Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, melakukan peralihan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Bank Nagari Syariah yang menjadi unit usaha syariah dari PT Bank Nagari.

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan sebelumnya pembayaran gaji ASN di lingkup Pemkot Padang menggunakan Bank Nagari konvensional, dan terhitung mulai 1 Juli 2026 ini dilakukan peralihan ke Bank Nagari Syariah.

“Jadi peralihan ini menjadi simbol nyata semangat hijrah. Karena, hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan secara fisik, tetapi juga transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih berkah, lebih sesuai dengan nilai-nilai syariat, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (1/7/2026).

Dia menyampaikan kebaikan itu bukan sekadar perubahan mekanisme pembayaran, tetapi merupakan langkah strategis dalam membangun fondasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Fadly menuturkan peralihan pembayaran gaji ASN merupakan langkah awal dari transformasi yang lebih besar. Setelah Gaji ASN menjadi bagian dari sistem keuangan syariah, tahapan berikutnya adalah peralihan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Nagari Konvensional ke Bank Nagari Syariah, sebagai pusat pengelolaan keuangan daerah, pembiayaan serta aktivitas keuangan mitra Pemkot Padang.

Menurutnya melalui transformasi ini bukanlah program yang berdiri sendiri, melainkan roadmap pembangunan ekonomi syariah yang dilakukan secara bertahap dan terukur oleh Pemkot Padang yang sesuai dengan visi yang menempatkan landasan agama dan budaya dalam menggerakkan potensi Kota Padang.

“Peralihan gaji ASN menjadi langkah awal reformasi keuangan daerah yang membawa beberapa makna penting,” ujarnya.

Wako Fadly menyampaikan perubahan ini tidak berhenti pada pemindahan rekening ASN, tetapi menjadi awal penguatan seluruh ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Kota Padang, mulai dari pengelolaan kas daerah, pembiayaan UMKM, transaksi pemerintah, hingga peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat.

Dia menambahkan, ASN merupakan representasi pemerintah di tengah masyarakat. Artinya, setiap kebijakan yang dijalankan ASN akan menjadi contoh bagi masyarakat luas. Ketika ribuan ASN mulai menggunakan layanan keuangan syariah, kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah akan meningkat.

“Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor perbankan, tetapi juga membuka peluang yang lebih besar bagi pembiayaan UMKM, pengembangan usaha halal, penguatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya.

Dengan kata lain, ASN bukan hanya penerima gaji, tetapi menjadi agen perubahan dalam membangun budaya ekonomi yang lebih sesuai dengan filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Oleh karena itu, dengan dimulai dari ASN sebagai motor penggerak, kemudian berlanjut pada pengelolaan kas daerah, dan selanjutnya diperluas kepada seluruh mitra pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, rumah sakit, BUMD, organisasi masyarakat, hingga berbagai pemangku kepentingan yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi Pemerintah Kota Padang.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra menyambut baik adanya kebijakan dari Pemkot Padang melalui keputusan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Karena kebijakan yang diambil itu akan memberikan contoh kepada masyarakat secara luas.

Dia melihat ASN merupakan kelompok masyarakat yang memiliki peran strategis dalam menciptakan perubahan perilaku ekonomi. Dengan jumlah ribuan pegawai dan nilai transaksi gaji yang sangat besar setiap bulan, perpindahan pembayaran gaji ke sistem syariah akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Bank Nagari mengungkapkan bahwa dari dana yang sebelumnya tersebar pada sistem konvensional, kini mulai berputar dalam sistem keuangan syariah. Perputaran dana tersebut akan meningkatkan kapasitas pembiayaan sektor produktif, memperbesar kemampuan pembiayaan UMKM, memperluas akses pembiayaan masyarakat, sekaligus memperkuat industri halal di Kota Padang.

“ASN bukan hanya menjadi penerima manfaat layanan syariah, tetapi juga menjadi duta perubahan dalam membangun budaya ekonomi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam,” sebutnya.

Setelah implementasi pembayaran gaji ASN berjalan baik, lanjut Gusti Candra, Pemkot Padang telah menyiapkan langkah berikutnya yaitu peralihan RKUD yang merupakan jantung pengelolaan keuangan daerah. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah bermuara pada sistem ini.

“Ketika RKUD dikelola melalui sistem perbankan syariah, maka seluruh aktivitas fiskal pemerintah akan semakin selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa komitmen Pemkot Padang tidak berhenti pada aspek simbolik, tetapi menyentuh sistem pengelolaan keuangan secara menyeluruh,” katanya.

