KOMPAS.com – Meningkatnya penggunaan transportasi publik turut mendorong kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi lanjutan (first mile-last mile) yang lebih terjangkau. Menjawab kebutuhan tersebut, Gojek menghadirkan paket perjalanan GOJEK7AN yang menawarkan tarif GoRide MURAAAH mulai Rp 7.000.

Paket GOJEK7AN dirancang untuk membantu masyarakat memangkas biaya perjalanan dari dan menuju titik-titik mobilitas harian, seperti stasiun kereta api, kawasan perkantoran, sekolah, kampus, hingga halte bus di seluruh Indonesia.

Kehadiran paket tersebut sejalan dengan meningkatnya tren penggunaan transportasi publik. Di Bandung, contohnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat peningkatan volume penumpang Kereta Api Lokal Bandung Raya sebesar 7,83 persen pada periode Januari-Mei 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Head of Regional Public Policy and Government Relations Jabar Jateng DIY GoTo Saiful Bakhtiar mengatakan, Gojek menghadirkan GOJEK7AN sebagai bagian dari upaya mendukung konektivitas antarmoda sekaligus membuat perjalanan harian masyarakat menjadi lebih hemat.

"Kami memahami bahwa pengalaman perjalanan pelanggan baru benar-benar selesai ketika mereka tiba di tujuan akhir. Oleh karena itu, kami menghadirkan GOJEK7AN, paket perjalanan GoRide MURAAAH yang lebih terjangkau, sebagai bagian dari upaya kami untuk mendukung konektivitas antarmoda bagi para komuter," ujar Saiful dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (29/6/2026).

Selain menghadirkan paket perjalanan, Gojek juga meluncurkan layanan Gojek Instant di Stasiun Bandung untuk mempermudah pengguna kereta melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhir.

Sebagai salah satu simpul transportasi utama di Jawa Barat yang melayani ribuan komuter setiap hari, Stasiun Bandung kerap menghadapi kepadatan kendaraan, terutama pada jam sibuk. Menurut Saiful, Gojek Instant dihadirkan sebagai layanan transportasi lanjutan yang lebih praktis, nyaman, dan tertib.

Melalui layanan tersebut, pengguna kereta dapat langsung menuju titik jemput resmi, mencocokkan kode PIN dengan mitra pengemudi, lalu melanjutkan perjalanan tanpa perlu mengantre atau mencari kendaraan.

Kolaborasi tersebut juga mendapat apresiasi dari PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung. Executive Vice President Daerah Operasi 2 PT KAI Hendra Wahyono menilai kehadiran Gojek Instant dapat memperkuat integrasi layanan transportasi bagi pelanggan kereta.

"Kami menyambut baik kolaborasi yang dilakukan Gojek dengan KAI. Hal ini sejalan dengan visi misi KAI dalam menghadirkan pengalaman perjalanan yang nyaman dan terintegrasi bagi pelanggan. Kehadiran layanan Gojek Instant di Stasiun Bandung memudahkan pelanggan melanjutkan perjalanan dengan lebih cepat, tertib, dan efisien. Kolaborasi ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi pelanggan kereta api ataupun transportasi lanjutan," ujar Hendra.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan menghentikan operasional dua rute layanan, yakni 1N Tanah Abang-Blok M dan 10D Tanjung Priok-Kampung Rambutan mulai 30 Juni 2026.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari evaluasi berkala yang dilakukan Transjakarta untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pelanggan. Evaluasi dilakukan terhadap pola perjalanan pelanggan serta tingkat tumpang tindih layanan dengan rute Transjakarta lain yang melintasi koridor serupa.

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welfizon Yuza, mengatakan evaluasi layanan dilakukan untuk memastikan jaringan angkutan umum tetap adaptif terhadap kebutuhan pelanggan.

“Kami secara berkala melakukan evaluasi terhadap setiap layanan berdasarkan pola perjalanan pelanggan dan kinerja operasional. Penyesuaian ini dilakukan agar armada dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sekaligus menjaga kualitas layanan secara keseluruhan. Kami juga telah menyiapkan alternatif perjalanan sehingga pelanggan tetap dapat melakukan mobilitas dengan nyaman,” kata Welfizon, Jumat (26/6/2026).

Menurut Transjakarta, penghentian kedua rute tersebut dilakukan karena memiliki tingkat tumpang tindih dengan layanan lain yang melayani koridor yang sama. Melalui penataan rute ini, sebanyak 25 armada diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung layanan pada rute dengan kebutuhan perjalanan lebih tinggi sekaligus memperpendek waktu tunggu pelanggan.

Lihat video: JAKARTA MEMBLUDAK! Penumpang Transjakarta Melonjak Drastis 67 Persen!



Transjakarta juga memastikan seluruh fasilitas publik yang berada di sepanjang rute yang ditata tetap terlayani melalui rute alternatif. Terdapat 68 titik fasilitas publik di sepanjang rute 10D dan 47 titik fasilitas publik di sepanjang rute 1N yang tetap dapat diakses pelanggan.

Bagi pelanggan yang sebelumnya menggunakan rute 1N Tanah Abang-Blok M, Transjakarta menyiapkan sejumlah alternatif perjalanan. Untuk menuju Blok M, pelanggan dapat menggunakan rute 9D dari Tanah Abang, kemudian transit di Bus Stop Plaza Sentral dan melanjutkan perjalanan menggunakan rute 1P.

Sementara untuk menuju Tanah Abang, pelanggan dapat menggunakan rute 1P dari Blok M, transit di Bus Stop Benhil 3, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan rute 9D.

Adapun bagi pelanggan rute 10D Tanjung Priok-Kampung Rambutan, tersedia dua opsi perjalanan. Untuk menuju Tanjung Priok, pelanggan dapat menggunakan rute 7F dari Halte Kampung Rambutan dan transit di Halte Utan Kayu Rawamangun sebelum melanjutkan perjalanan dengan Koridor 10. Alternatif lainnya adalah menggunakan Koridor 7 dari Halte Kampung Rambutan, transit di Halte Cawang Cililitan, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan Koridor 10.

Sebaliknya, untuk menuju Kampung Rambutan, pelanggan dapat menggunakan Koridor 10 dari Halte Tanjung Priok dan transit di Halte Utan Kayu Rawamangun untuk melanjutkan perjalanan dengan rute 7F. Opsi lainnya adalah menggunakan Koridor 10 dari Halte Tanjung Priok, transit di Halte Cawang Cililitan, kemudian melanjutkan perjalanan dengan Koridor 7.

