Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menyatakan, penipuan digital (online scam) saat ini semakin terhubung dengan aktivitas keuangan ilegal serta tindak pidana pencucian uang.

Oleh sebab itu, menurutnya, online scams tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Pencegahan online scams juga membutuhkan respons yang cepat, terintegrasi, dan berbasis intelijen keuangan.

Dicky, melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa karakteristik keuangan digital yang semakin cepat, mudah, dan terbuka juga membuatnya menarik bagi pelaku kejahatan.

Berbagai modus seperti penawaran investasi palsu, impersonation, phishing, social engineering, account takeover, job scams, e-commerce fraud, serta penyalahgunaan rekening penampung atau money mule dapat menyebar dengan sangat cepat dan melibatkan banyak platform.

“Dalam ekosistem keuangan digital, dana hasil kejahatan dapat berpindah dalam hitungan menit melalui berbagai platform, rekening penampung, aset virtual, dan transaksi lintas negara. Karena itu, setiap keterlambatan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan akan semakin menyulitkan penelusuran aset, pemulihan dana korban, dan pembongkaran jaringan kriminal,” kata Dicky.

Mengingat pentingnya pemberantasan online scams secara lintas negara, OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) memperkuat kerja sama regional dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Penguatan kerja sama tersebut dilakukan melalui Regional Expert Group Meeting on Online Scams bertajuk “Strengthening Financial Intelligence, AML/CFT Regulation, and Law Enforcement Cooperation in Southeast Asia” pada 29-30 Juni 2026 di Jakarta.

Forum ini mempertemukan regulator sektor keuangan, financial intelligence units, aparat penegak hukum, bank sentral, kejaksaan, lembaga jasa keuangan, anti-scam center, organisasi internasional, serta mitra strategis dari kawasan Asia Tenggara dan sejumlah yurisdiksi mitra.

Pertemuan ini melibatkan perwakilan dari Indonesia dan 12 negara/yurisdiksi mitra, yaitu Singapura, Australia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand, Timor Leste, Inggris, dan Vietnam.

Melalui forum regional ini, OJK bersama UNODC, Satgas PASTI, IASC, dan mitra regional memperkuat keselarasan pendekatan dalam membangun ketahanan kawasan terhadap jaringan online scams transnasional.

Penguatan tersebut mencakup peningkatan financial intelligence, harmonisasi kerangka APU/PPT, penguatan pertukaran informasi, kerja sama penegakan hukum lintas batas, serta pemulihan aset hasil kejahatan.

Perwakilan UNODC Zoelda Anderton menyampaikan bahwa penanganan online scams membutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas negara yang lebih kuat. Menurutnya, kejahatan ini tidak dapat ditangani oleh satu otoritas atau satu sektor saja.

“Tidak ada satu yurisdiksi atau satu sektor pun yang dapat menangani online scams sendirian. Namun, dengan berbagi pengalaman, memperkuat jejaring profesional, dan membangun kerja sama lintas batas yang praktis, kita dapat secara kolektif dan konstruktif mempersempit ruang gerak jaringan kriminal yang menargetkan Asia Tenggara,” kata Zoelda.

Zoelda juga menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk berbagi pengalaman, menyoroti keberhasilan, serta mengidentifikasi strategi yang dapat disesuaikan dan direplikasi lintas yurisdiksi.

Pertemuan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti untuk menangani online scams secara lebih efektif di Asia Tenggara.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Polisi menangkap buronan paling dicari atau most wanted asal China, Zheng Rongjing terkait kasus online scam. Penangkapan dilakukan di Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta) pada Kamis, 25 Juni 2026.

"Bahwa subjek diketahui merupakan salah satu buronan yang masuk dalam daftar most wanted dari Interpol Beijing dengan aktivitas yang bersangkutan melakukan tindakan operasi scam di salah satu compound terbesar di Kamboja," kata Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubinter Polri Brigjen Pol Untung Widyatmoko, Jumat (26/6/2026).

