Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional yang memuat kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) belum juga terbit hingga menjelang akhir Mei 2026.

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Rustam Effendi mengatakan, atas arahan Sekretariat Negara, aturan terkait zero ODOL digabung ke dalam Perpres Penguatan Logistik Nasional dalam bentuk blueprint.

“Jadi blueprint ini nanti merupakan lampiran dari perpres penguatan logistik yang sekarang sudah ada di meja presiden. Tetapi untuk rencana aksinya sudah dikerjakan,” ujarnya dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia di Hotel Borobudur, Rabu (20/5/2026).

Meski demikian, Rustam tidak memerinci alasan molornya penerbitan beleid tersebut yang sebelumnya ditargetkan terbit pada akhir 2025.

Dia memastikan rencana aksi nasional (RAN) untuk implementasi zero ODOL tetap berjalan dengan target penerapan pada 1 Januari 2027.

Dalam satu bulan terakhir menjelang uji coba pada 1 Juni 2026, pemerintah bersama Korps Lalu Lintas Polri, Kemenko IPK, dan Kementerian Perhubungan melakukan roadshow sosialisasi zero ODOL di sejumlah wilayah.

Salah satu poin dalam RAN tersebut ialah harmonisasi regulasi melalui revisi Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) guna memperkuat penegakan kebijakan zero ODOL.

Menurut Rustam, revisi UU tersebut telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Namun, Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) yang disiapkan sebagai payung regulasi sektor transportasi belum menjadi prioritas tahun ini.

“RUU Sistranas sudah masuk prolegnas 2025–2029 tetapi belum jadi prioritas 2026 ini. Kami akan coba usahakan jika tidak memungkinkan tahun ini mungkin 2027,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai keterlambatan penerbitan Perpres berpotensi mengganggu kesiapan implementasi di lapangan.

Menurutnya, makin lama beleid diterbitkan, makin sempit waktu sosialisasi dan penyesuaian bagi pelaku usaha sebelum kebijakan berlaku penuh pada awal 2027.

“Waktu untuk sosialisasi berkurang, setidaknya harus 12 bulan, kalau terbit Juni saja, artinya waktu tinggal 6 bulan [menuju 1 Januari 2027],” tuturnya kepada Bisnis.

Sebelumnya, Plt. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Kemenko Perekonomian Ekko Harjanto mengatakan rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional telah melalui tahap harmonisasi antar kementerian/lembaga.

“Sudah paraf antar-K/L yang terkait, kemudian sudah dikembalikan ke Sekretariat Negara. Kemungkinan tinggal menunggu tanda tangan Bapak Presiden,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF) x Fuso di JIEXPO Kemayoran, Sabtu (11/4/2026).

Perpres tersebut awalnya ditargetkan terbit pada November 2025, tetapi hingga kini masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) mendorong pemerintah agar Peraturan Presiden (Perpres) tentang penguatan logistik nasional mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha kepelabuhanan, yang dinilai krusial dalam menjaga daya saing ekonomi.

Ketua Umum ABUPI Liana Trisnawati menyatakan, pelabuhan kini tidak lagi sekadar sektor pendukung, melainkan menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global dan perubahan arus perdagangan dunia.

“Dalam kondisi ini, pelabuhan harus menjadi kekuatan utama untuk memastikan kelancaran arus logistik nasional,” ujarnya kepada wartawan dalam Seminar Nasional ABUPI, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,2%–5,6% serta arus peti kemas yang diperkirakan mencapai 13,77 juta TEUs pada tahun ini, peran pelabuhan semakin strategis.

Utamanya untuk mendukung target penurunan biaya logistik menjadi sekitar 12% terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam RPJMN 2025–2029.

Sementara terkait rencana Perpres penguatan logistik nasional yang saat ini masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto, Liana berharap regulasi tersebut dapat disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

“Harapannya pemerintah juga harus mendengarkan apa yang dirasakan oleh pelaku usaha. Kami siap untuk berinvestasi selama dukungan pemerintah itu ada,” kata Liana.

Dia menilai penguatan sektor pelabuhan membutuhkan pendekatan komprehensif, mulai dari aspek regulasi, kelembagaan, hingga operasional di lapangan.

Koordinasi lintas kementerian juga menjadi faktor penting, mengingat sektor kepelabuhanan melibatkan berbagai instansi seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian ATR/BPN.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan digitalisasi, serta penerapan prinsip keberlanjutan juga menjadi komponen utama dalam transformasi pelabuhan.