Transjakarta mengimbau pelanggan untuk merencanakan perjalanan melalui aplikasi Transjakarta maupun kanal informasi resmi perusahaan guna memperoleh informasi terbaru mengenai rute dan layanan yang tersedia.

JAKARTA - PT Transjakarta mengumumkan rute 1N (Tanah Abang–Blok M) dan 10D (Tanjung Priok–Kampung Rambutan) hanya akan beroperasi hingga 30 Juni 2026. Mulai 1 Juli 2026, kedua rute tersebut resmi dihentikan. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi pola perjalanan pelanggan serta tingkat tumpang tindih layanan dengan rute Transjakarta lain yang melintasi koridor serupa.

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welfizon Yuza, mengatakan sebanyak 25 armada bus yang sebelumnya melayani kedua rute tersebut akan dialihkan ke rute dengan kebutuhan perjalanan lebih tinggi. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan armada sekaligus menjaga kualitas layanan secara menyeluruh.

"Penyesuaian ini dilakukan agar armada dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sekaligus menjaga kualitas layanan secara keseluruhan," ujar Yuza, Jumat (26/6/2026).

Yuza menambahkan seluruh titik layanan yang sebelumnya dilintasi rute 1N dan 10D tetap terakomodasi melalui rute-rute alternatif yang telah disiapkan. "Kami juga telah menyiapkan alternatif perjalanan sehingga pelanggan tetap dapat melakukan mobilitas dengan nyaman," lanjut dia.

Berikut alternatif perjalanan bagi pelanggan yang sebelumnya menggunakan kedua rute tersebut:

Alternatif Pengganti Rute 1N (Tanah Abang–Blok M)

Menuju Blok M:

- Naik rute 9D dari Tanah Abang.

- Transit di Bus Stop Plaza Sentral.

- Lanjut menggunakan rute 1P.

Menuju Tanah Abang:

- Naik rute 1P dari Blok M.

- Transit di Bus Stop Benhil 3.

- Lanjut menggunakan rute 9D.

Alternatif Pengganti Rute 10D (Tanjung Priok–Kampung Rambutan)

Menuju Tanjung Priok

Opsi 1:

- Naik rute 7F dari Halte Kampung Rambutan.

- Transit di Halte Utan Kayu Rawamangun.

- Lanjut menggunakan Koridor 10.

Opsi 2:

- Naik Koridor 7 dari Halte Kampung Rambutan.

- Transit di Halte Cawang Cililitan.

- Lanjut menggunakan Koridor 10.

Menuju Kampung Rambutan

Opsi 1:

- Naik Koridor 10 dari Halte Tanjung Priok.

- Transit di Halte Utan Kayu Rawamangun.

- Lanjut menggunakan rute 7F.

Opsi 2:

- Naik Koridor 10 dari Halte Tanjung Priok.

- Transit di Halte Cawang Cililitan.

- Lanjut menggunakan Koridor 7.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengumumkan penghentian layanan rute 1N (Tanah Abang-Blok M) dan 10D (Tanjung Priok-Kampung Rambutan) mulai 1 Juli 2026. Kedua rute tersebut akan melayani penumpang untuk terakhir kalinya pada 30 Juni 2026.

Transjakarta menjelaskan, penghentian layanan dilakukan untuk mengurangi tumpang tindih dengan rute lain yang melayani koridor jalan yang sama. Langkah tersebut juga ditujukan agar armada dapat dialokasikan ke rute dengan tingkat permintaan penumpang yang lebih tinggi.

"Kami izin pamit untuk mengurangi tumpang tindih layanan dengan rute eksisting Transjakarta lainnya yang melintas di segmen jalan yang sama. Sehingga pengoperasian unit armada dapat digunakan secara lebih efektif untuk mendukung rute lainnya dengan tingkat permintaan yang lebih tinggi," tulis Transjakarta melalui akun Instagram resminya.

Bagi pengguna transportasi umum, penghentian sebuah rute tidak selalu berarti akses menuju tujuan menjadi tertutup. Dalam banyak kasus, perjalanan tetap dapat dilakukan melalui sistem transit atau perpindahan antarrute yang telah terintegrasi.

Untuk penumpang yang biasa menggunakan rute 1N dari Tanah Abang menuju Blok M, perjalanan dapat dilakukan dengan menggunakan rute 9D dari Tanah Abang, kemudian transit di Bus Stop Plaza Sentral dan melanjutkan perjalanan menggunakan rute 1P menuju Blok M.

Sementara untuk perjalanan dari Blok M menuju Tanah Abang, penumpang dapat menggunakan rute 1P, transit di Bus Stop Benhil 3, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan rute 9D.

Adapun bagi pengguna rute 10D yang bepergian dari Kampung Rambutan menuju Tanjung Priok, tersedia dua pilihan perjalanan. Penumpang dapat menggunakan rute 7F dari Halte Kampung Rambutan dan transit di Halte Utan Kayu Rawamangun sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan rute 10.

Alternatif lainnya adalah menggunakan Koridor 7 dari Halte Kampung Rambutan menuju Halte Cawang Cililitan, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan Koridor 10 menuju Tanjung Priok.

Untuk arah sebaliknya, dari Tanjung Priok menuju Kampung Rambutan, penumpang dapat menggunakan Koridor 10 dan transit di Halte Utan Kayu Rawamangun untuk melanjutkan perjalanan menggunakan rute 7F. Alternatif lain adalah transit di Halte Cawang Cililitan dan melanjutkan perjalanan menggunakan Koridor 7 menuju Kampung Rambutan.

Penyesuaian rute seperti ini merupakan bagian dari pengelolaan jaringan transportasi perkotaan yang terus berkembang. Dengan mengurangi tumpang tindih layanan, operator transportasi dapat memanfaatkan armada secara lebih efisien sekaligus memperkuat layanan pada koridor yang memiliki jumlah penumpang lebih besar.

"Meski 10D dan 1N berpamitan, perjalananmu bersama Transjakarta akan terus berlanjut," tulis Transjakarta.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Setiap pagi, jutaan orang bergerak menuju Jakarta.

Sebagian berangkat ketika langit masih gelap. Sebagian lainnya harus meninggalkan rumah saat anak-anak mereka masih tertidur. Dari Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang hingga berbagai sudut Jakarta, mereka berangkat dengan tujuan yang sama: bekerja, berbisnis, belajar, atau menjalankan aktivitas ekonomi yang membuat roda kota terus berputar.

