Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran sektor jasa keuangan, khususnya pada program keuangan berkelanjutan dan implementasi program nilai ekonomi karbon.

Komitmen itu ditunjukkan oleh OJK dalam keikutsertaannya pada London Climate Action Week (LCAW) 2026 pada 22-25 Juni 2026 di London, Inggris.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan OJK memastikan bahwa agenda keuangan berkelanjutan dan pembiayaan transisi tidak berhenti sebagai kerangka kebijakan, namun benar-benar menjadi mekanisme pasar yang credible.

"Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem keuangan yang stabil, berintegritas, dan mampu membiayai masa depan ekonomi Indonesia yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif,” ujar Friderica.

Dalam kesempatan ini, Friderica menghadiri berbagai forum internasional, antara lain The Net Zero Delivery Summit, Rangkaian Roundtable Discussion dengan Centre for Economic Transition Expertise (CETEx) London School of Economics and Political Science (LSE), dan Indonesia Climate Leadership Luncheon.

Kemudian,Southeast Asia Climate Action Forum, Satu Karsa Sharing Session with Global Investors, serta pertemuan dan bilateral meeting dengan berbagai lembaga global terkemuka.

“Melalui berbagai forum internasional yang mempertemukan regulator, pemerintah, dunia usaha, investor, mitra internasional, akademisi dan pelaku industri jasa keuangan dunia, OJK menegaskan bahwa keberhasilan transisi menuju ekonomi rendah karbon memerlukan ekosistem pembiayaan yang kredibel, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan investor,” ujar Friderica.

Selain itu, OJK terus memperkuat arsitektur keuangan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan, antara lain Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), penguatan pelaporan keberlanjutan yang selaras dengan standar internasional, penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), pengembangan panduan transition finance dan transition plan, serta pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan dan infrastruktur pasar.

Saat ini, OJK tengah menyusun RPOJK tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik (revisi POJK 51/2017) sejalan dengan perkembangan standar pengungkapan keberlanjutan nasional (PSPK 1 dan 2) dan global (IFRS S1 dan S2), yang ditargetkan terbit tahun ini.

“OJK ingin memastikan bahwa sektor-sektor yang perlu bertransisi tidak ditinggalkan, tetapi didorong memiliki rencana transisi yang kredibel. Transisi yang berhasil bukan sekadar memindahkan modal ke sektor yang sudah hijau, melainkan mentransformasikan sektor-sektor beremisi tinggi menjadi lebih rendah karbon secara bertahap, terukur, dan bertanggung jawab,” kata Friderica.

Selain memperkuat kerangka regulasi, OJK juga memperkenalkan berbagai inisiatif pembiayaan inovatif kepada investor global, salah satunya melalui Satu Karsa, sebuah platform blended finance yang mendukung proyek karbon berbasis alam secara kredibel dan berintegritas yang berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan.

Adapun, inisiatif tersebut diarahkan untuk mendukung kegiatan reforestasi dan agroforestri, pemulihan lahan kritis, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kredit karbon berkualitas tinggi, serta penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat di daerah

Friderica mengatakan Satu Karsa menunjukkan bahwa aset alam Indonesia bukan hanya harus dilindungi, tetapi juga dapat menjadi sumber keunggulan strategis apabila dikelola melalui kerangka yang transparan, berintegritas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Melalui pendekatan blended finance, Indonesia dapat menarik investor jangka panjang untuk mendukung pemulihan ekosistem sekaligus menghasilkan kredit karbon berkualitas tinggi,” ujar Friderica.

Dalam kesempatan ini, OJK juga menegaskan untuk terus memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan sekaligus menjalankan perannya sebagai anggota Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, termasuk ke depan melalui pengawasan perdagangan karbon di IDX Carbon, serta integrasi dengan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

Melalui POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon, OJK mengawasi perdagangan karbon di pasar sekunder guna memastikan tata kelola, transparansi, perlindungan investor, dan integritas pasar.

Adapun, revisi POJK 14/2023 akan diterbitkan dalam waktu dekat untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden No 110 Tahun 2025 tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca.

Sejak diluncurkan pada 2023, Bursa Karbon Indonesia telah mencatat transaksi sekitar dua juta ton CO₂ ekuivalen dengan nilai transaksi lebih dari Rp93 miliar, yang menunjukkan meningkatnya minat pelaku pasar terhadap mekanisme perdagangan karbon nasional.

“Bursa Karbon hanya akan dipercaya apabila unit karbon yang diperdagangkan terukur, tercatat, tertelusur, dan bebas dari penghitungan ganda. Karena itu, integritas pasar, kualitas data, kredibilitas verifikasi, dan tata kelola menjadi prasyarat utama agar pasar karbon dapat benar-benar mendukung pembiayaan transisi,” ujar Friderica.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Di tengah perubahan peta geopolitik global, diplomasi hijau Indonesia memikul dua peran sekaligus, yakni menjaga ruang pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus membuka arus investasi hijau yang memberikan manfaat nyata.

Jakarta (ANTARA) - Di tengah mobilitas Jakarta yang nyaris tak pernah berhenti, pantauan indeks kualitas udara melalui gawai maupun layar informasi di berbagai fasilitas publik kini menjadi pemandangan yang semakin akrab

Di balik angka-angka real-time yang terus bergerak itu, tersimpan pergeseran besar karena isu lingkungan kini telah bertransformasi menjadi salah satu poros utama pembangunan nasional.

