Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran sektor jasa keuangan, khususnya pada program keuangan berkelanjutan dan implementasi program nilai ekonomi karbon.

Komitmen itu ditunjukkan oleh OJK dalam keikutsertaannya pada London Climate Action Week (LCAW) 2026 pada 22-25 Juni 2026 di London, Inggris.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan OJK memastikan bahwa agenda keuangan berkelanjutan dan pembiayaan transisi tidak berhenti sebagai kerangka kebijakan, namun benar-benar menjadi mekanisme pasar yang credible.

"Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem keuangan yang stabil, berintegritas, dan mampu membiayai masa depan ekonomi Indonesia yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif,” ujar Friderica.

Dalam kesempatan ini, Friderica menghadiri berbagai forum internasional, antara lain The Net Zero Delivery Summit, Rangkaian Roundtable Discussion dengan Centre for Economic Transition Expertise (CETEx) London School of Economics and Political Science (LSE), dan Indonesia Climate Leadership Luncheon.

Kemudian,Southeast Asia Climate Action Forum, Satu Karsa Sharing Session with Global Investors, serta pertemuan dan bilateral meeting dengan berbagai lembaga global terkemuka.

“Melalui berbagai forum internasional yang mempertemukan regulator, pemerintah, dunia usaha, investor, mitra internasional, akademisi dan pelaku industri jasa keuangan dunia, OJK menegaskan bahwa keberhasilan transisi menuju ekonomi rendah karbon memerlukan ekosistem pembiayaan yang kredibel, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan investor,” ujar Friderica.

Selain itu, OJK terus memperkuat arsitektur keuangan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan, antara lain Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), penguatan pelaporan keberlanjutan yang selaras dengan standar internasional, penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), pengembangan panduan transition finance dan transition plan, serta pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan dan infrastruktur pasar.

Saat ini, OJK tengah menyusun RPOJK tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik (revisi POJK 51/2017) sejalan dengan perkembangan standar pengungkapan keberlanjutan nasional (PSPK 1 dan 2) dan global (IFRS S1 dan S2), yang ditargetkan terbit tahun ini.

“OJK ingin memastikan bahwa sektor-sektor yang perlu bertransisi tidak ditinggalkan, tetapi didorong memiliki rencana transisi yang kredibel. Transisi yang berhasil bukan sekadar memindahkan modal ke sektor yang sudah hijau, melainkan mentransformasikan sektor-sektor beremisi tinggi menjadi lebih rendah karbon secara bertahap, terukur, dan bertanggung jawab,” kata Friderica.

Selain memperkuat kerangka regulasi, OJK juga memperkenalkan berbagai inisiatif pembiayaan inovatif kepada investor global, salah satunya melalui Satu Karsa, sebuah platform blended finance yang mendukung proyek karbon berbasis alam secara kredibel dan berintegritas yang berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan.

Adapun, inisiatif tersebut diarahkan untuk mendukung kegiatan reforestasi dan agroforestri, pemulihan lahan kritis, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kredit karbon berkualitas tinggi, serta penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat di daerah

Friderica mengatakan Satu Karsa menunjukkan bahwa aset alam Indonesia bukan hanya harus dilindungi, tetapi juga dapat menjadi sumber keunggulan strategis apabila dikelola melalui kerangka yang transparan, berintegritas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Melalui pendekatan blended finance, Indonesia dapat menarik investor jangka panjang untuk mendukung pemulihan ekosistem sekaligus menghasilkan kredit karbon berkualitas tinggi,” ujar Friderica.

Dalam kesempatan ini, OJK juga menegaskan untuk terus memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan sekaligus menjalankan perannya sebagai anggota Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, termasuk ke depan melalui pengawasan perdagangan karbon di IDX Carbon, serta integrasi dengan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

Melalui POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon, OJK mengawasi perdagangan karbon di pasar sekunder guna memastikan tata kelola, transparansi, perlindungan investor, dan integritas pasar.

Adapun, revisi POJK 14/2023 akan diterbitkan dalam waktu dekat untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden No 110 Tahun 2025 tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca.

Sejak diluncurkan pada 2023, Bursa Karbon Indonesia telah mencatat transaksi sekitar dua juta ton CO₂ ekuivalen dengan nilai transaksi lebih dari Rp93 miliar, yang menunjukkan meningkatnya minat pelaku pasar terhadap mekanisme perdagangan karbon nasional.

“Bursa Karbon hanya akan dipercaya apabila unit karbon yang diperdagangkan terukur, tercatat, tertelusur, dan bebas dari penghitungan ganda. Karena itu, integritas pasar, kualitas data, kredibilitas verifikasi, dan tata kelola menjadi prasyarat utama agar pasar karbon dapat benar-benar mendukung pembiayaan transisi,” ujar Friderica.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Nama Irvan Susandy kembali dipercaya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mengemban amanah sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa selama periode 2026-2030.

