Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) kembali menempuh langkah pelonggaran kebijakan makroprudensial ketika menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin (bps) pada rapat dewan gubernur (RDG) Mei 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa pelonggaran ini dirancang secara komprehensif untuk menyasar aspek pembiayaan (financing) non-kredit maupun pendanaan (funding) non-Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan tetap menjadikan stabilitas sistem keuangan sebagai panglima.

"[BI] memperkuat pelonggaran kebijakan makroprudensial untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas dan mendorong intermediasi perbankan," ujar Perry dalam pengumuman hasil RDG Mei 2026, Rabu (20/5/2026).

Untuk merealisasikan sasaran tersebut, bank sentral merilis empat bauran kebijakan makroprudensial baru yang saling terintegrasi.

Pertama, BI merelaksasi kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). Langkah pelonggaran ini dieksekusi melalui perluasan cakupan sekaligus penguatan kriteria surat berharga—termasuk surat berharga syariah korporasi—yang dimiliki maupun diterbitkan oleh bank untuk digunakan sebagai dasar perhitungan RIM. Ketentuan pelonggaran RIM ini dijadwalkan berlaku efektif mulai 1 Juli 2026.

Kedua, demi mendorong menyalurkan kredit, BI melakukan peningkatan pada Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Perry menjelaskan, BI akan menyuntikkan tambahan insentif likuiditas paling tinggi sebesar 0,5% dari DPK.

Secara spesifik, tambahan insentif ini diberikan sebagai reward bagi bank yang telah berhasil memenuhi nilai RIM sesuai rentang yang ditetapkan BI, namun belum memanfaatkan batas maksimum insentif KLM yang berada di level 5,5%. Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 1 Agustus 2026.

Ketiga, BI menginisiasi penguatan sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi). Pinisi diharapkan mampu menjadi katalisator ganda; tidak hanya mendorong ketersediaan (supply) kredit dari sisi penawaran perbankan, tetapi juga secara simultan mengungkit permintaan (demand) pembiayaan dari dunia usaha.

Keempat, BI terus melakukan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Perry menegaskan bahwa pendalaman transparansi ini akan dititikberatkan pada pergerakan suku bunga kredit di sektor-sektor prioritas yang selama ini masuk ke dalam radar cakupan KLM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen. Keputusan itu diambil di tengah tekanan global akibat perang di Timur Tengah yang memicu pelemahan rupiah dan arus modal keluar dari negara berkembang.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 19-20 Mei 2026. Selain BI-Rate, suku bunga deposit facility juga naik menjadi 4,25 persen dan lending facility menjadi 6 persen.

“Kenaikan ini sebagai langkah untuk memperstabilisasi nilai rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027,” ujar Perry dalam Taklimat Media yang digelar secara daring, Rabu (20/5/2026).

BI menilai perang di Timur Tengah memperburuk kondisi ekonomi dunia. Penutupan Selat Hormuz memicu lonjakan harga minyak dan meningkatkan tekanan inflasi global. Kondisi itu juga membuat investor global ramai-ramai memindahkan dana ke aset aman seperti obligasi Amerika Serikat.

Akibatnya, rupiah ikut tertekan. Nilai tukar rupiah pada 19 Mei 2026 tercatat melemah ke level Rp17.700 per dolar AS atau turun 2,2 persen dibanding akhir April 2026.

BI juga memperkirakan suku bunga acuan Amerika Serikat atau Fed Funds Rate belum akan turun hingga akhir 2026. Bahkan, ada peluang kembali naik pada 2027 karena inflasi AS masih tinggi.

Meski suku bunga dinaikkan, BI tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial longgar agar kredit perbankan dan pembiayaan dunia usaha terus tumbuh. Bank sentral juga memperkuat intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

“Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung pertumbuhan atau pro-growth,” kata Perry.

Di tengah tekanan global tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 masih tercatat 5,61 persen secara tahunan. Namun BI mengingatkan risiko perlambatan ekonomi dunia tetap perlu diwaspadai karena dapat menekan ekspor dan aliran modal ke dalam negerii.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) membeberkan sederet kebijakan yang akan dilakukan setelah kembali menahan suku bunga acuan alias BI Rate di level 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 21-22 April 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran ditujukan untuk mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pertama, untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter dalam mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5±1%, BI akan memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi.