Melalui dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution, Indonesia berkomitmen memangkas emisi secara mandiri sebesar 31,89 persen dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Angka ini telah menjelma menjadi cetak biru taktis yang secara fundamental menata ulang lanskap ekonomi masa depan.

Poros utama dari kepemimpinan hijau ini dibuktikan secara konkret melalui sektor kehutanan dan tata guna lahan dalam kerangka Indonesia'sFOLU Net Sink 2030. Melalui rencana strategis ini, Indonesia menargetkan sektor hutan dan lahan (Forestry and Other Land Uses/FOLU) sudah mampu menyerap emisi karbon lebih banyak daripada yang dilepaskannya pada 2030.

Peran sektor ini sangat strategis karena diproyeksikan menanggung sekitar 60 persen dari total upaya mitigasi nasional dengan target penurunan emisi mencapai 1,6 miliar ton karbon dioksida ekuivalen pada 2030.

Target tersebut bukan sekadar ambisi di atas kertas. Berdasarkan capaian 2022, Indonesia berhasil menurunkan emisi hingga 875,7 juta ton karbon dioksida ekuivalen, atau sekitar 42 persen dari proyeksi awal nasional.

Keberhasilan itu didorong oleh restorasi ekosistem gambut dan mangrove dalam skala besar yang sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu pelopor pemulihan ekosistem tropis dunia.

Komitmen di tingkat kebijakan ini menemukan bukti kuatnya saat menengok situasi di lapangan. Melalui pengetatan pengawasan di sektor kehutanan, angka deforestasi nasional berhasil ditekan hingga 23,01 persen, mengembalikan lahan seluas puluhan ribu hektare ke fungsi alaminya.

Realitas tersebut sejalan dengan penegasan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengenai kesiapan Indonesia memimpin solusi iklim berbasis hutan di tingkat global. sekaligus mengawal transisi dari ambisi menuju implementasi nyata.

Komitmen itu diwujudkan melalui penguatan tata kelola kehutanan, penegakan hukum tanpa kompromi, serta pengembangan pasar karbon yang berintegritas tinggi.

Indonesia ingin memimpin transformasi menuju ekonomi rendah karbon melalui solusi berbasis alam yang kredibel sekaligus memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kedaulatan ekologis tidak berhenti sebagai slogan, melainkan dibangun melalui kebijakan yang dapat diukur hasilnya.

Upaya menjaga hutan pun berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menyerahkan surat keputusan perhutanan sosial seluas 33 ribu hektare sebagai bentuk perluasan akses legal masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara lestari.

Kebijakan ini berhasil membalik cara pandang lama yang sering kali menjauhkan warga lokal dari ruang hidupnya demi alasan konservasi. Melalui pendekatan baru, masyarakat justru dirangkul menjadi aktor utama yang diberi hak sekaligus tanggung jawab menjaga hutan sembari memperoleh manfaat ekonomi darinya.

Ketika warga mulai memetik nilai ekonomi dari budi daya madu, kopi agroforestri, hingga pengelolaan ekowisata, cara pandang mereka terhadap hutan pun ikut berubah total.

Pohon-pohon tidak lagi dilihat sebagai kayu gelondongan yang siap ditebang untuk uang cepat, melainkan sebagai aset masa depan yang harus dijaga bersama karena memberikan penghidupan jangka panjang.

Di sinilah roda ekonomi ramah lingkungan di tingkat desa mulai berputar, membuktikan bahwa kelestarian alam bisa berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bursa karbon

Sebagai wujud kedaulatan finansial di sektor pembiayaan inovatif, Indonesia juga tidak lagi menunggu uluran dana global yang kerap berjalan lambat dan bersyarat rumit.

Pemerintah menumbuhkan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) sebagai infrastruktur mandiri guna memobilisasi modal hijau global dari posisi tawar lebih setara. Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, bursa karbon nasional terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir April 2026, nilai transaksi akumulatifnya mencapai Rp93,75 miliar.

Capaian tersebut ditopang oleh volume perdagangan sebesar 1,98 juta ton karbon dioksida ekuivalen dengan partisipasi 155 perusahaan sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon.

Namun, keberhasilan pasar karbon tidak hanya ditentukan oleh besarnya transaksi, melainkan juga oleh kepercayaan terhadap kualitas datanya. Seperti halnya pasar saham yang bergantung pada kredibilitas laporan keuangan perusahaan, pasar karbon hanya akan dipercaya apabila setiap kredit karbon memiliki integritas yang tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah memperkuat Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim agar selaras dengan ketentuan Pasal 6 Paris Agreement. Melalui sistem tersebut, setiap kredit karbon dapat ditelusuri, memiliki standar kualitas yang jelas, serta terhindar dari risiko penghitungan ganda.

Di level diplomasi global, Indonesia kini memosisikan diri sebagai negara jangkar yang ikut membentuk arah kebijakan dunia. Dalam berbagai forum multilateral, Jakarta dengan tegas mengubah paradigma hubungan internasional.

Indonesia tidak lagi hadir sebagai pemohon bantuan iklim yang pasif, melainkan melangkah maju sebagai penyedia solusi global utama berbasis hutan.

Narasi baru ini menawarkan sudut pandang esensial bahwa hutan tropis nusantara adalah infrastruktur iklim global yang vital, mirip dengan fungsi stabilitas yang disediakan oleh sistem perbankan pusat terhadap ekonomi dunia.

