulan pertama tahun ini masih tumbuh lebih dari 21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian tersebut menunjukkan fundamental perusahaan terbuka masih cukup solid meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan pasar.

Sementara itu, BEI menjelaskan bahwa dalam kuartal I/2026, emiten-emiten LQ45 mencatat rata-rata pertumbuhan laba bersih sebesar 29,9%. Dari sisi distribusinya, dari seluruh total perusahaan tercatat sebesar 80% membukukan laba bersih.

Hasan berharap, investor dapat memperhatikan data historis kinerja emiten hingga mencermati proyeksi dan perhitungan konsensus kinerja emiten ke depan, untuk menilai fundamental suatu perusahaan.

OJK berharap investor dapat mempertimbangkan berbagai informasi fundamental secara rasional, termasuk konsensus proyeksi kinerja perusahaan, dengan tetap memperhitungkan berbagai risiko yang berkembang di pasar.

”Tentu dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang berkembang sebagai dampak dari berbagai faktor yang terjadi, ini yang kita harapkan terus menjadi bagian pertimbangan rasional untuk strategi investasi para investor ke depannya," katanya.

Untuk menjaga stabilitas pasar dan kepercayaan investor, OJK bersama self-regulatory organization (SRO) yang terdiri dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terus menjalankan berbagai langkah strategis.

Upaya tersebut dilakukan baik melalui kebijakan jangka pendek untuk menjaga stabilitas pasar maupun reformasi pasar modal dalam jangka panjang. Reformasi tersebut mencakup penguatan integritas pasar, peningkatan transparansi, serta upaya mendorong likuiditas dan pendalaman pasar.

Di sisi kebijakan stabilisasi, OJK mengklaim telah memberikan sejumlah relaksasi untuk meredam tekanan pasar. Salah satunya adalah pemberian fleksibilitas bagi emiten untuk melakukan pembelian kembali saham atau buyback tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Selain itu, regulator juga melakukan penyesuaian sejumlah parameter perdagangan, termasuk trading halt dan batas auto rejection bawah (ARB), guna menjaga keteraturan pasar di tengah volatilitas yang tinggi.

OJK juga memutuskan untuk menunda implementasi sekaligus melarang praktik short selling pada kondisi pasar saat ini. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan stabilitas pasar dan aspek perlindungan investor.

Dari sisi pengawasan, Hasan menegaskan OJK terus memperkuat market surveillance serta penegakan ketentuan pasar modal. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas perdagangan tetap berlangsung secara transparan, teratur, wajar, dan efisien.

Lebih lanjut, OJK terus berkoordinasi dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), SRO, dan pelaku pasar guna memantau perkembangan terkini serta mengantisipasi berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas pasar keuangan.

Ke depan, OJK memastikan bakal melanjutkan berbagai agenda reformasi pasar modal yang berfokus pada peningkatan kualitas emiten dan tata kelola perusahaan. OJK juga akan mendorong peningkatan transparansi, kualitas data kepemilikan investor, serta penguatan aksesibilitas pasar yang selaras dengan praktik di tingkat regional maupun global.

Selain itu, pengembangan produk dan layanan pasar modal akan terus dilakukan untuk meningkatkan likuiditas dan memperdalam pasar keuangan domestik secara berkelanjutan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Perseroan) Tbk. (BMRI) menyambut positif keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 19-20 Mei 2026.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan langkah tersebut mencerminkan komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas pasar keuangan sekaligus memastikan inflasi tetap terkendali.

“Bank Mandiri memandang kebijakan ini sebagai langkah yang tepat dan memperkuat fondasi makroekonomi nasional dalam jangka menengah,” ujar Adhika dalam keterangannya, Selasa (20/5/2026).

Menurutnya, inflasi domestik yang pada April 2026 tercatat sebesar 2,42% secara tahunan masih berada dalam target Bank Indonesia. Di sisi lain, BI juga memastikan kecukupan likuiditas tetap terjaga guna mendukung fungsi intermediasi perbankan ke depan.

