JAKARTA, KOMPAS.com - Penggunaan dana hasil penawaran dana perdana atau initial public offering (IPO) untuk pembayaran utang memang kerap kali membuat investor kurang tertarik dengan prospek calon emiten.

Padahal, pembayaran utang terutama di tengah tren peningkatan suku bunga BI bisa jadi sebuah strategi bisnis yang dapat dilihat hasilnya di masa depan.

Pengamat pasar modal sekaligus Director PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Reza Priyambada mengatakan, secara umum perusahaan melakukan IPO sebagai bentuk pendanaan untuk kebutuhannya.

Sementara itu, salah satu kebutuhan perusahaan ialah untuk melakukan pelunasan utang.

"Bisa jadi dengan IPO saham maka si perusahaan tidak perlu berutang lagi untuk menutupi utang lamanya. Apalagi dana untuk menutupi utang tersebut dari dana IPO, alias menutup utang pakai dana orang lain," kata dia kepada Kompas.com, Kamis (2/7/2026).

Ia menambahkan, rencana perusahaan untuk melunasi utang melalui dana IPO saham memang kerap kali kurang disukai investor.

Pasalnya, aksi korporasi tersebut dianggap tidak memberikan nilai tambah jika dibandingkan penggunaan dana untuk ekspansi, buka usaha, melakukan penyertaan ke bisnis unit maupun usaha yang dianggap menghasilkan.

Namun demikian, dilihat dari sisi positifnya, adanya pelunasan sebagian atau seluruh utang perusahaan tersebut dari dana IPO saham akan membuat utang dari perusahaan tersebut turun atau berkurang.

"Sehingga ada ruang bagi perusahaan untuk memperbaiki kinerjanya," imbuh dia.

Dengan kata lain, manajemen tidak lagi hanya berfokus untuk mengurangi utang, tetapi bisa lebih berfokus pada pengembangan usaha.

Pengusaha juga dapat memperbaiki sejumlah rasio keuangan dengan adanya pelunasan utang tersebut.

Dengan demikian, valuasi perusahaan yang tecermin dari kinerja keuangan bisa lebih baik.

Investor perlu perhatikan struktur utang

Lebih lanjut, terkait dengan restrukturisasi utang, investor nantinya harus mempelajari struktur utang tersebut, tenor utang, maupun mekanisme utang tersebut.

Artinya, jika utang tersebut memiliki utang bertenor jangka pendek dan fixed rate maka perusahaan dapat menentukan dengan pasti besaran dan waktu pembayaran atas utang tersebut.

Sedangkan, ketika utang bersifat floating rate maka perlu ada penyesuaian ketika terjadi perubahan suku bunga pinjaman yang terimbas perubahan suku bunga acuan.

"Jadi, langkah IPO saham ini bisa jadi untuk restrukturisasi utang bisa jadi tidak tergantung rencana manajemen," terang Reza.

Bayar utang di tengah tren suku bunga tinggi

Senior Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Andreas Kristo Saragih mengatakan, di tengah tren suku bunga BI rate yang tinggi, perusahaan memang sebaiknya segera melakukan pembayaran utang.

Musim pencatatan saham perdana yang akan dimulai Juli ini memang diwarnai dengan fenomena penggunaan dana initial public offering (IPO) untuk membayar utang.

"Kalau bisa ada kemampuan untuk bayar utang, karena refinancing pun pasti suku bunganya akan lebih tinggi," kata dia dalam Media Day.

Ia menambahkan, dengan adanya IPO perusahaan mendapatkan dana dengan biaya yang lebih murah.

"Pasti kan lebih murah cost of fund-nya dengan issue new shares," sambung dia.

"Saya rasa positif IPO-nya," timpal dia.

Calon emiten yang akan segera melantai di bursa yakni, PT Nitrasanata Dharma Tbk (JECX), PT Niramas Utama Tbk.

(JELI), PT Prodia Diagnostic Line Tbk (PRDL), PT Bach Multi Global Tbk (BACH), PT RANS Entertainment Indonesia Tbk (RANS), dan PT Esa Medika Mandiri Tbk (EMMI).