Melalui posisi tawar yang kuat ini, kompensasi finansial internasional atas perlindungan hutan dipandang sebagai investasi wajib demi menjaga stabilitas seluruh aset ekonomi di atas biosfer bumi, sekaligus menegaskan kepemimpinan hijau Indonesia yang berdaulat secara politik dan ekologis.

Tantangan di sektor industri domestik, terutama kebutuhan energi masif untuk hilirisasi mineral seperti nikel, kini tidak lagi dipandang sebagai hambatan ekologis, melainkan sebagai ruang lompatan teknologi.

Kondisi ini menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk melahirkan standar industri baru melalui integrasi kebijakan dekarbonisasi industri berat yang berjalan selaras dengan target sektor kehutanan.

Dengan menerapkan pengawasan rantai pasok yang ketat serta mempercepat peta jalan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap batu bara captive, Indonesia berpeluang besar memimpin pasar masa depan sebagai produsen utama komoditas hijau dunia.

Apabila langkah itu berjalan konsisten, produk hilirisasi Indonesia akan memiliki nilai tambah di pasar internasional karena diproduksi menggunakan energi yang lebih bersih serta didukung jaminan bebas deforestasi.

Membangun gerakan iklim dunia pada dasarnya bukan lagi sekadar urusan "bangga-banggaan" karena punya hutan luas atau hebat dalam menyusun target di atas kertas. Pengakuan internasional akan terbangun secara alami seiring dengan makin solidnya harmonisasi kebijakan dari pusat hingga ke tingkat tapak.

Di tengah perubahan peta geopolitik global, diplomasi hijau Indonesia memikul dua peran sekaligus, yakni menjaga ruang pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus membuka arus investasi hijau yang memberikan manfaat nyata.

Indonesia memiliki modal alam yang berlimpah dan komitmen politik yang kuat untuk menjadi jangkar utama transisi iklim global. Legitimasi kepemimpinan tersebut akan makin kokoh saat visi hijau di panggung global mampu diterjemahkan penuh menjadi akselerasi transisi bersih pada seluruh sektor industri domestik.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Nama Irvan Susandy kembali dipercaya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mengemban amanah sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa selama periode 2026-2030.

Kariernya dimulai dari sektor korporasi sebagai staf Financial Policy & Procedure di PT Ariawest International sebelum bergabung dengan BEI pada 2000.

Pada awal mula bergabung di BEI, pria kelahiran Jakarta, 1 Juli 1974 tersebut menjabat sebagai staf Unit Pemeriksaan Operasional pada Satuan Pemeriksa Internal.

Sejak saat itu, Irvan meniti karier secara bertahap melalui berbagai posisi strategis yang berkaitan dengan pengawasan transaksi dan pengaturan perdagangan.

Sebelum menduduki kursi direksi, Irvan juga pernah menjabat sebagai Staf Unit Pemantauan Perdagangan dan Divisi Pengawasan Transaksi pada periode 2003–2006.

Kariernya terus menanjak menjadi Kepala Unit Pemantauan Perdagangan pada 2006–2010, kemudian dipercaya sebagai Kepala Divisi Pengawasan Transaksi pada 2010–2018.

Pengalaman panjang dalam mengawasi aktivitas perdagangan di bursa membuat Irvan dipercaya memimpin Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan pada 2018–2022.

Jabatan tersebut menjadi batu loncatan sebelum akhirnya ia ditunjuk sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI sejak Juni 2022.

Sepanjang lebih dari dua dekade perjalanan kariernya di BEI, Irvan tidak hanya fokus pada aspek pengawasan transaksi, tetapi juga berperan dalam berbagai inisiatif strategis untuk memperkuat daya saing pasar modal Indonesia.

Salah satu kontribusi terbesarnya adalah keterlibatan dalam pengembangan dan peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon).

Pada periode Juni 2022 hingga September 2023, Irvan ikut berpartisipasi dalam kajian, pengembangan, hingga peluncuran perdagangan karbon di Indonesia.

Selain itu, ia juga menjadi pembicara dalam berbagai forum nasional dan internasional terkait perdagangan karbon dan transisi energi. Di antaranya forum B20 dengan tema Secondary Carbon Market Support the Energy Transition Implementation in Indonesia pada 2022 serta webinar perdagangan karbon yang diselenggarakan GATRA pada 2024.

Dari sisi akademik, Irvan memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang ekonomi dan akuntansi.

Ia menyelesaikan dua program sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran pada 1999, yakni Jurusan Akuntansi dan Jurusan Ekonomi serta Studi Pembangunan. Sebelumnya, ia juga meraih gelar Ahli Madya Akuntansi dari universitas yang sama pada 1992.

Komitmennya terhadap pengembangan kompetensi juga terlihat dari berbagai program kepemimpinan dan pelatihan internasional yang diikutinya.

Pada 2024, Irvan mengikuti Asean Global Leadership Programme (AGLP) yang diselenggarakan London School of Economics and Political Science (LSE). Ia juga tercatat mengikuti berbagai pelatihan di Amerika Serikat, Inggris, India, hingga forum perdagangan saham tingkat Asia.

Di luar tugas eksekutifnya, Irvan aktif dalam sejumlah komite strategis di industri pasar modal. Ia menjadi anggota Komite Perdagangan sejak 2018, Komite Investasi sejak 2022, Komite Disiplin Anggota sejak 2022, serta Komite Hair Cut KPEI sejak 2022.