Kariernya dimulai dari sektor korporasi sebagai staf Financial Policy & Procedure di PT Ariawest International sebelum bergabung dengan BEI pada 2000.

Pada awal mula bergabung di BEI, pria kelahiran Jakarta, 1 Juli 1974 tersebut menjabat sebagai staf Unit Pemeriksaan Operasional pada Satuan Pemeriksa Internal.

Sejak saat itu, Irvan meniti karier secara bertahap melalui berbagai posisi strategis yang berkaitan dengan pengawasan transaksi dan pengaturan perdagangan.

Sebelum menduduki kursi direksi, Irvan juga pernah menjabat sebagai Staf Unit Pemantauan Perdagangan dan Divisi Pengawasan Transaksi pada periode 2003–2006.

Kariernya terus menanjak menjadi Kepala Unit Pemantauan Perdagangan pada 2006–2010, kemudian dipercaya sebagai Kepala Divisi Pengawasan Transaksi pada 2010–2018.

Pengalaman panjang dalam mengawasi aktivitas perdagangan di bursa membuat Irvan dipercaya memimpin Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan pada 2018–2022.

Jabatan tersebut menjadi batu loncatan sebelum akhirnya ia ditunjuk sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI sejak Juni 2022.

Sepanjang lebih dari dua dekade perjalanan kariernya di BEI, Irvan tidak hanya fokus pada aspek pengawasan transaksi, tetapi juga berperan dalam berbagai inisiatif strategis untuk memperkuat daya saing pasar modal Indonesia.

Salah satu kontribusi terbesarnya adalah keterlibatan dalam pengembangan dan peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon).

Pada periode Juni 2022 hingga September 2023, Irvan ikut berpartisipasi dalam kajian, pengembangan, hingga peluncuran perdagangan karbon di Indonesia.

Selain itu, ia juga menjadi pembicara dalam berbagai forum nasional dan internasional terkait perdagangan karbon dan transisi energi. Di antaranya forum B20 dengan tema Secondary Carbon Market Support the Energy Transition Implementation in Indonesia pada 2022 serta webinar perdagangan karbon yang diselenggarakan GATRA pada 2024.

Dari sisi akademik, Irvan memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang ekonomi dan akuntansi.

Ia menyelesaikan dua program sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran pada 1999, yakni Jurusan Akuntansi dan Jurusan Ekonomi serta Studi Pembangunan. Sebelumnya, ia juga meraih gelar Ahli Madya Akuntansi dari universitas yang sama pada 1992.

Komitmennya terhadap pengembangan kompetensi juga terlihat dari berbagai program kepemimpinan dan pelatihan internasional yang diikutinya.

Pada 2024, Irvan mengikuti Asean Global Leadership Programme (AGLP) yang diselenggarakan London School of Economics and Political Science (LSE). Ia juga tercatat mengikuti berbagai pelatihan di Amerika Serikat, Inggris, India, hingga forum perdagangan saham tingkat Asia.

Di luar tugas eksekutifnya, Irvan aktif dalam sejumlah komite strategis di industri pasar modal. Ia menjadi anggota Komite Perdagangan sejak 2018, Komite Investasi sejak 2022, Komite Disiplin Anggota sejak 2022, serta Komite Hair Cut KPEI sejak 2022.

Sebagai informasi berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-10/D.04/2026 tanggal 17 Juni 2026, OJK telah menetapkan daftar Calon Anggota Direksi BEI masa jabatan 2026–2030.

Susunan Anggota Direksi tersebut akan efektif setelah memperoleh persetujuan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BEI Tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada 29 Juni 2026.

Badung (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai melakukan diskusi membahas opsi pengembangan Carbon Capture Storage (CCS) untuk menangkap karbondioksida dari sektor minyak dan gas bumi di laut.

“Carbon Capture Storage sebenarnya salah satu opsi strategis yang perlu didukung bersama-sama, Indonesia memiliki potensi yang besar baik dari sisi sumber emisi dari kegiatan industri itu sendiri maupun dari kegiatan-kegiatan lain,” kata Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana.

Kartika di Kabupaten Badung, Bali, Senin, mengumpulkan berbagai elemen terkait seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha, untuk bersama-sama melihat upaya penataan ruang laut demo menjaga ekologi di sektor hulu migas ini.

KKP memandang dengan pengembangan CCS di dasar laut maka ada solusi penyimpanan karbon agar tidak mencemari bumi, namun untuk pengembangannya perlu dukungan teknologi, kebijakan, kepastian regulasi, koordinasi lintas sektor, serta tata kelola yang baik.

Salah satunya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebagai instrumen untuk memberikan kepastian berusaha, mencegah potensi konflik pemanfaatan ruang, serta mendukung investasi yang berkelanjutan di wilayah laut.