ABUPI juga menekankan pentingnya integrasi sistem logistik nasional melalui National Logistic Ecosystem (NLE). Optimalisasi sistem single submission dan standardisasi data antar terminal dinilai dapat menekan dwelling time dan meningkatkan efisiensi.

Namun demikian, dia mengakui masih terdapat tantangan berupa perbedaan persepsi antar pelaku, kesenjangan kebutuhan, serta kendala operasional yang beragam di tiap wilayah.

Dalam upaya menurunkan biaya logistik, ABUPI menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan asosiasi pelayaran dan logistik.

“Kami tidak bisa sendiri. Harus ada sinergi dengan pelayaran, forwarder, dan seluruh ekosistem logistik,” katanya.

ABUPI juga mengusulkan agar pemerintah memiliki tim penilai biaya logistik nasional, mengingat selama ini acuan yang digunakan masih berasal dari lembaga internasional seperti World Bank.

Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Presiden (Perpres) Penguatan Logistik Nasional yang saat ini masih berupa rancangan, segera terbit dalam waktu dekat.

Plt. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Kemenko Perekonomian Ekko Harjanto mengungkapkan, saat ini rancangan kebijakan dalam rangka meningkatkan daya saing logistik Indonesia tersebut telah melalui tahap harmonisasi.

“Sudah paraf antarK/L yang terkait, kemudian sudah dikembalikan ke Sekretariat Negara. Kemungkinan tinggal menunggu tanda tangan Bapak Presiden,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF) x Fuso di JIEXPO Kemayoran, Sabtu (11/4/2026).

Oleh karena itu, Ekko belum dapat memastikan tanggal pasti perpres tersebut akan terbit karena bergantung pada Presiden Prabowo Subianto.

Ekko menyampaikan, nantinya saat perpres tersebut resmi berlaku akan menjadi dasar hukum untuk mengembangkan ekosistem logistik nasional. Utamanya menjawab permasalahan logistik di daerah.

“Nanti bisa lebih efisien [biaya logistik] harapannya,” tambahnya.

Saat ini, rancangan perpres terdiri atas tiga strategi. Pertama, penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang logistik. Kedua, penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik. Ketiga,peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.

Sementara isu pokok dalam aturan ini mencakup 10 hal. Mulai dari sarana dan prasarana transportasi, rantai pasok berpendingin (cold chain), logistik halal, produktivitas dan daya saing, hingga penanganan kendaraan lebih dimensi lebih muatan (over dimension over load/ODOL).

Sementara implementasi berupa rencana aksi tidak terpisahkan dalam rancangan ini. Misalnya untuk Zero ODOL, pemerintah telah lebih dahulu menjalankan rencana aksi berupa uji coba sejak akhir Januari lalu, meski perpresnya belum terbit.

Adapun dari tiga strategi tersebut, akan dituangkan dalam 24 program dan 180 output. Dalam paparannya, Ekko menjelaskan bahwa Perpres Penguatan Logistik Nasional ini berangkat dari persentase biaya logistik nasional terhadap produk domestik bruto (PDB) yang masih tinggi.

Per 2022, biaya logistik Indonesia tercatat di angka 14,29% terhadap PDB atau sekitar Rp2.799,2 triliun. Dalam hal ini, semakin kecil persentase, semakin murah biaya logistik dan berdaya saing semakin kuat.

Nantinya pun dalam belied ini pemerintah dapat memberikan insentif (fiskal dan nonfiskal) untuk percepatan program penguatan logistik nasional, yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan perundang-undangan.

Padahal sebelumnya, perpres ini direncanakan terbit pada November 2025 lalu. Namun, kenyataannya molor dan hingga saat ini masih menunggu restu berupa tanda tangan dari Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Presiden atau Perpres mengenai penguatan logistik nasional sudah lebih dari dua bulan tak ada kabar. Pelaku usaha pun telah menantikan aturan ini sejak tahun lalu.

Kabar terakhir, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa draf beleid tersebut sudah masuk tahap finalisasi pada November 2025 lalu.

Namun, menjelang akhir Februari 2026, regulasi yang di dalamnya turut mengatur kendaraan over dimension over load (ODOL), tak kunjung terbit.

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto menyampaikan, pihaknya telah beberapa kali diundang untuk diskusi dalam penyusunan draf. Sayangnya, dirinya pun tidak mengetahui mengapa perpres tersebut tertunda.

