Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kontribusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah, mulai dari penguatan ketahanan pangan nasional hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan amanat dalam Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara di Pusat Latihan Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).

Presiden mengatakan dirinya menyaksikan langsung keterlibatan Polri dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama melalui peningkatan produksi jagung.

"Saya melihat sendiri bagaimana program ketahanan pangan Polri sangat membantu ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang produksi jagung," ujar Prabowo.

Selain mendukung produksi pangan, Prabowo menilai pembangunan infrastruktur penyimpanan hasil panen oleh Polri turut memperkuat sistem logistik pangan nasional.

"Saya melihat sendiri Polri membangun gudang-gudang pangan yang sangat dibutuhkan, gudang-gudang dengan kualitas yang sangat baik," katanya.

Prabowo juga memberikan apresiasi terhadap keterlibatan Polri dalam mendukung pelaksanaan program MBG melalui pembangunan lebih dari 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum.

Menurutnya, fasilitas yang dibangun Polri memiliki kualitas yang sangat baik.

"Polri juga ikut aktif membangun lebih dari 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur-dapur untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis). Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik," ujarnya.

Presiden Ke-8 RI itu bahkan mengklaim kualitas dapur MBG milik Polri mendapat pengakuan dari berbagai pihak, termasuk lembaga internasional yang melakukan peninjauan ke Indonesia.

"Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri," kata Prabowo.

Selain mendukung ketahanan pangan dan program MBG, Kepala Negara menyebut Polri juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.

"Polri juga terus membangun sumur bor air, jembatan-jembatan, dan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Semangat inilah yang harus terus saudara-saudara pelihara," tandas Prabowo.

Kalau semester 2 ini masih ada sekitar Rp80 triliun, kayak sekarang ini, kita rasa sih masih bagus ya sektor perunggasan

Jakarta (ANTARA) - Senior Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Andreas Kristo Saragih mengatakan profitabilitas sektor perunggasan (poultry) di Indonesia diprediksi membaik dengan adanya program Makan Bergizi Gratis yang bertindak sebagai pendorong pemulihan permintaan ayam.

Andreas menjelaskan hingga bulan Mei 2026, secara kumulatif penyerapan anggaran MBG mencapai Rp88 triliun dengan ekspektasi hingga akhir tahun lebih dari dua kali lipat. Dengan angka ini, Andreas mengatakan sektor perunggasan akan diprediksi terus membaik dengan dengan semakin luasnya cakupan penerima manfaat dan jumlah dapur MBG yang semakin naik.

“Kalau semester 2 ini masih ada sekitar Rp80 triliun, kayak sekarang ini, kita rasa sih masih bagus ya sektor perunggasan. Dari sisi penerimanya kalau kita lihat memang meskipun di spending di bulan Mei itu turun, tapi kan jumlah penerimanya justru naik, ini new beneficiary, penerimanya. Jumlah dapurnya juga sama, ikut naik,” kata Andreas dalam acara Media Day Mirae Asset di Jakarta, Senin.

Andreas mengatakan sektor perunggasan juga semakin baik lantaran setelah ada program MBG dan adanya peningkatan jumlah SPPG mencapai 29 ribu dapur. Pemerintah juga menanamkan investasi untuk mencapai kesejahteraan produksi ayam dari daerah.

Tercatat 60 persen pasokan ayam masih didominasi datang dari Pulau Jawa. Maka itu pemerintah melakukan investasi Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan juga cold storage di Sumatera, Kalimantan dan Papua untuk menjaga pasokan ayam tidak terpusat hanya dari pulau Jawa.

Hal ini juga akan mendorong tingkat konsumsi ayam per kapita di Indonesia yang naik sebesar 5 persen setiap tahun, namun masih jauh di bawah konsumsi ayam per kapita negara Asean lainnya seperti Malaysia, Vietnam dan Filipina yang di atas 10-30 persen per kapita.

Investasi pemerintah di sektor perunggasan ini akan memiliki dampak pemerataan sentra produksi ayam dan telur, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan petani, terciptanya stabilitas harga ayam dan telur dan kontribusi dalam bagi BUMN.

Dengan stabilnya pasokan ayam dan adanya program MBG, diharapkan pemusnahan (culling) ayam dapat berkurang di 2026 dan peternak bisa membeli bibit (DOC) dengan harga murah.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) memaksimalkan penyerapan hasil produk UMKM untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saan menjelaskan, penyerapan hasil UMKM akan memberikan multiplier effect ekonomi.