Untung menyebut NCB Beijing pada 5 Maret 2026 telah mengajukan permintaan untuk melakukan pencarian keberadaan dan penangkapan terhadap Zheng Rongjing "Yang bersangkutan merupakan pemain besar dari tindak pidana online scam," ujarnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan koordinasi, kata Untung, Zheng memasuki wilayah Indonesia pada hari Rabu, 24 Juni 2026 pukul 23.50 dengan menggunakan maskapai penerbangan Air Asia QZ-475, mendarat di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta.

"Sesaat setelah mendarat, kemudian kami dengan dibantu rekan-rekan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, rekan-rekan dari Ditjen Imigrasi, melakukan penangkapan dan mengamankan yang bersangkutan. Bahwa penangkapan ini merupakan kolaborasi dan kerjasama dengan pihak Imigrasi yang selanjutnya untuk subjek kami amankan di Polda Metro Jaya," ujarnya.

Menurut Untung, usai ditangkap pihaknya mendalami tujuan kedatangan Zheng ke Indonesia. "Tentunya kalau seorang pemain besar dari online scam datang ke Indonesia, di sini tentunya sudah ada yang siap untuk menampung, di sini tentunya sudah siap infrastrukturnya," ucap Untung.

JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh melaporkan sebanyak 10.151 Warga Negara Indonesia (WNI) mantan pekerja jaringan penipuan daring (online scam) di Kamboja mengajukan permintaan untuk dipulangkan ke Indonesia. Sementara, KBRI mencatat total 10.287 WNI yang terlibat online scam dari Januari hingga Mei 2026.

Angka tersebut dua kali lipat lebih dibandingkan total kasus sepanjang tahun 2025 yang tercatat 5.088 WNI yang terlibat kasus online scam. "Peningkatan jumlah pengaduan mulai terjadi pada pertengahan Januari 2026, tepatnya dalam periode 16 Januari hingga 31 Mei 2026, tercatat sebanyak 10.151 WNI telah melapor kepada KBRI Phnom Penh untuk memperoleh fasilitasi pemulangan ke Indonesia," ungkap Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) RI Phnom Penh Krishnajie dalam keterangannya, dikutip Selasa (2/6/2026).

Krishnajie mengatakan selain WNI yang datang langsung ke KBRI, terdapat juga ratusan WNI yang terjaring dalam razia di berbagai lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas penipuan daring. Mereka selanjutnya ditempatkan di pusat detensi untuk menjalani proses deportasi.

"Hingga saat ini, diperkirakan sekitar 400 WNI berada di fasilitas detensi yang tersebar di sejumlah wilayah di Kamboja," ujarnya.

Namun demikian, kata Krishnajie, pemulangan WNI tidak dapat dilaksanakan segera. Sebagian besar WNI tidak memiliki paspor dan menghadapi denda overstay dengan nilai yang cukup besar. Kondisi tersebut mengharuskan KBRI melakukan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), verifikasi identitas, serta koordinasi intensif dengan otoritas Kamboja untuk meminta penghapusan denda overstay.

Krishnajie mengatakan selama menunggu proses tersebut, KBRI Phnom Penh menyediakan penampungan sementara secara selektif bagi sebagian WNI yang mengaku kesulitan ekonomi. Tingginya jumlah WNI yang membutuhkan bantuan menyebabkan kapasitas penampungan saat ini telah mencapai batas maksimum.

Sebagian WNI lainnya memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan biaya hidup sehari-hari secara mandiri. "Meskipun proses pemulangan terus dilaksanakan, jumlah WNI yang berhasil kembali ke Indonesia masih belum dapat mengimbangi laju pertambahan pengaduan baru yang diterima setiap hari," ujarnya.

Dia pun memaparkan sejak akhir Januari hingga 31 Mei 2026, baru 3.879 WNI yang telah difasilitasi kepulangannya ke Indonesia, sedangkan jumlah yang telah mendapat persetujuan penghapusan denda overstay sebanyak 5.950 WNI. Krishnajie, mengimbau para WNI yang telah memiliki SPLP dan memperoleh persetujuan penghapusan denda overstay untuk segera membeli tiket dan kembali ke Indonesia.