Dirut bilang keberhasilan transformasi keuangan syariah tidak hanya diukur dari jumlah rekening yang berpindah, tapi yang jauh lebih penting adalah lahirnya ekosistem keuangan syariah yang saling menguatkan.

Artinya apabila seluruh unsur tersebut bergerak secara bersama, maka Kota Padang tidak hanya memiliki sistem keuangan syariah, tetapi juga membangun sebuah ekosistem ekonomi Islam yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Transformasi ini tentunya menjadi implementasi nyata dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang yang menempatkan penguatan nilai-nilai agama sebagai salah satu fondasi pembangunan daerah,” jelasnya.

Momentum Juli 2026 menjadi awal perjalanan baru, sambung Gusti Candra, dari pembayaran gaji ASN, berlanjut kepada pengelolaan RKUD, kemudian berkembang menjadi penguatan transaksi syariah di seluruh perangkat daerah, pengembangan UMKM halal, optimalisasi zakat dan wakaf produktif, hingga mendorong lahirnya berbagai inovasi ekonomi syariah yang mampu menjadikan Kota Padang sebagai salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah terdepan di Indonesia.

Gusti Candra menegaskan apabila seluruh tahapan ini dapat dijalankan secara konsisten, maka Kota Padang tidak hanya akan dikenal sebagai kota yang religius, tetapi juga sebagai model nasional pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah berbasis pemerintah daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mengapresiasi kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan. Kebijakan ini memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas pembiayaan kepada sektor produktif semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi yang erat antara pemerintah dan industri perbankan. Pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat.

"Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional," ujar Anggoro.

Sebagai bagian dari Himbara, kata Anggoro, BSI siap berkontribusi mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," ujar Anggoro. Menurutnya, penempatan SAL juga membantu menurunkan biaya dana (cost of fund), sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif. Dampaknya, masyarakat dan UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh.

Di tengah dukungan tersebut, BSI tetap menjaga fundamental pendanaan melalui penguatan dana murah (CASA) yang ditopang Tabungan Haji, pengembangan Islamic ecosystem, dan akselerasi layanan digital. Perseroan juga terus memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumer, serta memperkuat pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama yang memiliki izin bullion.

Hingga April 2026, BSI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp382 triliun atau tumbuh 17,90% (year on year), dengan tabungan meningkat 22,02% menjadi Rp165 triliun sehingga rasio CASA mencapai 63,48%. Sementara itu, pembiayaan tumbuh 15,59% menjadi Rp332 triliun dengan kualitas aset tetap terjaga, tercermin dari rasio NPF grossyang membaik menjadi 1,80%.

Sebagai mitra strategis pemerintah, BSI juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat indeks literasi keuangan syariah telah mencapai 43,42%. Namun, indeks inklusi keuangan syariah baru berada di level 13,4%. Kondisi tersebut menunjukkan masyarakat sudah cukup memahami produk dan layanan keuangan syariah, tetapi belum banyak yang memanfaatkannya.

Pelaksana Tugas Kepala Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, Andi Muhammad Yusuf, mengatakan fenomena tersebut berbeda dengan kondisi sektor keuangan nasional secara umum. Pada keuangan syariah, tingkat literasi justru lebih tinggi dibandingkan tingkat inklusinya.

"Indeks syariah ini justru literasi keuangannya lebih tinggi dibandingkan inklusi keuangan. Kalau kita lihat data terakhir, 43,42% indeks literasi syariah, sedangkan inklusi keuangan 13,4%. Jadi tantangannya lebih lagi di syariah, inklusinya masih 13 dari 100 orang," ujar Andi dalam sesi Journalist Class ke-12 OJK di Bintaro, Senin (29/6/2026).

Menurut Andi, rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah terutama disebabkan oleh keterbatasan dari sisi penyedia layanan (supply side), khususnya minimnya jaringan kantor lembaga jasa keuangan syariah di berbagai daerah.

Ia mencontohkan, di sejumlah wilayah Indonesia Timur akses terhadap layanan keuangan syariah masih sangat terbatas. Di Provinsi Maluku, misalnya, dari 11 kabupaten dan kota, hanya Ambon dan Maluku Tengah yang memiliki jaringan kantor bank syariah.

"Yang paling utama adalah memang dari sisi supply side, keberadaan jaringan kantor lembaga jasa keuangan syariah itu memang masih relatif tidak masif di daerah-daerah," katanya.

Selain keterbatasan akses, kondisi ekonomi masyarakat juga memengaruhi tingkat inklusi keuangan syariah. Menurut Andi, semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin besar peluangnya untuk mengakses berbagai layanan keuangan, termasuk layanan berbasis syariah.