Di tengah kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), calon emiten yang akan tercatat di bursa kompak untuk memprioritaskan pembayaran utang dari dana hasil IPO.

Sedikit catatan, saat ini suku bunga acuan BI telah berada di level 5,75 persen.

Sejak Mei 2026, BI telah menaikkan suku bunga mencapai 100 basis poin (bps).

Berikut ini adalah prospektus ringkas dari calon emiten yang akan melantai di bursa efek.

PT Nitrasanata Dharma (JECX)

JECX mematok harga IPO saham sebesar Rp 1.250.

Adapun masa penawaran umum berlangsung pada Rabu (1/7/2026) sampai Jumat (3/7/2026).

Perusahaan pengelola jaringan JEC Eye Hospitals & Clinics ini menawarkan maksimal sekitar 487,98 juta saham atau setara 10 persen dari modal ditempatkan dan disetor pasca IPO.

Dana dari IPO yang berpotensi dikantongi JECX mencapai Rp 609,97 miliar.

Ini terdiri dari Rp 406,65 miliar dari penerbitan saham baru dan Rp 203,32 saham hasil divestasi.

Dari jumlah tersebut sekitar Rp 49 miliar dana dari hasil penjualan saham baru JECX akan dipakai untuk pembayaran lebih awal sebagian pokok pinjaman kepada PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).

Kemudian sebesar Rp 100 miliar digunakan untuk pembayaran lebih awal kepada PT Bank HSBC Indonesia atas sebagian pokok pinjaman.

Selanjutnya, senilai Rp 185 miliar akan disalurkan kepada perusahaan anak.

Secara perinci, sebanyak Rp 50 miliar untuk PT Nitra Sanata Bali, Rp 100 miliar disalurkan sebagai pinjaman pada PT Orbita dan Rp 35 miliar akan dijadikan pinjaman kepada PT JEC Candi Sejahtera.

Sementara itu, sisanya akan digunakan untuk modal kerja, yaitu biaya-biaya yang sehubungan dengan kegiatan operasional sehari-hari yang akan digunakan secara bertahap maksimal sampai 31 Desember 2027.

PT Prodia Diagnostic Line (PRDL)

Masa penawaran umum IPO saham PRDL mulai Rabu (1/7/2026) sampai dengan Jumat (3/7/2026).

PRDL menawarkan maksimal 522,90 juta saham di harga IPO Rp 120 per saham.

Jumlah itu setara dengan 30 persen dari modal disetor dan ditempatkan penuh pasca IPO.

Dengan demikian, perusahaan pembuatan dan pengolahan alat kesehatan diagnosis itu berpotensi mengantongi dana segar sebesar Rp 62,74 miliar.

Dana IPO bakal digunakan PRDL untuk beberapa hal.

Pertama, sekitar Rp 33,66 miliar dari dana hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya akan digunakan untuk pelunasan pokok fasilitas kredit kepada BCA dan Bank Panin.

Kemudian sekitar 28,92 persen akan digunakan sebagai belanja modal alias capital expenditure (capex).

Sisanya, 8,51 persen akan digunakan untuk modal kerja atau working capital.

PT Niramas Utama (JELI)

Produsen makanan dan minuman penutup dengan merek INACO ini memulai masa penawaran umum pada Rabu (1/7/2026) sampai dengan Jumat (3/7/2026). JELI menetapkan harga IPO sebesar Rp 900 per saham.

Berdasarkan e-IPO, saham yang ditawarkan JELI maksimal mencapai 266 juta saham.

Dana hasil IPO akan digunakan untuk empat keperluan.

Pertama, sebesar 56,70 persen akan dipakai untuk penyertaan modal kepada perusahaan anak, yaitu PT Niramas Pandaan Sejahtera (NPS) dalam bentuk ekuitas.

Nantinya, PT Niramas Pandaan Sejahtera akan memanfaatkan dana tersebut untuk belanja modal guna.

Aksi korporasi ini bertujuan meningkatkan kapasitas produksi gummy candy dan produk jelly JELI agar mendorong permintaan domestik dan ekspor.