Namun sebelum produktivitas itu tercipta, ada satu tantangan yang harus dihadapi setiap hari: kemacetan.

Bagi masyarakat perkotaan, kemacetan sering kali dianggap sebagai bagian normal dari kehidupan. Antrean kendaraan yang mengular di jalan tol, waktu tempuh yang sulit diprediksi, hingga perjalanan berjam-jam menuju tempat kerja seolah menjadi rutinitas yang tak terhindarkan.

Padahal di balik kondisi tersebut, terdapat biaya ekonomi yang sangat besar.

Ekonom dan praktisi kebijakan publik Wijayanto Samirin memperkirakan kerugian akibat kemacetan di kawasan Jabodetabek telah mencapai lebih dari Rp100 triliun per tahun. Kerugian tersebut tidak hanya berasal dari bahan bakar yang terbuang percuma saat kendaraan berhenti di tengah kepadatan lalu lintas, tetapi juga dari waktu produktif yang hilang, meningkatnya biaya operasional kendaraan, hingga penurunan produktivitas masyarakat.

“Kalau kita berbicara Jabodetabek dan mencoba mengkuantifikasi seluruh kerugian akibat kemacetan, nilainya memang mendekati Rp100 triliun per tahun,” ujar Wijayanto.

Angka tersebut menggambarkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar sebuah kota ketika mobilitas tidak berjalan efisien.

Waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja, belajar, beristirahat, atau berkumpul bersama keluarga berubah menjadi jam-jam yang habis di jalan. Dalam skala individu, dampaknya mungkin terasa kecil. Namun ketika terjadi pada jutaan orang setiap hari, kerugiannya menjadi sangat besar bagi perekonomian kawasan.

Ketika Waktu Menjadi Komoditas Paling Mahal

Di kota-kota modern, waktu adalah aset ekonomi.

Semakin cepat seseorang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, semakin tinggi pula peluang produktivitas yang dapat dihasilkan. Sebaliknya, semakin banyak waktu yang terbuang di jalan, semakin besar potensi ekonomi yang hilang.

Wijayanto menyebut masyarakat yang tinggal di kawasan Jabodetabek rata-rata menghabiskan waktu antara dua hingga empat jam setiap hari untuk perjalanan pergi dan pulang bekerja.

Bayangkan jika sebagian waktu tersebut dapat dipangkas melalui sistem transportasi publik yang lebih efisien.

Dua jam yang berhasil dihemat setiap hari bukan hanya berarti seseorang bisa pulang lebih cepat. Waktu tersebut dapat digunakan untuk bekerja lebih produktif, mengembangkan usaha sampingan, meningkatkan keterampilan, atau sekadar beristirahat agar dapat bekerja lebih optimal keesokan harinya.

Dalam konteks ekonomi perkotaan, efisiensi waktu pada akhirnya bertransformasi menjadi peningkatan produktivitas.

Karena itu, pembangunan transportasi publik tidak semata-mata berbicara mengenai perpindahan orang dari satu titik ke titik lain, melainkan tentang bagaimana sebuah kota mengelola produktivitas warganya.

Menghemat Lebih Banyak daripada yang Disadari

Masih banyak masyarakat yang menganggap kendaraan pribadi sebagai pilihan yang lebih ekonomis dibanding transportasi publik.

Padahal jika dihitung secara menyeluruh, biaya penggunaan kendaraan pribadi jauh lebih besar daripada yang terlihat.

Selama ini sebagian besar pengguna kendaraan hanya menghitung pengeluaran bahan bakar. Padahal terdapat berbagai biaya lain yang sering luput dari perhatian, seperti biaya parkir, tol, servis berkala, penggantian suku cadang, asuransi, hingga depresiasi kendaraan.

Menurut Wijayanto, pengguna transportasi publik di Jabodetabek rata-rata mengalokasikan sekitar 8%-15% pendapatannya untuk kebutuhan transportasi. Sementara pengguna sepeda motor menghabiskan sekitar 10%-20% pendapatan, dan pengguna mobil dapat mengalokasikan hingga 15%-30% pendapatannya.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa transportasi publik bukan hanya lebih efisien bagi kota, tetapi juga lebih hemat bagi rumah tangga.

Ketika biaya transportasi dapat ditekan, masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk mengalokasikan pendapatan mereka ke kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, tabungan, maupun konsumsi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menciptakan Pusat-Pusat Ekonomi Baru

Dampak transportasi publik tidak berhenti pada efisiensi biaya dan waktu.

Di berbagai kota dunia, jaringan transportasi massal terbukti mampu mengubah pola pertumbuhan ekonomi kawasan. Kehadiran stasiun, halte, maupun titik transit sering kali menjadi magnet baru yang menarik aktivitas masyarakat.

Fenomena serupa mulai terlihat di Jakarta.

Kawasan-kawasan yang terhubung dengan jaringan MRT seperti Blok M, Fatmawati, dan Cipete berkembang menjadi ruang ekonomi yang lebih hidup dibanding beberapa tahun lalu. Restoran, kafe, toko ritel, hingga berbagai pelaku UMKM tumbuh mengikuti arus manusia yang datang dan pergi setiap hari.

Menurut Wijayanto, titik transit transportasi publik pada dasarnya merupakan simpul ekonomi.

Semakin banyak orang berkumpul dan berpindah melalui suatu kawasan, semakin besar peluang transaksi yang tercipta di sekitarnya.

Transportasi publik menjadi semacam pembuluh darah yang mengalirkan energi ekonomi ke berbagai titik kota.

Bagi pelaku usaha kecil, kondisi tersebut membuka peluang baru. Arus penumpang yang konsisten menciptakan pasar yang lebih stabil dan memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis usaha yang sebelumnya sulit berkembang.

Investasi yang Memberikan Efek Berantai

Selain mendorong aktivitas ekonomi lokal, investasi pada transportasi publik juga menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas.

Wijayanto mengutip studi LPEM FEB UI yang menunjukkan bahwa setiap investasi Rp1 triliun pada layanan Transjakarta mampu menghasilkan multiplier effect ekonomi hingga 3,5 kali lipat.

Artinya, manfaat ekonomi yang dihasilkan jauh melampaui nilai investasi awal yang dikeluarkan.