Kartika menjelaskan, saat ini dunia global menghadapi tantangan perubahan iklim dan kebutuhan energi yang terus meningkat, peningkatan suplai energi ini menjadi tantangan sekaligus potensi sebab ruang laut sangat strategis untuk meningkatkan kebutuhan energi.

Apalagi, Indonesia mengedepankan perlindungan terhadap lingkungan dan pengolahan sumber daya yang berkelanjutan terbukti dari penetapan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen secara mandiri tahun 2030.

“Tentunya untuk mencapai hal ini diperlukan berbagai upaya dan sinergi dari seluruh pihak saling melengkapi, demikian juga termasuk kemanfaatan teknologi yang mampu mengurangi emisi khususnya dari sektor energi dan industri,” ujar dia.

Teknologi Carbon Capture Storage juga sudah berkembang di Jepang tidak hanya untuk sektor gas tetapi juga untuk metropolitan perkotaan, sehingga di Indonesia ini bisa menjadi peluang di kemudian hari mencapai nol emisi, sesuai target tadi.

“Oleh karena itu dalam mendukung pengembangan CCS maupun berbagai aktivitas pembangunan di wilayah pesisir dan laut khususnya, penata ruang laut memiliki urgensi yang sangat penting, penataan ruang laut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perizinan, tetapi bisa menyeimbangkan seluruh kepentingan,” kata Kartika.

Namun, sambungnya, pemanfaatan ruang laut juga harus dilakukan secara tertib, optimal, dan bertanggung jawab, sehingga perlengkapan ruang laut ini bisa mewujudkan pembangunan kelautan yang terintegrasi, berkelanjutan dan mampu menjawab tantangan dari perubahan iklim, hingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) memperkenalkan perdagangan karbon (carbon trading) kepada generasi muda termasuk mahasiswa dalam ajang Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026.

Corporate Secretary Pertamina NRE Sri Nur Hidayati dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa terkait perkembangan transisi energi dan isu keberlanjutan.

“Pengenalan carbon trading menjadi penting agar generasi muda memahami bagaimana mekanisme perdagangan karbon dapat berkontribusi dalam pengurangan emisi serta mendukung target dekarbonisasi di Indonesia,” ujar Sri.

Ia menambahkan bahwa Pertamina NRE juga memperkenalkan potensi green jobs yang dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi tren di tingkat internasional seiring meningkatnya fokus global terhadap energi bersih dan keberlanjutan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga membuka peluang karier dan pengembangan kompetensi baru bagi generasi muda.

Sementara itu, PGTC 2026 yang mengusung tema “Energizing Acceleration for Future Impact” merupakan kegiatan yang mempertemukan dunia industri dengan mahasiswa untuk memberikan pemahaman mengenai tantangan dan peluang sektor energi di masa depan.

Dalam kegiatan tersebut, Pertamina NRE turut menghadirkan booth interaktif yang memberikan edukasi mengenai carbon trading, proses pengurangan emisi melalui kredit karbon, hingga pengembangan proyek energi rendah karbon yang mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Adapun perdagangan karbon sendiri merupakan sistem yang mendorong pengurangan emisi karbon. Perusahaan atau pihak yang mampu mengurangi polusi lebih banyak dapat “menjual” hasil pengurangan emisinya kepada pihak lain yang emisinya masih tinggi.

Mekanisme ini membuat semakin banyak pihak terdorong untuk mengurangi emisi karena pengurangan tersebut memiliki nilai ekonomi.

Bagi masyarakat umum, kontribusi juga dapat dilakukan melalui program carbon offset, misalnya dengan mendukung penanaman pohon atau proyek energi bersih untuk membantu mengimbangi emisi dari aktivitas sehari-hari.

“Partisipasi Pertamina NRE dalam Pertamina Goes to Campus 2026 menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung agenda dekarbonisasi nasional melalui pengembangan energi bersih, peningkatan literasi terkait carbon trading, serta penguatan kapasitas generasi muda di sektor energi berkelanjutan,” ujar Sri.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa dalam pipeline (antrean), terdapat potensi tambahan nilai perdagangan karbon mencapai sebesar Rp560,9 miliar sampai dengan Rp1,39 triliun.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi alias Kiky dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, mengatakan nilai tersebut hasil perhitungan dari potensi unit karbon tambahan yang dapat diperdagangkan sebesar 9,5 juta ton CO2e (karbon ekuivalen).

“Kalau kita lihat, total proyeksi unit karbon tambahan yang dapat diperdagangkan sebesar 9,5 ton CO2e atau setidaknya senilai Rp560,9 miliar hingga Rp1,39 triliun, dengan harga unit karbon yang diperdagangkan di IDXCarbon saat ini,” ujarnya.