Selanjutnya, sebesar 10,04 persen akan digunakan oleh JELI untuk belanja modal dalam rangka pembelian mesin yang terdiri tetapi tidak terbatas pada pembelian, pelunasan dan instalasi mesin produksi, peralatan dan perlengkapan.

Kemudian, sebesar 10,90 persen akan digunakan oleh JELI untuk pembayaran sebagian pokok utang jangka pendek KMK 2 kepada PT Bank Mandiri Tbk.

Per tanggal 31 Maret 2026 total pokok pinjaman adalah sebesar Rp 25 miliar.

Sedangkan, sisanya sekitar 22,36 persen akan digunakan oleh JELI sebagai modal kerja, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku, pembayaran biaya operasional, serta kegiatan pemasaran.

PT Rans Entertainment Indonesia (RANS)

Dalam prospektusnya, RANS menawarkan maksimal 2.525.000 saham atau setara dengan 20,02 persen dari modal ditempatkan dan disetor pasca IPO.

Pada masa bookbuilding, RANS mematok harga di kisaran Rp 135-170.

Dengan demikian, RANS berpotensi mengantongi dana segar sebesar Rp 429 miliar.

Berdasarkan alokasi penggunaan dana IPO, RANS menganggarkan sekitar 6,98 persen untuk pembayaran lebih awal atas seluruh pokok utang kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).

Alokasi sekitar 18,64 persen akan digunakan sebagai belanja modal atau capital expenditure atas rencana ekspansi usaha dalam rangka pembangunan wahana bermain dan belajar edukatif dengan nama Cipungland.

Selanjutnya, sebanyak 37,61 persen dari dana IPO bakal digunakan oleh RANS untuk belanja operasional alias operational expenditure dalam rangka penyelenggaraan konser di berbagai kota di Indonesia.

Lebih lanjut, dana IPO sebanyak 8,15 persen akan digunakan oleh RANS untuk membentuk suatu entitas usaha baru bersama dengan partner usaha yaitu PT Global Teknologi dalam rangka pengembangan bisnis teknologi berbasis AI.

Selain itu, sebanyak 19,80 persen akan digunakan untuk ekspansi usaha melalui akuisisi kepemilikan saham pada PT Rans Kosmetika Indonesia atau dengan merek Slavina.

Terakhir, sisa dana IPO akan digunakan oleh RANS untuk melakukan penyetoran modal kepada entitas anak dalam bentuk setoran modal saham.

PT Bach Multi Global (BACH)

Di sektor industri penyedia peralatan pembangkit listrik dan infrastruktur telekomunikasi, BACH menawarkan 615 juta saham atau 15,06 persen modal setelah IPO.

BACH mematok harga IPO di kisaran Rp 400–Rp 500 dengan target dana maksimal Rp 307,5 miliar.

Dalam penawaran alias IPO, BACH menawarkan sebanyak 615 juta saham baru atau setara 15,06 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Melalui aksi korporasi tersebut, BACH berpotensi menghimpun dana sebesar Rp 246 miliar hingga Rp 308 miliar.

Dana hasil IPO akan dialokasikan sekitar 70 persen untuk modal kerja bisnis genset, terutama pembelian persediaan.

Selain itu, sementara sekitar 30 persen digunakan untuk pelunasan utang.

Sedikit catatan, BACH terafiliasi dengan grup Djarum melalui PT Global Telekomunikasi Prima yang dikendalikan keluarga Hartono.

PT Esa Medika Mandiri (EMMI)

Calon emiten dengan kode saham EMMI ini menawarkan sebanyak 522.857.000 saham, setara 30 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO.

Dalam masa penawaran awal alias bookbuilding, EMMI mematok harga di kisaran Rp 446–515 per saham.

Dengan demikian, EMMI berpotensi meraup dana segar maksimal Rp 269,27 miliar.

Selain itu, EMMI juga mengalokasikan sebanyak 10 persen dari saham yang ditawarkan dalam IPO atau 52.285.700 saham untuk program alokasi saham kepada karyawan perusahaan atau Employee Stock Allocation (ESA).

