OJK akan terus memperkuat kebijakan dan menciptakan ekosistem yang kondusif

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang transisi menuju ekonomi rendah karbon bukan hanya sebuah kebutuhan lingkungan, melainkan juga merupakan peluang ekonomi yang besar, terutama di tengah berbagai tantangan global.

“Mereka yang berinovasi dan berinvestasi lebih awal akan berada pada posisi yang lebih baik untuk menciptakan nilai dan ketahanan jangka panjang,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Friderica mengingatkan, perekonomian global saat ini menghadapi berbagai tantangan mulai dari ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga risiko perubahan iklim dan volatilitas pasar.

Di samping itu, perubahan iklim juga telah menjadi salah satu risiko paling menentukan bagi generasi saat ini karena memengaruhi stabilitas keuangan, keputusan investasi, serta prospek pertumbuhan jangka panjang.

“Dalam situasi seperti ini, membangun ketahanan tidak cukup hanya dengan respons jangka pendek. Yang dibutuhkan adalah transformasi struktural, dan sektor jasa keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam memobilisasi pembiayaan serta mempercepat transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan,” kata Friderica.

Sebagai anggota G20, Indonesia tetap berkomitmen kuat terhadap Perjanjian Paris, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta pencapaian target emisi nol bersih (net zero emissions) pada 2060 atau lebih cepat.

Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Friderica memandang diperlukan investasi yang sangat besar serta kolaborasi yang erat di antara seluruh pemangku kepentingan.

“Oleh karena itu, OJK terus memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan yang komprehensif guna memberikan kepastian kebijakan, membangun kepercayaan pasar, serta mendukung transformasi ekonomi Indonesia,” kata dia.

Untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia, OJK memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan melalui empat pilar strategis.

Pertama, OJK terus mengembangkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) sebagai kerangka acuan bersama untuk mengklasifikasikan kegiatan ekonomi berkelanjutan maupun kegiatan transisi, selaras dengan prioritas nasional dan standar internasional.

Kedua, regulator juga memperkuat pengelolaan risiko iklim melalui penyempurnaan metodologi, pengembangan data, dan peningkatan perangkat analisis guna memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan.

Ketiga, OJK meningkatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan melalui penyelarasan secara bertahap dengan standar pelaporan yang diakui secara internasional.

Keempat, regulator turut mendukung pengembangan ekosistem pasar karbon Indonesia untuk memobilisasi investasi hijau dan mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.

“Transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat diwujudkan oleh regulator semata. Hal ini memerlukan kemitraan yang kuat antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dunia usaha, dan para investor. Karena itu, OJK akan terus memperkuat kebijakan dan menciptakan ekosistem yang kondusif,” kata Friderica.

Ia menambahkan bahwa pada saat yang sama, OJK juga mendorong seluruh pelaku industri untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi, tata kelola, dan pengambilan keputusan bisnis yang bukan semata sebagai kewajiban, melainkan sebagai pendorong inovasi, ketahanan, dan pertumbuhan.

“Pada akhirnya, tantangan kita saat ini adalah bagaimana mengubah sinyal kebijakan menjadi aksi nyata di pasar,” kata Friderica.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran sektor jasa keuangan, khususnya pada program keuangan berkelanjutan dan implementasi program nilai ekonomi karbon.

Komitmen itu ditunjukkan oleh OJK dalam keikutsertaannya pada London Climate Action Week (LCAW) 2026 pada 22-25 Juni 2026 di London, Inggris.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan OJK memastikan bahwa agenda keuangan berkelanjutan dan pembiayaan transisi tidak berhenti sebagai kerangka kebijakan, namun benar-benar menjadi mekanisme pasar yang credible.

"Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem keuangan yang stabil, berintegritas, dan mampu membiayai masa depan ekonomi Indonesia yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif,” ujar Friderica.

Dalam kesempatan ini, Friderica menghadiri berbagai forum internasional, antara lain The Net Zero Delivery Summit, Rangkaian Roundtable Discussion dengan Centre for Economic Transition Expertise (CETEx) London School of Economics and Political Science (LSE), dan Indonesia Climate Leadership Luncheon.

Kemudian,Southeast Asia Climate Action Forum, Satu Karsa Sharing Session with Global Investors, serta pertemuan dan bilateral meeting dengan berbagai lembaga global terkemuka.

“Melalui berbagai forum internasional yang mempertemukan regulator, pemerintah, dunia usaha, investor, mitra internasional, akademisi dan pelaku industri jasa keuangan dunia, OJK menegaskan bahwa keberhasilan transisi menuju ekonomi rendah karbon memerlukan ekosistem pembiayaan yang kredibel, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan investor,” ujar Friderica.

Selain itu, OJK terus memperkuat arsitektur keuangan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan, antara lain Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), penguatan pelaporan keberlanjutan yang selaras dengan standar internasional, penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), pengembangan panduan transition finance dan transition plan, serta pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan dan infrastruktur pasar.

Saat ini, OJK tengah menyusun RPOJK tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik (revisi POJK 51/2017) sejalan dengan perkembangan standar pengungkapan keberlanjutan nasional (PSPK 1 dan 2) dan global (IFRS S1 dan S2), yang ditargetkan terbit tahun ini.