“Kalau kami dan asosiasi lain minta disegerakan. Kami perkirakan tadinya Desember tahun lalu [terbit],” ujarnya kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Mahendra berharap dalam beleid tersebut pemerintah menentukan komoditas prioritas, karena peran komoditas dan industri pengolahan sangat amat berdampak pada kinerja logistik Tanah Air.

Kemudian, regulasi yang disusun wajib mendukung cita-cita logistik nasional, yakni menekan biaya logistik mencapai 8% pada 2045. Namun, kondisi lapangan berbanding terbalik, ongkos tol untuk truk maupun kendaraan besar justru menjadi yang tertinggi.

Kondisi tersebut lantas mendorong hadirnya kendaraan obesitas alias ODOL, sebagai cara pelaku usaha menekan biaya. Tak jarang pula perusahaan atau supir truk lebih memilih jalan nasional biasa ketimbang tol.

Sementara itu, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian selaku inisiator perpres penguatan logistik nasional, belum memberikan respons terkait perkembangan finalisasi ini.

Pihak Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang tergabung dalam penyusunan, saat Bisnis hubungi turut menyampaikan belum mengetahui perkembangan lanjutannya.

Sebelumnya, Menko Airlangga menuturkan, pemerintah terus mendorong dan mempersiapkan penetapan rancangan Perpres tersebut.

Penguatan strategi logistik dirancang secara komprehensif dengan tiga fokus utama. Pertama, pengembangan konektivitas infrastruktur. Kedua, digitalisasi dan integrasi layanan. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM serta penyediaan jasa logistik.

Strategi-strategi tersebut nantinya akan dituangkan dalam berbagai program yang melibatkan lintas kementerian. Salah satunya adalah kebijakan pemberantasan kendaraan bermuatan berlebih atau Zero ODOL.

Untuk itu, Airlangga mengundang seluruh pemangku kepentingan agar menjadi bagian dari transformasi besar ini, karena pemerintah tidak berjalan sendiri.

“Pemerintah tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional sebagai wujud komitmen membangun sistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan berdaya saing,” ujarnya dalam sambutan daring pada acara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Convex 2025 di ICE BSD, Rabu (12/11/2025).

Adapun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai melakukan pengawasan dan penegakan hukum (gakkum) kendaraan lebih muatan lebih dimensi atau over dimension over load (ODOL), per hari ini, Selasa (27/1/2026).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan, uji coba Zero ODOL secara terbatas berlaku pada 27 Januari—31 Mei 2026 di ruas jalan tol hingga kawasan industri.

“Kami akan lakukan uji coba terbatas, ada di beberapa titik termasuk di jalan tol yang sudah terpasang WIM [Weigh in Motion],” kata Aan dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (27/1/12026).

Penegakan hukum yang akan diujicobakan ini tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan otomatis menggunakan teknologi.

Mulai dari WIM dan Radio Frequency Identification (RFID) di ruas jalan tol yang terintegrasi dengan data kendaraan yang ada di Kemenhub (BLU-e, SPIONAM, E-manifest).

“Kami masih melakukan penegakan hukum secara konvensional dan penerapan di lapangan kurang efektif. Untuk itu, kami ingin belajar dari Polri bagaimana membangun sistem pengawasan dan penegakan hukum berbasis IT atau ETLE,” lanjut Aan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai rancangan peraturan presiden (Perpres) tentang penguatan logistik nasional belum sepenuhnya mampu memperkuat sektor logistik di Tanah Air.

Ketua Umum ALI Mahendra Rianto mengatakan, tiga poin yang tercantum dan menjadi fokus pemerintah—yakni pengembangan konektivitas infrastruktur, digitalisasi dan integrasi layanan, serta peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan jasa logistik—masih belum cukup menjawab tantangan besar logistik nasional.

Menurutnya, poin utama yang harus tercantum adalah menyatukan visi misi dan cita-cita logistik nasional dan dapat berlanjut pada lintas pemerintahan.

“Jadi kita fokus kepada tujuan atau cita-cita kita dengan menyatukan visi. Itu dulu persyaratannya penguatannya di situ,” tutur Mahendra kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025).

Mahendra menambahkan, sebenarnya pemerintah telah memiliki regulasi berupa Perpres No. 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Namun, aturan ini dinilai belum sempurna dan memang perlu diperkuat.

Selain tiga poin yang sudah tercantum, pemerintah perlu fokus menentukan komoditas prioritas. Peran komoditas dan industri pengolahan pasalnya sangat amat berdampak pada kinerja logistik Tanah Air.