"Jumlah WNI yang mengajukan fasilitasi kepulangan terus bertambah setiap hari. Kami mengimbau kepada WNI yang dokumennya telah selesai dan telah memperoleh penghapusan denda overstay agar segera kembali ke Indonesia sehingga proses penanganan terhadap WNI lainnya dapat berlangsung secara lebih optimal," ungkapnya.

Selain itu, Krishnajie juga mengingatkan bahwa otoritas Kamboja telah semakin tegas terhadap seluruh warga negara asing yang diduga terlibat penipuan daring. “KBRI Phnom Penh mengingatkan kepada WNI yang masih mencoba untuk melakukan aktivitas penipuan daring di Kamboja untuk segera mengurungkan niatnya dan mematuhi peraturan setempat atau berisiko menghadapi tuntutan hukum yang lebih serius," tegasnya.

TANJUNGBALAI - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama menyoroti penanganan kasus sindikat penipuan daring scammer dan lodes di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara (Sumut). Haris meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Bidang Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Propam) Polri mengevaluasi penanganan kasus tersebut.

Haris menilai langkah kepolisian setempat tidak tuntas dalam penanganan kasus tersebut. Sebab dari 35 orang yang digerebek dan diamankan pada 12 Mei lalu, sebagian besar justru dikembalikan kebebasannya tanpa kejelasan status hukum, padahal bukti-bukti keterlibatan mereka dalam jaringan penipuan sudah terungkap di lokasi.

“Mengapa puluhan pelaku yang tertangkap basah di lokasi kejahatan bisa dilepaskan begitu saja? Ini mencederai rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat pada kepolisian. Kapolres dan Kasat Reskrim wajib dipertanggungjawabkan kinerjanya oleh pimpinan pusat dan Propam,” tegas Haris, Jumat (20/5/2026).

Haris mendesak Kapolri agar memerintahkan jajarannya menangkap dua nama yang diduga kuat sebagai bos besar di balik jaringan kriminal berinisial SO dan EA. “Jangan hanya memproses pelaku lapangan. Mereka dalang yang menggerakkan semuanya, bertindak di balik layar, sementara orang lain yang bekerja kotor,” tambahnya.

Lihat video: Puluhan WNA Diamankan, Diduga Korban Penyekapan Jaringan Scam di Bali



Haris menegaskan, hal ini bentuk keprihatinan dan pengawalan kebijakan, agar kasus ini tidak berhenti di tengah jalan dan dibongkar sampai ke akar-akarnya. Ia mengingatkan, kejahatan penipuan daring telah menjerat banyak korban di berbagai daerah, sehingga penindakan tegas mutlak diperlukan untuk memulihkan rasa aman dan keadilan masyarakat.

“Kami dari KNPI siap mengawal sampai tuntas. Kami tidak akan diam jika ada upaya pemutihan kasus atau perlindungan terhadap pelaku, apalagi bos besarnya. Kami percaya Kapolri dan Propam akan bertindak tegas dan profesional demi nama baik institusi,” ucapnya.

JAKARTA - Pamer foto lucu anak di media sosial sudah menjadi bagian dari gaya hidup pengasuhan modern. Namun, di balik serunya berbagi momen tumbuh kembang anak, ada ancaman siber senyap mengintai.

Tindakan mengunggah aktivitas anak secara daring—atau dikenal sharenting—kini memicu risiko keamanan serius seperti pemetaan data (profiling), pelacakan lokasi tanpa izin, hingga penyalahgunaan data pribadi anak oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.

Riset terbaru Kaspersky bersama Singapore Institute of Technology (SIT) bertajuk “Small Shares, Big Risks: How Parents Assess Threats and Cope with Sharing of Children’s Data” menunjukkan fakta menarik.

Keberhasilan menjaga privasi digital anak sangat bergantung pada tingkat kepercayaan diri dan insting orang tua itu sendiri.

Riset komprehensif ini mengumpulkan data harian selama lima bulan, mulai pertengahan Oktober 2025 hingga akhir Februari 2026.

Cakupan Wilayah: Melibatkan 152 responden daring dari 9 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Myanmar, Hong Kong, India, dan Mesir.

Profil Responden: Orang tua yang memiliki anak berusia 0 hingga 12 tahun.

