Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) memperingatkan fase baru El Nino berpotensi mulai berkembang dalam beberapa pekan ke depan.

Indonesia bersama sejumlah negara Asia Tenggara dipetakan sebagai kawasan dengan risiko tinggi mengalami kekeringan pertanian yang dapat menekan produksi pangan.

Dalam analisis terbarunya, FAO menyebut, risiko kekeringan tertinggi terkonsentrasi di kawasan Sahel Afrika, Afrika bagian selatan, Asia Selatan dan Asia Tenggara, serta Koridor Kering Amerika Tengah dan Karibia.

Di sejumlah wilayah tersebut, probabilitas terjadinya kekeringan pada lahan pertanian dan padang penggembalaan diperkirakan melebihi 50%.

Pemetaan tersebut disusun menggunakan Agricultural Stress Index System (ASIS) yang memanfaatkan citra satelit historis selama 41 tahun untuk menganalisis dampak kejadian El Niño Southern Oscillation (ENSO) berkekuatan kuat hingga sangat kuat terhadap sektor pertanian.

FAO menilai banyak wilayah yang kini kembali masuk kategori berisiko merupakan daerah yang terdampak berat pada peristiwa El Niño 2015–2016 maupun 2023–2024.

Siklus tersebut menyebabkan gagal panen, kematian ternak, meningkatnya utang rumah tangga, hingga perpindahan penduduk akibat krisis pangan dan air.

Pada episode El Niño 2015–2016, lebih dari 60 juta orang terdampak dan memicu kebutuhan bantuan kemanusiaan senilai sekitar US$5 miliar di 23 negara.

Kepala Sumber Daya Alam FAO Jorge Alvar-Beltrán mengatakan, ancaman El Niño kali ini berpotensi lebih besar karena terjadi ketika suhu rata-rata global berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan siklus sebelumnya, sementara konflik dan kerawanan pangan masih berlangsung di banyak negara.

"Ini tidak seperti El Niño sebelumnya. Planet ini jauh lebih hangat saat ini, dan dengan konflik serta kerawanan pangan yang meluas, fase baru ini akan paling berdampak di tempat-tempat yang sudah rentan dan memiliki kapasitas penanggulangan yang terbatas," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (30/6/2026)

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, FAO bersama World Food Programme (WFP) meluncurkan seruan aksi antisipatif senilai US$202 juta guna melindungi sekitar 8,8 juta penduduk di 22 negara yang dinilai paling rentan.

Pendanaan tersebut akan digunakan untuk mendukung petani dan peternak, menyalurkan bantuan tunai sebelum bencana terjadi, serta memperkuat sistem peringatan dini menghadapi kekeringan, banjir, dan badai.

FAO memperkirakan lebih dari 80% dampak kekeringan terhadap sektor pertanian akan terjadi di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah yang masih bergantung pada pertanian tadah hujan serta memiliki kapasitas adaptasi yang terbatas.

Di Asia, kawasan yang diperkirakan menghadapi tekanan terbesar meliputi:

• Pakistan

• India

• Myanmar

• Thailand

• Kamboja

• Vietnam

• Filipina

• Indonesia

• Timor-Leste

Pelemahan curah hujan di wilayah tersebut berpotensi menekan produksi komoditas pangan utama, terutama padi dan jagung, yang berperan penting bagi konsumsi domestik maupun perdagangan pangan global.

FAO mengingatkan pengalaman El Niño 2015 menunjukkan penurunan produksi padi dan jagung di sejumlah negara produsen utama sempat memicu kenaikan harga pangan dunia.

Selain itu, sejumlah negara yang kini diproyeksikan menghadapi risiko tinggi juga beririsan dengan kawasan yang telah masuk dalam daftar Hunger Hotspots FAO-WFP, memperlihatkan semakin kuatnya keterkaitan antara perubahan iklim, konflik, dan tekanan ekonomi terhadap ketahanan pangan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga kopi arabika kembali menguat setelah hujan lebat menghambat proses panen di Brasil, produsen kopi terbesar dunia.

Gangguan tersebut memicu kekhawatiran terhadap pasokan jangka pendek, meski prospek produksi global masih menunjukkan potensi surplus yang dapat membatasi kenaikan harga.

Mengutip Barchart, penguatan harga dipicu sentimen curah hujan yang jauh di atas normal di Minas Gerais, wilayah penghasil kopi terbesar Brasil.

Data Somar Meteorologia menunjukkan curah hujan selama sepekan hingga 28 Juni mencapai 31,3 milimeter atau sekitar 1.956% di atas rata-rata historis.

Curah hujan yang tinggi menghambat aktivitas panen sekaligus berpotensi menurunkan kualitas biji kopi sehingga mendorong kenaikan harga arabika di pasar internasional.

Di sisi lain, harga kopi robusta bergerak melemah seiring dengan membaiknya pasokan. Persediaan robusta di gudang Intercontinental Exchange (ICE) meningkat ke level tertinggi dalam sekitar 2,75 bulan sehingga meredakan kekhawatiran terhadap pasokan komoditas tersebut.

Dalam dua pekan terakhir, harga kopi dunia sempat melonjak cukup tajam. Arabika menyentuh level tertinggi dalam sekitar satu setengah bulan, sedangkan robusta mencapai posisi tertinggi dalam sekitar empat setengah bulan sebelum akhirnya terkoreksi.

