Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Tokocrypto Calvin Kizana menilai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 Tahun 2026 yang memperketat aturan bagi penyampai informasi sektor jasa keuangan menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola komunikasi di industri aset kripto.

Menurut Calvin, pesatnya perkembangan aset kripto perlu diimbangi dengan standar komunikasi yang lebih bertanggung jawab. Hal itu mengingat media sosial dan influencer memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap investasi aset digital.

“POJK Nomor 6 Tahun 2026 memberikan kerangka yang lebih jelas bagi pihak yang menyampaikan informasi di sektor jasa keuangan, termasuk aset kripto. Ini penting agar informasi yang diterima masyarakat tidak hanya menarik, tetapi juga akurat, berimbang, transparan, dan memperhatikan risiko,” ujar Calvin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sebagai informasi, OJK menerbitkan POJK Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan. Aturan itu mengatur pihak di luar Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang menyampaikan informasi terkait sektor jasa keuangan, baik melalui edukasi, pemasaran, maupun pemberian rekomendasi kepada masyarakat.

Dampaknya, influencer atau penyampai informasi diwajibkan menyampaikan informasi secara jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak menyesatkan. Mereka juga dilarang menjanjikan keuntungan atau hasil pasti atas produk dan layanan jasa keuangan, termasuk aset kripto.

Selain itu, setiap kerja sama berbayar, komisi, afiliasi, atau kepentingan ekonomis lainnya wajib diungkapkan kepada publik. Khusus untuk produk berisiko tinggi seperti aset kripto, influencer juga harus mencantumkan peringatan risiko, penegasan agar masyarakat melakukan analisis secara mandiri, serta menjelaskan bahwa produk tersebut tidak sesuai bagi seluruh kalangan.

Bagi pelaku industri, Calvin menilai ketentuan tersebut akan berdampak langsung pada influencer dan kreator konten kripto yang selama ini berperan dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai aset digital.

Ke depan, mereka dituntut lebih berhati-hati dalam menyusun materi komunikasi, menggunakan data, mencantumkan sumber informasi, serta menghindari klaim yang berpotensi menyesatkan.

Ia menambahkan, influencer yang memberikan rekomendasi aset kripto juga harus memastikan aset yang dipromosikan telah masuk dalam daftar yang ditetapkan bursa, sementara platform yang direkomendasikan telah mengantongi izin OJK. Langkah tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi dari sumber yang bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan.

Di sisi lain, Calvin mengingatkan bahwa tanggung jawab tidak hanya berada di pundak influencer, tetapi juga pada pelaku industri kripto. Menurutnya, perusahaan exchange wajib memastikan mitra influencer memiliki kompetensi yang memadai, memahami produk yang dipromosikan, serta hanya menyampaikan informasi sesuai ruang lingkup kerja sama.

Selain memberikan informasi produk secara lengkap, perusahaan juga perlu melakukan penelaahan terhadap materi promosi sebelum dipublikasikan, memastikan adanya pengungkapan kerja sama berbayar, serta melakukan evaluasi berkala terhadap aktivitas pemasaran bersama influencer.

“Bagi exchange, kepatuhan tidak hanya berhenti pada operasional platform, tetapi juga mencakup bagaimana informasi tentang produk dan layanan disampaikan ke publik. Karena itu kolaborasi dengan influencer perlu dilakukan secara lebih terstruktur, mulai dari brief yang jelas, edukasi risiko, review materi, hingga memastikan setiap konten mematuhi ketentuan yang berlaku,” kata Calvin.

Penguatan regulasi tersebut juga akan memberikan dampak positif bagi perkembangan industri aset kripto dari sisi standar komunikasi yang lebih jelas.

“Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam keberlanjutan industri kripto. Kami berharap aturan ini dapat mendorong peningkatan literasi, mengurangi potensi informasi yang menyesatkan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem aset kripto yang resmi dan diawasi,” tambahnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - ICEX Group mengumumkan bahwa Tokocrypto telah resmi menyelesaikan proses migrasi ke ekosistem ICEX Group pada 18 Juni 2026. Dengan bergabungnya Tokocrypto, jumlah Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) yang telah menyelesaikan proses migrasi ke ICEX Group kini mencapai lima perusahaan, yaitu OSL Indonesia, Upbit Indonesia, Nanovest, Mobee, dan Tokocrypto.

Sejumlah PAKD lainnya juga dijadwalkan akan menyusul untuk melakukan proses transisi ke ekosistem ICEX Group. Migrasi ini merupakan bagian dari proses onboarding bertahap para PAKD pendiri ke dalam ekosistem ICEX Group yang dilakukan secara terkoordinasi untuk memastikan keberlangsungan layanan, akses pasar, serta perlindungan aset pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai ekosistem infrastruktur aset keuangan digital terintegrasi yang beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ICEX Group terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan pasar aset keuangan digital yang aman, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Investor Kripto Tembus 21 Juta, Tokocrypto Perkuat Strategi Investasi



Bergabungnya Tokocrypto menandai momentum penting dalam penguatan infrastruktur pasar aset keuangan digital nasional di tengah pertumbuhan industri yang terus meningkat. Data OJK menunjukkan nilai transaksi aset kripto di pasar spot pada April 2026 mencapai Rp22,98 triliun, meningkat 2,86% dibandingkan Maret 2026 sebesar Rp22,34 triliun.

Dengan capaian tersebut, total nilai transaksi aset kripto secara year-to-date (YTD) hingga April 2026 mencapai Rp99,01 triliun, atau hampir menembus Rp100 triliun hanya dalam empat bulan pertama tahun ini. Pertumbuhan tersebut juga sejalan dengan terus meningkatnya jumlah investor aset kripto di Indonesia.

CEO ICEX Group, Kai Hamza menyampaikan, bahwa bergabungnya Tokocrypto semakin memperkuat komitmen bersama industri dalam membangun ekosistem aset keuangan digital yang teregulasi dan berstandar tinggi.