Di sisi lain, dominasi lembaga keuangan konvensional membuat banyak masyarakat tetap memilih layanan yang sudah lebih dikenal dan mudah dijangkau.

Untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah, OJK akan memperkuat pendekatan berbasis ekosistem melalui pesantren, masjid, sekolah, komunitas Islam, serta organisasi kemasyarakatan.

"Kami memang akan mendorong bagaimana literasi dan inklusi keuangan syariah bisa lebih tinggi. Strategi kita memang bagaimana agar pendekatan ekosistem itu kita akan dorong dengan menghadirkan literasi dan inklusi keuangan di berbagai pesantren, komunitas Islam, masjid, dan organisasi masyarakat agar masyarakat tidak hanya tahu, tetapi juga bisa mengakses layanan keuangan syariah," ujar Andi.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menilai dalam satu dekade terakhir, perkembangan dan perhatian terhadap ekonomi syariah di Indonesia semakin nyata.

Hal ini misalnya tercermin dari pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), penyusunan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI), penguatan industri halal melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), hingga lahirnya Bank Syariah Indonesia sebagai hasil penggabungan bank syariah BUMN.

Selain itu, Analis KNEKS Ishmah Qurratu'ain mengatakan, sertifikasi halal bagi UMKM, pengembangan kawasan industri halal, hingga penguatan ekonomi pesantren juga terus didorong. Berbagai langkah tersebut hanyalah sebagian contoh dari berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia pada dasawarsa terakhir.

Menurutnya, masuknya ekonomi syariah ke dalam arah kebijakan nasional dan prioritas pemerintah juga semakin memperkuat pengembangannya di Indonesia.

Ekonomi syariah mulai ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, baik perencanaan jangka panjang maupun prioritas pembangunan menengah pemerintah

"Artinya, ekonomi syariah tidak lagi dipandang sebatas gagasan satu sektor, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan Indonesia ke depan," katanya.

Tak hanya pusat, ia mengatakan daerah kini mulai menyertakan ekonomi syariah ke arah kebijakan pembangunannya.

Penerjemahan kebijakan nasional ini bahkan sudah dicanangkan ke dalam prioritas pembangunan, rencana aksi, hingga program kerja tahunan daerah.

Menurutnya, terkandungnya narasi ekonomi syariah pada dokumen perencanaan daerah ini menandakan bahwa keberpihakan terhadap ekonomi syariah juga sudah diinternalisasi oleh pemerintah dan perangkat daerah.

Akan tetapi tambahnya, perkembangan tersebut juga bukan tanpa tantangan. Di sejumlah daerah, ekonomi syariah masih berisiko berhenti di level dokumen dan belum sepenuhnya diterjemahkan ke aksi nyata.

Selain itu, belum semua daerah bergerak dengan kecepatan yang sama. Ada daerah yang sudah mulai membangun ekosistem ekonomi syariah secara lebih terintegrasi, tapi ada pula yang masih berada pada tahap awal pengembangan.

"Dinamika tersebut muncul karena pada dasarnya ekonomi syariah tidak berdiri sendiri dalam sektor tertentu, melainkan tersebar ke berbagai lintas urusan daerah. Sebagai contoh, pemberdayaan UMKM, pengelolaan dana sosial, dan penguatan ekonomi pesantren. Ketiga hal tersebut telah lama masuk ke dalam program daerah dan memiliki irisan besar dengan ekonomi syariah. Namun, berbagai urusan tersebut masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terhubung dalam satu ekosistem yang utuh," katanya.

Di sinilah katanya, ekonomi syariah hadir bukan sebagai sesuatu yang baru, melainkan sebagai cara menghubungkan lintas urusan daerah agar lebih terarah, terstruktur, dan saling menguatkan. Inilah yang kemudian dibaca melalui Anugerah Adinata Syariah.

Anugerah Adinata Syariah diselenggarakan oleh KNEKS sebagai bentuk apresiasi terhadap provinsi yang berkomitmen mengembangkan ekonomi syariah.

Walau dikemas dalam bentuk seremonial, Anugerah Adinata Syariah sesungguhnya adalah instrumen standardisasi dan tolok ukur keberhasilan suatu daerah dalam mengakselerasi ekonomi syariah. Standar penilaian ini dibutuhkan agar kinerja ekonomi syariah dapat diukur dan dievaluasi sehingga tidak hanya berhenti di narasi kebijakan.

