Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan mancanegara (wiman) atau turis asing yang masuk ke Indonesia naik 10,69 persen (month to month/mtm) menjadi 1,38 juta kunjungan sepanjang Mei 2026.

Angka tersebut juga naik 5,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan turis asing masuk ke dalam negeri melalui tiga pintu masuk utama, yakni udara 932,85 ribu kunjungan, laut 215,61 ribu kunjungan dan darat mencapai 45,09 ribu kunjungan.

"Kunjungan wisman melalui pintu masuk utama sebanyak 1,19 juta kunjungan dan melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 188,53 ribu kunjungan," kata Ateng dalam konferensi pers, Rabu (1/7).

Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman dari Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta, meningkat 7,68 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Menurut Ateng, secara umum, jumlah kunjungan wisman berfluktuasi selama Januari-Mei 2026. Jumlah kunjungan wisman tercatat sebesar 1,19 juta kunjungan pada Januari, kemudian menurun menjadi 1,16 juta kunjungan pada Februari dan kembali turun menjadi 1,09 juta kunjungan pada Maret.

Pada April dan Mei 2026, jumlah kunjungan wisman kembali meningkat menjadi 1,25 juta kunjungan dan 1,38 juta kunjungan.

Berdasarkan paspor yang dipegang, jumlah kunjungan turis ke Indonesia pada Mei 2026 didominasi oleh pemegang paspor Malaysia sebanyak 298,21 ribu kunjungan (21,58 persen).

Selanjutnya, wisman pemegang paspor Australia tercatat sebanyak 155,03 ribu kunjungan (11,22 persen), diikuti Singapura sebanyak 136,74 ribu kunjungan (9,89 persen), dan China sebanyak 125,46 ribu kunjungan (9,08 persen).

Dari sisi, rata-rata lama tinggal, turis yang meninggalkan Indonesia pada Mei 2026 telah menghabiskan waktu selama 10,14 malam di Tanah Air.

Bandung (ANTARA) - Kereta Cepat Whoosh menjadi pintu masuk dan magnet baru yang signifikan bagi pergerakan warga negara asing menuju Jawa Barat (Jabar) sepanjang lima bulan pertama 2026 dengan membawa hampir 70 ribu turis asing, menurut BPS.

"Selama periode Januari-Mei 2026, tercatat akumulasi sebanyak 69.874 kedatangan WNA ke Jawa Barat melalui Stasiun Whoosh. Khusus pada Mei 2026, kedatangan WNA melonjak 27,32 persen (month-to-month/mtm) menjadi 17.523 kunjungan, dengan Stasiun Padalarang menjadi pintu keluar paling dominan sebesar 86,62 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati di Bandung, Rabu.

Ari memaparkan, selain via kereta cepat, kunjungan wisatawan mancanegara langsung lewat Bandara Internasional Kertajati pada Mei 2026 mencapai 241 kunjungan atau tumbuh 11,06 persen secara bulanan, yang didominasi oleh warga negara Singapura sebesar 48,96 persen dan Malaysia sebesar 12,45 persen.

Atas keadaan tersebut, geliat pariwisata kian kokoh didorong oleh masifnya mobilitas wisatawan nusantara (wisnus) di Jabar yang menembus 19,52 juta perjalanan pada Mei 2026, sehingga total akumulasi perjalanan wisnus Januari-Mei 2026 menyentuh 93,45 juta perjalanan atau naik 5,78 persen secara tahunan.

"Wilayah yang selalu menjadi favorit utama perjalanan wisnus yaitu Kabupaten Bogor sebesar 15,70 persen, dan Kota Bandung sebesar 10,88 persen," ujar Ari.

Ia mengatakan melonjaknya arus kunjungan pelancong berimbas positif pada Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang yang naik 1,95 poin menjadi 48,21 persen dengan TPK tertinggi di Kabupaten Purwakarta sebesar 66,83 persen, serta TPK hotel non-bintang yang merangkak naik 2,18 poin ke level 26,19 persen.

Di sektor transportasi publik, volume pengguna Kereta Cepat Whoosh secara total tumbuh 5,23 persen dan penumpang kereta api konvensional naik 6,95 persen secara bulanan.

Kendati demikian, lanjutnya, lonjakan paling fantastis justru terjadi pada kinerja angkutan udara internasional di Bandara Kertajati yang melesat hingga 93,98 persen akibat terpicu oleh musim haji.

"Lonjakan drastis pada rute penerbangan luar negeri ini disebabkan oleh momentum pemberangkatan jamaah haji asal Jawa Barat melalui Bandara Kertajati. Dan ini berimbas juga ke sektor kargo udara internasional yang ikut terkerek melesat naik sebesar 107,90 persen (mtm)," kata Ari.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat wisatawan asal Malaysia menjadi penyumbang terbesar kunjungan turis asing yang masuk ke wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Bandara Lombok sepanjang Mei 2026.

"Malaysia adalah negara asal turis terbanyak yang masuk lewat Bandara Lombok. Jumlah mereka mencapai 2.812 orang," kata Kepala BPS NTB Wahyudin di Mataram, Rabu.