"Kami menyambut baik bergabungnya Tokocrypto ke dalam ekosistem ICEX Group. Dengan telah bergabungnya lima PAKD hingga saat ini, kami melihat momentum positif bagi penguatan infrastruktur pasar aset keuangan digital Indonesia. Fokus kami tetap pada pembangunan ekosistem yang mengedepankan integritas pasar, efisiensi operasional, perlindungan investor, dan kepatuhan terhadap regulasi," ujarnya.

Sementara itu, CEO Tokocrypto, Calvin Kizana mengatakan, bergabungnya Tokocrypto ke ICEx Group merupakan milestone penting bagi perusahaan untuk memperluas kontribusinya dalam pengembangan industri aset digital Indonesia. Langkah ini diharapkan menjadi awal dari peluang yang lebih besar bagi Tokocrypto ke depan.

Indonesia Resmikan ICEx, SRO Kripto Berizin OJK dengan Investasi Rp1 Triliun



"Kami menyambut baik selesainya proses migrasi ke ekosistem ICEX Group. industri aset keuangan digital nasional dan memperkuat ekosistem pasar yang semakin terintegrasi. Kami percaya kolaborasi antar pelaku industri, dukungan infrastruktur pasar, serta inovasi berkelanjutan akan menjadi fondasi penting bagi perkembangan ekosistem aset digital Indonesia ke depan," tegasnya.

ICEX Group saat ini beroperasi melalui tiga entitas berlisensi yang membentuk ekosistem infrastruktur aset keuangan digital terintegrasi, yaitu Indonesia Crypto Exchange (ICEX) sebagai bursa aset keuangan digital, Crypto Asset Clearing International (CACI) sebagai lembaga kliring, dan International Crypto Custodian (ICC) sebagai pengelola tempat penyimpanan.

Ke depan, ICEX Group akan terus melanjutkan proses onboarding bagi PAKD pendiri lainnya secara bertahap sesuai kesiapan operasional dan ketentuan regulator. Dengan semakin banyaknya pelaku industri yang bergabung, ICEX Group optimis dapat terus berkontribusi dalam memperkuat fondasi pasar aset keuangan digital Indonesia yang semakin matang, transparan, dan berdaya saing global.

Jakarta: ICEX Group mengumumkan Tokocrypto telah resmi menyelesaikan proses migrasi ke ekosistem ICEX Group pada 18 Juni 2026. Bergabungnya Tokocrypto membuat jumlah Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) yang telah menyelesaikan proses migrasi ke ICEX Group menjadi lima perusahaan.

Lima PAKD tersebut adalah OSL Indonesia, Upbit Indonesia, Nanovest, Mobee, dan Tokocrypto. Sejumlah PAKD lain juga dijadwalkan menyusul untuk melakukan proses transisi ke ekosistem ICEX Group.

Migrasi ini merupakan bagian dari proses onboarding bertahap para PAKD pendiri ke dalam ekosistem ICEX Group. Proses tersebut dilakukan secara terkoordinasi untuk memastikan keberlangsungan layanan, akses pasar, serta perlindungan aset pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai ekosistem infrastruktur aset keuangan digital terintegrasi yang beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ICEX Group berkomitmen mendukung pengembangan pasar aset keuangan digital yang aman, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Bergabungnya Tokocrypto menjadi momentum penting dalam penguatan infrastruktur pasar aset keuangan digital nasional di tengah pertumbuhan industri yang terus meningkat.

Data OJK menunjukkan nilai transaksi aset kripto di pasar spot pada April 2026 mencapai Rp22,98 triliun, meningkat 2,86% dibandingkan Maret 2026 yang tercatat sebesar Rp22,34 triliun. Dengan capaian tersebut, total nilai transaksi aset kripto secara year-to-date hingga April 2026 mencapai Rp99,01 triliun, atau hampir menembus Rp100 triliun dalam empat bulan pertama tahun ini.

Pertumbuhan itu juga sejalan dengan peningkatan jumlah investor aset kripto di Indonesia.

CEO ICEX Group Kai Hamza mengatakan, bergabungnya Tokocrypto semakin memperkuat komitmen bersama industri dalam membangun ekosistem aset keuangan digital yang teregulasi dan berstandar tinggi.

“Kami menyambut baik bergabungnya Tokocrypto ke dalam ekosistem ICEX Group. Dengan telah bergabungnya lima PAKD hingga saat ini, kami melihat momentum positif bagi penguatan infrastruktur pasar aset keuangan digital Indonesia,” ujar Kai.

“Fokus kami tetap pada pembangunan ekosistem yang mengedepankan integritas pasar, efisiensi operasional, perlindungan investor, dan kepatuhan terhadap regulasi,” lanjutnya.

Sementara itu, CEO Tokocrypto Calvin Kizana menyebut selesainya proses migrasi ke ekosistem ICEX Group sebagai tonggak penting bagi perusahaan untuk memperluas kontribusi dalam pengembangan industri aset digital Indonesia.

“Kami menyambut baik selesainya proses migrasi ke ekosistem ICEX Group. Langkah ini menjadi tonggak penting bagi Tokocrypto untuk terus berkontribusi dalam pengembangan industri aset keuangan digital nasional dan memperkuat ekosistem pasar yang semakin terintegrasi,” kata Calvin.

“Kami percaya kolaborasi antar pelaku industri, dukungan infrastruktur pasar, serta inovasi berkelanjutan akan menjadi fondasi penting bagi perkembangan ekosistem aset digital Indonesia ke depan,” tambahnya.

ICEX Group saat ini beroperasi melalui tiga entitas berlisensi yang membentuk ekosistem infrastruktur aset keuangan digital terintegrasi. Ketiganya adalah Indonesia Crypto Exchange (ICEX) sebagai bursa aset keuangan digital, Crypto Asset Clearing International (CACI) sebagai lembaga kliring, serta International Crypto Custodian (ICC) sebagai pengelola tempat penyimpanan.