"Hasil-hasil dari pertanian dan hasil-hasil dari UMKM untuk kebutuhan MBG ini ke depan harus lebih dimaksimalkan, harus lebih ditingkatkan lagi, agar memang memberikan multiplier effect ekonomi di tingkat paling bawah," kata dia di Kompleks Parlemen, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya hal tersebut juga bagian dari semangat pemerintah menjalankan program MBG. Dia yakin bahwa pemerintah akan berupaya menggunakan produk UMKM untuk memenuhi program MBG.

"Jadi, saya yakin pemerintah dalam hal ini BGN akan terus berupaya untuk menyerap apa yang menjadi hasil-hasil dari petani dan apa, UMKM untuk kebutuhan MBG," tandasnya.

Diketahui, Pemerintah mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pasar baru bagi hasil pertanian lokal melalui penguatan kemitraan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pelaku usaha di tingkat desa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyerapan hasil produksi petani.

Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong setiap SPPG bermitra dengan sedikitnya 15 pemasok lokal yang berasal dari KDMP, BUMDes, maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan skema tersebut, manfaat ekonomi program MBG diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

Kemitraan itu juga diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal untuk memasok kebutuhan bahan baku program MBG.

Berdasarkan kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sekitar 65% SPPG telah bermitra dengan pemasok lokal yang berada di kabupaten yang sama.

Program MBG yang ditargetkan melayani sekitar 63,2 juta penerima manfaat saat ini didukung oleh 148.528 pemasok lokal. Jumlah tersebut terdiri atas 13.684 koperasi, 1.475 BUMDes, 63.189 UMKM, 720 KDMP, serta 69.294 pemasok lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menata ulang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan kelompok rentan dan wilayah tertinggal dalam proses evaluasi yang tengah berlangsung.

Ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi fokus utama penguatan program agar manfaat anggaran semakin tepat sasaran.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B diprioritaskan karena menjadi sasaran intervensi gizi yang paling efektif untuk menekan prevalensi stunting.

"Yang notabene memang intervensi kalau bicara stunting itu paling maksimal ada di situ," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Selain memperkuat intervensi pada kelompok 3B, pemerintah juga akan meningkatkan perhatian terhadap pelaksanaan MBG di wilayah 3T yang selama ini menghadapi keterbatasan akses maupun sumber daya.

"Jadi, bagaimana daerah-daerah yang tertinggal, terluar, terpencil, yang notabene mungkin selama ini perhatian masih kurang, sumber daya juga kurang, itu yang akan diprioritaskan," katanya.

Qodari mengatakan evaluasi yang dilakukan pemerintah bertujuan memperbaiki tata kelola program sehingga kualitas layanan terus meningkat, mulai dari kandungan gizi hingga higienitas makanan yang diterima masyarakat.

"Jadi, saya kira banyak sekali perubahan yang akan terjadi ke depan. Insya Allah akan meningkatkan kualitas gizi, kualitas kesehatan, higienitas dari MBG yang diterima oleh anak-anak kita, oleh ibu hamil dan ibu menyusui," ujarnya.

Menurut dia, Program MBG selama ini telah memberikan manfaat secara berkelanjutan karena disalurkan setiap hari selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, kecuali pada masa libur sekolah.

Qodari juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Seluruh rencana perbaikan tersebut, kata dia, akan dilaporkan kepada kepala negara.

"Presiden sudah memberikan mandat kepada pimpinan BGN yang baru ini untuk melakukan penataan. Saya percaya bahwa apa yang akan direncanakan pasti dilaporkan kepada presiden, dan ini pasti diperhatikan oleh presiden," katanya.

Evaluasi program juga melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). BGN telah memaparkan sejumlah rencana penyempurnaan kepada DEN untuk memperoleh masukan terhadap arah pengembangan program.

Sebagai bagian dari evaluasi, DEN telah melakukan survei terhadap 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memotret pelaksanaan MBG di lapangan. Hasil survei tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pimpinan baru BGN dalam menyempurnakan tata kelola program.

"[Survei DEN] bisa menggambarkan populasi yang ada, dan tentunya nanti temuan-temuan itu bisa menjadi masukan bagi pimpinan BGN yang baru," kata Qodari.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyebut dirinya tahu adanya pihak yang membayar aksi-aksi demonstrasi. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman pun meyakini bahwa informasi tersebut akurat.

Hal tersebut disampaikan Dudung dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (26/6/2026).

"Ya memang kan yang tahu kan Bapak Presiden. Saya yakin Bapak Presiden juga dapat informasi-informasi akurat," kata Dudung.

