Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto ingin memanfaatkan secara maksimal potensi para akademisi, khususnya guru besar di perguruan tinggi, untuk mendukung percepatan berbagai program strategis pemerintah.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan Presiden memandang perguruan tinggi sebagai tempat berkumpulnya sumber daya manusia terbaik yang dimiliki bangsa.

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo punya keinginan yang kuat untuk memanfaatkan sebanyak-banyaknya orang-orang pintar di Indonesia, terutama guru besar-guru besar yang ada di perguruan tinggi," ujar Brian usai mendampingi Presiden dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Brian, Presiden menilai perguruan tinggi merupakan tempat berkumpulnya insan-insan dengan kapasitas intelektual terbaik di Indonesia.

"Bapak Presiden menyampaikan inilah the brightest people di Indonesia. Tempat berkumpulnya orang-orang terpintar di Indonesia adalah di perguruan tinggi," katanya.

Oleh karena itu, Presiden Ke-8 RI itu mendukung pembentukan kelompok-kelompok kerja yang melibatkan akademisi sebagai tindak lanjut dari Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026.

Kelompok kerja tersebut diharapkan dapat menjembatani hasil riset dan inovasi kampus agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh industri maupun kementerian dan lembaga pemerintah.

"Bapak Presiden mendukung munculnya kelompok-kelompok kerja sebagai tindak lanjut sarasehan agar berbagai hasil penelitian dapat digunakan di industri, di kementerian, maupun untuk mempercepat hal-hal yang ditargetkan oleh Bapak Presiden," ujar Brian.

Selain itu, Brian mengatakan Presiden juga kembali menegaskan pentingnya menjaga kebebasan akademik di lingkungan perguruan tinggi. Menurut Presiden, perbedaan pandangan di kalangan akademisi merupakan hal yang wajar dan justru menjadi bagian penting dari kehidupan kampus.

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa perguruan tinggi adalah tempat academic freedom. Gagasan-gagasan silakan dikaji bersama-sama, didiskusikan bersama-sama di perguruan tinggi," katanya.

Kendati demikian, Presiden berharap berbagai kajian dan diskusi akademik tersebut dapat diarahkan untuk menghasilkan solusi atas berbagai persoalan bangsa serta mempercepat kemajuan dan kemandirian Indonesia.

"Harapannya adalah kajian-kajian tersebut tentunya dalam rangka mencari solusi dan mempercepat kemajuan dan kemandirian bangsa Indonesia," ujar Brian.

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengingatkan bahwa seluruh elemen bangsa berada dalam satu tujuan yang sama untuk memajukan Indonesia.

"Tadi Bapak Presiden juga menyatakan bahwa kita sebagai satu bangsa tentunya berada dalam satu nahkoda kapal besar, kapal bangsa kita," kata Brian.

Banjarmasin (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI mendorong pelaku usaha memanfaatkan inovasi SAPA UMKM untuk mengakses program strategis pemerintah mulai dari pelatihan, sertifikasi produk, pembiayaan, investasi hingga perluasan pasar.

“SAPA UMKM merupakan platform layanan informasi yang disediakan Kementerian UMKM untuk memudahkan pelaku usaha memperoleh informasi program pengembangan usaha yang dijalankan pemerintah,” kata Asisten Deputi Kemitraan Rantai Pasok dan Pemasaran Usaha Kecil Kementerian UMKM RI Yogia Prihartiny pada kegiatan Program Kota Masa Depan UMKM yang digelar Grab dan OVO di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis.

Melalui platform tersebut, ia menyampaikan bahwa pelaku UMKM dapat mengakses program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kewirausahaan melalui pelatihan, pendampingan usaha, literasi digital, serta peningkatan kompetensi manajerial guna memperkuat daya saing usaha.

“Pelaku usaha juga dapat memperoleh akses terhadap layanan sertifikasi dan standardisasi produk yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus memperkuat daya saing UMKM di pasar domestik maupun internasional,” ujarnya.

SAPA UMKM juga menyediakan akses informasi terkait pembiayaan dan investasi yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperkuat permodalan, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pengembangan usaha.

