Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) kembali menempuh langkah pelonggaran kebijakan makroprudensial ketika menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin (bps) pada rapat dewan gubernur (RDG) Mei 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa pelonggaran ini dirancang secara komprehensif untuk menyasar aspek pembiayaan (financing) non-kredit maupun pendanaan (funding) non-Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan tetap menjadikan stabilitas sistem keuangan sebagai panglima.

"[BI] memperkuat pelonggaran kebijakan makroprudensial untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas dan mendorong intermediasi perbankan," ujar Perry dalam pengumuman hasil RDG Mei 2026, Rabu (20/5/2026).

Untuk merealisasikan sasaran tersebut, bank sentral merilis empat bauran kebijakan makroprudensial baru yang saling terintegrasi.

Pertama, BI merelaksasi kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). Langkah pelonggaran ini dieksekusi melalui perluasan cakupan sekaligus penguatan kriteria surat berharga—termasuk surat berharga syariah korporasi—yang dimiliki maupun diterbitkan oleh bank untuk digunakan sebagai dasar perhitungan RIM. Ketentuan pelonggaran RIM ini dijadwalkan berlaku efektif mulai 1 Juli 2026.

Kedua, demi mendorong menyalurkan kredit, BI melakukan peningkatan pada Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Perry menjelaskan, BI akan menyuntikkan tambahan insentif likuiditas paling tinggi sebesar 0,5% dari DPK.

Secara spesifik, tambahan insentif ini diberikan sebagai reward bagi bank yang telah berhasil memenuhi nilai RIM sesuai rentang yang ditetapkan BI, namun belum memanfaatkan batas maksimum insentif KLM yang berada di level 5,5%. Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 1 Agustus 2026.

Ketiga, BI menginisiasi penguatan sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi). Pinisi diharapkan mampu menjadi katalisator ganda; tidak hanya mendorong ketersediaan (supply) kredit dari sisi penawaran perbankan, tetapi juga secara simultan mengungkit permintaan (demand) pembiayaan dari dunia usaha.

Keempat, BI terus melakukan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Perry menegaskan bahwa pendalaman transparansi ini akan dititikberatkan pada pergerakan suku bunga kredit di sektor-sektor prioritas yang selama ini masuk ke dalam radar cakupan KLM.

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang diperoleh bank pada pekan pertama Maret 2026 mencapai Rp427,1 triliun dengan alokasi pada lendingchannel sebesar Rp357,6 triliun dan interest rate channel sebesar Rp69,5 triliun.

"Insentif KLM yang diperoleh bank pada minggu pertama Maret 2026 adalah sebesar Rp427,1 triliun dengan alokasi pada lending channel sebesar Rp357,6 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,5 triliun," katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan kelompok bank, KLM disalurkan masing-masing kepada bank badan usaha milik negara (BUMN) sebesar Rp225,6 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp165,8 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp28 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar Rp7,7 triliun.

Secara sektoral, KLM telah disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, mencakup sektor pertanian, industri, dan hilirisasi, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, sektor konstruksi, realestate, dan perumahan, serta sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM), koperasi, inklusi, dan berkelanjutan.

Perry menegaskan bahwa insentif KLM terus dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Implementasi penguatan KLM sejak 16 Desember 2025 diarahkan untuk memberikan insentif yang lebih tinggi bagi bank yang mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia (lendingchannel), serta bank yang lebih responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru sejalan dengan arah penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia (interestratechannel)," ungkap Gubernur BI.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

BI sudah banyak memberikan insentif kepada perbankan untuk pembiayaan. Tapi, kalau itu tidak diserap oleh permintaan, ya sama saja

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyatakan laju pertumbuhan kredit tahun 2025 yang tertahan disebabkan oleh dua faktor utama, yakni permintaan pembiayaan yang belum kuat serta biaya dana perbankan yang masih tinggi.

Sebagai catatan, pertumbuhan kredit perbankan pada November 2025 tercatat 7,74 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,79 persen (yoy).

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro dalam taklimat media di Jakarta, Senin, menjelaskan, dari sisi permintaan (demand side), korporasi cenderung masih berhati-hati (wait and see) dalam mengambil keputusan pembiayaan.

Sikap itu tercermin dari tingginya fasilitas kredit yang belum ditarik (undisbursed loans) yang tercatat Rp2.509,4 triliun pada November 2025.

Menurut Solikin, sebagian korporasi masih mengandalkan dana internal dan cenderung menunda penarikan kredit karena suku bunga yang dinilai masih relatif tinggi.

Tren serupa juga terlihat pada permintaan kredit rumah tangga. BI menilai hal ini dipengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan penghasilan yang belum cukup kuat, sehingga konsumsi berbasis kredit masih tertahan.

Meski BI gencar memberikan insentif, katanya, belum cukup untuk mendorong kinerja permintaan.

“BI sudah banyak memberikan insentif kepada perbankan untuk pembiayaan. Tapi, kalau itu tidak diserap oleh permintaan, ya sama saja,” ujar Solikin.

Sementara dari sisi penawaran (supply side), BI mencermati tingginya biaya dana atau cost of loanable funds (CoLF) yang membuat penurunan suku bunga kredit berjalan terbatas.

Solikin menyebut masih maraknya praktik pemberian suku bunga khusus (special rate) kepada deposan besar membuat biaya penghimpunan dana bank meningkat dan mempersempit ruang bagi bank untuk menurunkan suku bunga kredit.