Sebagai informasi berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-10/D.04/2026 tanggal 17 Juni 2026, OJK telah menetapkan daftar Calon Anggota Direksi BEI masa jabatan 2026–2030.

Susunan Anggota Direksi tersebut akan efektif setelah memperoleh persetujuan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BEI Tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada 29 Juni 2026.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa dalam pipeline (antrean), terdapat potensi tambahan nilai perdagangan karbon mencapai sebesar Rp560,9 miliar sampai dengan Rp1,39 triliun.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi alias Kiky dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, mengatakan nilai tersebut hasil perhitungan dari potensi unit karbon tambahan yang dapat diperdagangkan sebesar 9,5 juta ton CO2e (karbon ekuivalen).

“Kalau kita lihat, total proyeksi unit karbon tambahan yang dapat diperdagangkan sebesar 9,5 ton CO2e atau setidaknya senilai Rp560,9 miliar hingga Rp1,39 triliun, dengan harga unit karbon yang diperdagangkan di IDXCarbon saat ini,” ujarnya.

Kiky merincikan, potensi unit karbon tambahan sebesar 9,5 juta ton CO2e tersebut, berasal dari sebanyak 49 proyek proponen baru dalam pipeline (antrean), yang diperkirakan potensinya mencapai 7,69 juta ton CO2e.

Ditambah, dari 10 proyek yang existing yang diproyeksikan dapat menambah supply unit karbon sebesar 2,15 juta ton CO2e.

“Sehingga, kalau kita lihat total proyeksi unit karbon tambahan itu, yang dapat diperdagangkan sebesar 9,5 ton CO2,” ungkap Kiky.

Sebagai informasi, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 30 April 2026, Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon secara total telah mencatatkan 155 pengguna jasa yang telah terdaftar dan 10 proyek Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).

Adapun, secara agregat, volume transaksi tercatat sebanyak 1,98 juta tCO2e, dengan akumulasi nilai transaksi mencapai Rp93,75 miliar.

Dalam kesempatan ini, Kiky mengatakan bahwa total nilai transaksi perdagangan karbon di Indonesia senilai Rp93,75 miliar, cenderung lebih kecil apabila dibandingkan dengan Bursa Karbon negara lain, seperti Uni Eropa (UE) yang mencapai 700 miliar dolar AS dan China mencapai 40 miliar dolar AS.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan kampanye “Aku Net-Zero Hero”, yang bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat/individu dalam menerapkan gaya hidup rendah karbon dan memperkuat pengembangan ekosistem perdagangan karbon nasional melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon).

Peluncuran ini merupakan komitmen BEI untuk memperluas basis partisipan pasar karbon tidak hanya dari korporasi namun juga individu, serta mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon yang inklusif dan berkelanjutan.

“Melalui "Aku Net-Zero Hero", BEI ingin membuka ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi langsung terhadap pengurangan emisi, karena transisi menuju net zero tidak hanya tanggung jawab korporasi, tetapi gerakan bersama seluruh lapisan masyarakat,” ujar Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum BEI, Risa E. Rustam di Main Hall BEI, Jakarta, Rabu.

Melalui kampanye ini, Risa menjelaskan, individu diajak melakukan tiga langkah utama, yakni menghitung emisi dari aktivitas sehari-hari, mengurangi emisi melalui perubahan gaya hidup, serta melakukan offset emisi dengan membeli kredit karbon dari proyek-proyek hijau yang tercatat di IDXCarbon.

“Kampanye ini juga menekankan prinsip reduce first, yaitu mengutamakan pengurangan emisi sebelum melakukan offset. Kampanye ini mengangkat perspektif climate justice untuk meningkatkan pemahaman bahwa dampak perubahan iklim tidak dirasakan secara merata, sehingga penanganannya memerlukan partisipasi kolektif yang adil dan inklusif dari seluruh stakeholders,” ujar Risa.

Dalam implementasinya, BEI menggandeng sejumlah mitra strategis, diantaranya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui fitur Livin’ Planet, Pertamina NRE yang menyediakan SPE-GRK untuk digunakan sebagai offset emisi pada kegiatan peluncuran, serta Jejakin sebagai penyedia solusi penghitungan dan offset emisi.

Melalui kolaborasi ini, masyarakat dapat dengan mudah menghitung jejak karbon, menetapkan komitmen pengurangan emisi, hingga melakukan offset secara langsung melalui platform digital yang terintegrasi dengan IDXCarbon.

“Kemudahan tersebut diperkuat melalui konsep retirement on behalf di IDXCarbon, yang memungkinkan individu membeli unit karbon dan melakukan offset emisi melalui perusahaan atau platform perantara,” ujar Risa.

Dengan mekanisme ini, setiap individu tetap memperoleh sertifikat atas nama sendiri yang tercatat secara resmi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) milik negara.

IDXCarbon mencatatkan tren kinerja yang positif, tercermin dari meningkatnya partisipasi individu dalam perdagangan karbon.

Dari total 2.065 beneficiaries (penerima manfaat) yang telah meng-offset lebih dari 1,3 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sebanyak 1.566 di antaranya merupakan individu atau ritel. Selain itu, terdapat 40 kegiatan juga telah melakukan offset emisi melalui IDXCarbon.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Henry Panjaitan, mengunjungi Unit Pembangkit (UP) Muara Tawar milik PT PLN Nusantara Power (PLN NP) pada hari Jumat (10/4) lalu, bersama Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN NP, Teguh Widhi Harsono, serta jajaran manajemen dari kedua pihak. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung peran UP Muara Tawar dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan, terutama saat beban puncak dan ketika pasokan energi baru terbarukan (EBT) berfluktuasi.