Kiky merincikan, potensi unit karbon tambahan sebesar 9,5 juta ton CO2e tersebut, berasal dari sebanyak 49 proyek proponen baru dalam pipeline (antrean), yang diperkirakan potensinya mencapai 7,69 juta ton CO2e.

Ditambah, dari 10 proyek yang existing yang diproyeksikan dapat menambah supply unit karbon sebesar 2,15 juta ton CO2e.

“Sehingga, kalau kita lihat total proyeksi unit karbon tambahan itu, yang dapat diperdagangkan sebesar 9,5 ton CO2,” ungkap Kiky.

Sebagai informasi, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 30 April 2026, Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon secara total telah mencatatkan 155 pengguna jasa yang telah terdaftar dan 10 proyek Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).

Adapun, secara agregat, volume transaksi tercatat sebanyak 1,98 juta tCO2e, dengan akumulasi nilai transaksi mencapai Rp93,75 miliar.

Dalam kesempatan ini, Kiky mengatakan bahwa total nilai transaksi perdagangan karbon di Indonesia senilai Rp93,75 miliar, cenderung lebih kecil apabila dibandingkan dengan Bursa Karbon negara lain, seperti Uni Eropa (UE) yang mencapai 700 miliar dolar AS dan China mencapai 40 miliar dolar AS.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memaparkan sejumlah inovasi yang dikembangkan Polri untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memanfaatkan limbah hasil panen guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Dalam laporan di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat panen raya jagung serentak kuartal II/2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu, Sigit mengatakan Polri menggandeng usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal untuk mengolah limbah tongkol jagung menjadi sumber energi alternatif.

Sigit dalam keterangannya di Jakarta, mengatakan pemanfaatan hasil samping pertanian dilakukan melalui pengembangan briket tongkol jagung bernama miracle carbon.

"Sebagai energi alternatif untuk keperluan rumah tangga, pendukung UMKM, penghangat kandang ayam, serta pengganti kayu bakar," katanya.

Ia menjelaskan inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian sekaligus mendukung pengembangan ekonomi masyarakat berbasis sektor pangan.

Selain pengolahan limbah pertanian, Polri juga mengembangkan inovasi pupuk Presisi berbasis batu bara untuk membantu memperbaiki kualitas tanah pertanian.

Sigit mengatakan pupuk tersebut mampu meningkatkan tingkat keasaman tanah sekaligus memperbaiki unsur hara sehingga mendukung produktivitas tanaman.

"Inovasi pupuk Presisi berbasis batu bara bermanfaat untuk menaikkan pH sebanyak satu sampai dengan dua tingkat, sekaligus merestorasi unsur hara, sehingga dapat menyuburkan tanah dan menyehatkan tanaman," ujarnya.

Kapolri menambahkan inovasi pupuk tersebut telah diterapkan pada lahan pertanian jagung di Jawa Barat dan Papua sebagai bagian dari program peningkatan hasil produksi pangan nasional.

Selain itu, Polri juga mengembangkan sejumlah teknologi pendukung pertanian modern, antara lain vertical dryer, mobil pemipil jagung, soil tester, pompa tenaga surya, atmosphere water generator, hingga mobile rotary dryer.

Menurut Sigit, penggunaan teknologi tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi proses pascapanen serta membantu petani menjaga kualitas hasil produksi.

"Yang bermanfaat untuk mengeringkan jagung secara merata dan lebih bersih tanpa harus membawa hasil panen ke gudang," katanya.

Berbagai inovasi tersebut menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap agenda swasembada pangan nasional melalui penguatan produktivitas pertanian, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan pengembangan ekosistem pangan berkelanjutan dari hulu hingga hilir.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong kesiapan Indonesia untuk menjadi pusat pengembangan Carbon Capture and Storage (CCS) di kawasan Asia-Pasifik dalam forum Asia Carbon Capture 2026 di Crowne Plaza Kuala Lumpur City Centre, Malaysia.

Dalam forum tersebut, Eddy menekankan bahwa transisi energi tidak hanya berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi ekonomi nasional serta penguatan ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika global.

"Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang besar. Di satu sisi kita memiliki sumber daya energi fosil yang melimpah, tetapi di sisi lain masih menghadapi ketergantungan impor energi, terutama BBM dan elpiji. Karena itu, transisi energi harus menjadi bagian dari strategi ketahanan ekonomi nasional," ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan Indonesia sedang berada pada fase penting transformasi ekonomi dengan target pertumbuhan hingga 8 persen. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan investasi besar serta perubahan sistem energi menuju arah yang lebih berkelanjutan.

Eddy juga menyoroti potensi energi terbarukan Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar 3.600 gigawatt.

Selain itu, Indonesia dinilai memiliki kapasitas penyimpanan karbon yang sangat besar, mencapai sekitar 600 gigaton CO₂, sehingga membuka peluang strategis dalam pengembangan CCS regional.

"Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat CCS regional. Kapasitas penyimpanan karbon yang besar, posisi geografis strategis, serta meningkatnya kebutuhan dekarbonisasi di Asia menjadikan Indonesia sangat kompetitif untuk kerja sama CCS lintas negara," katanya.

Ia menambahkan potensi ekonomi karbon Indonesia pada tahun 2030 diperkirakan dapat mencapai 21 miliar dolar AS yang berasal dari sektor kehutanan, energi terbarukan, pengelolaan sampah menjadi energi, hingga CCS dan CCUS.

Menurut Eddy, peluang tersebut harus diiringi dengan kepastian regulasi serta tata kelola yang kuat agar dapat menarik investasi.

Eddy mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mendorong regulasi terkait CCS, ekonomi karbon, dan waste-to-energy sebagai bagian dari penguatan ekosistem energi hijau.

"Potensi besar ini harus diiringi tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor, dan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, serta sektor keuangan agar dapat diterjemahkan menjadi investasi nyata," ujarnya.

Eddy menegaskan Indonesia berkomitmen menjadi bagian dari solusi global terhadap perubahan iklim, sekaligus memastikan transisi energi memberi manfaat ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

"Indonesia ingin menjadi bagian dari solusi global terhadap perubahan iklim, sekaligus memastikan bahwa transisi energi memberikan manfaat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan nasional," katanya.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia melalui forum "Indonesia Untapped and Frontier Resources: Scale, Strategy and Partnership" sebagai rangkaian Offshore Technology Conference (OTC) yang digelar di Houston, Selasa (5/5) membawa optimisme ke ranah global. Momentum investasi energi saat ini diyakini berada pada titik yang sangat strategis, baik bagi investor maupun penyedia teknologi energi dunia.

Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Amerika Serikat (AS), Indroyono Susilo, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat fondasi investasi melalui perbaikan regulasi, kepastian hukum, serta penyiapan wilayah kerja migas yang semakin kompetitif, termasuk mendorong kolaborasi global dalam pengembangan proyek strategis seperti Abadi Masela.

Dari sisi potensi, Senior Manager - Oilfield Development SKK Migas, Wilson Pariangan memaparkan bahwa Indonesia masih menyimpan peluang besar yang belum tergarap. Dari 128 cekungan migas yang ada, baru 20 yang berproduksi, sementara 43 masih dalam tahap eksplorasi dan 65 cekungan belum tersentuh.

"Dengan potensi mencapai 2,7 miliar barel minyak dan 39,35 TCF gas, serta 158 blok migas yang tersedia, Indonesia menawarkan peluang investasi yang nyata dengan sistem yang semakin kompetitif dan ramah investor," ujar Wilson.

Narasi peluang itu pun semakin kuat ketika dikaitkan dengan kemampuan eksekusi di lapangan. Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza menyatakan bahwa Indonesia tidak hanya menawarkan potensi, tetapi juga telah membuktikan kemampuan untuk mengonversinya menjadi produksi nyata.

"Indonesia adalah frontier energy opportunity yang belum sepenuhnya tergarap, dan saat ini adalah momentum terbaik bagi investor untuk masuk. Kami tidak hanya bicara potensi, tetapi juga eksekusi," ujar Oki.

Hingga kini, Pertamina secara konsisten menunjukkan kinerja eksplorasi yang solid. Pada 2025, perusahaan melakukan pengeboran 20 sumur eksplorasi, dengan delapan di antaranya berhasil menemukan cadangan baru, tingkat keberhasilan yang mencerminkan kualitas data dan pendekatan teknologi yang digunakan.

"Dengan dukungan survei seismik 2.931 km (2D) dan 855 km² (3D), kami memastikan setiap langkah eksplorasi berbasis data yang kuat, sehingga memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi bagi investor," lanjut Oki.

Selain itu, peluang investasi juga terletak pada peningkatan produksi dari aset eksisting. Implementasi teknologi seperti Chemical EOR, Thermal EOR, optimalisasi reservoir berkualitas rendah, serta program infill telah terbukti meningkatkan produksi di lapangan strategis seperti Blok Rokan.

"Ini merupakan peluang low risk, high value bagi investor. Aset eksisting kami masih menyimpan potensi besar yang dapat dioptimalkan melalui penerapan teknologi," tambah Oki.

Untuk itu, Pertamina secara aktif membuka ruang kolaborasi bagi penyedia teknologi energi global, khususnya dari AS, untuk berperan dalam peningkatan produksi migas Indonesia.

"Kami membuka peluang kolaborasi seluas luasnya bagi technology providers. Indonesia membutuhkan solusi teknologi mutakhir, baik untuk eksplorasi, peningkatan perolehan minyak, hingga pengelolaan reservoir kompleks. Ini adalah peluang besar untuk tumbuh bersama," katanya.

