Bayangkan sebuah program makan siang yang dirancang untuk anak-anak yang memerlukan, tetapi dua pertiga porsinya justru disantap oleh mereka yang sudah kenyang. Itulah paradoks yang tengah terjadi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). MBG merupakan salah satu belanja sosial terbesar dalam sejarah fiskal Indonesia, dan paradoks itu kini semakin sulit untuk diabaikan.

Dalam waktu kurang dari sepekan, publik Indonesia dihadapkan pada dua pukulan sekaligus: harga Pertamax melonjak 32,1% dalam satu hari, dan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Keduanya dapat dihubungkan pada satu titik: kebijakan fiskal.

Kenaikan pertamax akan mendorong kenaikan harga-harga barang dan jasa, serta menekan daya beli masyarakat. Ujung dari melemahnya daya beli adalah menurunnya kegiatan ekonomi. MBG merupakan program besar yang menghabiskan dana APBN besar, sebesar Rp335 triliun, yang kemudian direvisi menjadi Rp268 triliun. Pemotongan ini baik saja sebetulnya, tapi dana MBG masih tetap besar.

Data Tidak Berbohong

Menggunakan Benefit Incidence Analysis berbasis data Susenas Maret 2025, Hania Rahma (2026) menemukan angka yang mengejutkan: 62,9% manfaat MBG justru dinikmati oleh kelompok atas, mereka yang berada di desil 6 hingga 10 dalam skala kesejahteraan nasional. Bahkan 46,5% dari seluruh manfaat mengalir ke desil terkaya. Sementara kelompok termiskin, yaitu desil pertama, yang konsumsi proteinnya hanya 51,4 gram per kapita per hari, hanya menerima 1,1% dari seluruh manfaat program.

Intervensi MBG yang dimaksudkan untuk masyarakat miskin justru menguntungkan mereka yang lebih mampu. LPEM FEB Universitas Indonesia dalam laporan Indonesia Economic Outlook secara eksplisit menyatakan bahwa MBG belum bersifat progresif dan merekomendasikan peninjauan ulang yang menyeluruh.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah MBG bermasalah. Pertanyaannya yang penting seberapa besar biaya kesempatan (opportunity cost) yang ditanggung masyarakat akibat desain kebijakan yang keliru ini?

Tiga Angka

Data BPS menunjukkan Indonesia memiliki 23,36 juta penduduk miskin per Maret 2025. Dengan perkiraan biaya per kapita MBG sebesar Rp5,325 juta per tahun, menyasar seluruh kelompok ini hanya membutuhkan Rp124,4 triliun per tahun. Artinya, dari anggaran MBG yang ada sebesar Rp268 triliun, tersisa Rp143,6 triliun. Jumlah ini lebih dari separuh anggaran, dan mengalir ke kelompok yang tidak memerlukannya.

Tiga angka yang perlu diingat: Rp268 triliun (anggaran yang ada), Rp124,4 triliun (yang cukup untuk menyasar seluruh penduduk miskin), dan Rp143,6 triliun (yang salah sasaran ke kelompok yang tidak memerlukannya). Angka terakhir itulah yang menjadi inti dari argumen tulisan ini. Bukan sebagai angka abstrak dalam spreadsheet, melainkan sebagai ruang fiskal yang nyata.

Indonesia Corruption Watch menemukan bahwa 89 dari 102 yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disurvei terafiliasi dengan partai politik atau kerabat pejabat negara. Ketika distribusi program dikendalikan oleh jaringan afiliasi politik, maka terjadi elite capture.

Kenaikan Pertamax 32,1% itu langsung dirasakan akibatnya. Menurut proyeksi, kenaikan ini saja diperkirakan akan mendorong inflasi sekitar 0,36 poin. Ini sebuah angka yang cukup berpengaruh besar di meja makan jutaan keluarga Indonesia.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah second-round effect yang akan menyusul: naiknya ongkos operasional UMKM, meningkatnya biaya jasa dan logistik, serta merembesnya kenaikan harga ke seluruh rantai ekonomi yang pada akhirnya akan menekan daya beli masyarakat secara sistematis.

Kelas menengah bawah dan kelas bawah adalah yang paling rentan. Kedua kelompok tersebut menghabiskan porsi pendapatan yang jauh lebih besar untuk konsumsi sehari-hari. Bahkan untuk kelompok menuju kelas menengah, porsi pengeluaran khusus makanan saja mencapai sekitar 56% pada 2024, dan akan tambah berat dengan adanya kenaikan harga barang dan jasa.

Dengan inflasi yang merangkak naik dan daya beli yang tergerus, mereka yang sebelumnya berada tepat di atas garis kemiskinan kini terancam tergelincir ke bawahnya. Mereka yang sudah miskin akan semakin sulit keluar.

Ada Ruang Fiskal

Di sinilah refocusing MBG menjadi tidak hanya soal efisiensi, tetapi soal keadilan dan urgensi. Jika MBG difokuskan hanya kepada 23,36 juta penduduk miskin, pemerintah memiliki lebih dari cukup sumber daya untuk membangun bantalan sosial yang komprehensif bagi mereka yang kini terjepit inflasi.