Efek berantai tersebut muncul dari meningkatnya aktivitas perdagangan, terbukanya lapangan kerja, bertambahnya mobilitas tenaga kerja, hingga meningkatnya nilai ekonomi kawasan yang terhubung dengan jaringan transportasi.

Berbeda dengan pembangunan jalan yang sering kali kembali dipenuhi kendaraan beberapa tahun setelah dibangun, kapasitas transportasi publik dapat terus ditingkatkan melalui penambahan armada dan peningkatan frekuensi layanan.

Karena itu, banyak kota besar dunia menjadikan transportasi publik sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi jangka panjang.

Selain itu, kemajuan investasi transportasi publik juga mulai terlihat di sejumlah daerah yang sebelumnya mendapatkan dukungan pemerintah pusat melalui program Buy The Service (BTS). Awalnya, program yang dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan tersebut dirancang sebagai stimulus agar pemerintah daerah memiliki kesempatan membangun dan mengoperasikan layanan angkutan umum massal perkotaan. Melalui skema ‘beli layanan’ tersebut, alhasil pemerintah pusat membantu daerah menghadirkan akomodasi publik yang tertata dan membangun kapasitas pengelolaannya.

Perlahan, seiring berjalannya waktu, sejumlah daerah mulai mandiri untuk menunjukkan kemampuannya sendiri melanjutkan layanan tersebut. Kota-kota besar seperti Makassar, Denpasar, dan Purwokerto kini tidak lagi bergantung pada dukungan operasional pemerintah pusat karena layanan BTS sudah diambil alih oleh pemerintah daerah.

Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, transportasi publik diharapkan dapat berkembang menjadi infrastruktur ekonomi yang mendukung aktivitas masyarakat sekaligus memperkuat daya saing daerah. Bagi daerah lain, pengalaman tersebut bisa menjadi gambaran bahwa pengembangan angkutan umum bukan hanya sebuah kebutuhan namun juga dapat menjadi peluang.

Lebih dari Sekadar Moda Transportasi

Dalam beberapa tahun terakhir, cara pandang terhadap transportasi publik mulai berubah.

Jika sebelumnya transportasi publik dianggap hanya sebagai layanan mobilitas, kini semakin banyak pihak melihatnya sebagai instrumen pembangunan ekonomi.

Transportasi publik menghubungkan tenaga kerja dengan pusat pekerjaan. Menghubungkan konsumen dengan pelaku usaha. Menghubungkan kawasan permukiman dengan pusat pertumbuhan ekonomi.

Pada akhirnya, setiap perjalanan yang menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien bukan hanya menguntungkan individu yang melakukannya.

Perjalanan tersebut ikut menentukan bagaimana sebuah kota tumbuh, bagaimana pelaku usaha berkembang, dan bagaimana daya saing ekonomi kawasan dapat terus meningkat di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kawasan Dukuh Atas dalam beberapa tahun terakhir berkembang menjadi pusat pertemuan berbagai moda transportasi publik di Jakarta dan sekitarnya.

MRT, Commuter Line alias KRL, LRT Jabodebek, Kereta Bandara, hingga Transjakarta bertemu dalam satu kawasan yang setiap hari menjadi titik perpindahan ribuan komuter.

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama MRT Jakarta membangun Pedestrian Deck Dukuh Atas yang akan menghubungkan enam moda transportasi sekaligus, termasuk LRT Jakarta yang nantinya tersambung hingga kawasan tersebut.

Meski integrasi fisik terus diperkuat, tantangan perpindahan antarmoda masih menjadi pekerjaan rumah transportasi publik Jabodetabek. Survei Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) pada 2023 menunjukkan sekitar 40% pengguna transportasi publik membutuhkan setidaknya satu kali transit untuk mencapai tujuan.

Perpindahan moda tersebut kerap menambah waktu perjalanan, terutama ketika koneksi antarmoda tidak berjalan optimal atau layanan pengumpan belum memadai.

ITDP turut mencatat sekitar 10% pengguna kendaraan pribadi masih enggan menggunakan transportasi publik karena harus melakukan transfer antarmoda.

Sebaliknya, sekitar 20% masyarakat menyatakan bersedia beralih menggunakan transportasi publik apabila integrasi yang dilakukan mampu memperpendek durasi perjalanan mereka.

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan Mohammad Risal Wasal mengatakan pemerintah menargetkan integrasi transportasi publik dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, terdapat lima aspek integrasi yang harus berjalan beriringan, yakni integrasi kelembagaan, fisik, pembayaran, jaringan, dan informasi.

Risal mengatakan keberhasilan integrasi transportasi publik juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah melalui kombinasi kebijakan pengendalian kendaraan pribadi dan peningkatan kualitas transportasi umum.

Menurut dia, kebijakan pembatasan parkir, electronic road pricing (ERP), ganjil genap, hingga kawasan rendah emisi perlu berjalan beriringan dengan penguatan layanan transportasi publik yang terintegrasi.

Dari sisi layanan, Jakarta dinilai telah mulai menunjukkan perkembangan melalui integrasi tarif MRT, LRT Jakarta, dan Transjakarta dengan tarif maksimal Rp10.000 untuk perjalanan antarmoda dalam durasi 180 menit. Skema tersebut ke depan juga akan diperluas ke KRL dan LRT Jabodebek.

"Ini adalah fondasi penting agar transportasi publik benar-benar menjadi pilihan utama, bukan sekadar alternatif masyarakat untuk bermobilitas," katanya.

Simpul Transit Kian Padat

Pembangunan Pedestrian Deck Dukuh Atas tidak lepas dari tingginya aktivitas perpindahan pengguna transportasi publik di kawasan tersebut.

Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat mengatakan infrastruktur itu dirancang untuk mempercepat perpindahan pengguna sekaligus meningkatkan kenyamanan pejalan kaki.

"Hadirnya Pedestrian Deck Dukuh Atas akan memastikan konektivitas yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki saat bermobilitas antar-area dan berpindah moda transportasi publik," ujarnya.

Menurut Tuhiyat, fasilitas tersebut dapat memangkas waktu berjalan kaki hingga sekitar tujuh menit dan mengurangi jarak perpindahan antarmoda sekitar 400 meter.

Selain meningkatkan efisiensi perjalanan, pedestrian deck berbentuk donat/lingkaran ini juga dirancang agar dapat diakses secara nyaman oleh penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.

Urgensi pembangunan tersebut terlihat dari terus meningkatnya jumlah pengguna transportasi publik yang melintasi kawasan Dukuh Atas.

