Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha Universal Peak yang diduga melakukan penipuan dengan modus investasi saham serta BAFI Group Indonesia yang menawarkan jasa penyelesaian permasalahan pinjaman online (pinjol) dan kartu kredit tanpa izin.

Satgas PASTI juga melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait, di samping penghentian kegiatan usaha.

“Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut," kata Ketua Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Satgas PASTI pun meminta kepada masyarakat yang merasa dirugikan untuk segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan.

Adapun Universal Peak mengklaim sebagai bagian dari entitas Universal Peak Investment Inc. yaitu entitas yang berizin di Colorado.

Satgas PASTI mengatakan Universal Peak diduga melakukan penipuan dengan modus investasi dengan skema penyetoran deposit untuk melakukan investasi saham dan saham Initial Public Offering untuk memperoleh keuntungan.

Universal Peak diduga memberikan alokasi pembelian saham IPO fiktif secara acak dan kepada para anggotanya.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Satgas PASTI menyampaikan bahwa Universal Peak tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, Universal Peak melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Aplikasi atau website yang digunakan juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.

Sedangkan BAFI Group Indonesia menawarkan jasa konsultasi permasalahan pinjaman online (pinjol). Salah satu skema yang ditawarkan adalah mengajukan pinjaman baru di platform lain dengan menggunakan data pribadi korban. Namun korban diarahkan untuk melakukan gagal bayar terlebih dahulu.

Selanjutnya, BAFI Group Indonesia menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan utang pada seluruh pinjaman online dan meminta imbal jasa dari sebagian dana pinjaman yang dicairkan.

Dalam publikasinya, BAFI Group Indonesia mencantumkan klaim berizin dan terdaftar di OJK. Akan tetapi, berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, BAFI Group Indonesia tidak memiliki izin dari OJK atau regulator terkait lainnya.

BAFI Group Indonesia juga melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Satgas PASTI kembali mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap berbagai penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi secara tidak wajar, khususnya yang mengatasnamakan perusahaan asing.

Masyarakat juga diminta mewaspadai penawaran jasa penyelesaian pinjaman online yang mengarahkan konsumen untuk melakukan pinjaman baru atau sengaja melakukan gagal bayar.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap pencantuman logo maupun klaim berizin dari OJK atau instansi lainnya tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Apabila menemukan indikasi penawaran serupa, investasi ilegal, maupun pinjaman online ilegal, masyarakat dapat melaporkannya melalui website SIPASTI di sipasti.ojk.go.id atau melalui Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, dan email konsumen@ojk.go.id.

Sementara masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melaporkannya melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id guna mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat dan meningkatkan peluang pengembalian dana korban.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BOGOR -- Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan kedaulatan ekonomi Indonesia terancam akibat ulah pengusaha yang melakukan berbagai kegiatan ilegal.

“Saat ini kita mengalami ancaman kedaulatan ekonomi disebabkan karena banyak sekali pelaku usaha yang bersikap ilegal. Ada juga pelaku usaha yang tampak legal, tetapi menghindari kewajibannya,” kata Sjafrie saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mengikuti retreat di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan di Cibodas, Rumpiang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).

Menurut dia, para pelaku usaha tersebut kerap melakukan tindakan ilegal, seperti memanfaatkan sumber daya alam tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, menghindari kewajiban kepada negara, hingga melanggar ketentuan perizinan demi kelangsungan usaha. Salah satu dampaknya, lanjut Sjafrie, adalah bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera yang disebabkan pembalakan liar yang dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha.

“Ada pengusaha-pengusaha yang tampil legal, tetapi berakting ilegal. Sudah kita ketahui, sudah kita cermati, sudah kita deteksi, dan sudah kita ambil tindakan,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut dapat terjadi karena para pengusaha melihat banyak celah dalam peraturan yang dapat dimanfaatkan. Sjafrie menjelaskan, pemerintahan akan selalu berganti setiap lima hingga 10 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perubahan pemerintahan itu, kata dia, turut menyebabkan regulasi atau peraturan di berbagai lini usaha ikut berubah.

“Akan tetapi pengusaha tidak pernah berganti. Mereka ada sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Yang berganti hanya dari bapak ke anak, anak ke cucu,” kata dia.

Kondisi inilah yang membuat sebagian pengusaha dapat memanfaatkan celah dari perubahan regulasi yang kerap terjadi.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan saat ini gencar menindak para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Hal tersebut tercermin dari penutupan sejumlah perusahaan tambang ilegal oleh TNI serta penindakan terhadap beberapa perusahaan yang dianggap menjadi penyebab bencana di Sumatera.

Sjafrie meyakini satuan tugas khusus penindakan tersebut akan menjadi awal penertiban maraknya perusahaan ilegal yang selama ini merugikan negara.