“OJK ingin memastikan bahwa sektor-sektor yang perlu bertransisi tidak ditinggalkan, tetapi didorong memiliki rencana transisi yang kredibel. Transisi yang berhasil bukan sekadar memindahkan modal ke sektor yang sudah hijau, melainkan mentransformasikan sektor-sektor beremisi tinggi menjadi lebih rendah karbon secara bertahap, terukur, dan bertanggung jawab,” kata Friderica.

Selain memperkuat kerangka regulasi, OJK juga memperkenalkan berbagai inisiatif pembiayaan inovatif kepada investor global, salah satunya melalui Satu Karsa, sebuah platform blended finance yang mendukung proyek karbon berbasis alam secara kredibel dan berintegritas yang berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan.

Adapun, inisiatif tersebut diarahkan untuk mendukung kegiatan reforestasi dan agroforestri, pemulihan lahan kritis, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kredit karbon berkualitas tinggi, serta penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat di daerah

Friderica mengatakan Satu Karsa menunjukkan bahwa aset alam Indonesia bukan hanya harus dilindungi, tetapi juga dapat menjadi sumber keunggulan strategis apabila dikelola melalui kerangka yang transparan, berintegritas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Melalui pendekatan blended finance, Indonesia dapat menarik investor jangka panjang untuk mendukung pemulihan ekosistem sekaligus menghasilkan kredit karbon berkualitas tinggi,” ujar Friderica.

Dalam kesempatan ini, OJK juga menegaskan untuk terus memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan sekaligus menjalankan perannya sebagai anggota Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, termasuk ke depan melalui pengawasan perdagangan karbon di IDX Carbon, serta integrasi dengan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

Melalui POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon, OJK mengawasi perdagangan karbon di pasar sekunder guna memastikan tata kelola, transparansi, perlindungan investor, dan integritas pasar.

Adapun, revisi POJK 14/2023 akan diterbitkan dalam waktu dekat untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden No 110 Tahun 2025 tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca.

Sejak diluncurkan pada 2023, Bursa Karbon Indonesia telah mencatat transaksi sekitar dua juta ton CO₂ ekuivalen dengan nilai transaksi lebih dari Rp93 miliar, yang menunjukkan meningkatnya minat pelaku pasar terhadap mekanisme perdagangan karbon nasional.

“Bursa Karbon hanya akan dipercaya apabila unit karbon yang diperdagangkan terukur, tercatat, tertelusur, dan bebas dari penghitungan ganda. Karena itu, integritas pasar, kualitas data, kredibilitas verifikasi, dan tata kelola menjadi prasyarat utama agar pasar karbon dapat benar-benar mendukung pembiayaan transisi,” ujar Friderica.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menyatakan, penipuan digital (online scam) saat ini semakin terhubung dengan aktivitas keuangan ilegal serta tindak pidana pencucian uang.

Oleh sebab itu, menurutnya, online scams tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Pencegahan online scams juga membutuhkan respons yang cepat, terintegrasi, dan berbasis intelijen keuangan.

Dicky, melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa karakteristik keuangan digital yang semakin cepat, mudah, dan terbuka juga membuatnya menarik bagi pelaku kejahatan.

Berbagai modus seperti penawaran investasi palsu, impersonation, phishing, social engineering, account takeover, job scams, e-commerce fraud, serta penyalahgunaan rekening penampung atau money mule dapat menyebar dengan sangat cepat dan melibatkan banyak platform.

“Dalam ekosistem keuangan digital, dana hasil kejahatan dapat berpindah dalam hitungan menit melalui berbagai platform, rekening penampung, aset virtual, dan transaksi lintas negara. Karena itu, setiap keterlambatan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan akan semakin menyulitkan penelusuran aset, pemulihan dana korban, dan pembongkaran jaringan kriminal,” kata Dicky.

Mengingat pentingnya pemberantasan online scams secara lintas negara, OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) memperkuat kerja sama regional dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Penguatan kerja sama tersebut dilakukan melalui Regional Expert Group Meeting on Online Scams bertajuk “Strengthening Financial Intelligence, AML/CFT Regulation, and Law Enforcement Cooperation in Southeast Asia” pada 29-30 Juni 2026 di Jakarta.

Forum ini mempertemukan regulator sektor keuangan, financial intelligence units, aparat penegak hukum, bank sentral, kejaksaan, lembaga jasa keuangan, anti-scam center, organisasi internasional, serta mitra strategis dari kawasan Asia Tenggara dan sejumlah yurisdiksi mitra.

Pertemuan ini melibatkan perwakilan dari Indonesia dan 12 negara/yurisdiksi mitra, yaitu Singapura, Australia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand, Timor Leste, Inggris, dan Vietnam.

Melalui forum regional ini, OJK bersama UNODC, Satgas PASTI, IASC, dan mitra regional memperkuat keselarasan pendekatan dalam membangun ketahanan kawasan terhadap jaringan online scams transnasional.