Menurut dia, penguatan kemitraan dan rantai pasok menjadi salah satu aspek penting yang perlu dimanfaatkan pelaku UMKM karena dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pihak dalam ekosistem usaha.

Selain itu, platform tersebut juga mendukung perluasan akses pasar bagi UMKM, baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar global, sehingga produk lokal memiliki peluang lebih besar menjangkau konsumen yang lebih luas.

Dalam mendukung pengembangan UMKM, Kementerian UMKM terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, organisasi non-pemerintah, akademisi, sektor swasta, marketplace, perusahaan teknologi finansial, media, hingga masyarakat.

“Kami berharap pelaku usaha dapat memanfaatkan SAPA UMKM secara optimal sebagai pintu masuk untuk mengakses berbagai program strategis pemerintah sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat daya saing, memperluas pasar, dan meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional,” ujar Yogia.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berkomitmen mempercepat berbagai program strategis di sektor riil guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah memandang penguatan sektor riil perlu menjadi fokus utama agar pertumbuhan ekonomi dapat terjaga dan semakin kuat ke depan.

Menurutnya, meskipun fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih relatif solid, pemerintah tetap perlu mempercepat implementasi sejumlah program yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

"Pemerintah harus terus mendorong program-program yang dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi riil untuk bisa dipercepat," ujarnya usai menghadiri rapat koordinasi ekonomi bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bank Indonesia (BI), dan otoritas fiskal, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Prasetyo menjelaskan percepatan tersebut akan difokuskan pada sejumlah sektor prioritas.

"Terutama program-program di bidang pangan, energi, program-program di bidang perikanan, termasuk industrialisasi dan hilirisasi," katanya.

Sementara itu, Prasetyo mengatakan hasil pemantauan terhadap sejumlah indikator ekonomi menunjukkan kondisi fundamental Indonesia masih cukup kuat. Dia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, otoritas moneter, dan otoritas fiskal agar setiap kebijakan yang diambil dapat saling mendukung.

Prasetyo berpendapat, sinergi antarlembaga seperti yang difasilitasi DPR hari ini, menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang masih berlangsung.

"Saya kira ini sebuah gambaran sinyal yang memang kita harapkan, terjadinya koordinasi yang erat dan intens di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi, di dalam rangka menjaga baik moneter maupun fiskal kita terus berada di posisi yang kita harapkan," sebutnya.

Adapun rapat koordinasi antarlembaga pagi ini dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Selain Prasetyo, hadir pula Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal.

Dia berharap, ke depan semoga semua pihak baik pemerintah, DPR, maupun otoritas fiskal tetap optimis menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

“Dalam rangka bersama-sama menjaga ekonomi tetap kuat, tetap tumbuh, dan berkenaan dengan masalah nilai tukar supaya bisa segera kembali seperti yang kita harapkan,” pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengklaim tingkat inklusi keuangan syariah di daerah ini pada 2025 mencapai 92,14% dan hal ini dapat dilihat dari kinerja sejumlah program serta kinerja perbankan daerah unit syariah.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pemerintah daerah akan terus memperkuat integrasi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai regulasi dan program strategis daerah, di antaranya Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang RKPD serta penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (RAD-PKS).

“Untuk penguatan ekonomi syariah ini memang menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah sekaligus penguatan identitas ABS-SBK di Sumatra Barat,” katanya saat rapat bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Istana Gubernur, Padang, Senin (11/5/2026).

Dia menjelaskan dalam menjalankan keuangan syariah ini, sepanjang 2025 Pemprov Sumbar terus mendorong pengembangan ekosistem halal dan ekonomi syariah melalui berbagai inovasi.

Salah satunya dengan penetapan kawasan Halal Lifestyle di kawasan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang menjadi pusat pembelajaran ekonomi syariah dan pembinaan generasi muda.

“Berbagai program keagamaan dan pembinaan karakter juga rutin digelar di kawasan tersebut, seperti Subuh Mubarok, i'tikaf, tajir dan qurban, ceramah mingguan, hingga program KLIK MEMO atau Klinik Konsultasi Motivasi Muda Berkarakter,” ujarnya.