Penguatan harga arabika juga ditopang terus menurunnya persediaan di gudang ICE. Hingga awal pekan ini, stok arabika turun menjadi sekitar 380.534 karung atau level terendah dalam lebih dari dua tahun.

Pelaku pasar juga mulai mencermati potensi dampak El Niño terhadap musim tanam berikutnya di Brasil. Fenomena tersebut dikhawatirkan menunda datangnya hujan pada September hingga Oktober, periode penting pembungaan tanaman kopi yang akan menentukan produksi musim 2026/2027.

Kekhawatiran itu muncul setelah Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat (NOAA) memperkirakan peluang terjadinya El Niño kuat tahun ini meningkat.

Sementara itu, Badan Meteorologi Jepang telah mengonfirmasi terbentuknya fenomena El Niño di kawasan Pasifik ekuator sejak pertengahan Juni.

Meski demikian, prospek produksi global masih menjadi faktor penahan kenaikan harga. Layanan Pertanian Luar Negeri (FAS) Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan produksi kopi Brasil pada musim 2026/2027 mencapai rekor 71,9 juta karung atau meningkat sekitar 14% dibandingkan musim sebelumnya.

Rabobank juga menaikkan proyeksi surplus kopi arabika global musim 2026/2027 menjadi 9,5 juta karung dari estimasi sebelumnya 7 juta karung, mengindikasikan pasokan masih berpotensi mencukupi permintaan dalam jangka menengah.

Dari sisi perdagangan, ekspor kopi Brasil tetap menunjukkan tren positif. Cecafe melaporkan ekspor kopi hijau Brasil pada Mei meningkat 4,2% secara tahunan menjadi 2,73 juta karung.

Tekanan terhadap harga robusta juga berasal dari Vietnam sebagai produsen utama dunia. Kantor Statistik Nasional Vietnam mencatat ekspor kopi sepanjang Januari–Mei 2026 meningkat 7,9% menjadi 922.000 ton. Produksi kopi negara tersebut pada musim 2025/2026 diperkirakan naik 6% menjadi 1,76 juta ton atau sekitar 29,4 juta karung, tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Sementara itu, Organisasi Kopi Internasional (ICO) melaporkan ekspor kopi global sepanjang tahun pemasaran berjalan turun tipis 0,3% menjadi 138,66 juta karung.

USDA memperkirakan produksi kopi dunia pada musim 2025/2026 mencapai rekor 178,85 juta karung. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh produksi robusta, sementara produksi arabika diproyeksikan menurun.

Meski demikian, stok akhir kopi global diperkirakan turun menjadi sekitar 20,15 juta karung dari 21,31 juta karung pada musim sebelumnya, sehingga pasar diperkirakan masih akan sensitif terhadap setiap gangguan cuaca di negara-negara produsen utama.

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) mengungkapkan bahwa El Nino diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, El Nino telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan garis khatulistiwa selama puncak musim kemarau.

Hal ini disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Niño dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, dikutip Selasa (30/6/2026).

"El Nino ini fenomenanya terjadi kurang lebih selama 9 sampai 12 bulan, bisa lebih panjang, bisa lebih pendek tergantung berbagai kondisi, sehingga diperkirakan El Nino itu yang dimulai sejak bulan sekitar April atau Mei, bulan Mei ya, itu akan berakhir di bulan Mei tahun depan," ujarnya.

Namun demikian, Faisal mengungkapkan kondisi tersebut tidak berarti Indonesia akan mengalami kemarau sepanjang periode tersebut. Dia menegaskan bahwa perlu dipahami El Nino dan musim kemarau adalah dua hal yang berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Nino terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau.

"Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Nino, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan," jelasnya.

Menurut Faisal, wilayah yang berpotensi mengalami dampak paling signifikan meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan berada di bawah normal dibandingkan rata-rata klimatologis.

Selain berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air, El Nino juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan, serta gangguan kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit akibat paparan suhu panas.

Di sektor pangan dan pertanian, Faisal mengingatkan adanya risiko gangguan fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga peningkatan potensi puso akibat defisit air. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini melalui penyesuaian pola tanam, pengelolaan irigasi yang lebih efisien, serta pemanfaatan informasi iklim sebagai dasar pengambilan keputusan di sektor pertanian.

"Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan."

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Niño yang diperkirakan mencapai kategori kuat pada tahun 2026.

Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara, hingga potensi tekanan terhadap inflasi daerah.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan perkembangan terbaru fenomena El Niño 2026 beserta potensi dampaknya terhadap kondisi iklim nasional.

Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, El Niño telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan garis khatulistiwa selama puncak musim kemarau.

“Fenomena El Niño merupakan fenomena iklim global yang memengaruhi distribusi curah hujan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa El Niño dan musim kemarau adalah dua hal yang berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Niño terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau,” ujar Faisal.

Ia menjelaskan bahwa El Niño diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Namun demikian, kondisi tersebut tidak berarti Indonesia akan mengalami kemarau sepanjang periode tersebut.

“Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Niño, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan,” jelasnya.

Menurut Faisal, wilayah yang berpotensi mengalami dampak paling signifikan meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan berada di bawah normal dibandingkan rata-rata klimatologis.

Selain berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air, El Niño juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan, serta gangguan kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit akibat paparan suhu panas.

Di sektor pangan dan pertanian, BMKG mengingatkan adanya risiko gangguan fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga peningkatan potensi puso akibat defisit air. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini melalui penyesuaian pola tanam, pengelolaan irigasi yang lebih efisien, serta pemanfaatan informasi iklim sebagai dasar pengambilan keputusan di sektor pertanian.

“Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Menurutnya, Indonesia memiliki karakteristik iklim yang beragam karena terbagi ke dalam 699 Zona Musim (ZOM), sehingga strategi mitigasi dan adaptasi perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

“Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Kami mengimbau pemerintah daerah untuk memanfaatkan informasi yang disediakan BMKG dan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis BMKG di wilayah masing-masing agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi lokal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal memaparkan sejumlah rekomendasi mitigasi yang perlu dilakukan oleh berbagai sektor. Pada sektor pengelolaan lahan, perhatian perlu difokuskan pada peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah rawan.

Di wilayah perkotaan, BMKG mengingatkan pentingnya pengendalian emisi kendaraan, penguatan transportasi publik, pengembangan kawasan rendah emisi, serta pembatasan aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara memburuk akibat peningkatan konsentrasi polutan selama musim kemarau.

Sementara itu, pada sektor kesehatan, pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus ISPA maupun penyakit terkait suhu panas ekstrem seperti heatstroke yang dalam beberapa tahun terakhir semakin sering terjadi di berbagai negara.

BMKG juga menekankan pentingnya integrasi informasi iklim dalam perencanaan ekonomi dan ketahanan pangan. Menurut Faisal, kemarau panjang berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap stabilitas harga pangan dan inflasi daerah.

“Kita harus mempertimbangkan aspek climate risk dalam perencanaan ekonomi dan investasi. Dengan mempertimbangkan risiko iklim secara lebih baik, produktivitas sektor pertanian dan stabilitas ekonomi dapat lebih terjaga,” ungkapnya.

Pada sektor energi, Faisal mendorong optimalisasi pengelolaan waduk dan sumber daya air dengan memanfaatkan informasi prediksi iklim guna menjaga keseimbangan kebutuhan listrik, irigasi pertanian, dan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, ketika El Niño berlangsung bersamaan dengan musim kemarau, volume tampungan air di bendungan dapat berkurang secara signifikan dan berpotensi memengaruhi produksi listrik tenaga air. Untuk itulah, diperlukan langkah antisipatif melalui pengelolaan sumber daya air yang lebih adaptif, termasuk penguatan cadangan air melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta percepatan diversifikasi sumber energi.

Faisal menegaskan komitmen BMKG untuk terus memantau perkembangan dinamika atmosfer dan iklim secara berkelanjutan serta menyampaikan informasi dan peringatan dini kepada pemerintah maupun masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menghadapi dampak El Niño 2026.

“Saya yakin, dengan koordinasi lintas sektor yang kuat, akan membuat kita bangsa Indonesia jauh lebih tangguh dan siap dalam menghadapi fenomena iklim ini,” pungkasnya.

Melalui penguatan informasi iklim dan koordinasi lintas sektor, BMKG berharap berbagai risiko yang ditimbulkan oleh El Niño dapat diantisipasi sejak dini sehingga dampaknya terhadap masyarakat, ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan pembangunan daerah dapat diminimalkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim kemarau tahun ini berpotensi lebih panjang akibat pengaruh fenomena iklim El Nino.

Keyakinan tersebut ditopang oleh surplus produksi beras, tingginya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), serta langkah mitigasi yang telah disiapkan sejak dini.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan pemerintah telah memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), terutama stok beras yang dikelola Perum Bulog, sekaligus memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan selama musim kemarau.

Menurutnya, hingga saat ini kondisi cuaca belum memberikan dampak signifikan terhadap pertanaman sehingga target peningkatan produksi pangan masih dapat dicapai. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan BMKG dan mendorong petani menyesuaikan pola tanam sesuai perkembangan kondisi iklim.

"Terkait dengan cuaca selama ini masih cukup normal sehingga belum berpengaruh terhadap pertanaman. Jadi peningkatan produksi tetap dapat tercapai. Kita selalu koordinasi dengan BMKG dan sudah menyosialisasikan pola tanam sesuai anjuran pemerintah," ujar Sarwo dalam keterangan resmi, dikutip Senin (29/6/2026).

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Bapanas, produksi beras nasional sepanjang Januari hingga Juni 2026 diperkirakan mencapai 19,2 juta ton, lebih tinggi dibandingkan kebutuhan konsumsi sebesar 15,4 juta ton. Dengan demikian, pada semester pertama tahun ini diperkirakan terjadi surplus sekitar 3,7 juta ton.

Surplus tersebut sebagian besar telah dikonversi menjadi Cadangan Beras Pemerintah melalui penyerapan gabah dan beras oleh Bulog. Hingga 26 Juni 2026, Bulog telah menyerap setara beras sekitar 3,2 juta ton dari petani.

Di sisi lain, realisasi penyaluran CBP melalui berbagai program pemerintah telah mencapai sekitar 1,07 juta ton. Meski demikian, stok beras yang tersimpan di gudang Bulog masih mencapai sekitar 5,17 juta ton atau menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah belajar dari pengalaman menghadapi El Niño pada 2023 sehingga berbagai langkah antisipasi telah dilakukan lebih awal, terutama melalui penguatan stok pangan nasional.

"Kami memang sudah siapkan jauh hari sebelumnya menghadapi El Nino. Dulu pengalaman kita tahun 2023, Alhamdulillah kita lolos. Stok beras kita tertinggi sepanjang sejarah. Insyaallah aman sampai Desember, bahkan sampai Mei tahun depan pun cukup," kata Amran.