Penguatan tersebut mencakup peningkatan financial intelligence, harmonisasi kerangka APU/PPT, penguatan pertukaran informasi, kerja sama penegakan hukum lintas batas, serta pemulihan aset hasil kejahatan.

Perwakilan UNODC Zoelda Anderton menyampaikan bahwa penanganan online scams membutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas negara yang lebih kuat. Menurutnya, kejahatan ini tidak dapat ditangani oleh satu otoritas atau satu sektor saja.

“Tidak ada satu yurisdiksi atau satu sektor pun yang dapat menangani online scams sendirian. Namun, dengan berbagi pengalaman, memperkuat jejaring profesional, dan membangun kerja sama lintas batas yang praktis, kita dapat secara kolektif dan konstruktif mempersempit ruang gerak jaringan kriminal yang menargetkan Asia Tenggara,” kata Zoelda.

Zoelda juga menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk berbagi pengalaman, menyoroti keberhasilan, serta mengidentifikasi strategi yang dapat disesuaikan dan direplikasi lintas yurisdiksi.

Pertemuan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti untuk menangani online scams secara lebih efektif di Asia Tenggara.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perusahan fintech bidang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi PT Mekar Investama Teknologi (MEKAR) meraih tiga penghargaan internasional atas pengembangan model pembiayaan produktif yang mengintegrasikan pembiayaan dengan sektor pertanian, energi terbarukan, dan pangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi riil.

Chief Executive Officer MEKAR Pandu Aditya Kristy mengatakan penghargaan tersebut mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengembangkan pembiayaan produktif yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Penghargaan ini mencerminkan komitmen MEKAR dalam mendefinisikan kembali pembiayaan produktif melalui penciptaan dampak nyata bagi masyarakat," kata Pandu dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Sabtu.

Pada ajang FinanceAsia Awards 2026, MEKAR meraih penghargaan Winner Best Strategic Initiative Nonbank Financial Institutions (Indonesia) serta Highly Commended Biggest Sustainable Impact Nonbank Financial Institutions (Indonesia).

Pada hari yang sama, perusahaan juga memperoleh penghargaan Best Environmental, Social, and Governance (ESG) Ecosystem Platform pada ajang WRISE Volare Awards 2026.

Menurut Pandu, penghargaan tersebut mencerminkan pengembangan MEKAR Ecosystem, yakni ekosistem yang menghubungkan pembiayaan dengan sektor-sektor produktif sehingga akses modal tidak hanya menjadi sumber pendanaan, tetapi juga mendorong produktivitas usaha dan pembangunan berkelanjutan.

Berbeda dengan model pembiayaan konvensional, ekosistem tersebut mengintegrasikan pembiayaan dengan sektor pertanian, energi terbarukan, dan pangan sehingga pembiayaan tidak hanya menjadi akses terhadap modal, tetapi juga menjadi katalis bagi peningkatan produktivitas dan ketahanan usaha.

Ia menyebutkan salah satu pilar utama ekosistem tersebut adalah Multi Micro Agriculture Financing (MMAF), yakni model pembiayaan terintegrasi yang menggabungkan pembiayaan produktif dengan pendampingan agronomi, pemantauan lahan berbasis satelit, akses pasar, serta kemitraan dalam rantai nilai pertanian.

Melalui model tersebut, pembiayaan disalurkan langsung ke aktivitas produksi sehingga membantu petani meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan pemanfaatan lahan, dan memperkuat keberlanjutan pendapatan.

Selain sektor pertanian, perseroan juga menyalurkan pembiayaan produktif kepada UMKM. Perusahaan mencatat lebih dari 80 persen penerima pembiayaan merupakan UMKM yang dijalankan oleh perempuan sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, Pandu mengatakan perusahaan juga mendukung inisiatif waste-to-energy melalui pengolahan limbah pertanian dan limbah kayu menjadi energi terbarukan sebagai bagian dari pengembangan ekonomi sirkular.

"Kami percaya bahwa masa depan sektor keuangan tidak berhenti pada pembiayaan. Dengan menghubungkan modal ke sektor pertanian, waste-to-energy, dan berbagai sektor produktif lainnya melalui MEKAR Ecosystem, kami ingin menciptakan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Pandu.

Ke depan, lanjutnya, perseroan akan memperluas implementasi MMAF, memperkuat kemitraan strategis, serta memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Intercontinental Exchange (NYSE: ICE) dan OKX mengumumkan pembentukan joint venture yang berfokus pada pembangunan infrastruktur generasi baru untuk produk keuangan yang ditokenisasi dan produk yang lahir secara digital (digitally native).

Dengan tunduk pada persetujuan regulator tertentu, joint venture ini diperkirakan akan beroperasi sebagai broker-dealer dan futures commission merchant (FCM) yang terdaftar di Amerika Serikat. Tujuannya memungkinkan pelanggan OKX di Amerika Serikat maupun di luar negeri untuk mengakses pasar berjangka ICE dan pasar ekuitas NYSE yang ditokenisasi.

Joint venture dengan kepemilikan 50:50 ini juga akan mengeksplorasi peluang yang berdekatan untuk pasar berbasis blockchain yang patuh terhadap regulasi. Joint venture ini akan dipimpin bersama (co-chaired) oleh ICE dan Gubernur Andrew M. Cuomo.