Di samping jumlah pengguna KRL yang padat, LRT Jabodebek misalnya mencatat rekor jumlah pengguna harian tertinggi sejak mulai beroperasi dengan melayani 129.692 pengguna pada hari kerja Selasa (26/5/2026). Pada periode pulang kerja pukul 16.00—21.00 WIB, Stasiun Dukuh Atas Bank Syariah Indonesia mencatat volume pengguna tertinggi dengan 14.527 orang.

Dominasi kawasan tersebut juga terlihat pada layanan MRT Jakarta. Sepanjang Januari hingga April 2026, Stasiun Dukuh Atas menjadi stasiun dengan jumlah pengguna terbesar mencapai 2,79 juta orang atau sekitar 17,6% dari total 15,91 juta pengguna MRT Jakarta pada periode tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kawasan Dukuh Atas nantinya akan menjadi pusat integrasi enam moda transportasi yang terhubung dalam satu kawasan.

"Maka dengan demikian Dukuh Atas akan ada MRT, LRT baik yang oleh pemerintah DKI Jakarta maupun oleh pemerintah pusat, kemudian kereta bandara, kemudian Transjakarta, KCI [Kereta Commuter Indonesia/KRL]. Jadi ada enam," ujarnya.

Menurut Pramono, keberadaan pedestrian deck akan menciptakan perjalanan yang lebih nyaman karena pengguna tidak perlu lagi berpindah moda melalui jalanan yang terpapar cuaca maupun lalu lintas kendaraan.

Dia juga meyakini fasilitas tersebut dapat membantu mengurangi kemacetan di kawasan Dukuh Atas yang selama ini kerap dipadati aktivitas naik turun penumpang di tepi jalan.

"Kalau ini sudah ada, orang tidak lagi turun ke bawah, pasti orang akan menggunakan jalan yang ada di atas," katanya.

Integrasi Belum Selesai

Meski integrasi fisik terus diperkuat, sejumlah pihak menilai pekerjaan rumah terbesar justru berada pada aspek informasi dan kualitas layanan.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan Jakarta telah menunjukkan kemajuan dalam integrasi fisik maupun tarif transportasi publik. Namun, menurutnya, integrasi informasi masih belum berjalan optimal.

"Hambatannya menurut saya saat ini dalam integrasi, yaitu dalam hal informasi," ujarnya.

Djoko mencontohkan masih minimnya petunjuk arah di sejumlah simpul transportasi, misalnya di Stasiun Gambir. Informasi mengenai akses menuju halte, stasiun, layanan taksi, maupun moda transportasi lain masih belum tersedia secara memadai di sejumlah lokasi.

Padahal, menurutnya, kemudahan memperoleh informasi menjadi bagian penting dalam pengalaman pengguna saat berpindah moda.

Dia juga menilai keberadaan pedestrian deck berpotensi menjadi daya tarik baru bagi masyarakat untuk menggunakan transportasi publik secara berkelanjutan.

"Saya kira orang Jakarta sudah biasa jalan kaki. Dengan adanya pedestrian deck seharusnya bisa lebih nyaman," katanya.

Di sisi lain, kekhawatiran mengenai kesiapan sistem dan kapasitas layanan masih dirasakan sebagian pengguna transportasi publik.

Ripan (25), pekerja swasta di kawasan Thamrin yang rutin menggunakan transportasi umum menilai, integrasi transportasi memang akan memudahkan mobilitas masyarakat. Namun, dia mempertanyakan kesiapan fasilitas ketika jumlah pengguna terus bertambah.

"Pastinya jadi makin mudah dan makin banyak penggunanya, tetapi sistem dan fasilitasnya bakal cukup mendukung nggak ya dengan adanya lonjakan pengguna?" ujarnya.

Menurut dia, lonjakan jumlah pengguna berpotensi menimbulkan antrean panjang apabila kapasitas layanan tidak ditingkatkan.

Dia mengaku pernah mengalami gangguan sistem saat berpindah moda di kawasan Dukuh Atas yang menyebabkan antrean mengular di pintu masuk stasiun.

"Takutnya jadi penuh banget kalau nanti sistem dan fasilitasnya belum memadai," katanya.

Peningkatan konektivitas melalui pembangunan pedestrian deck memang menjadi langkah penting dalam memperkuat integrasi transportasi publik Jakarta. Namun, besarnya volume pengguna yang terus tumbuh menjadi tantangan tersendiri pada pembangunan jembatan penghubung yang baru dimulai dan ditargetkan rampung pada 2028 mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat Stasiun Pasar Senen sebagai stasiun kereta api (KA) jarak jauh dengan pergerakan pelanggan naik-turun tertinggi dalam layanan KAI sepanjang Januari hingga Mei 2026. Pada periode tersebut, Stasiun Pasar Senen melayani 3.155.845 pergerakan pelanggan KA jarak jauh, terdiri atas 1.670.428 pelanggan naik dan 1.485.417 pelanggan turun.

"Tingginya mobilitas pelanggan di Stasiun Pasar Senen menunjukkan peran penting stasiun ini sebagai simpul perjalanan antarkota dari Jakarta menuju berbagai wilayah di Pulau Jawa," ujar Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Anne menyebut Pasar Senen merupakan simpul strategis mobilitas antarkota di Indonesia. Data Januari hingga Mei 2026 memperlihatkan peran stasiun ini sangat besar karena melayani perjalanan jarak jauh dalam volume tinggi dan terhubung dengan perjalanan komuter serta angkutan publik perkotaan.

Secara bulanan, pergerakan pelanggan KA jarak jauh di Stasiun Pasar Senen tercatat 622.763 pelanggan pada Januari, 492.511 pelanggan pada Februari, 783.962 pelanggan pada Maret, 613.383 pelanggan pada April, dan 643.226 pelanggan pada Mei 2026.

Angka tersebut menempatkan Pasar Senen di atas sejumlah stasiun besar lainnya pada periode yang sama, seperti Gambir dengan 2.603.087 pelanggan, Yogyakarta 2.574.177 pelanggan, Semarang Tawang 1.736.897 pelanggan, dan Surabaya Gubeng 1.547.309 pelanggan.

Anne menjelaskan karakter Pasar Senen sangat kuat karena melayani perjalanan masyarakat lintas segmen, mulai dari perjalanan keluarga, pekerja, pelajar, mahasiswa, wisatawan, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat yang mengandalkan kereta api sebagai moda utama menuju berbagai kota.