Sebagian dari ruang fiskal Rp143,6 triliun itu bisa segera digunakan untuk menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp300.000 per bulan selama enam bulan kepada 50% rumah tangga terbawah, dengan total biaya sekitar Rp63,3 triliun.

Sisa anggaran sebesar Rp80,3 triliun dapat dialokasikan secara proporsional: Rp40,1 triliun untuk memperkuat subsidi Pertalite dan solar guna meredam dampak inflasi energi yang sedang berjalan, Rp20,1 triliun untuk membangun infrastruktur di daerah tertinggal, dan Rp20,1 triliun untuk memulihkan anggaran pendidikan dan kesehatan.

Refocusing MBG adalah cara memperluas jangkauan perlindungan sosial pada saat rakyat paling membutuhkannya. Dana yang selama ini salah sasaran kepada kelompok yang tidak memerlukannya dapat dikonversi menjadi bantalan nyata bagi jutaan keluarga yang kini terjepit. Mereka terhimpit di antara program gizi yang tidak menyentuh kehidupan sehari-hari dan inflasi yang terus menggerogoti kantong mereka.

Indonesia punya preseden yang relevan. Pada 2022, ketika subsidi BBM senilai ratusan triliun dialihkan ke program bantuan sosial. Pengalihan dana berlangsung tanpa gejolak sosial yang berarti. Artinya, reformasi serupa bukan hanya mungkin secara teknis. Cara ini juga terbukti dapat diterima secara politik.

Reformasi, Bukan Penghapusan

Ada tiga langkah yang dapat ditempuh. Pertama, refocusing kepada 23,36 juta penduduk miskin berdasarkan data BPS, dengan prioritas ibu hamil, balita stunting, dan siswa di daerah dengan kerawanan gizi tinggi.

Kedua, audit menyeluruh dan penerapan e-procurement terbuka untuk seluruh SPPG guna memutus rantai elite capture. Ketiga, dalam jangka panjang, menempatkan MBG dalam kerangka Jaminan Gizi Nasional yang dikelola langsung oleh sekolah dan puskesmas, dan bukan yayasan-yayasan afiliasi politik.

Pada dasarnya, setiap rupiah anggaran publik adalah pilihan bagi pemerintah, dan pilihan itu selalu punya konsekuensi bagi siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

Jika Rp143,6 triliun mengalir ke kelompok yang tidak memerlukannya, maka itu berarti 23,36 juta penduduk miskin yang kehilangan manfaat penuh. Akibatnya, mereka yang paling membutuhkan dibiarkan menanggung beban paling berat.

Reformasi MBG bukan sekadar perkara teknis anggaran. Sumber daya yang terbatas harus menjangkau mereka yang paling membutuhkan, bukan mereka yang kebetulan berada paling dekat dengan kekuasaan. Jalan keluarnya sudah jelas, yaitu refocusing MBG kepada kelompok sasaran yang tepat akan membuka kembali ruang fiskal.

Sebaliknya, jika langkah ini tidak diambil, konsekuensinya berantai. Inflasi akan terus menekan jutaan keluarga miskin, daya beli akan semakin tergerus, dan pada akhirnya kegiatan ekonomi nasional ikut melemah.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) imbas gejolak geopolitik global telah membuat biaya operasional hotel bengkak, sehingga penyesuaian harga jual dilakukan di tingkat konsumen.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengungkapkan bahwa dampak penyesuaian harga BBM pada April lalu mulai terasa secara akumulatif pada periode Mei dan Juni. Hal ini berdampak langsung pada kenaikan harga bahan baku operasional, terutama pada bahan baku makanan.

"Efektif kan April ya naik [BBM]. Itu kita sudah terasa di Mei, Juni itu untuk bahan baku, terutama makanan, itu terasa [dampak kenaikan BBM]. Hotel itu rata-rata menyesuaikan antara 5% sampai 12% untuk menu-menu di restoran," kata Hariyadi saat ditemui di acara Travel Meet Asia 2026 di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, kenaikan harga menu tersebut merupakan langkah yang harus diambil pengelola hotel untuk mengimbangi tingginya biaya logistik.

Hariyadi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menilai biaya logistik yang tinggi menjadi beban tambahan di tengah pergerakan wisatawan mancanegara (wisman) yang banyak terdampak gejolak global pada semester pertama tahun ini.

Sementara itu di lingkup domestik, daya beli masyarakat juga dinilai masih menjadi tantangan. PHRI mencatat adanya penurunan belanja wisatawan domestik, kendati pergerakan wisatawan cenderung stabil.

"Kalau dari volume wisatawan, trafiknya masih naik, tapi spending-nya kecil. Untuk harga kamar saja, kalau rata-rata mungkin [turun] sekitar 5%," imbuhnya.

Selain melemahnya daya beli, Hariyadi juga menyoroti kebijakan fiskal pemerintah terkait efisiensi anggaran perjalanan dinas. Pemotongan alokasi perjalanan dinas kementerian dan lembaga (K/L) dinilai lebih terasa dampaknya terhadap sektor perhotelan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kendati demikian, memasuki semester II/2026, dia menilai terdapat sejumlah sinyal positif yang dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata Tanah Air.

Perkembangan geopolitik di Timur Tengah yang mengarah kepada kesepakatan damai diharapkan dapat memberikan kepastian bagi rantai pasok global, sehingga biaya energi dan logistik juga berangsur turun.