Statistik Kepercayaan Diri Orang Tua dalam Melindungi Data

Hasil riset menunjukkan bahwa mayoritas orang tua sebenarnya sudah memiliki kesadaran hukum dan privasi yang cukup tinggi untuk membatasi penyebaran data anak:

•⁠ ⁠85% percaya diri mampu menghindari unggahan informasi identitas pribadi (Personally Identifiable Information/PII) seperti tanggal lahir, alamat rumah, atau lokasi sekolah.

•⁠ ⁠85% mampu menahan diri untuk tidak membagikan foto anak yang berpotensi memalukan di masa depan.

•⁠ ⁠84% membatasi akses konten unggahan hanya untuk lingkaran keluarga dan teman dekat saja.

•⁠ ⁠83% menghindari posting detail sensitif yang mudah diidentifikasi.

•⁠ ⁠80% secara aktif menghapus izin berbagi ulang (resharing) di platform media sosial.

•⁠ ⁠78% sudah mematikan fitur pelacakan lokasi (geotagging) dan metadata pada file foto mereka.

Peran Usia dan Jenis Kelamin dalam Menjaga Keamanan Siber Anak

Riset ini menemukan bahwa faktor demografi seperti usia dan gender sangat memengaruhi cara orang tua merespons ancaman digital.

Seiring bertambahnya usia, pengalaman mengasuh anak membuat orang tua lebih peka terhadap kerentanan di dunia maya.

Insting Ibu Lebih Kuat di Dunia Digital

Menariknya, para ibu tercatat memiliki niat dan tindakan yang lebih ketat dalam menjaga privasi anak di media sosial.

"Bagi para ibu, mereka memiliki dorongan biologis untuk melindungi anak-anak mereka di dunia fisik, yang diterjemahkan menjadi keinginan untuk melindungi mereka dari ancaman digital juga," kata Trishia Octaviano, Manajer Senior Edukasi Keamanan Siber Asia Pasifik di Kaspersky.

Tips Praktis Kaspersky untuk Menjaga Privasi Digital Keluarga

Untuk membantu orang tua di Indonesia membangun benteng pertahanan siber yang kuat, Profesor Madya Jiow Hee Jhee dari SIT mengingatkan bahwa perlindungan jejak digital anak dimulai dari pilihan harian kita. Berikut adalah daftar periksa (checklist) resmi dari para ahli keamanan Kaspersky:

•⁠ ⁠Atur Akun ke Privat: Ubah setelan profil media sosial Anda dari publik menjadi privat untuk mengontrol siapa saja yang bisa melihat foto keluarga.

•⁠ ⁠Matikan Geotagging dan Hapus Metadata: Jangan mencantumkan lokasi langsung saat mengunggah foto, dan bersihkan dokumen foto dari data pelacakan tersembunyi.

•⁠ ⁠Hapus Akun Lama: Tutup dan hapus akun media sosial atau platform digital jadul yang sudah tidak lagi Anda gunakan agar datanya tidak bocor.

•⁠ ⁠Batasi Info Lokasi Rutin: Hindari atau hapus unggahan yang secara jelas memperlihatkan tempat anak Anda sering beraktivitas, seperti seragam sekolah atau klub olahraga.

Bisnis.com, Batam - Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Mabes Polri membongkar dugaan jaringan scamming internasional di Kota Batam, Kepulauan Riau, setelah mengamankan 210 warga negara asing (WNA) dari sebuah apartemen di kawasan Baloi, Lubuk Baja.

Ratusan WNA tersebut diamankan petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam pada Rabu (6/5/2026) dan diduga terlibat dalam praktik penipuan digital (online scam) serta investasi fiktif lintas negara.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hendarsam Marantoko, mengatakan pengungkapan kasus itu berawal dari pengembangan laporan intelijen yang menemukan aktivitas mencurigakan para WNA di Batam.

“Dugaan awal korban masih di luar Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan akan ada kontak di Indonesia. Untuk itu kami perlu mendalami dengan pihak kepolisian,” kata Hendarsam di Batam, Jumat (8/5/2026).

Dari total 210 WNA yang diamankan, sebanyak 125 orang merupakan warga negara Vietnam, 84 warga negara China, dan satu warga negara Myanmar. Selain itu, terdapat 167 laki-laki dan 43 perempuan yang kini masih menjalani pemeriksaan intensif.

