Bisnis.com, GARUT- Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan percepatan modernisasi sektor pertanian melalui skema irigasi perpompaan, penguatan logistik hasil panen, dan penjajakan dana hibah internasional.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin mengatakan, ada sejumlah hal yang hingga saat ini masih terjadi. Beberapa di antaranya, ketersediaan air sepanjang musim, biaya energi untuk pengairan, serta hambatan distribusi hasil panen dari sentra produksi ke pasar.

Menurut Syakur, Garut memiliki potensi agraris besar, tetapi produktivitas petani kerap tertekan oleh kendala teknis yang berulang.

"Kami butuh solusi yang langsung menyentuh masalah dasar petani. Dari Kementerian Pertanian sudah menawarkan skema irigasi perpompaan, dukungan transportasi pertanian, sinergi kelistrikan, dan langkah lain yang bisa segera ditindaklanjuti,” kata Syakur, Senin (18/5/2026).

Syakur mengatakan, skema irigasi perpompaan menjadi prioritas karena dinilai lebih adaptif terhadap variasi topografi dan musim. Sistem ini memungkinkan air dinaikkan dari sumber terdekat menggunakan pompa bertenaga listrik, sehingga petani tidak sepenuhnya bergantung pada aliran gravitasi.

Untuk itu, kata Syakur, Kementan akan menjajaki kolaborasi dengan Perusahaan Listrik Negara dan Kementerian Pekerjaan Umum guna memastikan pasokan energi dan desain jaringan air yang terintegrasi.

"Kami tidak ingin intervensi berdiri sendiri. Irigasi butuh listrik yang andal dan perencanaan jaringan air yang presisi. Karena itu, kolaborasi dengan PLN dan Kementerian PU menjadi kunci,” katanya.

Selain air, persoalan logistik hasil panen juga masuk daftar prioritas. Biaya angkut yang tinggi dan keterbatasan akses jalan dari lahan ke titik kumpul sering menggerus margin petani.

Menurutnya, dukungan transportasi pertanian akan diarahkan pada perbaikan akses distribusi, termasuk penataan jalur angkut dari sentra produksi.

"Efisiensi logistik akan langsung terasa pada pendapatan petani karena susut dan biaya angkut bisa ditekan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjut Syakur, Kementan juga membuka peluang pendanaan non-konvensional melalui hibah internasional yang relevan dengan penguatan pertanian daerah. Skema ini diharapkan memperluas ruang fiskal tanpa membebani APBD.

Syakur menambahkan, Pemkab siap menyiapkan data teknis sebagai dasar penentuan lokasi prioritas, termasuk peta lahan, kebutuhan air, dan sentra produksi.

“Kami akan siapkan data rinci agar program tidak berhenti di konsep. Targetnya, intervensi tepat sasaran,” ujarnya.

Meski belum merinci angka anggaran, luas lahan terdampak, atau jadwal implementasi, kedua pihak menekankan tahapan berikutnya adalah pemetaan teknis dan sinkronisasi perencanaan.

Pemkab Garut akan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk menginventarisasi kebutuhan riil di lapangan, sementara Kementan mengoordinasikan dukungan lintas sektor di tingkat pusat.

"Secara ekonomi, modernisasi irigasi dan perbaikan logistik diyakini dapat meningkatkan intensitas tanam, menekan risiko gagal panen saat kemarau, dan memperbaiki efisiensi rantai pasok. Prinsipnya, solusi harus terasa oleh petani. Kalau air terjamin dan distribusi lancar, produktivitas akan mengikuti,” kata Syakur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) memastikan untuk menjaga produksi padi tetap optimal melalui langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung April hingga Oktober 2026.

"Upaya ini difokuskan pada penguatan ketersediaan air dan dukungan benih guna menjaga produksi padi tetap optimal serta memastikan pasokan pangan tetap aman," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (29/3/2026).

Disebutkan, Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan luas baku lahan sawah sekitar 900.772 hektare memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas produksi padi nasional. Diketahui, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi musim kemarau tahun ini berpotensi lebih panjang dan kering, terutama di wilayah Indonesia bagian barat dan selatan.