Dia pun mengatakan bahwa seiring dengan adanya informasi yang diterima Presiden Prabowo itu, terdapat langkah-langkah yang akan dilakukan.

"Tentunya ada langkah-langkah hal yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Tanggapan saya, menurut saya informasi itu bisa benar adanya. Tinggal kita memastikan langkah-langkah berikutnya secara hukum," tutur Dudung.

Dudung berharap berbagai pihak mestinya membangun bangsa dengan pemikiran secara komprehensif. Dia pun berharap bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tidak dilihat dengan kacamata yang salah.

"Seperti MBG [program Makan Bergizi Gratis] ya, MBG itu ya dari sisi negatifnya jangan kita lihat dari hal yang kecil saja yang kurang. Tetapi banyak hal yang berdampak yang luar biasa," ujarnya.

Dudung mengatakan bahwa banyak manfaat yang dapat dirasakan dari program MBG. Menurutnya, 90% penerima manfaat MBG merasakan dampak positif. Tak hanya itu, dia juga mengatakan dampak positif dirasakan UMKM.

KSP pun mengatakan bahwa niat baik dari berbagai program pemerintah tidak serta-merta untuk popularitas. Akan tetapi, niat baik itu bertujuan mensejahterakan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memang telah menyebut dirinya tahu dalang di balik aksi demonstrasi. Menurut Prabowo, pihak tersebut membayar aksi-aksi demo.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII pada Rabu (24/6/2026) di Gorontalo.

"Hati-hati loh, siapa yang bayar-bayar demo itu saya tahu," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa kelompok masyarakat yang berdemonstrasi belakangan ini tidak mengerti akan tuntutan yang dilayangkan. Sehingga menurutnya, aksi tersebut telah dibayar.

"Ditanya anak-anak demo, tidak mengerti mau demo apa. 'Ya kami dibayar dua ratus ribu'. Tapi saya tidak mengerti," tutur Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka di zona hijau pada perdagangan hari ini, Jumat (26/6/2026). Saham BBCA, BMRI, hingga ANTM naik ke zona hijau hari ini.

Berdasarkan data RTI Infokom, pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka menguat pada posisi 6.010,33 atau naik 0,52%. IHSG sempat bergerak di rentang 5.999-6.033 sesaat setelah pembukaan.

Tercatat, 256 saham menguat, 173 saham melemah, dan 223 saham bergerak ditempat. Kapitalisasi pasar IHSG terpantau menjadi Rp10.592 triliun.

Beberapa saham berkapitalisasi pasar besar tercatat menguat seperti BBCA yang naik 2,07% ke level Rp6.150, saham BMRI naik 0,50% ke level Rp4.020, dan saham ANTM menguat 0,73% ke level Rp2.760.

Tim Riset Phintraco Sekuritas menjelaskan adanya berita bahwa Pemerintah kembali mempertimbangkan pemangkasan tambahan sebesar Rp50 triliun untuk Program MBG, direspons positif oleh investor. Diperkirakan IHSG akan bergerak sideways pada kisaran 5.850-6.100 di perdagangan Jumat (26/6/2026).

Sentimen juga datang dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menaikkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk simpanan Rupiah di bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) masing-masing sebesar 25 bps.

Kebijakan ini berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Dengan keputusan tersebut, TBP simpanan Rupiah di bank umum naik menjadi 3,75% dari sebelumnya 3,50%. Sementara itu, TBP simpanan Rupiah di BPR meningkat menjadi 6,25% dari sebelumnya 6,00%.

Adapun TBP simpanan valuta asing di bank umum tetap dipertahankan sebesar 2,00%. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif sekaligus menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminan sebagai acuan suku bunga simpanan yang wajar di perbankan.

Kemenkeu memastikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang sebelumnya ditempatkan di bank BUMN mulai dikembalikan kepada Pemerintah secara bertahap. Sebelumnya, Menteri Keuangan menempatkan dana SAL sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke perbankan sejak September 2025.

Terdapat lima bank nasional yang dikucurkan dana tersebut untuk mendukung likuiditas yakni BMRI, BBNI, BBRI, BBTN, dan BRIS. Kemudian penempatan dana tersebut ditambah Rp100 triliun menjadi Rp300 triliun.

Penarikan ini mengindikasikan Pemerintah membutuhkan dana lebih dalam membiayai pengeluarannya. Jika penarikan tersebut dilakukan secara bertahap diperkirakan tidak akan mengganggu likuiditas perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan program bantuan pangan berupa telur ayam dan daging ayam karkas kembali digulirkan sebagai langkah menyerap produksi peternak sekaligus menopang harga unggas di tingkat produsen yang tengah tertekan.

Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy mengatakan pemerintah tengah mengintegrasikan penyerapan hasil peternak melalui berbagai program, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga mengusulkan kembali bantuan pangan telur dan daging ayam yang sebelumnya dijalankan pada 2023 dan 2024.

“Jadi yang harus kita selesaikan agar harga ayam di tingkat produsen, harganya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan harga daging ayam di tingkat konsumen. [Namun] saat ini bedanya relatif jauh. Ada usulan bantuan daging ayam dan telur ayam. Ini sangat baik untuk stabilisasi pasokan dan harga daging ayam dan telur ayam,” kata Sarwo dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Sarwo menyampaikan usulan program tersebut telah dimasukkan dalam perencanaan anggaran tahun depan. Namun, apabila mendapat persetujuan revisi anggaran dari DPR, pelaksanaannya berpotensi dipercepat pada tahun ini.

“Tahun 2027 [sudah] kita usulkan. Tahun ini mungkin kalau dari Komisi IV DPR RI menghendaki revisi anggaran, maka akan dilaksanakan dalam tahun ini,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan pengalaman pelaksanaan bantuan pangan untuk penanganan stunting sebelumnya terbukti mampu menopang harga di tingkat peternak.

“Jadi memang pernah yang kita lakukan dulu dengan bantuan pangan stunting. Itu dulu dengan 1,4 juta keluarga penerima atau sekitar 14.000 ton per bulan, itu sudah cukup bagus menahan harga dan itu diakui oleh para peternak,” ucap Maino.

Program tersebut sebelumnya menyalurkan bantuan berupa 1 kilogram daging ayam dan 10 butir telur kepada 1,4 juta keluarga penerima selama tiga bulan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggandeng 8.778 peternak rakyat, terdiri atas 6.895 peternak ayam petelur dan 1.883 peternak ayam broiler.

Selain bantuan pangan, Bapanas akan mengoptimalkan penyerapan melalui GPM yang digelar rutin di berbagai daerah. Menurut Maino, meski volume penyerapannya tidak besar, pelaksanaan secara konsisten dapat membantu mengangkat harga ayam di tingkat peternak.

Bapanas juga mendorong agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG membeli produk unggas langsung dari peternak dengan harga mendekati Harga Acuan Pembelian (HAP). Skema tersebut tersebut diharapkan dapat diterapkan secara nasional setelah program MBG kembali berjalan usai libur sekolah pada pertengahan Juli.

Di sisi lain, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) Kusnan menyambut baik rencana integrasi penyerapan hasil peternak ke berbagai program pemerintah, termasuk rencana pengguliran kembali bantuan pangan telur ayam dan daging ayam.

Terlebih, kata dia, kondisi peternak rakyat saat ini membutuhkan intervensi agar dapat bertahan di tengah tekanan harga.

“Memang peternaknya harus naik kelas jadi tidak hanya live bird saja. Harapannya ini harus terintegrasi oleh program pemerintah yang saat ini sedang direncanakan pemerintah juga. Kondisi saat ini yang perlu diselamatkan adalah peternak yang kondisinya saat sedang tertekan dan untuk berlanjut agak berat,” ujar Kusnan.

Sebagai informasi, Bapanas telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp17,8 triliun untuk 2027 yang mendapat dukungan Komisi IV DPR. Dalam usulan tersebut, pemerintah mengalokasikan kebutuhan pasokan sekitar 5,78 ribu ton daging ayam dan 8,67 ribu ton telur ayam untuk program bantuan pangan dengan sasaran 1,45 juta penerima manfaat.

Bisnis.com, MAKASSAR - Aksi mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Rabu (24/6/2026).

Sejumlah massa yang didominasi oleh kalangan ibu-ibu ini melakukan aksi damai sejak pagi hari di bawah jembatan layang (flyover) Jalan Urip Sumoharjo.

Mayoritas peserta aksi yang merupakan perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai kabupaten/kota di Sulsel tersebut menyuarakan pentingnya program ini tetap berjalan, di tengah proses hukum yang saat ini tengah membelit eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Melalui orasinya, para demonstran menekankan bahwa program MBG memiliki efek pengganda yang signifikan terhadap perekonomian hilir.

Selain menjamin pemenuhan gizi siswa di sekolah, program strategis ini dinilai efektif membuka lapangan kerja baru serta menggerakkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah.

