Bisnis.com, JAKARTA - Aliansi mahasiswa maupun kelompok masyarakat kembali turun ke jalan menyampaikan keresahannya atas sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Aksi berlangsung pada Jumat (12/6/2026) dengan rencana titik aksi di Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Unjuk rasa kali ini dipicu oleh sejumlah persoalan mulai dari melemahnya rupiah hingga kasus korupsi di program strategis Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Pengumuman aksi pertama kali digaungkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Mereka menggaungkan #MenujuIndonesiaBangkrut. Demo juga diikuti oleh sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta sampai Bogor.

Terdapat lima tuntutan, yaitu menghentikan pemborosan APBN; menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM; menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih; menghentikan militerisme di ranah sipil; meminta Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya.

Berikut Fakta-fakta Demo #MenujuIndonesiaBangkrut

Massa Tidak Bisa Unjuk Rasa di Bundaran HI

Setelah melakukan konvoi menggunakan bus, massa lebih dulu tertahan di Semanggi karena blokade dari kepolisian. Mereka sempat diminta melakukan unjuk rasa di DPR RI atau Patung Kuda.

Sempat terjadi aksi dorong antara massa dengan polisi, namun massa akhirnya berhasil merangsek masuk menuju Bundaran HI dengan berjalan kaki.

Massa Kembali tertahan di kawasan Jalan Sudirman atau Dukuh Atas, tepat di depan Thamrin Nine. Di sana mereka diadang oleh aparat kemanan gabungan TNI-Polri yang berlapis.

Aksi dorong antara massa dengan aparat kembali terjadi. Sejak siang hingga pukul 19.00 WIB, massa tidak berhasil ke Bundaran HI dan tetap tertahan di area itu.

Alasan Polisi Ingin Alihkan Massa Aksi ke DPR atau Patung Kuda

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan Bundaran HI bukan tempat untuk penyampaian aspirasi karena terdapat aktivitas perekonomian dan kegiatan masyarakat lainnya.

"Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya juga telah berkomunikasi dengan pihak terkait agar titik penyampaian aspirasi dapat diarahkan ke kawasan Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR RI, sehingga aspirasi tetap dapat tersampaikan dengan baik," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Dia menambahkan hal itu sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Nomor 232 tahun 2015, bahwa Bundaran HI merupakan wilayah kegiatan masyarakat, proyek perputaran bisnis.

"Dari mulai Bundaran Senayan, Bundaran Semanggi, Bundaran HI yang tempat kita sekarang termasuk, Patung Kuda ini merupakan epicentrum lalu lintas, jantung lalu lintas DKI Jakarta," katanya kepada awak media, Jumat malam.

Alasan BEM UI Ingin Demo di Bundaran HI

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan menjelaskan alasan bersikeras melakukan aksi di Bundaran HI adalah tidak percaya dengan DPR maupun pemerintah di mana aspirasi kerap tidak didengar.

Menurutnya Bundaran HI sebagai pusat Jakarta memiliki aktivitas masyarakat yang tinggi sehingga masyarakat perlu tahu bahwa kondisi Indonesia tidak sepenuhnya baik.

"Kami ingin menyampaikan keluh kesah kami, kami ingin menyampaikan bagaimana pemerasan terjadi di negeri ini, dan semua rakyat berhak untuk tahu, semua rakyat berhak untuk ikut. Bukan di DPR, bukan di depan Istana, karena mereka tidak lagi mendengarkan kita. Kita pengen sebuah gerakan yang di mana semua rakyat bisa ikut, bisa tahu apa yang terjadi, dan bagaimana yang terbaik untuk bangsa ini," jelasnya.

Penambahan Personel Polisi Menjadi 6.088

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut bahwa pihaknya menambahkan personel yang totalnya menjadi 6.088. Personel gabungan tersebut terdiri dari 500 personel TNI, 1.000 personel Korbrimob, 200 personel BKO Korsabhara, 3.802 personel Polda Metro Jaya, serta 586 personel Polres Metro Jakarta Besar.

Sebab sebelumnya, Polda Metro Jaya mengerahkan 4.151 personel gabungan terdiri dari 3.651 personel Polri dan 500 personel TNI.