Bapanas memperkirakan neraca sampai akhir 2026 masih mencatat stok beras nasional sekitar 16,24 juta ton. Angka tersebut berasal dari stok awal tahun sebesar 12,54 juta ton ditambah proyeksi produksi sepanjang tahun sebesar 34,76 juta ton, kemudian dikurangi kebutuhan konsumsi sekitar 31,1 juta ton.

Dengan proyeksi tersebut, persediaan beras nasional diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi hingga sekitar lima bulan pada 2027 sebelum kembali diperkuat oleh panen raya yang diperkirakan berlangsung pada Maret hingga April tahun depan.

Optimisme pemerintah tersebut muncul di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi El Nino yang diperkirakan memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.

Pemerintah menilai keberhasilan menjaga produksi, memperkuat cadangan pangan, dan memastikan distribusi tetap berjalan akan menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sepanjang semester II/2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan musim kemarau 2026 berpotensi berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal seiring meningkatnya peluang El Nino yang diperkirakan bertahan hingga awal 2027.

Berdasarkan Prediksi Musim Kemarau Tahun 2026 di Indonesia Pemutakhiran Juni 2026, BMKG memprediksi puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia akan terjadi pada Agustus 2026. Pada periode tersebut, sebanyak 369 zona musim (ZOM) atau sekitar 48,84% luas daratan Indonesia diperkirakan memasuki puncak kemarau.

Kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini agar dampaknya terhadap ketersediaan air, kesehatan masyarakat, serta berbagai sektor ekonomi dapat diminimalkan.

Adapun, wilayah yang diperkirakan mengalami puncak kemarau pada Agustus meliputi:

• Sumatra bagian tengah

• Sebagian besar Pulau Jawa

• Bali

• Nusa Tenggara Barat

• Sebagian Nusa Tenggara Timur

• Sebagian besar Kalimantan

• Sebagian Sulawesi

• Sebagian Maluku dan Maluku Utara

• Sebagian besar Papua.

Sebelumnya, puncak kemarau pada Juli diperkirakan terjadi di 83 ZOM atau sekitar 12,26% luas daratan Indonesia, meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, serta sebagian Papua.

Selanjutnya, pada September, sebanyak 169 ZOM atau sekitar 25,41% luas daratan diperkirakan mencapai puncak kemarau, terutama di Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Pegunungan.

BMKG menyebutkan, hingga akhir Mei 2026, sebanyak 200 ZOM atau sekitar 11,83% luas daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau.

Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah menjadi 198 ZOM atau sekitar 31,60% luas daratan pada Juni, serta 66 ZOM atau sekitar 7,28% wilayah pada Juli.

BMKG juga memperkirakan awal musim kemarau tahun ini datang lebih cepat dibandingkan kondisi normal di 308 ZOM yang mencakup sekitar 39,77% luas daratan Indonesia.

Selain itu, sebanyak 482 ZOM atau sekitar 56,18% luas daratan diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal sehingga berpotensi lebih kering dibandingkan kondisi klimatologisnya.

Menurut BMKG, sebagian besar musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung selama 10 hingga 21 dasarian. Durasi tersebut diproyeksikan lebih panjang dari kondisi normal di 437 ZOM atau sekitar 48,77% luas daratan Indonesia.

BMKG juga memperbarui proyeksi perkembangan El Niño. Berdasarkan pemantauan hingga pertengahan Mei 2026, indeks ENSO telah melewati ambang fase netral selama lima dasarian.

Peluang terbentuknya El Niño lemah diperkirakan mencapai 100%, sementara peluang El Niño dengan intensitas moderat sebesar 98% dan kategori kuat mencapai 62%.

BMKG memperkirakan pengaruh El Niño terhadap Indonesia akan berlangsung bersamaan dengan musim kemarau hingga sekitar pertengahan Oktober 2026, sehingga meningkatkan potensi kekeringan di sejumlah wilayah.

Karena itu, BMKG mengimbau pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan melakukan langkah antisipasi sejak dini, terutama dalam menjaga ketersediaan air, mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan, serta mengantisipasi dampaknya terhadap sektor pertanian dan kebutuhan masyarakat.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ancaman El Nino yang diperkirakan terjadi pada puncak musim kemarau Juli hingga September 2026 diyakini tidak akan mengganggu ketahanan pangan nasional karena pemerintah memastikan stok beras Indonesia berada pada level yang sangat aman.

Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi jauh sebelum potensi El Nino muncul, sehingga cadangan beras dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga tahun depan.

"Kami memang sudah siapkan jauh hari sebelumnya menghadapi El Nino. Dulu pengalaman kita (El Nino) tahun 2023. Alhamdulillah kita lolos. Stok beras kita tertinggi sepanjang sejarah. Insyaallah aman, katakanlah sampai Desember. (Bahkan) beras kita sudah sampai Mei pun cukup. Jadi tidak masalah," kata Amran dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).

Optimisme tersebut didukung proyeksi neraca pangan nasional yang menunjukkan stok beras pada akhir 2026 diperkirakan mencapai 16,24 juta ton setelah memperhitungkan stok awal tahun, produksi nasional, dan kebutuhan konsumsi sepanjang tahun.

Cadangan tersebut berasal dari stok awal 2026 sebesar 12,54 juta ton yang ditambah proyeksi produksi beras mencapai 34,76 juta ton, sementara total kebutuhan konsumsi nasional diperkirakan sekitar 31,1 juta ton.