Tak hanya itu, rencananya sebesar Rp 50 miliar dari dana IPO akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok pinjaman EMMI.

Lalu sekitar 11,8 persen akan dipakai untuk pembangunan gedung pabrik Cikupa.

Kemudian maksimal sekitar 68,7 persen dari dana IPO akan digunakan untuk keperluan modal kerja, antara lain pembelian barang terkait proyek serta pembelian bahan baku atau persediaan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memandang inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 tetap terjaga dalam sasaran target, dengan realisasi 3,34 persen (yoy), berkat eratnya sinergi pengendalian inflasi antara bank sentral bersama pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, inflasi yang terjaga juga didukung oleh penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional serta konsistensi kebijakan moneter yang ditempuh BI.

“Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen (rentang 1,5-3,5 persen) pada 2026 dan 2027,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Rabu (1/7), IHK pada Juni 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,44 persen secara bulanan (month-to- month/mtm), sehingga secara tahunan IHK mengalami inflasi sebesar 3,34 persen (year-on-year/yoy).

Inflasi inti pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,23 persen (mtm), relatif stabil dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,22 persen (mtm).

Perkembangan inflasi inti tersebut dipengaruhi terutama oleh tingginya harga komoditas global di tengah ekspektasi inflasi yang tetap terjaga.

Secara tahunan, inflasi inti pada Juni 2026 tercatat 2,76 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,59 persen (yoy).

Kelompok volatile food pada Juni 2026 mengalami inflasi sebesar 0,14 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,22 persen (mtm).

Inflasi kelompok volatile food disumbang terutama oleh komoditas bawang merah, bawang putih, dan beras seiring dengan penurunan produksi di daerah sentra, kenaikan biaya transportasi, serta berakhirnya musim panen raya.

Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 5,58 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 6,24 persen (yoy).

“Ke depan, inflasi volatile food diprakirakan tetap terkendali didukung oleh sinergi erat pengendalian inflasi Bank Indonesia bersama TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), serta implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS),” kata Ramdan.

Sementara itu, kelompok administered prices pada Juni 2026 mengalami inflasi sebesar 1,41 persen (mtm), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,52 persen (mtm).

Inflasi kelompok administered prices terutama disumbang oleh komoditas bensin dan tarif angkutan udara seiring dengan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan avtur akibat tingginya harga energi global.

Secara tahunan, kelompok administered prices tercatat inflasi sebesar 3,42 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,07 persen (yoy).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Platform dan Kementerian UMKM, sepakat untuk kami hold terlebih dahulu dan kami integrasikan sistem ini supaya cepat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah bersama sejumlah platform perdagangan melalui sistem elektronik (marketplace) sepakat untuk sementara tidak menaikkan biaya layanan yang dibebankan kepada pelaku usaha.

Maman mengatakan kesepakatan tersebut merupakan hasil komunikasi antara Kementerian UMKM dengan sejumlah platform marketplace untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif di tengah proses integrasi sistem yang sedang berlangsung.

"Platform dan Kementerian UMKM, sepakat untuk kami hold terlebih dahulu dan kami integrasikan sistem ini supaya cepat," ujar Maman dalam jumpa pers, di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintah saat ini memfokuskan penyelesaian integrasi sistem antara platform SAPA UMKM milik Kementerian UMKM dengan sistem yang dimiliki masing-masing marketplace.

Integrasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di platform digital.

Maman mengatakan proses integrasi dilakukan bersama sejumlah platform besar, antara lain Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, dan Blibli.

Ia menegaskan kebijakan pemerintah saat ini adalah memastikan pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan di marketplace memperoleh manfaat dari regulasi baru sebelum membahas kebijakan lain yang berpotensi menambah beban biaya bagi penjual.

Kementerian UMKM menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Salah satu ketentuannya mengatur bahwa perubahan jenis maupun besaran biaya kemitraan bisnis digital sebelum berakhirnya masa perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dan pelaku UMK.

