JAKARTA, KOMPAS.com – Perusahaan teknologi finansial PT Mekar Investama Teknologi (MEKAR) terus mengembangkan model pembiayaan produktif yang terintegrasi dengan sektor riil, mulai dari pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga energi terbarukan.

Perusahaan fintech tersebut mengembangkan MEKAR Ecosystem, sebuah ekosistem yang menghubungkan pembiayaan dengan berbagai sektor produktif.

Melalui pendekatan tersebut, pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal, tetapi juga diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha.

SHUTTERSTOCK/AZMI PAMUNGKAS Ilustrasi kredit.

Chief Executive Officer PT Mekar Investama Teknologi Pandu Aditya Kristy mengatakan, perusahaan berupaya menghadirkan pembiayaan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan perekonomian.

"Kami percaya bahwa masa depan sektor keuangan tidak berhenti pada pembiayaan. Dengan menghubungkan modal ke sektor pertanian, waste-to-energy, dan berbagai sektor produktif lainnya melalui MEKAR Ecosystem, kami ingin menciptakan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Pandu dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).

Salah satu pilar dalam ekosistem tersebut adalah Multi Micro Agriculture Financing (MMAF), yaitu model pembiayaan yang mengintegrasikan pendanaan dengan pendampingan agronomi, pemantauan lahan berbasis satelit, akses pasar, serta kemitraan dalam rantai nilai pertanian.

Melalui skema tersebut, pembiayaan diarahkan langsung ke aktivitas produksi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyaluran pembiayaan sekaligus membantu petani meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan pemanfaatan lahan, serta memperkuat keberlanjutan pendapatan.

Selain sektor pertanian, MEKAR juga menyalurkan pembiayaan produktif ke berbagai sektor strategis, termasuk UMKM dan inisiatif waste-to-energy.

SHUTTERSTOCK/BLEAKSTAR Ilustrasi UMKM, strategi bisnis UMKM.

Perusahaan menyebutkan lebih dari 80 persen penerima pembiayaannya merupakan UMKM yang dijalankan oleh perempuan.

Menurut MEKAR, hal tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan yang inklusif sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di sektor energi, perusahaan mengembangkan pembiayaan untuk proyek waste-to-energy yang mengolah limbah pertanian dan limbah kayu menjadi energi terbarukan bernilai tambah.

Inisiatif tersebut juga ditujukan untuk mendukung pengembangan ekonomi sirkular.

Pandu mengatakan, perusahaan akan terus memperluas implementasi MMAF, memperkuat kemitraan strategis, serta memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Menurut dia, pendekatan ekosistem yang dikembangkan perusahaan diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara sektor keuangan dengan sektor-sektor produktif sehingga mampu memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terukur.

Raih tiga penghargaan internasional

MEKAR baru-baru ini memperoleh tiga penghargaan internasional dalam ajang FinanceAsia Awards 2026 dan WRISE Volare Awards 2026 di Hong Kong.

Pada FinanceAsia Awards 2026, perusahaan meraih penghargaan Winner – Best Strategic Initiative – Nonbank Financial Institutions (Indonesia) serta memperoleh predikat Highly Commended – Biggest Sustainable Impact – Nonbank Financial Institutions (Indonesia).

Sementara itu, pada WRISE Volare Awards 2026, MEKAR memperoleh penghargaan Best Environmental, Social, and Governance (ESG) Ecosystem Platform.

Pandu mengatakan penghargaan tersebut mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengembangkan pembiayaan produktif yang terhubung dengan sektor riil.

"Penghargaan ini mencerminkan komitmen MEKAR dalam mendefinisikan kembali pembiayaan produktif melalui penciptaan dampak nyata bagi masyarakat," ujar Pandu.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperluas ekosistem dan menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia," imbuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Perusahan fintech bidang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi PT Mekar Investama Teknologi (MEKAR) meraih tiga penghargaan internasional atas pengembangan model pembiayaan produktif yang mengintegrasikan pembiayaan dengan sektor pertanian, energi terbarukan, dan pangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi riil.

Chief Executive Officer MEKAR Pandu Aditya Kristy mengatakan penghargaan tersebut mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengembangkan pembiayaan produktif yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Penghargaan ini mencerminkan komitmen MEKAR dalam mendefinisikan kembali pembiayaan produktif melalui penciptaan dampak nyata bagi masyarakat," kata Pandu dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Sabtu.

Pada ajang FinanceAsia Awards 2026, MEKAR meraih penghargaan Winner Best Strategic Initiative Nonbank Financial Institutions (Indonesia) serta Highly Commended Biggest Sustainable Impact Nonbank Financial Institutions (Indonesia).