Di samping itu, Hariyadi menyebut bahwa upaya promosi terus dilakukan pelaku usaha pariwisata bersama sektor terkait agar kunjungan wisatawan dapat terjaga.

“Kalau harga BBM-nya turun, otomatis biaya logistik juga turun. Bagaimanapun, pasar selalu mencari keseimbangan baru. Tidak mungkin bertahan di harga mahal terus, siapa yang mau beli juga, oleh karenanya dia harus turun,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memperkirakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax RON 92 akan memberikan tambahan tekanan terhadap inflasi nasional pada 2026. BI menghitung kenaikan harga Pertamax berpotensi menyumbang sekitar 0,25 persen terhadap inflasi.

Harga Pertamax diketahui naik dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter sejak 10 Juni 2026.

"Untuk sementara, hitungan kami lebih kurang berkontribusi sekitar 0,25 persen kepada inflasi," ujar Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Juni 2026 yang digelar secara virtual, Kamis (18/6/2026).

Menurut Aida, tekanan inflasi masih menjadi perhatian di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global, terutama akibat kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada harga energi domestik.

"Rambatan global langsung terlihat pada administered prices atau harga-harga yang ditentukan pemerintah. Ada harga BBM nonsubsidi yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun seperti Dexlite dan Pertamax Dex. Pergerakan ini akan mengikuti perkembangan harga energi global," katanya.

Selain dari sektor energi, BI juga mencermati risiko inflasi yang berasal dari komoditas impor (imported inflation) dan kelompok pangan bergejolak (volatile food). Namun, menurut Aida, dampak kenaikan harga pupuk terhadap inflasi masih relatif terbatas karena kapasitas produksi pupuk dalam negeri masih mencukupi kebutuhan nasional.

"Ada faktor harga pupuk, tetapi kontribusinya terhadap inflasi masih sangat minimal karena produksi dalam negeri masih cukup," ujarnya.

Pada 12 Juni, sekitar seribu lima ratus mahasiswa berjaket kuning bergerak menuju Bundaran Hotel Indonesia. Mereka bergerak di bawah satu spanduk yang sudah merangkum seluruh tuntutan mereka, “Indonesia Menuju Bangkrut”.

Pemicunya adalah kenaikan harga bahan bakar 32% yang diputuskan pekan itu. Membaca aksi ini sebagai keluhan atas angka di papan SPBU akan berhenti di permukaan.

Persoalan yang sesungguhnya menyangkut keputusan yang jauh lebih dalam. Bagaimana sebuah negara membagi ongkos krisis di antara warganya? Mengapa pembagian itu hampir selalu condong ke arah yang sama?

Titik berangkatnya ada pada mata uang. Rupiah menyentuh level terendah dalam sejarahnya, sekitar Rp18.000 per dolar AS, dari Rp16.000 pada Maret. Bagi ekonomi yang menggantungkan pangan dan energinya pada impor, angka itu tidak tinggal di layar dealing room.

Ia berpindah dengan cepat menjadi harga di pasar dan tagihan di rumah tangga. Yang kerap luput dari pemberitaan adalah arah tekanannya.

Pemerintah tidak sedang dijepit oleh jalanan. Ia lebih dulu dijepit oleh logika pasar uang global yang menuntut kepercayaan. Tuntutan itulah yang menyempitkan ruang fiskal sebelum mahasiswa pertama keluar dari gerbang kampus.

Di dalam ruang yang menyempit itu negara harus memutuskan siapa yang lebih dahulu dikorbankan? Dan untuk sementara keputusan jatuh pada konsumen kecil.

Di sinilah ketegangan lama dalam kehidupan setiap negara modern naik ke permukaan. Negara harus menjaga syarat agar modal terus berakumulasi. Pada hari ini artinya meyakinkan kreditor dan menahan modal agar tidak lari. Sementara pada saat yang sama ia harus memelihara cukup persetujuan dari rakyat agar tetap dianggap sah memerintah.

Selama keadaan tenang, dua kewajiban itu bisa didamaikan lewat belanja dan subsidi. Ketika mata uang jatuh, keduanya berbenturan dan salah satu harus mengalah. Memangkas subsidi menenangkan kreditor sembari menggerus dukungan rakyat. Pilihan Prabowo memperlihatkan mana di antara keduanya yang ia perlakukan sebagai tidak bisa ditawar.

Subsidi bahan bakar tidak pernah menjadi pos teknis di dalam APBN. Sejak Orde Baru ia berfungsi sebagai perjanjian diam-diam yang menukar harga energi yang terjangkau dengan ketertiban sosial. Justru karena itu ia menjadi sasaran pertama ketika anggaran terjepit.

Bebannya tersebar pada puluhan juta orang yang tidak terorganisir dan tidak memiliki saluran untuk membela diri. Sedangkan penerima manfaat dari bentuk belanja negara yang lain jauh lebih sedikit jumlahnya dan jauh lebih sanggup menjaga kepentingannya.

Maka pemotongan yang disajikan sebagai kehati-hatian fiskal pada dasarnya adalah keputusan tentang kelas. Ongkos penyesuaian dipindahkan dari mereka yang memiliki aset kepada mereka yang hidup dari upah.