Peluang terintegrasi juga terbuka di sektor gas melalui penguatan infrastruktur yang menghubungkan Sumatra dan Jawa, serta optimalisasi pasokan dari Indonesia Timur sebagai pusat suplai nasional.

Di sisi lain, Indonesia turut menawarkan peluang investasi masa depan melalui pengembangan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) yang diproyeksikan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan, dan berpotensi menjadi regional hub. Potensi energi panas bumi Indonesia yang mencapai 24 GW, terbesar di dunia, menjadi daya tarik dengan peluang pengembangan yang masih terbuka luas.

Dengan kombinasi potensi sumber daya yang besar, kebijakan yang semakin progresif, serta rekam jejak eksekusi yang teruji, Indonesia menegaskan kepada investor global bahwa peluang investasi hulu migas yang menjanjikan siap direalisasikan bersama mitra teknologi terbaik dunia.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan lembaga pengawas jasa keuangan yang dipimpinnya siap mengembangkan sistem pendukung perdagangan karbon di Indonesia.

“Saat ini kami juga sedang mengembangkan satu sistem yang akan mendukung sebagai sistem registri unit karbon bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI),” kata Friderica dalam jumpa pers yang digelar di Auditorium Dr Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI, Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, wanita yang akrab disapa Kiki itu mengatakan, langkah tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan OJK sebagai anggota Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Dukungan itu pun, lanjut dia, juga diberikan OJK menyusul Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan yang telah diundangkan pada tanggal 13 April 2026.

“Kami mengucapkan selamat atas satu langkah maju yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, dan kami OJK sangat mendukung program Bapak Presiden (Prabowo Subianto) melalui Utusan Khusus Presiden, Bapak Hashim (Djojohadikusumo), dan juga kami telah berkoordinasi dengan sangat baik,” ujar Kiki.

Selain itu, ia mengatakan otoritasnya juga akan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon di Indonesia.

Adapun POJK tersebut merupakan tindak lanjut UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca dan mengembangkan pasar karbon domestik.

“Kami juga akan menyesuaikan Peraturan OJK Nomor 14, yang akan kami sesuaikan dan insya Allah semuanya akan selesai di bulan Juni tahun ini. Jadi itu bentuk dukungan kami kepada program Bapak Presiden,” kata Kiki.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kampanye gaya hidup rendah karbon bertajuk "Aku Net-Zero Hero" resmi diluncurkan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Rabu (22/4).

Inisiatif ini merupakan kolaborasi IDXCarbon bersama Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan Jejakin untuk mendorong partisipasi publik dalam upaya penurunan emisi karbon.

Peluncuran kampanye tersebut dilakukan di tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang kian dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Bertepatan dengan momentum Hari Bumi, inisiatif tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa langkah konkret dalam menekan emisi karbon tidak bisa lagi ditunda.

Pertamina NRE sebagai pionir perdagangan kredit karbon di IDXCarbon pertama kali memperdagangkan kredit karbonnya yang bersumber dari proyek pembangkit lisrik tenaga panas bumi area Lahendong unit 5 dan 6.

Kali ini Pertamina NRE Kembali menerbitkan kredit karbon dari proyek yang berbeda, yaitu pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang dikelolanya.

Kredit karbon ini berkontribusi dalam bentuk aksi kampanye bersama pengurangan emisi karbon melalui Livin' Planet dalam aplikasi Livin' by Mandiri, aplikasi mobile banking milik Bank Mandiri. Kampanye ini juga menggandeng Jejakin dalam perhitungan karbonnya.

Melalui kampanye ini, masyarakat khususnya pengguna Livin' by Mandiri diperkenalkan pada konsep carbon offset, yaitu mekanisme kompensasi atas emisi karbon yang dihasilkan dengan pembelian kredit karbon yang mendukung proyek-proyek penurunan emisi yang telah terverifikasi.

Hal ini ditegaskan oleh Direktur Sumber Daya Manusia & Penunjang Bisnis Pertamina NRE, A.A.A. Indira Pratyaksa, di mana kampanye ini mengaitkan langsung antara aksi individu dan dampak nyata di lapangan.

"Ketika seseorang melakukan offsetting , sesungguhnya ia sedang mendukung proyek nyata seperti pengolahan limbah menjadi energi di Sei Mangkei. Di situlah esensi dari transisi energi, bagaimana setiap langkah kecil dapat dikonversi menjadi dampak lingkungan dan sosial yang berkelanjutan," ujarnya.

Peluncuran kampanye AKU NET-ZERO HERO juga menjadi bagian dari upaya memperluas literasi publik terkait pasar karbon sekaligus membangun ekosistem yang inklusif dan kredibel.

Dengan menghadirkan akses yang lebih luas kepada masyarakat, kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif publik dalam menjawab tantangan global menuju target Net Zero Emission Indonesia 2060.