Dalam konteks transisi energi, pembangkit seperti Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Tawar dibutuhkan untuk membantu menjaga stabilitas sistem, sehingga pengembangan EBT dapat berjalan dengan dukungan infrastruktur yang memadai. “Peningkatan porsi energi baru terbarukan membutuhkan dukungan infrastruktur yang mampu menjaga keandalan sistem. Dalam hal ini, PLTGU Muara Tawar memiliki peran penting karena mampu merespons perubahan beban dan fluktuasi pasokan listrik dengan cepat,” ujar Henry.

Selain memastikan keandalan operasional pembangkit serta optimalisasi efisiensi energi yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan emisi, kunjungan ini juga terkait dengan langkah Bank Mandiri dalam mendukung pengurangan emisi sebagai bagian dari komitmen untuk mencapai Net Zero Emission operasional (Scope 1 dan 2) pada 2030. Salah satu pendekatan yang dijalankan adalah inisiatif carbon offset, termasuk melalui pembelian unit karbon yang terverifikasi. Pendekatan ini menjadi salah satu opsi yang feasible untuk mendukung target tersebut, sekaligus sejalan dengan arah perkembangan regulasi dan pasar karbon di Indonesia.

Pada Januari 2025, dalam momentum peluncuran Bursa Karbon Internasional Indonesia (IDXCarbon), Bank Mandiri membeli sebanyak 5.000 tCO₂e unit karbon dari proyek Konversi Pembangkit Single Cycle menjadi Combined Cycle Blok 2 PLN NP UP Muara Tawar milik PLN NP. Proyek ini meningkatkan efisiensi pembangkit listrik dengan mengolah kembali panas yang sebelumnya terbuang menjadi tambahan energi listrik. Unit karbon dari proyek tersebut telah divalidasi dan diverifikasi oleh pihak ketiga.

Pembelian unit karbon ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri tidak hanya mendukung transisi energi melalui pembiayaan, tetapi juga terlibat secara aktif di IDXCarbon, serta mendorong pasar karbon di Indonesia, termasuk pengembangan voluntary carbon market yang semakin relevan.

Pembelian unit karbon dari proyek PLN NP juga mencerminkan dukungan Bank Mandiri terhadap proyek pengurangan emisi milik nasabah utama. PLN NP (PLN Group) sendiri merupakan debitur Corporate Banking 8 Group dan prime client Bank Mandiri. Dengan demikian, dukungan Bank Mandiri hadir tidak hanya dalam bentuk pembiayaan, tetapi juga melalui keterlibatan dalam proyek dekarbonisasi yang dijalankan oleh nasabah utama.

“Bank Mandiri mendukung transisi energi tidak hanya dari sisi pembiayaan, tetapi juga melalui partisipasi dalam ekosistem karbon yang sedang berkembang di Indonesia. Kami melihat ini sebagai bagian dari upaya untuk mendukung target dekarbonisasi nasional secara bertahap dan terukur,” tambah Henry.

Penerbitan Sustainability Bond Tahap II bank bjb mendapatkan antusiasme tinggi dari investor dengan nilai Rp932,4 miliar.

Instrumen ini memberikan kesempatan bagi investor untuk berinvestasi secara bertanggung jawab dengan tetap memperoleh imbal hasil yang kompetitif, sekaligus berkontribusi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Masa bookbuilding berlangsung pada 13 Februari hingga 2 Maret 2026 dengan dua pilihan seri, yaitu Seri A dengan tenor 3 tahun dan kupon indikatif sebesar 5,45%-6,05%, serta Seri B dengan tenor 5 tahun dengan kupon indikatif sebesar 5,70%-6,30%. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap kinerja serta prospek bisnis bank bjb ke depan.

Dari sisi kualitas kredit, obligasi memperoleh peringkat idAA (Double A) dari Pefindo yang mencerminkan kemampuan Perseroan yang sangat kuat dalam memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Kerangka kerja Sustainability Bond bank bjb juga telah memperoleh penilaian "Ramah Lingkungan/Berkelanjutan" dari lembaga independen SDGs Hub Universitas Indonesia.

Untuk mendukung penerbitan obligasi tersebut, bank bjb menggandeng lima perusahaan penjamin emisi terkemuka yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Obligasi ini selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat diperdagangkan secara luas di pasar sekunder.

Adapun dana yang diperoleh dari penerbitan Sustainability Bond ini seluruhnya akan digunakan untuk mendukung pembiayaan baru maupun pembiayaan ulang yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS), sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, bank bjb terus meningkatkan portofolio pembiayaan berkelanjutan. Hingga Desember 2025, Sustainable Portfolio bank bjb telah mencapai Rp14,3 triliun, yang disalurkan untuk berbagai sektor seperti kegiatan usaha berwawasan lingkungan, pembiayaan UMKM, serta sektor sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selain dari sisi pembiayaan, komitmen keberlanjutan juga diterapkan bank bjb dalam operasional perusahaan. Perseroan terus memperkuat pengelolaan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari upaya menuju target Net Zero Emission.