Lebih lanjut, daerah yang unggul di satu sektor juga menjadi acuan bagi daerah lain. Sebagai contoh, tercatat bahwa Jawa Barat kuat di sektor UMKM halal, sedangkan Aceh unggul di sektor keuangan syariah. Melalui Adinata, praktik-praktik tersebut menjadi pembelajaran bersama bagi daerah lain. Ini berarti, daerah tidak hanya berkompetisi, tetapi juga saling belajar dan menetapkan benchmark pada sektor unggulan ekonomi syariah.

Memasuki tahun kelima, Anugerah Adinata Syariah melakukan transformasi yang cukup penting, yaitu memaduserasikan kategori penilaian dengan MEKSI selaku peta jalan nasional ekonomi syariah. Dengan sinkronisasi ini, indikator penilaian di tingkat daerah tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi penerjemahan dari strategi ekonomi syariah nasional.

Aspek yang dinilai dalam Adinata Syariah kini mencakup lingkup yang lebih utuh, yaitu meliputi sektor industri halal dan UMKM, keuangan syariah, keuangan sosial syariah, dan faktor-faktor pendukungnya. Transformasi ini tentunya sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Agenda pemerintah seperti penguatan UMKM, hilirisasi dan industrialisasi, ketahanan pangan, penguatan keuangan inklusi, serta pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial memiliki irisan kuat dengan ekonomi syariah dan tercermin dalam indikator perhitungan Anugerah Adinata Syariah.

Selanjutnya, penekanan utama dalam Anugerah Adinata Syariah kini bukan lagi banyaknya program, tetapi sejauh mana program bertumbuh dan berdampak nyata pada masyarakat. Dalam beberapa aspek, penilaian juga membandingkan antara capaian ekonomi syariah dengan total aktivitas ekonomi daerah. Melalui pendekatan ini, penilaian menjadi lebih adil karena melihat ukuran dan kemampuan ekonomi masing-masing daerah.

Nilai-nilai ekonomi syariah seperti keadilan, keberlanjutan, keberpihakan kepada usaha kecil, dan ekonomi berbasis komunitas bersifat universal dan relevan bagi siapa pun. Karenanya, ketika syariah sudah mulai diukur, masyarakat harus bisa merasakan dampaknya secara lebih nyata.

Manfaat tersebut salah satunya dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil, mulai dari akses sertifikasi halal, pembiayaan syariah, hingga penguatan pasar produk halal. Namun, ekonomi syariah bukan hanya bisnis. Program sosial melalui integrasi keuangan sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf mendukung program pemberdayaan masyarakat menjadi lebih terarah dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, daerah juga bisa lebih fokus mengembangkan potensi unggulan masing-masing, baik di sektor keuangan, industri halal, maupun UMKM lokal.

Dalam konteks itulah Anugerah Adinata Syariah menjadi lebih dari sekadar penghargaan dan seremonial. Penghargaan Anugerah Adinata Syariah memang simbolik, tetapi yang dinilai adalah hal-hal yang langsung menyentuh masyarakat. Ini berarti ekonomi syariah sebetulnya dekat dengan masyarakat.

Lebih jauh lagi, di balik penghargaan tersebut ada makna perubahan struktural yang sangat dalam. Anugerah Adinata Syariah menjadi cerminan kematangan kebijakan ekonomi syariah nasional. Keberhasilannya tidak diukur dari banyaknya penghargaan atau dokumen kebijakan, tetapi dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) menyatakan kesiapan perseroan dalam mengoptimalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan pemerintah di sektor perbankan.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, dana pemerintah yang ditempatkan di BSI akan dioptimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif.

“Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha,” kata Anggoro dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, kebijakan ini memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas pembiayaan kepada sektor produktif semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia mengatakan, stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi yang erat antara pemerintah dan industri perbankan.

Sebagai bagian dari Himbara, kata Anggoro, BSI siap berkontribusi mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional,” tuturnya.

Anggoro menyebut, penempatan SAL turut membantu menurunkan biaya dana (cost of fund). Dengan demikian, bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif.

Selain itu, masyarakat dan UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh.

Sebagai mitra strategis pemerintah, perseroan juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional. Di antaranya pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen BSI untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia keluar dari lima besar State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2025/2026 pada indikator keuangan syariah dan wisata ramah muslim.

Kondisi ini menjadi sinyal bahwa percepatan inovasi kebijakan dan penguatan ekosistem perlu segera dilakukan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain yang bergerak lebih agresif.