Ke depan, ICEX Group akan melanjutkan proses onboarding bagi PAKD pendiri lainnya secara bertahap sesuai kesiapan operasional dan ketentuan regulator. Dengan semakin banyak pelaku industri yang bergabung, ICEX Group optimistis dapat memperkuat fondasi pasar aset keuangan digital Indonesia yang semakin matang, transparan, dan berdaya saing global.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ASM)

Kami mendukung langkah tegas Satgas PASTI dan OJK dalam menghentikan promosi PAKD tidak berizin

Jakarta (ANTARA) - Tokocrypto mendukung langkah Satgas PASTI yang menghentikan kegiatan sejumlah Key Opinion Leader (KOL) yang mempromosikan Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) tidak berizin atau ilegal.

CEO Tokocrypto Calvin Kizana mengatakan langkah Satgas PASTI merupakan upaya penting dalam memperkuat tata kelola industri aset kripto nasional.

Sebab, penggunaan PAKD berizin menjadi fondasi utama untuk memastikan perlindungan konsumen, transparansi layanan, dan kepatuhan terhadap regulasi.

“Kami mendukung langkah tegas Satgas PASTI dan OJK dalam menghentikan promosi PAKD tidak berizin. Keberadaan PAKD berlisensi sangat penting untuk meningkatkan perlindungan konsumen, karena masyarakat mendapatkan akses ke platform yang diawasi regulator, memiliki standar kepatuhan, serta menjalankan praktik bisnis yang lebih transparan dan bertanggung jawab,” ujar Calvin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Langkah tersebut dilakukan setelah Satgas PASTI memanggil sejumlah KOL untuk meminta penjelasan dan klarifikasi atas dugaan keterkaitan dengan promosi PAKD tidak berizin.

Sebagai tindak lanjut, beberapa KOL telah melakukan penghapusan atau takedown serta penyesuaian terhadap konten yang memuat penawaran platform aset keuangan digital ilegal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan daftar PAKD berizin sebagai rujukan utama bagi masyarakat dan pelaku industri. Pihak yang tidak tercantum dalam daftar tersebut bukan merupakan entitas yang berizin dan/atau diawasi oleh OJK, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kerugian bagi masyarakat.

Calvin menambahkan, bertransaksi melalui platform kripto berizin juga dapat membantu menjaga aktivitas ekonomi digital tetap berada dalam ekosistem nasional. Hal ini penting untuk mencegah potensi capital flow ke platform luar negeri atau entitas tidak berizin yang tidak berada dalam pengawasan regulator Indonesia.

“Ketika masyarakat menggunakan PAKD berizin di dalam negeri, aktivitas transaksi dapat tercatat, diawasi, dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan industri nasional. Ini dapat membantu mencegah aliran dana keluar ke platform ilegal atau tidak berizin, sekaligus mendorong peningkatan transaksi aset kripto di Indonesia,” kata Calvin

Satgas PASTI juga mengimbau KOL untuk melakukan analisis dan riset yang memadai sebelum menyampaikan informasi terkait produk atau layanan keuangan. KOL diminta memastikan legalitas pihak, platform, dan produk yang dipromosikan, termasuk memastikan bahwa PAKD telah berizin dan produknya diperkenankan untuk diperdagangkan di Indonesia.

Selain itu, KOL diharapkan menyampaikan informasi secara jelas, benar, dan tidak menyesatkan, termasuk memberikan penjelasan yang seimbang mengenai potensi keuntungan dan risiko.

Satgas PASTI juga mengingatkan KOL agar tidak menggunakan klaim menyesatkan, seperti janji keuntungan tinggi, bebas risiko, maupun testimoni fiktif.

Dengan peran penting KOL dalam Industri Kripto, Tokocrypto menilai peran KOL dan kreator konten keuangan digital semakin penting seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap aset kripto. Karena itu, edukasi publik harus dilakukan secara bertanggung jawab, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Industri kripto yang sehat membutuhkan kolaborasi bersama. Regulator, pelaku industri, KOL, komunitas, dan masyarakat perlu bergerak dalam satu visi untuk membangun ekosistem kripto yang ramah, aman, dan berkelanjutan. Edukasi yang benar dan kepatuhan terhadap regulasi harus menjadi prioritas agar kepercayaan publik terus meningkat,” ujar Calvin.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen, OJK saat ini juga sedang menyiapkan pengaturan terkait influencer keuangan atau Fininfluencer yang akan segera ditetapkan.

Aturan tersebut diharapkan dapat memperjelas batasan, tanggung jawab, serta standar penyampaian informasi keuangan di ruang digital.

Sebagai tindak lanjut, Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran akses terhadap konten media sosial dan/atau tautan yang memuat penawaran PAKD tidak berizin.

Satgas PASTI juga akan terus meningkatkan koordinasi antaranggota dan instansi terkait untuk menghentikan kegiatan PAKD ilegal.

Calvin turut mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap penawaran platform aset kripto ilegal dan hanya bertransaksi melalui platform yang telah berizin. Masyarakat diharapkan menerapkan prinsip Legal dan Logis atau 2L, yaitu memastikan pelaku usaha dan produk jasa keuangan telah berizin atau terdaftar di OJK, serta mewaspadai penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi, pasti, dan dalam waktu singkat.

“Pengawasan yang semakin kuat, peningkatan literasi, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan, optimistis industri aset kripto Indonesia dapat berkembang lebih aman, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi ekonomi digital nasional,” tutup Calvin.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - CEO Tokocrypto Calvin Kizana menilai pengesahan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola industri aset kripto di Indonesia serta mendorong pertumbuhan yang lebih transparan dan berkelanjutan.

"Kami menyambut positif pengesahan revisi UU P2SK sebagai langkah penting dalam memperkuat tata kelola industri aset kripto di Indonesia. Saat ini, kami juga menunggu draf final didistribusikan kepada pelaku industri agar dapat melihat lebih rinci perubahan apa saja yang akan berdampak pada ekosistem," ujar Calvin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut Calvin, pelaku industri masih memerlukan kejelasan teknis terkait implementasi aturan baru tersebut agar proses transisi regulasi berjalan efektif, tidak menimbulkan ketidakpastian, serta tetap mendukung inovasi di sektor aset digital.

Ia menegaskan Tokocrypto siap berkolaborasi dengan regulator dan para pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi regulasi berjalan optimal.