Kepala Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Wahyu Eka, mengatakan seluruh WNA tersebut diduga terlibat langsung dalam aktivitas scamming yang menyasar korban di luar negeri.

“Penyidikan masih proses. Semua berdasarkan hasil penyelidikan dan pendalaman. Terkait aktivitas, ratusan WNA ini masih menjalani pemeriksaan intensif,” ujarnya.

Menurut dia, penyelidikan tidak hanya menyasar pelaku utama, tetapi juga pihak lain yang diduga membantu operasional kelompok tersebut selama berada di Indonesia, termasuk penyedia penginapan dan logistik.

“Terkait pihak-pihak lain, baik itu supplier maupun pemberi penginapan, tentu kami akan telusuri lebih dalam,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris NCB Divisi Hubinter Mabes Polri, Untung Widyatmoko, mengungkapkan indikasi perpindahan jaringan scam center dari Kamboja ke Indonesia semakin kuat.

Menurutnya, pola operasi yang ditemukan di Batam memiliki kemiripan dengan sindikat penipuan online internasional yang sebelumnya marak dibongkar di Kamboja.

“Bahwa Indonesia saat ini sedang kemasukan sindikat penipuan bubaran dari Kamboja, itu terbukti,” ujarnya.

Dalam pengembangan kasus sebelumnya di sejumlah daerah seperti Surabaya dan Denpasar, aparat menemukan berbagai perlengkapan yang diduga digunakan untuk menjalankan operasi penipuan digital, mulai dari mock-up kantor polisi China dan Jepang, ruang interogasi palsu, hingga seragam aparat kepolisian asing.

Modus tersebut biasanya digunakan untuk menipu korban dengan menyamar sebagai aparat penegak hukum asing guna menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis.

Untung mengatakan, kelompok tersebut diduga tengah membangun kembali basis operasi baru di Indonesia setelah mendapat tekanan dari aparat di Kamboja.

Meski demikian, aparat memastikan jaringan itu belum sempat menjalankan operasi penipuan secara penuh di Indonesia karena baru membangun jaringan dalam waktu kurang dari satu bulan terakhir.

“Kurang lebih kurang dari satu bulan. Ini kuat dugaan pernah beraktivitas di lokasi lain di tanah air,” katanya.

Saat ini, Ditjen Imigrasi bersama Hubinter Mabes Polri masih mendalami kemungkinan adanya jaringan pendukung di Indonesia, termasuk aliran logistik, penyedia tempat tinggal, hingga pihak yang membantu perekrutan anggota sindikat.

Aparat juga mengantisipasi potensi Indonesia dijadikan basis baru operasi scam center internasional di tengah maraknya pembongkaran sindikat serupa di kawasan Asia Tenggara.

Bisnis.com, BATAM — National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia mengungkap indikasi pergeseran basis operasi jaringan penipuan daring internasional ke Indonesia setelah aparat mengamankan 210 warga negara asing (WNA) di Batam, Kepulauan Riau.

Ratusan WNA tersebut diduga terlibat praktik penipuan investasi online dan jaringan kejahatan siber lintas negara yang sebelumnya beroperasi di Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam.

Sekretaris NCB-Interpol Indonesia, Untung Widyatmoko, mengatakan fenomena itu menjadi sinyal serius terkait potensi Indonesia dijadikan basis baru operasi scam internasional di kawasan Asia Tenggara.

“Fenomena ini menunjukkan adanya pola pergeseran scammer bubaran dari Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam yang menyebar ke Indonesia,” kata Untung dalam konferensi pers di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam, Jumat (8/5/2026).

Menurut dia, pengungkapan kasus di Batam bukan kejadian pertama. Sebelumnya, aparat juga membongkar praktik serupa di sejumlah daerah seperti Denpasar, Surabaya, Surakarta, Yogyakarta, Bogor, hingga Sukabumi.

Interpol Indonesia bahkan menerima informasi mengenai penangkapan ratusan WNA lainnya di Jakarta yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan yang sama.