Selain biaya dana, BI menyebut komponen lain seperti biaya operasional, margin, dan premi risiko turut memengaruhi tingkat suku bunga kredit, termasuk kecenderungan perbankan menyesuaikan premi risiko di tengah ketidakpastian ekonomi.

Untuk mendorong penyaluran kredit dan memperkuat transmisi kebijakan, BI memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) melalui dua jalur, yaitu jalur kuantitas (lending channel) dan jalur harga (interest rate channel).

BI juga menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta pemerintah.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) kembali merilis insentif baru untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit/pembiayaan. Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 16 Desember 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, penguatan implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan perlu dilakukan guna mengakselerasi penurunan suku bunga kredit/pembiayaan perbankan. Kebijakan ini dalam rangka optimalisasi intermediasi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

“... berlaku efektif pada 16 Desember 2025,” kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

Penguatan implementasi KLM yang berlaku efektif 16 Desember 2025 itu mencakup mempertahankan besaran insentif KLM paling tinggi sebesar 5,5% dari dana pihak ketiga (DPK).

Kemudian, menyesuaikan besaran insentif KLM yang berasal dari penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia (lending channel) dari semula paling tinggi sebesar 5% menjadi paling tinggi sebesar 4,5%.

Terakhir, menyesuaikan besaran insentif yang berasal dari penetapan suku bunga kredit/persentase imbalan pembiayaan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia (interest rate channel).

“...dari semula dari semula paling tinggi sebesar 0,5% menjadi paling tinggi sebesar 1,0%,” ujar Perry.

Tren Penurunan Suku Bunga Kredit

Otoritas moneter mengungkapkan penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat hingga November 2025. Perry Warjiyo menyampaikan penurunan suku bunga kredit perbankan hanya sebesar 24 basis poin (bps) dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 8,96% pada November 2025.

“Penurunan suku bunga kredit perbankan turun melambat sehingga perlu didorong,” ungkap Perry.

Di sisi lain, Perry menyebut bahwa transmisi penurunan BI Rate terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut. Otoritas moneter mencatat suku bunga deposito satu bulan turun 67 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,15% pada November 2025.

Adapun, pertumbuhan kredit pada November 2025 meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. BI melaporkan, pertumbuhan kredit pada November 2025 sebesar 7,74% secara tahunan (year on year/YoY), dengan fasilitas yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp2.509,4 triliun.

Dari sisi pertumbuhan kredit, angka pada bulan kesebelas itu meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 7,36% YoY. Perry Warjiyo menyampaikan penyaluran kredit perbankan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Permintaan kredit yang belum kuat antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menerbitkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) baru yang berlaku efektif mulai 1 Desember 2025. Kebijakan ini salah satunya bertujuan untuk mendorong penyaluran kredit.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung menyampaikan pertumbuhan kredit perlu didorong, utamanya sektor-sektor yang diprioritaskan dalam Asta Cita. Ini menjadi salah satu pertimbangan otoritas moneter menerbitkan KLM baru.

“Per 1 Desember 2025, kita menerbitkan ketentuan dengan KLM yang baru. Mengapa kita keluarkan kebijakan ini? Pertama karena kita melihat pertumbuhan kredit perlu didorong, terutama sektor-sektor yang diprioritaskan dalam Asta Cita,” kata Juda dalam konferensi pers Hasil RDG BI, Rabu (22/10/2025).

Adapun sektor yang dimaksud yakni pertanian, industri, dan hilirisasi; jasa, termasuk sektor kreatif; konstruksi, real estate, dan perumahan; dan/atau UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan.

Juda menambahkan hadirnya kebijakan baru tersebut sebagai upaya BI dalam memperkuat transmisi kebijakan. Dia mengatakan sejak September 2024, otoritas moneter telah menurunkan BI Rate sebesar 150 bps.

Kendati begitu, penurunan suku bunga kredit masih terbatas yakni hanya 15 bps dari 9,20% pada awal tahun 2025 menjadi sebesar 9,05% pada bulan September 2025.

Adapun besaran KLM yang dapat diterima masing-masing bank ditetapkan maksimal sebesar 5,5%. Perinciannya, besaran KLM maksimal 5% untuk bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu (lending channel).

Kemudian, insentif maksimal 0,5% untuk hal lain yang mendukung penyaluran kredit/pembiayaan, yaitu kecepatan perbankan menyesuaikan suku bunga kredit baru atau persentase imbalan pembiayaan baru yang sejalan dengan arah kebijakan BI. “Intinya bank-bank semakin cepat turunkan suku bunga kredit akan mendapat insentif likuiditas maksimal 0,5% dari DPK,”ujarnya.

Selanjutnya, besaran insentif yang akan diterima oleh bank juga akan memperhitungkan faktor penyesuaian, yaitu penambahan atau pengurangan besaran KLM berdasarkan perbandingan antara realisasi penyaluran kredit/pembiayaan dengan komitmen rencana penyaluran kredit/pembiayaan periode sebelumnya. “Semakin cepat, semakin besar insentif likuiditasnya,” pungkasnya.

Adapun, implementasi KLM dilakukan melalui pemberian insentif likuiditas, melalui pengurangan giro bank di BI dalam rangka kewajiban pemenuhan GWM secara rata-rata. Untuk perhitungan KLM, bank wajib menyampaikan laporan komitmen rencana penyaluran kredit/pembiayaan secara luring kepada BI secara berkala, sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

Selanjutnya, BI dapat melakukan evaluasi atas pemberian KLM dan dapat mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada bank, antara lain terkait realisasi atas komitmen rencana penyaluran kredit/pembiayaan.