Menghadapi kondisi tersebut, Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait telah menyiapkan berbagai langkah strategis, antara lain penguatan jaringan irigasi pertanian, optimalisasi irigasi perpompaan, bantuan pompa air, serta optimasi lahan nonrawa.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan benih padi sebagai bagian dari upaya menjaga produktivitas di tengah tekanan iklim.

Amran menegaskan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif secara menyeluruh untuk menghadapi musim kemarau, khususnya melalui penguatan irigasi dan pompanisasi guna menjaga ketersediaan air bagi pertanian.

“Air adalah faktor kunci. Karena itu, penguatan irigasi, pompanisasi, dan dukungan benih harus berjalan bersamaan agar petani tetap bisa berproduksi secara optimal,” ujarnya.

Melalui langkah terkoordinasi, dia berharap ketersediaan air untuk pertanian tetap terjaga sehingga produksi dan produktivitas padi di Provinsi Jawa Barat dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, meskipun menghadapi tantangan perubahan iklim.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut program revitalisasi irigasi menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional, terutama untuk mendorong peningkatan luas panen tanpa harus menambah lahan sawah.

“Jadi yang mengerjakan revitalisasi-revitalisasi irigasi adalah Kementerian PU, di sana ada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Nah, koordinasi dengan Kementerian Pertanian, usernya kan Pertanian, karena di ujungnya kan air ini harus sampai ke tanaman,” ujar Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (18/3/2026).

Dia menjelaskan, koordinasi antara kementerian menjadi kunci pelaksanaan program revitalisasi infrastruktur pertanian termasuk pelaporan dari tingkat bawah hingga sinkronisasi data.

“Nah, Direktur Irigasi berkoordinasi dengan seluruh Gapoktan, seluruh dinas, dan seluruh luas baku sawah kita yang terdampak irigasi kan, irigasi yang rusak, itu kemudian dilaporkan ke Kementan, kemudian disinkronisasi dengan Kementerian PU, kemudian dikerjakan. Nah, kira-kira gitulah,” lanjutnya.

Menurutnya, pelaksanaan Inpres irigasi tidak memiliki kendala besar, selain pada aspek validitas dan kecepatan data dari lapangan. “Mungkin kalau ditanya kendalanya apa, saya kira mungkin kendalanya tinggal bagaimana cepatnya dan validnya data dari bawah. Jadi lebih baik numpuk dobel lapor daripada tidak ada yang lapor,” katanya.

Sudaryono juga menyoroti pentingnya ketersediaan air dalam mendukung produktivitas pertanian. Saat ini, lahan sawah yang memiliki irigasi (irrigated) baru sekitar 24% dari total luas baku sawah nasional. Pemerintah menargetkan angka tersebut dapat meningkat menjadi 50% dalam waktu dekat.

“Air ini menjadi penting. Kalau pupuk itu bisa diproduksi di pabrik, benih bisa diciptakan karena kebutuhannya kecil, yang tidak bisa orang ciptakan itu adalah air,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa peningkatan produksi tidak selalu bergantung pada perluasan lahan, melainkan pada intensitas tanam.

“Sehingga yang dimaksud tadi lahan baku sawahnya mungkin nggak nambah tapi nanamnya lebih banyak karena ketersediaan airnya itu,” katanya.

Sebagai ilustrasi, Sudaryono menyebut luas baku sawah nasional sekitar 7 juta hektare, namun luas panen bisa mencapai 10 juta hingga 11 juta hektare karena adanya lahan yang ditanami lebih dari satu kali dalam setahun.

“Jadi bisa lihat lahannya 7 juta, panennya itu 10 juta, karena ada lahan-lahan yang panennya lebih dari satu kali,” jelasnya.

Kementerian PU Targetkan Perluasan Irigasi 750.000 Hektare

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Wida Nurfaida menambahkan bahwa pemerintah telah merealisasikan pembangunan dan revitalisasi irigasi seluas 653.158 hektare pada tahun sebelumnya, dengan anggaran sekitar Rp10,1 triliun hingga Rp10,15 triliun dari total alokasi Rp12 triliun.

Dengan sinergi antar kementerian dan percepatan pembangunan irigasi, pemerintah optimistis produktivitas pertanian nasional akan terus meningkat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dalam jangka panjang.

“Untuk target next-nya di 2026 targetnya memang sesuai yang disampaikan dari Kementerian Pertanian ada 750.000 hektare ya. 752.000 hektare memang saat ini belum ada alokasinya namun teman-teman di Sumber Daya Air sudah menyiapkan kesiapan, koordinasi dengan Kementerian Pertanian,” ujar Wida.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau terus berupaya menjaga ketersediaan air dan bagi petani di Kecamatan Bungaraya dan Sabak Auh, meskipun saluran irigasi di wilayah tersebut bukan merupakan kewenangan Pemkab Siak.

Bupati Siak, Afni Zulkifli menegaskan persoalan air tetap menjadi perhatian utama karena berdampak langsung terhadap produktivitas padi.

Bupati Afni menjelaskan bahwa saluran irigasi di Bungaraya terbagi dalam beberapa kewenangan, yakni Pemerintah Provinsi Riau untuk Paket A serta Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra III untuk Paket B, C, dan D.

Meski demikian, ia menegaskan Pemkab Siak tidak tinggal diam dan tetap mencari solusi agar persawahan tetap basah dan tidak bergantung pada tadah hujan.

“Kami terus berkoordinasi dengan BWS Sumatera III untuk mencari jalan keluar atas kekurangan air yang sering dikeluhkan petani. Fokus kami adalah memastikan sawah tetap mendapatkan suplai air agar produksi padi meningkat,” ujarnya Selasa (2/12/2025).

Pada pertemuan bersama Kepala BWS Sumatera III, disepakati dua langkah strategis. Untuk jangka pendek, pemerintah pusat menawarkan bantuan pembangunan sumur artesis.

Sementara untuk jangka panjang, direncanakan pembangunan long storage yang dapat menjadi sumber air tambahan bagi areal persawahan.

Bupati Afni juga menyampaikan bahwa tahun ini Kabupaten Siak menerima bantuan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) terbanyak di Riau, yaitu sebanyak 23 titik yang tersebar di Sabak Auh, Pusako, dan Sungai Apit. Pembangunan fasilitas tersebut telah dimulai sejak Oktober dan masih berlangsung hingga kini.

Selain itu, tahun depan Pemkab Siak mendapat peluang mengusulkan lebih banyak pembangunan sumur artesis khusus untuk Bungaraya. Langkah ini dipersiapkan untuk mengantisipasi kekurangan air di saluran tersier yang selama ini menjadi kendala utama petani.

Terkait polemik penggunaan alat berat di kawasan irigasi, Afni menjelaskan bahwa inisiatif tersebut berasal dari masyarakat. Namun secara aturan, Pemkab tidak dapat mengoperasikan alat berat di wilayah yang bukan kewenangannya karena berpotensi menyalahi regulasi.

“Alat berat kita selalu siaga dan bahkan pernah diturunkan. Namun beberapa kali ditolak warga karena ukurannya besar dan dikhawatirkan merusak lahan sawah,” jelasnya.

Bupati Afni menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen mencari solusi terbaik, termasuk melalui pengaturan berbagi air dari sumber Tasik Hitam dan memaksimalkan dukungan dari BWS Sumatera III.

“Kami tidak tinggal diam. Upaya terus dilakukan, baik untuk solusi jangka pendek maupun permanen, agar petani tetap bisa menanam dengan aman,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengingatkan perubahan iklim bukan hanya masalah lingkungan dan cuaca ekstrem tetapi dapat menjadi isu perekonomian nasional yang dapat berdampak kepada sejumlah sektor termasuk pangan dan kesehatan.

Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLH Franky Zamzani mengatakan dalam sektor pangan, produktivitas padi dan jagung berpotensi turun antara rata-rata 0,92 persen per tahun dengan total kerugian lahan tanam sekitar 4,3 juta hektare pada 2050.