Untung menegaskan aparat tidak ingin Indonesia menjadi tempat berkembangnya praktik penipuan daring internasional setelah sejumlah negara di kawasan mulai memperketat pengawasan terhadap sindikat online scam.

“Kami tidak mau negara kita menjadi tempat berkembangnya praktik online scam,” ujarnya.

Selain dugaan penipuan investasi online, aparat juga mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan tersebut dalam aktivitas perjudian online dan tindak pidana siber lainnya.

“Ada indikasi online scam dan tidak menutup kemungkinan juga berkaitan dengan judi online,” katanya.

Saat ini, Interpol Indonesia terus berkoordinasi dengan otoritas negara asal para WNA, termasuk Interpol Hanoi di Vietnam, guna menelusuri jaringan lintas negara yang diduga terlibat.

Koordinasi internasional itu dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan korban di berbagai negara, termasuk potensi adanya korban warga negara Indonesia.

“Kami akan mempertimbangkan aspek pidana yang dilakukan para pelaku di Indonesia, termasuk apakah ada korban warga negara Indonesia atau tidak,” ujar Untung.

Aparat juga terus mendalami pola operasi, aliran logistik, hingga kemungkinan keterlibatan pihak-pihak di Indonesia yang diduga membantu aktivitas jaringan tersebut selama berada di Tanah Air.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga 26 Februari 2026 telah mengembalikan dana korban penipuan senilai Rp167 miliar kepada para pemiliknya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Selasa (3/3), menyebutkan, bahwa nilai sebesar itu telah dilakukan pengembaliannya oleh Indonesia Anti-Scam Center (IASC).

Ia mengatakan bahwa dana yang telah dikembalikan tersebut milik 1.072 korban penipuan digital (scam) yang sebelumnya dapat diblokir IASC dari 15 bank yang digunakan oleh para pelaku.

Sejak beroperasi pada 22 November 2024 hingga 26 Februari 2026, IASC telah menerima 477.600 laporan penipuan dari masyarakat dengan jumlah rekening yang dilaporkan mencapai 809.355 rekening.

Sebanyak 243.323 laporan disampaikan melalui bank maupun penyedia sistem pembayaran dan 234.277 laporan lainnya disampaikan langsung oleh korban melalui sistem IASC.

“Jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 436.727 rekening dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp566,1 miliar," ujar Friderica.

Tidak hanya rekening, ia menyatakan pihaknya juga telah memblokir 75.711 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan, melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Selain itu, ia menyampaikan bahwa sejak 1 Januari hingga 5 Februari 2026, OJK juga menerima 65.139 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen, termasuk 9.323 pengaduan.

Friderica menuturkan, sebanyak 3.169 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 3.914 dari industri financial technology (fintech), 1.914 dari sektor pembiayaan, 208 dari sektor asuransi, serta sisanya terkait dengan sektor pasar modal dan industri keuangan nonbank lainnya.

Untuk memperkuat pelindungan konsumen, ia mengatakan pihaknya telah memberikan sanksi berupa peringatan tertulis kepada 16 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), instruksi tertulis kepada dua PUJK, serta 12 sanksi denda kepada sepuluh PUJK.

OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) juga sudah menghentikan 951 entitas pinjaman daring (online) ilegal dan dua penawaran investasi ilegal sejak 1 Januari hingga 26 Februari 2026.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal dan sejak awal tahun kami telah menerima 6.792 pengaduan terkait dengan entitas ilegal," katanya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui KBRI Phnom Penh mencatat pada 16 Januari hingga 22 Februari 2026, sebanyak 4.725 Warga Negara Indonesia (WNI) terjerat sindikat penipuan daring atau online scam meminta untuk dipulangkan dari Kamboja. Jumlah ini melonjak dibandingkan tahun 2025.

“Jumlah ini 92% dari total kasus sepanjang tahun 2025, yang tercatat sebanyak 5.088 WNI. Hal ini menunjukkan tingginya lonjakan kasus WNI yang ditangani KBRI Phnom Penh di awal tahun 2026 ini,” tulis keterangan Kemlu dalam laman resminya, Minggu (22/2/2026).

Kemlu mencatat bahwa dalam sepekan terakhir per 16-22 Februari 2026, jumlah WNI bermasalah eks sindikat penipuan daring di Kamboja yang pulang ke Indonesia sebanyak 462 WNI dengan membeli tiket secara mandiri setelah sebelumnya dapatkan berbagai fasilitasi dari KBRI Phnom Penh. Kepulangan terbanyak pada 22 Februari 2026, dengan jumlah 131 WNI.

“Sekitar sepertiga dari WNI bermasalah sebelumnya berada di penampungan sementara yang difasilitasi KBRI dan otoritas Kamboja. Sebagian WNI yang pulang dibuatkan dokumen perjalanan sementara (SPLP) karena tidak punya paspor. Hampir semuanya dibantu oleh KBRI untuk memohon keringanan denda keimigrasian dari otoritas Kamboja,” tulis Kemlu.

Dengan demikian, pada 30 Januari hingga 22 Februari 2026, total yang telah difasilitasi kepulangan KBRI Phnom Penh sebanyak 692 WNI. Diprediksi masih banyak lagi yang juga telah kembali ke Indonesia, namun tidak melaporkan kepulangannya ke KBRI.

Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, para WNI menjalani pemeriksaan oleh tim gabungan, termasuk aparat penegak hukum. Hal ini untuk melengkapi early assessment yang telah dilakukan oleh KBRI, terutama terkait dengan tingkat keterlibatan masing-masing WNI dalam sindikat penipuan daring.

KBRI Phnom Penh memperkirakan jumlah permohonan kepulangan akan terus meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, seiring dengan semakin banyak SPLP yang diterbitkan dan dan keringanan denda yang disetujui dalam beberapa pekan ke depan.

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengklaim berhasil memitigasi potensi kerugian finansial masyarakat hingga Rp8 triliun dalam enam bulan terakhir melalui sistem anti-spam dan anti-scam yang kini diintegrasikan ke dalam jaringan telekomunikasi nasional.

Langkah agresif ini merupakan respons kontradiktif pemerintah terhadap realitas ruang digital Indonesia yang semakin luas namun sekaligus semakin rentan terhadap infiltrasi kejahatan siber berbasis pesan dan panggilan palsu.

Di tengah ambisi pertumbuhan ekonomi digital, Indonesia justru menghadapi anomali berupa "tsunami" informasi berbahaya.

Dalam kurun waktu setengah tahun, sistem tersebut telah mendeteksi lebih dari 2.000.000.000 (2 miliar) panggilan, pesan, dan tautan yang teridentifikasi berisiko tinggi.

Tanpa adanya filterisasi otomatis di level operator, ekonomi rumah tangga Indonesia terancam lumpuh oleh skema penipuan yang kian canggih.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, dalam acara Fighting Spam & Scams: Solving Real Problems, Delivering Real Impact di Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026), menekankan bahwa keamanan adalah prasyarat mutlak konektivitas.

“Ruang digital yang terhubung dan terus tumbuh ini haruslah aman. Kita tidak bisa membiarkan masyarakat hidup dalam kecemasan saat beraktivitas di dunia digital,” tegasnya.

Sistem perlindungan ini bekerja layaknya penyaring raksasa yang melindungi rata-rata lebih dari 33.000.000 (33 juta) pelanggan setiap hari.

Meski ancaman begitu masif, baru sekitar 2.500.000 (2,5 juta) pelanggan yang secara aktif mengaktifkan fitur perlindungan mandiri dan melaporkan konten mencurigakan.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meski teknologi sudah siap, tantangan besar masih ada pada sisi literasi dan kesadaran pengguna.

Efektivitas sistem ini secara finansial setara dengan penyelamatan dana sebesar USD500.000.000 (Rp8,35 triliun).

Angka ini membuktikan bahwa penipuan digital bukan lagi sekadar gangguan kecil (nuisance), melainkan ancaman sistemik bagi stabilitas ekonomi masyarakat bawah hingga menengah.

Meski pencapaian ini tergolong besar, sistem perlindungan ini belum menjadi standar universal di seluruh penyedia layanan.

Pemerintah kini tengah berupaya melakukan sinkronisasi dengan sektor swasta agar fitur anti-scam ini merata di seluruh jaringan telekomunikasi tanpa terkecuali.

Wamen Nezar menegaskan bahwa kolaborasi proaktif dari industri sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem yang tidak hanya produktif namun juga nyaman.

Namun, di sisi lain, penguatan teknologi perlindungan ini memicu perdebatan mengenai privasi data dan batasan pemantauan pesan.

Tantangan bagi Komdigi ke depan adalah memastikan bahwa sistem deteksi anomali ini bekerja secara presisi tanpa mencederai hak privasi warga.

Keberhasilan mencegah kerugian Rp8 triliun adalah kemenangan awal, namun di ruang digital yang dinamis, kejahatan siber akan selalu mencari celah baru dalam setiap pembaruan sistem keamanan.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaporkan data terkini terkait aduan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjebak dalam sindikat penipuan daring (online scam) di Kamboja. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 3.100 aduan telah diterima oleh pihak KBRI setelah para WNI itu berhasil keluar dari jeratan sindikat tersebut.

"Kami baru dapat update juga dari Dubes kita di Phnom Penh. Hingga hari ini KBRI Phnom Penh itu telah menerima lebih dari 3.100 aduan WNI setelah keluar dari sindikat penipuan daring," kata Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, Selasa (3/2/2026).

Dia memastikan, KBRI Phnom Penh, didukung oleh tim bantuan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Direktorat Jenderal Imigrasi, terus melakukan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi untuk menangani para korban.

"Termasuk melakukan pendataan, pelayanan kekonsuleran dan fasilitasi pemulangan untuk para WNI tersebut," ujarnya.

Berdasarkan data terbaru, kata dia, tim gabungan telah melakukan verifikasi data dan asesmen kasus secara mendalam. Hasilnya, sebanyak 830 Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) telah diterbitkan untuk mempermudah proses administrasi kepulangan para WNI yang kehilangan dokumen perjalanannya.

Selain itu, melalui jalur diplomasi dan negosiasi intensif dengan otoritas setempat, KBRI Phnom Penh berhasil mengupayakan pemutihan denda imigrasi bagi ratusan WNI.

"Dapat kita sampaikan 722 WNI kita itu dendanya telah diputihkan oleh Imigrasi Kamboja," tuturnya.

Hingga saat ini, Yvonne mengungkapkan bahwa sebanyak 1.213 WNI masih berada di penampungan sementara untuk menjalani proses lebih lanjut sebelum dipulangkan ke tanah air.

"Semua proses dilakukan secara hati-hati dan proporsional dan semua update akan kita sampaikan tentunya ke rekan-rekan media khususnya dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh KBRI Phnom Penh terkait isu ini," sebutnya.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui Direktorat Pelindungan WNI bekerja sama dengan KBRI Phnom Penh, berhasil memfasilitasi pemulangan 36 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan kerja daring (online scam) di Kamboja.

Rombongan yang dikategorikan sebagai Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) tersebut tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (30/1/2026) pukul 20.10 WIB. Pemulangan ini tercatat sebagai gelombang pertama repatriasi WNI dari Kamboja pada tahun 2026.

“Setibanya di tanah air, mereka langsung diserahkan kepada instansi terkait untuk proses penanganan dan pendampingan lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku,” tulis keterangan Kemlu, Sabtu (31/1/2026).

Proses ketibaan di Bandara Soekarno-Hatta tersebut turut dikawal oleh perwakilan dari berbagai instansi lintas sektoral, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Bareskrim Polri, serta otoritas bandara setempat.

Terkait maraknya kasus penipuan kerja di luar negeri, Kemlu kembali mengeluarkan imbauan keras kepada masyarakat agar selalu waspada.

Selain itu, masyarakat diminta untuk selalu mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku apabila akan bekerja di luar negeri, dan menaati seluruh peraturan keimigrasian negara setempat.

“Kementerian Luar Negeri RI akan terus memantau perkembangan situasi di Kamboja dan berkoordinasi erat dengan KBRI Phnom Penh demi memastikan proses pemulangan seluruh WNI lainnya dapat berlangsung dengan aman, cepat, dan terkoordinasi,” tulis Kemlu.