Sepanjang Mei 2026, BPS mencatat total turis asing yang datang melalui Bandara Lombok sebanyak 7.987 orang. Dari jumlah itu sekitar 35 persen berasal dari Malaysia, lalu diikuti oleh Singapura sebanyak 950 orang, dan Perancis mencapai 551 orang.

Banyak turis asal Malaysia yang berlibur ke Nusa Tenggara Barat lantaran adanya penerbangan langsung dari Bandara Lombok menuju Kuala Lumpur dan sebaliknya, sehingga memudahkan mereka untuk berlibur di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.

Berdasarkan kawasan, kata Wahyudin, kunjungan wisatawan mancanegara didominasi dari wilayah ASEAN sebanyak 4.030 orang, Eropa 2.489 orang, Asia di luar ASEAN 858 orang, Amerika 324 orang, Oseania 207 orang, Afrika 72 orang, dan Timur Tengah sebanyak tujuh orang.

"Wisatawan mancanegara paling tinggi dari ASEAN dan jika dilihat lebih detail mayoritas dari mereka berasal dari Malaysia," ujar dia.

Jadwal penerbangan langsung Lombok menuju Kuala Lumpur sebanyak satu sampai dua kali setiap hari. Biaya tiket pesawat sekitar Rp3,5 juta sampai Rp4,5 juta dengan durasi waktu tempuh dalam sekali penerbangan berlangsung selama tiga jam.

Pemerintah NTB terus berupaya menggencarkan promosi pariwisata ramah Muslim dan destinasi wisata berkualitas sebagai strategi untuk mendongkrak kunjungan turis asal Negeri Jiran.

Meski Malaysia menjadi pasar utama turis asing yang masuk melalui jalur udara, namun total kunjungan wisatawan mancanegara ke NTB pada Mei 2026 mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu.

Jumlah wisatawan mancanegara turun 8,05 persen dibandingkan April 2026 yang mencapai 8.686 orang. Sedangkan secara tahunan, kunjungan turis asing juga tercatat menurun 7,57 persen dibandingkan Mei 2025 yang tercatat sebanyak 8.641 orang.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Mei 2026 mencapai 1,38 juta kunjungan. Jumlah ini meningkat 5,83% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, jumlah kunjungan wisman pada Januari-Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau tumbuh 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan asal negara, mayoritas kunjungan wisman pada Mei 2026 berasal dari Malaysia sebanyak 298,21 ribu kunjungan atau 21,58% dari total kunjungan.

Kemudian disusul Australia sebanyak 155,03 ribu kunjungan atau 11,22%, serta Singapura sebanyak 136,74 ribu kunjungan atau 9,89%.

Selain mencatat peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, BPS juga melaporkan pergerakan wisatawan nusantara. Pada Mei 2026, jumlah perjalanan wisatawan nusantara mencapai 106,16 juta perjalanan atau meningkat 8,69% dibandingkan Mei 2025.

Perjalanan wisatawan domestik selama Januari-Mei 2026 tercatat sebanyak 523,22 juta perjalanan atau naik 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi transportasi penumpang, angkutan kereta api mencatat jumlah keberangkatan tertinggi pada Mei 2026, yakni mencapai 46,96 juta penumpang atau meningkat 4,17% secara tahunan.

Kenaikan juga terjadi pada angkutan laut domestik yang mengangkut 2,66 juta penumpang atau naik 6,45%, serta angkutan penyeberangan sebanyak 4,51 juta penumpang atau meningkat 16,66%.

Di sisi lain, jumlah penumpang angkutan udara domestik turun 9,22% menjadi 4,11 juta penumpang. Sementara itu, jumlah penumpang angkutan udara internasional tercatat 1,65 juta penumpang atau turun 6,41% dibandingkan Mei 2025.

BPS juga mencatat volume barang yang diangkut melalui angkutan laut domestik meningkat 2,76% secara tahunan menjadi 42,69 juta ton pada Mei 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 menjadi yang tertinggi sejak 2020.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total kunjungan wisman mencapai 6,07 juta kunjungan pada 5 bulan pertama tahun ini.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, jumlah kunjungan wisman tersebut meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025.

"Capaian kunjungan wisman Januari sampai dengan Mei tahun 2026 ini merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2020," kata Ateng dalam konferensi pers, Selasa (1/7/2026).

Secara bulanan, jumlah kunjungan wisman pada Mei 2026 mencapai 1,38 juta kunjungan, terdiri atas 1.193.552 kunjungan melalui pintu masuk utama dan 188.535 kunjungan melalui pintu masuk perbatasan.

Dengan capaian tersebut, jumlah kunjungan wisman pada Mei 2026 meningkat 10,69% dibandingkan April 2026. Secara tahunan, jumlah kunjungan wisman juga naik 5,83% dibandingkan Mei 2025.

Berdasarkan data BPS, tren pemulihan kunjungan wisatawan mancanegara terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir. Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman pada Januari—Mei tercatat sebanyak 4,05 juta kunjungan pada 2020, kemudian turun menjadi 1,56 juta pada 2021 akibat pandemi Covid-19.