Upaya itu juga diperkuat melalui partisipasi bank bjb dalam Bursa Karbon Indonesia dengan membeli unit karbon SPE-GRK sebagai bagian dari strategi mitigasi emisi karbon.

bank bjb juga menjadi salah satu bank pada fase pertama yang telah menyelesaikan Climate Risk Stress Test (CRST), sebagai langkah untuk mengintegrasikan risiko perubahan iklim ke dalam manajemen risiko perusahaan.

Sebelumnya, Obligasi ini menjadi bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sustainability Bond bank bjb dengan total target dana sebesar Rp2 triliun. Pada tahap pertama yang diterbitkan pada 2024 senilai Rp1 triliun, obligasi mencatatkan minat investor yang sangat tinggi dengan tingkat oversubscribe hingga 4,66 kali dari target awal.

Berbagai langkah strategis tersebut menegaskan posisi bank bjb sebagai institusi keuangan yang konsisten mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam strategi bisnisnya.

Melalui pengembangan portofolio pembiayaan berkelanjutan, bank bjb optimistis dapat mendorong pertumbuhan bisnis yang selaras dengan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan, volume transaksi akumulatif bursa karbon Indonesia atau IDX Carbon pada 26 September 2023 hingga 29 Desember 2025 mencapai 1,6 juta ton CO2 ekuivalen (CO2e) dengan nilai sebesar Rp80,75 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, capaian tersebut menunjukkan meningkatnya partisipasi pelaku pasar dalam mendukung agenda ekonomi berkelanjutan nasional.

"Sejak diluncurkan pada tanggal 26 September 2023 hingga kemarin, catatan kami di 24 Desember 2025 itu telah tercatat volume transaksi sebesar 1,6 juta ton CO2e dengan total akumulasi nilai transaksi mencapai Rp80,75 miliar," ujarnya dalam sambutan penutupan pasar modal 2025 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Selain itu, sejalan dengan Undang-Undang P2SK, OJK juga telah meluncurkan buku mengenai, mengenal dan juga memahami perdagangan karbon bagi sektor jasa keuangan sebagai rujukan bagi pelaku industri dan juga pemangku kepentingan dalam memahami mekanisme regulasi serta risiko perdagangan karbon yang merupakan upaya mendukung ekonomi berkelanjutan dan juga pencapaian target net zero emission Indonesia.

Dia menerangkan, integrasi ini menyederhanakan proses perizinan menjadi satu pintu dan mempercepat waktu layanan serta meningkatkan akurasi data. Ke depannya, akan dikembangkan untuk pencatatan saham dan lain sebagainya.

“Ke depan, OJK akan terus memperkuat regulasi dan infrastruktur perdagangan karbon agar likuiditas, transparansi, dan partisipasi pasar semakin meningkat,” kata Inarno.

Penulis: Nasywa Salsabila

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) mencatatkan transaksi dan minat pembelian sebesar 2,75 juta ton karbon ekuivalen (ton CO2) atas kredit karbon Indonesia dalam United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of Parties 30 (UNFCCC COP 30) pada 10-21 November 2025 di Kota Belem, Brasil.

Dalam COP 30, IDXCarbon menawarkan proyek karbon Indonesia baik untuk yang sudah tercatat maupun yang akan diterbitkan di masa depan, dengan proyek-proyek yang ditawarkan berbasis teknologi maupun lingkungan.

Selaku penyelenggara IDXCarbon, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan IDXCarbon senantiasa berupaya memfasilitasi perdagangan karbon Indonesia secara transparan dan mudah untuk mendorong pertumbuhan perdagangan karbon Indonesia.

"Kami percaya IDXCarbon dapat mendukung pertumbuhan perdagangan karbon Indonesia," ujar Jeffrey.

Berikut merupakan beberapa pihak yang melakukan transaksi atau menyampaikan peminatan atas proyek karbon Indonesia selama periode COP 30 di Brasil :

1. PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA)

2. Value Network Ventures Pte. Ltd

3. South Pole

4. Energy Management Indonesia

5. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)

6. Iklim Muda Sentosa (CarbonEthics)

7. PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA)

8. Bala Biotech Indonesia​​​​​​​

9. Aorsa Konsultan Manajemen

10. PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII)​​​​​​​

11. Rois Cartoon Studio

12. Etam Wira Utama

13. Mitra Tours & Travel​​​​​​​

14. Filtrona Manufacturing Indonesia

15. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (Inacom)

16. PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN)

17. Superintending Company of Indonesia (Sucofindo)

18. PT Pertamina (Persero)

19. PT Pertamina Patra Niaga

20. Pihak-pihak lain dari dalam maupun luar negeri yang namanya tidak dipublikasika​​​​​​​n​​​​​​​

Jeffrey menjelaskan IDXCarbon bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah berpartisipasi dalam UNFCCC COP 30 yang diselenggarakan pada 10-21 November 2025 di Kota Belem, Brasil.

Dalam konferensi itu, ia menjelaskan IDXCarbon berpartisipasi dalam sesi seller and buyer, yaitu aktivitas sebagai upaya mengumpulkan minat jual dan minat beli unit karbon oleh perusahaan/investor melalui IDXCarbon.

"Kita berpartisipasi khususnya dalam sesi seller and buyer, Jadi kita mengumpulkan minat beli dan minat jual yang bisa kita himpun untuk melihat prospek di bursa karbon kita ke depan," ujar Jeffrey.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku penyelenggara Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) mencatatkan transaksi dan peminatan pembelian atas kredit karbon Indonesia dengan volume sebesar 2,75 juta ton CO₂ sepanjang penyelenggaraan konferensi perubahan iklim COP30 di Belem, Brasil pada 10–21 November 2025.