Cuomo yang menjabat sebagai Gubernur New York ke-56, Jaksa Agung Negara Bagian New York, dan Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan AS, mulai bekerja sama dengan OKX pada tahun 2023.

Membangun Jembatan Antara Keuangan Tradisional dan Blockchain

“Babak berikutnya dari pasar keuangan akan ditentukan oleh seberapa baik inovasi dan regulasi pemerintah dapat bergerak maju bersama,” ujar Gubernur Cuomo.

Diterangkan juga bahwa kemitraan ini menyatukan teknologi blockchain kelas dunia milik OKX dengan infrastruktur pasar tepercaya milik ICE untuk membantu membangun sistem keuangan yang lebih modern, transparan, dan tangguh bagi masa depan.

"Secara pribadi, saya antusias dengan prospek dampak sosial yang dapat dihadirkan teknologi blockchain: demokratisasi keuangan, yang membawa layanan keuangan dasar kepada masyarakat yang selama ini kurang terlayani," jelasnya.

“Joint venture ICE-OKX adalah satu langkah menuju pembangunan infrastruktur yang akan menentukan cara kerja pasar global dalam beberapa dekade mendatang,” ujar Trabue Bland, Senior Vice President, Futures Exchanges di ICE.

ICE Tanam Modal di OKX, Valuasi Capai USD25 Miliar



“Tolok ukur (benchmark) global dan teknologi pasar teregulasi milik ICE telah memperoleh kepercayaan dari institusi dan trader di seluruh dunia. Kini, melalui kemitraan kami dengan OKX, kami berupaya memperluas jangkauan tersebut kepada 120 juta trader ritel OKX," paparnya.

Kelanjutan dari Hubungan Strategis ICE dan OKX

Pembentukan joint venture ini merupakan kelanjutan dari investasi strategis ICE pada OKX yang diumumkan pada Maret 2026. Dalam kesepakatan tersebut, ICE menanamkan investasi minoritas senilai sekitar USD200 juta pada OKX dengan valuasi sekitar USD25 miliar, sebagaimana dilaporkan sejumlah media keuangan, sekaligus membangun kerangka kolaborasi komersial — termasuk untuk distribusi ekuitas yang ditokenisasi melalui platform OKX.

Sebelumnya pada tahun ini, kedua perusahaan juga telah menghadirkan produk kontrak berjangka abadi (perpetual futures) berbasis kripto untuk komoditas minyak bagi pengguna non-Amerika Serikat. Menurut Cuomo, produk berjangka minyak kini tengah dikembangkan di bawah joint venture baru ini, dengan prioritas utama berupa perolehan lisensi futures commission merchant dan registrasi broker-dealer.

“Anda secara virtual dapat melangkah masuk melalui pintu depan New York Stock Exchange melalui ponsel pintar Anda, dan Anda dapat melakukannya tujuh hari seminggu dengan cara yang sebelumnya tidak pernah mungkin dilakukan,” kata Cuomo.

Ia menegaskan fokus inisiatif ini pada teknologi blockchain dan teknologi keuangan: “Ini bukan tentang kripto. Ini tentang blockchain dan teknologi finansial, serta penerapan blockchain pada kelas aset lainnya.”

Apa Artinya bagi Pasar Global

Joint venture ini bertujuan untuk memberikan akses bagi pelanggan OKX ke pasar berjangka ICE dan ekuitas NYSE yang ditokenisasi, membawa infrastruktur inti pasar modal global ke dalam lingkungan perdagangan yang berbasis kripto.

Membungkus aset yang terdaftar di NYSE ke dalam infrastruktur blockchain (tokenisasi), sehingga aset tradisional dapat diperdagangkan dalam format digital yang patuh regulasi. Ditambah serta mengeksplorasi jalur tambahan untuk membawa pasar keuangan ke dalam format digital yang teregulasi, termasuk produk berjangka komoditas.

JAKARTA - ICEX Group mengumumkan bahwa Tokocrypto telah resmi menyelesaikan proses migrasi ke ekosistem ICEX Group pada 18 Juni 2026. Dengan bergabungnya Tokocrypto, jumlah Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) yang telah menyelesaikan proses migrasi ke ICEX Group kini mencapai lima perusahaan, yaitu OSL Indonesia, Upbit Indonesia, Nanovest, Mobee, dan Tokocrypto.

Sejumlah PAKD lainnya juga dijadwalkan akan menyusul untuk melakukan proses transisi ke ekosistem ICEX Group. Migrasi ini merupakan bagian dari proses onboarding bertahap para PAKD pendiri ke dalam ekosistem ICEX Group yang dilakukan secara terkoordinasi untuk memastikan keberlangsungan layanan, akses pasar, serta perlindungan aset pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai ekosistem infrastruktur aset keuangan digital terintegrasi yang beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ICEX Group terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan pasar aset keuangan digital yang aman, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Investor Kripto Tembus 21 Juta, Tokocrypto Perkuat Strategi Investasi



Bergabungnya Tokocrypto menandai momentum penting dalam penguatan infrastruktur pasar aset keuangan digital nasional di tengah pertumbuhan industri yang terus meningkat. Data OJK menunjukkan nilai transaksi aset kripto di pasar spot pada April 2026 mencapai Rp22,98 triliun, meningkat 2,86% dibandingkan Maret 2026 sebesar Rp22,34 triliun.