"Banyak siswa yang membutuhkan makanan gratis ini, banyak orang yang hidup dari MBG. Program ini telah membuka lapangan kerja dan menciptakan perputaran ekonomi di daerah karena hasil panen petani lokal diserap langsung sebagai rantai pasok kebutuhan MBG," ujar salah satu orator.

Aksi ini juga menyoroti dampak sosial-ekonomi jika operasional dapur SPPG dihentikan. Berhentinya program ini dikhawatirkan memicu lonjakan angka pengangguran baru, khususnya bagi kelompok pekerja rentan seperti perempuan paruh baya dan pemutus rantai kemiskinan keluarga.

"Kami sangat membutuhkan lapangan kerja ini, terlebih bagi mereka yang sudah berusia lanjut dan para janda. Penghasilan dari sini digunakan untuk biaya hidup dan menyekolahkan anak-anak," tambah salah satu perwakilan massa.

Menyikapi penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta jajarannya, massa menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus tetap berjalan tanpa mengorbankan program pemenuhan gizi nasional tersebut.

Para pelaku aksi mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sistem tata kelola, alih-alih menghentikan program secara keseluruhan.

"Adanya kasus korupsi bukan berarti program ini harus dihentikan. Langkah yang tepat adalah bagaimana program ini dievaluasi secara menyeluruh dan dirapikan sistemnya," tegas orator di lokasi aksi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung bahwa masih ada masyarakat tidak setuju program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, menurutnya tidak ada hal yang lebih genting dibandingkan perut lapar.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII pada Rabu (24/6/2026) di Gorontalo.

Prabowo mengatakan bahwa terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang tidak setuju program MBG. Menurutnya, kelompok masyarakat tersebut harusnya bertanya kepada para petani, nelayan, dan anak-anak.

"Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini, tanya itu petani, nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak?" ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo mengatakan sejumlah kelompok masyarakat berpendapat bahwa ada yang lebih genting daripada memberi makan perut yang lapar. Padahal, menurut Prabowo, tidak ada yang lebih genting selain memberi makan perut orang lapar.

"Katanya ada orang-orang pintar mengatakan ada yang lebih genting dari perut lapar. Saya kira, enggak ada yang lebih genting dari perut lapar. Kalau dia enggak segera diisi [diberi makan], dia mati," kata Prabowo.

Prabowo juga mengatakan bahwa PBB telah meramalkan kelaparan di dunia akan masif. Pada periode 2 tahun lalu, 300 juta orang kelaparan di dunia. Kemudian, ke depan, jumlah orang kelaparan di dunia akan lebih banyak lagi menjadi 700 juta.

Bahkan, menurut Prabowo Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) telah memberikan peringatan terkait masifnya kelaparan di dunia.

Meski begitu, menurut Prabowo, Indonesia akan aman dari kelaparan, bahkan ketersediaan pangan terjamin dan bisa ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengusulkan pasien Tuberkulosis (TBC/TB) masuk menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alasannya adalah penambahan asupan gizi mampu membantu memperkuat maupun mempercepat pemulihan.

Dia lebih dulu menjelaskan bahwa berdasarkan hasil dan jurnal-jurnal internasional, serta pengobatan di India dan Cina, pasien TBC melakukan pengobatan selama 6 bulan sampai 12 bulan yang mengakibatkan daya tahan fisiknya melemah.

Terlebih, katanya, setiap tahunnya 126 ribu orang meninggal karena TBC. Upaya untuk memulihkan kondisi tersebut adalah pemenuhan asupan gizi.

Dia menyampaikan, telah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang membahas peningkatan penerima MBG.

"Saya bilang, 'Bu, MBG itu sangat membantu saya memecahkan masalah kesehatan karena gizi itu adalah faktor risiko yang besar sama seperti polusi udara itu faktor risiko yang di luar wewenang saya, ada di Ibu sekarang, tapi saya sangat butuh itu bagus'," katanya di DPR, Selasa (23/6/2026).

Kemudian dia mengusulkan agar terdapat empat penerima manfaat, salah satunya adalah pasien dengan riwayat penyakit TBC.

"Nah saya bilang ada empat sebenarnya yang dari sisi kesehatan rawan untuk masalah kekurangan gizi. Satu adalah ibu hamil, dua adalah ibu menyusui, tiga adalah balita di bawah 5 tahun, kemudian empat adalah orang yang terkena TBC," sambungnya.

Menurutnya, ketika pasien TBC dipenuhi kebutuhan gizinya, maka masalah kesehatan di Indonesia menurun drastis.