Pada hari yang sama, perusahaan juga memperoleh penghargaan Best Environmental, Social, and Governance (ESG) Ecosystem Platform pada ajang WRISE Volare Awards 2026.

Menurut Pandu, penghargaan tersebut mencerminkan pengembangan MEKAR Ecosystem, yakni ekosistem yang menghubungkan pembiayaan dengan sektor-sektor produktif sehingga akses modal tidak hanya menjadi sumber pendanaan, tetapi juga mendorong produktivitas usaha dan pembangunan berkelanjutan.

Berbeda dengan model pembiayaan konvensional, ekosistem tersebut mengintegrasikan pembiayaan dengan sektor pertanian, energi terbarukan, dan pangan sehingga pembiayaan tidak hanya menjadi akses terhadap modal, tetapi juga menjadi katalis bagi peningkatan produktivitas dan ketahanan usaha.

Ia menyebutkan salah satu pilar utama ekosistem tersebut adalah Multi Micro Agriculture Financing (MMAF), yakni model pembiayaan terintegrasi yang menggabungkan pembiayaan produktif dengan pendampingan agronomi, pemantauan lahan berbasis satelit, akses pasar, serta kemitraan dalam rantai nilai pertanian.

Melalui model tersebut, pembiayaan disalurkan langsung ke aktivitas produksi sehingga membantu petani meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan pemanfaatan lahan, dan memperkuat keberlanjutan pendapatan.

Selain sektor pertanian, perseroan juga menyalurkan pembiayaan produktif kepada UMKM. Perusahaan mencatat lebih dari 80 persen penerima pembiayaan merupakan UMKM yang dijalankan oleh perempuan sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, Pandu mengatakan perusahaan juga mendukung inisiatif waste-to-energy melalui pengolahan limbah pertanian dan limbah kayu menjadi energi terbarukan sebagai bagian dari pengembangan ekonomi sirkular.

"Kami percaya bahwa masa depan sektor keuangan tidak berhenti pada pembiayaan. Dengan menghubungkan modal ke sektor pertanian, waste-to-energy, dan berbagai sektor produktif lainnya melalui MEKAR Ecosystem, kami ingin menciptakan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Pandu.

Ke depan, lanjutnya, perseroan akan memperluas implementasi MMAF, memperkuat kemitraan strategis, serta memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengumumkan penurunan suku bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekar) milik PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8 persen sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam memperkuat pembiayaan bagi pelaku usaha ultramikro.

"Telah diputuskan bahwa suku bunga pinjaman PNM Mekar yang sebelumnya berada pada kisaran 18 hingga 25 persen diturunkan menjadi 8 persen," katanya lewat rilisnya, Senin (22/6/2026).

Menteri Maman menjelaskan, kebijakan tersebut lahir dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya keberpihakan nyata kepada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya para perempuan pelaku usaha ultramikro dan supermikro yang menjadi nasabah PNM Mekar.

Menurutnya, selama lebih dari satu dekade, jutaan nasabah PNM Mekar masih menanggung biaya pinjaman yang relatif tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah untuk meringankan beban pembiayaan agar para pelaku usaha memiliki ruang yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya.

Menteri Maman menjelaskan besaran biaya pinjaman selama ini turut dipengaruhi oleh model pendampingan intensif yang dijalankan PNM melalui account officer dan account advisor.

Mereka tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga melakukan pendampingan, pembinaan, serta pemantauan terhadap perkembangan usaha para nasabah.

"Pemerintah memberikan subsidi sekitar 10 persen sehingga terjadi penurunan suku bunga pinjaman menjadi 8 persen," ujar Maman.

Dia menambahkan, keputusan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh PNM bersama Danantara dengan menyiapkan mekanisme pelaksanaan dan payung hukum yang diperlukan.

"Keputusan ini sudah ditetapkan dan segera ditindaklanjuti. Saat ini payung hukumnya sedang dipersiapkan," kata Maman

Saat ini pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 5,67 persen dan kondisi geopolitik dunia tentu menjadi tantangan tersendiri

Banjarmasin (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru.

Kepala Bappeda Kalsel Suprapti Tri Astuti, mengatakan, kajian ini diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai keterkaitan sektor hulu hingga hilir, peluang peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing daerah, serta proyeksi pengembangan ekonomi kawasan di masa mendatang.

“Melalui kajian ini, pemerintah daerah berupaya mendorong terciptanya ekosistem industri dan investasi yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. KEK Mekar Putih diharapkan tidak hanya menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga mampu memberikan dampak ikutan terhadap sektor-sektor unggulan daerah,” ujarnya, di Banjarbaru, Senin.

Dikatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan dokumen kajian strategis guna menganalisis potensi pengembangan rantai nilai komoditas unggulan Kalsel yang terintegrasi dengan keberadaan KEK Mekar Putih.

Keberadaan KEK Mekar Putih nantinya diharapkan mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta memperkuat posisi Kalimantan Selatan dalam rantai pasok regional maupun nasional.

Kepala Bappeda juga menyoroti tantangan pertumbuhan ekonomi daerah yang dipengaruhi kondisi geopolitik global.

Ia menyebutkan bahwa Pemprov Kalsel memiliki target pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1 persen pada tahun 2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

“Di dalam RPJMD kita, target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2029 berada di angka 8,1 persen. Saat ini pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 5,67 persen dan kondisi geopolitik dunia tentu menjadi tantangan tersendiri,” katanya.

Berdasarkan hasil pembahasan bersama Bappenas dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2027 diproyeksikan berada pada kisaran 6,7 hingga 7,2 persen.

“Target ini sangat tinggi dibandingkan beberapa provinsi lain. Karena itu, kami berharap ketika Peraturan Presiden terkait KEK terbit dan KEK Mekar Putih mulai beroperasi, target pertumbuhan ekonomi 8,1 persen pada 2029 dapat tercapai,” lanjutnya.

Mewujudkan target tersebut diperlukan keterlibatan dan kontribusi seluruh pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun pelaku usaha agar dokumen yang dihasilkan benar-benar implementatif dan dapat diterapkan di lapangan.

“Kami berharap seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan pandangan, masukan, serta pengalaman yang relevan sehingga hasil akhir dokumen nantinya dapat menjadi acuan yang berkualitas dalam mendukung pengembangan KEK Mekar Putih dan komoditas unggulan Kalimantan Selatan secara berkelanjutan,” tambahnya.

Pewarta: Imam Hanafi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menetapkan lima Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (Desa EKI) di wilayah Ciayumajakuning pada 2026 sebagai upaya memperluas literasi dan inklusi keuangan berbasis komunitas.

Program ini dijalankan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan pendekatan terintegrasi yang menyasar sektor riil dan masyarakat produktif.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan penetapan Desa EKI menjadi strategi utama untuk mempercepat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang terjangkau dan berkelanjutan.

“Kami mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan melalui pendekatan komunitas agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Lima desa yang ditetapkan sebagai Desa EKI meliputi kawasan wisata Situ Cipanten di Desa Gunung Kuning, Kabupaten Majalengka; Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon; Desa Jagara di Kabupaten Kuningan; Desa Karangsong di Kabupaten Indramayu; serta kawasan wisata kuliner Jalan Mohammad Toha di Kota Cirebon.

Pada triwulan I 2026, pengembangan Desa EKI difokuskan pada dua wilayah utama, yakni Desa Gunung Kuning dan Desa Gebang Mekar. Di Desa Gunung Kuning, OJK bersama Pemerintah Kabupaten Majalengka memperkuat pengembangan Desa EKI di kawasan wisata Situ Cipanten melalui penandatanganan komitmen bersama pada 16 April 2026.

Agus menjelaskan, kawasan wisata tersebut memiliki potensi ekonomi yang besar karena melibatkan berbagai pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga pengelola wisata. Karena itu, diperlukan dukungan literasi keuangan dan akses pembiayaan yang memadai agar pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkelanjutan.

“Melalui Desa EKI, kami menghadirkan edukasi keuangan, peningkatan pemahaman produk jasa keuangan, serta membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha,” katanya.

Sementara itu, di Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon, OJK menggelar kegiatan edukasi literasi keuangan bagi nelayan dalam rangka kick-off Desa EKI pada 2 Maret 2026. Kegiatan bertajuk “Bahari Tangguh, Ekonomi Maju” tersebut menyasar masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan tangkap.

Desa Gebang Mekar dinilai memiliki peran strategis dalam perekonomian pesisir. Oleh karena itu, pengembangan Desa EKI di wilayah ini dilakukan melalui pemetaan tingkat literasi dan inklusi keuangan, identifikasi kebutuhan pembiayaan produktif, serta penguatan sinergi antara pemerintah desa dan lembaga jasa keuangan.

Selain program Desa EKI, OJK Cirebon juga mendukung program pemerintah, salah satunya Program PINTAR yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Program ini difokuskan pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Desa Paninggaran yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem.

Dalam pelaksanaannya, OJK melakukan edukasi secara bertahap dengan melibatkan berbagai lembaga jasa keuangan guna memperkenalkan produk dan layanan keuangan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari dukungan tersebut, OJK juga akan menjalankan program “Buku Layak Pakai” untuk membantu siswa di wilayah tersebut.

Agus menegaskan, langkah ini tidak hanya bertujuan meningkatkan akses keuangan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal. “Kepercayaan menjadi fondasi penting sebelum edukasi keuangan dilakukan lebih dalam,” ujarnya.

Ke depan, OJK Cirebon akan terus mengakselerasi program literasi dan inklusi keuangan melalui skema product matching yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah. Program ini diharapkan mampu menghadirkan layanan keuangan yang mudah diakses, terjangkau, dan sesuai kebutuhan masyarakat Ciayumajakuning.

Di sisi lain, OJK Cirebon juga menegaskan komitmennya dalam menjaga tata kelola yang baik melalui penerapan program pengendalian gratifikasi. OJK melarang seluruh pemangku kepentingan memberikan hadiah dalam bentuk apa pun kepada jajaran OJK.

“Dukungan semua pihak penting untuk mewujudkan sistem keuangan yang inklusif sekaligus menjaga integritas lembaga,” kata Agus.

Bunga dalam kondisi mekar sempurna dan beberapa hari ke depan sudah layu dan membusuk,

Lubuk Basung (ANTARA) - Bunga bangkai jenis Amorphopallus titanum mekar sempurna di Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk melihat secara langsung.

Pegiat Wisata Palupuh Joni Hartono di Lubuk Basung, Minggu mengatakan, bunga bangkai dalam kondisi mekar sempurna di lahan perkebunan milik masyarakat Batang Palupuh, Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuh.

"Bunga dalam kondisi mekar sempurna dan beberapa hari ke depan sudah layu dan membusuk," katanya.

Ia mengatakan, keberadaan bunga langka ini menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk melihat secara langsung ke lokasi.

Setidaknya ada belasan wisatawan dari Malaysia, Rusia dan Prancis berkunjung ke lokasi bunga.

Sebelumnya bunga bangkai jenis yang sama juga mekar di Padang Hijau tidak jauh dari lokasi pada akhir Maret 2026. Bunga itu dikunjungi wisatawan dari Ceko, Slovenia, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat.

Pengunjung merasa senang dan beruntung melihat bunga itu, karena dari setelah mekar sampai mekar kembali membutuhkan waktu 3-5 tahun dan mekar hanya beberapa hari.

"Ada sekitar puluhan wisatawan berkunjung di dua lokasi bunga bangkai mekar itu setelah saya mempromosikan ke biro perjalanan, hotel dan lainnya," katanya.

Sementara Kepala Resor Konservasi Wilayah II Maninjau Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar, Ade Putra mengatakan, bunga bangkai tersebut jenis Amorphopallus titanum.

Bunga tersebut merupakan puspa langka dan dilindungi Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

"Bunga dilindungi undang-undang dan tidak boleh dirusak," katanya.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bank BJB berpartisipasi dalam kegiatan edukasi bertajuk "Bahari Tangguh, Ekonomi Maju" yang diselenggarakan di Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon, pada Senin (2/3) sebagai upaya nyata memperkuat ekonomi sektor perikanan.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari misi bank bjb mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan masyarakat nelayan. Sebagai penggerak utama ekonomi daerah di wilayah pesisir, nelayan membutuhkan fondasi keuangan yang kuat agar pertumbuhan sektor riil perikanan dapat selaras dengan kesejahteraan keluarga.

Desa Gebang Mekar sendiri merupakan bagian dari program Kampung Nelayan Merah Putih yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berada di posisis yang strategis, desa ini memiliki jumlah rumah tangga nelayan aktif yang signifikan dan dominasi aktivitas perikanan tangkap, sehingga berpengaruh besar terhadap stabilitas perekonomian pesisir di Kabupaten Cirebon.

bank bjb menyadari, aspek manajemen pendapatan, perencanaan keuangan jangka panjang, serta kemudahan akses terhadap layanan keuangan formal yang aman menjadi faktor penentu kemandirian ekonomi para nelayan.

Dalam pelaksanaannya, bank bjb bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, Anggota Komisi XI DPR RI, hingga Pemerintah Kabupaten Cirebon. Kolaborasi lintas sektor ini mencerminkan komitmen bersama dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif serta berkelanjutan di wilayah pesisir Jawa Barat.

Sebagai bank pembangunan daerah, peran bank bjb krusial dalam menjembatani nelayan dengan layanan perbankan. Melalui pendekatan edukatif, bank bjb memperkenalkan produk, juga memberikan pemahaman mendalam mengenai pola hidup hemat dan terencana.

Materi edukasi itu mencakup dasar-dasar perencanaan keuangan keluarga, pengelolaan arus kas operasional, disiplin menabung, hingga tata cara memanfaatkan pembiayaan produktif secara bijak agar tidak menimbulkan risiko di masa depan.

Salah satu bentuk dukungan konkret bank bjb adalah fasilitas pembiayaan produktif untuk mendukung ekspansi usaha perikanan. Hal ini mencakup kebutuhan modal kerja, pembelian peralatan tangkap, hingga biaya perawatan kapal.