"Bagi banyak pelanggan, Pasar Senen menjadi titik awal perjalanan yang dekat, praktis, dan terhubung. KAI terus memastikan alur pelanggan di stasiun ini berjalan tertata, mulai dari kedatangan di area stasiun, proses boarding, informasi perjalanan, hingga keberangkatan kereta api," sambung Anne.

Selain melayani KA jarak jauh, ujar Anne, Stasiun Pasar Senen juga melayani Commuter Line Cikarang/Bekasi. Pola perjalanan yang melalui Pasar Senen mencakup Bekasi/Cikarang–Pasar Senen–Kampung Bandan serta Kampung Bandan–Pasar Senen–Bekasi/Cikarang.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, pengguna Commuter Line di Stasiun Pasar Senen tercatat 1.509.193 pelanggan, terdiri atas 706.562 pelanggan gate in dan 802.631 pelanggan gate out. Secara bulanan, volume pengguna Commuter Line di Pasar Senen mencapai 311.994 pelanggan pada Januari, 262.895 pelanggan pada Februari, 382.015 pelanggan pada Maret, 272.160 pelanggan pada April, dan 280.129 pelanggan pada Mei 2026.

Pada periode yang sama, Cikarang Line melayani 36.294.605 pengguna, terdiri atas 7.483.175 pengguna pada Januari, 6.871.690 pengguna pada Februari, 7.362.799 pengguna pada Maret, 7.466.071 pengguna pada April, dan 7.110.870 pengguna pada Mei 2026.

"Integrasi dengan Commuter Line Cikarang/Bekasi memberi kemudahan bagi pelanggan dari Bekasi, Cikarang, Jatinegara, Kampung Bandan, dan kawasan Jakarta lainnya untuk mengakses KA jarak jauh melalui Pasar Senen. Keterhubungan ini membuat perjalanan menuju stasiun lebih efisien, terutama bagi pelanggan yang memilih angkutan publik sejak awal perjalanan," lanjut Anne.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pembangunan jembatan berbentuk cincin donat atau pedestrian deck di kawasan Dukuh Atas, tidak akan memindahkan patung Jenderal Sudirman.

Sebagaimana rencana pemerintah sebelumnya, disebut bahwa pembangunan jembatan ini perlu memindahkan patung yang telah berdiri sejak 2003 silam.

Pramono mengaku, pindah atau tidaknya patung Jenderal Sudirman menjadi pertimbangan yang cukup panjang dan penting.

"Setelah kami merenungkan berhari-hari, patung Jenderal Sudirman tetap akan di tempat ini, jadi tidak akan kami geser, supaya tidak menjadi polemik," ujarnya dalam Pencanangan Pembangunan Pedestrian Deck Dukuh Atas, Minggu (21/6/2026).

Pedestrian deck disebut sebagai upaya untuk mewujudkan mobilitas berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur pejalan kaki yang terpadu dan dinamis di Kawasan Dukuh Atas, dimana saat ini kegiatan transit antarmoda masih belum optimal.

Fasilitas ini juga akan mendekatkan dan meningkatkan kenyamanan aksesibilitas 4 kuadran dan transportasi publik yang dipisahkan oleh Jl Sudirman dan Sungai Ciliwung dengan dilengkapi lift dan eskalator.

Nantinya, jembatan ini akan menghubungkan enam moda transportasi. Mulai dari MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, Commuter Line (KRL), Transjakarta, dan kereta bandara yang dapat diakses melalui Stasiun BNI City.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat menekankan bahwa meski nanti patung tersebut berada dalam lingkaran cincin donat, akan ada tempat khusus serupa anjungan untuk melihat patung Jenderal Sudirman dari dalam pedestrian deck.

"Masyarakat tetap dapat melihat patung Jenderal Sudirman melalui anjungan di dalam pedestrian deck" tuturnya.

Adapun, rencana pemindahan patung ini sejatinya telah digagas sejak September 2025 lalu.

Kala itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan, membuka peluang untuk memindahkan patung Jenderal Sudirman dalam pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit-oriented development (TOD) di Dukuh Atas.

Pengembangan integrasi kawasan ini juga berangkat dari bantuan pemerintah Jepang melalui Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism (MLIT) memberikan dana hibah Grant Studi kepada Urban Renaissance (UR) Agency untuk studi kelayakan teknis pedestrian deck Dukuh Atas.

Studi tersebut mencakup analisis alur pejalan kaki, aspek struktural, dan arsitektural. Kemudian ruang lingkup kerja sama ini juga dengan menggabungkan analisis dari program Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Phase 3 (JUTPI-3) terkait skema pendanaan dan pengaturan kelembagaan pelaksanaan kawasan integrasi transportasi publik.

JUTPI-3 merupakan hasil kerja sama Kementerian Koordinator bidang Ekonomi bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) yang berfokus pada peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan kawasan TOD.

Sementara terkait pembangunan yang resmi dimulai hari ini, Minggu (21/6/2026), pemerintah berharap dapat rampung pada 2028 mendatang.

JAKARTA - PT Brantas Abipraya (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan infrastruktur transportasi berkelanjutan melalui proyek Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Metropolitan Cekungan Bandung. Sebagai kontraktor pelaksana, Brantas Abipraya turut berperan dalam menghadirkan sistem transportasi publik yang modern, aman, nyaman, dan ramah lingkungan bagi masyarakat Bandung Raya.

Sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan proyek, Brantas Abipraya bersama para pemangku kepentingan menggelar kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Cibeunying Kidul (15/6). Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai rencana pekerjaan, manajemen lalu lintas selama konstruksi, serta manfaat jangka panjang yang akan dirasakan masyarakat setelah BRT beroperasi.

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero), Dian Sovana mengatakan, pembangunan BRT Metropolitan Cekungan Bandung merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi publik sekaligus mendorong mobilitas masyarakat yang lebih efisien.

Bangun Infrastruktur Unggul, Brantas Abipraya Perkuat Kolaborasi Internal



“Brantas Abipraya mendukung penuh pengembangan transportasi massal yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kehadiran BRT Metropolitan Cekungan Bandung diharapkan dapat menjadi solusi mobilitas masyarakat sekaligus berkontribusi dalam mengurangi kemacetan dan emisi kendaraan di kawasan perkotaan,” ujar Dian.

Proyek BRT Metropolitan Cekungan Bandung mencakup pembangunan fasilitas jalur on corridor, halte, perkerasan jalan, serta revitalisasi trotoar yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna transportasi publik maupun pejalan kaki. Selain itu, selama masa konstruksi, Brantas Abipraya menerapkan manajemen lalu lintas secara bertahap guna meminimalkan dampak terhadap aktivitas masyarakat dan pengguna jalan.

Dalam pelaksanaannya, Brantas Abipraya juga mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) melalui pemasangan rambu-rambu pekerjaan, pengaturan zona kerja, jalur pedestrian sementara, serta berbagai perangkat pengamanan lainnya sesuai standar yang berlaku.

Dian menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur perkotaan. Oleh karena itu, Brantas Abipraya membuka ruang komunikasi yang aktif melalui mekanisme layanan pengaduan untuk menerima masukan, saran, maupun laporan dari masyarakat selama proses konstruksi berlangsung.

Brantas Abipraya Pastikan Proyek Pompa Daan Mogot Berjalan Optimal



“Kami berkomitmen melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan keselamatan, kualitas, dan kenyamanan masyarakat. Melalui komunikasi yang terbuka dan kolaboratif, kami berharap pembangunan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Bandung Raya,” tambahnya.

Suherman, perwakilan masyarakat Kelurahan Cicadas, Bandung berharap dengan adanya BRT ini selain dapat mengurai kemacetan, dan dapat mengangkat dampak ekonomi untuk daerah sekitar.

BRT Metropolitan Cekungan Bandung merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan sistem transportasi publik yang lebih modern dan terintegrasi. Dengan hadirnya layanan BRT, masyarakat nantinya akan memperoleh akses transportasi yang lebih cepat, nyaman, dan andal, sekaligus mendukung terciptanya kawasan perkotaan yang lebih berkelanjutan.

“Melalui pengalaman panjang dalam membangun berbagai proyek infrastruktur strategis nasional, Brantas Abipraya optimistis dapat menyelesaikan pembangunan BRT Metropolitan Cekungan Bandung sesuai target yang ditetapkan, tentunya dengan mengutamakan keselamatan, mutu dan keberlanjutan, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” pungkas Dian.

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman melakukan serangkaian kunjungan verifikasi lapangan ke proyek pembangunan PT MRT Jakarta pada Rabu (17/6/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengawal pengendalian Proyek Strategis Nasional (PSN) serta memantau perkembangan sektor transportasi massal perkotaan di Wilayah DKI Jakarta.

Mengawali rangkaian kegiatan, Dudung meninjau langsung kawasan Transit Oriented Development (TOD) Blok M. Peninjauan ini difokuskan pada kesiapan pengembangan kawasan mixed-use Blok M sebagai salah satu pusat integrasi transportasi dan kegiatan ekonomi.

Usai melihat progres pengembangan TOD di Blok M, Dudung beserta rombongan bertolak menumpangi MRT menuju Stasiun Bundaran HI untuk melanjutkan agenda peninjauan utama, yakni proyek pembangunan MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan Fase 2A (Bundaran HI-Kota).

Dalam peninjauan di titik pembangunan Fase 2A tersebut, Dudung melihat langsung progres konstruksi bawah tanah dan memastikan bahwa hambatan-hambatan strategis lintas instansi yang sebelumnya muncul telah berhasil diurai melalui koordinasi aktif Kantor Staf Presiden (KSP) bersama manajemen MRT Jakarta.

"Hari ini saya melihat program strategi nasional, bagaimana pembuatan MRT kelanjutan dari Bundaran HI sampai ke Stasiun Kota. Banyak beberapa hal yang sudah dilakukan oleh KSP dengan pihak MRT manajemen. Sudah tuntas, ada beberapa hambatan dan ini sudah selesai. Dan ini sekarang tinggal langsung proses pekerjaan. Tadi saya lihat ke bawah sampai kedalaman 18 meter, memang ini dikerjakan oleh putra-putra Indonesia," ujar Dudung di lokasi proyek.

Dudung juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kualitas pengerjaan proyek yang digarap oleh anak bangsa. Menurutnya, kualitas infrastruktur yang dihasilkan memiliki standar internasional yang membanggakan.

"Ini luar biasa saya lihat, kualitasnya sama dengan di Jepang. Keretanya lebih bagus. Dan ini pasti akan sangat bermanfaat, kemudahan-kemudahan bagi masyarakat menggunakan sarana transportasi," puji Kastaf.

Terkait dengan target operasional terdekat, Dudung optimis bahwa jalur penghubung hingga ke kawasan Monas dapat segera dinikmati oleh masyarakat pada tahun depan, 2027.

"Operasional tahun depan lah ya. Tahun depan operasional sampai Monas, ini baru sampai Monas," jelasnya optimis.

Berdasarkan hasil verifikasi triwulan KSP bersama MRT Jakarta pada bulan Mei 2026. Per April 2026, proyek sepanjang kurang lebih 5,8 km dari Bundaran HI menuju Kota Tua ini secara umum menunjukkan tren pembangunan yang positif.

Monitoring berkala terus dilakukan untuk memastikan pemenuhan target operasi Segmen 1 pada Desember 2027 dan operasi penuh pada Februari 2030 tetap berjalan sesuai garis waktu (milestone).

Selain fokus pada transportasi fisik, KSP juga mendorong optimalisasi pendapatan non-tarif (non-farebox) melalui percepatan kawasan komersial terpadu Blok M Mixed-Use sebagai showcase TOD nasional yang terintegrasi sesuai mandat Perda DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2024.

Sebagai penutup, Dudung menegaskan komitmen KSP untuk selalu siap menjadi jembatan penyelesaian masalah (debottlenecking) bagi proyek-proyek strategis nasional jika ditemukan hambatan di lapangan.

"Ya, rekomendasinya dari KSP ke MRT ya sesuai dengan waktu saja. Kemudian tenaga-tenaga yang dikerahkan profesional. Dan kalau misalnya ada hambatan-hambatan nanti segera laporkan ke kami, sehingga kami nanti bisa merealisasikan ke kementerian yang terkait," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Group melayani 6.201.016 pelanggan pada layanan kereta api dan LRT yang terhubung dengan bandara sepanjang Januari–Mei 2026.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan jumlah tersebut berasal dari Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta, KA Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), KA BIAS atau KA Bandara Internasional Adi Soemarmo, KA Srilelawangsa di Sumatra Utara, LRT Sumsel, serta KA Minangkabau Ekspres di Sumatra Barat.