Tuntutan paling tajam mahasiswa terdengar paradoks, yaitu hentikan program makan bergizi gratis, program yang justru mengantar Prabowo ke istana. Logikanya terbuka begitu kita melihat cara program itu bekerja.

Dengan anggaran sekitar Rp268 triliun setahun, dan dengan kepalanya yang dicopot pada awal Juni ketika penyelidikan korupsi mulai mendekat. Program itu memperlihatkan bagaimana sebuah instrumen yang dirancang untuk membeli legitimasi bisa berubah menjadi saluran tempat sumber daya publik mengalir ke atas.

Yang dipotong adalah subsidi yang menyangga konsumsi orang miskin. Sementara yang dipertahankan adalah belanja yang paling rawan ditangkap.

Kemurahan populis dan pengambilan oligarkis ternyata sanggup tinggal di dalam satu pos anggaran yang sama, saling menopang alih-alih saling meniadakan. Pola semacam ini bukanlah kecelakaan administratif. Ia adalah bentuk yang diambil kapitalisme Indonesia setelah 1998.

Demokratisasi waktu itu tidak membongkar kekuasaan elite ekonomi, ia menata ulang bahasa dan perkakasnya. Jejaring lama tetap memegang kendali atas sumber daya strategis. Hal itu kini melalui prosedur anggaran, izin konsesi, dan program sosial berskala besar yang semuanya tampil sebagai administrasi yang netral.

Krisis rupiah melakukan satu hal yang berguna justru karena ia kasar. Ia merobek tampilan netral itu. Saat ruang fiskal menyempit, pertanyaan tentang siapa yang dilindungi dan siapa yang dibiarkan terpapar tidak lagi bisa disembunyikan di balik istilah teknis.

Karena itu yang dipertaruhkan tidak terletak pada angka 32%. Harga bisa diturunkan lagi kapan pun tekanan menjadi terlalu tinggi, dan kemarahan akan ikut surut, persis seperti yang sudah berulang kali terjadi.

Yang menentukan adalah struktur yang memutuskan ke arah mana beban mengalir. Beserta kemampuan struktur itu untuk tampil wajar bahkan ketika ia memindahkan ongkos krisis ke bawah.

Selama hubungan antara mata uang yang dibiarkan jatuh, subsidi yang dicabut diam-diam, dan belanja besar yang berubah menjadi ladang perburuan rente belum dirumuskan menjadi satu tuntutan politik yang utuh, kemarahan jalanan akan terus berputar tanpa pernah menemukan sasaran strukturalnya.

Mahasiswa pada Juni telah meraba hubungan itu. Yang belum jelas adalah apakah ada kekuatan sosial yang cukup luas untuk mengubah rabaan itu menjadi sebuah nama.

Bisnis.com, SEMARANG - Ketua Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menyebut langkah pemerintah dalam menaikkan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi sebagai pil pahit yang harus ditelan.

Pasalnya, gejolak geopolitik telah mengerek kenaikan harga bbm di tingkat global dan pemerintah perlu melakukan penyesuaian harga demi memitigasi dampak pada kelompok masyarakat miskin.
"Pemerintahan Pak Prabowo itu unik, ketika ada beban sosial-ekonomi, diusahakan jangan sampai terus ke bawah. Masyarakat semakin sulit, maka bebannya naik ke atas. Di sini sebenarnya yang membuat masyarakat kelas menengah menjadi resah," jelas Budiman dalam kunjungannya ke Kota Semarang pada Jumat (12/6/2026) sore.
Budiman menyebut, langkah itu terpaksa diambil demi mengurangi beban yang mesti ditanggung oleh kelompok masyarakat di level bawah. Fokus tersebut juga berkesinambungan dengan sejumlah program yang dilakukan pemerintah untuk membangun ekosistem ekonomi baru.
"Kita tidak lagi hidup di negeri dongeng. Dunia sedang berguncang, ada perang Iran dengan Amerika, kenaikan BBM. Kalau ada yang mengatakan pemerintah tidak becus karena menaikkan BBM, berarti tidak ada satu pemerintahan yang becus di dunia ini," ujar Budiman.
Mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menyinggung aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok mahasiswa usai pemerintah menyesuaikan harga BBM non-subsidi. Budiman menyebut, mahasiswa jangan melihat kebijakan pemerintah hanya dengan mentalitas korban. Tak semata berdemonstrasi, kelompok mahasiswa juga didorong untuk urun rembuk dalam penyelesaian masalah tersebut.
"Saya pernah menjadi aktivis. Saya pernah marah. Tetapi saya ingat bahwa kemarahan saya harus berlandaskan pada argumentasi yang jelas. Kebencian saya pada sistem itu harus dilandasi oleh rasa cinta terhadap bangsa," kata Budiman.
Budiman menyayangkan opini negatif yang menganggap pemerintahan Prabowo tidak mendengar suara masyarakat. Terlebih jika opini tersebut disampaikan oleh mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa harus tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah, namun sikap itu juga mesti didasari oleh hasil analisis yang mendalam dan objektif.
"Sebagai pemimpin elit pergerakan, elit anak muda, aktivis mahasiswa itu seharusnya bisa melihat lebih jauh. Tidak sekedar yang ramai di permukaan, tetapi apa yang sebenarnya sudah dilakukan pemerintah," ujar Budiman.
Sebelumnya, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi serta pelemahan nilai rupiah semakin membebani biaya hidup kelas menengah Tanah Air. Kenaikan BBM yang diikuti oleh kenaikan biaya transportasi diproyeksikan akan meningkatkan 15-20% beban pengeluaran rumah tangga, jika tidak diikuti oleh penyesuaian pola konsumsi.
"Kondisi tersebut semakin memberatkan kelas menengah, pasalnya bantuan sosial saat ini belum menyentuh kelompok kelas menengah sehingga ketika harga barang dan jasa ikut naik, dampaknya akan terasa secara instan pada daya beli," jelas Wisnu.