Kemudian, regulasi yang disusun wajib mendukung cita-cita logistik nasional, yakni menekan biaya logistik mencapai 8% pada 2045. Namun, kondisi lapangan berbanding terbalik, ongkos tol untuk truk maupun kendaraan besar justru menjadi yang tertinggi.

Kondisi tersebut lantas mendorong hadirnya kendaraan obesitas alias over dimension over load (ODOL), sebagai cara pelaku usaha menekan biaya. Tak jarang pula perusahaan atau supir truk lebih memilih jalan nasional biasa ketimbang tol.

“Kita disuruh menurunkan biaya logistik, tetapi BUMN infrastruktur jalan tol itu menerapkan tarif untuk logistik paling tinggi, bagaimana ini?” tambahnya.

Mahendra melihat, perlu adanya sentralisasi hilirisasi komoditas, sehingga jaringan logistik dapat tercipta dengan baik.

Mengambil contoh Kawasan Industri Terpadu Batang, sentralisasi tersebut dinilai cukup baik karena memiliki akses jalan tol langsung ke kawasan industri dan hadirnya pelabuhan. Dengan demikian, truk-truk besar tak perlu melalui jalan di perkotaan.

Terakhir, perlu penguatan terhadap finansial sektor logistik, baik darat, laut maupun udara. Mengingat persoalan pembiayaan masih menjadi tantangan.

Meski demikian, Mahendra berpesan bahwa poin-poin yang sudah ada sebaiknya benar-benar menjadi fokus pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat logistik di Indonesia.

Utamanya, persoalan infrastruktur di pelabuhan yang masih mengalami penumpukan dam berakibat pada produktivitas angkutan barang dan membuat biaya menjadi bengkak.

“Jangan sampai macet seperti Tanjung Priok. Padahal sudah ada Patimban. Memindahkan Priok ke Patimban aja enggak kelar-kelar,” keluhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Penguatan Logistik Nasional telah masuk tahap finalisasi.

“Pemerintah tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional sebagai wujud komitmen membangun sistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan berdaya saing,” ujarnya dalam sambutan daring pada acara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Convex 2025 di ICE BSD, Rabu (12/11/2025).

Airlangga menuturkan, pemerintah terus mendorong dan mempersiapkan penetapan rancangan Perpres tersebut. Meskipun belum ada sinyal, kapan waktu pasti regulasi tersebut akan terbit.

Bisnis.com, TANGERANG — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Penguatan Logistik Nasional telah masuk tahap finalisasi.

Airlangga menuturkan, pemerintah terus mendorong dan mempersiapkan penetapan rancangan Perpres tersebut.

“Pemerintah tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional sebagai wujud komitmen membangun sistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan berdaya saing,” ujarnya dalam sambutan daring pada acara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Convex 2025 di ICE BSD, Rabu (12/11/2025).

Menurut Airlangga, penguatan strategi logistik dirancang secara komprehensif dengan tiga fokus utama. Pertama, pengembangan konektivitas infrastruktur. Kedua, digitalisasi dan integrasi layanan. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM serta penyediaan jasa logistik.

Strategi-strategi tersebut nantinya akan dituangkan dalam berbagai program yang melibatkan lintas kementerian. Salah satunya adalah kebijakan pemberantasan kendaraan bermuatan berlebih atau Zero Over Dimension Over Load (Zero ODOL).

Untuk itu, Airlangga mengundang seluruh pemangku kepentingan agar menjadi bagian dari transformasi besar ini, karena pemerintah tidak berjalan sendiri.

“Kami perlu melibatkan sektor swasta dan bekerja sama dengan mitra global, terutama masukan dari para profesional,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan, menyampaikan bahwa pihaknya sudah menantikan regulasi ini terbit.

Menurutnya, pada kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya, kebijakan terkait logistik masih berupa cetak biru, tertuang dalam Perpres No. 26/2012.

“Alhamdulillah, dengan kepemimpinan Pak Airlangga, Perpres Penguatan Logistik Nasional insyaAllah akan segera digulirkan dalam waktu tidak terlalu lama,” ujarnya.

Perlu diketahui, Perpres Penguatan Logistik Nasional, termasuk regulasi Zero ODOL, belum terbit hingga November 2025, mundur dari rencana awal Oktober 2025. Ketentuan terkait Zero ODOL sendiri telah mencapai tahap harmonisasi sejak 1 Oktober 2025.