Dengan proyeksi stok akhir tahun sebesar 16,24 juta ton, Indonesia diperkirakan masih memiliki cadangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama sekitar lima bulan pada 2027.

Pemerintah juga memastikan dampak El Nino hingga saat ini belum memberikan pengaruh signifikan terhadap aktivitas pertanian di berbagai daerah.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, mengatakan perkembangan musim masih relatif normal sehingga proses tanam dan produksi pangan tetap berjalan sesuai target.

"Terkait dengan cuaca selama ini masih cukup normal, sehingga belum berpengaruh terhadap pertanaman. Jadi peningkatan produksi tetap dapat tercapai. Kita selalu koordinasi dengan BMKG kaitan dengan perubahan cuaca dan kita juga sudah sosialisasi ke para petani untuk melakukan pola tanam sesuai dengan anjuran dari pemerintah," ujar Sarwo Edhy.

Berdasarkan proyeksi neraca pangan hingga Juni 2026, produksi beras nasional selama semester pertama diperkirakan mencapai 19,2 juta ton, lebih tinggi dibanding kebutuhan konsumsi masyarakat yang berada di kisaran 15,4 juta ton.

Surplus sekitar 3,7 juta ton tersebut sebagian besar telah dikonversi menjadi Cadangan Beras Pemerintah melalui penyerapan hasil panen petani oleh Perum Bulog.

Hingga 26 Juni 2026, Bulog telah menyerap setara 3,2 juta ton beras dari produksi dalam negeri, sementara penyaluran Cadangan Beras Pemerintah kepada masyarakat telah mencapai sekitar 1,07 juta ton melalui berbagai program pemerintah.

Saat ini, stok beras yang tersimpan di gudang Bulog juga masih mencapai sekitar 5,17 juta ton, sehingga menjadi salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional dalam menghadapi potensi gangguan cuaca akibat El Nino.

Bisnis.com, PEKANBARU — Hamparan gambut yang membentang di lebih dari separuh wilayah Riau menghadapi ancaman serius seiring dengan meningkatnya peluang terjadinya El Nino pada 2026.

Di tengah potensi kemarau yang lebih panjang dan kering, ekosistem gambut di daerah ini dinilai belum siap menghadapi tekanan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penurunan muka tanah (subsiden), hingga peningkatan emisi karbon.

Kekhawatiran itu muncul setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi peluang El Nino pada 2026 terus meningkat. Dalam pemutakhiran musim kemarau Juni 2026, BMKG menyebut indeks El Nino-Southern Oscillation (ENSO) telah keluar dari fase netral. Peluang terjadinya El Nino lemah mencapai 100%, El Nino moderat 98%, dan El Nino kuat 62%.

BMKG juga memperkirakan sekitar 56,18% wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan kondisi normal. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 mendatang.

Kepala Pusat Unggulan Iptek Gambut dan Kebencanaan (PUI GK) Universitas Riau, Sigit Sutikno, menjelaskan El Nino merupakan anomali iklim yang menyebabkan curah hujan di Indonesia berkurang karena massa hujan bergeser ke Samudra Pasifik. Akibatnya, musim kemarau yang umumnya berlangsung sekitar enam bulan dapat memanjang hingga sembilan bulan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi gambut Riau yang didominasi tipe ombrogen, yakni gambut yang sepenuhnya bergantung pada air hujan untuk menjaga kelembapannya. Ketika hujan berkurang, cadangan air di dalam gambut ikut menurun sehingga daya tahannya terhadap kekeringan makin melemah.

"Ketika hujannya itu jadi berkurang, tentu suplai air juga berkurang. Dampaknya sangat buruk bagi gambut. Kalau gambut mengering, paling tidak ada tiga risiko besar, yaitu kebakaran, ambles atau subsiden, serta peningkatan emisi karbon," ujarnya.

Sutikno mengatakan kondisi gambut Riau saat ini belum cukup siap menghadapi skenario kemarau panjang. Penyebabnya bukan semata karena El Nino, tetapi juga perubahan bentang alam akibat konversi lahan menjadi perkebunan yang disertai pembangunan kanal. Kanal-kanal tersebut mempercepat aliran air keluar menuju sungai maupun laut sehingga kemampuan gambut menyimpan air terus menurun.

Padahal, kata dia, ketika musim hujan tiba, air seharusnya dipertahankan selama mungkin agar dapat menjadi cadangan ketika kemarau berlangsung lebih lama. Salah satu upaya yang diperlukan adalah membangun sekat kanal sehingga air tidak langsung terbuang keluar dari kawasan gambut.

"Menampungnya dengan kita membuat sekat kanal supaya air tidak langsung mengalir habis ke sungai atau laut," katanya.

Ia menegaskan kesiapsiagaan menghadapi El Nino seharusnya dilakukan jauh sebelum musim kemarau tiba. Upaya mitigasi tidak bisa menunggu hingga kondisi gambut mulai mengering.

"Kalau ditanya apakah gambut kita siap menghadapi El Nino, jawabannya tidak. Kalau ingin melakukan mitigasi, seharusnya dimulai sejak awal tahun," tegasnya.

Kerentanan Beragam

Meski demikian, Sutikno menilai tingkat kerentanan gambut di Riau tidak bisa disamaratakan. Ada kawasan yang masih relatif terjaga, ada yang kritis, hingga sangat kritis.