“Baik transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik,” katanya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) April 2026, Rabu (22/4/2026).

Kemudian, memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market untuk tetap menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik dalam mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah.

Selanjutnya, menjaga pertumbuhan Uang Primer lebih dari 10% sesuai dengan ekspansi moneter untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, termasuk melalui transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.

Dia meneruskan, kebijakan kedua diarahkan untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif guna mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Dengan mempertahankan Rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%, Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) maksimum 35% dari modal bank, Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5% dengan fleksibilitas repo sebesar 5%, dan rasio PLM Syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%,” jelasnya.

Selain itu, mempublikasikan asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM (Lampiran 1) serta bersinergi dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lain guna mendorong kredit/pembiayaan tinggi melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI).

Adapun, kebijakan ketiga adalah memperkuat implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 untuk mendukung akselerasi ekonomi-keuangan digital nasional.

“Melalui peluncuran Pusat Inovasi Digital Indonesia [PIDI]: Hackathon dan Digdaya [Digital Talenta Berdaya dan Berkarya] dan QRIS Antarnegara Indonesia–Tiongkok pada 30 April 2026,” sebut Perry.

Kemudian, sinergi program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 dengan PIDI–Hackathon–Digdaya melalui perluasan inovasi sistem pembayaran terkini untuk meningkatkan efisiensi transaksi Pemerintah Daerah (Pemda).

Perry menyebut kebijakan terakhir atau keempat adalah memperkuat implementasi langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing sesuai dengan Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2030 untuk mendukung stabilitas dan pembiayaan perekonomian nasional.

“Melalui pengecualian atas larangan transaksi NDF jual valuta asing terhadap Rupiah di pasar luar negeri bagi Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing [PUVA] tertentu yang memenuhi persyaratan dari Bank Indonesia guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah dan pendalaman pasar keuangan domestik,” jelasnya.

Kemudian, memperluas instrumen operasi moneter valuta asing dengan instrumen spot dan swap dalam valuta Offshore Chinese Renminbi (CNH) terhadap Rupiah untuk mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah dan perluasan transaksi perdagangan dan investasi menggunakan mata uang lokal (Local Currency Transactions, LCT).

“Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal, untuk memitigasi dampak ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah terhadap perekonomian domestik sehingga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga baik,” pungkasnya.

CNNIndonesia bersiap menggelar Economic Forum bertajuk Global In Flux and The Road Ahead pada 2 Maret 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, mulai pukul 13.00 WIB sampai selesai.

Forum yang didukung oleh BCA ini mengungkap sejumlah tantangan perekonomian Indonesia yang saat ini tengah memasuki babak pembangunan. Tantangan tersebut antara lain ketimpangan antarwilayah dan kelompok ekonomi, kerentanan UMKM dan pekerja informal, hingga risiko tekanan fiskal dan stabilitas keuangan.

Terbagi menjadi dua sesi, masing-masing sesi akan membahas arah kebijakan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global, serta peran strategis perbankan nasional dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

Sesi pertama mengusung tema Global In Flux and The Road Ahead, yang berfokus terhadap stabilitas makro, ketahanan fiskal, pengelolaan APBN serta strategi menjaga momentum pertumbuhan jangka menengah.

Sesi ini dijadwalkan diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, dengan moderator Senior Anchor CNNIndonesia Desi Anwar.

Sementara, sesi kedua yang bertema Indonesia's Banking Sector and the Challenge of Sustainability Growth,menyasar menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat intermediasi serta mendorong pembiayaan sektor produktif dan UMKM.

Dimoderatori oleh Anchor CNNIndonesia Rully Kurniawan, sesi ini menghadirkan narasumber Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Alexander Lubis, Anggota Dewan Komisioner bidang Penjaminan dan Resolusi Bank LPS Doddy Zulverdi, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti, dan Direktur Treasury dan International Banking Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Farida Thamrin.

Acara yang diadakan di Auditorium Bank Mega ini juga direncanakan tayang secara streaming dan bisa disaksikan di YouTube CNNIndonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melanjutkan guyuran insentif likuiditasmakroprudensial untuk mendukung pertumbuhan kredit yang pada akhirnya turut mendorong ekonomi.