Mengutip halaman resmi Kemenko Perekonomian, rancangan yang sedang disusun akan memuat rencana aksi kolaboratif bagi kementerian, lembaga, dan instansi terkait. Rencana ini akan menjadi pedoman bersama dalam pencapaian target penguatan logistik nasional periode 2025–2029, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Melalui keterlibatan aktif Akademisi, Bisnis, dan Pemerintah (ABG), diharapkan dapat memberikan kontribusi dan perspektif beragam untuk setiap rencana aksi dalam draft rancangan.

Tujuan utama rancangan Perpres ini adalah menurunkan persentase biaya logistik nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia dalam peta logistik global.

Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan presiden (Perpres) mengenai penguatan logistik nasional, termasuk di dalamnya regulasi Zero Over Dimension Over Load (ODOL), belum kunjung terbit hingga November 2025. Mundur dari rencana awal Oktober 2025.

Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso—Kemenko Perekonomian selaku inisiator perpres tersebut—belum memberikan tanggapannya terkait kapan terbit regulasi tersebut. Pasalnya, Zero ODOL direncanakan berlaku per 1 Januari 2027.

Sebelumnya, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Rustam Effendi menekankan, ketentuan terkait Zero ODOL telah mencapai tahap harmonisasi sejak 1 Oktober 2025.

“Sekarang sudah harmonisasi. Nanti dari Kementerian Hukum akan mengirimkan ke Kemenko Perekonomian untuk proses penandatangan ke Presiden,” tuturnya kepada Bisnis pada pekan lalu.

Pada dasarnya, pemrakarsa Perpres Penguatan Logistik Nasional adalah Kemenko Perekonomian. Sementara Kemenko IPK bertugas untuk membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) penanganan Zero ODOL yang akan masuk dalam perpres tersebut.

Rustam menyebutkan, saat ini pemerintah telah menyusun 9 RAN dengan 45 keluaran atau output. Sebanyak 36 sedang berjalan dan 9 belum berjalan, sehingga membutuhkan koordinasi lebih lanjut. Rencananya, pelaksanaan RAN akan berlangsung sampai dengan 2029.

Pemerintah juga melakukan deregulasi dan sinkronisasi peraturan terkait angkutan barang dalam RAN penanganan kendaraan ODOL.

Evaluasi terhadap beberapa aturan diperlukan untuk dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Zero ODOL. Misalnya, regulasi pajak dan pungutan lainnya terkait kendaraan bermotor di daerah.

Kemudian soal ketentuan tarif angkutan barang, pengaturan MST menimbang perkembangan teknologi terkini mengenai kualitas jalan, pengaturan jumlah berat yang diizinkan (JBI) dan batas dimensi kendaraan angkutan barang (Jumlah Berat Kombinasi Kendaraan yang Diizinkan/JBKI).

Selain itu, aturan yang memerlukan evaluasi termasuk standardisasi kendaraan angkutan multi-axle untuk pendistribusian beban muatan kendaraan terhadap ketahanan jalan. Terakhir, sinkronisasi pengaturan KBI, JBB, MST, dan kelas jalan, serta aturan terkait lainnya yang ditargetkan rampung pada Juni 2026.

Pada tahap awal, kendaraan untuk proyek pemerintah pusat, proyek pemerintah daerah, proyek BUMN dan Kawasan industri yang dikelola BUMN akan wajib Zero ODOL.

Kemudian dilanjutkan dengan penerapan terhadap pihak swasta, pemilik barang di kawasan industri, proyek-proyek swasta. Terakhir, penerapan terhadap hilir, yakni pengusaha angkutan barang, termasuk truk-truk pengangkutan bahan pangan seperti sayuran.

Sebagai contoh, PT Pupuk Indonesia selaku cargo owner telah menerapkan Zero ODOL secara penuh untuk pengangkutan dari pabrik hingga ke Gudang sejak Agustus 2024.

Implementasi dilakukan secara bertahap dari lokasi yang memiliki tingkat permintaan yang rendah (wilayah Indonesia timur, dan perluasan ke barat dan Pulau Jawa). Digitalisasi sistem mulai dari perencanaan, produksi, hingga distribusi ke petani merupakan kunci penting untuk dapat melakukan Zero ODOL.

Sebelumnya, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa aturan itu nantinya mengatur terkait harmonisasi antar-Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam merumuskan kebijakan Zero ODOL. Di mana, payung hukum tersebut dibidik rampung Oktober 2025.

"Jadi dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan kita harapkan targetnya selesai di Oktober 2025," jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Senin (6/10/2025).