Wilayah dengan kondisi paling rentan berada di pulau-pulau gambut pesisir, seperti Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Padang, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Mendol. Dibandingkan hamparan gambut di daratan Sumatra, luas kawasan gambut di pulau-pulau tersebut jauh lebih kecil sehingga kapasitasnya menyimpan air juga lebih terbatas.

Ia mengibaratkan gambut sebagai reservoir atau penampung air alami di bawah permukaan tanah. Makin kecil luas kawasan gambut, makin sedikit air yang dapat disimpan. Kondisi itu diperparah dengan keberadaan kanal yang mengalirkan air ke berbagai arah hingga akhirnya bermuara ke laut, sehingga pulau-pulau gambut lebih cepat kehilangan cadangan air.

Karakter tersebut, menurut Sutikno, membuat pulau-pulau gambut menjadi lokasi yang paling sering mengalami karhutla. Selain cepat mengering, akses menuju lokasi kebakaran juga relatif sulit sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama.

Karena itu, ia menilai kawasan gambut pesisir semestinya menjadi prioritas utama dalam strategi pencegahan karhutla di Riau. Apalagi, berdasarkan analisis terhadap data kebakaran selama dua dekade terakhir, puncak kebakaran di pulau-pulau gambut hampir selalu terjadi pada Februari hingga Maret.

"Dalam dua puluh tahun terakhir, pulau gambut mengalami kebakaran paling parah pada Februari dan Maret. Ini seharusnya menjadi panduan bagi pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan pada periode tersebut," ujarnya.

Selain pulau gambut, kawasan gambut di daratan Sumatra yang telah dikonversi menjadi perkebunan maupun hutan tanaman industri dan disertai kanalisasi juga masuk kategori kritis, terutama apabila tata kelola airnya tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya, kawasan gambut yang masih terjaga, seperti area konservasi di Semenanjung Kampar dan sejumlah kawasan cagar biosfer, dinilai memiliki kemampuan menyimpan air yang jauh lebih baik sehingga relatif lebih tahan menghadapi kemarau panjang.

"Kalau kawasan gambutnya masih terjaga, justru lebih sering menghadapi banjir daripada kekeringan. Kawasan seperti itu tidak terlalu khawatir menghadapi El Nino yang panjang," kata Sutikno.

Bisnis.com, PEKANBARU - Hamparan gambut yang membentang di lebih dari separuh wilayah Riau menghadapi ancaman serius seiring meningkatnya peluang terjadinya El Nino pada 2026.

Di tengah potensi kemarau yang lebih panjang dan kering, ekosistem gambut di daerah ini dinilai belum siap menghadapi tekanan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penurunan muka tanah (subsiden), hingga peningkatan emisi karbon.

Kekhawatiran itu muncul setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi peluang El Nino pada 2026 terus meningkat. Dalam pemutakhiran musim kemarau Juni 2026, BMKG menyebut indeks El Nino-Southern Oscillation (ENSO) telah keluar dari fase netral. Peluang terjadinya El Nino lemah mencapai 100 persen, El Nino moderat 98 persen, dan El Nino kuat 62 persen.

BMKG juga memperkirakan sekitar 56,18 persen wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan dengan kondisi normal. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.

Kepala Pusat Unggulan Iptek Gambut dan Kebencanaan (PUI GK) Universitas Riau Sigit Sutikno menjelaskan bahwa El Nino merupakan anomali iklim yang menyebabkan curah hujan di Indonesia berkurang karena massa hujan bergeser ke Samudra Pasifik. Akibatnya, musim kemarau yang umumnya berlangsung sekitar enam bulan dapat memanjang hingga sembilan bulan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi gambut Riau yang didominasi oleh tipe ombrogen, yakni gambut yang sepenuhnya bergantung pada air hujan untuk menjaga kelembapannya. Ketika hujan berkurang, cadangan air di dalam gambut ikut menurun sehingga daya tahannya terhadap kekeringan semakin melemah.

"Ketika hujannya berkurang, tentu suplai air juga berkurang. Dampaknya sangat buruk bagi gambut. Kalau gambut mengering, paling tidak ada tiga risiko besar, yaitu kebakaran, ambles atau subsiden, serta peningkatan emisi karbon," ujarnya, Sabtu (27/6/2026).

Sutikno mengatakan bahwa kondisi gambut Riau saat ini belum cukup siap menghadapi skenario kemarau panjang. Penyebabnya bukan semata-mata karena El Nino, tetapi juga perubahan bentang alam akibat konversi lahan menjadi perkebunan yang disertai pembangunan kanal. Kanal-kanal tersebut mempercepat aliran air keluar menuju sungai maupun laut sehingga kemampuan gambut menyimpan air terus menurun.

Padahal, kata dia, ketika musim hujan tiba, air seharusnya dipertahankan selama mungkin agar dapat menjadi cadangan ketika kemarau berlangsung lebih lama. Salah satu upaya yang diperlukan adalah membangun sekat kanal sehingga air tidak langsung terbuang keluar dari kawasan gambut.

"Nampungnya dengan membuat sekat kanal supaya air tidak langsung mengalir habis ke sungai atau laut," katanya.

Ia menegaskan kesiapsiagaan menghadapi El Nino seharusnya dilakukan jauh sebelum musim kemarau tiba. Upaya mitigasi tidak bisa menunggu hingga kondisi gambut mulai mengering.

"Kalau ditanya apakah gambut kita siap menghadapi El Nino, jawabannya tidak. Kalau ingin melakukan mitigasi, seharusnya dimulai sejak awal tahun," tegasnya.