"Kami percaya regulasi yang kuat, jelas, dan adaptif akan menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mempercepat pertumbuhan industri kripto Indonesia," katanya.

Sebelumnya, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada 4 Juni 2026.

Revisi UU P2SK memuat sejumlah perubahan di sektor keuangan, termasuk penguatan kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), perluasan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyempurnaan tugas dan tata kelola Bank Indonesia (BI), serta penguatan pengaturan aset keuangan digital dan aset kripto.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso mengatakan, OJK telah terlibat dalam pembahasan substansi revisi UU P2SK bersama pemerintah sebelum aturan tersebut disahkan DPR.

"Pada prinsipnya sudah terjadi tata kelola sebagaimana yang sudah ditentukan oleh tata keuangan negara kita," ujar Adi kepada wartawan usai CFX Crypto Conference 2026 di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Adi menambahkan, setelah regulasi resmi berlaku, OJK akan mengawal implementasinya melalui fungsi pengaturan, pengawasan, perlindungan konsumen, hingga penegakan hukum di sektor aset keuangan digital dan aset kripto.

Pelaku industri menilai kejelasan aturan turunan, mekanisme pengawasan, serta ruang dialog antara regulator dan industri akan menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas revisi UU P2SK.

Dengan dukungan regulator dan kesiapan pelaku usaha, beleid tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, meningkatkan perlindungan konsumen, dan menciptakan pertumbuhan industri kripto yang lebih sehat di Indonesia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam industri kripto

Jakarta (ANTARA) - CEO Tokocrypto Clavin Kizana menilai, perkembangan industri kripto Indonesia berada pada fase yang semakin matang untuk menjadi salah satu pusat industri kripto di Asia Tenggara.

Pertumbuhan jumlah pengguna, peningkatan pengawasan, serta hadirnya ekosistem yang lebih tertata menjadi fondasi penting bagi masa depan industri aset kripto nasional.

“Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam industri kripto. Kita tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan jumlah investor, tetapi juga tentang bagaimana ekosistem ini berkembang menjadi lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan. Dengan populasi digital yang besar dan dukungan regulasi yang semakin jelas, Indonesia punya peluang untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan aset digital di Asia Tenggara,” ujar Calvin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Industri aset kripto terus menunjukkan perkembangan signifikan di tingkat global maupun regional. Di tengah meningkatnya adopsi aset digital di berbagai negara, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pasar kripto utama di Asia Tenggara.

Berdasarkan laporan CoinGecko, kripto saat ini telah memiliki status legal di 119 negara dan empat British Overseas Territories. Dari jumlah tersebut, sebanyak 62 negara telah memiliki kerangka regulasi yang lebih komprehensif.

Kondisi itu menunjukkan bahwa aset kripto semakin mendapat pengakuan sebagai bagian dari ekosistem keuangan digital global.

Di kawasan Asia Tenggara, minat terhadap kripto masih didominasi oleh Singapura dan Filipina. Namun, Indonesia tetap menjadi salah satu pasar penting di kawasan seiring besarnya populasi, peningkatan literasi digital, serta bertumbuhnya minat masyarakat terhadap aset digital.

Perkembangan tersebut juga tercermin dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia mencapai 21,37 juta akun per Maret 2026.

Jumlah itu meningkat 1,43 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di angka 21,07 juta akun. Sementara itu, nilai transaksi aset kripto pada Maret 2026 mencapai Rp22,24 triliun.

Angka tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap aset digital tetap kuat meskipun pasar kripto global masih bergerak dinamis.

Calvin menambahkan, pertumbuhan industri kripto perlu diimbangi dengan peningkatan literasi dan perlindungan konsumen.

Menurut dia, edukasi menjadi aspek penting agar masyarakat dapat memahami aset kripto secara lebih bijak, termasuk risiko, teknologi, serta manfaatnya dalam ekosistem keuangan digital.

“Ke depan, tantangan utama industri bukan hanya mendorong adopsi, tetapi memastikan adopsi tersebut berjalan secara bertanggung jawab. Literasi, keamanan, dan kepatuhan regulasi harus menjadi prioritas bersama. Tokocrypto berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan industri kripto Indonesia melalui edukasi, inovasi produk, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan,” kata Calvin.

Secara global, CoinGecko mencatat sebagian besar negara yang telah melegalkan kripto berasal dari kelompok negara berkembang di Asia dan Afrika.

Hal tersebut menunjukkan bahwa aset kripto semakin relevan di pasar negara berkembang, terutama sebagai bagian dari transformasi digital dan perluasan akses terhadap produk keuangan berbasis teknologi.

Meski demikian, perkembangan industri kripto tetap membutuhkan tata kelola yang kuat. Dengan regulasi yang kian berkembang, pelaku industri diharapkan dapat membangun ekosistem yang lebih aman, transparan, dan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Calvin menilai Indonesia memiliki modal kuat untuk terus meningkatkan daya saing di industri aset digital. Kombinasi antara jumlah pengguna yang besar, regulasi yang terus diperkuat, inovasi teknologi, serta kolaborasi antara regulator dan pelaku industri menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan kripto nasional secara berkelanjutan.

“Jika ekosistem ini dibangun dengan pendekatan yang tepat, kripto dapat menjadi bagian penting dari ekonomi digital Indonesia. Fokusnya bukan hanya pada transaksi, tetapi juga pada pemanfaatan teknologi blockchain untuk menciptakan efisiensi, transparansi, dan peluang baru bagi masyarakat,” tutup Calvin.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kami melihat perlambatan transaksi kripto pada Maret 2026 lebih dipengaruhi oleh meningkatnya sentimen risk-off global

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Tokocrypto Calvin Kizana menilai penurunan aktivitas transaksi kripto di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tekanan global yang masih membayangi pasar aset berisiko.

“Kami melihat perlambatan transaksi kripto pada Maret 2026 lebih dipengaruhi oleh meningkatnya sentimen risk-off global. Investor saat ini cenderung lebih berhati-hati karena volatilitas masih tinggi, ketidakpastian geopolitik meningkat, dan arah kebijakan suku bunga The Fed masih menjadi perhatian utama pasar,” ujar Calvin dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Menurut Calvin, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan hilangnya minat investor terhadap aset kripto. Sebaliknya, banyak pelaku pasar yang masih berada di ekosistem kripto, namun memilih strategi yang lebih defensif.