"Dari total tersebut, layanan di Jawa melayani 2.518.233 pelanggan, sedangkan layanan di Sumatra melayani 3.682.783 pelanggan," ujar Anne dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (16/6/2026).

Anne mengatakan layanan kereta api dan LRT yang terhubung dengan bandara memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas dari pusat kota, kawasan permukiman, daerah penyangga, pusat ekonomi, destinasi wisata, hingga simpul transportasi udara.

Di wilayah Jabodetabek, sambung Anne, Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta melayani 1.013.574 pelanggan sepanjang Januari–Mei 2026. "Angka ini meningkat 14,78 persen dibanding periode yang sama pada 2025 sebanyak 883.065 pelanggan," ucap Anne.

Anne menyampaikan layanan ini memperkuat akses masyarakat dari kawasan perkotaan Jabodetabek menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bagi pelanggan yang melakukan perjalanan dinas, wisata, pendidikan, layanan kesehatan, maupun kunjungan keluarga, Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta menjadi pilihan mobilitas yang lebih terjadwal di tengah kepadatan lalu lintas perkotaan.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, sambung Anne, KA Bandara YIA melayani 1.129.627 pelanggan sepanjang Januari–Mei 2026. Anne mengatakan jumlah tersebut terdiri atas KA YIA Reguler sebanyak 763.216 pelanggan dan KA YIA Xpress sebanyak 366.411 pelanggan.

"Dibanding periode Januari–Mei 2025 sebanyak 1.117.749 pelanggan, jumlah pelanggan KA Bandara YIA meningkat 1,06 persen," kata Anne.

Anne mengatakan KA Bandara YIA menjadi penghubung penting antara pusat aktivitas Yogyakarta dan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Layanan ini mendukung mobilitas wisatawan, mahasiswa, pekerja, pelaku ekonomi kreatif, pelaku UMKM, serta masyarakat yang menggunakan penerbangan dari dan menuju Yogyakarta.

"Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, KA BIAS melayani 375.032 pelanggan sepanjang Januari–Mei 2026. Angka ini meningkat 24,90 persen dibanding periode yang sama pada 2025 sebanyak 300.271 pelanggan," lanjutnya.

Anne menyampaikan KA BIAS merupakan layanan kereta api bandara yang menghubungkan Bandara Internasional Adi Soemarmo di Solo dengan sejumlah wilayah di sekitarnya. Dengan perpanjangan layanan hingga Stasiun Caruban di Kabupaten Madiun, KA BIAS memperluas akses masyarakat dari Solo Raya, Madiun, dan wilayah sekitarnya menuju simpul transportasi udara serta pusat-pusat aktivitas di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar pemerintah mulai mengalihkan sebagian subsidi BBM ke pengembangan transportasi publik. Menurut MTI, manfaat anggaran akan dirasakan lebih luas jika digunakan untuk memperbaiki layanan transportasi umum dibandingkan menopang konsumsi bahan bakar.

Dewan Penasihat MTI Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, besaran subsidi BBM terus berfluktuasi setiap tahun dan menjadi salah satu komponen belanja energi yang cukup membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Besaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu berfluktuasi setiap tahunnya," ujar Djoko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Menurut Djoko, besarnya subsidi energi dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia (Indonesian Crude Price/ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta tingkat konsumsi masyarakat. Realisasi subsidi BBM tercatat mencapai Rp551,2 triliun pada 2022, kemudian turun menjadi Rp375 triliun pada 2023 dan Rp113,3 triliun pada 2024. Namun, nilainya kembali meningkat menjadi Rp394,3 triliun pada 2025 dan ditetapkan sebesar Rp210,1 triliun pada 2026.

Djoko mengungkapkan, sektor transportasi menyerap sekitar 40 persen konsumsi BBM nasional. Namun, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebanyak 93 persen BBM bersubsidi justru dinikmati pemilik kendaraan pribadi roda dua dan roda empat.

"Sementara itu, sisanya hanya dinikmati oleh transportasi barang sebesar empat persen dan transportasi umum penumpang sebesar tiga persen," kata Djoko.

Karena itu, MTI mendorong pemerintah mempercepat pembangunan dan pembenahan transportasi umum di berbagai daerah. Menurut Djoko, sistem transportasi publik yang baik menjadi salah satu indikator penting negara maju dan perlu dipersiapkan sejak sekarang untuk mendukung target Indonesia Emas 2045.

"Oleh karena itu, program khusus untuk percepatan pembenahan transportasi umum di daerah harus diimplementasikan sejak sekarang," ujarnya.

Djoko menilai perkembangan transportasi umum di daerah masih terbatas. Dari 514 pemerintah daerah di Indonesia, baru sekitar 45 daerah atau sembilan persen yang mulai mengembangkan layanan transportasi publik modern.

"Tragisnya lagi, dari jumlah yang sedikit itu, baru sebagian kecil yang mandiri. Saat ini, tinggal dua pemda yang pengoperasiannya masih bergantung pada dana APBN, yaitu Kota Balikpapan melalui Balikpapan City Trans dan Kota Manado dengan Trans Manado," katanya.

Menurut Djoko, sebagian anggaran yang selama ini digunakan untuk subsidi kendaraan listrik juga dapat diarahkan untuk membantu pemerintah daerah membangun transportasi publik. Jika insentif kendaraan listrik tetap diberikan, sasarannya dinilai perlu diprioritaskan untuk wilayah kepulauan serta kawasan tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) yang menghadapi keterbatasan pasokan BBM.

"Subsidi ini sebaiknya diprioritaskan bagi masyarakat di pulau-pulau kecil dan kawasan 3TP yang menghadapi kendala geografis dalam pasokan BBM," ujarnya.

Djoko mencontohkan penggunaan kendaraan listrik di Kabupaten Asmat yang dinilai mampu membantu mobilitas masyarakat di tengah keterbatasan akses energi. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kebijakan subsidi dapat dirancang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Selain meningkatkan mobilitas, transportasi publik dinilai dapat membantu menekan biaya hidup masyarakat. Pemerintah bahkan memiliki ruang untuk memberikan tarif murah atau gratis bagi kelompok tertentu seperti pelajar, mahasiswa, buruh, guru, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Selain juga mampu menciptakan efisiensi fiskal dan anggaran negara, sistem transportasi yang baik juga berfungsi sebagai mitigasi risiko sosial serta memberikan dampak positif bagi perbaikan lingkungan dan tata ruang kota," kata Djoko.