Meski demikian, Sutikno menilai tingkat kerentanan gambut di Riau tidak bisa disamaratakan. Ada kawasan yang masih relatif terjaga, ada yang kritis, hingga sangat kritis.

Wilayah dengan kondisi paling rentan berada di pulau-pulau gambut pesisir, seperti Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Padang, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Mendol. Dibandingkan dengan hamparan gambut di daratan Sumatra, luas kawasan gambut di pulau-pulau tersebut jauh lebih kecil sehingga kapasitasnya menyimpan air juga lebih terbatas.

Ia mengibaratkan gambut sebagai reservoir alami di bawah permukaan tanah. Semakin kecil luas kawasan gambut, semakin sedikit air yang dapat disimpan. Kondisi itu diperparah dengan keberadaan kanal yang mengalirkan air ke berbagai arah hingga akhirnya bermuara ke laut, sehingga pulau-pulau gambut lebih cepat kehilangan cadangan air.

Karakter tersebut, menurut Sutikno, membuat pulau-pulau gambut menjadi lokasi yang paling sering mengalami karhutla. Selain cepat mengering, akses menuju lokasi kebakaran juga relatif sulit sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama.

Karena itu, ia menilai kawasan gambut pesisir semestinya menjadi prioritas utama dalam strategi pencegahan karhutla di Riau. Apalagi, berdasarkan analisis terhadap data kebakaran selama dua dekade terakhir, puncak kebakaran di pulau-pulau gambut hampir selalu terjadi pada Februari hingga Maret.

"Dalam dua puluh tahun terakhir, pulau gambut mengalami kebakaran paling parah pada Februari dan Maret. Ini seharusnya menjadi panduan bagi pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan pada periode tersebut," ujarnya.

Selain pulau Gambut, kawasan gambut di daratan Sumatra yang telah dikonversi menjadi perkebunan maupun hutan tanaman industri dan disertai kanalisasi juga masuk kategori kritis, terutama apabila tata kelola airnya tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya, kawasan gambut yang masih terjaga, seperti area konservasi di Semenanjung Kampar dan sejumlah kawasan cagar biosfer, dinilai memiliki kemampuan menyimpan air yang jauh lebih baik sehingga relatif lebih tahan menghadapi kemarau panjang.

"Kalau kawasan gambutnya masih terjaga, justru lebih sering menghadapi banjir daripada kekeringan. Kawasan seperti itu tidak terlalu khawatir menghadapi El Nino yang panjang," kata Sutikno.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga menghadapi potensi musim kemarau dan El Nino melalui penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP) serta produksi yang masih stabil.

"Pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipatif sejak dini. Kesiapan stok pangan Indonesia berada di status yang cukup kuat," kata Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Bapanas memastikan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan pangan nasional menghadapi potensi musim kemarau dan fenomena El Nino. Kesiapan tersebut didukung oleh kondisi produksi yang masih terjaga serta ketersediaan CPP yang dinilai memadai.

Upaya tersebut menjadi penting di tengah mulai munculnya dampak El Nino di Papua Nugini sebagaimana dilaporkan sejumlah lembaga internasional.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia akan berlangsung pada Juli hingga September 2026 dengan peluang terjadinya El Nino.

Pemerintah telah memperkuat stok cadangan pangan pemerintah (CPP), terutama stok beras. Termasuk pula stok cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) yang dikelola masing-masing pemerintah daerah.

"Memang ada prediksi El Nino dan musim kering, sehingga kita sudah antisipasi daerah-daerah yang defisit itu untuk persiapan, baik dari produksi maupun stok. Pemerintah mempunyai CPP dan CPPD, yang dikelola di pemerintah pusat dan di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota," terang Sarwo.

Ia juga mengatakan efek El Nino belum begitu kuat dirasakan di Indonesia. Progres pertanaman pangan masih bertumbuh baik. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog semakin tinggi dari hasil penyerapan panen petani lokal yang kini tercatat di atas 5 juta ton.

"Terkait dengan cuaca selama ini masih cukup normal, sehingga belum berpengaruh terhadap pertanaman. Jadi peningkatan produksi tetap dapat tercapai," bebernya.

Sarwo mengaku pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berkaitan dengan perubahan cuaca.

"Dan kita juga sudah sosialisasi ke para petani untuk melakukan pola tanam sesuai dengan anjuran dari pemerintah," beber dia.

Ia menyebutkan hingga Juni 2026, berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan yang diolah Bapanas, total produksi beras pada semester pertama tahun ini diperkirakan mencapai 19,2 juta ton, lebih tinggi dibandingkan kebutuhan konsumsi nasional periode Januari–Juni yang diproyeksikan sebesar 15,4 juta ton.

Proyeksi surplus produksi terhadap konsumsi beras sebanyak 3,7 juta ton tersebut pun sebagian besar telah dikonversi menjadi stok CBP melalui serapan Bulog.

"Dari awal tahun sampai 26 Juni, Bulog telah melaksanakan penyerapan setara beras sebanyak 3,2 juta ton," katanya lagi.

Selanjutnya, realisasi penyaluran CBP ke masyarakat sampai 26 Juni telah menyentuh angka total 1,07 juta ton melalui berbagai program. Sementara total stok beras pemerintah yang disimpan Bulog masih ada di angka yang cukup besar, yakni 5,17 juta ton.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku optimistis stok beras Indonesia mencukupi sampai Mei tahun 2027. Indonesia sudah bersiap jauh hari untuk menghadapi El Nino di tahun ini.