“Investor tidak sepenuhnya keluar dari pasar kripto. Yang terjadi adalah pergeseran strategi. Sebagian investor mulai mengurangi eksposur pada aset yang lebih spekulatif dan memilih aset yang lebih likuid atau stabil, seperti Bitcoin, Ethereum, stablecoin, hingga aset berbasis emas. Ini lebih tepat dibaca sebagai fase wait and see,” tambahnya.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi pandangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menilai pasar aset kripto Indonesia tengah menghadapi tekanan.

Dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan April 2026 yang digelar pada Selasa (5/5), Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso menyampaikan bahwa penurunan transaksi lebih disebabkan oleh proses normalisasi pasar setelah lonjakan harga pasca-halving Bitcoin pada 2024.

"Ini tentunya menjadi high base effect, bukan pelemahan fundamental, tapi ini sejalan dengan kondisi global, market cap kripto turun sekitar 45 persen dari all time high dari 4,2 triliun dolar AS pada Oktober 2025 menjadi sekitar 2,3 triliun dolar AS pada Maret 2026," kata Adi.

Data OJK menunjukkan transaksi kripto Indonesia pada Maret 2026 mencapai Rp28,04 triliun, terdiri atas Rp22,24 triliun di pasar spot dan Rp5,8 triliun di derivatif.

Nilai perdagangan aset kripto domestik pada Maret 2026 juga tercatat turun 4,7 persen secara bulanan dari Rp24,33 triliun pada Februari 2026 menjadi Rp22,24 triliun.

Sementara itu, total nilai transaksi perdagangan aset kripto sepanjang Januari hingga Maret 2026 mencapai Rp75,83 triliun.

OJK juga mencatat jumlah konsumen kripto Indonesia per Maret 2026 telah mencapai 21,37 juta akun, naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya.

Hal itu menunjukkan kepercayaan terhadap industri aset digital masih terjaga meski pasar berada dalam fase konsolidasi.

“Masih ada kepercayaan dari masyarakat bahwa pasar kripto bisa memberikan dampak positif bagi portofolio investasi mereka. Kenaikan jumlah investor di tengah fase konsolidasi menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih melihat kripto sebagai peluang untuk mendapatkan hasil positif dari aktivitas trading, yang pada akhirnya diharapkan dapat membantu meningkatkan kondisi ekonomi dan kualitas hidup mereka,” ujar Calvin.

Ia menilai prospek perdagangan aset kripto pada kuartal II 2026 berpotensi membaik secara bertahap, terutama setelah Bitcoin kembali menembus level psikologis 80.000 dolar AS pada awal Mei 2026.

“Bitcoin masih menjadi barometer utama sentimen pasar kripto. Ketika BTC mampu bertahan di atas level penting seperti kisaran 78.000-80.000 dolar AS, kepercayaan investor biasanya mulai membaik. Namun, pemulihan ini kemungkinan masih selektif karena pasar tetap mencermati faktor makro, inflasi, geopolitik, dan kebijakan moneter global,” jelas Calvin.

Selain pemulihan harga aset utama, Tokocrypto melihat sejumlah katalis yang dapat mendorong kembali aktivitas perdagangan kripto di Indonesia. Faktor tersebut antara lain kejelasan arah suku bunga The Fed, meredanya ketegangan geopolitik, meningkatnya likuiditas global, serta kebijakan pajak kripto yang lebih kompetitif.

Calvin menegaskan penyesuaian kebijakan pajak dapat menjadi faktor penting untuk memperkuat ekosistem kripto nasional.

“Pajak yang lebih kompetitif akan membantu meningkatkan daya tarik transaksi melalui exchange resmi di dalam negeri. Ini penting agar aktivitas perdagangan tetap berada di platform yang diawasi regulator, sehingga perlindungan investor dan transparansi pasar tetap terjaga,” kata dia.

Dari sisi regulasi, OJK juga terus memperkuat pengawasan terhadap industri aset kripto. Standar seperti Know Your Customer (KYC), Know Your Transaction (KYT), Customer Due Diligence (CDD), dan Enhanced Due Diligence (EDD) diterapkan untuk menjaga keamanan ekosistem.

Selain itu, sistem whitelist aset kripto juga membatasi aset yang dapat diperdagangkan di Indonesia guna meminimalkan risiko bagi investor.

Maka, Calvin mengimbau investor ritel untuk tetap disiplin menghadapi kondisi pasar yang masih fluktuatif.

“Dalam kondisi pasar yang menurun, fokus utama investor sebaiknya bukan mengejar keuntungan cepat, tetapi menjaga modal dan mengelola risiko. Hindari keputusan emosional, batasi penggunaan leverage, pahami aset sebelum bertransaksi, dan gunakan platform resmi yang diawasi regulator,” tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: ICEx Group hari ini mengumumkan bahwa PT Multikripto Exchange Indonesia (OSL Indonesia) telah secara resmi menyelesaikan proses transisinya dan efektif bergabung ke dalam ekosistem ICEx Group per 7 Mei 2026. Sebelumnya, OSL Indonesia merupakan anggota CFX.

Sebagai organisasi self-regulatory (SRO) pasar aset keuangan digital berlisensi OJK serta ekosistem infrastruktur aset keuangan digital terintegrasi pertama di Indonesia, ICEx Group terus berkomitmen mendukung pengembangan pasar aset keuangan digital yang aman, transparan, dan patuh regulasi.

OSL Indonesia merupakan salah satu dari sebelas Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) pendiri sekaligus pemegang saham ICEx Group. Transisi ini menjadi tonggak penting dalam proses onboarding bertahap seluruh PAKD pendiri ke dalam ekosistem ICEx, sebuah inisiatif yang dilakukan melalui koordinasi erat dengan CFX guna memastikan keberlangsungan layanan tanpa gangguan bagi investor maupun pelaku pasar.