Polisi Amankan Pelaku Pembawa Molotov

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan bahwa Satgas Gakkum, Penegakan Hukum Polda Metro Jaya mengidentifikasi beberapa kelompok orang yang akan bergabung dengan kelompok aksi mahasiswa di mana mereka membawa molotov.

Upaya itu, kata dia, untuk mengamankan penyampaian aspirasi dari mahasiswa dari provokator yang berpotensi memicu kericuhan.

"Sudah diamankan dua orang saat ini oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya membawa Molotov akan bergabung dengan mahasiswa. Ini masih kami akan dalami afiliasi dengan siapa," ucapnya, Jumat (12/6/2026).

Aksi Bubar tanpa Upaya Paksa

Meski aksi unjuk rasa berlangsung melewati batas aturan seharusnya, yakni 18.00 WIB, polisi tidak melakukan upaya pembubaran paksa dengan menembak gas air mata atau menyemprot air dari kendaraan water cannon.

Namun upaya ini berjalan alot karena massa yang kala itu berasal dari kelompok masyarakat tetap ingin berada di lokasi karena ingin bertemu dengan perwakilan pemerintah.

Polisi mencoba menenangkan massa karena sebelumnya sempat terjadi pelemparan botol oleh seorang yang berada di sisi massa. Negosiator dari kepolisian adalah Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold Hutagalung mulai berdiskusi dengan massa agar sekiranya dapat bubar dengan tertib.

Hingga akhirnya massa mulai perlahan mundur dan bersamaan dengan dibukanya arus lalu lintas menuju Bundaran HI dari Patung Sudirman.

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menyampaikan kawasan Bundaran HI yang strategis dan bagian dari perputaran bisnis Jakarta menjadi alasan tidak diperbolehkannya mahasiswa menggelar demo.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menjelaskan hal itu sesuai dengan
Peraturan Gubernur DKI Nomor 232 tahun 2015, bahwa Bundaran HI merupakan wilayah kegiatan masyarakat, proyek perputaran bisnis

"Dari mulai Bundaran Senayan, Bundaran Semanggi, Bundaran HI yang tempat kita sekarang termasuk, Patung Kuda ini merupakan epicentrum lalu lintas, jantung lalu lintas DKI Jakarta," katanya kepada awak media di Pos Polisi Bundaran HI, Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas di tempat-tempat tersebut, maka akan terjadi kelumpuhan lalu lintas. Akibat lainnya adalah terganggunya aktivitas masyarakat.

Oleh sebab itu, pihaknya sempat menahan massa di Semanggi untuk dilakukan ke DPR atau Merdeka Selatan.

"Sehingga, dalam penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat di muka umum dilokalisir ataupun difasilitasi tempat-tempat tertentu seperti depan DPR/MPR, di Merdeka Selatan ataupun daerah parkir Senayan. Sehingga tempat-tempat tersebut aspirasi tetap tersampaikan dengan baik dan kita harus menimbang," jelasnya.

Menurutnya, ada dua aspek balancing, yakni penyampaian aspirasi tersampaikan dengan baik tetapi kepentingan masyarakat lainnya tetap terakomodir.

"Ini yang harus kami sampaikan. Ada ketentuan di dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 9 tahun 1998, menyatakan bahwa diamanatkan oleh Undang-Undang tentang memperhatikan kepentingan umum pada saat beberapa mahasiswa untuk menyampaikan pendapat di ruang-ruang publik. Jadi, ada balancing itu ditindaklanjuti dengan adanya peraturan Gubernur DKI," urainya.

Sampai dengan pukul 18.46 WIB, mahasiswa masih bertahan di Jalan Sudirman atau tepatnya di depan Thamrin Nine. Mereka masih berupaya menembus barikade polisi-TNI yang cukup 'tebal'. Sempat terjadi kericuhan, tetapi situasi kembali kondusif.

Belum ada upaya pembubaran paksa dari aparat keamanan dengan menggunakan watercanon atau gas air mata.

Adapun dalam demo kali ini, BEM UI bersama aliansi dan mahasiswa mampu lainnya menyatakan 5 tuntutan dalam melakukan aksi unjuk rasa. Pertama, menghentikan pemborosan APBN. Kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.