Dalam aturan tersebut, biaya layanan didefinisikan sebagai biaya administrasi, biaya komisi, atau biaya jasa aplikasi lainnya yang dikenakan kepada usaha mikro dan usaha kecil (UMK) atas pemanfaatan aplikasi, sistem, atau layanan dasar platform PMSE untuk setiap transaksi.

Permen 3/2026 tersebut juga mengatur pemberian potongan biaya layanan hingga 50 persen bagi usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi kriteria.

Maman sebelumnya juga menyampaikan seluruh platform marketplace telah menyatakan kesiapan untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Namun, implementasinya masih menunggu rampungnya integrasi sistem dengan SAPA UMKM agar identifikasi pelaku usaha yang berhak menerima insentif dapat dilakukan secara otomatis dan tepat sasaran.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Uang Kuliah Tunggal (UKT) jalur Mandiri Reguler Universitas Airlangga (Unair) terbagi atas dua kelompok. Program studi (prodi) Kedokteran menjadi jurusan kuliah dengan biaya kuliah paling mahal di jalur mandiri.

Jalur Mandiri Unair memiliki empat skema penerimaan, yaitu Mandiri Prestasi, Mandiri UTBK Plus, Mandiri Ujian Tulis, dan Mandiri Kemitraan.

Daya tampung jalur mandiri mencapai 50 persen dari total penerimaan mahasiswa baru. Kuota tersebut terbagi ke dalam empat skema sehingga masing-masing memiliki porsi sekitar 12,5 persen,

Untuk pengumuman hasil seleksi seleksi Mandiri Prestasi akan diumumkan pada 3 Juni 2026. Kemudian untuk jalur Mandiri UTBK Plus tesnya akan berlangsung pada 13-14 Juni dan pengumumannya pada 18 Juni.

Sementara untuk jalur Seleksi Mandiri Ujian Tulis dan Kemitraan ujiannya sudah berlangsung pada 26-28 Juni dan pengumuman hasil seleksinya pada 2 Juli 2026.

Rincian UKT Jalur Mandiri Unair 2026

Unair menekankan, pilihan UKT ditentukan oleh kemampuan orang tua atau wali calon mahasiswa dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang bersangkutan dan tidak menjadi dasar penetapan kelulusan.

Dikutip dari laman Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Unair, Rabu (1/7/2026), berikut ini rincian Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang berlaku pada jalur Mandiri Prestasi, Mandiri UTBK Plus, dan Mandiri Ujian Tulis yang berlaku untuk Tahun Akademik 2026/2027. Khusus untuk IPI hanya dibayar satu kali pada saat masuk.

1. Kedokteran

UKT Kelompok I: Rp17.500.000

UKT Kelompok II: Rp20.000.000

IPI: Rp200.000.000

2. Kebidanan

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp55.000.000

3. Kedokteran Gigi

UKT Kelompok I: Rp15.000.000

UKT Kelompok II: Rp17.000.000

IPI: Rp150.000.000

4. Ilmu Hukum

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp55.000.000

5. Manajemen

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp55.000.000

6. Akuntansi

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp55.000.000

7. Ilmu Ekonomi

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp40.000.000

8. Ekonomi Islam

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp40.000.000

9. Farmasi

UKT Kelompok I: Rp10.000.000

UKT Kelompok II: Rp12.000.000

IPI: Rp75.000.000

10. Kedokteran Hewan

UKT Kelompok I: Rp9.000.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp65.000.000