Dengan capaian tersebut, total nilai transaksi aset kripto secara year-to-date (YTD) hingga April 2026 mencapai Rp99,01 triliun, atau hampir menembus Rp100 triliun hanya dalam empat bulan pertama tahun ini. Pertumbuhan tersebut juga sejalan dengan terus meningkatnya jumlah investor aset kripto di Indonesia.

CEO ICEX Group, Kai Hamza menyampaikan, bahwa bergabungnya Tokocrypto semakin memperkuat komitmen bersama industri dalam membangun ekosistem aset keuangan digital yang teregulasi dan berstandar tinggi.

"Kami menyambut baik bergabungnya Tokocrypto ke dalam ekosistem ICEX Group. Dengan telah bergabungnya lima PAKD hingga saat ini, kami melihat momentum positif bagi penguatan infrastruktur pasar aset keuangan digital Indonesia. Fokus kami tetap pada pembangunan ekosistem yang mengedepankan integritas pasar, efisiensi operasional, perlindungan investor, dan kepatuhan terhadap regulasi," ujarnya.

Sementara itu, CEO Tokocrypto, Calvin Kizana mengatakan, bergabungnya Tokocrypto ke ICEx Group merupakan milestone penting bagi perusahaan untuk memperluas kontribusinya dalam pengembangan industri aset digital Indonesia. Langkah ini diharapkan menjadi awal dari peluang yang lebih besar bagi Tokocrypto ke depan.

Indonesia Resmikan ICEx, SRO Kripto Berizin OJK dengan Investasi Rp1 Triliun



"Kami menyambut baik selesainya proses migrasi ke ekosistem ICEX Group. industri aset keuangan digital nasional dan memperkuat ekosistem pasar yang semakin terintegrasi. Kami percaya kolaborasi antar pelaku industri, dukungan infrastruktur pasar, serta inovasi berkelanjutan akan menjadi fondasi penting bagi perkembangan ekosistem aset digital Indonesia ke depan," tegasnya.

ICEX Group saat ini beroperasi melalui tiga entitas berlisensi yang membentuk ekosistem infrastruktur aset keuangan digital terintegrasi, yaitu Indonesia Crypto Exchange (ICEX) sebagai bursa aset keuangan digital, Crypto Asset Clearing International (CACI) sebagai lembaga kliring, dan International Crypto Custodian (ICC) sebagai pengelola tempat penyimpanan.

Ke depan, ICEX Group akan terus melanjutkan proses onboarding bagi PAKD pendiri lainnya secara bertahap sesuai kesiapan operasional dan ketentuan regulator. Dengan semakin banyaknya pelaku industri yang bergabung, ICEX Group optimis dapat terus berkontribusi dalam memperkuat fondasi pasar aset keuangan digital Indonesia yang semakin matang, transparan, dan berdaya saing global.

Dalam ekspedisi kali ini kita mengedarkan sebanyak Rp5 miliar, naik 25 persen dari tahun 2025 lalu

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Aceh bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut mengedarkan uang rupiah sebesar Rp5 miliar ke lima daerah kepulauan tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dalam wilayah Aceh.

"Dalam ekspedisi kali ini kita mengedarkan sebanyak Rp5 miliar, naik 25 persen dari tahun 2025 lalu," kata Plh Kepala KPwBI Aceh, Hertha Bastiawan, di Sabang, Aceh, Kamis.

Pelepasan ekspedisi rupiah berdaulat Bank Indonesia bersama TNI-AL tersebut menggunakan kapal perang KRI-Tuna 876, bergerak dari dermaga Lanal Sabang mulai 18-24 Juni 2026.

Sasaran peredaran rupiah dalam ekspedisi kali ini menjangkau lima daerah yakni Pulau Weh Sabang, Pulau Nasi dan Breuh Kabupaten Aceh Besar, Pulau Banyak Aceh Singkil dan Pulau Simeulue. Dengan total jarak tempuh sekitar 695 mil laut.

Hertha menjelaskan, Bank Indonesia diberikan amanat dan kewenangan oleh negara untuk melakukan pengelolaan uang rupiah, meliputi perencanaan pencetakan pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan serta pemusnahan uang rupiah.

Ia menyampaikan, dalam dengan misi menyediakan uang rupiah berkualitas serta layak edar ke seluruh wilayah NKRI, maka TNI-AL merupakan salah satu elemen bangsa di garda terdepan yang mempunyai kekuatan armada untuk menjangkau seluruh pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke.

"Untuk itu, diperlukan sinergi antara Bank Indonesia dengan TNI AL untuk dapat membantu keterbatasan Bank Indonesia melakukan pengedaran uang rupiah ke seluruh wilayah NKRI khususnya wilayah kepulauan 3T," ujarnya.