PLTBg Sei Mangkei memiliki kapasitas sebesar 2,4 Megawatt (MW) dan mengolah palm oil mill effluent (POME) atau limbah cair kelapa sawit (POME) untuk menjadi energi listrik, sehingga turut berkontribusi terhadap mengurangi emisi gas metana secara signifikan.

Proyek ini mencerminkan bagaimana solusi berbasis energi bersih tidak hanya berkontribusi pada penurunan emisi, tetapi juga menghadirkan nilai tambah ekonomi serta keberlanjutan di tingkat operasional.

"Perubahan iklim bukan lagi isu jangka panjang, dampaknya sudah kita rasakan hari ini. Karena itu, aksi harus dimulai sekarang dan melibatkan semua pihak. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menghadirkan solusi yang membuat kontribusi individu menjadi lebih mudah, terukur, dan terhubung langsung dengan dampak nyata di lapangan," tutup Indira.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa aksi nyata tidak lagi dapat ditunda. Menjawab urgensi tersebut, IDXCarbon Bersama Pertamina New & Renewable energy (Pertamina NRE), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan Jejakin meluncurkan kampanye “AKU NET-ZERO HERO” pada Rabu, (22/04/26), di Gedung Bursa Efek Indonesia sebagai inisiatif kolaboratif untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam gaya hidup rendah karbon melalui langkah yang sederhana, terukur, dan dapat diakses secara luas.

Pertamina NRE sebagai pionir perdagangan kredit karbon di IDXCarbon pertama kali memperdagangkan kredit karbonnya yang bersumber dari proyek pembangkit lisrik tenaga panas bumi area Lahendong unit 5 dan 6. Kali ini Pertamina NRE Kembali menerbitkan kredit karbon dari proyek yang berbeda, yaitu pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang dikelolanya. Kredit karbon ini berkontribusi dalam bentuk aksi kampanye bersama pengurangan emisi karbon melalui Livin’ Planet dalam aplikasi Livin’ by Mandiri, aplikasi mobile banking milik Bank Mandiri. Kampanye ini juga menggandeng Jejakin dalam perhitungan karbonnya.

Melalui kampanye ini, masyarakat khususnya pengguna Livin’ by Mandiri diperkenalkan pada konsep carbon offset, yaitu mekanisme kompensasi atas emisi karbon yang dihasilkan dengan pembelian kredit karbon yang mendukung proyek-proyek penurunan emisi yang telah terverifikasi. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Sumber Daya Manusia & Penunjang Bisnis Pertamina NRE, A.A.A. Indira Pratyaksa, di mana kampanye ini mengaitkan langsung antara aksi individu dan dampak nyata di lapangan.

“Ketika seseorang melakukan offsetting , sesungguhnya ia sedang mendukung proyek nyata seperti pengolahan limbah menjadi energi di Sei Mangkei. Di situlah esensi dari transisi energi, bagaimana setiap langkah kecil dapat dikonversi menjadi dampak lingkungan dan sosial yang berkelanjutan,” ujarnya.

Peluncuran kampanye AKU NET-ZERO HERO juga menjadi bagian dari upaya memperluas literasi publik terkait pasar karbon sekaligus membangun ekosistem yang inklusif dan kredibel. Dengan menghadirkan akses yang lebih luas kepada masyarakat, kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif publik dalam menjawab tantangan global menuju target Net Zero Emission Indonesia 2060.

PLTBg Sei Mangkei memiliki kapasitas sebesar 2,4 Megawatt (MW) dan mengolah palm oil mill effluent (POME) atau limbah cair kelapa sawit (POME) untuk menjadi energi listrik, sehingga turut berkontribusi terhadap mengurangi emisi gas metana secara signifikan. Proyek ini mencerminkan bagaimana solusi berbasis energi bersih tidak hanya berkontribusi pada penurunan emisi, tetapi juga menghadirkan nilai tambah ekonomi serta keberlanjutan di tingkat operasional.

“Perubahan iklim bukan lagi isu jangka panjang, dampaknya sudah kita rasakan hari ini. Karena itu, aksi harus dimulai sekarang dan melibatkan semua pihak. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menghadirkan solusi yang membuat kontribusi individu menjadi lebih mudah, terukur, dan terhubung langsung dengan dampak nyata di lapangan,” tutup Indira.

Memaknai momentum Hari Bumi 2026 pada minggu ini, Bank Mandiri menegaskan komitmen keberlanjutan sebagai bagian integral dari strategi bisnis dan operasional bank. Keberlanjutan diterapkan sebagai perjalanan jangka panjang yang terukur dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, dengan melibatkan nasabah korporasi hingga nasabah retail dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Dengan mengusung semangat Sinergi Majukan Negeri, Bank Mandiri memperkuat perannya sebagai katalis dalam akselerasi ekonomi hijau Indonesia melalui pendekatan berbasis data, implementasi nyata, dan dampak yang berkelanjutan.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Henry Panjaitan menyampaikan, hingga Maret 2026 portofolio pembiayaan berkelanjutan Bank Mandiri mencapai sekitar Rp320 triliun, tumbuh 8,8 persen secara tahunan, dengan porsi pembiayaan hijau sebesar Rp167 triliun dan pembiayaan sosial sebesar Rp153 triliun.