Pada tahun lalu, BI telah melebarkan batas atas insentif KLM dari 4% menjadi 5,5% (4,5% untuk KLM lending channel dan 1% interest rate channel) dari dana pihak ketiga. Tujuannya untuk mempercepat transmisi suku bunga dan meningkatkan kinerja kredit perbankan.

Sementara, hingga Januari 2026 disebutkan total insentif likuiditas makroprudensial yang telah disalurkan mencapai Rp397,9 triliun. Insentif tersebut masing-masing disalurkan kepada kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Umum Swasta Nasional (BUSN), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA).

Perinciannya, kelompok Bank BUMN sebesar Rp182,9 triliun, BUSN sebesar Rp174,7 triliun, BPD sebesar Rp33,1 triliun, dan KCBA sebesar Rp7,2 triliun.

Otoritas moneter berharap, gelontoran insentif tersebut dapat mendorong pertumbuhan kredit pada tahun 2026 yang batas bawahnya ditetapkan cukup konservatif di kisaran 8% meskipun terjadi pelebaran terhadap batas atasnya di angka 12%.

Sayangnya, BI juga mencatat bahwa pemanfaatan insentif KLM jalur penyaluran kredit (lending channel) maupun jalur suku bunga atau interest rate channel belum benar-benar optimal.

Pemanfaatan KLM masih di bawah plafon yang disediakan oleh otoritas moneter. Pemanfaatan KLM lending channel hanya 4,17% dari plafon. Sementara KLM interest rate channel hanya di angka 0,38% dari plafon sebesar 1%.

“Nah itu tadi, karena dari sisi demand permintaannya perlu diakselerasi,” ujar Direktur Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Alexander Lubis di Pontianak, Kalimantan Barat, dikutip, Senin (9/2/2026).

Alex, demikian sapaan karibnya, memahami lemahnya permintaan di tengah kebijakan moneter yang cenderung longgar, gelontoran insentif likuiditas, hingga ketersediaan likuiditas di pasar keuangan yang cukup melimpah, memang bisa memicu risiko.

Namun, Alex juga menekankan bahwa, transmisi kebijakan juga membutuhkan waktu. Selain itu, BI juga belum melihat ada faktor-faktor signifikan yang bisa mengganggu sektor keuangan. “Risiko pasti ada, tetapi sejauh ini masih kita mitigasi.”

Di sisi lain, kendati memiliki tugas baru untuk pro pertumbuhan ekonomi, Alex menekankan bahwa BI tetap berupaya untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar.

Alex menuturkan bahwa BI telah melakukan evaluasi untuk menguji ketahanan sistem keuangan. Hasilnya, Alex mengklaim bahwa, semua indikator relatif masih relatif terjaga.

Tidak hanya itu, Alex juga memastikan kondisi perekonomian yang terjadi pada beberapa waktu belakangan ini, tidak akan mengubah arah kebijakan BI yang masih pro pertumbuhan. “Sejauh ini dari indikator kami, belum menunjukkan harus berganti stance.”

Suku Bunga Bank

Sebelumnya, BI menegaskan bahwa insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) berhasil mendorong penurunan suku bunga perbankan.

Melalui KLM, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menyampaikan bahwa otoritas moneter mendorong penyaluran kredit sekaligus mempercepat penurunan suku bunga perbankan agar sejalan dengan pemangkasan BI Rate yang telah mencapai 150 basis poin (bps).

Seiring diberlakukannya insentif KLM baru pada 16 Desember 2025, Aida mengungkap bahwa suku bunga deposito 1 bulan turun sebesar 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Desember 2025. Suku bunga kredit juga turun sebesar 39 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 8,81% pada Desember 2025.

“Angka ini sangat bagus karena dia [suku bunga kredit] penurunan dibandingkan bulan lalu itu adalah menambah 15 basis poin. Bulan lalu hanya turun 24 basis poin, sekarang turun 39 basis poin,” ungkap Aida dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Januari 2026, Rabu (21/1/2026).

Secara sektoral, insentif KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yang mencakup sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, sektor Jasa termasuk Ekonomi Kreatif, sektor Konstruksi, Real Estate, dan Perumahan, serta sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan.

Sejalan dengan upaya BI untuk menurunkan suku bunga dan memperkuat KLM serta realisasi program prioritas pemerintah di tengah kondisi makro dan keuangan yang terjaga, otoritas moneter mencatatkan pertumbuhan kredit pada Desember 2025.