Lalu pada sektor pariwisata, Mahyeldi menyampaikan Pemprov Sumbar terus menunjukkan perkembangan positif sebagai destinasi wisata halal nasional. Di mana saat ini Sumbar memiliki 566 desa wisata dan masuk dalam tiga besar destinasi wisata halal terbaik di Indonesia.

“Jadi dengan adanya peningkatan penguatan wisata halal dan budaya di Sumatra Barat, akan dapat memberikan dampak kepada peningkatan kunjungan wisatawan daerah,” tegasnya.

Oleh karena itu, melihat pada tingkat inklusi keuangan syariah Sumbar pada 2025 mencapai 92,14%, dan hal ini dapat dilihat pada kinerja Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari juga mengalami pertumbuhan signifikan, baik dari sisi pembiayaan maupun Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan dukungan lima kantor cabang dan 123 layanan syariah lainnya.

Mahyeldi juga mengungkapkan Pemprov Sumbar tengah mempersiapkan penerbitan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah. “Penerbitan sukuk ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah,” sebut dia.

Kemudian dia menyatakan komitmen bahwa Pemprov Sumbar terus memperkuat literasi ekonomi syariah melalui berbagai forum internasional, seperti Seminar Wakaf Internasional dan World Islamic Entrepreneur Summit (WIES), serta pengembangan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), Zona KHAS, dan digitalisasi transaksi berbasis QRIS Syariah di masjid maupun UMKM.

“Kami ingin menjadikan Sumatra Barat sebagai pusat industri halal terkemuka di wilayah Sumatra dan Indonesia bagian barat,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai bentuk dukungan PT TASPEN (Persero) terhadap program Rumah Layak Huni Pemerintah Indonesia, perusahaan menggelar pertemuan strategis untuk membahas dan merumuskan teknis pelaksanaan program bagi pekerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan.

Pembahasan mencakup skema pembiayaan, kolaborasi kelembagaan, serta model implementasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan peserta melalui akses hunian yang layak dan terjangkau.

Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Maruarar Sirait, Direktur Utama TASPEN Rony Hanityo Aprianto, Komisaris Utama TASPEN Fary Djemy Franscis, serta Direktur Utama Bank Mandiri Taspen Panji Irawan di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (21/4).

Komisaris Utama TASPEN, Fary Djemy Franscis, menyampaikan bahwa “Program penyediaan rumah layak huni ini merupakan bagian dari inovasi yang diinisiasi perusahaan untuk memperluas manfaat perlindungan bagi peserta.

ASN dan pensiunan tidak hanya membutuhkan jaminan pensiun, tetapi juga dukungan kesejahteraan yang lebih luas, termasuk akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.”

Inisiatif ini juga telah menegaskan komitmen TASPEN dalam menghadirkan inovasi yang relevan bagi kebutuhan peserta, serta berupaya dalam memberikan dampak nyata bagi peserta. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan peserta, dalam hal ini, pekerja ASN dan pensiunan.

“Pertemuan perdana ini juga menjadi awal yang baik dalam mengembangkan skema perumahan peserta TASPEN yang diharapkan dapat menjadi salah satu program strategis TASPEN ke depan,” tambah Fary Djemy Franscis.

Inisiatif ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mendorong peran aktif BUMN untuk menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

TASPEN terus berkomitmen untuk memperkuat perannya sebagai institusi yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan dalam mengelola dana peserta, serta menjadi center of excellence dalam pengelolaan jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara, termasuk melalui pengembangan ekosistem perlindungan dan kesejahteraan yang lebih komprehensif seperti penyediaan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan Presiden Prabowo Subianto akan memimpin rapat kerja (raker) pemerintah yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Teddy menyebut rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB dan akan melibatkan jajaran luas pemerintahan.

“Ada nanti jam 14.00 di Istana,” ujarnya.

Teddy mengamini bahwa rapat kerja ini akan diikuti oleh seluruh menteri Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I di kementerian/lembaga, serta direktur utama BUMN. Format ini menunjukkan pemerintah ingin memastikan sinkronisasi kebijakan lintas sektor hingga level operasional.

Dengan melibatkan para pengambil keputusan utama di kementerian dan BUMN, raker tersebut diperkirakan akan membahas percepatan program strategis pemerintah.

“Seluruh Kabinet Merah Putih beserta seluruh Dirjen/Deputi eselon I serta Dirut BUMN,” pungkas Teddy.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga memanggil sejumlah pejabat tinggi dan pimpinan lembaga ke Istana Kepresidenan pada Selasa (7/4/2026). Beberapa tokoh yang terlihat hadir di antaranya Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

Pertemuan tersebut disebut membahas berbagai isu strategis, termasuk perkembangan kondisi perekonomian nasional serta koordinasi program pemerintah yang melibatkan kementerian dan badan usaha milik negara.

Di sisi lain, belakangan juga muncul spekulasi mengenai kemungkinan perombakan kabinet di lingkungan pemerintahan. Menanggapi isu tersebut, Teddy meminta publik menunggu perkembangan selanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko membeberkan bahwa BP Taskin akan merangkai program-program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG) hingga Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) menjadi satu ekosistem.

Hal itu disampaikan Budiman setelah rapat dengan Presiden RI Prabowo Subianto ke Istana Negara pada Kamis (12/2/2026).

"Kami menyampaikan kepada Pak Prabowo Subianto supaya dari BP Taskin merangkaikan program-program strategis beliau, dari makan bergizi gratis, kampung nelayan, program perumahan, kemudian program yang lain-lain itu supaya bisa berbicara satu sama lain sebagai satu ekosistem," ujar Budiman di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (12/2/2026).

Ekosistem dari program-program strategis seperti MBG hingga kampung nelayan itu kemudian akan menjadi sebuah cara untuk mengentaskan kemiskinan.

"Arahan Bapak Presiden bahwa pengentasan kemiskinan tidak mungkin terjadi, atau orang yang sudah terentaskan itu bisa saja jatuh miskin kembali kalau kelembagaan seperti koperasi dan kampung nelayan tidak diperkuat," ujar Budiman.

BP Taskin juga mendorong agar kampung nelayan hingga koperasi untuk bisa kuat secara finansial. Kemudian, aktivitas produktif bisa didorong.

"Kemudian masyarakat, anggota-anggota bisa merasakan hasilnya," ujar Budiman.

Sebelumnya, Budiman juga menjelaskan bahwa program-program prioritas pemerintah akan memiliki efek bola salju untuk meredam banyak potensi masalah sosial.

Kendati demikian, Budiman juga menyoroti minimnya aktivitas ekonomi yang berbasis kewirausahaan. Selain itu, adanya deindustrialisasi membuat bidang usaha yang mengeksploitasi alam lebih menguntungkan dibandingkan manufaktur.

"Memanfaatkan alam tanpa memberikan nilai tambah akan membuat ekonomi hanya dinikmati segelintir orang. Permasalahan ekonomi di Indonesia adalah ekonomi yang bukan berdasarkan entrepreneurship,” tambahnya.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai menerapkan kebiasaan baru dengan menggarap proyek-proyek strategis sejak awal Tahun Anggaran 2026 melalui percepatan proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika di Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin, mengatakan percepatan pengadaan sejak awal tahun merupakan langkah strategis untuk memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif dan terukur.

“Percepatan proses lelang sejak awal tahun anggaran kami lakukan agar pelaksanaan pembangunan tidak menumpuk di akhir tahun, sehingga kualitas pekerjaan lebih terjaga dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat lebih cepat,” kata Ajat.

Berdasarkan data pada layanan pengadaan secara elektronik Pemkab Bogor, hingga awal Februari 2026 tercatat sedikitnya tujuh paket pekerjaan telah dilelang, bahkan sebagian di antaranya telah menyelesaikan tahapan pengadaan dan memasuki fase pelaksanaan.

Salah satu program strategis yang telah rampung proses lelang adalah penataan dan integrasi Lapangan Tegar Beriman, Taman Masjid Baitul Faidzin, serta taman areal Kantor Bupati Bogor dengan nilai kontrak sebesar Rp10,78 miliar yang kini mulai dikerjakan.

Selain percepatan lelang, Pemkab Bogor juga telah menetapkan 10 pekerjaan strategis Tahun Anggaran 2026 melalui keputusan bupati sebagai pedoman perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan yang berdampak luas bagi masyarakat.

Sepuluh program strategis Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026 tersebut meliputi pembangunan Jembatan Situ Nanggereng pada ruas Jalan Bojonggede–Kemang, Kecamatan Tajur Halang, dengan nilai anggaran Rp60 miliar, pembangunan Gedung Creative Hub senilai Rp29,47 miliar, serta pembangunan Gedung PMI Kabupaten Bogor dengan alokasi anggaran Rp24,36 miliar.

Selain itu, pemerintah daerah juga menetapkan relokasi Puskesmas Ciderum di Kecamatan Caringin dengan anggaran Rp15 miliar dan pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Gunung Sindur senilai Rp12,59 miliar sebagai bagian dari penguatan layanan dasar masyarakat.

Program strategis lainnya mencakup pembangunan lapangan tembak dengan nilai anggaran Rp12 miliar, penataan Lapangan Tegar Beriman yang terintegrasi dengan Taman Areal Kantor Bupati dan Taman Masjid Baitul Faidzin dengan pagu anggaran Rp11,16 miliar, lanjutan pembangunan Pasar Hewan Jonggol senilai Rp4,93 miliar, pembangunan Pasar Benih Ikan Ciseeng tahap III sebesar Rp2,98 miliar, serta pembangunan Klinik Pratama BNN Kabupaten Bogor dengan anggaran Rp1,69 miliar.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Jajaran pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) datang ke Istana Negara pada hari ini, Rabu (4/2/2026) untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan jajaran pengurus PKB yang datang mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga ketua-ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia. Cak Imin menjelaskan bahwa kedatangan PKB ke Istana adalah untuk audiensi dengan Presiden Prabowo dan memperkenalkan seluruh jajaran pengurus lengkap sampai ke bawah.

PKB juga telah menjalankan Akademi Politik Kebangsaan, di mana calon-calon pengurus utama harus lulus.

"Kami juga melaporkan, kami telah melaksanakan rapat koordinasi dan menyampaikan berbagai ide, gagasan, usulan dalam rangka menyukseskan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo," kata Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (3/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa PKB mendukung penuh semua keputusan kebijakan dan program-program pemerintahan Prabowo yang sangat dinikmati rakyat secara langsung.

"Bahkan kita siap menyukseskan upaya lanjutan dari seluruh program strategis itu. Misalnya membangun ekosistem program makan bergizi gratis [MBG], melibatkan seluruh stakeholders dalam supaya supply and demand dari kebutuhan MBG berjalan dengan lebih produktif lagi," ujar Cak Imin.

Cak Imin yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menjelaskan bahwa PKB pun siap untuk mendukung pemerintah melangkah lebih jauh lagi hingga dua periode.

"Kita pokoknya intinya puas dengan pemerintahan Pak Prabowo dan kompak minimal dua periode-lah," kata Cak Imin.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Pertemuan tersebut berlangsung setelah Seskab Teddy berdiskusi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Keterangan tersebut disampaikan Seskab Teddy melalui unggahan di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Kamis (29/1/2026).

Dalam pertemuan itu, Seskab Teddy dan Wagub Emil membahas sejumlah rencana pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya. Selain itu, turut dibahas perkembangan berbagai program strategis Presiden Prabowo Subianto yang tengah dijalankan di Jawa Timur.

“Dalam pertemuan ini dibahas rencana pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, serta kemajuan program-program strategis Presiden,” ujar Teddy.

Program strategis yang menjadi perhatian antara lain Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Swasembada Pangan, serta Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah menilai keberhasilan program-program tersebut di Jawa Timur akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional.

Teddy menekankan, dengan jumlah penduduk sekitar 41 juta jiwa atau terbesar kedua di Indonesia, Jawa Timur memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

“Modernisasi dan kemajuan infrastruktur di Jawa Timur memegang peran penting dalam mempercepat perputaran rantai ekonomi, tidak hanya bagi daerah, tetapi juga secara nasional,” kata Teddy.

Menurut Teddy, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan berbagai program prioritas tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara cepat dan merata oleh seluruh masyarakat Jawa Timur.