Selanjutnya, jumlah kunjungan wisman meningkat menjadi 5,89 juta pada Januari—Mei 2022, kemudian kembali naik menjadi 11,68 juta pada 2023 dan 13,89 juta pada 2024. Pada Januari—Mei 2025, jumlah kunjungan wisman mencapai 15,39 juta, sementara capaian Januari—Mei 2026 tercatat sebanyak 6,07 juta kunjungan atau menjadi yang tertinggi untuk periode Januari—Mei sejak 2020.

Bisnis.com, JAKARTA — Usulan perluasan fasilitas bebas visa kunjungan (BVK) guna mendongkrak daya saing pariwisata Indonesia menemui jalan buntu. Bak dua mata pisau, wacana ini dinilai sebagai instrumen penting untuk mendorong kemudahan akses pelancong asing, tetapi di sisi lain terdapat kekhawatiran mengenai risiko keamanan dan efektivitas terhadap penambahan devisa negara.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memandang bahwa kemudahan akses masuk merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi. Menurut Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri, hal ini menjadi aspek krusial dalam pertumbuhan sektor pariwisata di tengah persaingan yang makin ketat di kawasan Asia Tenggara.

“BVK bukan sekadar fasilitas visa. BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen penciptaan lapangan kerja,” katanya dalam keterangan resmi Kemenpar, Kamis (25/6/2026).

Pihaknya menukil memiliki pengalaman dalam penerapan kebijakan serupa pada 2016, yakni ketika fasilitasi bebas visa diberikan kepada 169 negara. Mengutip kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan tersebut dia sebut berkontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24% serta mendukung terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja.

Setelah penyempurnaan perhitungan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara 2018 dilakukan, kajian yang sama memperkirakan dampak peningkatan permintaan wisatawan bahkan mencapai 32,4%. Kemenpar lantas mengutip kajian WTTC yang menunjukkan kebijakan bebas visa memberikan dampak lebih besar dibandingkan bentuk fasilitasi visa lainnya.

Median peningkatan kedatangan wisatawan dari kebijakan visa-free tercatat sebesar 16,6% per tahun, lebih tinggi dibandingkan kebijakan visa baru yang berada di level 8,1% per tahun. Sementara dalam kajian Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), penghapusan persyaratan visa maupun hambatan masuk lainnya disebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan antara 7,2% hingga 27%.

Menurut Kemenpar, data-data tersebut menunjukkan bahwa kemudahan perjalanan memiliki korelasi kuat terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, belanja wisatawan, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi daerah. Oleh karena itu, formulasi kebijakan BVK ke depan didorong agar tetap menjaga aspek kepentingan nasional, sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Tanah Air.

“Kementerian Pariwisata berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga dapat terus diperkuat untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan BVK,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Hendarsam Marantoko meminta agar usulan penambahan negara penerima bebas visa kunjungan dievaluasi secara matang dan tak dilakukan terburu-buru. Dia menilai kebijakan BVK yang saat ini berlaku bagi 16 negara masih kompatibel untuk mendukung performa pariwisata nasional.

"Kebijakan bebas visa harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari sisi jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dampaknya terhadap keamanan, ekonomi, dan kepentingan nasional," kata Hendarsam.

Menurutnya, kualitas pelancong yang masuk ke Tanah Air menjadi aspek penting yang perlu menjadi pertimbangan. Hal ini lantaran banyak wisatawan dinilai tidak memberikan dampak ekonomi optimal, terutama jika menggunakan akomodasi berbiaya rendah atau tidak resmi.

Dia juga menyampaikan bahwa berdasarkan penerapan bebas visa kunjungan pada 2016, devisa negara tak meningkat signifikan. Usai kebijakan tersebut diperketat, pendapatan negara dari sektor itu justru diklaim meningkat.

"Biaya visa masuk ke Indonesia relatif terjangkau. Karena itu, kebijakan bebas visa perlu benar-benar mempertimbangkan manfaat yang diperoleh negara," jelas Hendarsam.

Perlu Selektif

Dari sisi pelaku usaha pariwisata, usulan perluasan bebas visa kunjungan dipandang sebagai masukan positif berdasarkan tren yang terjadi di industri regional. Namun, pelaku usaha juga mewanti-wanti terkait implementasi yang selektif agar tak menambah permasalahan baru di dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Budijanto Ardiansjah memandang bahwa perluasan bebas visa kunjungan dapat dilakukan sebagai terobosan pemerintah di tengah terdampaknya pariwisata oleh gejolak geopolitik di Timur Tengah. Sejumlah negara pesaing tercatat telah lebih dahulu menerapkan kebijakan serupa.

“Kami berharap pemerintah juga bisa melakukan beberapa hal baru, seperti kemudahan visa dan sebagainya itu harus mulai dilakukan karena beberapa negara lain juga sudah melakukan hal yang sama,” katanya.

Menurut Budijanto, kebijakan BVK berpotensi membantu meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan destinasi wisata yang makin agresif. Selain itu, Indonesia juga pernah menerapkan kebijakan serupa.