Di sektor keuangan syariah, tantangan terbesar masih terletak pada rendahnya pemanfaatan layanan. Data Bank Indonesia menunjukkan indeks literasi ekonomi syariah melonjak dari 16,3% pada 2019 menjadi 50,18% pada 2025.

Literasi keuangan syariah juga meningkat dari 9,14% menjadi 43,42%. Sayangnya, kenaikan pengetahuan tersebut belum diikuti oleh peningkatan inklusi yang signifikan, yang baru mencapai 13,41% pada 2025.

Para ekonom menilai pangsa pasar keuangan syariah yang masih berada di kisaran 11% perlu didorong hingga 15%—20% agar mampu menjadi fondasi pengembangan industri halal nasional.

Penguatan pembiayaan syariah dinilai penting untuk menopang UMKM, ekspor produk halal, hingga investasi, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi konsumen produk halal terbesar, tetapi juga pusat keuangan syariah global.

Pekerjaan rumah juga terlihat pada sektor wisata ramah muslim. Meski Indonesia tetap menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan muslim dunia, sejumlah negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Turki, hingga Jepang dan Thailand terus mempercepat promosi, pembangunan infrastruktur, digitalisasi pemasaran, serta penyediaan layanan yang lebih terintegrasi.

Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan konektivitas, sertifikasi halal, dan pemahaman publik mengenai konsep wisata ramah muslim.

Baca selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia keluar dari lima besar State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2025/2026 pada indikator keuangan syariah dan wisata ramah muslim.

Kondisi ini menjadi sinyal bahwa percepatan inovasi kebijakan dan penguatan ekosistem perlu segera dilakukan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain yang bergerak lebih agresif.

Di sektor keuangan syariah, tantangan terbesar masih terletak pada rendahnya pemanfaatan layanan. Data Bank Indonesia menunjukkan indeks literasi ekonomi syariah melonjak dari 16,3% pada 2019 menjadi 50,18% pada 2025.

Literasi keuangan syariah juga meningkat dari 9,14% menjadi 43,42%. Sayangnya, kenaikan pengetahuan tersebut belum diikuti oleh peningkatan inklusi yang signifikan, yang baru mencapai 13,41% pada 2025.

Para ekonom menilai pangsa pasar keuangan syariah yang masih berada di kisaran 11% perlu didorong hingga 15%—20% agar mampu menjadi fondasi pengembangan industri halal nasional.

Penguatan pembiayaan syariah dinilai penting untuk menopang UMKM, ekspor produk halal, hingga investasi, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi konsumen produk halal terbesar, tetapi juga pusat keuangan syariah global.

Pekerjaan rumah juga terlihat pada sektor wisata ramah muslim. Meski Indonesia tetap menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan muslim dunia, sejumlah negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Turki, hingga Jepang dan Thailand terus mempercepat promosi, pembangunan infrastruktur, digitalisasi pemasaran, serta penyediaan layanan yang lebih terintegrasi.

Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan konektivitas, sertifikasi halal, dan pemahaman publik mengenai konsep wisata ramah muslim.

Baca selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Keuangan syariah dinilai berpotensi menjadi salah satu sumber pendanaan strategis untuk mendukung target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW) di Indonesia.

Program Director MOSAIC Aldy Permana mengatakan berbagai instrumen syariah, mulai dari hibah, pembiayaan komersial syariah, hingga Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), dinilai dapat dikombinasikan guna menjawab kebutuhan investasi proyek energi Surya.

Potensi tersebut dibahas dalam kajian yang dilakukan MOSAIC bersama Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Purpose, yang dipaparkan dalam diskusi bertajuk Potensi Keuangan Islam untuk Pendanaan PLTS Berbasis Komunitas di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Aldy Permana menuturkan penelitian berangkat dari pertanyaan mengenai peran keuangan syariah dalam mendukung target pembangunan 100 GW PLTS yang tengah didorong pemerintah.

“Pertanyaan utama yang ingin kami jawab melalui riset ini adalah bagaimana keuangan syariah dapat menjadi salah satu sumber pendanaan untuk mendukung target pembangunan 100 GW PLTS di Indonesia. Tantangannya bukan hanya membangun proyek di awal, tetapi juga memastikan proyek tersebut dapat beroperasi secara berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Kajian tersebut dilakukan untuk mendukung target pembangunan 80 GW PLTS berbasis desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta tambahan 20 GW PLTS yang terhubung dengan jaringan kelistrikan nasional.