“Bapak Presiden memberikan perhatian khusus agar program-program ini berjalan efektif dan memberikan dampak nyata serta merata bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah celah korupsi dalam pelaksanaan program prioritas nasional pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Penemuan celah korupsi merupakan hasil monitoring dan pencegahan KPK yang sepanjang 2025 telah menyelesaikan 20 kajian strategis, policy brief, dan corruption risk assessment (CRA).

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan kajian tersebut mencakup identifikasi potensi korupsi pada sejumlah program strategis, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), tata kelola dokter spesialis, pengelolaan belanja hibah daerah, penyelenggaraan pemilu, pinjaman luar negeri, Penangkapan Ikan Terukur (PIT), serta budi daya Benih Bening Lobster (BBL).

Selain itu, KPK juga mengkaji Program Rumah Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta sejumlah kebijakan lain yang dinilai memiliki kerentanan korupsi pada aspek desain kebijakan, regulasi, dan tata kelola program.

"Dari kajian-kajian tersebut, KPK menemukan berbagai kerentanan sistemik yang berpotensi membuka ruang korupsi dan telah menyampaikan rekomendasi perbaikan yang wajib ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan," kata Tanak dalam konferensi pers laporan kinerja KPK akhir tahun 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Program MBG, khususnya terkait mekanisme pengadaan melalui skema Bantuan Pemerintah (Banper). Skema tersebut dinilai berpotensi memperpanjang rantai pelaksanaan program, meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas.

Tanak mengimbau para pemangku kepentingan untuk melakukan penguatan regulasi, penataan mekanisme pengadaan, serta meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

"Selain itu, dalam kajian Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan kajian kebijakan budidaya Benih Bening Lobster (BBL), KPK mengidentifikasi sejumlah kelemahan tata kelola dan regulasi," jelasnya.

Tanak menambahkan, sebagian rekomendasi hasil kajian tersebut telah ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait dalam bentuk rencana aksi.

Senada dengan itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa hasil kajian dari kedeputian pencegahan dan monitoring menunjukkan mekanisme pengadaan bantuan pemerintah masih memiliki proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak.

Ke depan, hasil kajian tersebut akan disampaikan melalui kanal jaga.id pada akhir 2025 agar dapat dipantau oleh publik.

"Selain dilakukan secara informasi, secara aplikasi, itu juga dikoordinasikan dengan pihak kementerian lembaga yang membidangi apa yang menjadi bahan kajian," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus mengawal dan mendampingi pelaksanaan program-program unggulan pangan hingga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Permintaan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan yang biasa disapa Zulhas itu bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa, mengingat besarnya anggaran yang dikelola dalam program-program strategis seperti swasembada pangan, makan bergizi gratis (MBG), hingga pengelolaan sampah jadi energi.

"Karena Kemenko Pangan membidangi program-program unggulan. Kami minta dikawal, dibantu oleh KPK agar apa yang kita program ini, bisa berjalan dengan baik," kata Zulhas.

Kemenko pangan juga menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas.

Ia mengatakan program MBG memiliki anggaran sekitar Rp350 triliun dengan target 80,9 juta penerima manfaat. Selain itu, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diperkirakan akan memakan anggaran sebesar Rp240 triliun.

Dari dua program tersebut, nilai anggaran yang dinaungi oleh Kemenko Pangan sudah hampir menyentuh Rp600 triliun.

Oleh karena itu, Zulhas meminta kepada KPK, BPK, dan juga BPKP untuk mengawal agar tidak terjadi kebocoran dana.

"Kita tidak ingin ada risiko apapun sehingga program ini diharapkan bisa berjalan dengan baik," ujar Zulhas.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menyampaikan bahwa Indeks Integritas Nasional (IIN) Kemenko Pangan berada di atas rata-rata nasional.

Berdasarkan Survei Penilaian Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), skor Kemenko Pangan mencapai 7,8 poin.

"Di Kemenko Pangan ini mencatat nilai di atas rata-rata nasional 7,8 poin. Lebih tinggi daripada Indeks Integritas Nasional yang masih berada di kategori rentan. Ini adalah sinyal yang patut diapresiasi karena Kemenko Pangan ini baru ya," kata Agus.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025