Untuk buah dan sayur diperkirakan turun 5% hingga 7% dan sektor perkebunan hingga 9% Secara agregrat sektor pangan berpotensi kehilangan 0,18% hingga 1,26% dari dari produsen domestik bruto (PDB) nasional.

"Suatu kenyataan penting juga bahwa perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan tapi juga permasalahan ekonomi nasional. Berdasarkan berbagai laporan dan kajian, serta studi lintas sektor, kami menghitung potensi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim di berbagai sektor strategis," ujarnya dilansir Antara, Jumat (31/10/2025).

Selain itu, terdapat juga ancaman penurunan ketersediaan air hingga 27% terutama di wilayah penduduk serta daerah pertanian utama. Jumlah itu setara dengan kehilangan 5,5 juta hektometer kubik per tahun.

"Ini dapat menurunkan PDB hingga 0,43% jika tidak diantisipasi," katanya.

Dia memperingatkan dampak terhadap kesehatan termasuk munculnya perluasan penyakit endemik seperti timbulnya malaria di lokasi yang sebelumnya sudah bebas dari penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk Anopheles.

Untuk sektor energi, terdapat potensi cuaca ekstrem merusak infrastruktur pembangkit listrik, kenaikan kebutuhan energi karena kebutuhan pendingin udara akibat kenaikan temperatur.

"Kenaikan 1 derajat Celcius dapat menurunkan kapasitas pembangkit hingga 5,8% sementara pertumbuhan pasokan energi hanya menutupi 30% dari kebutuhan nasional," tuturnya.

Dia juga menyoroti dampak perubahan iklim terhadap ekosistem penting seperti mangrove yang banyak dalam kondisi terdegradasi yang dapat menurunkan potensi dari jasa lingkungan. Selain juga terdapat potensi peningkatan risiko bencana seiring dengan perluasan dampak perubahan iklim secara global.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mengebut penyelesaian konstruksi 15 proyek bendungan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan nilai mencapai Rp47,48 triliun.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa upaya percepatan konstruksi bendungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan air irigasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung program swasembada pangan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada pilar Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional.

"Pembangunan bendungan harus dibarengi dengan pembangunan saluran konektivitas dan jaringan irigasi. Dengan suplai air yang berkelanjutan, produktivitas pertanian dapat meningkat, dan kesejahteraan petani ikut terdongkrak," kata Dody dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (23/10/2025).

Dody menjelaskan, 15 bendungan tersebut ditargetkan tuntas sebelum tahun 2029 dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp47,84 triliun.

Adapun, penyelesaian bendungan-bendungan tersebut bakal meningkatkan potensi layanan irigasi dari 184.515 hektare menjadi 263.055 hektare, yang diharapkan turut memperluas luas tanam dari 277.775 hektare menjadi 483.163 hektare.

Ketersediaan air irigasi dari bendungan juga akan mendorong peningkatan produktivitas hasil panen dari 1,4 juta ton menjadi 2,34 juta ton per tahun.

Selain itu, indeks pertanaman (IP) diharapkan naik dari 150% menjadi 262%, sehingga petani yang semula hanya menanam sekali setahun dapat menanam dua hingga tiga kali dalam setahun.

Adapun 15 bendungan yang tengah dibangun meliputi Bendungan Tiga Dihaji (Sumatera Selatan), Cibeet dan Cijurey (Jawa Barat), Bener (Jawa Tengah), Bener, Karangnongko, Jragung, Cabean (Jawa Tengah), Bagong (Jawa Timur), Manikin dan Mbay (NTT), Jenelata (Sulawesi Selatan), Way Apu (Maluku), Budong-Budong (Sulawesi Barat), Riam Kiwa (Kalimantan Selatan), dan Bulango Ulu (Gorontalo).

Selain itu, Kementerian PU juga memastikan keterhubungan antara bendungan sebagai tampungan air dengan sistem irigasinya untuk terus diperkuat melalui sistem irigasi primer, sekunder, hingga tersier langsung ke lahan pertanian.

Saat ini terdapat 2 Daerah Irigasi (DI) yang membutuhkan pembangunan saluran konektivitas dari outlet bendungan, yakni DI Budong-Budong di Sulawesi Barat dan DI Way Apu di Maluku dengan total panjang jaringan sekitar 12,64 km untuk mengairi lahan seluas 400 ha.

Selain itu, terdapat 3 daerah irigasi yang sudah terkoneksi namun memerlukan pembangunan lanjutan, yaitu DI Bulango Ulu (Gorontalo), DI Jragung Kompleks (Jawa Tengah), dan DI Komering (Sumatera Selatan) dengan total kebutuhan panjang saluran 90,67 km yang melayani 35.339 ha.

"Sementara 15 daerah irigasi lainnya membutuhkan rehabilitasi dan peningkatan jaringan sepanjang 210,32 km untuk mendukung layanan irigasi seluas 15.292 ha," pungkas Dody.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memperingatkan bahwa bahaya kekurangan air mengintai Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus memiliki tenaga peneliti dan program penelitian khusus di bidang air.

Saat ini, menurutnya, Indonesia beruntung karena memiliki ketersediaan air yang cukup padahal banyak negara di seluruh dunia kini mengalami kekeringan.

Namun, Presiden mengingatkan bahwa permasalahan air berpotensi muncul di Indonesia pada masa depan.

"Kita bersyukur [karena cukup air], di banyak bagian dunia ketersediaan air sangat sulit, tidak mungkin pangan kita aman kalau tidak ada air yang cukup," katanya dalam rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Senin (20/10/2025). "Jadi ini, catatan, PR kita ke depan kita harus mendalami masalah air."

Prabowo meminta agar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menjadikan penelitian soal air salah satu fokus di universitas-universitas di Indonesia.

"Bagaimana mencari air, bagaimana mengelola air, distribusi air, bagaimana mencegah banjir. Air harus jadi sumber produktivitas, jangan menjadi sumber bencana," katanya.

Dia menyorot permasalahan banjir yang terus terjadi di beberapa daerah setiap musim hujan. Permasalahan tersebut kini makin pelik karena perubahan kondisi akibat perubahan iklim.

"Saya kira sudah ratusan, ribuan tahun, kita pasti tahu daerah-daerah kerendahan, pasti banjir kalau musim hujan, apalagi hujan tiba-tiba begitu padat, karena kondisi perubahan iklim. Karena itu harus kita antisipasi," kata Prabowo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kandungan air di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) ternyata sangat minim. Hasil prediksi menunjukkan, presentase ketersediaan air di wilayah IKN dan sekitarnya adalah air tinggi/HW (0,51%), air vegetasi/VW (20,41%) dan non air/NW (79,08%).

Hal itu terungkap dari hasil kajian ilmiah yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi (BRIN), menggunakan pendekatan artificial neural network (ANN).

Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Laras Toersilowati mengatakan, hasil penelitian tersebut tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga bermanfaat secara praktis bagi perumusan kebijakan.

Sebab, tegasnya, data satelit bukan hanya soal angka atau peta, tetapi juga dasar bagi pemerintah dalam membuat keputusan strategis agar pembangunan kota di Indonesia tetap berkelanjutan.

"Betul (kondisi air di IKN kurang), karena air cuma 0,5%. Yang tersimpan di vegetasi 20%. Nah kalau vegetasi jadi bangunan, ketersediaan air berkurang lagi. Ya memang nggak cocok untuk hunian," kata Laras kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (18/10/2025).

"Ketersediaan air di IKN menjadi isu penting. Jika tidak diantisipasi sejak awal, pembangunan besar-besaran di wilayah tersebut dapat berhadapan dengan risiko krisis air," tambahnya.

Dijelaskan, kajian berbasis data satelit dengan metode ANN ini mencapai akurasi hingga 97,7%, sehingga dapat menjadi acuan awal bagi perencanaan pembangunan IKN. Dengan kondisi eksisting yang masih jauh dari ideal, pembangunan IKN menuntut strategi pengelolaan air yang komprehensif.

"Ini adalah data awal yang bisa digunakan untuk menyusun strategi lebih lanjut. Riset berbasis satelit akan terus kami lanjutkan untuk memantau perkembangan 5-10 tahun ke depan," ucapnya.

"Kondisi saat ini memang kurang, tetapi masih bisa diperbaiki. Pertanyaannya tinggal bagaimana langkah konkretnya dan seberapa besar biaya yang bersedia dikeluarkan," tegas Laras.

Menurut Laras, kondisi geografis Kalimantan sebenarnya memiliki curah hujan yang cukup. Namun, air hujan banyak yang langsung hilang sebagai limpasan (runoff) karena minimnya vegetasi penyerap dan keterbatasan infrastruktur penampung air.

"Saat terakhir ke IKN, terlihat sudah ada danau buatan. Namun, volumenya masih sangat kecil untuk menopang kebutuhan jangka panjang. Air permukaan memang sedikit sehingga harus ada strategi untuk memperbanyak cadangan melalui embung atau waduk kecil," paparnya.

Selain itu, karakteristik tanah, keberadaan rawa dan gambut, serta tingginya tingkat pembangunan lahan non-hijau memperbesar risiko kelangkaan air. Air gambut misalnya, sulit dimanfaatkan langsung sebagai air bersih tanpa proses pengolahan khusus.

Karena itu, imbuh dia, pemerintah perlu mengadopsi konsep tata kelola kota yang ramah lingkungan. Salah satu langkah yang ia usulkan adalah pembangunan hutan kota di kawasan IKN.

"Hutan kota berfungsi sebagai penyangga ekologi, penyerap air hujan, dan sekaligus meningkatkan kenyamanan termal. Saat ini kawasan masih terasa sangat gersang dan panas," ujar Laras.

Selain hutan kota, konsep sponge city juga dinilai relevan. Model ini bertujuan menjadikan kota mampu menyerap dan menyimpan air hujan secara alami melalui infrastruktur hijau, taman, area resapan, serta pengelolaan lahan yang tidak seluruhnya tertutup aspal dan beton.

"Curah hujan di Kalimantan sebenarnya tinggi. Pertanyaannya, ke mana air itu pergi? Jika tidak dikelola, air hanya lewat sebagai banjir sesaat lalu hilang. Dengan teknik yang tepat, air bisa ditangkap, diserap, dan dimanfaatkan kembali," ujarnya.

Selain itu, pembangunan embung di berbagai titik juga mendesak. Embung berfungsi menampung air hujan sekaligus menjaga cadangan pada musim kemarau. Dalam jangka panjang, diperlukan pula sistem digitalisasi distribusi air agar penggunaannya lebih teratur dan efisien.

Laras menekankan, upaya perbaikan ketersediaan air di IKN memerlukan kolaborasi lintas disiplin. Kajian hidrologi, konservasi lahan, serta pengelolaan infrastruktur air harus berjalan beriringan.

"Ini bukan sekadar isu teknis, tapi menyangkut biaya besar yang harus dihitung secara matang. Pembangunan ibu kota tidak boleh hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga ekologi," katanya.

Ia juga menambahkan, edukasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan.

"Air bisa jadi rebutan jika tidak ada pengelolaan yang bijak. Kesadaran untuk menghemat dan tidak mencemari air harus dibangun sejak awal," ucapnya.

Hasil kajian BRIN ini belum sepenuhnya dikomunikasikan kepada Otorita IKN. Namun, Laras berharap media dapat menjadi saluran agar hasil riset sampai ke pengambil kebijakan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketersediaan air bersih di Ibu Kota Nusantara (IKN) diprediksi masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan kota masa depan. Hasil riset melalui pendekatan artificial Neural Network (ANN) menunjukkan, hanya 0,5% air yang tersedia secara langsung di permukaan, sekitar 20% tersimpan dalam vegetasi, dan sisanya 79% merupakan kawasan non-air berupa lahan terbangun.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, Organisasi Riset Kebumian dan Maritim (ORKM) BRIN, Laras Tursilowati, menegaskan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius, mengingat target pemerintah menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.

"Hasil ini bisa dianggap sebagai warning bagi pemangku kebijakan. Air yang benar-benar terlihat di permukaan hanya 0,5%. Angka ini tentu jauh dari ideal untuk menopang kebutuhan kota," kata dia dalam keterangan tertulisnya

Kajian berbasis data satelit dengan metode ANN ini mencapai akurasi hingga 97,7% sehingga dapat menjadi acuan awal bagi perencanaan pembangunan IKN. Laras menjelaskan, kondisi geografis Kalimantan sebenarnya memiliki curah hujan yang cukup. Namun, air hujan banyak yang langsung hilang sebagai limpasan (runoff) karena minimnya vegetasi penyerap dan keterbatasan infrastruktur penampung air.

"Saat terakhir ke IKN, terlihat sudah ada danau buatan. Namun, volumenya masih sangat kecil untuk menopang kebutuhan jangka panjang. Air permukaan memang sedikit sehingga harus ada strategi untuk memperbanyak cadangan melalui embung atau waduk kecil," terangnya.

Selain itu, karakteristik tanah, keberadaan rawa dan gambut, serta tingginya tingkat pembangunan lahan non-hijau memperbesar risiko kelangkaan air. Air gambut misalnya, sulit dimanfaatkan langsung sebagai air bersih tanpa proses pengolahan khusus.

Foto: Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (Bloomberg via Getty Images) Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (Bloomberg via Getty Images)

Menurut Laras, pemerintah perlu mengadopsi konsep tata kelola kota yang ramah lingkungan. Salah satu langkah yang ia usulkan adalah pembangunan hutan kota di kawasan IKN.

"Hutan kota berfungsi sebagai penyangga ekologi, penyerap air hujan, dan sekaligus meningkatkan kenyamanan termal. Saat ini kawasan masih terasa sangat gersang dan panas," jelasnya.

Selain hutan kota, konsep sponge city juga dinilai relevan. Model ini bertujuan menjadikan kota mampu menyerap dan menyimpan air hujan secara alami melalui infrastruktur hijau, taman, area resapan, serta pengelolaan lahan yang tidak seluruhnya tertutup aspal dan beton.

"Curah hujan di Kalimantan sebenarnya tinggi. Pertanyaannya, ke mana air itu pergi? Jika tidak dikelola, air hanya lewat sebagai banjir sesaat lalu hilang. Dengan teknik yang tepat, air bisa ditangkap, diserap, dan dimanfaatkan kembali," ujarnya.

Selain itu, pembangunan embung di berbagai titik juga mendesak. Embung berfungsi menampung air hujan sekaligus menjaga cadangan pada musim kemarau. Dalam jangka panjang, diperlukan pula sistem digitalisasi distribusi air agar penggunaannya lebih teratur dan efisien.

Laras menekankan, upaya perbaikan ketersediaan air di IKN memerlukan kolaborasi lintas disiplin. Kajian hidrologi, konservasi lahan, serta pengelolaan infrastruktur air harus berjalan beriringan.

"Ini bukan sekadar isu teknis, tapi menyangkut biaya besar yang harus dihitung secara matang. Pembangunan ibu kota tidak boleh hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga ekologi," katanya.

Ia juga menambahkan, edukasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan.

"Air bisa jadi rebutan jika tidak ada pengelolaan yang bijak. Kesadaran untuk menghemat dan tidak mencemari air harus dibangun sejak awal," ucapnya.

Hasil kajian BRIN ini belum sepenuhnya dikomunikasikan kepada Otorita IKN. Namun, Laras berharap media dapat menjadi saluran agar hasil riset sampai ke pengambil kebijakan.

"Ini adalah data awal yang bisa digunakan untuk menyusun strategi lebih lanjut. Riset berbasis satelit akan terus kami lanjutkan untuk memantau perkembangan 5-10 tahun ke depan," tegasnya.

Dengan kondisi eksisting yang masih jauh dari ideal, pembangunan IKN menuntut strategi pengelolaan air yang komprehensif.

"Kondisi saat ini memang kurang, tetapi masih bisa diperbaiki. Pertanyaannya tinggal bagaimana langkah konkretnya dan seberapa besar biaya yang bersedia dikeluarkan," tegas Laras.