11. Sosiologi

UKT Kelompok I: Rp6.000.000

UKT Kelompok II: Rp7.000.000

IPI: Rp40.000.000

12. Ilmu Politik

UKT Kelompok I: Rp6.000.000

UKT Kelompok II: Rp7.000.000

IPI: Rp40.000.000

13. Ilmu Komunikasi

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp55.000.000

14. Administrasi Publik

UKT Kelompok I: Rp7.500.000

UKT Kelompok II: Rp9.000.000

IPI: Rp50.000.000

15. Ilmu Hubungan Internasional

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp55.000.000

16. Antropologi

UKT Kelompok I: Rp6.000.000

UKT Kelompok II: Rp7.000.000

IPI: Rp40.000.000

17. Ilmu Informasi dan Perpustakaan

UKT Kelompok I: Rp6.000.000

UKT Kelompok II: Rp7.000.000

IPI: Rp40.000.000

18. Matematika

UKT Kelompok I: Rp7.000.000

UKT Kelompok II: Rp8.000.000

IPI: Rp40.000.000

19. Sistem Informasi

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp70.000.000

20. Fisika

UKT Kelompok I: Rp7.000.000

UKT Kelompok II: Rp8.000.000

IPI: Rp30.000.000

21. Biologi

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp9.000.000

IPI: Rp40.000.000

22. Teknik Biomedis

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp60.000.000

23. Teknik Lingkungan

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp60.000.000

24. Kimia

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp9.000.000

IPI: Rp40.000.000

25. Statistika

UKT Kelompok I: Rp7.000.000

UKT Kelompok II: Rp8.000.000

IPI: Rp40.000.000

26. Kesehatan Masyarakat

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp60.000.000

27. Gizi

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp60.000.000

28. Psikologi

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp55.000.000

29. Bahasa dan Sastra Inggris

UKT Kelompok I: Rp7.500.000

UKT Kelompok II: Rp9.000.000

IPI: Rp40.000.000

30. Bahasa dan Sastra Indonesia

UKT Kelompok I: Rp6.000.000

UKT Kelompok II: Rp7.000.000

IPI: Rp30.000.000

31. Ilmu Sejarah

UKT Kelompok I: Rp6.000.000

UKT Kelompok II: Rp7.000.000

IPI: Rp30.000.000

32. Bahasa dan Sastra Jepang

UKT Kelompok I: Rp6.000.000

UKT Kelompok II: Rp7.000.000

IPI: Rp30.000.000

33. Keperawatan

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp45.000.000

34. Akuakultur

UKT Kelompok I: Rp7.000.000

UKT Kelompok II: Rp9.000.000

IPI: Rp40.000.000

35. Teknologi Hasil Perikanan

UKT Kelompok I: Rp7.000.000

UKT Kelompok II: Rp9.000.000

IPI: Rp40.000.000

36. Teknik Industri

UKT Kelompok I: Rp10.350.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp70.000.000

37. Teknik Elektro

UKT Kelompok I: Rp10.350.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp70.000.000

38. Rekayasa Nanoteknologi

UKT Kelompok I: Rp10.350.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp70.000.000

39. Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan

UKT Kelompok I: Rp10.350.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp70.000.000

40. Teknologi Sains Data

UKT Kelompok I: Rp10.350.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp70.000.000

41. Kedokteran Hewan (FIKKIA Banyuwangi)

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp50.000.000

42. Kesehatan Masyarakat (FIKKIA Banyuwangi)

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp50.000.000

43. Akuakultur (FIKKIA Banyuwangi)

UKT Kelompok I: Rp7.000.000

UKT Kelompok II: Rp9.000.000

IPI: Rp40.000.000

44. Kedokteran (FIKKIA Banyuwangi)

UKT Kelompok I: Rp20.000.000

UKT Kelompok II: Rp22.500.000

IPI: Rp258.000.000.

IDXChannel - Langkah Bank Indonesia (BI) yang secara akumulatif telah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) hingga satu persen sejak awal tahun membuat peta bisnis perbankan nasional turut berubah.

Salah satu yang cukup krusial di antaranya adalah terdongkraknya biaya dana (cost of fund) yang harus ditanggung oleh perbankan, sehingga menuntut adanya strategi yang tepat dan komprehensif, mengingat hal tersebut terjadi di tengah perekonomian nasional yang juga sedang cukup menantang (challenging).

Seperti halnya yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Bank Jakarta), yang mengonfirmasi pilihan strateginya, dengan mengedepankan pertumbuhan yang sehat dan berkualitas, sehingga kinerja bisnis diharapkan dapat tetap stabil di tengah dinamika industri keuangan dalam negeri.

"Kami sudah putuskan untuk tidak akan mengejar pertumbuhan secara agresif di tengah kondisi pasar yang terus berubah. Sebaliknya, kami akan lebih selektif dalam mengembangkan bisnis, dengan mengutamakan kualitas aset dan keberlanjutan pertumbuhan," ujar Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo, saat mengunjungi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (30/6/2026).