Melalui capaian ini, Bank Mandiri sebagai pemimpin pasar pembiayaan hijau di Indonesia dengan pangsa lebih dari 35% dibandingkan tiga bank besar nasional.

"Kami optimistis pembiayaan berkelanjutan akan terus tumbuh pada kisaran 7-9% secara tahunan, sejalan dengan target pertumbuhan kredit bank only. Di tengah dinamika kondisi makroekonomi domestik dan global, kami tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi pembiayaan. Dengan demikian, kami terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kualitas aset," ujar Henry.

Optimisme tersebut didukung oleh pipeline yang solid, di mana sekitar 77 persen berasal dari sektor yang selaras dengan agenda pembangunan nasional, antara lain pembiayaan ketahanan energi, termasuk energi terbarukan dan efisiensi energi, eco-efficient products, perumahan inklusif melalui program FLPP, serta penguatan pembiayaan produktif.

Sepanjang 2025, Bank Mandiri juga menerbitkan Green Bond Phase 2 dan Sustainability Bond Phase 1 dengan total nilai mencapai Rp10 triliun, yang disalurkan kepada proyek-proyek berkelanjutan. Selain itu, Bank Mandiri aktif berkolaborasi dengan regulator dan pemangku kepentingan melalui berbagai forum seperti Forum Group Discussion (FGD), roundtable, dan pilot program, termasuk pengembangan skema pembiayaan baru di sektor prioritas seperti waste-to-energy.

Sejalan, Bank Mandiri terus memperluas akses solusi keberlanjutan kepada masyarakat. Bank Mandiri mendorong partisipasi masyarakat melalui peluncuran fitur Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) bagi segmen retail pada platform Livin' Planet di aplikasi Livin' by Mandiri. Melalui fitur ini, nasabah dapat menghitung jejak emisi, melakukan carbon offset, serta membeli SPE-GRK secara langsung.

SPE-GRK yang tersedia saat ini berasal dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei milik Pertamina New & Renewable Energy berkapasitas 2,4 MW di Sumatera Utara, yang mengolah limbah Palm Oil Mill Effluent (POME) menjadi energi terbarukan. Proyek ini berkontribusi pada pengurangan emisi sekitar 265 ribu tCO2e, setara dengan emisi sekitar 30 ribu kendaraan berbahan bakar bensin.

Inisiatif hasil kolaborasi Bank Mandiri dengan IDXCarbon ini juga memperluas akses pasar karbon, dari yang sebelumnya lebih banyak diakses segmen korporasi, menjadi lebih inklusif bagi masyarakat luas.

Kemudian, Bank Mandiri juga menghadirkan berbagai program untuk mendorong gaya hidup berkelanjutan, antara lain penawaran kendaraan listrik melalui Livin' Auto, kartu debit ramah lingkungan berbahan Recycled PVC, serta produk e-money Livin' Eco Green edisi khusus Hari Bumi di platform Livin' Sukha.

Seiring dengan inisiatif tersebut, di internal perusahaan Bank Mandiri turut mendorong keterlibatan aktif pegawai dengan mengajak seluruh pegawai untuk berkontribusi dalam program penanaman pohon berbasis digital melalui fitur Livin' Planet yang dilaksanakan pada 11-19 April 2026.

Program dikemas dalam bentuk kompetisi untuk meningkatkan engagement sekaligus memperkuat pemahaman pegawai terhadap peran individu dalam implementasi ESG di lingkungan kerja. Inisiatif ini berhasil menarik partisipasi lebih dari 500 pegawai, dengan total kontribusi penanaman lebih dari 800 pohon bakau merah yang akan ditanam di wilayah Tangerang, Banten.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap target Net Zero Operation pada tahun 2030, Bank Mandiri secara konsisten menurunkan emisi operasional hingga mencapai 32 persen dari baseline tahun 2019 melalui berbagai inisiatif, seperti optimalisasi bangunan hijau, penggunaan kendaraan listrik dan hybrid, serta pemasangan panel surya.

Bank Mandiri menegaskan bahwa perjalanan keberlanjutan telah berjalan dengan arah yang jelas dan fondasi yang kuat bagi perusahaan. Ke depan, Perseroan akan terus mempercepat akselerasi keberlanjutan melalui penguatan kolaborasi, inovasi, serta perluasan dampak di seluruh lini bisnis dan operasional bank demi keunggulan berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data, Bank Mandiri berkomitmen menjadi penggerak utama dalam transformasi menuju ekonomi yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan.