Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menyatakan, penipuan digital (online scam) saat ini semakin terhubung dengan aktivitas keuangan ilegal serta tindak pidana pencucian uang.

Oleh sebab itu, menurutnya, online scams tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Pencegahan online scams juga membutuhkan respons yang cepat, terintegrasi, dan berbasis intelijen keuangan.

Dicky, melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa karakteristik keuangan digital yang semakin cepat, mudah, dan terbuka juga membuatnya menarik bagi pelaku kejahatan.

Berbagai modus seperti penawaran investasi palsu, impersonation, phishing, social engineering, account takeover, job scams, e-commerce fraud, serta penyalahgunaan rekening penampung atau money mule dapat menyebar dengan sangat cepat dan melibatkan banyak platform.

“Dalam ekosistem keuangan digital, dana hasil kejahatan dapat berpindah dalam hitungan menit melalui berbagai platform, rekening penampung, aset virtual, dan transaksi lintas negara. Karena itu, setiap keterlambatan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan akan semakin menyulitkan penelusuran aset, pemulihan dana korban, dan pembongkaran jaringan kriminal,” kata Dicky.

Mengingat pentingnya pemberantasan online scams secara lintas negara, OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) memperkuat kerja sama regional dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Penguatan kerja sama tersebut dilakukan melalui Regional Expert Group Meeting on Online Scams bertajuk “Strengthening Financial Intelligence, AML/CFT Regulation, and Law Enforcement Cooperation in Southeast Asia” pada 29-30 Juni 2026 di Jakarta.

Forum ini mempertemukan regulator sektor keuangan, financial intelligence units, aparat penegak hukum, bank sentral, kejaksaan, lembaga jasa keuangan, anti-scam center, organisasi internasional, serta mitra strategis dari kawasan Asia Tenggara dan sejumlah yurisdiksi mitra.

Pertemuan ini melibatkan perwakilan dari Indonesia dan 12 negara/yurisdiksi mitra, yaitu Singapura, Australia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand, Timor Leste, Inggris, dan Vietnam.

Melalui forum regional ini, OJK bersama UNODC, Satgas PASTI, IASC, dan mitra regional memperkuat keselarasan pendekatan dalam membangun ketahanan kawasan terhadap jaringan online scams transnasional.

Penguatan tersebut mencakup peningkatan financial intelligence, harmonisasi kerangka APU/PPT, penguatan pertukaran informasi, kerja sama penegakan hukum lintas batas, serta pemulihan aset hasil kejahatan.

Perwakilan UNODC Zoelda Anderton menyampaikan bahwa penanganan online scams membutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas negara yang lebih kuat. Menurutnya, kejahatan ini tidak dapat ditangani oleh satu otoritas atau satu sektor saja.

“Tidak ada satu yurisdiksi atau satu sektor pun yang dapat menangani online scams sendirian. Namun, dengan berbagi pengalaman, memperkuat jejaring profesional, dan membangun kerja sama lintas batas yang praktis, kita dapat secara kolektif dan konstruktif mempersempit ruang gerak jaringan kriminal yang menargetkan Asia Tenggara,” kata Zoelda.

Zoelda juga menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk berbagi pengalaman, menyoroti keberhasilan, serta mengidentifikasi strategi yang dapat disesuaikan dan direplikasi lintas yurisdiksi.

Pertemuan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti untuk menangani online scams secara lebih efektif di Asia Tenggara.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Dana hasil penipuan digital (scam) sebesar Rp 161 miliar dikembalikan kepada para korban melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Dana tersebut berasal dari hasil pemblokiran rekening pelaku di 14 bank.

Pengembalian dana ini merupakan akumulasi kinerja IASC sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 12 Januari 2026. Total penerima pengembalian dana mencapai 1.070 korban.

Sejak berdiri, IASC telah menerima 432.637 aduan penipuan dari masyarakat dengan total nilai kerugian mencapai Rp 9,1 triliun. Dari jumlah tersebut, dana yang berhasil diblokir mencapai Rp 436,88 miliar, dan sebagian telah dikembalikan kepada korban.

Penyerahan pengembalian dana dilakukan secara simbolis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku koordinator Satgas PASTI dan IASC di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Pemulihan dana hasil kolaborasi lintas sektor

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pengembalian dana tersebut merupakan hasil kerja bersama OJK, kementerian/lembaga, dan industri perbankan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan digital.

“Pengembalian dana korban scam ini juga menjadi simbol nyata kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan saat ini yang semakin kompleks, semakin inovatif, semakin unthinkable modus-modusnya,” kata Friderica dalam keterangan tertulis.

Menurut dia, kejahatan penipuan digital bersifat masif dan lintas negara, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial. Kolaborasi lintas sektor diperlukan, terutama dalam percepatan pemblokiran rekening dan pelacakan aliran dana.

Modus dan tantangan penanganan scam

Friderica menjelaskan, berbagai modus scam yang kerap dilaporkan ke IASC antara lain penipuan transaksi belanja, impersonation atau fake call, penipuan investasi, penipuan kerja, hingga penipuan melalui media sosial. Modus love scam juga menjadi salah satu pola penipuan yang sering terjadi.

Dalam penanganannya, IASC menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari lonjakan pengaduan, keterlambatan pelaporan oleh korban, kebutuhan percepatan pemblokiran rekening, kompleksitas aliran dana, hingga optimalisasi pengembalian dana kepada korban.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan, upaya pengembalian dana korban scam merupakan bagian dari komitmen menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

“Sinergi dan kolaborasi antarseluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam memerangi segala modus scam yang dilakukan pelaku,” kata Mahendra.

Ia juga mengapresiasi para korban yang berani melaporkan kejadian penipuan. Menurut dia, langkah tersebut penting sebagai pembelajaran dan penguatan upaya pencegahan ke depan.

Korban scam diimbau cepat melapor

OJK dan IASC mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menjadi korban penipuan di sektor jasa keuangan. Semakin cepat laporan disampaikan, semakin besar peluang dana dapat diblokir dan dikembalikan.

Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun menegaskan bahwa penipuan di sektor jasa keuangan merupakan tindak pidana serius dengan tingkat kompleksitas tinggi.

“Ini bukan kejahatan biasa, ini white collar crime. Tipikal white collar crime itu modusnya canggih, teknisnya juga canggih,” ujar Misbakhun.

Pelaporan penipuan keuangan dapat dilakukan melalui situs resmi IASC di iasc.ojk.go.id. Satgas PASTI juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai pihak-pihak yang mengatasnamakan Indonesia Anti-Scam Centre atau IASC.

Alhamdulillah dana yang berhasil diblokir sudah lebih dari Rp400 miliar, tapi karena satu dan lain hal, untuk hari ini kita akan lakukan penyerahan kepada korban, yaitu sebesar Rp161 miliar,

Jakarta (ANTARA) - Indonesia Anti-Scam Center (IASC) menyerahkan Rp161 miliar kepada 1.070 korban scam (penipuan).

“Ini adalah simbol nyata kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang saat ini semakin kompleks, semakin inovatif, semakin unthinkable modus-modusnya, dan ini juga semakin kompleks, semakin masif, lintas batas negara, dan ini tidak bisa tidak harus kita jalankan secara bersama-sama melalui sinergi dan kolaborasi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi di Gedung AA Maramis, Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa scam terus berevolusi dari waktu ke waktu, marak terjadi hingga di tingkat global, dan menimpa kalangan terdidik maupun mereka yang berpendidikan rendah. Mulai dari korban love scam, penipuan transaksi jual beli online, serta dana pensiun yang raib.

Kemampuan para scammer dalam memanipulasi psikologis membuat korban secara sukarela mengirim uang ke rekening tertentu hingga memberikan password atau kata sandi sekali pakai.

Melalui IASC, upaya mengatasi penipuan berhasil ditekan karena kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, seperti Bank Indonesia, sejumlah kementerian dan lembaga, kepolisian, asosiasi telekomunikasi, asosiasi perbankan, serta pihak-pihak lainnya.

Sejak 22 November 2024-14 Januari 2026, dengan jumlah pengaduan ke IASC sebanyak 432.637 laporan, jumlah rekening diblokir 397.028, total kerugian yang dilaporkan Rp9,1 triliun, dana yang berhasil diblokir Rp436,88 miliar, serta dana dikembalikan ke korban Rp161 miliar.

“Alhamdulillah dana yang berhasil diblokir sudah lebih dari Rp400 miliar, tapi karena satu dan lain hal, untuk hari ini kita akan lakukan penyerahan kepada korban, yaitu sebesar Rp161 miliar,” ungkapnya yang akrab dipanggil Kiki.

Adapun lima modus scam yang ada di Indonesia ialah penipuan transaksi belanja dengan jumlah 73.743 laporan, penipuan investasi 26.365 laporan, impersonation/fake call 44.446 laporan, penipuan kerja 23.469 laporan, serta penipuan melalui media sosial 19.983 laporan.

Provinsi dengan laporan scam tertinggi terdiri dari Jawa Barat sebanyak 88.943, DKI Jakarta 66.408, Jawa Timur 60.533, Jawa Tengah 48.231, dan Banten 30.539.

Kiki mengungkapkan, sejumlah tantangan penanganan scam, mulai dari lonjakan jumlah pengaduan dengan kisaran seribu per hari atau 3-4 kali lipat dibandingkan negara lain, lalu 80 persen pengaduan terlambat disampaikan (lebih dari 12 jam sejak kejadian penipuan) mengingat pindahnya dana korban semakin cepat (kurang dari 1 jam).

Kemudian juga perlunya peningkatan kecepatan pemblokiran, pelarian dana yang kompleks ke beragam aset (bank, virtual account, e-wallet, kripto, emas, e-commerce, serta aset keuangan digital lainnya), serta optimalisasi pengembalian dana melalui indemnity letter dan laporan polisi.

“Mungkin hari ini adalah contoh nyata bagaimana hal kecil kita lakukan, menyalakan lilin di antara sesuatu yang tadi yang kita anggap gelap, untuk bersama-sama kita ternyata bisa menunjukkan negara hadir, Bapak Ibu PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) hadir, untuk membantu korban masyarakat yang terkena scam,” ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Anggota Tim Pengawasan Kepatuhan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi), Yusuf Salahuddin, menyatakan modus scam atau tindakan penipuan semakin beragam dan berkembang seiring kemajuan teknologi.

Dia mengingatkan, generasi muda terutama Gen Z yang aktif dalam menggunakan gawai harus meningkatkan literasi digital.

Pesan itu dia ungkapkan saat dia memberikan materi dalam talkshow Insight Talks di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jumat (6/12/2025).

Acara itu mengangkat tema "Deteksi Cepat Scam: Cegah Penipuan di Media Sosial, E-commerce, dan Perbankan".

Yusuf Salahuddin mengatakan pola scam saat ini begitu beragam dalam usaha mengelabui masyarakat. Tentunya hal itu juga menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah untuk mencegahnya.

"Scam itu banyak sekali, apalagi berkembangnya teknologi itu. Kami banyak menemukan adanya fake GPS. Jadi, sebenarnya mereka mengirimkan SMS, tetapi bukan dari nomor yang sebenarnya. Soalnya ketika ditelusuri, nomor tersebut itu sebenarnya tidak aktif. Jadi hanya ngirim tanpa bisa di-trace balik," kata Yusuf.

Kemudian, dia menjelaskan bahwa terdapat juga modus lain seperti phishing, yakni ketika pelaku mengirimkan email atau membuat situs palsu untuk membuat korban mengisi data yang kemudian diambil oleh pelaku. Belum lagi ancaman lain seperti malware stealer dan ransomware.

Yusuf Salahuddin memastikan Komdigi turut bergerak dalam upaya melindungi data-data pribadi masyarakat. Pihaknya sudah memiliki program-program pencegahan.

"Untuk khususnya perlindungan data pribadi, kami banyak melaksanakan bimbingan teknis. Namun, sementara masih ke penyelenggara sistem elektronik, karena memang yang memegang data itu," kata dia.

Talkshow itu digelar Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Para mahasiswa juga mendapatkan materi dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Teknik Unsoed, Nurul Hidayat, serta Sekjen Perhimpunan Bank Nasional, Anika Faisal.

Selain talkshow ada pula mini games dan workshop yang diisi Co-Founder of Karsa-Siber David Gilbert Hasudungan.

(NIA DEVIYANA)