Menurut Agus, industri perbankan saat ini tengah menghadapi tantangan baru yang cukup berbeda dibanding kondisi beberapa tahun lalu. Selain ketidakpastian ekonomi global, sektor perbankan saat ini juga mulai menghadapi kenaikan biaya dana yang berpotensi menekan kinerja industri.

Misalnya saja terkait bunga deposito dalam lelang dana, yang sempat menyentuh level 11,5 persen. Kondisi tersebut menjadi sinyal meningkatnya biaya penghimpunan dana yang harus diantisipasi oleh industri perbankan.

"Ini sudah menjadi warning bagi kami di (sektor bisnis) perbankan. Artinya cost of fund perbankan ini akan naik sangat signifikan ke depan," ujar Agus.

Meski demikian, Agus masih meyakini bahwa tren kenaikan biaya dana bukan berarti menghambat langkah ekspansi Bank Jakarta. Justru, Agus menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi guna menjaga pertumbuhan bisnis sekaligus mempertahankan kualitas portofolio.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan diversifikasi sumber pendanaan, termasuk mengoptimalkan potensi dana murah yang berasal dari ekosistem Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Di lain pihak, Agus juga menyebut bahwa sisi positif dalam kondisi yang terjadi saat ini, adalah terkait kondisi fundamental industri perbankan nasional yang diyakininya masih berada dalam posisi yang kuat, dalam menghadapi sejumlah tantangan yang tersedia di pasar.

Klaim kuatnya fundamental tersebut, didasarkan Agus pada tren pertumbuhan kredit secara industri yang masih positif, tingkat permodalan yang tinggi, likuiditas yang terjaga, serta rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang masih terkendali.

"Jadi persoalan yang ada pada dasatnya bukan di fundamentalnya, melainkan medan permainannya yang telah berubah," ujar Agus.

Dalam beberapa tahun terakhir, Agus menyatakan bahwa industri keuangan nasional telah menghadapi berbagai peristiwa yang sulit diprediksi, mulai dari pandemi, konflik geopolitik global, hingga perubahan kebijakan perdagangan internasional yang memengaruhi pasar keuangan.

Guna menjawab tantangan tersebut, Bank Jakarta terus menjalankan transformasi di berbagai lini bisnis, mulai dari transformasi bisnis, digitalisasi, penguatan manajemen risiko hingga pembentukan budaya kerja baru. Tak hanya itu, Agus pun menyebut bahwa tren perubahan perilaku nasabah juga turut menjadi faktor penting yang mendorong transformasi industri perbankan.

"Saat ini masyarakat tidak lagi hanya melihat produk yang ditawarkan bank, tapi juga mempertimbangkan kemudahan, kecepatan, keamanan, serta kelengkapan layanan yang tersedia. Termasuk juga ekosistem yang ditawarkan oleh bank itu sendiri," ujar Agus.

Karenanya, Agus pun mengaku optimistis bahwa melalui strategi selective growth dan transformasi berkelanjutan, Bank Jakarta bakal dapat menjaga pertumbuhan yang sehat sekaligus meningkatkan daya saing di tengah perubahan lanskap industri keuangan yang semakin dinamis.

(taufan sukma)

Jadi kami persiapkan betul, dan nanti minggu depan Pak Menteri pasti akan menyampaikan kepada media terkait dengan perbaikan Coretax.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan, gangguan pada sistem Coretax mulai teratasi, setelah dilakukan serangkaian perbaikan beberapa hari terakhir.

Perbaikan dilakukan secara intensif, terutama pada fitur case management yang sebelumnya mengalami perlambatan dan kendala operasional.

"Coretax terus kami perbarui dan perbaiki. Jadi case management yang memang agak melambat dan ada problem itu secara internal kami selesaikan dari Jumat, Sabtu, Minggu (26-28/6) lalu. Hari ini sudah mulai oke lagi," kata Bimo, di Jakarta, Rabu.