Kredit perbankan pada Desember 2025 tumbuh 9,69% secara tahunan (year on year/YoY). Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan November 2025 yang hanya tumbuh 7,74% YoY.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada 2025 masing-masing sebesar 21,06%, 4,52%, dan 6,58% YoY.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) menjadi 4,75 persen belum diikuti penurunan suku bunga kredit perbankan secara signifikan.

Sepanjang 2025 Bank Sentral telah memangkas suku bunga acuan sebanyak 125 basis poin (bps) dari level sebelumnya 6 persen.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menilai lambatnya penurunan tersebut salah satunya dipengaruhi porsi simpanan nasabah yang menerima bunga di atas tingkat bunga penjaminan (TBP).

"Saat ini ada sekitar 30 persen simpanan yang di antaranya special rate. Itu salah satu yang membuat suku bunga pinjaman tidak bisa turun sesuai yang diharapkan," ujar Anggito dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2).

Berdasarkan data LPS, porsi simpanan di atas TBP mencapai Rp3.336 triliun atau sekitar 30 persen dari total dana simpanan nasabah sebesar Rp13.424 triliun.

Dari jumlah tersebut, korporasi swasta mendominasi dengan 50,31 persen, diikuti dana pemerintah dan BUMN sebesar 22,77 persen, nasabah individu 22,69 persen, dan lainnya 4,23 persen.

Anggito menambahkan, meski BI telah menurunkan suku bunga sebesar 75 bps hingga akhir tahun lalu, suku bunga kredit perbankan baru turun sekitar 0,5 persen.

"Jadi saya sudah sampaikan bahwa BI sudah turunkan 75 bps tapi baru turun 0,5 persen suku bunga perbankan. Jadi transmisinya lambat," ungkapnya.

Sebelumnya, BI memperkirakan pertumbuhan kredit 2026 masih di kisaran 8-12 persen meski Moody's memangkas outlook utang Pemerintah Indonesia dari stabil ke negatif.

Artinya, masih ada peluang pertumbuhan kredit lebih tinggi dari tahun lalu, 9,69 persen.

"Outlook kredit masih 8-12 persen karena semua variabel dan indikator lainnya masih menunjukkan hal-hal yang membuat kita bertahan di bilangan proyeksi itu," ujar Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Alexander Lubis dalam forum Editors Briefing BI di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (6/2).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah membentuk panitia seleksi (pansel) untuk memilih Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) definitif. Lantas aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih pimpinan OJK?

Pengamat Perbankan Moch Amin Nurdin menyampaikan ada sejumlah aspek krusial yang perlu menjadi perhatian pansel dalam memilih pejabat definitif OJK, khususnya Ketua Dewan Komisioner OJK. Pertama, integritas dan independensi harus menjadi fondasi utama.

“Ketua OJK harus benar-benar bebas dari konflik kepentingan, tidak terafiliasi dengan kepentingan politik maupun kelompok usaha tertentu, serta memiliki rekam jejak yang bersih dan kredibel,” kata Amin kepada Bisnis, Kamis (5/2/2026).

Kapasitas kepemimpinan dan pengalaman teknokratis di sektor jasa keuangan juga menjadi poin penting yang harus dipertimbangkan. Amin mengatakan, tantangan industri kian kompleks ke depannya sehingga dibutuhkan figur yang memahami kebijakan makroprudensial sekaligus dinamika mikro industri.

Tidak berhenti disitu, kemampuan menjaga kepercayaan publik dan pelaku pasar sangat dibutuhkan. Amin menuturkan, Ketua OJK harus mampu menjadi jangkar stabilitas (confidence anchor), baik melalui komunikasi kebijakan yang jelas, konsisten, maupun responsif terhadap risiko.

Terakhir yakni visi jangka menengah-panjang kandidat, khususnya terkait penguatan tata kelola, pengawasan berbasis risiko, serta kesiapan sektor jasa keuangan nasional menghadapi tekanan global dan transformasi digital.

Sementara itu, Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip memandang pimpinan yang dipilih harus mampu menghadirkan kepercayaan ketika terpilih. Menurutnya, poin ini merupakan hal yang paling penting.

“Kita tidak banyak waktu memulihkan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan kita, khususnya di pasar modal,” ujar Sunarsip dalam keterangannya.

Selain itu, dia menilai pemimpin OJK ke depan harus memiliki komitmen yang kuat dalam memperbaiki tata kelola industri keuangan, termasuk perbankan.

Sunarsip menuturkan, sektor perbankan Indonesia saat ini membutuhkan langkah strategis untuk mendorong percepatan peran intermediasi perbankan, termasuk meningkatkan kualitas peran intermediasinya tersebut.

Perlakuan serupa juga perlu dilakukan pada industri keuangan lainnya, asuransi, perusahaan pembiayaan, fintech, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya.

Kriteria lainnya, yakni memiliki sasaran yang selaras dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah. Meski sebagai lembaga independen, menurutnya peran OJK tetap harus sinergi dan selaras dengan berbagai sasaran pembangunan ekonomi pemerintah.

Selain pimpinan yang mampu mewujudkan trust building secara seketika dan kompeten, Sunarsip menyoroti pentingnya sosok pemimpin yang dapat menyatu, baik secara visi dan aksi dengan program-program ekonomi pemerintah dan selaras dengan otoritas keuangan lainnya.

“Karena sudah pasti bahwa untuk menyelaraskan dengan program-program pemerintah dan sekaligus membangun industri yang sehat dan kuat, OJK perlu melakukan debottlenecking regulasi di sektor keuangan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memacu perbankan untuk lebih agresif dalam menyalurkan kredit guna menopang akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini dan tahun depan.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa otoritas moneter menjamin ketersediaan likuiditas yang memadai bagi perbankan. Dia meminta pelaku industri jasa keuangan tidak ragu melakukan ekspansi karena kebijakan makroprudensial dipastikan tetap longgar (akomodatif) hingga tahun depan.

"Jangan kawan-kawan [perbankan] pernah bertanya. Kebijakan makroprudensial akan terus kami longgarkan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan bagi sektor riil," ujarnya dalam acara Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2025, Rabu (28/1/2026).

Perry merincikan bahwa BI menargetkan pertumbuhan kredit perbankan pada 2026 berada di kisaran 8% hingga 12%. Target tersebut akan dikerek lebih tinggi pada 2027 menjadi 9% hingga 13%.

Sebagai perbandingan, realisasi pertumbuhan kredit mencapai 9,69% secara tahunan pada 2025. Angka itu lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan kredit sebesar 10,39% secara tahunan pada 2024.

Adapun untuk mencapai target pertumbuhan kredit yang lebih tinggi pada tahun ini dan tahun depan, BI menyiapkan pemanis berupa insentif likuiditas. Perry berjanji akan memberikan insentif bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas serta bank yang responsif dalam menurunkan suku bunga kredit.

"Bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor riil prioritas, dan bagi bank yang cepat-cepatan menurunkan suku bunga kredit, kami akan berikan insentif likuiditas," tegasnya.

Adapun, otoritas moneter merombak komposisi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprodensial (KLM) untuk 'memaksa' perbankan segera memangkas suku bunga kreditnya per 16 Desember 2026.

BI tetap mempertahankan besaran total insentif KLM paling tinggi sebesar 5,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Kendati demikian, komposisi di dalamnya diubah secara signifikan.

Bank sentral memangkas porsi insentif dari sisi penyaluran kredit (lending channel) dari semula maksimal 5% menjadi 4,5%. Sebaliknya, BI melipatgandakan insentif bagi bank yang responsif terhadap suku bunga (interest rate channel) dari semula paling tinggi sebesar 0,5% menjadi paling tinggi sebesar 1%.

Dengan demikian, jika perbankan ingin mendapatkan guyuran likuiditas maksimal dari otoritas maka mereka harus segera menurunkan suku bunga kreditnya sejalan dengan pemangkasan suku bunga kebijakan alias BI Rate.

Proyeksi Ekonomi & Stabilitas

Target penyaluran kredit ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional. Otoritas moneter memproyeksikan ekonomi akan tumbuh di kisaran 4,9%—5,7% pada 2026, yang kemudian meningkat di rentang 5,1%—5,9% pada 2027.

Dari sisi stabilitas harga, BI meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1% pada periode 2026–2027.

Perry menekankan bahwa slogan kebijakan moneter BI saat ini adalah pro-stability (menjaga stabilitas) dan pro-growth (mendukung pertumbuhan). Sisi pro-stability difokuskan pada upaya menjaga inflasi dan menstabilkan serta menguatkan nilai tukar rupiah.

Sementara itu, sisi pro-growth ditempuh melalui kebijakan suku bunga rendah, ekspansi likuiditas, dan kebijakan makroprudensial longgar. Perry juga memastikan ketahanan eksternal Indonesia tetap solid dengan posisi cadangan devisa yang tercatat sebesar US$156,5 miliar.

"Kami pastikan kawan-kawan perbankan, likuiditas akan lebih [dari] cukup supaya Anda semua bisa menyalurkan kredit demi sektor riil," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah mengirim surat presiden ke DPR berisi tiga nama calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI) untuk menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkapkan tiga nama tersebut adalah Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M. Juhro.

Dia mengungkapkan Komisi XI akan menjadwalkan fit and proper test alias uji kepatutan dan kelayakan untuk menentukan satu nama yang akan dipilih sebagai deputi gubernur BI yang baru. Misbhakun memastikan jadwal fit and proper test akan berlangsung pada pekan ini.

"Saya kenal tiga-tiganya. Nanti kan kita rapatkan di Komisi XI, keputusan politiknya akan seperti apa karena itu adalah jabatan politis," ungkap Misbhakun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Adapun, Thomas Djiwandono atau yang biasa disapa Tommy merupakan keponakan Prabowo yang kini menjabat sebagai wakil menteri keuangan sejak 2024. Sebelumnya, nama Tommy memang santer terdengar akan menjadi deputi gubernur BI. Yang menarik adalah nama dua pesaing Tommy yaitu Dicky dan Solikin yang merupakan pejabat internal BI. Lalu, bagaimana profil keduanya?

Profil Dicky Kartikoyono

Dicky Kartikoyono saat ini tercatat menjabat aktif sebagai kepala departemen kebijakan sistem pembayaran BI sejak 2023. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Dicky tercatat menduduki posisi penting sejak 2017 dengan menjabat sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) BI.

Kemudian pada 2019, dirinya mendapatkan amanat untuk menjadi Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia di London selama satu tahun. Usai kembali dari London, dirinya menduduki kursi Departemen Manajemen Strategis Dan Tata Kelola sebelum akhirnya menjabat posisinya terkini.

Saat masih menjadi Kepala Departemen SDM, Dicky tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp20,4 miliar. Sementara kekayaannya justru menurun pada laporan terakhir per 2024 menjadi Rp8,4 miliar.

Jika Dicky yang terpilih nanti menggantikan Doni, dirinya mengikuti jejak Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (2019-2022) sebelum menduduki jabatannya saat ini.

Dicky sebelumnya juga bertarung memperebutkan bangku deputi 2025-2030 yang ditinggalkan Doni P. Joewono. Meski demikian, Komisi XI DPR Ricky Perdana Gozali yang akhirnya terpilih.

Profil Solikin M. Juhro

Saat ini, Solikin M. Juhro menjabat sebagai kepala departemen kebijakan makroprudensial BI. Dia sekaligus menjabat asisten gubernur BI. Berdasarkan laman resmi BI, pria kelahiran Surabaya pada 1967 itu meraih gelar sarjana di Bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Airlangga pada 1991. Dia kemudian mendapatkan gelar Master of Applied Economics dari University of Michigan pada 1998.

Solikin kemudian kembali mendapatkan gelar Master pada Bidang Economics di Maryland University pada 2001. Empat tahun kemudian atau pada 2025, dia meraih gelar Doktor di Bidang Economics Monetary di Universitas Indonesia.

Pria yang menulis buku dengan Gubernur BI Perry Warjiyo bertajuk Kebijakan Bank Sentral itu mengawali karier di Bank Indonesia pada 1994. Sebelum menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial sejak 2023, Solikin pernah menduduki kursi Kepala Institut Bank Indonesia (2017-2022) dan kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (2022-2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat fasilitas pinjaman yang belum dicairkan atau undisbursed loan di bank pada November 2025 masih bernilai jumbo yakni menembus lebih dari Rp 2.500 triliun. Hal itu mengindikasikan bahwa dana tersebut belum terserap maksimal oleh sektor riil.