Di tengah kenaikan suku bunga acuan tersebut, Bank Mandiri menegaskan tetap menjalankan fungsi intermediasi secara optimal dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan nasabah, pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, dan pengelolaan risiko secara hati-hati.

Perseroan juga menyatakan penyesuaian bunga kredit maupun simpanan akan dilakukan secara terukur seiring dinamika kebijakan moneter.

“Setiap penyesuaian suku bunga kredit maupun simpanan akan dilakukan secara terukur, sejalan dengan peran Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung ekosistem penggerak ekonomi negeri,” kata Adhika.

Ke depan, emiten berkode BMRI tersebut menyebut akan terus mencermati arah kebijakan moneter dan kondisi likuiditas guna memastikan penyaluran kredit tetap berjalan optimal bagi nasabah maupun perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia akan mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada siang ini, Rabu (20/5/2026).

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah membuat sejumlah ekonom mulai memperkirakan bank sentral tidak lagi memiliki ruang yang cukup lebar untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate pada level 4,75%.

Berdasarkan riset Stockbit, konsensus pasar kini memperkirakan median BI Rate hingga akhir 2026 berada di level 5%, atau mengindikasikan potensi kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps).

"Tekanan terhadap rupiah saat ini didominasi oleh faktor eksternal, terutama meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed setelah inflasi AS melampaui ekspektasi pasar dan harga minyak bertahan tinggi," papar tim analis Stockbit.

Rupiah yang ditutup pada level Rp17.700 per dolar AS pada perdagangan Selasa (19/5/2026) dinilai menjadi sinyal bahwa tekanan eksternal mulai menjalar lebih luas ke pasar keuangan domestik. Pada saat yang sama, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun juga naik ke kisaran 6,82%—6,86%.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memandang BI perlu mempertimbangkan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,00% pada RDG Mei ini guna menjaga stabilitas pasar dan memperkuat kepercayaan terhadap rupiah.

Menurut Josua, tekanan yang terjadi saat ini tidak hanya terlihat di pasar valuta asing, melainkan juga mulai terasa di pasar obligasi dan saham.

”Jika BI hanya menahan suku bunga tanpa sinyal kebijakan yang lebih kuat, pasar dapat menilai BI tertinggal dalam merespons tekanan, sehingga pelemahan rupiah berisiko berlanjut," jelas Josua kepada Bisnis, Senin (18/5/2026).

Dia menjelaskan, penguatan dolar AS, tingginya imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat, serta kenaikan harga minyak dunia menjadi kombinasi tekanan eksternal yang memperbesar risiko imported inflation dan beban subsidi energi pemerintah.

Meski demikian, Josua menilai kenaikan suku bunga tidak serta-merta menjadi langkah agresif untuk menahan laju pertumbuhan ekonomi, mengingat pertumbuhan kuartal I/2026 masih solid.

"Kenaikan kecil yang terukur dapat dilihat sebagai biaya stabilisasi untuk mencegah tekanan yang lebih mahal di kemudian hari, seperti biaya impor yang melonjak dan tergerusnya margin dunia usaha," tambahnya.

Pandangan serupa disampaikan Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky. Dia memperkirakan BI Rate akan naik 25 bps menjadi 5,00% pada RDG Mei 2026.

Riefky menilai inflasi domestik sebenarnya masih relatif terkendali. Inflasi April 2026 tercatat sebesar 2,42% secara tahunan (year on year/YoY), masih berada dalam rentang target BI. Namun, tekanan terhadap rupiah dinilai menjadi faktor utama yang mendorong perlunya respons kebijakan moneter tambahan.

Dia juga menyoroti langkah intervensi BI yang disebut telah menguras cadangan devisa lebih dari US$10 miliar dalam empat bulan terakhir demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Untuk memperluas langkah stabilisasi nilai tukar rupiah, BI perlu menaikkan suku bunga acuannya,” kata Riefky, Selasa (19/5/2026).

Sementara itu, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyampaikan pandangan yang lebih agresif. Dia menilai BI seharusnya menaikkan suku bunga hingga 50 bps guna memulihkan kredibilitas kebijakan makroekonomi dan mengembalikan pendekatan stabilisasi yang bersifat antisipatif (pre-emptive) serta mendahului kurva (ahead the curve).