Ketiga, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, menghentikan militerisme di ranah sipil. Kelima, meminta Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa keputusan untuk mensterilkan kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dari aktivitas unjuk rasa didasari oleh kajian teknik serta analisis dampak sosial yang mendalam di lapangan.

​Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, menyatakan bahwa poros Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan M.H. Thamrin merupakan episentrum atau roda penggerak utama sirkulasi kendaraan di ibu kota.

​"Konsentrasi massa di titik tersebut berisiko tinggi memicu kelumpuhan total lalu lintas yang berdampak domino hingga ke jalur-jalur arteri di sekitarnya," kata Budi.

​Selain sebagai jalur utama kendaraan, kepolisian mencatat kawasan Bundaran HI kini telah berkembang menjadi hub atau pusat transportasi massal yang sangat strategis.

"Di lokasi tersebut, terdapat Stasiun MRT Jakarta dan halte integrasi Transjakarta yang menjadi tumpuan mobilitas ratusan ribu kaum komuter setiap harinya,​ gangguan pada titik ini dinilai akan langsung memotong akses transportasi publik warga yang hendak bekerja atau beraktivitas," ucapnya.

​Tidak hanya dari sisi mobilitas, kawasan Bundaran HI juga merupakan zona objek vital ekonomi nasional serta pusat perhotelan internasional. Polisi menilai stabilitas keamanan dan kenyamanan di area tersebut harus dijaga bersama demi menjaga citra serta perputaran ekonomi di jantung kota.

​Kendati memberlakukan pembatasan di kawasan ikonik tersebut, Polda Metro Jaya menegaskan langkah ini murni diambil demi menjaga hak-hak masyarakat umum pengguna jalan lainnya, bukan untuk membungkam aspirasi.

​"Polri sama sekali tidak membatasi atau menghalangi adik-adik mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya. Namun, mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, kebebasan berekspresi harus tetap berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak mobilitas masyarakat luas," ujar Budi.

​Sebagai dasar hukum, kepolisian merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 232 Tahun 2015 yang mengatur lokasi penyampaian pendapat, serta Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998 yang mewajibkan setiap warga negara menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban umum saat berdemo.

​Sebagai solusinya, pemerintah dan kepolisian telah mengarahkan massa ke tiga ruang alternatif resmi yang dirancang mampu menampung demonstran tanpa melumpuhkan urat nadi kota, yaitu Silang Selatan Monas, Parkir Timur Senayan, dan Alun-Alun Demokrasi DPR/MPR RI.

Bisnis.com, JAKARTA - Mahasiswa yang hendak melakukan unjuk rasa di Bundaran HI kembali ditahan oleh personel polisi dan TNI di dekat stasiun Sudirman. Sebab sebelumnya mereka sempat tertahan di Semanggi saat siang hari.

Dari pantauan Bisnis di lokasi pukul 15.05 WIB, mereka mencoba berjalan ke arah Bundaran HI. Namun tampak sejumlah personel polisi dan TNI menahan massa agar tidak dapat melanjutkan perjalanan.

Mereka melakukan orasi untuk mengungkapkan kegelisahan atas kebijakan dari pemerintah. Tampak pengendara yang hendak mengarah ke Bundaran HI dari patung Sudirman tidak bisa melakukan perjalanan.

Massa tidak hanya dari mahasiswa UI, tetapi ada dari UIN dan aliansi lainnya. Menurut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Yalathof Mas'hum Imawan alasan bersikeras melakukan aksi di Bundaran HI adalah tidak percaya dengan DPR maupun pemerintah di mana aspirasi kerap tidak didengar.

"Kami ingin menyampaikan keluh kesah kami, kami ingin menyampaikan bagaimana pemerasan terjadi di negeri ini, dan semua rakyat berhak untuk tahu, semua rakyat berhak untuk ikut. Bukan di DPR, bukan di depan Istana, karena mereka tidak lagi mendengarkan kita. Kita pengen sebuah gerakan yang di mana semua rakyat bisa ikut, bisa tahu apa yang terjadi, dan bagaimana yang terbaik untuk bangsa ini," jelasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya ingin mengalihkan massa demo yang semula melakukan unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta Pusat ke kawasan DPR atau Patung Kuda.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan Bundaran HI bukan tempat untuk penyampaian aspirasi karena terdapat aktivitas perekonomian dan kegiatan masyarakat lainnya.

"Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya juga telah berkomunikasi dengan pihak terkait agar titik penyampaian aspirasi dapat diarahkan ke kawasan Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR RI, sehingga aspirasi tetap dapat tersampaikan dengan baik," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Dia mengatakan bahwa personel Ditlantas Polda Metro Jaya telah disebar di sejumlah titik, antara lain Bundaran HI, Patung Kuda, Cikini, DPR/MPR RI, hingga kawasan Semanggi untuk mengatur arus lalu lintas.

Bisnis.com, JAKARTA - Imbas kegiatan penyampain pendapat di depan DPR / MPR RI Jl Gatot Subroto saat ini, lalu lintas di jalan Layang Semanggi arah Bundaran HI ditutup sementara.

Informasi tersebut disampaikan di akun X @tmcpoldametrojaya siang ini.

Bagi Anda yang ingin melewati jalur ini polda metro Jaya memberikan jalur alternatif untuk menghindari penutupan jalan.

Adapun rute alternatifnya yakni

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta memberhentikan seluruh perjalanan kereta api jarak jauh dari dan menuju Stasiun Gambir di Stasiun Jatinegara, Jumat, karena ada aksi penyampaian pendapat (unjuk rasa) di Jakarta.

“Kebijakan ini mulai diberlakukan pukul 13.00 WIB,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo dilansir dari Antara.

Dia mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai upaya menjaga kelancaran layanan di tengah potensi kepadatan lalu lintas menuju Stasiun Gambir, seiring adanya kegiatan menyampaikan pendapat yang dipusatkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia.

Kegiatan tersebut diperkirakan akan meningkatkan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan utama di Jakarta, khususnya akses menuju Stasiun Gambir.

“Penambahan pemberhentian di Stasiun Jatinegara merupakan bentuk peningkatan layanan kepada pelanggan agar tetap dapat melakukan perjalanan dengan nyaman, aman, dan tepat waktu, meskipun terdapat potensi kepadatan lalu lintas,” kata Franoto.

Dia menegaskan kebijakan pemberhentian kereta di Stasiun Jatinegara ini tidak mengubah jadwal keberangkatan kereta api dari stasiun awal.

“Jadwal perjalanan kereta api tetap sesuai dengan yang tertera pada tiket,” kata Franoto.

KAI telah melakukan sosialisasi kepada penumpang melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk SMS dan WhatsApp blast.

Berikut daftar perjalanan kereta api dari Stasiun Gambir yang berhenti di Stasiun Jatinegara:

KA 58F Purwojaya relasi Gambir – Kroya | 13.39 WIB
KA 44 Taksaka relasi Gambir - Yogyakarta | 14.14 WIB
KA 38 Brawijaya relasi Gambir - Malang | 15.58 WIB
KA 8 Bima relasi Gambir - Surabaya Gubeng | 17.14 WIB
KA 7008C KA Tambahan GMR–YK relasi Gambir - Yogyakarta | 17.30 WIB
KA 36 Gajayana relasi Gambir - Malang | 19.04 WIB
KA 124B Cakrabuana relasi Gambir - Purwokerto | 19.24 WIB
KA 42 Sembrani relasi Gambir - Surabaya Pasar Turi | 19.44 WIB
KA 32 Pandalungan relasi Gambir - Surabaya Pasar Turi | 20.09 WIB
KA 4B Anggrek relasi Gambir - Surabaya Pasar Turi | 20.44 WIB
KA 14 Argo Lawu relasi Gambir - Solo Balapan | 20.59 WIB
KA 54 Purwojaya relasi Gambir - Kroya | 21.09 WIB
KA 48 Taksaka relasi Gambir - Yogyakarta | 21.34 WIB
KA 120B Gunungjati relasi Gambir - Cirebon | 22.20 WIB
KA 64B Manahan relasi Gambir - Solo Balapan | 23.04 WIB
KA 30B Argo Anjasmoro relasi Gambir - Surabaya Pasar Turi | 23.49 WIB