Berdasarkan simulasi penelitian, pembangunan PLTS komunitas berkapasitas 1 megawatt (MW) membutuhkan investasi awal sekitar Rp22 miliar dengan masa operasi hingga 20 tahun. Selain itu, proyek juga memerlukan biaya operasi dan pemeliharaan sekitar Rp330 juta per tahun.

Untuk menjawab tantangan tersebut, peneliti menguji sejumlah skema pembiayaan yang menggabungkan dana komersial dan dana sosial Islam. Hasilnya, terdapat empat model yang berpotensi diterapkan, yakni hibah penuh, pembiayaan bank syariah, kombinasi hibah dan pinjaman lunak, serta dana abadi wakaf uang.

Dari berbagai opsi tersebut, model kombinasi 50% hibah dan 50% pinjaman lunak dinilai paling memungkinkan untuk direplikasi secara luas karena mampu menjaga tarif listrik tetap terjangkau sekaligus mengurangi kebutuhan dana sosial yang terlalu besar.

Selain mendukung pembiayaan pembangunan awal, instrumen syariah juga dinilai dapat menopang keberlanjutan operasional proyek. Kajian MOSAIC menunjukkan bahwa Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) berpotensi digunakan untuk membantu menanggung biaya operasi dan pemeliharaan PLTS.

Direktur Keuangan Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Dwi Irianti Hadiningdyah, mengatakan ekosistem keuangan syariah di Indonesia sebenarnya telah memiliki beragam instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proyek energi terbarukan.

“Keuangan syariah memiliki banyak instrumen yang bisa dikombinasikan untuk mendukung proyek energi terbarukan. Untuk kebutuhan investasi awal dapat memanfaatkan hibah maupun pembiayaan komersial yang lebih murah, sementara kebutuhan operasional dan perawatan dapat didukung melalui instrumen seperti CWLS,” ujarnya.

Menurut Dwi, tantangan terbesar saat ini bukan terletak pada ketersediaan instrumen pembiayaan, melainkan bagaimana menghubungkan berbagai sumber dana tersebut dengan proyek-proyek energi terbarukan yang siap dijalankan.

Sementara itu, Analis Keuangan Negara Ahli Muda Bidang Tugas Pembiayaan dan Risiko Keuangan Kementerian Keuangan, Safrudin Sabto Nugroho, menilai model yang mengintegrasikan dana komersial, hibah, dan instrumen sukuk negara merupakan terobosan yang layak diimplementasikan.

Namun, dia mengingatkan bahwa keberhasilan skema tersebut sangat bergantung pada tata kelola yang baik mengingat proyek melibatkan dana publik dan dana sosial Islam.

“Ketika kita mengelola dana publik dan dana sosial Islam, maka aspek tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi menjadi hal yang sangat mandatori,” katanya.

Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, perbankan syariah, lembaga filantropi Islam, dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dinilai akan menjadi faktor kunci untuk merealisasikan proyek percontohan yang dapat membuka jalan bagi pemanfaatan keuangan syariah dalam mendukung target 100 GW PLTS nasional.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berkolaborasi dengan CNN Indonesia akan menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Rencananya, gelaran ini akan dilaksanakan pada awal Juli 2026.

Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah (KNEKS) dan juga sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Sutan Emir Hidayat mengatakan anugerah ini merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada pemerintah provinsi yang giat dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Penganugerahan tahun 2026 ini pun merupakan penyelenggaraan yang ke-5.

Sutan Emir berharap anugerah ini bisa membuat pengembangan ekonomi syariah di daerah yang saat ini sudah baik semakin baik ke depan.

Ia juga berharap ekonomi syariah yang dikembangkan pemerintah provinsi penerima anugerah juga bisa direplikasi atau ditiru oleh daerah lain.

"Selain itu, kategori penghargaan yang bertambah dari tahun ke tahun juga diharapkan bisa menjadi sarana untuk saling belajar. Karena pasti pemenangnya akan tukar-menukar pengalaman dengan yang lain," katanya.

Ia menambahkan sampai saat ini pengembangan ekonomi syariah di dalam negeri masih menghadapi banyak tantangan.

Salah satunya berkaitan dengan pengetahuan soal ekonomi syariah. Padahal katanya, banyak pemerintah provinsi yang sudah punya program pengembangan ekonomi syariah di daerah mereka.

Namun demikian, banyak di antara mereka yang tak sadar bahwa program tersebut ternyata pengembangan ekonomi syariah.

"Mereka yang pernah saya temui ketika saya bicara ekonomi syariah, mereka langsung mikirnya bank, padahal pengentasan kemiskinan melalui keuangan sosial, sertifikasi halal, pemberdayaan UMKM bagi yang memproduksi produk halal itu bagian dari ekosistem ekonomi dan keuangan syariah," katanya.