Kendati begitu, dia menekankan bahwa perluasan fasilitas tersebut harus tetap dilakukan secara selektif. Pemerintah dinilai perlu memprioritaskan negara-negara yang memiliki potensi pasar besar sekaligus relatif minim risiko.

Dia menyebut sejumlah pasar potensial seperti Jepang, Amerika Serikat (AS), negara-negara Eropa, Rusia, China, dan India sebagai negara yang layak dipertimbangkan memperoleh kemudahan akses lebih besar. Di samping itu, dia mengingatkan pentingnya proses penyaringan wisatawan asing guna mengantisipasi potensi masalah seperti penyelundupan orang, narkotika, maupun kejahatan lintas negara lainnya.

“Boleh lebih banyak, itu lebih baik, tetapi juga harus selektif. Beberapa negara memang harus tetap melaluiscreening,” tegas Budijanto.

Menilik kacamata pelaku wisata global, prospek industri pariwisata Indonesia tetap dinilai positif, kendati dibayangi ketidakpastian global dan dinamika domestik. Executive Director Messe Berlin Asia Pacific Darren Seah menyampaikan bahwa pelaku industri memandang prospek pariwisata Indonesia pada paruh kedua 2026 dengan optimisme yang berhati-hati.

“Pelaku industri mengakui ketidakpastian geopolitik masih menjadi tantangan, terutama terhadap kepercayaan konsumen, biaya penerbangan, nilai tukar, dan permintaan perjalanan jarak jauh,” kata Darren kepadaBisnis, Kamis (25/6/2026).

Meski demikian, Indonesia dinilai tetap memiliki fondasi yang kuat untuk mempertahankan pertumbuhan pariwisata. Faktor tersebut mencakup pasar domestik yang besar, konektivitas penerbangan yang terus berkembang, keragaman destinasi wisata, serta meningkatnya minat wisatawan terhadap pengalaman budaya dan wisata alam yang dinilai autentik.

Terkait dinamika domestik, Darren secara khusus menggarisbawahi faktor daya beli sebagai pertimbangan penting. Menurutnya, pemulihan kepercayaan konsumen dan pengeluaran rumah tangga akan memberikan dukungan tambahan untuk perjalanan wisata dan bisnis di Tanah Air.

“Berdasarkan konsensus dari banyak pelaku industri pariwisata, Indonesia berada pada posisi yang baik untuk terus bertumbuh pada paruh kedua 2026,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kembali mendorong penerapan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) untuk memperkuat daya saing pariwisata Tanah Air di tengah kompetisi global dalam menarik wisatawan mancanegara (wisman).

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri menyampaikan bahwa usulan tersebut menjadi bentuk upaya memperkuat aksesibilitas, kemudahan perjalanan, dan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata internasional.

“Kemudahan masuk menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi, terutama ketika negara-negara pesaing di kawasan juga terus memperkuat kebijakan fasilitasi perjalanan,” kata Widiyanti dalam keterangan resmi Kemenpar, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, Indonesia perlu melihat BVK dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai kebijakan yang dapat berdampak langsung terhadap kunjungan wisatawan, belanja wisatawan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Pihaknya menilai bebas visa kunjungan sebagai instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan dan instrumen penciptaan lapangan kerja pariwisata.

Kemenpar lantas menukil penerapan kebijakan BVK di masa lampau. Pada 2016, Indonesia pernah memberikan fasilitas bebas visa kunjungan kepada 169 negara.

Menilik kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu studi kasus yang berhasil, dengan kontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24%, serta mendukung terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja.

“Berdasarkan penyempurnaan perhitungan dengan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2018, dampak BVK terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara diperkirakan lebih tinggi, yakni mencapai 32,4%,” lanjutnya.

Dengan demikian, angka ini disebut menunjukkan bahwa kebijakan fasilitasi perjalanan memiliki korelasi kuat terhadap pertumbuhan kunjungan wisatawan.

Kemenpar lantas menyebut bahwa jumlah negara yang memperoleh fasilitas bebas visa ke Indonesia saat ini masih relatif lebih terbatas dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Menurutnya, kebijakan visa harus dirumuskan secara cermat, sembari memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif sebagai destinasi pariwisata dunia.

“Karena itu, Kementerian Pariwisata berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga dapat terus diperkuat untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan BVK. Formulasi tersebut diharapkan tetap menjaga aspek kehati-hatian dan kepentingan nasional, sekaligus mampu meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di pasar global,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menilai kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) merupakan salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat dalam menarik wisatawan mancanegara.

Menurut Kemenpar, kebijakan bebas visa tidak hanya berkaitan dengan pengaturan keimigrasian, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat aksesibilitas, mempermudah perjalanan, sekaligus meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata internasional.

Kementerian menilai kemudahan masuk menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih tujuan perjalanan, terutama ketika negara-negara pesaing di kawasan juga terus memperkuat kebijakan fasilitasi perjalanan.

KOMPAS.com/ Mufit Apriliani Ilustrasi wisatawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta.