Dia menjelaskan alasan baru diusulkan saya ini meski MBG telah berjalan sekitar satu tahun. Menurutnya, tidak semua program berjalan sempurna di mana untuk sementara penerima manfaat adalah ibu hamil, murid sekolah, hingga anak-anak yang masuk kategori stunting.

Dia menjelaskan, belum ada target realisasi pasien TBC mendapatkan MBG dan masih sebatas diskusi bersama BGN.

"Ah belum, belum ini karena kita baru diskusi dengan Ibu ya, dengan Ibu (Nanik)," tandasnya.

Bayangkan sebuah program makan siang yang dirancang untuk anak-anak yang memerlukan, tetapi dua pertiga porsinya justru disantap oleh mereka yang sudah kenyang. Itulah paradoks yang tengah terjadi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). MBG merupakan salah satu belanja sosial terbesar dalam sejarah fiskal Indonesia, dan paradoks itu kini semakin sulit untuk diabaikan.

Dalam waktu kurang dari sepekan, publik Indonesia dihadapkan pada dua pukulan sekaligus: harga Pertamax melonjak 32,1% dalam satu hari, dan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Keduanya dapat dihubungkan pada satu titik: kebijakan fiskal.

Kenaikan pertamax akan mendorong kenaikan harga-harga barang dan jasa, serta menekan daya beli masyarakat. Ujung dari melemahnya daya beli adalah menurunnya kegiatan ekonomi. MBG merupakan program besar yang menghabiskan dana APBN besar, sebesar Rp335 triliun, yang kemudian direvisi menjadi Rp268 triliun. Pemotongan ini baik saja sebetulnya, tapi dana MBG masih tetap besar.

Data Tidak Berbohong

Menggunakan Benefit Incidence Analysis berbasis data Susenas Maret 2025, Hania Rahma (2026) menemukan angka yang mengejutkan: 62,9% manfaat MBG justru dinikmati oleh kelompok atas, mereka yang berada di desil 6 hingga 10 dalam skala kesejahteraan nasional. Bahkan 46,5% dari seluruh manfaat mengalir ke desil terkaya. Sementara kelompok termiskin, yaitu desil pertama, yang konsumsi proteinnya hanya 51,4 gram per kapita per hari, hanya menerima 1,1% dari seluruh manfaat program.

Intervensi MBG yang dimaksudkan untuk masyarakat miskin justru menguntungkan mereka yang lebih mampu. LPEM FEB Universitas Indonesia dalam laporan Indonesia Economic Outlook secara eksplisit menyatakan bahwa MBG belum bersifat progresif dan merekomendasikan peninjauan ulang yang menyeluruh.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah MBG bermasalah. Pertanyaannya yang penting seberapa besar biaya kesempatan (opportunity cost) yang ditanggung masyarakat akibat desain kebijakan yang keliru ini?

Tiga Angka

Data BPS menunjukkan Indonesia memiliki 23,36 juta penduduk miskin per Maret 2025. Dengan perkiraan biaya per kapita MBG sebesar Rp5,325 juta per tahun, menyasar seluruh kelompok ini hanya membutuhkan Rp124,4 triliun per tahun. Artinya, dari anggaran MBG yang ada sebesar Rp268 triliun, tersisa Rp143,6 triliun. Jumlah ini lebih dari separuh anggaran, dan mengalir ke kelompok yang tidak memerlukannya.

Tiga angka yang perlu diingat: Rp268 triliun (anggaran yang ada), Rp124,4 triliun (yang cukup untuk menyasar seluruh penduduk miskin), dan Rp143,6 triliun (yang salah sasaran ke kelompok yang tidak memerlukannya). Angka terakhir itulah yang menjadi inti dari argumen tulisan ini. Bukan sebagai angka abstrak dalam spreadsheet, melainkan sebagai ruang fiskal yang nyata.

Indonesia Corruption Watch menemukan bahwa 89 dari 102 yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disurvei terafiliasi dengan partai politik atau kerabat pejabat negara. Ketika distribusi program dikendalikan oleh jaringan afiliasi politik, maka terjadi elite capture.

Kenaikan Pertamax 32,1% itu langsung dirasakan akibatnya. Menurut proyeksi, kenaikan ini saja diperkirakan akan mendorong inflasi sekitar 0,36 poin. Ini sebuah angka yang cukup berpengaruh besar di meja makan jutaan keluarga Indonesia.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah second-round effect yang akan menyusul: naiknya ongkos operasional UMKM, meningkatnya biaya jasa dan logistik, serta merembesnya kenaikan harga ke seluruh rantai ekonomi yang pada akhirnya akan menekan daya beli masyarakat secara sistematis.

Kelas menengah bawah dan kelas bawah adalah yang paling rentan. Kedua kelompok tersebut menghabiskan porsi pendapatan yang jauh lebih besar untuk konsumsi sehari-hari. Bahkan untuk kelompok menuju kelas menengah, porsi pengeluaran khusus makanan saja mencapai sekitar 56% pada 2024, dan akan tambah berat dengan adanya kenaikan harga barang dan jasa.

Dengan inflasi yang merangkak naik dan daya beli yang tergerus, mereka yang sebelumnya berada tepat di atas garis kemiskinan kini terancam tergelincir ke bawahnya. Mereka yang sudah miskin akan semakin sulit keluar.

Ada Ruang Fiskal

Di sinilah refocusing MBG menjadi tidak hanya soal efisiensi, tetapi soal keadilan dan urgensi. Jika MBG difokuskan hanya kepada 23,36 juta penduduk miskin, pemerintah memiliki lebih dari cukup sumber daya untuk membangun bantalan sosial yang komprehensif bagi mereka yang kini terjepit inflasi.

Sebagian dari ruang fiskal Rp143,6 triliun itu bisa segera digunakan untuk menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp300.000 per bulan selama enam bulan kepada 50% rumah tangga terbawah, dengan total biaya sekitar Rp63,3 triliun.

Sisa anggaran sebesar Rp80,3 triliun dapat dialokasikan secara proporsional: Rp40,1 triliun untuk memperkuat subsidi Pertalite dan solar guna meredam dampak inflasi energi yang sedang berjalan, Rp20,1 triliun untuk membangun infrastruktur di daerah tertinggal, dan Rp20,1 triliun untuk memulihkan anggaran pendidikan dan kesehatan.

Refocusing MBG adalah cara memperluas jangkauan perlindungan sosial pada saat rakyat paling membutuhkannya. Dana yang selama ini salah sasaran kepada kelompok yang tidak memerlukannya dapat dikonversi menjadi bantalan nyata bagi jutaan keluarga yang kini terjepit. Mereka terhimpit di antara program gizi yang tidak menyentuh kehidupan sehari-hari dan inflasi yang terus menggerogoti kantong mereka.

Indonesia punya preseden yang relevan. Pada 2022, ketika subsidi BBM senilai ratusan triliun dialihkan ke program bantuan sosial. Pengalihan dana berlangsung tanpa gejolak sosial yang berarti. Artinya, reformasi serupa bukan hanya mungkin secara teknis. Cara ini juga terbukti dapat diterima secara politik.

Reformasi, Bukan Penghapusan

Ada tiga langkah yang dapat ditempuh. Pertama, refocusing kepada 23,36 juta penduduk miskin berdasarkan data BPS, dengan prioritas ibu hamil, balita stunting, dan siswa di daerah dengan kerawanan gizi tinggi.

Kedua, audit menyeluruh dan penerapan e-procurement terbuka untuk seluruh SPPG guna memutus rantai elite capture. Ketiga, dalam jangka panjang, menempatkan MBG dalam kerangka Jaminan Gizi Nasional yang dikelola langsung oleh sekolah dan puskesmas, dan bukan yayasan-yayasan afiliasi politik.

Pada dasarnya, setiap rupiah anggaran publik adalah pilihan bagi pemerintah, dan pilihan itu selalu punya konsekuensi bagi siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

Jika Rp143,6 triliun mengalir ke kelompok yang tidak memerlukannya, maka itu berarti 23,36 juta penduduk miskin yang kehilangan manfaat penuh. Akibatnya, mereka yang paling membutuhkan dibiarkan menanggung beban paling berat.

Reformasi MBG bukan sekadar perkara teknis anggaran. Sumber daya yang terbatas harus menjangkau mereka yang paling membutuhkan, bukan mereka yang kebetulan berada paling dekat dengan kekuasaan. Jalan keluarnya sudah jelas, yaitu refocusing MBG kepada kelompok sasaran yang tepat akan membuka kembali ruang fiskal.

Sebaliknya, jika langkah ini tidak diambil, konsekuensinya berantai. Inflasi akan terus menekan jutaan keluarga miskin, daya beli akan semakin tergerus, dan pada akhirnya kegiatan ekonomi nasional ikut melemah.

Bisnis.com, PADANG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini mulai menjangkau berbagai daerah di Indonesia tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal.

Di Sumatra Barat, dukungan terhadap program nasional tersebut datang dari berbagai pihak, termasuk sektor perbankan yang berperan dalam memperkuat rantai pasok pangan melalui akses pembiayaan, seperti yang dilakukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI yang menjadi salah satu bank yang menyatakan komitmennya dalam mendukung keberhasilan program MBG.