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jatim, mengajak masyarakat menggunakan bahan bakar minyak (BBM) subsidi sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku untuk menjaga keberlanjutan distribusi energi bagi kelompok yang berhak menerima manfaat.

"Penggunaan BBM subsidi secara tepat sasaran menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas kebijakan energi yang telah ditetapkan pemerintah," kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang Aksanul Inam, dalam keterangannya di Lumajang, Jatim, Minggu.

Ia mengatakan ajakan tersebut disampaikan menyusul hasil pemantauan distribusi BBM yang dilakukan pemerintah daerah bersama sejumlah pihak terkait di wilayah Kabupaten Lumajang.

Menurutnya, BBM subsidi pada dasarnya merupakan instrumen yang dirancang untuk membantu kelompok masyarakat tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami mengajak masyarakat untuk menggunakan BBM sesuai peruntukannya dan mengikuti aturan yang berlaku, sehingga distribusi dapat berjalan tertib dan manfaatnya dapat dirasakan oleh pihak yang memang berhak," tuturnya.

Aksan menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat dalam menggunakan BBM sesuai ketentuan akan membantu menjaga kelancaran distribusi sekaligus mendukung terciptanya tata kelola energi yang lebih baik.

Selain menjadi tanggung jawab pemerintah dan penyedia layanan energi, keberhasilan distribusi BBM juga memerlukan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan energi secara bijak dan sesuai kebutuhan.

Ia mengatakan pemahaman yang baik mengenai fungsi dan sasaran BBM subsidi akan membantu memperkuat literasi energi masyarakat serta mendukung terciptanya distribusi yang lebih tertib.

"Melalui kesadaran bersama tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap manfaat kebijakan subsidi energi dapat dirasakan secara optimal sekaligus mendukung pelayanan energi yang lebih berkeadilan bagi masyarakat," ujarnya.

Pantauan di lapangan, sebagian warga yang biasanya menggunakan BBM nonsubsidi Pertamax, kini beralih menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite usai Pertamina melakukan penyesuaian harga Pertamax.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri.

Menurutnya, Presiden Prabowo sejak awal menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya. Oleh karena itu, berbagai kebijakan disiapkan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri.

"Bangsa ini harus mandiri. Bangsa ini harus maju. Lepas dari ketergantungan pangan, lepas dari ketergantungan energi. Itu kan semua (usaha) Pak Prabowo," kata Qodari dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Qodari mengatakan upaya tersebut merupakan bagian dari reformasi struktural yang tengah dijalankan pemerintah, sejalan dengan target mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi.

Lebih lanjut, ia mencontohkan keberhasilan pemerintah dalam memperkuat sektor pangan melalui peningkatan produksi beras dan pupuk. Namun, tantangan di sektor energi jauh lebih kompleks karena tingginya kebergantungan terhadap impor minyak.

"Soal energi pasti lebih sulit. Kenapa? Karena memang impor kita sangat besar. Kebutuhan kita sehari 1,6 juta liter, tetapi kita cuma bisa produksi 600 ribu," katanya.

Pemerintah pun mendorong pemanfaatan energi berbasis bahan baku domestik. Salah satunya melalui program biodiesel B50 untuk solar dan pengembangan campuran etanol E20 untuk bensin.

Sementara itu, ia mengatakan keputusan menaikkan harga BBM nonsubsidi, yakni Pertamax dan Pertamax Green ini tidak lepas dari kondisi global.

Menurutnya, Presiden Prabowo telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

"Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa ini memang ketinggalan," ujar Qodari.

Ia menjelaskan harga BBM nonsubsidi di dalam negeri saat ini sangat dipengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel ikut mempengaruhi harga minyak global.

Posisi strategis Iran yang menguasai Selat Hormuz membuat setiap ketegangan di kawasan tersebut berdampak langsung terhadap pasar energi dunia.

Kendati demikian, Qodari menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi. Sebab, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia.

"Jangan lupa bahwa BBM di kita ini ada dua. Ada yang disubsidi, ada yang harga pasar yang disubsidi kan enggak naik, tetap," ucapnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green masih menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Perubahan harga energi pada umumnya memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari, mulai dari biaya mobilitas hingga pengelolaan anggaran rumah tangga.

Mulai 10 Juni 2026, harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa penyesuaian harga tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah, setelah mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia serta harga keekonomian bahan bakar minyak yang terus bergerak.