Setidaknya terdapat 20 entitas dari dalam dan luar negeri yang melakukan transaksi pembelian maupun menyatakan minat atas proyek karbon yang ditawarkan Indonesia, baik yang sudah tercatat dan diperdagangkan maupun yang akan diterbitkan pada masa mendatang.

Beberapa di antaranya adalah emiten tercatat seperti PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII).

Terdapat pula entitas luar negeri seperti Value Network Ventures Pte. Ltd yang berbasis di Bengaluru, Bangladesh dan bergerak dalam pengembangan proyek global dan pembiayaan karbon. Kemudian South Pole yang bergerak dalam solusi iklim dan beroperasi di 20 negara juga menjadi salah satu entitas yang terlibat dalam transaksi atau menyatakan minat pada kredit karbon Indonesia.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengemukakan deretan transaksi ini menunjukkan cukup tingginya minat atas proyek karbon Indonesia.

“IDXCarbon senantiasa berupaya memfasilitasi perdagangan karbon Indonesia secara transparan dan mudah untuk mendorong pertumbuhan perdagangan karbon Indonesia. Kami percaya IDXCarbon dapat mendukung pertumbuhan perdagangan karbon Indonesia,” katanya dalam siaran pers, dikutip Selasa (2/12/2025).

Sebagai catatan, IDXCarbon ikut memasarkan berbagai proyek penurunan emisi dalam sesi Sellers Meet Buyers di Paviliun Indonesia selama penyelenggaraan COP30. Proyek-proyek ini mencakup yang telah tercatat maupun akan dicatatkan pada IDXCarbon.

Hingga Oktober 2025, total volume Unit Karbon yang telah tercatat di IDXCarbon mencapai lebih dari 3,6 juta ton CO2e (sebelum pemakaian atau retirement). Adapun proyek karbon Indonesia yang telah tercatat tersebut, antara lain:

1. PT Pertamina Power Indonesia dengan proyek pembangkit terbarukan panas bumi (geothermal) di Lahendong;
2. PT PLN Nusantara Power dengan proyek PLTGU di Muara Karang Blok 3, konversi Pembangkit Combined Cycle di Muara Tawar, dan proyek Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi PLTMG Sumbagut 2 Peaker;
3. PT PLN Indonesia Power dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Minihidro (PLTM) di Gunung Wugul, PLTGU Priok, dan konversi Pembangkit Combined Cycle (Add On) PLTGU di Grati; dan
4. PT Perkebunan Nusantara IV dengan proyek pemanfaatan limbah pabrik kelapa sawit (POME) untuk biogas co-firing.

Selain proyek yang telah tercatat di atas, IDXCarbon juga memasarkan sejumlah proyek yang telah menandatangani Letter of Intent (LoI), yaitu pernyataan komitmen untuk mencatatkan seluruh atau sebagian unit karbon yang dihasilkan ke IDXCarbon, sehingga dapat diakses oleh calon pembeli secara lebih luas.

Unit Karbon dari proyek tersebut tidak hanya bersumber dari skema nasional, tetapi juga skema internasional, dengan pencatatan yang akan dilakukan sesuai jadwal issuance (penerbitan) masing-masing proyek. Total unit karbon dari proyek-proyek ini mencapai 90 juta ton setara karbon dengan potensi nilai mencapai US$7,7 miliar.

Sementara itu, berikut merupakan beberapa pihak yang melakukan transaksi atau menyampaikan peminatan atas proyek karbon Indonesia selama periode COP30:

1. PT TBS Energi Utama Tbk.
2. Value Network Ventures Pte. Ltd
3. South Pole
4. Energy Management Indonesia
5. Bank Mandiri (Persero) Tbk
6. Iklim Muda Sentosa (CarbonEthics)
7. PT Bank CIMB Niaga Tbk.
8. Bala Biotech Indonesia
9. Aorsa Konsultan Manajemen
10. Bank Maybank Indonesia Tbk
11. Rois Cartoon Studio
12. Etam Wira Utama
13. Mitra Tours & Travel
14. Filtrona Manufacturing Indonesia
15. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (Inacom)
16. Bank SMBC Indonesia
17. Superintending Company of Indonesia (Sucofindo)
18. Pertamina (Persero)
19. Pertamina Patra Niaga
20. Pihak-pihak lain dari dalam maupun luar negeri yang namanya tidak dipublikasikan.

Sampai dengan kemarin juga kita mendapatkan informasi kalau paling tidak sudah ada 14 juta ton minat belinya.

Jakarta (ANTARA) - Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon mengungkapkan adanya minat penjualan sebanyak 90 juta ton karbon ekuivalen (tCO2e) dan minat pembelian sebanyak 14 juta tCO2e melalui IDXCarbon.

Minat itu berasal dari perusahaan maupun investor, yang didapatkan IDXCarbon seusai berpartisipasi dalam The 2025 UN Climate Change Conference (UNFCCC COP 30) di Kota Belem, Brasil.

“Jadi, ada puluhan proyek dari Indonesia yang sudah disampaikan juga oleh Pak Menteri KLH (Hanif Faisol Nurofiq), kira-kira 90 juta ton minat jual yang bisa saja nanti sebagian atau seluruhnya diperdagangkan melalui IDXCarbon. Sampai dengan kemarin juga kita mendapatkan informasi kalau paling tidak sudah ada 14 juta ton minat belinya,” ujar Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik dalam wawancara cegat, di Gedung BEI, Jakarta, Senin.