Kemenpar memandang Indonesia perlu melihat BVK dalam kerangka yang lebih luas sebagai kebijakan yang mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, belanja wisatawan, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

"BVK bukan sekadar fasilitas visa. BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen penciptaan lapangan kerja. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia perlu memastikan tidak tertinggal dalam memberikan kemudahan perjalanan bagi wisatawan mancanegara," demikian keterangan Kemenpar, Kamis (25/6/2026).

Pernah berlaku untuk 169 negara

Indonesia sebelumnya memiliki pengalaman menerapkan kebijakan bebas visa dalam cakupan yang luas.

Pada 2016, pemerintah memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada 169 negara.

Dok. PT Kereta Cepat Indonesia China Ilustrasi wisatawan rombongan saat naik kereta cepat Whoosh.

Berdasarkan kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu studi kasus yang berhasil karena berkontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24 persen.

Selain itu, kebijakan tersebut juga disebut mendukung terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja.

Kemenpar menyebut, berdasarkan penyempurnaan perhitungan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara pada 2018, dampak kebijakan BVK terhadap peningkatan permintaan wisatawan bahkan diperkirakan mencapai 32,4 persen.

Menurut kementerian, angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fasilitasi perjalanan memiliki korelasi yang kuat terhadap pertumbuhan kunjungan wisatawan asing.

Dampak bebas visa dinilai lebih besar

Kajian WTTC juga menunjukkan kebijakan bebas visa memiliki dampak lebih besar dibandingkan berbagai bentuk fasilitasi visa lainnya.

Median peningkatan kedatangan wisatawan dari kebijakan visa-free tercatat sebesar 16,6 persen per tahun.

Sementara itu, kebijakan berupa jenis visa baru (new visa types) menghasilkan median peningkatan kedatangan wisatawan sebesar 8,1 persen per tahun.

Temuan tersebut menjadi salah satu dasar pandangan Kementerian Pariwisata bahwa kebijakan kemudahan akses perjalanan dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata.

Dok. Kementerian Pariwisata Ilustrasi wisatawan.

Indonesia dinilai perlu lebih kompetitif di ASEAN

Dari perspektif kawasan, Kemenpar menilai kebijakan visa Indonesia masih perlu diperkuat agar lebih kompetitif dibandingkan negara-negara tetangga.

Berdasarkan perbandingan dengan negara-negara ASEAN, jumlah negara yang saat ini memperoleh fasilitas bebas visa ke Indonesia masih relatif lebih terbatas dibandingkan Malaysia, Singapura, Thailand, maupun Vietnam.

Meski demikian, Kemenpar menegaskan bahwa kebijakan visa tetap harus disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

"Kementerian Pariwisata memahami bahwa kebijakan visa harus dirumuskan secara cermat. Ada aspek kehati-hatian, keamanan, resiprositas, dan kepentingan nasional yang harus dijaga. Namun pada saat yang sama, kita juga perlu memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif sebagai destinasi pariwisata dunia," ungkap Kemenpar.

APEC sebut hambatan masuk bisa tekan kunjungan

Kemenpar juga mengutip temuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) mengenai dampak kebijakan kemudahan masuk terhadap arus wisatawan.

Berdasarkan kajian tersebut, penyederhanaan atau penghapusan persyaratan masuk dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 7,2 persen hingga 27 persen.

Sebaliknya, penambahan hambatan masuk melalui kebijakan travel authorization dalam kondisi bebas visa berpotensi menurunkan kedatangan wisatawan mancanegara hingga 29,3 persen.

Kemenpar menilai hasil kajian tersebut semakin menegaskan pentingnya kebijakan fasilitasi perjalanan sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing sektor pariwisata Indonesia.

"Dengan kemudahan akses yang tepat, wisatawan berpotensi datang lebih banyak, tinggal lebih lama, membelanjakan lebih banyak uang, dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah, pelaku usaha, UMKM, serta tenaga kerja sektor pariwisata," sebut Kemenpar.

Dorong sinergi lintas kementerian

Kemenpar berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan Bebas Visa Kunjungan.

Menurut Kemenpar, formulasi tersebut diharapkan tetap menjaga aspek kehati-hatian serta kepentingan nasional, sekaligus mampu meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di pasar global.

"Pariwisata adalah sektor yang sangat sensitif terhadap aksesibilitas. Semakin mudah wisatawan datang, semakin besar peluang ekonomi yang dapat bergerak di destinasi. Karena itu, kebijakan BVK perlu dilihat sebagai bagian dari strategi besar untuk memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan pariwisata global," terang kementerian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi penyelenggaraan Travel Meet Asia 2026 sebagai platform strategis bagi industri perjalanan di Asia untuk membangun kemitraan, bertukar ide, dan membentuk masa depan pariwisata. Di tengah lanskap global yang berkembang pesat, ujar Widi, sektor pariwisata terus menunjukkan ketangguhannya serta kemampuannya dalam menyatukan masyarakat, pelaku bisnis, dan negara.

"Lebih dari sekadar pasar, acara ini berfungsi sebagai wadah untuk membangun kemitraan, bertukar ide, dan membentuk masa depan pariwisata di kawasan kita dan sekitarnya," ujar Widi saat membuka Travel Meet Asia 2026 di Swissotel PIK Avenue, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Widi mengatakan Travel Meet Asia 2026 yang dilaksanakan pada 23-24 Juni 2026 merupakan bursa pariwisata internasional business-to-business (B2B) yang diselenggarakan oleh Messe Berlin Asia Pacific serta didukung oleh ITB Asia dan Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA).

Widi menyampaikan ajang ini mempertemukan agen perjalanan, operator tur, pelaku industri perhotelan, maskapai penerbangan, serta berbagai pemangku kepentingan pariwisata untuk menjajaki peluang kerja sama sekaligus memperluas akses pasar. Tahun ini, forum tersebut diikuti sekitar 1.500 peserta, 500 buyers, 100 eksibitor dari 16 negara, dan 60 pembicara.

Widi mengatakan pariwisata merupakan salah satu sektor paling dinamis di dunia. Menurut UN Tourism (Organisasi Pariwisata Dunia), kedatangan wisatawan internasional mencapai 1,52 miliar secara global pada 2025, yang menunjukkan peningkatan sebesar empat persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, sektor pariwisata Indonesia tumbuh dengan kecepatan yang jauh di atas rata-rata global, mencatat peningkatan sebesar 10,8 persen dalam kedatangan wisatawan mancanegara pada 2025.

Pada tahun yang sama, pariwisata Indonesia menghasilkan devisa sebesar 18,27 miliar dolar AS. Sektor ini juga menyerap 25,9 juta tenaga kerja serta menjadi salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Pariwisata pun tetap menjadi sektor yang inklusif dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas, termasuk UMKM, perempuan, dan pemuda. Saat ini, pariwisata mampu memperkuat mata pencaharian, menciptakan peluang ekonomi baru, serta mendorong komunitas dan masyarakat lokal untuk melestarikan alam dan budaya di lebih dari 6.200 desa wisata Indonesia.

Dengan potensi pariwisata yang besar, Indonesia menawarkan peluang luas untuk bisnis, kemitraan, dan investasi. Peluang tersebut ditemukan di berbagai segmen pariwisata, termasuk gastronomi, kebugaran (wellness), bahari, budaya, petualangan, dan MICE.

"Keragaman penawaran ini menciptakan potensi signifikan. Tidak hanya peluang investasi dalam infrastruktur dan layanan pariwisata, tetapi juga pengembangan produk dan paket perjalanan yang inovatif, bernilai tinggi, serta sesuai dengan tren global dan permintaan pasar yang terus berkembang," lanjut Widi.

Bisnis.com, JAKARTA - Okupansi hotel-hotel di Indonesia diperkirakan akan kembali mengalami pertumbuhan pada September mendatang.

Hal ini terlihat dari data terbaru SiteMinder, yang menunjukkan adanya peningkatan pemesanan hotel setelah mengalami penurunan berturut-turut dari Juni hingga Agustus pada tahun sebelumnya.

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa wisatawan internasional menyumbang porsi pemesanan yang semakin besar sepanjang periode yang sama.

Temuan tersebut berasal dari laporan SiteMinder's Hotel Booking Trends, yang menunjukkan bahwa pemesanan hotel untuk September diperkirakan tumbuh 2,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sebelumnya, pemesanan hotel sempat menurun pada Juni (-4,5%), Juli (-4,6%), dan Agustus (-5,8%), sehingga secara keseluruhan permintaan selama pertengahan tahun turun 3,9%. Data ini diolah dari platform SiteMinder yang memproses lebih dari 135 juta pemesanan hotel setiap tahunnya.

Meski mengalami perlambatan di pertengahan tahun, industri perhotelan Indonesia tetap menunjukkan daya tahan yang kuat, terutama berkat tingginya minat wisatawan internasional.

Selama periode Juni hingga September, yang memang menjadi musim ramai kunjungan wisatawan ke Indonesia, tamu internasional mendominasi pemesanan hotel. Peningkatan ini didorong oleh liburan musim panas di negara-negara belahan bumi utara serta liburan musim dingin di Australia.

Pada tahun ini, wisatawan asing menyumbang 94,1% dari total pemesanan hotel, meningkat dari 93,3% pada 2025. Angka tersebut menempatkan Indonesia di posisi ketiga negara dengan proporsi wisatawan internasional tertinggi, setelah Singapura (97%) dan Thailand (96,6%).

Seiring meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara, harga kamar hotel juga ikut naik. Rata-rata wisatawan membayar US$226 per malam, meningkat 2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tarif tertinggi tercatat pada Juli, yaitu mencapai US$241 per malam. Tidak hanya itu, wisatawan juga menghabiskan waktu lebih lama saat menginap. Rata-rata tamu memesan hotel selama 3,1 malam, meningkat 3% dibandingkan tahun lalu. Durasi ini menjadi yang terpanjang di Asia, sejajar dengan Thailand.

Fifin Prapmasari, Country Manager SiteMinder Indonesia, mengatakan, “Kondisi pertengahan tahun yang cenderung lebih tenang tidak sepenuhnya menggambarkan situasi industri perhotelan di Indonesia. Di balik perlambatan tersebut, kami melihat permintaan dari wisatawan internasional tetap kuat, serta harga kamar dan lama menginap juga terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengurangi aktivitas bepergian, melainkan menjadi lebih selektif dalam menentukan destinasi dan waktu perjalanan mereka. Artinya, periode pertengahan tahun masih menyimpan peluang yang besar bagi hotel-hotel di Indonesia.”

“Untuk memanfaatkan peluang tersebut, hotel perlu memahami perubahan perilaku pasar dan mengetahui dari mana permintaan datang, sehingga dapat mengambil keputusan dengan cepat. Teknologi kini menjadi kebutuhan penting bagi industri perhotelan. Dengan teknologi yang tepat, hotel dapat memperoleh informasi pasar secara real time dan menyesuaikan strategi penjualan maupun distribusi kamar dengan lebih cepat ketika tren permintaan berubah.” tutup Fifin.

Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal pemulihan pariwisata Indonesia dari dampak gejolak global mulai menguat pada semester II/2026. Pemangku kepentingan berupaya menjaga pergerakan wisatawan di tengah pertanda deeskalasi geopolitik global, meskipun faktor daya beli domestik tak luput dari kewaspadaan.

Pemerintah menilai prospek sektor pariwisata tetap positif sebagai salah satu pilar strategis pembangunan nasional. Dalam pembukaan Travel Meet Asia 2026, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri menyampaikan bahwa industri pariwisata dunia masih tumbuh solid.

Dia menukil data UN Tourism bahwa kedatangan wisatawan internasional secara global mencapai 1,52 miliar pada 2025, atau meningkat lebih dari 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Indonesia juga berada di atas tren tersebut.

“Pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 10,8% pada periode yang sama, jauh melampaui rata-rata global,” kata Widiyanti di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Selain itu, dia menyebut sektor pariwisata menghasilkan devisa sebesar US$18,27 miliar, tertinggi sepanjang sejarah Tanah Air. Pariwisata juga menopang sekitar 25,9 juta lapangan kerja serta memperkuat ekonomi daerah melalui lebih dari 6.200 desa wisata yang berkembang di berbagai wilayah.

Ke depan, dia menyebut bahwa pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga mendorong pariwisata berkualitas yang memberi nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga lingkungan dan budaya lokal.

"Kami mengundang para pembeli, penjual, dan mitra internasional untuk terus memilih Indonesia sebagai destinasi pilihan dan menjajaki peluang kolaborasi baru," ujar Widiyanti.

Dari kacamata pelaku usaha, rentetan dampak gejolak politik di Timur Tengah tak bisa dipungkiri berdampak terhadap sektor pariwisata pada semester I/2026. Namun, pelaku usaha cenderung optimistis dalam menyongsong paruh kedua tahun ini lantaran sejumlah faktor.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengakui bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berimbas terhadap biaya logistik dan operasional hotel pada semester I/2026, khususnya bahan baku makanan. Harga BBM yang secara efektif terjadi sejak April 2026 menimbulkan dampak akumulatif pada periode Mei dan Juni.

"Efektif kan April ya naik [BBM]. Itu kita sudah terasa di Mei, Juni itu untuk bahan baku, terutama makanan itu terasa. Hotel itu rata-rata menyesuaikan antara 5% sampai 12% untuk menu-menu di restoran," katanya saat ditemui pada kesempatan yang sama.

Hariyadi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menilai biaya logistik yang tinggi menjadi beban tambahan di tengah pergerakan wisatawan mancanegara (wisman) di pasar utama yang terdampak gejolak global pada semester pertama tahun ini.

Sementara itu di lingkup domestik, daya beli masyarakat juga dinilai masih menjadi tantangan. PHRI mencatat adanya penurunan belanja wisatawan domestik, kendati pergerakan wisatawan cenderung stabil.

"Kalau dari volume wisatawan, trafiknya masih naik, tapispending-nya kecil. Untuk harga kamar saja, kalau rata-rata mungkin [turun] sekitar 5%," imbuhnya.

Hariyadi lantas menyoroti kebijakan fiskal pemerintah terkait efisiensi anggaran perjalanan dinas. Pemotongan alokasi perjalanan dinas kementerian dan lembaga (K/L) dinilai lebih terasa dampaknya terhadap sektor perhotelan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kendati demikian, memasuki semester II/2026, dia menilai terdapat sejumlah katalis positif yang dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata Tanah Air. Pertama, perkembangan geopolitik di Timur Tengah yang mengarah kepada kesepakatan damai diharapkan dapat memberikan kepastian bagi rantai pasok global, sehingga biaya energi dan logistik juga berangsur turun.

Di samping itu, Hariyadi menyebut bahwa upaya promosi terus dilakukan pelaku usaha pariwisata bersama sektor terkait agar kunjungan wisatawan dapat terjaga. Strategi pergeseran pasar ke segmen perjalanan pendek aliasshort-hauljuga dinilai efektif dalam meredam faktor global.