Menurut Fakhrul, tekanan saat ini bukan sekadar persoalan inflasi, melainkan sudah menyentuh aspek kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Dia mengingatkan bahwa kondisi serupa pernah terjadi pada 2018, ketika BI terpaksa menaikkan suku bunga secara agresif demi menjaga stabilitas rupiah meski inflasi saat itu relatif rendah.

"Dalam situasi seperti ini, bank sentral tidak hanya sedang mengelola inflasi. Bank sentral sedang mempertahankan policy anchoritu sendiri," ungkap Fakhrul dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).

Fakhrul menilai kenaikan suku bunga tetap dapat dikombinasikan dengan pelonggaran instrumen makroprudensial sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bisa diminimalkan. Dia memperkirakan langkah pengetatan yang lebih tegas dapat mendorong rupiah kembali menguat menuju kisaran Rp16.800 per dolar AS.

Selain itu, dia juga mendorong pemerintah memperkuat komunikasi fiskal dan memperluas alternatif pembiayaan non-dolar AS, termasuk melalui skema pendanaan renminbi dan penerbitan dim sum bond.

Belum Ada Urgensi

Di sisi lain, belum semua ekonom melihat urgensi kenaikan suku bunga dalam RDG Mei ini. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memperkirakan BI masih akan mempertahankan BI Rate di level 4,75%.

Menurut David, fundamental inflasi yang masih terjaga menjadi alasan utama di balik proyeksi penahanan tersebut.

"Sejauh ini target inflasi masih dalam range proyeksi BI [±2,5%], kecuali ada kenaikan harga BBM bersubsidi dan Pertamax," jelas David, Senin (18/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus meningkatkan intervensi di pasar keuangan domestik setelah tekanan global memicu gejolak nilai tukar rupiah dan volatilitas pasar obligasi nasional. Pemerintah pun menilai kepercayaan investor asing mulai pulih.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah mulai aktif masuk ke pasar obligasi untuk menjaga stabilitas yield surat berharga negara (SBN). Langkah tersebut dilakukan setelah volatilitas pasar global mulai memengaruhi arus modal asing dan nilai tukar rupiah.

Purbaya mengungkapkan pemerintah telah melakukan aksi stabilisasi di pasar obligasi sejak pekan lalu. Intervensi dilakukan hampir setiap hari untuk menjaga kepercayaan investor terhadap pasar keuangan domestik.

“Pemerintah terpaksa melakukan inisiatif menjaga stabilitas di pasar obligasi,” katanya dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Mei 2026, Selasa (19/5/2026).

Dia menyebut aliran dana mulai kembali masuk ke pasar obligasi domestik setelah pemerintah melakukan intervensi. Pada perdagangan terbaru, dana asing tercatat masuk ke pasar sekunder dan pasar primer obligasi pemerintah.

“Hari ini pasar sekunder masuk Rp500 miliar, di pasar primer masuk Rp1,68 triliun,” ujar Purbaya.

Menurutnya, stabilisasi pasar obligasi mulai memberikan dampak positif terhadap sentimen investor asing. Arus modal asing yang kembali masuk dinilai menjadi sinyal kepercayaan terhadap stabilitas pasar keuangan Indonesia mulai pulih.

“Tindakan kita menjaga stabilitas bond market itu sudah bisa mengembalikan kepercayaan investor asing terhadap bond kita. Mereka mulai masuk, dolar mulai masuk,” katanya.

Pemerintah juga mencatat minat investor asing terhadap global bond Indonesia mulai meningkat. Purbaya menyebut potensi dana masuk dari penerbitan global bond diperkirakan mencapai US$1,6 miliar hingga US$1,8 miliar.

Masuknya aliran modal tersebut dinilai akan membantu memperkuat pasokan dolar di pasar domestik dan menopang stabilitas rupiah.

“Artinya akan masuk dolar tambahan ke sini. Itu akan memperkuat nilai tukar juga,” ujarnya.

Dia menegaskan pemerintah akan terus memantau pasar keuangan secara intensif untuk menjaga market confidence di tengah tekanan global yang masih berlangsung.