Analis Retail Productive & Business Program, Kantor Wilayah 02, Rita Fatmala Sari mengatakan dukungan tersebut diwujudkan melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) kepada pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan, mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga UMKM pemasok kebutuhan makanan.

Dia menyampaikan di balik setiap porsi makanan yang tersaji untuk para penerima manfaat, terdapat rantai ekonomi yang bergerak. Petani menyiapkan hasil panen, peternak menyediakan sumber protein, nelayan memasok hasil tangkapan, sementara pelaku UMKM mengolah dan mendistribusikan bahan pangan.

“Jadi dari seluruh mata rantai tersebut membutuhkan dukungan permodalan agar mampu memenuhi kebutuhan program yang terus berkembang, dan dari sisi ini BNI hadir untuk berperan,” katanya kepada Bisnis di Padang, Senin (22/6/2026).

Rita mengatakan BNI telah menyiapkan berbagai skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang menjadi bagian dari ekosistem program MBG ini.

Menurutnya, pembiayaan KUR dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan nilai pinjaman mencapai Rp500 juta. Skema tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program di berbagai daerah.

“Persyaratan penerimaan KUR kami sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Nilai pembiayaan dapat mencapai Rp500 juta dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan usaha maupun operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan program,” ujarnya.

Komitmen BNI tidak berhenti pada pembiayaan semata, sebagai bagian dari dukungan terhadap ekosistem program, BNI juga telah menyiapkan layanan perbankan yang dapat mendukung pengelolaan keuangan secara lebih efektif dan transparan. Salah satunya melalui layanan cash management menggunakan BNIDirect yang dapat terintegrasi dengan sistem keuangan unit layanan Badan Gizi Nasional (BGN) di berbagai daerah.

Selain itu, BNI juga menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan lainnya, seperti tabungan, aplikasi digital wondr by BNI, hingga fasilitas kredit konsumer bagi pegawai unit layanan BGN yang menyalurkan penghasilannya melalui BNI.

Bagi unit layanan yang dikelola oleh pihak swasta, BNI saat ini juga tengah menyiapkan skema kredit khusus yang ditujukan untuk mendukung pembangunan fasilitas dan percepatan implementasi MBG. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan serta memperkuat kesiapan infrastruktur pendukung program.

Tidak hanya itu, lanjut Rita, peluang pembiayaan juga dibuka bagi supplier bahan makanan yang menjadi mitra unit layanan BGN. Mulai dari pemasok sayuran, bahan pokok, produk peternakan, hingga hasil perikanan dapat memperoleh akses pembiayaan guna meningkatkan kapasitas usaha mereka.

Di sisi lain, BNI juga melihat program ini sebagai kesempatan untuk memperluas inklusi keuangan. Produk tabungan misalnya, dapat dimanfaatkan oleh para siswa penerima manfaat program, termasuk ibu hamil dan balita yang terdaftar di posyandu setempat. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga dari peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Sementara itu, kinerja penyaluran KUR BNI di Sumatra Barat menunjukkan tren yang positif. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, penyaluran KUR tercatat mencapai Rp93 miliar kepada 346 debitur. Sektor perdagangan masih menjadi penyumbang terbesar dalam penyaluran kredit tersebut, disusul sektor pertanian yang terus menunjukkan potensi pertumbuhan.

Rita menjelaskan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu fokus utama penyaluran KUR BNI. Berbagai program pendukung seperti Kartu Tani, digitalisasi pertanian, hingga pemanfaatan Agen46 yang tersebar hingga ke wilayah pedesaan menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.

Melalui dukungan pembiayaan yang menyasar berbagai sektor produktif, BNI berharap program MBG tidak hanya menjadi instrumen peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi daerah.

"Ketika kebutuhan pangan meningkat dan dipenuhi oleh pelaku usaha lokal, maka manfaat program akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat," sebutnya.

Di Sumatra Barat, sinergi antara pemerintah, BGN, pelaku usaha, dan sektor perbankan menjadi fondasi penting dalam menyukseskan program tersebut. Dari sawah dan ladang, dari tambak hingga lautan, hingga akhirnya tersaji di meja makan penerima manfaat, setiap proses menunjukkan bagaimana sebuah program sosial dapat sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Rita menyampaikan bahwa dengan dukungan pembiayaan yang tepat, harapan menghadirkan generasi yang lebih sehat sekaligus ekonomi lokal yang lebih kuat menjadi semakin nyata.