Berikut daftar perjalanan kereta api menuju Stasiun Gambir yang melakukan tambahan pemberhentian di Stasiun Jatinegara:

KA 141B Parahyangan relasi Bandung - Gambir | 13.00 WIB
KA 43 Taksaka relasi Yogyakarta - Gambir | 13.20 WIB
KA 13 Argo Lawu relasi Solo Balapan - Gambir | 15.10 WIB
KA 137B Parahyangan relasi Bandung - Gambir | 15.50 WIB
KA 1B Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi - Gambir | 16.39 WIB
KA 61B Manahan relasi Solo Balapan - Gambir | 17.16 WIB
KA 123B Cakrabuana relasi Cirebon - Gambir | 18.32
KA 47 Taksaka relasi Yogykarta - Gambir | 20.41 WIB
KA 119B Gunungjati relasi Semarang Tawang - Gambir | 21.24 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menambah personel polisi untuk mengamankan demo yang digelar pada hari ini, Jumat (12/6/2026). Total personel menjadi 6.088 yang merupakan gabungan dari Polri-TNI.

Pengamanan dilakukan di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI, Patung Kuda, kawasan Cikini Raya, serta beberapa ruas jalan yang berpotensi terdampak aktivitas masyarakat.

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan agar seluruh personel menjalankan tugas secara humanis, sabar, terukur, dan tidak mudah terpancing. Ia mengingatkan bahwa mahasiswa yang menyampaikan pendapat merupakan bagian dari masyarakat yang harus dilayani dan dijaga.

“Saya titip kepada seluruh personel, adik-adik mahasiswa adalah keluarga kita. Mereka bukan lawan, melainkan warga masyarakat yang harus kita layani, kita jaga, dan kita amankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Asep, Jumat (12/6/2026).

Dia menyampaikan tindakan yang dilakukan harus berdasarkan satu komando dan sesuai prosedur

Personel diminta tidak bertindak di luar prosedur, tidak bergerak sendiri-sendiri, serta mengedepankan komunikasi persuasif dalam menghadapi dinamika massa. Dia juga memastikan tidak ada anggota yang membawa atau menggunakan senjata api dalam pelayanan aksi.

“Seluruh tindakan di lapangan harus satu komando. Tidak boleh ada inisiatif sendiri tanpa instruksi. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, humanis, terukur, dan sesuai prosedur,” tegasnya.

Adapun Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, 6.088 personel gabungan tersebut terdiri dari 500 personel TNI, 1.000 personel Korbrimob, 200 personel BKO Korsabhara, 3.802 personel Polda Metro Jaya, serta 586 personel Polres Metro Jakarta Besar.

Dia menjelaskan bahwa penyampaian pendapat adalah hak bagi warga negara sehingga dilindungi undang-undang dan kehadiran petugas TNI-Polri bertujuan memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

“Kami mengimbau dan mengajak adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya dengan baik, tertib, serta tetap menghormati pengguna jalan dan masyarakat lainnya yang beraktivitas,” kata Budi.

Budi mengingatkan peserta aksi agar tetap memperhatikan situasi di sekitar dan mewaspadai adanya kelompok lain yang berpotensi masuk serta memanfaatkan aksi untuk mengganggu ketertiban.

Menurutnya Satgas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya telah mengidentifikasi adanya kelompok tertentu yang diduga mencoba bergabung atau mendompleng aksi.

“Jangan sampai ada kelompok-kelompok lain yang mencoba masuk, memprovokasi, atau menunggangi aksi penyampaian pendapat yang dilindungi undang-undang ini,” ujarnya.

Terkait kawasan Bundaran HI, Budi menyampaikan bahwa lokasi tersebut bukan merupakan tempat yang diperuntukkan untuk penyampaian aspirasi karena terdapat aktivitas perekonomian dan kegiatan masyarakat lainnya.

Pihaknya melalui Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya menyebut juga telah berkomunikasi dengan pihak terkait agar titik penyampaian aspirasi dapat diarahkan ke kawasan Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR RI, sehingga aspirasi tetap dapat tersampaikan dengan baik.

Untuk arus lalu lintas, personel Ditlantas Polda Metro Jaya telah disebar di sejumlah titik, antara lain Bundaran HI, Patung Kuda, Cikini, DPR/MPR RI, hingga kawasan Semanggi. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan.

“Kami menyampaikan kepada masyarakat agar tetap beraktivitas seperti biasa. Untuk arus lalu lintas, petugas akan melakukan pengaturan di lapangan. Apabila diperlukan rekayasa lalu lintas, maka akan diterapkan secara situasional,” tutur Kombes Budi.

Dia berharap kegiatan pelayanan dan pengamanan penyampaian pendapat dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan terkendali. Dia mengimbau masyarakat yang memiliki kepentingan atau aktivitas di sekitar lokasi aksi agar memantau informasi terkini melalui media sosial resmi Ditlantas Polda Metro Jaya maupun Polda Metro Jaya.

“Kami berharap kegiatan pelayanan dan pengamanan penyampaian pendapat ini dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan terkendali,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya ingin mengalihkan massa demo yang semula melakukan unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta Pusat ke kawasan DPR atau Patung Kuda.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan Bundaran HI bukan tempat untuk penyampaian aspirasi karena terdapat aktivitas perekonomian dan kegiatan masyarakat lainnya.

"Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya juga telah berkomunikasi dengan pihak terkait agar titik penyampaian aspirasi dapat diarahkan ke kawasan Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR RI, sehingga aspirasi tetap dapat tersampaikan dengan baik," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Dia mengatakan bahwa personel Ditlantas Polda Metro Jaya telah disebar di sejumlah titik, antara lain Bundaran HI, Patung Kuda, Cikini, DPR/MPR RI, hingga kawasan Semanggi untuk mengatur arus lalu lintas.

Dia menyebut bahwa rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan.

“Kami menyampaikan kepada masyarakat agar tetap beraktivitas seperti biasa. Untuk arus lalu lintas, petugas akan melakukan pengaturan di lapangan. Apabila diperlukan rekayasa lalu lintas, maka akan diterapkan secara situasional,” tutur Budi.

Dia menyampaikan bahwa terjadi penambahan personel yang totalnya menjadi 6.088 personel gabungan tersebut terdiri dari 500 personel TNI, 1.000 personel Korbrimob, 200 personel BKO Korsabhara, 3.802 personel Polda Metro Jaya, serta 586 personel Polres Metro Jakarta Besar.

Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang, sehingga kehadiran petugas TNI-Polri bertujuan memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

“Kami mengimbau dan mengajak adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya dengan baik, tertib, serta tetap menghormati pengguna jalan dan masyarakat lainnya yang beraktivitas,” jelasnya.

Budi juga mengingatkan peserta aksi agar tetap memperhatikan situasi di sekitar dan mewaspadai adanya kelompok lain yang berpotensi masuk serta memanfaatkan aksi untuk mengganggu ketertiban.

Dia menyebut Satgas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya telah mengidentifikasi adanya kelompok tertentu yang diduga mencoba bergabung atau mendompleng aksi.

“Jangan sampai ada kelompok-kelompok lain yang mencoba masuk, memprovokasi, atau menunggangi aksi penyampaian pendapat yang dilindungi undang-undang ini,” ujarnya.

Budi juga berharap kegiatan pelayanan dan pengamanan penyampaian pendapat dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan terkendali. Dia juga mengimbau masyarakat yang memiliki kepentingan atau aktivitas di sekitar lokasi aksi agar memantau informasi terkini melalui media sosial resmi Ditlantas Polda Metro Jaya maupun Polda Metro Jaya.

“Kami berharap kegiatan pelayanan dan pengamanan penyampaian pendapat ini dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan terkendali,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI akan menggelar demo besok Jumat 12 Juni 2026.

Demo sebagai seruan aksi Indonesia Bangkrut.

Dikutip dari akun media sosial BEM UI, titik aksi demo akan digelar di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat.

Demo akan digelar pada pukul 10.00 WIB.

Dalam aksi tersebut, BEM UI mengajukan lima tuntutan berikut ini

1. Setop pemborosan APBN

2. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM

3. Setop program MBG dan pembangunan koperasi Merah Putih

4. Hentikan militarisme di lingkungan sipil

5. Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya