KEMENTERIAN Perindustrian menargetkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas atau manufaktur pada 2026 meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan III 2025 sekitar 5,17 persen. "Ditargetkan menjadi 5,51 persen,” kata Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, dalam konferensi pers di kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu, 31 Desember 2025. Pernyataan itu disampaikan Faisol saat memaparkan outlook atau proyeksi industri manufaktur pada tahun depan. Faisol mengatakan proyeksi pertumbuhan industri pada 2026 disusun berdasarkan capaian pada tahun ini. Setidaknya ada delapan sasaran pembangunan industri 2026 yang disusun oleh Kementerian Perindustrian. Selain menentukan target pertumbuhan PDB industri, Kementerian Perindustrian menargetkan rasio industri manufaktur terhadap PDB menjadi 18,56 persen pada 2026. Target itu meningkat dari rasio industri manufaktur terhadap PDB yang pada tahun ini tercatat sebesar 17,27 persen. Kemudian Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk industri manufaktur dapat berkontribusi sebanyak 74,85 persen terhadap total ekspor. Selanjutnya, Faisol menjelaskan Kementerian Perindustrian menargetkan persentase tenaga kerja industri manufaktur mencapai 14,68 persen dari total pekerja. Masih soal ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian menargetkan seorang pekerja industri pengolahan mendapat penghasilan minimal Rp 126,20 juta per tahun. Sementara itu, Faisol menyatakan target investasi sektor manufaktur pada 2026 diproyeksikan bisa mencapai Rp 852,90 triliun. Adapun persentase nilai tambah industri pengolahan di luar Jawa ditargetkan mencapai 33,25 persen. “Ini sebagaimana pesan presiden dan juga strategi baru industri nasional di mana keseimbangan di antara Jawa dan luar Jawa semakin sempit,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu. Terakhir, Kementerian Perindustrian menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri prioritas mencapai 6,79 juta ton.Untuk mencapai pertumbuhan PDB industri manufaktur dan kontribusi terhadap PDB nasional, Kementerian Perindustrian juga menetapkan proyeksi pertumbuhan setiap sektor. Berikut rincian proyeksi pertumbuhan per sektor manufaktur untuk mencapai target 5,51 persen pada 2026. Industri logam dasar: 14 persen Industri pengolahan lainnya: 6,45 persenIndustri kimia, farmasi, dan obat: 6,26 persen Industri makanan dan minuman: 6,06 persen Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki: 5,19 persen Industri barang dari logam komputer dan lain-lain: 4,81 persen Industri mesin dan perlengkapan YTDL: 4,78 persen Industri barang galian bukan logam: 4,20 persen Industri industri furnitur: 3,71 persen Industri tekstil dan pakaian jadi: 3,54 persen Industri alat angkut: 2,93 persen Industri kertas dan barang dari kertas: 2,71 persen Industri karet, barang dari karet, dan plastik: 1,85 persen Industri pengolahan tembakau: 1,67 persenIndustri kayu dan barang dari kayu: 1,58 persen Berikut target kontribusi per sektor manufaktur untuk terhadap PDB 2026.Industri makanan dan minuman: 7,64 persen Industri kimia, farmasi, dan obat: 1,95 persenIndustri barang dari logam, komputer: 1,73 persenIndustri alat angkut: 1,41 persenIndustri logam dasar: 1,30 persenIndustri tekstil dan pakaian jadi: 1,03 persenIndustri pengolahan tembakau: 0,71 persenIndustri kertas dan barang dari kertas: 0,66 persenIndustri barang galian bukan logam: 0,47 persenIndustri karet, barang dari karet: 0,40 persenIndustri kayu, barang dari kayu: 0,39 persenIndustri mesin dan perlengkapan YTDL: 0,28 persenIndustri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki: 0,26 persenIndustri furnitur: 0,20 persenIndustri pengolahan lainnya: 0,13 persenKementerian Perindustrian memproyeksikan kinerja tertinggi pada sub sektor industri agro dengan pertumbungan sebesar 5,23 persen dan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai 9,60 persen. Subsektor industri agro juga ditargetkan dapat menyerap sebesar 10,98 juta tenaga kerja. Adapun target ekspor subsektor ini pada tahun depan diproyeksikan mencapai US$ 68,62 miliar. Sementara itu, nilai investasinya diharapkan bisa mencapai sekitar US$ 251,6 triliun. Terakhir, Kementerian Perindustrian menargetkan rata-rata utilisasi industri agro sebesar 74,62 persen pada tahun depan.

WAKIL Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkapkan data yang memprihatinkan. Saat ini, kata dia, angka rata-rata utilisasi atau tingkat penggunaan pabrik baja nasional hanya 52,70 persen. Dengan kata lain, separuh dari fasilitas produksi baja nasional tak terpakai atau menganggur. Angka utilisasi ini jauh di bawah batas ideal industri, yaitu 80 persen.

SUDAH hampir tiga tahun, tagihan jasa vendor Alva Ruslina senilai Rp 4,6 miliar ke Kementerian Perindustrian tak kunjung cair. Komisaris PT Nawa Sena Adinata ini mengatakan tagihan macet itu hasil kerja sama perusahaannya dengan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian dalam menyelenggarakan pendampingan pengusaha kecil di enam kota pada November-Desember 2023.

Alva mengaku cemas karena hasil pendampingan kepada kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Lombok, Bali, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta tak diakui oleh kementerian. Padahal, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan Surat Perintah Kerja dengan PT Nawa Sena Adinata senilai Rp 4,6 miliar dalam menjalankan program itu.

Dalam Surat Perintah Kerja bernomor 17/SPK-Payung.3.2/IKFT/3-JL/XI/2023, kementerian meneken kerjasama dengan PT Nawa Sena Adinata dalam 25 paket kegiatan di enam kota tersebut. “Saya pikir kegiatan pemerintah pasti aman,” kata perempuan yang akrab disapa Upi Ivo ini kepada Tempo saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 6 Desember 2025.

Pada saat yang sama, Upi harus menunda mimpi membangun masjid yang diinginkan mendiang ibunya, Ivo Nilakreshna. Sebab, tagihan yang macet itu awalnya milik yayasan ibunya. Padahal, pada kerja sama sebelumnya, pemerintah selalu membayar lunas kepada setiap vendor.

Dengan menyanggupi kerja sama dengan Kementerian Perindustrian, Upi berharap bisa mendapat keuntungan yang tak hanya untuk membangun masjid, tapi rumah singgah dan tafsir. “Ini uang untuk pembangunan masjid. Saya pikir tidak apa-apa dipakai untuk dapat untung."

Di sisi lain, Upi bercerita kalau banyak vendor yang juga telah memutus hubungan kerja (PHK) dengan pegawai karena tagihan ini tak kunjung dibayar. Beberapa vendor, kata dia, juga harus berurusan dengan perbankan karena tak sanggup membayar cicilan utang untuk menggelar kegiatan ini.

Hal serupa juga dialami Ranggapati Siswara Dewantoro. Direktur Utama PT Roket Media Indonesia itu juga harus gigit jari. Laki-laki berusia 37 tahun itu bercerita uangnya sebesar Rp 3,6 miliar untuk kegiatan ini juga terancam raib.

Pada Januari-Maret 2024, Rangga menambahkan, perusahaannya juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian sebagai event organizer (EO). Kerja sama itu juga terekam dalam Surat Perintah Kerja bernomor 004/SPPH-Payung.3.2/IKFT.3-JL/1/2024.

Ketika itu, PT Roket Media Indonesia menjadi EO kegiatan di Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur. Hasil kegiatan ini pun sudah diserahterimakan dalam berita Acara bernomor 28-BAST-Payung.3.5/IKFT/3-JL/1/2024. “Kami hanya EO saja, fasilitas mereka ke UMKM ke daerah,” ujarnya.

Di samping itu, Rangga mengatakan, para vendor yang menjadi korban ini telah menempuh berbagai upaya untuk menagih piutang ke Kementerian Perindustrian. Bahkan, sejumlah vendor sudah beberapa kali menggelar demonstrasi di Kementerian Perindustrian.

Saat ini, ada 20 vendor yang sedang mengajukan gugatan wanprestasi melawan Kementerian Perindustrian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan turut tergugat Lukman Hadi Surya, Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara, gugatan ini telah terdaftar pada Kamis, 5 Juni 2025. Nilai gugatan para vendor ini mencapai Rp 124,8 miliar.

Pada Kamis, 16 Oktober 2025, pengadilan juga telah menolak eksepsi dari Kementerian Perindustrian. Artinya, pengadilan berwenang mengadili perkara nomor 575/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel ini. Adapun, sidang lanjutan dalam agenda pembuktian bakal digelar pada Selasa besok, 9 Desember 2025.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief membantah para vendor ini bekerja sama secara resmi dengan kementeriannya. Dia mengatakan kegiatan vendor dengan kementerian ini ilegal karena Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian bernama Lukman Hadi Surya telah membuat kegiatan fiktif.

Arief mengatakan kementeriannya telah memecat Lukman dan melaporkan ke Polda Metro Jaya pada awal 2025. Lukman juga divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas SPF fiktif ini dan sekarang sedang dipenjara.

“Kegiatan tersebut patut diduga adalah penipuan yang dilakukan oleh LHS pada vendor dan investor agar mereka menyetor dana pada LHS dengan iming-iming keuntungan besar,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Ahad, 7 Desember 2025.

Menurut Arief, Lukman telah mencatut nama Kementerian Perindustrian untuk kepentingan pribadi. Dalam menjalankan tugas, ia diduga tidak memenuhi aturan yang berlaku. Di dalam kegiatan ini, Lukman tidak menyertakan anggaran dari Kementerian Pertanian alias langsung bekerja sama dengan para vendor.

Arief menjelaskan Surat Perintah Kerja yang diterbitkan oleh PPK harus ada mata anggarannya. Misalnya, pemerintah ada anggaran Rp 1 miliar, kementerian baru mencari perusahaan yang menggarap kegiatan tertentu dengan dana yang tersedia. Dalam kasus SPK yang dipersoalkan, tidak ada mata anggarannya. “Kalo ada SPK yang tidak ada mata anggarannya, SPK tersebut diduga fiktif,” tuturnya.

Karena itu, Arief mengatakan, Kementerian Perindustrian menolak membayar tagihan kepada para vendor karena Surat Perintah Kerja ini dianggap fiktif. “Itu dasar kami menolak membayar tagihan vendor dan investor tersebut."

Di samping itu, Arief mengatakan kementeriannya juga sudah melaporkan kasus ini ke Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Indonesia. Dia mengatakan SPK fiktif ini bagian dari dugaan penyuapan. “Kami sudah melaporkan kasus SPK fiktif ini,” ujarnya.

Arief mengatakan kementeriannya menghormati langkah para vendor yang menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski demikian, kata dia, seharusnya pihak yang digugat bukan kementerian, tapi pribadi Lukman Hadi Surya. “Silakan saja, menggugat adalah hak mereka."

JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengatakan banyaknya pameran otomotif belum tentu menunjukkan industri otomotif sedang kuat. Justru acara tersebut menandakan perjuangan industri otomotif untuk tetap mempertahankan permintaan di tengah anjloknya penjualan domestik dan melindungi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan.“Kita harus menggunakan data statistik yang ada untuk menggambarkan kondisi objektif industri otomotif saat ini dan tidak menggunakan jumlah event pameran otomotif,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Minggu, 30 November 2025.Febri mengatakan indikator paling dasar untuk mengukur kesehatan industri otomotif adalah penjualan kendaraan ke pasar, bukan hanya pertumbuhan segmen tertentu atau besaran investasinya. Dua hal itu tidak mampu menggambarkan kondisi industri otomotif secara keseluruhan.Penurunan penjualan mobil juga diungkap dalam data milik Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Selama Januari-Oktober 2025 secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) hanya sebanyak 634.844 unit. Angka itu turun 10,6 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 711.064 unit.Secara retail sales (penjualan dari dealer ke konsumen) tercatat sebanyak 660.659 unit pada Januari-Oktober 2025. Angkanya juga turun 9,6 persen dari tahun lalu yang mencapai 731.113 unit.Febri menganggap insentif otomotif menjadi instrumen krusial dalam upaya memulihkan pasar kendaraan bermotor sekaligus menjaga keberlangsungan industri otomotif nasional. Keputusan itu tidak hanya penting bagi pelaku industri, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat sebagai konsumen.Insentif akan menciptakan ruang bagi penurunan harga kendaraan, memperbaiki sentimen pasar, serta mempertahankan daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah dan pembeli mobil pertama yang sangat sensitif terhadap perubahan harga. “Walaupun Kemenperin belum merumuskan jenis, bentuk dan target insentif atau stimulus, tapi usulannya akan mengarah ke segmen kelas menengah-bawah dan didasarkan pada nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),” ucapnya.Kondisi yang terjadi saat ini, kata Febri, adalah peningkatan penjualan kendaraan listrik impor selama Januari-Oktober 2025 sebesar 69.146 unit. Tetapi 73 persennya adalah kendaraan listrik impor produksi dan nilai tambah serta penyerapan tenaga kerja justru berada di negara lain.Sementara itu segmen kendaraan lain yang diproduksi di dalam negeri dan memiliki pembagian terbesar dalam pasar industri otomotif nasional, terus mengalami penurunan penjualan signifikan. Bahkan angkanya jauh di bawah jumlah produksi tahunan kendaraan pada segmen tersebut.“Penurunan tajam penjualan kendaraan bermotor roda empat jauh di bawah angka produksinya di kala penjualan kendaraan Electric Vehicle (EV) impor naik tajam adalah fakta yang tidak bisa dihindari,” katanya.Data yang dihimpun Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika di Kemenperin menunjukkan selama Januari hingga Oktober 2025, penjualan wholesales kendaraan bermotor mencapai 635.844 unit atau turun 10,6 persen dibanding periode yang sama tahun 2024. Sementara itu, produksi kendaraan juga mengalami penurunan menjadi 957.293 unit dari 996.741 unit pada tahun lalu.Penurunan drastis terjadi pada segmen kendaraan yang justru menjadi tulang punggung industri otomotif nasional, yaitu segmen entry (On the Road kurang dari Rp 200 juta) yang anjlok hingga 40 persen, segmen low (Rp 200–400 juta) yang merosot 36 persen, serta segmen kendaraan komersial yang turun 23 persen.Ketiga segmen tersebut selama ini menyasar konsumen domestik, terutama kelompok masyarakat kelas menengah, serta menjadi basis produksi terbesar di dalam negeri. Menurut Febri, pelemahan pasar yang terjadi secara simultan dapat berdampak pada penurunan utilisasi pabrik, penurunan investasi, serta berpotensi mengancam keberlanjutan lapangan kerja di industri otomotif dan sektor komponen.“Tidak adanya intervensi kebijakan akan membuat tekanan ini semakin dalam, dan efeknya dapat memengaruhi struktur industri secara keseluruhan,” tuturnya.

GAIKINDO Jakarta Auto Week 2025 diselenggarakan setiap hari selama 21-30 November 2025. Acara pameran otomotif yang berada di Indonesia Convention Exhibition – Bumi Serpong Damai (ICE BSD), Kabupaten Tangerang ini terbuka untuk umum pada pukul 11.00-21.00 pada hari biasa dan pukul 10.00 21.00 WIB di akhir pekan.

“Pameran diinisasi oleh Gaikindo bersama Kementerian Perindustrian dan telah banyak mengalami perkembangan yang signifikan sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2022,” kata Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Putu Juli Ardika dalam sambutan pembukaannya pada Jumat, 21 November 2025.

Putu menjelaskan awalnya pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2022 diselenggarakan di lahan seluas 30 ribu meter persegi. Kemudian pada 2025 berkembang di lahan seluas 90 ribu meter persegi.

GJAW 2025 dihadiri oleh 80 peserta yang terdiri dari 33 merek kendaraan, 10 merek sepeda motor, 2 merek karoseri, dan lebih dari 45 industri pendukung otomotif. Permata Bank menjadi sponsor utama dan diikuti sponsor lainnya, yaitu V-Kool dan Superchallenge.

Pengunjung dapat membeli tiket secara daring melalui aplikasi Auto360 dengan harga Rp 35.000 untuk hari biasa dan Rp 70.000 untuk akhir pekan dan hari libur nasional. Panitia juga menyediakan pembelian tiket di tempat dengan harga Rp 50 ribu untuk hari biasa dan Rp 80 ribu untuk akhir pekan.

Merek mobil yang hadir di pameran ini antara lain BAIC, BMW, BYD, Changan, Citroen, Chery, Daihatsu, Denza, DFSK, Ford, GAC Aion, Geely, GWM, Honda, Hyundai, Jaecoo, Jeep, Jetour, Lepas, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mini, Mitsubishi Motors, Polytron, Seres, Subaru, Suzuki, Toyota, VinFast dan Wuling.

Kemudian merek kendaraan roda dua ada Aprilia, DIBAO, Indomobil E-Motor, Moto Guzzi, Polytron, Piaggio, Royal Enfield, Scomadi, Vespa dan Yamaha. Merek karoseri yang hadir hanya Adiputro dan Tentrem. “Permata Bank GJAW 2025 juga dimeriahkan berbagai program dan aktivitas untuk mendukung program penjualan dari industri otomotif Indonesia,” ucap Putu Juli Ardika.

Panitia menyediakan program akhir pekan yang bisa dinikmati keluarga, yaitu Push Bike Competition, Paper Craft Competition, dan Campervan Show. Secara umum, pengunjung dapat melihat desain eksterior maupun interior lebih dekat pada unit kendaraan dan produk otomotif yang dipajang.

Test drive unit kendaraan juga disediakan bagi pengunjung yang membeli unit kendaraan. Selain itu semua, terdapat area komunitas yang bisa diakses untuk melihat berbagai kendaraan modifikasi dan koleksi yang ada.

Pengunjung bisa membawa kendaraan pribadi dan parkir di area lantai bawah gedung atau datang dengan kendaraan umum. Panitia juga menyediakan shuttle bus gratis dari Stasiun Rawa Buntu, The Breeze, AEON Mall, Pasar Modern Intermoda, dan area parkir Edutown 2.

KEMENTERIAN Perindustrian mengungkapkan nilai ekspor industri alat olahraga sebesar US$ 84,78 juta pada periode Januari-Agustus 2025. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin Reni Yanita mengatakan laporan dari Trademap tersebut mencatat peningkatan 24,7 persen dari periode yang sama pada 2024.

“Angka-angka ini bukan hanya menunjukkan potensi ekonomi yang besar, tetapi juga makna sosial yang penting karena olahraga adalah simbol kebanggaan karya anak bangsa,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 November 2025.

Sementara itu, kata Reni, dalam satu dekade terakhir juga terdapat peningkatan signifikan pada industri alat olahraga di Indonesia. Laporan dari Statista mencatat pertumbuhan pada sektor ini mencapai US$ 500 miliar.

Sektor ini masih menghadapi tantangan soal ketergantungan bahan baku impor, dominasi produk luar negeri, terbatasnya akses ekspor, serta biaya tinggi untuk memenuhi standar sertifikasi internasional. Untuk mengatasi persoalan ini, Kemenperin mendorong pelaku usaha meningkatkan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Data Kemenperin pada 2024 menunjukan terdapat 36 pelaku usaha alat olahraga yang sudah memiliki produk dengan TKDN tinggi, di antaranya ada yang mencapai 66 persen. “Produk tersebut mencakup bola futsal, raket, shuttlecock, meja pingpong, dan bola voli,” ucapnya.

Untuk industri kecil, Kemenerin melaksakana pelatihan teknis, pendampingan, serta pemberian bantuan mesin dan peralatan. Mekanisme sponsorship juga diperkuat untuk mendukung sertifikasi internasional seperti FIFA Quality Programme, BWF Approved Equipment, dan ITF Approved Product, bekerja sama dengan Koperasi Olahraga Juang Indonesia (KOJI) di bawah pembinaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Kemenperin dan KONI telah menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat penggunaan produk alat olahraga dalam negeri di berbagai kegiatan olahraga nasional.

“Kami berharap produk dalam negeri dapat diakui secara global dan digunakan di ajang profesional,” tutur Reni.

Pada sisi ketenagakerjaan, laporan Ken Research juga mengungkap industri alat olahraga telah menyerap tenaga kerja sebanyak 15.663 orang pada 2023. Jumlah tersebut diserap dari 128 unit usaha yang ada. Nilai pasar domestik yang telah diserap juga sebanyak Rp 2,3 triliun pada tahun tersebut.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan Kemenperin terus memperkuat industri sektor olahraga agar mampu menguasai pasar domestik dan bersaing di pasar global. Program kolaborasi lintas sektor juga diupayakan untuk persaingan dalam industri ini.

“Kami ingin menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen utama alat olahraga berkualitas di dunia,” kata Agus.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengadakan pameran Indonesia Sport Facility Expo (ISFEX) pada 6-9 November 2025 di BSD City, Kabupaten Tangerang. Ajang ini menjadi promosi produk, membangun jejaring bisnis, bertukar ide, dan pembentukan kerja sama lanjutan bagi pelaku industri, asosiasi, dan komunitas.

MENTERI Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkap data yang cukup menohok. Seusai acara di Balai Sarbini, Jakarta Pusat, Kamis 6 November 2025, politikus Partai Golkar itu mengungkapkan ada 1.800 ton pakaian bekas yang masuk ke Indonesia per Agustus lalu. Dilihat dari 2021, jumlah impor pakaian bekas ini melonjak drastis. Pada 2021, volume yang masuk hanya 7 ton. Lalu pada 2022 dan 2023 sebanyak 17 ton. Sedangkan pada 2024 mencapai 3.600 ton.

Lonjakan volume impor ini berhubungan dengan tren thrifting alias belanja produk bekas pakai dari luar negeri. Bisa pakaian, aksesori, atau tas dan sepatu. Di mata konsumen, thrifting adalah cara yang pas untuk mendapatkan barang bermerek dengan harga sangat murah. Misalnya, di bursa pakaian bekas Gedebage, Bandung, Jawa Barat, harga satu potong T-shirt dari sebuah produsen apparel olahraga asal Jerman dibanderol Rp 150 ribu. Barang yang sama, jika dijual di mal dalam kondisi baru, bisa menembus Rp 1 juta. Siapa yang tak tergiur? Apalagi kondisi pakaian bekas itu masih sangat bagus.

Bagi para pelaku industri tekstil, tren thrifting adalah ancaman serius yang menjadi momok selama bertahun-tahun. Betapa tidak, gara-gara baju bekas impor itu, produk mereka kehilangan pasar alias tak laku. Padahal para pelaku industri sudah berinvestasi besar untuk membangun pabrik, membeli mesin dan bahan baku, serta menggaji karyawan. Beda dengan pedagang dan importir baju bekas yang hanya perlu modal untuk menebus barang di pelabuhan atau negara asal. Gara-gara baju bekas membanjiri pasar, banyak pabrik tekstik tutup dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Pelaku industri tekstil di sisi hulu juga tak kalah merana. Benang dan kain asal Cina serta sejumlah negara lain terus membanjiri pasar meski pemerintah memberlakukan kuota impor. Di sektor ini ada modus yang lebih canggih dan berbau korupsi. Sejumlah asosiasi produsen tekstil menduga beberapa perusahaan yang berada di kawasan berikat merembeskan benang dan kain ke pasar retail. Padahal barang itu seharusnya menjadi bahan baku pabrik yang mengajukan permohonan impor.

Itu sebabnya industri tekstil kita kian hari kian suram. Ibarat kata, industri tekstil ada di titik nadir, bertahan hidup, padahal jika dilihat dari aspek keuangan sudah default atau mengalami kekurangan modal. PHK terjadi di mana-mana. Salah satu jumlah PHK terbesar terjadi pada karyawan PT Sri Rejeki Isman atau Sritex, produsen seragam militer yang bermarkas di Solo, Jawa Tengah, yaitu 11.025 pekerja dari Agustus 2024 hingga Februari 2025. Jika pemain besar seperti Sritex tumbang, bagaimana dengan pabrik konfeksi kelas rumah tangga?

Untuk mendapatkan gambaran lengkap soal karut-marut industri tekstil ini, Anda bisa membaca tulisan berjudul "Penyebab Bisnis Tekstil Makin Lesu" dan "Bekerja di Bawah Ancaman PHK". ●

KEMENTERIAN Perindustrian menaruh perhatian terhadap temuan bakso goreng (basreng) asal Indonesia yang mengandung bahan pengawet Asam Benzoat. Paket makanan itu telah disita oleh Food and Drug Administration (FDA) di Taiwan."Kami sedang mengumpulkan data-datanya," kata Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika saat dihubungi pada Sabtu, 1 November 2025.Putu tidak merincikan bagaimana temuan sementara Kementerian Perindustrian terhadap produk yang dibuat oleh Isya Food tersebut. Namun basreng tersebut diketahui masih dalam penyitaan FDA Taiwan.Sebelumnya, FDA Taiwan merilis dua pemberitahuan berdasarkan dua paket basreng asal Indonesia mengandung Asam Benzoat. Produk itu diimpor perusahaan yang berada di Distrik Xindian, Kota New Taipei."Asam benzoat, suatu bahan pengawet, terdeteksi pada konsentrasi 0,05 g/kg dan 0,02 g/kg," dikutip dari dua laporan FDA Taiwan.Dua paket makanan yang sama-sama diterima pada tanggal 22 September itu masing-masing memiliki berat 1.008,00 KG / 1.008,00 kg dan 1.072,00 KGM / 1.072,00 kg. Produk basreng ini tidak termasuk dalam cakupan penggunaan pangan yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam tabel dan tidak mematuhi Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Keamanan dan Sanitasi Pangan, berdasarkan "Standar Cakupan, Batasan, dan Spesifikasi Penggunaan Bahan Tambahan Pangan."Untuk produk yang memasukkan informasi pemeriksaan sesuai dengan petunjuk, jika tidak diperlukan tanggal kedaluwarsa, bidang tanggal kedaluwarsa harus dikosongkan," tulis FDA dalam laporan mereka.

KEMENTERIAN Perindustrian mencatat kinerja industri Indonesia pada April 2025 sempat merosot seiring dengan pengumuman tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Kami menduga ada pengaruh dari pengumuman tentang tarif resiprokal Trump,” kata juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief di Jakarta, Kamis, 30 Agustus 2025.

Kementerian Perindustrian mengumumkan tiga indeks industri kompak turun. Ketiga itu adalah indeks kepercayaan industri (IKI), indeks kepercayaan industri (IKI) ekspor, dan indeks kepercayaan industri (IKI) domestik.

Sebagai perbandingan, IKI pada Maret 2025 tercatat di level 52,98 atau turun dari Februari 2025. Angkanya kembali turun sebulan setelahnya ke level 51,90 pada Februari 2025.

Begitu pun dengan IKI ekspor. Kementerian Perindustrian mencatat kinerjanya pada April 2025 berada di level 52,26. Angka itu turun dari level Maret 2025 yang sebelumnya berada di posisi 53,33. Namun Febri menegaskan indeks industri nasional masih berada di level ekspansif karena tidak berada di bawah 50.

Febri menjelaskan sebenarnya industri nasional telah mendapatkan tekanan berupa banjir impor sebelum adanya pengumuman tarif Trump. Pengumuman Trump diyakini Febri menambah tekanan bagi industri akibat ketidakpastian perdagangan global. Selain ketidakpastian, industri nasional menghadapi beban ancaman banjir produk impor yang relokasi dari Amerika Serikat akibat tarif.

Tekanan tidak hanya datang dari pengumuman tarif Trump. Menurut Febri, perang antara Iran dan Israel sekitar Juni 2025 turut menambah beban bagi industri nasional. Dampak dari perang itu, kata Febri, adalah berkurangnya permintaan ekspor maupun dari dalam negeri.

Perang, kata Febri, juga memengaruhi rantai pasok industri dalam negeri terutama kebutuhan bahan baku. “Ini adalah periode-periode di mana industri menghadapi tekanan banjir produk impor dan juga menghadapi tekanan dari gejolak politik (global),” tutur dia.

Namun, Febri mencatat terjadi peningkatan kinerja industri setelah Juni 2025. Adapun IKI pada Juli 2025 tercatat naik dibandingkan bulan sebelumnya ke level 52,89. Sementara IKI ekspor Juli 2025 turut naik ke level 53,35. Begitupun IKI domestik yang naik ke level 52,16 pada Juli 2025. Menurut Febri, kenaikan kinerja ekspor nasional disebabkan daya saing industri dan rantai pasok yang cukup baik untuk memenuhi permintaan.

Adapun IKI Oktober 2025 berada di level 53,50 persen atau naik dari bulan sebelumnya. Begitupun dengan IKI ekspor yang naik ke level 54,35 persen dan IKI domestik meningkat ke level 52,34 persen pada bulan kesepuluh tahun ini.

Menurut Febri, kenaikan kinerja industri domestik dipengaruhi oleh peningkatan belanja pemerintah terutama pada produk industri. Namun Febri mencatat sepanjang 2025 ini pemenuhan kebutuhan domestik terutama rumah tangga atas produk industri mengalami tekanan karena penurunan pada daya beli masyarakat.

KEMENTERIAN Perindustrian mendorong hilirisasi komoditas silika yang menjadi bahan baku berbagai industri. “Silika ini banyak digunakan sebagai bahan baku bagi industri hilir seperti ban, kaca, semen, dan semikonduktor,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier, dalam keterangan tertulis, Selasa, 28 Oktober 2025.

Taufiek mengatakan berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2025, ketersediaan sumber daya mineral silika di Indonesia dalam bentuk pasir silika atau kuarsa, batu kuarsa, dan kuarsit mencapai 27 miliar ton dan dengan cadangan mencapai 7 miliar ton.

Selain silika, Taufiek menyatakan Indonesia memiliki potensi besar atas grafit. Merujuk pada sumber yang sama dari Kementerian ESDM, Taufiek menyatakan Indonesia memiliki pasokan grafit yang tereka dan terunjuk di Indonesia sebanyak 31 juta ton pada 2023.

Ia menjelaskan, selain dari sumber mineral berupa grafit alam, grafit dapat diproduksi dari sumber daya potensial lainnya seperti kokas minyak bumi dan batu bara. “Grafit merupakan komoditas strategis bagi industri pelumas, elektronik, komposit, dan otomotif, dan dapat pula dibuat dari bahan berbasis karbon lainnya,” tutur dia.

Adapun Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil mengumumkan kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung untuk melakukan kajian pengolahan dan/atau pemurnian silika menjadi metallurgical-grade silicon berbasis sumber daya mineral nasional.

Selain itu, keduanya akan menyusun kajian teknologi pemurnian grafit alam dan pengolahan grafit sintetis beserta analisis ekonomi untuk implementasi industri di Indonesia. Taufiek menyatakan hasil kajian tidak sekadar menjadi referensi menyusun kebijakan. “Juga memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi di sektor pengolahan mineral dapat sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat,” kata dia.

Taufiek menjelaskan Direktorat Jenderal IKFT sebelumnya telah meluncurkan dua program prioritas nasional industrialisasi bahan galian non-logam pada 2024. Program tersebut meliputi industrialisasi silika menjadi wafer silikon untuk mendukung kemandirian industri photovoltaic (PV) module dan semikonduktor dalam negeri, termasuk industrialisasi grafit untuk menunjang ekosistem industri kendaraan listrik (EV) nasional.

MENTERI Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengklaim tidak bisa tidur karena memikirkan persoalan harga gas bumi tertentu (HGBT) dan tantangan industri lokal dalam menghadapi barang impor. “Saya akui dalam beberapa tahun terakhir, selama menjabat jadi Menperin yang membuat saya enggak bisa tidur,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 20 Oktober 2025.

Agus mengaku telah berupaya menjaga daya saing industri manufaktur nasional di tengah tingginya harga bahan baku untuk komoditi gas. Di saat bersamaan, industri lokal turut mengalami tekanan karena barang-barang ilegal membanjiri pasar dalam negeri. “Itu hal yang membuat saya pusing dan enggak bisa tidur malam hari,” ucapnya.

Menurut Agus, pemerintah telah mengatur skema supaya pelaku industri mendapatkan gas sebagai bahan baku dengan harga kompetitif. Baik itu kompetitif dalam segi harga maupun ketersediaan volumenya. Ia menyebut bahwa HGBT ini termasuk salah satu elemen kunci agar industri manufaktur Indonesia bisa bersaing dengan kancah global.

Meski begitu, Agus menilai Kementerian Perindustrian tidak bisa bekerja sendirian untuk menyelesaikan dua masalah ini. Kata dia, perlu kolaborasi lintas sektor dan intervensi kebijakan yang lebih ekstra supaya barang-barang impor dan industri gas lebih terkontrol.

“Tantangan yang dihadapi berasal dari eksternal dan internal. Bisa fluktuatif, kadang-kadang eksternal lebih berat dan kadang tantangan internal lebih besar,” kata Agus.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Saleh Husin mengusulkan agar pemerintah membuka opsi impor gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Pelaku industri ini dimungkinkan untuk boleh mengimpor gas,” kata Saleh di Menara Kadin, Jakarta, pada Selasa, 7 Oktober 2025.

Saleh mengatakan opsi impor ini khusus untuk memenuhi kebutuhan industri dan bukan untuk importir umum. Sebab pelaku industri selama ini mengalami keterbatasan suplai gas karena para pengusaha hanya mendapatkan 60 persen suplai HGBT dari total kebutuhan mereka.

Adapun pemerintah telah menetapkan skema baru HGBT bagi tujuh sektor industri, mencakup pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. HGBT gas bumi untuk bahan bakar ditetapkan sebesar US$ 7 per MMBTU (million british thermal unit), sedangkan untuk bahan baku sebesar US$ 6,5 per MMBTU.

Anastasya Lavenia Yudi, berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pembiayaan kendaraan listrik meningkat menjelang berakhirnya insentif impor mobil listrik pada 2025. OJK melaporkan outstanding pembiayaan kendaraan listrik pada Agustus 2025 meningkat 5,19 persen dibanding bulan sebelumnya.

Pembiayaan kendaraan listrik pada Agustus 2025 mencapai Rp 19,45 triliun. Dengan porsi penyaluran pembiayaan kendaraan listrik sebesar 3,65 persen dari total penyaluran pembiayaan industri multifinance.

“Permintaan kendaraan listrik diperkirakan tetap meningkat menjelang berakhirnya insentif,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman, lewat keterangan resmi dikutip Sabtu, 18 Oktober 2025. Ia menyatakan peningkatan itu diperkirakan dapat mendorong kinerja pembiayaan kendaraan listrik hingga akhir tahun 2025.

Kementerian Perindustrian sebelumnya telah menyatakan tidak akan memperpanjang insentif untuk mobil berbasis baterai listrik (battery electric vehicle/BEV) yang dijual di pasar domestik dengan skema impor utuh (Completely Built-Up/CBU) pada 2026.

Pemerintah memberikan insentif untuk importasi CBU mobil listrik hingga akhir Desember 2025 berupa bea masuk dan keringanan PPnBM dan PPN. Dengan ketentuan perusahaan penerima manfaat insentif ini harus melakukan produksi dalam negeri 1:1 dari jumlah kendaraan CBU yang masuk ke pasar domestik.

‎"Insya Allah tidak akan lagi kami keluarkan izin CBU, izin CBU dalam konteks skema investasi dengan mendapatkan manfaat (insentif)," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita seperti dikutip dari Antara.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta turut memastikan insentif CBU impor untuk mobil listrik dengan skema investasi tak akan dilanjutkan lagi oleh pemerintah pada tahun depan.

‎Saat ini ada enam perusahaan penerima manfaat insentif importasi BEV, yaitu PT National Assemblers (Citroen, AION, dan Maxus), PT BYD Auto Indonesia, PT Geely Motor Indonesia, PT VinFast Automobile Indonesia, PT Era Indusri Otomotif (Xpeng), dan PT Inchape Indomobil Energi Baru (GWM Ora).

Enam perusahaan tersebut memiliki rencana investasi di tanah air sebesar Rp15,52 triliun yang memiliki kapasitas produksi hingga mencapai 305 ribu unit sebagai imbal balik dari mengikuti program ini. Kemenperin mendorong para penerima manfaat untuk merealisasikan produksinya secara domestik.