"Dulu pengalaman kita (El Nino) tahun 2023. Alhamdulillah kita lolos. Stok beras kita tertinggi sepanjang sejarah. Insya Allah aman, katakanlah sampai Desember. (Bahkan) beras kita sudah sampai Mei pun cukup. Jadi tidak masalah," ucap Amran.

Optimisme tersebut selaras dengan Proyeksi Neraca Pangan untuk beras yang sudah diperbarui awal Juni ini. Neraca akhir tahun beras Indonesia diestimasikan masih akan terdapat stok 16,24 juta ton. Ini berasal dari stok awal tahun 2026 di 12,54 juta ton ditambah proyeksi produksi setahun 34,76 juta ton lalu dikurangi kebutuhan konsumsi setahun 31,1 juta ton.

Dengan proyeksi neraca akhir tahun beras sebesar 16,24 juta ton tersebut dinilai masih mampu untuk penuhi kebutuhan konsumsi nasional sekitar 5 bulan lamanya di tahun 2027 mendatang. Namun tidak hanya itu karena pada bulan Maret dan April stok beras nasional akan semakin meningkat karena telah memasuki musim panen raya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Sumedang berupaya menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi daerah di tengah ancaman fenomena El Nino yang diprediksi melanda pada 2026 ini.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan pentingnya langkah antisipatif guna mencegah penurunan produksi di sektor pertanian yang merupakan pilar utama ekonomi lokal.

"Pertumbuhan ekonomi meningkat, investasi terus bertambah, dan dampaknya mulai dirasakan oleh masyarakat," kata Dony.

Meskipun indikator ekonomi makro menunjukkan performa yang baik, Dony mengingatkan adanya tantangan alam yang harus diwaspadai.

Fenomena iklim El Nino pada tahun ini diproyeksikan memicu musim kemarau yang lebih panjang, sehingga berpotensi memangkas produktivitas komoditas pangan.

Menghadapi risiko tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menginisiasi konsolidasi lintas sektor. Langkah mitigasi ini melibatkan koordinasi intensif antara Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai, kelompok tani, hingga berbagai pemangku kepentingan strategis lainnya.

Sejumlah strategi teknis mulai diimplementasikan, di antaranya optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber air, perbaikan fasilitas embung, serta normalisasi jaringan irigasi.

Selain itu, pemerintah daerah mempercepat pengerjaan infrastruktur pertanian dan menyiagakan pompa air di kawasan produktif yang berdekatan dengan sumber air permukaan.

"Kami tidak ingin produksi pertanian menurun karena sektor pertanian memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu seluruh infrastruktur pendukung harus dipastikan siap sebelum musim kemarau tiba," tegasnya.

Melalui kesiapan infrastruktur dan kolaborasi antarlembaga, Pemkab Sumedang optimistis dapat meminimalisir dampak anomali cuaca terhadap ketahanan pangan dan menjaga laju investasi serta pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut tetap berada di jalur positif.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa fenomena El Nino berisiko menekan kualitas aset perbankan, terutama bagi bank yang memiliki konsentrasi pembiayaan tinggi pada sektor dan wilayah yang rentan terdampak perubahan iklim.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa El Nino dapat memberikan dampak langsung terhadap sektor-sektor yang sangat bergantung pada kondisi cuaca seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta industri makanan dan minuman.

Gangguan pada sektor-sektor tersebut berisiko menekan pendapatan debitur sehingga mengurangi kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban kredit kepada perbankan.

“...sehingga mengurangi pendapatan debitur bank dan menurunkan kemampuan membayar kredit yang pada akhirnya berisiko meningkatkan kredit bermasalah atau non performing loan [NPL],” kata Dian dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa bank yang memiliki eksposur pembiayaan besar pada sektor ekonomi maupun wilayah yang rentan terdampak El Nino berpotensi mengalami penurunan kualitas aset yang lebih besar dibandingkan bank dengan portofolio kredit yang lebih terdiversifikasi.

“Risiko ini termasuk dalam kategori physical climate risk yang perlu dimitigasi oleh industri perbankan,” ujarnya.

Meski demikian, OJK menilai ketahanan industri perbankan nasional masih terjaga. Berdasarkan hasil asesmen yang dipublikasikan dalam Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA) pada awal 2026, industri perbankan secara agregat masih memiliki permodalan yang memadai.

Hal itu tecermin dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang masih berada pada level tinggi sehingga mampu menjadi bantalan untuk menyerap berbagai risiko yang dihadapi perbankan.

Namun, hasil asesmen juga menunjukkan bahwa risiko fisik akibat perubahan iklim dapat menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Untuk memperkuat ketahanan industri, OJK mendorong perbankan mulai menyusun rencana transisi dengan mengintegrasikan risiko iklim ke dalam strategi bisnis dan proses pengambilan keputusan.

Regulator juga meminta bank mengalokasikan pembiayaan yang lebih besar ke sektor-sektor ramah lingkungan serta mengembangkan produk keuangan berbasis keberlanjutan.

Dian menyebut, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi terhadap risiko iklim sekaligus mendorong dunia usaha untuk menerapkan model bisnis yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, OJK menilai pelaksanaan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS) atau climate stress test dapat menjadi fondasi penting bagi perbankan dalam menyusun rencana transisi yang realistis dan terukur untuk menghadapi dampak perubahan iklim di masa mendatang.