Menurut catatan BI, kredit menganggur tercatat terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada November 2025, angka undisbursed loan mencapai Rp 2.509,4 triliun, atau 23,18 persen dari plafon kredit yang tersedia.

“Ketika kita melihat kenapa undisbursed loan-nya tinggi, memang umumnya mereka wait and see, ini dari sisi demand,” kata Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Solikin M Juhro dalam acara Taklimat Media bertajuk ‘Asesmen Efektivitas Kebijakan Makroprudensial dalam Mendorong Pertumbuhan Kredit di 2025’ di Kompleks BI, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Di samping adanya sikap debitur yang wait and see, dari sisi demand Solikin juga menilai para debitur beranggapan lebih memilih menggunakan dana internal atau sumber yang lain dibandingkan meminjam kredit dengan suku bunga yang tinggi.

Diketahui, BI telah menurunkan suku bunga acuan/BI Rate sebanyak 125 basis poin (bps) di sepanjang 2025. Seiring dengan itu, transmisi penurunan BI Rate terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut, terutama pada suku bunga dana. Suku bunga deposito 1 bulan turun sebesar 67 bps dari 4,81 persen pada awal 2025 menjadi 4,14 persen pada November 2025.

Namun, penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat. Yaitu sebesar 24 bps dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi sebesar 8,96 persen pada November 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bankir buka suara terkait pertumbuhankredit perbankan yang masih di bawah perkiraan Bank Indonesia (BI) yakni pada kisaran 8%-11%, meski berbagai pelonggaran kebijakan makroprudensial telah dilakukan oleh otoritas moneter.

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum Allo Bank Ganda Raharja Rusli menyampaikan pelonggaran kebijakan makroprudensial belum cukup efektif mengakselerasi pertumbuhan kredit dan menurunkan bunga kredit. Mengingat, bank masih memerlukan waktu untuk menyesuaikan suku bunga kredit secara bertahap.

“Pelaku industri juga memerlukan waktu untuk bisa memanfaatkan penurunan suku bunga tersebut ke dalam rencana ekspansi investasi bisnis dan kebutuhan modal kerja,” kata Ganda kepada Bisnis, Senin (22/12/2025).

Menurutnya, kebijakan yang ada saat ini sudah cukup mendukung pertumbuhan kredit perbankan. “Tinggal dunia industri siap berekspansi di awal 2026 dengan dukungan pemerintah dalam hal stabilisasi ekonomi,” ujarnya.

Terpisah, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan bahwa perseroan telah memberikan suku bunga tetap sebesar 5% untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi, sesuai dengan program pemerintah.

Selain KPR subsidi, lanjut dia, BTN juga telah menurunkan suku bunga KPR non-subsidi melalui program bunga 2,65%. Nixon mengatakan program tersebut bahkan telah dilakukan perseroan jauh sebelum isu lambatnya transmisi suku bunga mencuat.

Namun, Nixon mengakui bahwa penurunan tersebut belum memberikan dampak signifikan lantaran permintaan atau booking rate KPR nonsubsidi sedikit menurun.

Dia menuturkan rendahnya permintaan membuat efek penurunan bunga tidak terlalu terlihat, meski secara kebijakan BTN telah melakukan penyesuaian. Kondisi ini juga tercermin pada imbal hasil atau yield kredit perseroan yang saat ini sudah berada di level rendah.

Atas dasar itu, BTN berencana menyurati BI untuk meminta pemahaman dan relaksasi, mengingat sejak awal perseroan menjalankan program pemerintah dengan skema bunga rendah. Nixon menilai, penurunan lebih lanjut baru memungkinkan jika pemerintah menyesuaikan suku bunga KPR subsidi. “[Bunga] 5% itu sudah rendah menurut saya dan enggak ada produk KPR 20 tahun yang bunganya serendah itu,” ujarnya.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut secara agregat suku bunga kredit perbankan baik secara tahunan (year on year/YoY) dan bulanan (month to month/MtM) sudah mulai menurun, meski penurunannya tidak signifikan.

“Ya mungkin tidak sebesar yang di-expect ya oleh kita, tetapi itu sudah turun. Berarti itu sudah mulai ada situasi yang kondusif untuk penurunan lebih lanjut,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kepada Bisnis, dikutip pada Senin (22/12/2025).

Untuk diketahui, BI tahun ini telah melakukan pelonggaran kebijakan makroprudensial, mulai dari kenaikan rasio pendanaan luar negeri (RPLN), penurunan rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) perbankan, hingga penguatan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM), yang diharapkan menambah likuiditas perbankan dan dapat digunakan pemberi pinjaman untuk meningkatkan penyaluran kredit. Kendati begitu, dampaknya terhadap penyaluran kredit belum terasa.

Pada November 2025, kredit perbankan hanya tumbuh 7,74% YoY, melanjutkan tren perlambatan sekaligus masih di bawah perkiraan ekspansi kredit 8%-11% yang disampaikan oleh otoritas moneter.

Suku bunga kredit pun belum turun signifikan kendati bank sentral telah agresif memangkas BI Rate. BI telah memangkas bunga acuan 125 basis poin selama 2025, tetapi suku bunga kredit hanya turun 24 basis poin dari 9,2% pada awal 2025 menjadi 8,96% pada November 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Bank-Bank Nasional alias Perbanas menilai transmisi penurunan suku bunga bank diperkirakan mulai terasa pada akhir tahun hingga awal 2026, seiring adanya jeda waktu atau time lag dalam penyesuaian suku bunga perbankan.

Apalagi suku bunga acuan BI rate sudah lebih rendah yaitu di level 4,75% usai Bank Indonesia beberapa kali menurunkan suku bunganya. Sementara suku bunga Deposit Facility sebesar basis poin (bps) ke level 3,75% dan suku bunga Lending Facility 5,5%.

Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Perbanas, Aviliani, menjelaskan bahwa transmisi bunga tidak terjadi secara instan, khususnya pada produk deposito dan kredit.

“Nah, untuk transmisi, sebenarnya kalau kita lihat dengan suku bunga turun itu sudah kelihatan. Cuman memang biasanya ada time lag dua bulan,” ujar Aviliani, Rabu (10/12/2025).

Dia mencontohkan bahwa suku bunga deposito tidak bisa langsung diturunkan karena bank harus menunggu hingga jatuh tempo sebelum melakukan penyesuaian.

Hal yang sama juga terjadi pada kredit, di mana penurunan suku bunga biasanya dilakukan setelah munculnya permintaan terlebih dahulu.

Dengan jeda waktu tersebut akan terlihat dampaknya pada Desember, dan selanjutnya berlanjut pada awal tahun depan yaitu pada Januari 2026.

Aviliani menilai tanda-tanda transmisi sudah tampak karena bank-bank pelat merah memperoleh dana besar alias dana saldo anggaran lebih (SAL), sehingga menurutnya biaya dana mulai menurun. Selain itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga telah menurunkan tingkat bunga penjaminan.

Seiring dengan hal ini, Bank Indonesia sebelumnya memperkuat insentif kebijakan makroprudensial (KLM) untuk mendorong pertumbuhan kredit dan mempercepat transmisi penurunan suku bunga perbankan sejalan dengan arah kebijakan moneter. Insentif ini mulai berlaku efektif besok, 1 Desember 2025.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Irman Robinson menjelaskan penguatan insentif KLM akan terbagi dalam dua skema.

Pertama, jalur kredit atau pembiayaan alias lending channel. Irman menjelaskan bahwa skema lending channel dirancang agar perbankan memiliki ruang likuiditas yang lebih besar dalam menyalurkan kredit sesuai komitmen pertumbuhannya.

Adapun, BI melaporkan pertumbuhan kredit mencapai 7,7% secara tahunan pada September 2025. Bank sentral, ujar Irman, belum puas dengan realisasi pertumbuhan kredit itu sehingga perlu didorong lagi.

“Sekarang kita berpikir bagaimana mendorong pertumbuhan kredit yang lebih kuat. Tentunya bank-bank sudah punya komitmen pertumbuhan kredit dalam rencana bisnis mereka setiap kuartalnya. Nah kita kasih insentifnya berdasarkan komitmen itu,” ujarnya dalam Pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, Jumat (24/10/2025).

Dia menjelaskan bahwa insentif diberikan secara upfront atau di awal berdasarkan laporan komitmen penyaluran kredit yang disampaikan oleh bank. Skema ini merupakan forward looking assessment karena BI memberikan dukungan likuiditas terlebih dahulu untuk membantu pencapaian target pertumbuhan kredit yang sudah direncanakan.