Selain menyelenggarakan Anugerah Adinata Syariah, CNN Indonesia pun akan menggelar Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah yang ditujukan kepada para kolaborator strategis. K

eberhasilan pengembangan ekonomi syariah tentu tidak bisa lepas dari peran sektor swasta dan para pemangku kepentingan (stakeholders). Oleh karena itu, Malam Apresiasi dihadirkan sebagai panggung kehormatan bagi para mitra pendukung ekonomi syariah dari berbagai kategori.

Acara ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan media massa untuk terus mengampanyekan pentingnya literasi serta inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Perhelatan Anugerah Adinata Syariah dan Malam Apresiasi Mitra ini direncanakan akan dihadiri oleh sejumlah menteri dari kementerian terkait, kepala daerah dari berbagai provinsi, serta para petinggi perusahaan terkemuka tanah air.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mandiri Utama Finance (MUF) mencatat total piutang pembiayaan syariah mencapai Rp8,34 triliun per April 2026.

Direktur Mandiri Utama Finance Dapot Parasian S. Sinaga mengatakan nilai itu tumbuh sebesar 18,7% secara tahunan. Oleh karena itu, MUF melihat potensi bisnis syariah di multifinance masih sangat menjanjikan.

“Seiring dengan meningkatnya literasi dan inklusi keuangan syariah serta berkembangnya ekosistem ekonomi syariah di Indonesia,” ucapnya kepada Bisnis, Rabu (17/6/2026).

Ke depan, lanjut Dapot, persaingan Unit Usaha Syariah (UUS) multifinance akan semakin dinamis karena bertambahnya pelaku usaha. Menurutnya, kondisi itu menjadi peluang bagi perusahaan untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepatuhan syariah, dan menghadirkan nilai tambah bagi nasabah.

Untuk itu, MUF Syariah menekankan akan terus memperkuat daya saing melalui penguatan pendanaan bersama BSI melalui skema joint financing, serta digitalisasi layanan pembiayaan melalui platform BSI OTO.

“Selain itu, MUF Syariah juga terus mengembangkan produk dan layanan serta menjaga kualitas layanan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan peta persaingan UUS perusahaan pembiayaan akan semakin dinamis, seiring bertambahnya pemain yang masuk ke segmen ini. OJK mencatat pada Mei 2026, terdapat 25 UUS perusahaan pembiayaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman menilai potensi pengembangan bisnis multifinance syariah masih cukup besar dan dapat menjadi salah satu area ekspansi.

“Baik melalui pembentukan UUS maupun penguatan portofolio pembiayaan syariah sesuai strategi masing-masing perusahaan,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Minggu (14/6/2026).

Agusman berpendapat bahwa persaingan UUS multifinance ke depan akan semakin dinamis, sehingga perusahaan perlu terus memperkuat daya saing, inovasi produk, kualitas layanan, manajemen risiko, serta pelindungan konsumen.

Dibutuhkan pula peningkatan literasi, edukasi, dan pemahaman yang memadai agar masyarakat, pelaku usaha, akademisi, maupun praktisi dapat memahami peran strategis penjaminan pembiayaan syariah

Jakarta (ANTARA) - PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Askrindo Syariah) meluncurkan Buku Penjaminan Pembiayaan Syariah bertajuk “Akselerasi UMKM Menuju Ekonomi Berkeadilan” sebagai upaya memperkuat literasi keuangan syariah.

Plt. Direktur Utama Askrindo Syariah Aviantono Yudihariadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, menjelaskan pihaknya menyadari keberhasilan perkembangan industri keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan bisnis dan inovasi layanan semata.

“Dibutuhkan pula peningkatan literasi, edukasi, dan pemahaman yang memadai agar masyarakat, pelaku usaha, akademisi, maupun praktisi dapat memahami peran strategis penjaminan pembiayaan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional,” ujarnya.

Buku Penjaminan Pembiayaan Syariah tersebut merupakan edisi kedua yang disusun sebagai pengembangan dari buku sebelumnya.

Buku itu mencakup pembahasan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai peran penjaminan pembiayaan syariah dalam mendukung berbagai sektor ekonomi.

Melalui peluncuran buku ini, Askrindo Syariah berharap dapat mendorong peningkatan pemahaman bersama mengenai peran strategis industri penjaminan syariah, sekaligus memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam mendukung pertumbuhan perekonomian syariah nasional.