Namun lebih dari sekadar penyesuaian harga bahan bakar, peristiwa ini mengingatkan kita pada tantangan yang lebih luas dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal, dinamika ekonomi global, dan daya tahan masyarakat. Dalam konteks ini, yang menjadi perhatian bukan hanya angka harga di SPBU, tetapi bagaimana rumah tangga Indonesia beradaptasi terhadap perubahan biaya hidup yang terus berlangsung.

Di balik dinamika harga energi tersebut, terdapat agenda pembangunan yang tidak kalah penting, yakni memastikan kelompok kelas menengah tetap tumbuh kuat sebagai pilar utama perekonomian nasional. Kelompok ini tidak tergolong miskin sehingga bukan menjadi prioritas utama program bantuan sosial, namun juga belum cukup kaya untuk sepenuhnya terlindungi dari kenaikan biaya hidup. Mereka adalah para pekerja, pelaku usaha kecil-menengah, maupun keluarga urban yang setiap hari menggerakkan roda konsumsi dan produktivitas ekonomi.

Ketika terjadi penyesuaian harga berbagai kebutuhan strategis, kelompok ini menjadi salah satu segmen yang perlu mendapat perhatian khusus, bukan karena kerentanannya semata, tetapi karena perannya yang sangat besar dalam menopang konsumsi domestik, investasi keluarga, dan pembangunan sumber daya manusia.

Dalam banyak literatur pembangunan ekonomi, kelas menengah sering disebut sebagai the backbone of economic growth. Simon Kuznets menekankan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan membutuhkan basis masyarakat yang luas dan produktif, sementara Francis Fukuyama menunjukkan bahwa stabilitas sosial dan institusi negara juga ditopang oleh keberadaan kelas menengah yang kuat.

Kelas Menengah sebagai Mesin Pertumbuhan

Dalam praktiknya, kelas menengah berada pada posisi yang unik. Kelompok berpendapatan rendah umumnya memperoleh dukungan melalui berbagai program perlindungan sosial, sementara kelompok berpendapatan tinggi memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menyerap kenaikan biaya hidup. Kelas menengah berada di antara keduanya. Mereka mandiri secara ekonomi, tetapi tetap sensitif terhadap perubahan harga barang dan jasa strategis.

Ketika harga energi mengalami penyesuaian, dampaknya tidak berhenti pada biaya transportasi. Efek lanjutan (second-round effect) dapat muncul melalui kenaikan biaya distribusi barang, penyesuaian tarif jasa, hingga tekanan inflasi pada kebutuhan rumah tangga lainnya. Dalam kondisi tertentu, rumah tangga kelas menengah dapat merespons dengan penyesuaian konsumsi, penundaan investasi pendidikan, atau bahkan pengurangan tabungan.

Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi kelas menengah saat ini bukan semata kenaikan harga sesaat, melainkan bagaimana memastikan pendapatan dan produktivitas tumbuh lebih cepat daripada biaya hidup dalam jangka panjang. Fenomena ini sering disebut sebagai middle-class squeeze, yaitu kondisi ketika pertumbuhan pendapatan riil tidak sejalan dengan peningkatan biaya kebutuhan hidup.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai studi menunjukkan bahwa kelas menengah di banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi tekanan struktural yang tidak ringan. Perubahan teknologi, dinamika pasar kerja global, serta transformasi ekonomi menuju ekonomi berbasis pengetahuan turut memengaruhi stabilitas pendapatan rumah tangga.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa semakin besar dan produktif kelas menengah, semakin kuat pula daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak global. Korea Selatan, Taiwan, dan Tiongkok merupakan contoh bagaimana perluasan kelas menengah berperan penting dalam mendorong transformasi ekonomi dari negara berpendapatan menengah menjadi negara maju.

Sebaliknya, tantangan akan muncul ketika mobilitas ekonomi melambat dan daya beli stagnan dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, isu yang lebih penting bukan hanya inflasi, tetapi bagaimana memastikan agar struktur ekonomi tetap mendorong peningkatan produktivitas dan kesempatan ekonomi secara luas.

Momentum Memperkuat Fondasi Ekonomi

Dari perspektif kebijakan, penyesuaian harga energi dapat menjadi momentum untuk memperkuat desain perlindungan sosial dan strategi pembangunan ekonomi yang lebih adaptif. Salah satu arah penting adalah percepatan transformasi subsidi dari subsidi komoditas menuju subsidi berbasis individu atau rumah tangga yang lebih tepat sasaran.

Dalam kerangka targeted social protection, bantuan akan lebih efektif apabila diberikan langsung kepada kelompok yang membutuhkan, dibandingkan mempertahankan subsidi harga yang dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Dengan dukungan data penyasaran yang semakin baik, efektivitas kebijakan dapat terus ditingkatkan, sekaligus mengurangi risiko salah sasaran.

Selain itu, penguatan kelas menengah juga perlu menjadi bagian dari agenda kebijakan yang lebih eksplisit. Diskusi perlindungan sosial selama ini cenderung berfokus pada kelompok miskin atau rentan miskin, padahal kelompok kelas menengah rentan juga memerlukan dukungan agar tidak mudah tergelincir ketika menghadapi guncangan ekonomi. Instrumen seperti insentif perpajakan yang lebih proporsional, dukungan kepemilikan rumah pertama, perluasan akses pendidikan berkualitas, serta penguatan jaminan sosial dapat menjadi bagian dari strategi ini.