“Kita betul-betul serius menjaga market confidence,” kata Purbaya.

Di tengah langkah stabilisasi tersebut, asumsi dasar ekonomi makro 2026 masih menunjukkan sejumlah indikator bergerak relatif sesuai target pemerintah. Yield SBN 10 tahun berada di kisaran 6,47%, sementara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dinilai tetap terkendali.

Namun, tekanan terhadap rupiah dan volatilitas pasar obligasi diperkirakan masih akan menjadi tantangan utama pemerintah sepanjang tahun ini seiring belum meredanya risiko geopolitik global dan ketidakpastian arah suku bunga global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini tidak dapat disamakan dengan kondisi krisis moneter 1998. Pasalnya, fondasi ekonomi nasional saat ini dinilai masih kuat.

“Kalau rupiah melemah, seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Kondisinya berbeda. Pada 1998, kebijakan ekonomi saat itu bermasalah dan ketidakstabilan sosial-politik terjadi setelah Indonesia mengalami resesi cukup panjang,” kata Purbaya usai acara penyerahan sejumlah pesawat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Purbaya menjelaskan pada pertengahan 1997 Indonesia telah mengalami resesi ekonomi yang kemudian diikuti ketidakstabilan sosial-politik hingga memicu krisis moneter 1998.

Menurut dia, kondisi domestik saat ini berbeda karena pertumbuhan ekonomi nasional masih terjaga sehingga pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk memperbaiki berbagai indikator makroekonomi yang terdampak gejolak pasar global.

Terkait penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menyentuh level 6.628 pada pembukaan perdagangan Senin pagi, Purbaya menilai fluktuasi tersebut lebih dipengaruhi sentimen pasar jangka pendek.

Pemerintah, kata dia, akan tetap fokus menjaga fondasi perekonomian nasional agar target pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah dinamika pasar keuangan global.

Sebagai langkah intervensi pasar, Purbaya mengatakan pemerintah mulai meningkatkan pembelian di pasar obligasi guna menjaga stabilitas pasar surat utang negara dan mengurangi tekanan jual dari investor asing.

Langkah tersebut diambil untuk meminimalkan potensi kerugian modal (capital loss) akibat penurunan harga obligasi.

Ia juga mengimbau pelaku pasar modal dan investor domestik agar tidak panik menghadapi koreksi pasar saham yang terjadi dalam jangka pendek.

“Pemerintah terus memantau kondisi pasar dan menjaga stabilitas ekonomi. Karena itu, investor diharapkan tetap tenang dalam menghadapi dinamika pasar saat ini,” ujar Purbaya.

Berdasarkan data pasar uang pada Senin pagi, nilai tukar rupiah melemah 33 poin atau 0,19 persen menjadi Rp 17.630 per dolar AS. Posisi tersebut turun dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp 17.597 per dolar AS.

KOMPAS.com - Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai intervensi Bank Indonesia (BI) efekif menjaga stabilitas pasar disaat rupiah melemah.

Meski diakui, intervensi BI bersifat defensif supaya pelemahan berlangsung teratur, tak berubah jadi instabilitas sistemik.

"Jadi persoalan rupiah sekarang sebenarnya bukan semata-mata kurang intervensi," katanya dikutip dari Kontan, Jumat (15/5/2026).

Menurut Yusuf, pasar mencermati tiga faktor. Pertama, arah fiskal pemerintah apakah menimbulkan kekhawatiran atau menenangkan investor.

Kedua, konsistensi kebijakan pemerintah, investor butuh kepastian, sangat sensitif terhadap perubahan aturan karena berpengaruh besar pada prospek investasi jangka panjang.

Ketiga, prospek arus modal masuk jangka menengah yang berkaitan erat dengan iklim investasi Indonesia.

"Kalau tekanan rupiah berasal dari faktor struktural seperti kekhawatiran investor terhadap konsistensi kebijakan dan persepsi risiko fiskal, maka intervensi moneter hanya bisa membeli waktu," jelasnya.

Selain itu, menurutnya akar dari tekanan rupiah banyak dari luar domain moneter, sehingga menjaga nilai tukarnya merupakan tugas kolektif.

"Yang terjadi sekarang justru BI menjadi semacam first responder untuk masalah yang akar utamanya ada di luar kebijakan moneter," katanya.

Mitigasi pelemahan rupiah

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah mencegah dampak dari rupiah melemah ke masyarakat luas.

Pelemahan rupiah berdampak pada kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.

"Kalau pelemahan rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat," jelas Misbakhun dikutip dari Kompas.com, Jumat (15/5/2026).

Bank Indonesia (BI) juga diminta proaktif mengantisipasi pelemahan rupiah lebih jauh lagi.

Setelahnya, memperkuat nilai tukar sekaligus menjaga kepercayaan pasar agar modal tak keluar dari Indonesia.

"Yang dijaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel," jelasnya.

Lalu di sisi fiskal, ia menyoroti begitu pentingnya optimalisasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE).

DHE bila berhasil dilaksanakan maka penguatan rupiah lebih cepat dan berdampak pada ketahanan nasional dari gejolak global.

Ditambah adanya relaksasi bagi industri yang masih tergantung bahan baku impor, tujuannya agar kenaikan biaya produksi tak membebani harga jual ke masyarakat.

"Jangan sampai pelemahan rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke harga barang di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan," ujarnya.

Artikel ini pernah tayang di Kontan dengan judul "Penyebab Rupiah Loyo Bukan Kurang Intervensi, Tapi Konsistensi Kebijakan Pemerintah" dan "Rupiah Melemah, Komisi XI DPR Minta Pemerintah Cegah Dampaknya ke Masyarakat"

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut upaya stabilisasi pasar SBN oleh Kementerian Keuangan secara tidak langsung bakal dilakukan dalam beberapa bulan ke depan

Untuk diketahui, Purbaya sebelumnya sempat melontarkan wacana aktivasi bond stabilization fund (BSF) alias mekanisme yang disiapkan otoritas fiskal dalam masa krisis untuk menstabilkan pasar SBN maupun kurs. Namun, belakangan dia memastikan BSF belum diterapkan karena kondisi belum sampai krisis

Purbaya mengatakan saat ini pihaknya sudah mulai melakukan upaya menstabilkan pasar obligasi (bond). Sayangnya, dia tidak memerinci lebih lanjut upaya konkret yang dilakukan kementeriannya

"Kami enggak masuk ke pasar bond [obligasi] langsung. Tetapi kami hanya jaga stabilitas bond market. Asing juga masuk ke sini kayaknya, dan sudah mulai stabil lagi," terangnya kepada wartawan usai menghadiri acara di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Purbaya menjanjikan bakal memonitor langsung kondisi pasar obligasi. Dia hanya menyebut telah menugaskan dua unit di bawah Kemenkeu yakni Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk melaksanakan instruksinya.

Efektivitas 'intervensi' dari Kemenkeu untuk menstabilkan pasar SBN ini juga akan terus dipantau seiring dengan pelaksanaannya dalam beberapa bulan ke depan.

Saat ditanya apakah strategi pemerintah adalah pembelian kembali SBN yang dipegang investor, alias buyback, Purbaya justru hanya berkelakar.

"Pakai doa lah. Ada langkah-langkah, saya sedang perintahkan mereka untuk masuk, untuk mengeluarkan tindakan. Nanti saya lihat hasilnya seperti apa. Ini akan kontinyu ke depan, dan beberapa bulan ke depan kami akan jalan terus seperti ini," tuturnya.

Terkait dengan upaya tersebut, Bank Indonesia (BI) hanya memastikan bahwa otoritas moneter dan fiskal selalu berkoordinasi dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Koordinasi tidak terkecuali terkait dengan stabilisasi nilai tukar rupiah.

"Detailnya tentu nanti ditanyakan [ke Kementerian Keuangan]. Tetapi, dengan wadah KSSK, tentunya sinergi untuk terus memperkuat kondisi ekonomi Indonesia, termasuk untuk membuat rupiah itu stabil dan menguat, itu sudah dibicarakan," kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, kepada wartawan di kompleks parlemen BI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).