Secara substansi, kata dia, TNI AL berkepentingan menjaga kedaulatan NKRI dengan pertahanan, sementara Bank Indonesia menjaga kedaulatan negara melalui rupiah atau membela negara tanpa senjata.

Dirinya menyebutkan, sejak 2012-2025, Bank Indonesia dan TNI AL telah melaksanakan 150 kali kegiatan kas keliling ke daerah 3T dan mengunjungi 766 dari pulau 18 provinsi secara nasional, dan empat provinsi secara mandiri.

"Sedangkan khusus tahun ini, kita sepakat untuk memperluas gangguan layanan kas keliling sebanyak 19 kali dan naik menjadi 19 provinsi dengan target 97 pulau. Dan ekspedisi rupiah berdaulat hari ini merupakan kegiatan ke-10 kalinya di 2026," katanya.

Hertha menambahkan, ekspedisi ke pulau-pulau ini Bank Indonesia tidak hanya mengedarkan rupiah saja, tetapi juga menarik uang lusuh atau tak layak edar, dan menggantinya dengan uang. Serta, ikut memberikan edukasi cinta, bangga dan paham rupiah kepada masyarakat.

"Langkah ini untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengenali dan menjaga uang rupiah, karena rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara, sehingga masyarakat terhindar dari pemalsuan uang rupiah," kata Hertha Bastiawan.

Dalam kesempatan ini, Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Sabang, Kolonel Laut (P) Sadimin, menegaskan bahwa tantangan geografis tidak boleh menjadi penghalang bagi pembangunan, maka pentingnya sinergitas antara Bank Indonesia dan TNI AL dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara .

Di mana, kata dia, angkatan laut menjaga kedaulatan negara dan keutuhan NKRI. Sementara Bank Indonesia menjaga kedaulatan dari sisi ekonomi bangsa .

"Kolaborasi strategis kita melalui kegiatan ini membawa harapan besar bagi masyarakat Indonesia yang berada di wilayah 3T di Aceh, sehingga mereka bisa dengan mudah mendapatkan dan menggunakan uang layak edar," katanya.

Dirinya menyadari bahwa Bank Indonesia memiliki tujuan fundamental untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, dan lebih dari itu bank sentral ini juga mengkampanyekan rasa cinta, bangga dan paham rupiah kepada seluruh masyarakat.

"Maka dari itu, kepada prajurit, berikan yang terbaik kepada tim Bank Indonesia selama perjalanan dan saat berinteraksi dengan masyarakat di pulau-pulau tujuan," demikian Kolonel Laut (P) Sadimin.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha Universal Peak yang diduga melakukan penipuan dengan modus investasi saham serta BAFI Group Indonesia yang menawarkan jasa penyelesaian permasalahan pinjaman online (pinjol) dan kartu kredit tanpa izin.

Satgas PASTI juga melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait, di samping penghentian kegiatan usaha.

“Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut," kata Ketua Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Satgas PASTI pun meminta kepada masyarakat yang merasa dirugikan untuk segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan.

Adapun Universal Peak mengklaim sebagai bagian dari entitas Universal Peak Investment Inc. yaitu entitas yang berizin di Colorado.

Satgas PASTI mengatakan Universal Peak diduga melakukan penipuan dengan modus investasi dengan skema penyetoran deposit untuk melakukan investasi saham dan saham Initial Public Offering untuk memperoleh keuntungan.

Universal Peak diduga memberikan alokasi pembelian saham IPO fiktif secara acak dan kepada para anggotanya.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Satgas PASTI menyampaikan bahwa Universal Peak tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, Universal Peak melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Aplikasi atau website yang digunakan juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.

Sedangkan BAFI Group Indonesia menawarkan jasa konsultasi permasalahan pinjaman online (pinjol). Salah satu skema yang ditawarkan adalah mengajukan pinjaman baru di platform lain dengan menggunakan data pribadi korban. Namun korban diarahkan untuk melakukan gagal bayar terlebih dahulu.

Selanjutnya, BAFI Group Indonesia menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan utang pada seluruh pinjaman online dan meminta imbal jasa dari sebagian dana pinjaman yang dicairkan.

Dalam publikasinya, BAFI Group Indonesia mencantumkan klaim berizin dan terdaftar di OJK. Akan tetapi, berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, BAFI Group Indonesia tidak memiliki izin dari OJK atau regulator terkait lainnya.

BAFI Group Indonesia juga melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Satgas PASTI kembali mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap berbagai penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi secara tidak wajar, khususnya yang mengatasnamakan perusahaan asing.

Masyarakat juga diminta mewaspadai penawaran jasa penyelesaian pinjaman online yang mengarahkan konsumen untuk melakukan pinjaman baru atau sengaja melakukan gagal bayar.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap pencantuman logo maupun klaim berizin dari OJK atau instansi lainnya tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Apabila menemukan indikasi penawaran serupa, investasi ilegal, maupun pinjaman online ilegal, masyarakat dapat melaporkannya melalui website SIPASTI di sipasti.ojk.go.id atau melalui Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, dan email konsumen@ojk.go.id.