Di sisi lain, pengembangan transportasi publik perlu dipercepat sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional. Di banyak negara, sistem transportasi publik yang efisien mampu mengurangi sensitivitas masyarakat terhadap fluktuasi harga bahan bakar. Selama ketergantungan terhadap kendaraan pribadi masih tinggi, setiap perubahan harga energi akan selalu berdampak langsung pada rumah tangga.

Fokus utama pembangunan ekonomi adalah peningkatan produktivitas. Paul Krugman pernah menyatakan bahwa “productivity isn’t everything, but in the long run it is almost everything.” Produktivitas memang bukan satu-satunya faktor, tetapi dalam jangka panjang hampir seluruh peningkatan kesejahteraan ditentukan olehnya. Karena itu, investasi pada pendidikan, inovasi, hilirisasi industri, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas menjadi kunci yang jauh lebih strategis dibandingkan sekadar mempertahankan harga energi pada level tertentu.

Menjaga Daya Tahan di Tengah Transformasi

Kenaikan harga Pertamax pada akhirnya dapat dipandang sebagai bagian dari proses penyesuaian dalam ekonomi yang terus bergerak mengikuti dinamika global. Tantangan utamanya bukan pada kebijakan itu sendiri, melainkan bagaimana memastikan bahwa proses penyesuaian tersebut berjalan seiring dengan penguatan daya tahan masyarakat.

Indonesia membutuhkan APBN yang sehat dan berkelanjutan. Namun pada saat yang sama, Indonesia juga membutuhkan kelas menengah yang kuat, optimistis, dan terus berkembang. Dari kelompok inilah lahir tenaga profesional, wirausaha, inovator, serta keluarga yang menjadi penopang utama konsumsi dan transformasi ekonomi nasional.

Dengan demikian, pertanyaan yang lebih relevan bukan sekadar apakah harga energi naik atau turun, melainkan bagaimana seluruh kebijakan ekonomi dapat diarahkan untuk memastikan bahwa mobilitas sosial tetap terbuka, produktivitas terus meningkat, dan kelas menengah tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Masyarakat kelas menengah ke atas yang merupakan konsumen utama Pertamax sudah saatnya mengurangi pengeluaran konsumtif yang bersifat sekadar gaya hidup

Samarinda (ANTARA) - Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Kalimantan Timur (Kaltim) Khairil Anwar mengatakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax menjadi momentum bagi masyarakat kelas menengah untuk mengevaluasi gaya hidup mereka agar tetap adaptif di tengah situasi ekonomi saat ini.

"Masyarakat kelas menengah ke atas yang merupakan konsumen utama Pertamax sudah saatnya mengurangi pengeluaran konsumtif yang bersifat sekadar gaya hidup," kata Khairil Anwar di Samarinda, Jumat.

Dia menilai pemerintah tidak memiliki banyak pilihan dalam kebijakan ini karena keterbatasan ruang fiskal serta posisi Indonesia yang bukan lagi merupakan negara eksportir minyak.

Khairil mengamati meskipun kenaikan Pertamax (RON 92) ini terjadi secara signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, masyarakat serta pelaku dunia usaha dinilai jauh lebih siap menghadapi tekanan ekonomi.

Menurutnya, kesiapan tersebut terjadi karena publik telah belajar dari rentetan krisis masa lalu, seperti pada tahun 2008, 2015, hingga masa pandemi COVID-19, dimana para pengusaha kini sudah memahami cara melindungi nilai perusahaan mereka.

"Konsumen kelas menengah juga mestinya telah mengantisipasi kondisi ini sejak beberapa bulan sebelumnya melalui peralihan ke mobil yang lebih irit serta penerapan gaya hidup hemat atau frugal living," kata Khairil.

Khairil menjelaskan dampak kenaikan harga Pertamax ini lebih menyasar mobilitas pribadi, berbeda dengan kenaikan solar yang memicu lonjakan harga barang akibat pengaruhnya pada sektor logistik nasional.

Sebagai solusi, ia merekomendasikan pemerintah segera menyalurkan bantalan sosial guna menjaga daya beli masyarakat, serta yang tak kalah penting ialah menggencarkan edukasi teknis bersama bengkel kompeten mengenai cara mereduksi biaya operasional kendaraan.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menyampaikan kawasan Bundaran HI yang strategis dan bagian dari perputaran bisnis Jakarta menjadi alasan tidak diperbolehkannya mahasiswa menggelar demo.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menjelaskan hal itu sesuai dengan
Peraturan Gubernur DKI Nomor 232 tahun 2015, bahwa Bundaran HI merupakan wilayah kegiatan masyarakat, proyek perputaran bisnis

"Dari mulai Bundaran Senayan, Bundaran Semanggi, Bundaran HI yang tempat kita sekarang termasuk, Patung Kuda ini merupakan epicentrum lalu lintas, jantung lalu lintas DKI Jakarta," katanya kepada awak media di Pos Polisi Bundaran HI, Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas di tempat-tempat tersebut, maka akan terjadi kelumpuhan lalu lintas. Akibat lainnya adalah terganggunya aktivitas masyarakat.

Oleh sebab itu, pihaknya sempat menahan massa di Semanggi untuk dilakukan ke DPR atau Merdeka Selatan.

"Sehingga, dalam penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat di muka umum dilokalisir ataupun difasilitasi tempat-tempat tertentu seperti depan DPR/MPR, di Merdeka Selatan ataupun daerah parkir Senayan. Sehingga tempat-tempat tersebut aspirasi tetap tersampaikan dengan baik dan kita harus menimbang," jelasnya.

Menurutnya, ada dua aspek balancing, yakni penyampaian aspirasi tersampaikan dengan baik tetapi kepentingan masyarakat lainnya tetap terakomodir.

"Ini yang harus kami sampaikan. Ada ketentuan di dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 9 tahun 1998, menyatakan bahwa diamanatkan oleh Undang-Undang tentang memperhatikan kepentingan umum pada saat beberapa mahasiswa untuk menyampaikan pendapat di ruang-ruang publik. Jadi, ada balancing itu ditindaklanjuti dengan adanya peraturan Gubernur DKI," urainya.

Sampai dengan pukul 18.46 WIB, mahasiswa masih bertahan di Jalan Sudirman atau tepatnya di depan Thamrin Nine. Mereka masih berupaya menembus barikade polisi-TNI yang cukup 'tebal'. Sempat terjadi kericuhan, tetapi situasi kembali kondusif.

Belum ada upaya pembubaran paksa dari aparat keamanan dengan menggunakan watercanon atau gas air mata.

Adapun dalam demo kali ini, BEM UI bersama aliansi dan mahasiswa mampu lainnya menyatakan 5 tuntutan dalam melakukan aksi unjuk rasa. Pertama, menghentikan pemborosan APBN. Kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.

Ketiga, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, menghentikan militerisme di ranah sipil. Kelima, meminta Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa buruh belum memiliki rencana untuk menggelar demonstrasi imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter.

Menurut Iqbal, pihaknya masih menahan diri lantaran pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi seperti jenis Pertalite. Dia menilai hal ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah.

“Karena sekali lagi, kami mempertimbangkan kebijakan pemerintah yang masih berpihak kepada kelas buruh,” kata Iqbal usai menyambangi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, harga BBM bersubsidi yang tidak naik memungkinkan bahwa daya beli sebagian besar masyarakat tetap terjaga.

Namun demikian, dia tak menampik bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax akan berdampak terdapat daya beli buruh kelas menengah.

“Kalau dibilang akan berdampak kepada daya beli secara umum, sepanjang kelas menengah bawah, tidak. Namun, ada sebagian kelas menengah yang terdampak karena menggunakan Pertamax, iya, tetapi seberapa besarnya kita tidak tahu. Karena kita belum ada penelitian,” ujarnya.

Meski begitu, dia menyoroti potensi persoalan naiknya harga Pertamax terhadap kuota Pertalite sebagai BBM bersubsidi. Menurutnya, Pertamina perlu lebih cermat dalam menentukan distribusi subsidi Pertalite dan BBM subsidi lainnya.

Adapun, pemerintah tengah menyiapkan stimulus untuk mengimbangi dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax per Rabu (10/6/2026).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan paket stimulus dimaksud. Namun, dia masih enggan menyampaikan paket stimulus dimaksud sebelum direstui Presiden.

"[Stimulus] lagi disiapin. Kalau sudah diputuskan, baru dikasih tahu. Laporin Presiden dulu," ujarnya kepada wartawan, dikutip Kamis (11/6/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai dapat menjadi momentum untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun berupaya memanfaatkan kondisi tersebut dengan memperkuat kampanye penggunaan angkutan massal di Ibu Kota.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, konektivitas transportasi umum di Jakarta saat ini telah mencapai 93 persen. Menurut dia, kondisi itu menjadi modal penting untuk meningkatkan jumlah pengguna transportasi publik di tengah kenaikan harga BBM.

"Saya akan secara sungguh-sungguh campaign untuk naik transportasi umum. Konektivitas kita, seperti yang saya sampaikan sekarang sudah 93 persen," kata Pramono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).

Pramono menilai tingkat penggunaan transportasi umum secara rutin masih relatif rendah. Hingga saat ini, jumlah masyarakat yang menggunakan transportasi publik secara berkelanjutan masih berada di bawah 30 persen.

Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan terus mengampanyekan penggunaan transportasi umum seiring pengembangan layanan yang terus dilakukan. Menurut dia, peningkatan kualitas dan jangkauan layanan akan mendorong semakin banyak warga meninggalkan kendaraan pribadi.

"Apakah bisa? Saya yakin bisa. Apalagi dengan kenaikan BBM ini, maka peluang orang untuk naik transportasi umum juga makin besar. Apalagi15 golongan kita gratiskan apakah itu orang tua, ASN, TNI, Polri," ujar Pramono.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green pada Selasa (9/6/2026) menjelang tengah malam. Kenaikan harga tersebut mulai berlaku pada Rabu (10/6/2026).

Pemprov DKI Jakarta saat ini mengelola sejumlah moda transportasi umum yang terintegrasi, mulai dari Transjakarta, MRT Jakarta, hingga LRT Jakarta. Pemerintah daerah berharap peningkatan konektivitas dan berbagai program tarif khusus dapat mempercepat peralihan masyarakat ke transportasi publik.