ICEx Group menyampaikan apresiasi kepada OSL Indonesia atas selesainya proses transisi ini, serta kepada CFX atas profesionalisme dan kolaborasi dalam mendukung proses yang tertib dan terkoordinasi dengan baik.

Perkembangan ini terjadi di tengah momentum penting bagi industri aset keuangan digital Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan yang dipublikasikan pada April 2026, jumlah investor aset kripto di Indonesia meningkat dari sekitar 4 juta pada tahun 2020 menjadi lebih dari 21,37 juta per Maret 2026, melampaui jumlah investor pasar modal. Nilai transaksi spot aset kripto bulanan mencapai Rp22,24 triliun pada Maret 2026, mencerminkan pertumbuhan partisipasi pasar yang berkelanjutan.

ICEx Group beroperasi sebagai infrastruktur aset keuangan digital terintegrasi di bawah pengawasan OJK, yang terdiri dari tiga entitas, yaitu Indonesia Crypto Exchange atau ICEx (bursa aset keuangan digital dengan nomor izin KEP-2/D.07/2026), Crypto Asset Clearing International (CACI) (lembaga kliring dengan nomor izin KEP-12/D.07/2026), dan International Crypto Custodian (ICC) (pengelola tempat penyimpanan dengan nomor izin KEP-11/D.07/2026). Struktur terintegrasi ini dirancang untuk memperkuat integritas pasar, efisiensi operasional, serta perlindungan investor dalam ekosistem.

ICEx Group berkomitmen untuk memastikan proses transisi yang lancar dan terkoordinasi bagi seluruh sebelas PAKD, yaitu Ajaib, Floq, Indodax, Mobee, Nanovest, OSL Indonesia, Reku, Samuel Kripto Indonesia, Tokocrypto, Triv, dan Upbit Indonesia. Setiap PAKD akan menyelesaikan transisinya secara bertahap, selaras dengan kesiapan operasional serta tetap mematuhi ketentuan regulasi yang berlaku. Dalam proses ini, ICEx Group juga terus bekerja sama dengan CFX guna memastikan akses pasar yang berkelanjutan, kelangsungan layanan, serta perlindungan penuh terhadap aset pelanggan.

Sejalan dengan hal tersebut, CEO ICEx Group, Kai Hamza, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik bergabungnya OSL Indonesia ke dalam ekosistem ICEx, “Kami menyambut baik OSL Indonesia dan mengapresiasi kolaborasi CFX dalam memastikan proses transisi berjalan secara tertib. Seiring berkembangnya pasar aset keuangan digital Indonesia, fokus kami tetap pada pembangunan infrastruktur yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan ketahanan jangka panjang bagi seluruh pelaku pasar.”

Sementara itu, Vincent Salaka, Head of Marketing dari OSL Indonesia, menyampaikan bahwa transisi ini merupakan bagian dari langkah strategis perusahaan di Indonesia, “Transisi ini mencerminkan fokus kami untuk bertumbuh dalam ekosistem yang mendukung kejelasan regulasi dan kesiapan jangka panjang. Kami melihat peran kami bukan hanya sebagai pelaku pasar, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem aset keuangan digital yang lebih kuat dan inklusif di Indonesia.”

Dari OSL Group, Kevin Cui, Executive Director dan Chief Executive Officer OSL Group, turut menyampaikan pandangannya mengenai posisi strategis Indonesia dalam ekspansi OSL Group, "Dengan lebih dari 21 juta investor aset kripto dan kerangka regulasi yang semakin matang di bawah pengawasan OJK, Indonesia, sebagai salah satu pasar paling strategis bagi OSL, merepresentasikan kombinasi langka antara skala pasar dan kejelasan regulasi. Penyelesaian transisi OSL Indonesia ke ekosistem ICEx mencerminkan keyakinan kami terhadap arah pertumbuhan pasar Indonesia, sekaligus mempertegas komitmen OSL Group untuk membangun generasi baru infrastruktur pasar aset keuangan digital yang seamless."

Partisipasi OSL Indonesia dalam ekosistem ICEX diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan likuiditas pasar, memperluas partisipasi industri, serta memperkuat struktur pasar aset keuangan digital yang lebih tangguh dan terintegrasi.

Seiring dengan perkembangan ekosistem aset keuangan digital Indonesia yang semakin matang, ICEX Group tetap berfokus pada pembangunan infrastruktur yang aman, transparan, dan patuh regulasi guna mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan di Indonesia.

(ASM)

ini dapat menjadi fondasi bagi terciptanya ekosistem kripto yang lebih terintegrasi dengan sistem keuangan nasional

Jakarta (ANTARA) - Tokocrypto menanggapi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2026 yang memasukkan aset kripto sebagai salah satu objek yang dapat disita negara dalam proses penyelesaian piutang.

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, CEO Tokocrypto Calvin Kizana menilai kebijakan tersebut sebagai langkah penting dalam memperkuat legitimasi aset kripto di Indonesia.

Aturan itu dipandang sebagai sinyal bahwa pemerintah mulai membangun kerangka hukum yang lebih komprehensif terhadap aset digital, tidak hanya dari sisi perdagangan, tetapi juga dalam konteks penegakan hukum dan pengelolaan keuangan negara.

Menurut Calvin, hal ini dapat menjadi fondasi bagi terciptanya ekosistem kripto yang lebih terintegrasi dengan sistem keuangan nasional.

Calvin menambahkan, kejelasan regulasi seperti ini akan membantu meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku industri karena menunjukkan bahwa kripto memiliki posisi yang semakin jelas di mata hukum.

Dengan adanya pengakuan dalam mekanisme penyitaan aset, kripto kini diperlakukan setara dengan instrumen keuangan lainnya.

“Ini bukan hanya soal penyitaan, tetapi tentang bagaimana kripto diakui sebagai bagian dari sistem ekonomi yang memiliki nilai, dapat diukur, dan dapat digunakan dalam berbagai mekanisme," jelasnya.

“Regulasi ini menandai fase baru dalam pengakuan kripto sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi nyata. Ketika negara sudah memasukkan kripto sebagai objek sita, artinya posisi kripto tidak lagi dipandang sebagai aset alternatif semata, tetapi sudah menjadi bagian dari sistem keuangan yang diakui,” tambahnya.

Sebagai informasi, kebijakan yang dimaksud tertuang dalam PMK Nomor 23 Tahun 2026 yang ditandatangani Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada 27 April 2026.

Aturan tersebut merupakan pembaruan dari PMK Nomor 240/PMK.06/2016 yang disesuaikan dengan perkembangan jenis aset, termasuk aset digital.

Melalui regulasi itu, negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola aset sitaan.

Salah satu poin krusial diatur dalam Pasal 186A, yang memungkinkan negara untuk langsung menguasai dan memanfaatkan aset, termasuk kripto, tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang berutang.

Mekanisme ini dinilai dapat mempercepat proses pelunasan utang karena tidak perlu menunggu proses lelang atau tahapan hukum yang panjang.

Selain itu, Pasal 233 memperluas cakupan objek sita yang kini mencakup uang tunai, aset digital, simpanan di lembaga keuangan, saham, obligasi, hingga penyertaan modal.

Meski demikian, dalam Pasal 297D ditegaskan bahwa pengambilalihan aset hanya mengurangi pokok utang dan tidak menghapus biaya administrasi. Pemerintah juga menegaskan bahwa penilaian aset tetap harus dilakukan oleh penilai profesional untuk memastikan nilai pasar yang adil.

Lebih lanjut, Calvin menilai dampak jangka panjang dari kebijakan ini berpotensi mendorong integrasi aset digital ke dalam sistem keuangan nasional secara lebih luas.

“Kita bisa melihat kripto semakin terintegrasi dengan sistem keuangan tradisional, termasuk dalam aspek hukum dan penyelesaian kewajiban. Ini akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong pertumbuhan industri yang lebih sehat dan terstruktur,” tutur Calvin.

Dengan diterbitkannya PMK Nomor 23 Tahun 2026, pemerintah berharap proses penyelesaian piutang negara dapat berjalan lebih cepat dan efisien, sekaligus menyesuaikan dengan dinamika perkembangan aset di era digital.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi memasukkan aset kripto sebagai obyek yang dapat disita negara dalam proses penyelesaian piutang.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2026 yang memperluas cakupan aset sitaan, termasuk aset digital. CEOTokocrypto, Calvin Kizana, menilai kebijakan ini sebagai langkah penting dalam memperkuat posisi hukum aset kripto di Indonesia.

Menurut dia, masuknya kripto sebagai obyek sita menunjukkan bahwa aset digital kini telah diakui sebagai bagian dari sistem ekonomi yang memiliki nilai nyata.

“Ketika negara sudah memasukkan kripto sebagai obyek sita, artinya posisi kripto tidak lagi dipandang sebagai aset alternatif semata, tetapi sudah menjadi bagian dari sistem keuangan yang diakui,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Jumat (1/5/2026).

Meski demikian, Calvin mengingatkan bahwa implementasi kebijakan ini memerlukan kesiapan infrastruktur yang memadai.

Karakteristik aset kripto yang berbasis teknologi dinilai membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan aset konvensional, terutama dalam aspek keamanan, pengelolaan akses, dan proses likuidasi. Calvin menilai tanpa sistem kustodian yang kuat, transparansi valuasi, serta pemahaman teknis yang memadai, risiko kesalahan pengelolaan hingga kehilangan aset bisa meningkat.

Di sisi lain, kejelasan regulasi ini diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku industri terhadap ekosistem kripto di Indonesia.

Pengakuan dalam kerangka hukum dinilai menjadi fondasi penting bagi integrasi aset digital ke dalam sistem keuangan nasional.

Dalam jangka panjang, kebijakan ini juga berpotensi mendorong pertumbuhan industri kripto yang lebih sehat dan terstruktur, seiring dengan meningkatnya kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku pasar.

Sekadar informasi, aturan PMK Nomor 23 Tahun 2026 merupakan pembaruan dari regulasi sebelumnya dan menyesuaikan dengan perkembangan instrumen keuangan modern.

Melalui beleid ini, negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola aset sitaan, termasuk kripto. Salah satu poin penting dalam aturan ini adalah negara dapat langsung menguasai dan memanfaatkan aset sitaan tanpa perlu persetujuan dari pihak yang berutang.

Di mana, mekanisme ini dinilai dapat mempercepat proses pelunasan utang karena tidak lagi bergantung pada proses lelang atau tahapan hukum yang panjang.

Selain kripto, cakupan obyek sita juga diperluas mencakup uang tunai, simpanan di lembaga keuangan, saham, obligasi, hingga penyertaan modal.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa pengambilalihan aset hanya mengurangi pokok utang dan tidak menghapus kewajiban biaya administrasi.

Penilaian aset pun tetap harus dilakukan oleh penilai profesional untuk memastikan nilai yang adil.

Dengan diterbitkannya PMK Nomor 23 Tahun 2026, pemerintah berharap proses penyelesaian piutang negara dapat berjalan lebih cepat dan efisien, sekaligus mengikuti dinamika perkembangan aset di era digital.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Tokocrypto terus mendorong pertumbuhan investasi aset digital di tengah kondisi pasar yang fluktuatif dengan menghadirkan strategi baru berbasis inovasi produk dan insentif pengguna. Salah satunya melalui peluncuran Referral Program serta rencana pengembangan produk derivatif.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah investor kripto di Indonesia telah menembus 21 juta akun pada awal 2026. Hingga Februari 2026, jumlah investor tercatat mencapai 21,07 juta akun, meningkat dari 20,70 juta pada Januari.

Meski demikian, aktivitas perdagangan justru mengalami penurunan. Nilai transaksi kripto pada Februari 2026 tercatat sebesar Rp29,4 triliun, turun dari Rp37,29 triliun di bulan sebelumnya. Kapitalisasi pasar juga mengalami penurunan sekitar 14 persen.

CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menjelaskan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh faktor global seperti ketegangan geopolitik dan kebijakan suku bunga tinggi.

“Ketegangan geopolitik dan likuiditas global yang ketat mendorong sentimen risk-off di pasar keuangan, termasuk kripto,” ujarnya.

Pergeseran Strategi Investor ke Derivatif

Di tengah kondisi pasar yang dinamis, terjadi perubahan perilaku investor. Minat terhadap pasar spot menurun, sementara instrumen derivatif justru meningkat.

Data menunjukkan:

Volume spot turun dari Rp24,33 triliun menjadi Rp22,2 triliun
Volume derivatif naik dari Rp3,88 triliun menjadi Rp4,36 triliun

Menurut Calvin, tren ini mencerminkan kebutuhan investor akan instrumen yang lebih fleksibel.

“Derivatif memberikan opsi strategi lebih beragam, baik saat pasar naik maupun turun,” jelasnya.

Melihat perkembangan ini, Tokocrypto berencana meluncurkan produk derivatif yang lebih mudah diakses oleh investor ritel.

Referral Program: Komisi hingga 20%

Selain inovasi produk, Tokocrypto juga menghadirkan Referral Program untuk memperluas adopsi kripto.

Melalui program ini, pengguna bisa mendapatkan:

Komisi hingga 20% seumur hidup dari trading fee referral
Reward tambahan hingga Rp200 juta per bulan

Program ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan komunitas secara organik sekaligus memberikan peluang penghasilan tambahan bagi pengguna.

Dorong Adopsi dan Literasi Kripto

Tokocrypto menilai bahwa minat masyarakat terhadap aset digital terus meningkat dan mulai mendekati pasar modal konvensional.

“Kami ingin memberikan lebih banyak akses dan peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam ekosistem kripto,” tambah Calvin.

Dengan kombinasi edukasi, inovasi produk, serta program insentif, Tokocrypto optimistis dapat mendorong pertumbuhan industri kripto yang lebih sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

(ASM)

Jakarta (ANTARA) - Harga Bitcoin, yang belum mampu menembus level psikologis 80 ribu dolar AS, dinilai menjadi indikasi bahwa pasar kripto masih berada dalam tekanan.

Per Senin pukul 12.34 WIB, harga Bitcoin tercatat turun 0,23 persen ke level 77.861 dolar AS.

Analis Tokocrypto Fyqieh Fachrur di Jakarta, Senin, menilai tekanan tersebut dipicu kombinasi faktor geopolitik, kondisi makroekonomi, serta dinamika pasar derivatif yang mempercepat koreksi harga, khususnya pada Bitcoin.

Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran menjadi salah satu pemicu utama melemahnya sentimen pasar.

Situasi ini turut dipengaruhi kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memperpanjang gencatan senjata, namun belum memberikan kejelasan arah hubungan kedua negara.

"Dari sisi teknikal, pergerakan harga Bitcoin menunjukkan volatilitas tinggi. Setelah sempat menyentuh level di atas 79 ribu dolar AS, harga kembali terkoreksi dan ditutup melemah sekitar 2 persen ke kisaran 78 ribu dolar AS," ujar Fyqieh.

Ia menambahkan penurunan tersebut memicu likuidasi besar di pasar derivatif dengan total posisi mencapai sekitar 278 juta dolar AS.

Tekanan jual akibat likuidasi ini mempercepat penurunan harga dalam jangka pendek sekaligus menunjukkan rapuhnya momentum kenaikan sebelumnya.

Sejalan dengan pergerakan Bitcoin, sejumlah altcoin juga mengalami pelemahan.

Ethereum terkoreksi dari level tertinggi sepekan, sementara XRP bergerak terbatas di bawah level resistance.

Aset lain seperti Solana, Cardano, dan Dogecoin turut mencatat penurunan seiring menurunnya minat risiko investor.

Di sisi lain, dominasi Bitcoin meningkat hingga sekitar 60 persen, menandakan adanya pergeseran alokasi dana ke aset yang dianggap lebih defensif.

Tekanan pasar juga datang dari ketidakpastian regulasi, khususnya di AS. Peluang pengesahan CLARITY Act pada 2026 dilaporkan menurun, mencerminkan masih adanya perbedaan pandangan di kalangan pembuat kebijakan. Hal ini turut memengaruhi kepercayaan investor terhadap aset digital secara keseluruhan.

Fyqieh menilai pelemahan pasar saat ini merupakan kondisi yang wajar di tengah kombinasi tekanan global dan dinamika internal industri kripto.

"Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi faktor geopolitik, tetapi juga tekanan teknikal seperti likuidasi besar di pasar derivatif serta aksi profit taking dari investor jangka pendek. Ini mengindikasikan pasar masih berada dalam fase konsolidasi," kata dia.

Meski demikian, dirinya memandang fondasi pasar kripto secara keseluruhan masih cukup solid di tengah tekanan jangka pendek.

"Selama Bitcoin mampu bertahan di atas level psikologis 75 ribu dolar AS, peluang pemulihan masih terbuka. Namun, investor perlu mencermati faktor eksternal seperti arah kebijakan suku bunga The Fed dan perkembangan geopolitik yang dapat memicu volatilitas," katanya.

Untuk menjaga momentum, Bitcoin dinilai perlu menunjukkan kekuatan yang lebih konsisten, terutama dengan bertahan di area kunci 78 ribu dolar AS hingga 83 ribu dolar AS. Selain itu, tren kenaikan berkelanjutan membutuhkan dukungan likuiditas kuat, permintaan pasar spot yang stabil, serta partisipasi investor ritel dan pergerakan altcoin.

Tanpa dukungan tersebut, kenaikan harga berpotensi bersifat sementara dan rentan terhadap koreksi.

Adapun dalam waktu dekat, pasar juga mencermati agenda Federal Open Market Committee (FOMC) pada 28-29 April sebagai katalis penting yang dapat memengaruhi arah pergerakan aset kripto, terutama jika kebijakan yang diambil cenderung lebih ketat.

Selain itu, tekanan dari sisi suplai juga masih membayangi, di mana aktivitas penjualan Bitcoin oleh penambang (miner) yang relatif tinggi berpotensi menahan kenaikan harga apabila tidak diimbangi peningkatan permintaan baru.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026