Jeffrey menjelaskan, IDXCarbon bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah berpartisipasi dalam UNFCCC COP 30 yang diselenggarakan di Kota Belem, Brasil pada 10-21 November 2025.

Dalam konferensi itu, ia menjelaskan IDXCarbon berpartisipasi dalam sesi seller and buyer, yaitu aktivitas sebagai upaya mengumpulkan minat jual dan minat beli unit karbon oleh perusahaan/investor melalui IDXCarbon.

“Kita berpartisipasi khususnya dalam sesi seller and buyer, Jadi kita mengumpulkan minat beli dan minat jual yang bisa kita himpun untuk melihat prospek di bursa karbon kita ke depan,” ujar Jeffrey.

Per September 2025, IDXCarbon telah mencatatkan total volume transaksi mencapai 1.606.056 tCO2e, dengan akumulasi transaksi senilai Rp78,46 miliar.

Sepanjang September 2025, terdapat delapan pengguna jasa baru yang resmi terdaftar di IDXCarbon, sehingga saat ini total terdapat 132 pengguna jasa yang aktif berpartisipasi dalam perdagangan karbon di Indonesia.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kehadiran bursa karbon dinilai penting dalam mengakselerasi transisi energi di Indonesia. Alasannya, bursa karbon membuka jalan bagi PLN untuk menerapkan skema perdagangan karbon guna pendanaan proyek atau dikenal dengan skema carbon finance.

Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, menegaskan bahwa skema ini menghadirkan manfaat ganda, yaitu mendorong reduksi emisi sekaligus membuka peluang keuntungan finansial yang signifikan.

“(Skema) ini dapat mengurangi emisi hingga 250 juta ton CO2e, serta menghasilkan potensi keuntungan sebesar USD 2,5 miliar – USD 10 miliar (Rp 42 triliun – Rp 167 triliun),” jelas Evy dalam sesi dialog Scaling Up Carbon Market, Opportunities For Global Collaboration From National to Global Actor: Advancing Market Through Global Collaboration di COP 30.

Ia menambahkan bahwa bursa karbon menjadi pintu masuk penting untuk pembiayaan inovatif berbasis pengurangan emisi.

“Untuk bisa mendanai proyek transisi energi, kita tidak hanya mengandalkan dari kegiatan komersial, kita juga mengandalkan carbon finance. Carbon finance adalah bagaimana kita mengurangi emisi karbon, dan mengubahnya menjadi carbon credit,” lanjut Evy di Paviliun Indonesia COP 30 Belem, Brazil (12/11).

PLN tengah menjalankan peta jalan dekarbonisasi yang mengarah pada penurunan intensitas emisi secara bertahap hingga 2060. Transformasi portofolio pembangkit diarahkan untuk memperbesar porsi energi terbarukan, baik variable renewable energy seperti surya dan angin, maupun baseload renewable seperti panas bumi dan hidro, seiring dengan pengurangan pembangkit batu bara.

Hingga Januari 2025, PLN telah menerbitkan lima Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK) dengan total nilai 5 juta tCO₂e, sekaligus menegaskan posisinya sebagai pemain utama perdagangan karbon di Indonesia.

Langkah konkret lainnya terlihat pada transaksi perdana karbon internasional PLN pada 20 Januari 2025. Dari penjualan 50 ribu ton CO₂e, PLN mencatat nilai transaksi Rp 4,05 miliar. Inisiatif ini menjadi tonggak awal integrasi proyek energi bersih PLN ke dalam mekanisme keuangan hijau global.

Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno menegaskan Indonesia memiliki potensi karbon yang besar untuk dikembangkan seiring percepatan transisi energi.

“Saat ini Indonesia tengah bertransisi dari penggunaan energi fosil ke energi terbarukan dalam jangka 9 tahun ke depan. Kami memproyeksikan pada 2034 Indonesia sudah memiliki 40% bauran energi yang mana peralihan itu saja sudah menjadi potensi pengurangan emisi karbon yang besar,” terang Eddy.

Peluang ini diperkuat kontribusi sektor berbasis alam seperti hutan dan mangrove, serta program waste-to-energy yang mulai berjalan.

Eddy memastikan pasar karbon Indonesia kini lebih siap bersaing di tingkat global. Berbeda dengan sebelumnya yang terikat pada target NDC, mekanisme saat ini dirancang selaras dengan standar internasional. “Kita sudah memiliki sistem registry real-time dan kerangka regulasi yang lebih terkoordinasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan steering committee di bawah kementerian koordinator memberi fondasi tata kelola yang lebih konsisten. Dengan arsitektur ini, Indonesia mendorong agar sistem karbon nasional dapat menjadi rujukan bagi komunitas internasional.

Dari sisi mitra, Norwegia melihat peluang kolaborasi yang semakin terbuka. Erling Motzfeldt Kravik, Plt. Kepala Bagian Iklim di Kementerian Iklim dan Lingkungan Norwegia, mengatakan pihaknya memandang pasar karbon internasional sebagai instrumen penting untuk mencapai target NDC.

“Kerja sama dengan negara berkembang seperti Indonesia menjadi kunci dalam memperluas dampak pengurangan emisi secara global,” ungkapnya.