Secara khusus, bank bjb menghadirkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk nelayan, yang dirancang dengan bunga terjangkau dan persyaratan yang menyesuaikan karakteristik unik sektor perikanan.

bank bjb meyakini, dukungan permodalan harus diimbangi dengan literasi yang memadai. Edukasi menjadi fondasi utama agar perluasan akses keuangan ini dapat benar-benar meningkatkan produktivitas dan daya tahan ekonomi rumah tangga.

Dengan pengelolaan dana yang lebih baik, para nelayan diharapkan mampu merencanakan investasi usaha, menjamin pendidikan anak, serta memiliki perlindungan finansial untuk masa depan yang lebih cerah.

Karena itu, nelayan didorong memiliki kedisiplinan dalam mengelola hasil pendapatan secara berkelanjutan. Literasi keuangan bank bjb hadir sebagai instrumen vital dalam menciptakan stabilitas ekonomi keluarga agar tidak rentan terhadap fluktuasi hasil laut.

Komitmen bank bjb sebagai mitra pembangunan daerah akan terus dilanjutkan dengan kehadiran langsung di tengah masyarakat melalui solusi finansial yang inklusif. Upaya ini juga selaras dengan agenda nasional pemerintah dalam meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

Melalui penguatan kapasitas finansial ini, diharapkan nelayan di Kabupaten Cirebon dapat tumbuh menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Kemandirian tersebut nantinya diyakini akan berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi pesisir yang lebih stabil dan kuat secara makro.

Ke depan, bank bjb berencana memperluas program serupa ke berbagai daerah lain, khususnya wilayah yang memiliki potensi sektor lokal unggulan. Strategi utama bank bjb tetap berbasis pada kebutuhan lokal, yakni lewat pemahaman akan karakteristik unik masyarakat di tiap daerah, sehingga program edukasi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan efektif.

bank bjb optimis bahwa melalui literasi dan inklusi keuangan yang kuat, para nelayan dapat meningkatkan taraf hidup keluarga secara bertahap dan berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi di Kabupaten Cirebon, tetapi juga diharapkan mampu menginspirasi wilayah pesisir lainnya di seluruh Indonesia untuk membangun ekonomi bahari yang lebih tangguh.

Bisnis.com, PEKANBARU - Bupati Siak, Afni Zulkifli, mendorong perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di Kabupaten Siak, Riau untuk berkomitmen menyerap tenaga kerja lokal guna menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah.

Hal itu disampaikan Afni saat berdialog dengan manajemen dua PKS, yakni PT Sri Indrapura Sawit Lestari (SISL) dan PT Berlian Inti Mekar (BIM), di Zamrud Room, Komplek Rumah Rakyat, Kantor Bupati Siak.

"Kami mohon kita sama-sama berkomitmen membangun Siak. Caranya, terlibat dalam program kami, salah satunya korporasi membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal," kata Afni, dikutip Sabtu (28/2/2026).

Berdasarkan data 2023, terdapat 34 PKS berizin yang beroperasi di Kabupaten Siak. Pemkab Siak menargetkan minimal 70% tenaga kerja di setiap PKS berasal dari warga lokal. Namun Afni menegaskan, angka tersebut bukan batas akhir.

"Harapan kami bukan hanya pada angka 60% atau 70%, tapi kalau bisa 90% bahkan mendekati 100% tenaga kerja berasal dari masyarakat Siak," ujarnya.

Afni menjelaskan, posisi manajemen dan kepemilikan perusahaan wajar berasal dari luar daerah, namun tenaga operasional seharusnya bisa diisi dari warga lokal agar penyerapan tenaga kerja lebih proporsional.

Dirinya juga menyoroti kondisi sosial yang mengkhawatirkan apabila persoalan ini tidak segera diatasi.

"Saat ini mencapai 180.000 jiwa masyarakat tergolong miskin di Siak. Saya khawatir jumlah penduduk bertambah, sementara penduduk lokal tetap menganggur, pasti nanti akan chaos," ujarnya.

Dalam dialog tersebut terungkap bahwa tantangan utama bukan pada kemauan perusahaan, melainkan kesiapan dan kesesuaian kompetensi tenaga kerja lokal itu sendiri.

Untuk itu, Pemkab Siak berencana menggelar job fair guna mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja sekaligus memetakan kebutuhan riil industri.

Seluruh proses rekrutmen ke depan juga ditekankan harus berjalan transparan melalui koordinasi dengan pemerintah kampung dan perangkat daerah terkait.

Perwakilan manajemen PT SISL, M Vaiz Rahman, menyatakan dukungan terhadap upaya tersebut. Perusahaannya siap menempatkan tenaga kerja lokal melalui rekrutmen berbasis desa dengan menggantikan karyawan yang mengundurkan diri menggunakan pekerja lokal berkualifikasi.

"Untuk tenaga kerja ini sudah ada bobotnya. Biasanya kami menunggu ada yang resign dulu baru digantikan. Nanti kami umumkan kerja sama dengan kepala desa atau kepala kampung," ujar Vaiz.

Wilayah Kotabaru berada pada posisi yang sangat strategis karena dilintasi ALKI II. Ini merupakan jalur laut internasional di Selat Makassar, sehingga potensi pengembangan pelabuhan sangat besar,

Banjarmasin (ANTARA) - Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan turut berkontribusi mematangkan rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru, yang menjadi salah satu proyek strategis di provinsi itu.

Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Fitri Hernadi menjelaskan, lokasi Mekar Putih memiliki posisi yang sangat strategis karena dilintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yakni jalur pelayaran internasional yang melewati Selat Makassar di antara Kalimantan dan Sulawesi.

“Wilayah Kotabaru berada pada posisi yang sangat strategis karena dilintasi ALKI II. Ini merupakan jalur laut internasional di Selat Makassar, sehingga potensi pengembangan pelabuhan sangat besar,” ujarnya di Banjarbaru, Kamis.

Selain faktor jalur pelayaran, kawasan Mekar Putih juga memiliki kedalaman laut mencapai sekitar 20 meter.

Kondisi ini memungkinkan kapal-kapal besar dengan kapasitas angkut ribuan DWT dapat bersandar dan melakukan aktivitas logistik.

Menurut Fitri, keberadaan pelabuhan ini nantinya diharapkan dapat menjadi simpul distribusi logistik, termasuk untuk mendukung kebutuhan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun wilayah lain di Kalimantan dari Kalimantan Selatan.

Dari sisi regulasi, pemerintah daerah telah aktif korespondensi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Hasilnya, Pelabuhan Mekar Putih telah resmi masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).

“Dengan telah diterbitkannya RIPN, secara prinsip Pelabuhan Mekar Putih sudah memiliki dasar untuk dapat dioperasikan oleh badan usaha yang nantinya menjadi pengelola,” jelas Fitri.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat Dinas Perhubungan melakukan pendampingan bersama Dinas PUPR, Bappeda, ITS Surabaya dan perusahaan calon pengelola, akan melakukan kunjungan ke Kementerian Perhubungan guna memperoleh arahan lanjutan terkait persiapan yang masih diperlukan.

Meski demikian, Fitri menegaskan bahwa saat ini proyek masih berada pada tahap perencanaan.

Salah satu prasyarat penting yang harus dipenuhi adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan menjadi basis operasional pelabuhan.

“KEK harus terbangun terlebih dahulu. Proses penetapan tidak mudah karena menjadi kewenangan Dewan Nasional KEK dan mensyaratkan kesiapan infrastruktur,” katanya.

Beberapa dukungan infrastruktur tengah disiapkan oleh pemerintah provinsi, antara lain pembangunan jalan pendekat menuju pelabuhan oleh Dinas PUPR serta penyiapan dan penguasaan lahan oleh perusahaan pengelola.

Selain itu, penetapan pembangunan Pelabuhan Mekar Putih dalam RIPN juga telah disertai pembangunan Jembatan Pulau Laut Kalimantan.

Dalam proses pembangunan jembatan vital ini, Dishub Provinsi Kalsel berperan dalam korespondensi dengan Ditjen Perhubungan Laut untuk penerbitan clearance bawah jembatan untuk keselamatan pelayaran dan dengan Ditjen Perhubungan Udara untuk penerbitan clearance atas untuk menjamin keselamatan penerbangan yang melintas di atas jembatan tersebut.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap seluruh proses sinkronisasi dan persiapan dapat berjalan lancar, sehingga pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih dapat segera berlanjut dan memberikan dampak ekonomi bagi daerah,” tutupnya.

Pewarta: Imam Hanafi/MCProvkalsel
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bunga bangkai raksasa jenis Amorphophallus titanum diperkirakan mekar sempurna di Kebun Raya Bogor pada Rabu, 3 Februari 2026. Mekarnya bunga bangkai raksasa ini menjadi momen langka karena terakhir kali mekar pada 2014 atau sekitar 12 tahun lalu.

Amorphophallus titanum merupakan spesies endemik Sumatra yang dilindungi dan berstatus terancam punah menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN). Populasi tanaman ini di alam liar terus tertekan akibat pembalakan hutan untuk industri kayu dan perkebunan kelapa sawit.

Selain itu, mitos di masyarakat yang menganggap bunga bangkai raksasa sebagai tanaman berbahaya atau pemangsa manusia membuat tanaman ini kerap dimusnahkan ketika tumbuh di lahan pertanian.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan pola pemekaran bunga bangkai raksasa ini tidak teratur dan masih terus diteliti. “Kadang setiap tiga tahun, kadang setiap dua tahun, dan terakhir kali mekar pada 2014,” ujarnya, dikutip dari keterangan tertulis BRIN, Senin (2/2).

Saat Arif berkunjung ke Kebun Raya Bogor pada Sabtu (31/1), tinggi bunga bangkai raksasa ini telah mencapai sekitar 120 sentimeter dengan diameter kuncup sekitar 21 sentimeter. “Diperkirakan akan mekar pada 3 Februari dan ini akan menjadi momen yang sangat penting bagi pecinta keanekaragaman hayati di Indonesia,” kata dia.

IUCN mencatat, lebih dari 90 kebun botani di 18 negara menanam bunga bangkai raksasa ini sebagai upaya konservasi. Di Indonesia, beberapa kebun raya yang membudidayakan tanaman ini antara lain Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, dan Kebun Raya Liwa.

Berbeda dengan Rafflesia Arnoldii

Menurut Encyclopaedia Britannica, Amorphophallus titanum menjalani siklus yang tidak biasa. Setelah masa pertumbuhan daun yang panjang dan dormansi umbi di bawah tanah, tanaman ini hanya akan mekar setiap beberapa tahun sekali, biasanya antara 7 sampai 10 tahun, bahkan lebih. Masa mekarnya pun singkat, hanya sekitar 24 sampai 48 jam sebelum layu kembali.

Saat mekar, yang terlihat adalah tongkol dengan banyak bunga kecil yang diselubungi seludang besar berwarna merah tua. Bunga ini menghasilkan bau yang menyerupai daging busuk. Bau ini kerap disalahartikan sebagai tanda bahwa tanaman ini memakan serangga. Padahal, bau tersebut berfungsi menarik serangga untuk membantu proses penyerbukan. Serangga seperti lalat dan kumbang yang tertarik oleh bau busuk akan membawa serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain.

Meski sama-sama dijuluki bunga bangkai, Amorphophallus titanum berbeda dengan Rafflesia arnoldii.Amorphophallus memiliki batang dan umbi di dalam tanah serta dapat tumbuh kembali setelah mekar, sementara Rafflesia tidak memiliki batang, daun, maupun akar dan hidup sebagai parasit pada tanaman lain. Keduanya sama-sama mengeluarkan bau menyengat, tetapi berasal dari kelompok tumbuhan yang berbeda.

Di Kebun Raya Bogor, tercatat ada sembilan jenis bunga bangkai yang telah ditanam sejak 1992.

Bisnis.com, CIREBON--Pemerintah Kabupaten Cirebon mencatat progres pembangunan Kampung Nelayan Baru di Desa Gebang Mekar sudah mencapai sekitar 75%.

Program yang digarap melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini menjadi salah satu proyek penataan kawasan pesisir terbesar yang berlangsung di wilayah timur Cirebon sepanjang 2025.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Sudiharjo, mengatakan Gebang Mekar menjadi satu dari sejumlah titik pesisir yang dinilai mendesak untuk ditata.

"Pembenahan kampung nelayan dibutuhkan untuk memperbaiki lingkungan pemukiman sekaligus memastikan aktivitas perikanan berjalan lebih tertib," kata Sudiharjo, Jumat (28/11/2025).

Ia menjelaskan pemerintah daerah tidak terlibat dalam eksekusi fisik program, namun berperan sebagai penerima manfaat sekaligus fasilitator koordinasi lapangan.

Sudiharjo menyampaikan pembangunan infrastruktur pendukung di Gebang Mekar kini memasuki tahap akhir. Sejumlah fasilitas seperti penataan jalur tambat perahu, kawasan permukiman, dan akses jalan sudah dikerjakan.

Menurut dia pesisir di wilayah tersebut selama ini menghadapi persoalan pendangkalan yang cukup mengganggu mobilitas perahu nelayan. Kondisi dasar perairan yang dangkal membuat perahu kerap tersangkut saat keluar atau masuk ke area tambat, terutama ketika air surut.

Ia menggarisbawahi banyak nelayan tidak lagi berada tepat di garis laut, melainkan menempati area yang sedikit masuk dari bibir pantai akibat relokasi sebelumnya. Situasi ini menuntut penataan baru agar perahu dapat berpindah dan bersandar tanpa hambatan.

"Pengerjaan lanjutan difokuskan pada perbaikan jalur akses serta rehabilitasi titik-titik yang selama ini dianggap rawan mengganggu aktivitas melaut," ujarnya.

Di sisi lain, Pemkab Cirebon telah mengajukan tiga lokasi tambahan sebagai usulan Kampung Nelayan Baru untuk program tahun anggaran 2026. Tiga wilayah tersebut meliputi Desa Bondet, Desa Mundu, dan kawasan pesisir Citemu.

Sudiharjo menyebut ketiganya dipilih karena aktivitas tangkapnya cukup tinggi dan permukimannya memerlukan penataan terarah. Namun statusnya masih berupa pengajuan, sehingga belum ditetapkan sebagai lokus resmi oleh pemerintah pusat.

Ia menilai potensi kampung nelayan di Cirebon jauh lebih luas dibanding tiga usulan itu. Garis pantai sepanjang Bungko hingga Losari membentang melalui tujuh kecamatan pesisir yang memiliki basis masyarakat nelayan cukup besar.

"Sebagian besar kawasan tersebut layak menerima program serupa karena struktur permukiman, kondisi lingkungan, dan kebutuhan penataan tidak jauh berbeda satu sama lain," katanya.

Sudiharjo menambahkan salah satu manfaat terbesar dari pembangunan Kampung Nelayan Baru ialah mendorong perubahan kualitas hidup masyarakat pesisir. Penataan kawasan membuat lingkungan menjadi lebih bersih, rapi, dan teratur.

Ia menilai kawasan pesisir Cirebon masih sering diidentikkan dengan permukiman padat dan kumuh, sehingga program ini diharapkan mampu mengubah wajah kampung nelayan ke arah yang lebih sehat.

Ia menyebut pembenahan tidak hanya menyangkut perbaikan fisik, tetapi juga tata aktivitas ekonomi nelayan. Akses yang lebih baik ke area sandar, jalur keluar masuk perahu yang aman, serta kawasan permukiman yang tertata dinilai dapat meningkatkan produktivitas nelayan di jangka panjang.

Pemkab Cirebon menunggu hasil evaluasi KKP untuk menentukan apakah usulan tahun 2026 akan disetujui. Sudiharjo mengatakan pemerintah daerah tetap menyiapkan pendampingan bagi desa yang diusulkan agar siap menjalani proses penetapan.

"Penataan kampung nelayan menjadi salah satu agenda penting bagi penguatan sektor perikanan tangkap di Cirebon, terutama di wilayah pesisir timur yang aktivitas melautnya tinggi sepanjang tahun," katanya.

Jakarta (ANTARA) - PT Mekar Investama Teknologi (MEKAR), platform fintech lending yang berfokus pada pembiayaan berdampak (impact lending) bagi UMKM di Indonesia, memperkenalkan inovasi pembiayaan digital karya anak bangsa di ajang internasional Digital Financial Inclusion Conference 2025.

Founder & CEO MEKAR Pandu Aditya Kristy menjadi salah satu narasumber dalam konferensi tersebut yang diselenggarakan oleh International Finance Corporation (IFC), lembaga keuangan internasional anggota World Bank Group, di Ho Chi Minh City, Vietnam.

“Sebagai perwakilan dari MEKAR, saya berbagi tentang bagaimana Mekar terus menghadirkan inovasi guna memberdayakan petani di Indonesia, dengan menekankan pentingnya melangkah lebih jauh dari sekadar penyaluran pinjaman,” ucapnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia pun memaparkan pengalaman pihaknya dalam mengembangkan model pembiayaan yang mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha produktif, khususnya di sektor pertanian dan UMKM.

Salah satunya strategi inovatif penerapan contract farming (pertanian kontrak), implementasi program Multi-Micro Agriculture Financing (MMAF), serta optimalisasi potensi melalui pembiayaan aset bergerak untuk membantu meningkatkan produktivitas pelaku usaha pertanian sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional.

Pandu menambahkan, kolaborasi lintas sektor dan penerapan digital collateral registry (sistem digital registrasi agunan) juga diperlukan agar dapat mempercepat proses penilaian risiko sekaligus memperluas jangkauan pembiayaan.

Partisipasi pihaknya dalam konferensi tersebut, lanjut dia, menjadi momentum untuk memperkenalkan model pembiayaan solutif dan adaptif yang diterapkan di Indonesia kepada audiens global.

Selain itu, keikutsertaan tersebut juga menegaskan misi perusahaan dalam mendorong kolaborasi internasional guna memperkuat dampak sosial dan ekonomi melalui pembiayaan produktif yang inklusif.

Ia menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan solusi keuangan agar dapat memberdayakan lebih banyak pelaku usaha kecil dan menengah, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Inklusi keuangan sejati membutuhkan lebih dari sekadar layanan fintech lending (pinjaman daring), melainkan ekosistem keuangan yang terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan yang sirkular dan berkelanjutan,” kata Pandu Aditya Kristy.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025