Aviantono menyatakan kehadiran Buku Penjaminan Pembiayaan Syariah menjadi wujud komitmen Askrindo Syariah dalam mendukung penguatan ekosistem keuangan syariah di Indonesia.

Sebagai catatan, Askrindo Syariah membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp163,18 miliar, tumbuh 19,29 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar Rp136,80 miliar.

Pertumbuhan laba juga diikuti oleh meningkatnya aset perusahaan sebesar 9,80 persen (yoy), sehingga total aset pada tahun 2025 mencapai Rp3,28 triliun.

Ekuitas perusahaan juga mengalami peningkatan sebesar 17,26 persen (yoy), dari Rp996,56 miliar pada 2024 menjadi Rp1,17 triliun pada 2025.

Sementara penjaminan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tersalurkan kepada 29,2 juta debitur, termasuk 4,63 juta debitur baru pada tahun 2025, dengan total nilai kafalah sebesar Rp47,21 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih menjadi tantangan bagi industri perbankan syariah. Kendati begitu, PT Bank BCA Syariah atau BCA Syariah melihat kondisi tersebut sebagai peluang memperluas basis nasabah melalui program edukasi dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

Senior Vice President Dana, Jasa dan Komunikasi Pemasaran BCA Syariah Mia Rahma Amalia menyampaikan, literasi dan inklusi masyarakat Indonesia terhadap keuangan syariah masih relatif kecil. Berdasarkan data tahun 2025, angka literasi keuangan syariah sebesar 43% sedangkan masyarakat yang memiliki akses kepada produk keuangan syariah baru sekitar 13%.

“Kalau kita lihat dengan angka 80—90% [populasi Muslim di Indonesia], rasanya angkanya jauh sekali ya,” kata Mia dalam Media Gathering, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).

Meski literasi dan inklusi keuangan syariah masih cukup rendah, BCA Syariah memandang kondisi ini sebagai peluang perseroan dalam memperluas basis nasabah, melalui program edukasi dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

Lebih lanjut, Mia menyebut bahwa keuangan syariah tidak terbatas pada umat Muslim saja. Dia mengatakan, produk dengan prinsip syariah dapat dinikmati manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk itu, perseroan sejak bulan lalu telah meluncurkan kampanye bertajuk Sahabat Berkahmu agar semakin banyak lagi masyarakat Indonesia mengenal produk-produk dengan prinsip syariah.

“Nah inilah menjadi PR buat kami semua di perbankan syariah di Indonesia. Bagaimana kami bisa hadir dengan lebih inklusif, lebih terbuka, lebih hangat, dan bersama-sama kita tumbuh seperti layaknya seorang sahabat,” tuturnya.

Adapun pada akhir Juni 2026, perseroan akan meluncurkan kegiatan Rumah Sahabat. Mia mengatakan, kegiatan ini terbuka untuk siapa saja yang berminat mengetahui lebih dalam mengenai produk-produk bank syariah.

“Ini acaranya akan kita launching di Senayan City, di outdoor area Senayan City, 20 dan 21 Juni, Sabtu dan Minggu besok, yang pasti kegiatannya banyak dan padat tapi semuanya sama-sama menarik,” pungkasnya.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berpartisipasi di Asian Financial Leaders Programme (AFLP) 2026 yang digelar Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI)-Singapore Management University (SMU) pada Kamis (11/6).

AFLP merupakan forum strategis yang mempertemukan para pimpinan senior lembaga keuangan dari berbagai negara di Asia untuk bertukar wawasan mengenai perkembangan sektor keuangan global dan regional.

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS sekaligus Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Sutan Emir Hidayat, menyampaikan materi bertajuk "Opportunities and Challenges in Islamic Finance: The Operations of Islamic Banking in Indonesia".

Dalam paparannya, ia menjelaskan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di RI.

"Potensi pasar halal global yang terus berkembang, serta peran strategis keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," katanya dalam rilis.

Emir kemudian menyampaikan bahwa Indonesia terus menunjukkan kemajuan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Lebih lanjut, Emir memaparkan sejumlah peluang pengembangan industri keuangan syariah, antara lain peningkatan literasi masyarakat, percepatan transformasi digital, serta penguatan sinergi antara keuangan komersial dan keuangan sosial syariah.

Di sisi lain, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti penguatan infrastruktur teknologi, inovasi produk, peningkatan kapasitas permodalan, dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan syariah.

Pada kesempatan tersebut, Emir juga memperkenalkan Sharia Restricted Investment Account (SRIA), yaitu instrumen investasi syariah berbasis bagi hasil yang berorientasi pada pembiayaan sektor riil.