“Semester I ada pengaruh perang Iran yang berdampak terhadap jumlah kunjungan ke Indonesia secara keseluruhan, tetapi semester II pasti akan lebih baik. Kita bersyukur wisatawan seperti dari Malaysia dan India itu banyak masuk, jadi banyak tertolong dari situ,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Budijanto Ardiansjah menyampaikan bahwa performa pariwisata Tanah Air pada semester I/2026 masih ditopang oleh banyaknya momentum libur panjang dan hingga Hari Raya Idulfitri yang berlangsung lebih awal, ditambah dampak promosi yang telah dilakukan sejak tahun sebelumnya.

Menurutnya, pelaku usaha pariwisata masih mengamati dampak perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah terhadap arus perjalanan wisatawan menuju Indonesia. Menyongsong semester II/2026, dia menyebut promosi terhadap pasar wisatawan dari Asia Tenggara dan Asia lainnya akan terus didorong lantaran terbukti membuahkan hasil positif.

“Memang ada peningkatan kunjungan, terutama dari Malaysia dan Singapura. Saya rasa akan tetap akan dilakukan, karena kalau bagus, kenapa tidak,” ujar Budijanto saat ditemui terpisah.

Meski begitu, dia menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Sebagai contoh, kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap anggaran promosi dinilai membuat Indonesia belum leluasa menggarap pasar-pasar wisata baru.

Di samping itu, dia mendorong agar pemerintah mulai mempercepat sejumlah kebijakan yang dinilai mampu meningkatkan daya saing pariwisata Tanah Air. Hal ini mencakup penyederhanaan administratif dan kemudahan layanan bebas visa kunjungan, sebagaimana yang telah dilakukan negara-negara lainnya.

Budijanto juga menggarisbawahi faktor daya beli masyarakat yang berdampak terhadap geliat pariwisata, khususnya wisatawan nusantara (wisnus). Dia berharap agar nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga harga BBM dapat terkendali, sehingga masyarakat dapat menjangkau paket-paket wisata yang tersedia.

“Kita berharap lebih banyak pariwisata yang berkualitas, jadi bukan hanya ramai. Orang juga berbelanja, tinggal di hotel, dan sebagainya, supaya daerah itu terangkat perekonomiannya,” tutur Budijanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) imbas gejolak geopolitik global telah membuat biaya operasional hotel bengkak, sehingga penyesuaian harga jual dilakukan di tingkat konsumen.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengungkapkan bahwa dampak penyesuaian harga BBM pada April lalu mulai terasa secara akumulatif pada periode Mei dan Juni. Hal ini berdampak langsung pada kenaikan harga bahan baku operasional, terutama pada bahan baku makanan.

"Efektif kan April ya naik [BBM]. Itu kita sudah terasa di Mei, Juni itu untuk bahan baku, terutama makanan, itu terasa [dampak kenaikan BBM]. Hotel itu rata-rata menyesuaikan antara 5% sampai 12% untuk menu-menu di restoran," kata Hariyadi saat ditemui di acara Travel Meet Asia 2026 di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, kenaikan harga menu tersebut merupakan langkah yang harus diambil pengelola hotel untuk mengimbangi tingginya biaya logistik.

Hariyadi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menilai biaya logistik yang tinggi menjadi beban tambahan di tengah pergerakan wisatawan mancanegara (wisman) yang banyak terdampak gejolak global pada semester pertama tahun ini.

Sementara itu di lingkup domestik, daya beli masyarakat juga dinilai masih menjadi tantangan. PHRI mencatat adanya penurunan belanja wisatawan domestik, kendati pergerakan wisatawan cenderung stabil.

"Kalau dari volume wisatawan, trafiknya masih naik, tapi spending-nya kecil. Untuk harga kamar saja, kalau rata-rata mungkin [turun] sekitar 5%," imbuhnya.

Selain melemahnya daya beli, Hariyadi juga menyoroti kebijakan fiskal pemerintah terkait efisiensi anggaran perjalanan dinas. Pemotongan alokasi perjalanan dinas kementerian dan lembaga (K/L) dinilai lebih terasa dampaknya terhadap sektor perhotelan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kendati demikian, memasuki semester II/2026, dia menilai terdapat sejumlah sinyal positif yang dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata Tanah Air.

Perkembangan geopolitik di Timur Tengah yang mengarah kepada kesepakatan damai diharapkan dapat memberikan kepastian bagi rantai pasok global, sehingga biaya energi dan logistik juga berangsur turun.

Di samping itu, Hariyadi menyebut bahwa upaya promosi terus dilakukan pelaku usaha pariwisata bersama sektor terkait agar kunjungan wisatawan dapat terjaga.

“Kalau harga BBM-nya turun, otomatis biaya logistik juga turun. Bagaimanapun, pasar selalu mencari keseimbangan baru. Tidak mungkin bertahan di harga mahal terus, siapa yang mau beli juga, oleh karenanya dia harus turun,” tegasnya.