Sementara masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melaporkannya melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id guna mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat dan meningkatkan peluang pengembalian dana korban.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Paylater atau buy now pay later (BNPL) menjadi salah satu layanan digital yang mencatat pertumbuhan signifikan, seiring dengan kemajuan pesat transformasi digital di sektor keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang cepat, praktis, dan fleksibel untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari.

Di Indonesia, layanan paylater kini tidak hanya menjadi alternatif pembayaran, tetapi juga bagian dari perubahan perilaku finansial masyarakat digital. Kemudahan proses, akses yang semakin luas, serta integrasi dengan platform e-commerce membuat layanan ini semakin diminati, khususnya oleh masyarakat yang aktif memanfaatkan layanan digital.

Di tengah tren tersebut, literasi keuangan dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat dapat memanfaatkan layanan pembiayaan secara sehat dan bertanggung jawab. Wakil Direktur Utama OK Bank Indonesia, Hendra Lie menegaskan, bahwa kemudahan akses pembiayaan harus diimbangi dengan pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan.

Layanan PayLater Indonesia: Kemudahan Transaksi Tanpa Kartu Kredit



“Kemudahan akses pembiayaan harus diimbangi dengan edukasi dan penggunaan yang bertanggung jawab," katanya dalam keterangan resmi pada Minggu (14/6/2026).

Menurutnya, pertumbuhan layanan digital juga perlu didukung dengan penerapan prinsip pembiayaan yang bertanggung jawab, transparansi informasi, serta pengelolaan risiko yang baik. Langkah tersebut penting untuk menjaga pertumbuhan ekosistem pembiayaan digital yang sehat dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya mendukung perkembangan ekosistem pembiayaan digital, OK Bank Indonesia memberikan dukungan pembiayaan berbasis channeling kepada layanan paylater, termasuk melalui kemitraan dengan SPayLater.

Perempuan Muda Rawan Terjerat Utang Konsumtif, OJK Wanti-wanti Risiko Paylater



Melalui skema tersebut, bank berkontribusi dalam penyediaan dana pembiayaan, sementara platform digital membantu memperluas akses layanan kepada masyarakat. Kolaborasi ini dinilai menjadi salah satu langkah strategis dalam mempercepat inklusi keuangan nasional.

"Perkembangan layanan digital mendorong kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang lebih cepat dan praktis. Kami melihat kolaborasi dengan ekosistem digital, termasuk layanan paylater, sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pembiayaan yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian," kata Hendra.

Selain mendukung layanan paylater, OK Bank Indonesia juga menghadirkan berbagai solusi pembiayaan fleksibel melalui produk Kredit Tanpa Agunan (KTA). Produk tersebut menawarkan plafon pinjaman mulai dari Rp3 juta hingga Rp300 juta dengan tenor 6 hingga 60 bulan serta suku bunga mulai dari 0,79 persen per bulan.

Menurut Hendra, kehadiran berbagai layanan pembiayaan yang praktis dan fleksibel merupakan bentuk adaptasi perbankan terhadap perubahan kebutuhan masyarakat di era digital.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menyebutkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax bertujuan untuk menjaga kepercayaan investor dan keuangan perusahaan.

"Investor melihat rasio keuntungan dan kinerja keuangan. Kalau terus merugi, siapa yang mau berinvestasi?," ujar Hendry dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Hendry menjelaskan, selama ini Pertamina menggunakan dana talangan perusahaan untuk menahan Pertamax di bawah harga keekonomian.

Namun, dana talangan Pertamina pada dasarnya merupakan instrumen sementara untuk meredam lonjakan harga agar tidak langsung dirasakan masyarakat.

Ketika kurs rupiah dan harga minyak terus bergerak naik, kata dia, ruang untuk mempertahankan kebijakan tersebut semakin sempit.

"Dana talangan Pertamina ini juga terbatas. Karena Pertamax ini kan BBM nonsubsidi. Tidak ada subsidi APBN di dalamnya. Jadi memang murni mengikuti harga pasar," kata Hendry.

Ia menambahkan, apabila Pertamina terus-menerus menanggung selisih harga tanpa penyesuaian, kondisi tersebut dapat menggerus keuntungan perusahaan.

Dampaknya bukan hanya terhadap setoran dividen dan kontribusi perusahaan kepada negara, tetapi juga terhadap persepsi investor dan lembaga pemeringkat terhadap kinerja keuangan Pertamina.

Oleh karena itu, dia menilai langkah penyesuaian harga Pertamax sulit dihindari setelah beberapa bulan terakhir Pertamina menahan harga jual BBM nonsubsidi tersebut di bawah harga keekonomiannya.

“Akhirnya setelah beberapa waktu ditahan, BBM nonsubsidi tidak bisa lagi ditahan sehingga dilepas mengikuti mekanisme pasar. Karena itu kenaikan yang sekarang terjadi cukup tinggi. Mau tidak mau Pertamax harus naik,” kata Hendry.

Harga BBM jenis Pertamax (RON 92) yang sebelumnya Rp12.300 per liter naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green (RON 95) berubah dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id – Di tengah ketidakpastian yang membayangi perekonomian global, mulai dari perubahan suku bunga, pergerakan nilai tukar, hingga tensi geopolitik, pertanyaan mengenai ‘di mana sebaiknya menempatkan uang?’ menjadi semakin relevan bagi banyak masyarakat.

Dalam dunia investasi, ketidakpastian merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Namun, ketidakpastian bukan berarti harus menghentikan langkah untuk mengembangkan aset. 

Sebaliknya, kondisi tersebut justru menjadi momentum untuk meningkatkan literasi keuangan agar setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pengetahuan dan strategi yang tepat.

Jangan lewatkan kesempatan untuk menambah wawasan dan berdiskusi langsung mengenai strategi pengelolaan keuangan dalam Instagram Live MNC Sekuritas “Money Never Sleeps: Di Tengah Ketidakpastian, Uang Harus Ke Mana?” pada Kamis (11/06/2026) pukul 16.00 WIB.

Baca Juga

Simak IG Live MNC Sekuritas: Strategi Investasi di Tengah Ketidakpastian, Sore Ini

IG live dilakukan bersama Marketing Manager APERD Danapathi Asset Management Resca Listya Laras dan dipandu oleh Senior Marketing of Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri. Anda dapat menyaksikannya secara langsung melalui Instagram @mncsekuritas

MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. 

Baca Juga

Ikuti IG Live MNC Sekuritas 'Mengenal Filantropi Islam di Pasar Modal Syariah' Sore Ini!

Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham dan reksa dana, MNC Sekuritas terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui Ruang Literasi.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade MNC Sekuritas, Invest with The Best!

Editor: Puti Aini Yasmin

Jakarta (ANTARA) - Kepala Center for Sharia Economic Development (CSED) Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nur Hidayah mengatakan industri halal dan keuangan syariah harus menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan serta terintegrasi.

“Kalau kita melihat dalam kondisi objektif keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia ini masih menjadi sektor yang berjalan masing-masing. Industri halal menghasilkan aktivitas ekonomi, sedangkan keuangan syariah menyediakan pembiayaan, investasi, mitigasi risiko,” ujarnya dalam agenda SGIE Indonesia Merosot: Evaluasi Kebijakan dan Industri Halal Nasional yang diadakan secara virtual di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan bahwa keterkaitan antara industri halal dan lembaga keuangan syariah belum berjalan optimal. Padahal, negara-negara yang sukses dalam ekonomi halal selalu menerapkan integrasi kuat antara kedua sektor tersebut, sehingga dapat mendukung satu sama lain.

Akibatnya, keuangan syariah Indonesia, lanjutnya, belum mampu menjadi mesin pembiayaan utama dalam pengembangan industri halal nasional.

Hal itu khususnya terjadi pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang pelaku usahanya telah mengantongi sertifikat halal, tetapi justru masih banyak bertumpu pada pembiayaan konvensional karena menghadapi kesulitan dalam memperoleh skema pembiayaan kompetitif dari lembaga keuangan syariah.

Fenomena ini dianggap menyingkap adanya celah dalam Undang-Undang (UU) Jaminan Produk Halal yang implementasinya sejauh ini masih menitikberatkan kewajiban sertifikasi halal hanya pada aspek bahan baku (ingredients) dan proses produksinya saja.

Ke depan, lanjut Nur Hidayah, rantai halal harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Pelaku usaha yang mengklaim dan memiliki sertifikasi produk halal idealnya turut mengiringi aktivitas dengan pembiayaan dari sektor keuangan syariah.

Menurut dia, langkah itu penting karena industri keuangan syariah yang masih dalam kategori pemula (infant) seringkali kalah daya saing saat dipaksa berkompetisi langsung di medan laga yang sama (playing fair field) dengan industri konvensional yang sudah sangat mapan.

“Di sinilah sesungguhnya perlu intervensi dari pemerintah untuk memberikan kebijakan yang afirmatif, kebijakan yang protektif terhadap industri keuangan syariah dan memberikan insentif bagi sektor ini yang akan memberikan pembiayaan, khususnya kepada UMKM halal, sehingga keuangan syariah bisa menjadi preferensi utama dalam pembiayaan mereka,” katanya.

Data penelusuran ANTARA menyebutkan, Indonesia merupakan salah satu kekuatan utama ekonomi syariah dunia.

Dalam berbagai laporan ekonomi Islam global, Indonesia berada di kelompok teratas dunia dan mempertahankan posisi kuat dalam sektor makanan halal, keuangan syariah, fesyen Muslim, serta produk halal lainnya.

Dari sisi perdagangan, ekspor produk halal Indonesia terus tumbuh. Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menunjukkan nilai ekspor produk halal Indonesia mencapai sekitar 41,42 miliar dolar AS pada Januari–Oktober 2024, dengan surplus perdagangan sekitar 29,09 miliar dolar AS. Sektor makanan olahan masih menjadi kontributor terbesar, disusul fesyen Muslim, farmasi, dan kosmetik.

Karena itu, wajar jika BPJPH mengatakan ekosistem industri dan rantai pasok halal yang berada di bawah pengawasan dan regulasi jaminan produk halal (JPH), hingga saat ini memberikan kontribusi sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan nilai mencapai sekitar Rp4.900 triliun.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026