Hasil pembaruan sistem akan diuji oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pekan depan sebelum dipaparkan ke publik.

“Jadi kami persiapkan betul, dan nanti minggu depan Pak Menteri pasti akan menyampaikan kepada media terkait dengan perbaikan Coretax,” ujar dia pula.

Bimo menjelaskan, DJP juga melakukan pembenahan pada sisi efisiensi algoritma yang sebelumnya dikembangkan oleh vendor.

Kini, pengembangan source code dilakukan secara internal oleh DJP, agar sistem lebih mudah disempurnakan sesuai kebutuhan.

Selain itu, DJP menyederhanakan tampilan antarmuka (user interface) Coretax, agar lebih sederhana dan mudah digunakan publik.

Meski demikian, ia mengakui perubahan itu memerlukan waktu penyesuaian bagi para pengguna yang sudah terbiasa dengan tampilan sebelumnya.

“User interface-nya juga sudah kami ubah secara lebih simple. Tentu pasti ada penyesuaian dari yang kemarin biasa menggunakan user interface yang lama, ini dengan user interface baru yang jauh lebih simple dan lebih mudah dipahami,” katanya lagi.

Lebih lanjut, Bimo mengatakan pengembangan Coretax ke depan akan ditangani oleh tim khusus Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PESIAP).

"Tim khusus itu nanti akan melebur ke dua direktorat. Direktorat Transformasi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan juga Direktorat Transformasi Proses Bisnis," katanya pula.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kota Jambi (ANTARA) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Jambi menyebutkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha kecil oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Jambi di area ZCorner Banjuran Budayo menunjukkan hasil positif yang terlihat dari omzet mereka sampai Rp22 juta per bulan.

Ketua Baznas Kota Jambi Muhammad Padli di Jambi, Rabu, mengatakan saat ini terdapat 15 tenant yang menjalankan usaha di kawasan tersebut dengan bantuan modal melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif.

"Sebanyak tiga tenant merupakan program unggulan Baznas Pusat, yakni ZCoffee, ZChicken, ZMart, sementara 12 tenant lainnya merupakan pelaku usaha binaan Baznas Kota Jambi yang sebelumnya berstatus sebagai penerima zakat (mustahik)," katanya.

Ia mengatakan seluruh tenant binaan telah mengikuti proses pelatihan dan pendampingan sebelum menjalankan usaha.

Berdasarkan catatan keuangan Baznas Kota Jambi selama periode Januari hingga Maret, omzet para tenant bervariasi sesuai jenis usaha, mulai dari Rp5 juta hingga mencapai Rp22 juta per bulan.

Ia menjelaskan, pihaknya tidak hanya memberikan bantuan modal usaha, tetapi juga melakukan pendampingan secara berkelanjutan agar usaha para tenant terus berkembang.

Pendampingan tersebut meliputi pelatihan pemasaran, pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas produk, promosi melalui media digital, serta fasilitasi mengikuti pameran di tingkat daerah maupun nasional.

Menurut dia, Program ZCorner menjadi salah satu bukti pemanfaatan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program tersebut telah membuka peluang usaha bagi 15 keluarga dan mendorong para mustahik menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

"Sejumlah tenant yang sebelumnya menerima bantuan zakat kini telah memiliki usaha yang berkembang, aktif berinfak, bahkan beberapa di antaranya telah menjadi muzakki atau wajib membayar zakat," kata Padli.

Baznas terus berkomitmen menciptakan pelaku usaha yang mandiri sehingga manfaat zakat dapat dirasakan dalam jangka panjang dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

yang berubah hanya mekanismenya, dari sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang dalam negeri menjadi dipungut oleh 'marketplace' yang ditunjuk

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan kebijakan pajak lokapasar bukan merupakan pajak baru, melainkan hanya perubahan mekanisme pemungutan pajak di tengah perkembangan ekonomi digital.

PMK Nomor 37 Tahun 2025 hanya mengubah mekanisme pelunasan pajak, dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang menjadi dipungut oleh lokapasar yang ditunjuk pemerintah.

"Pajak ini bukan pajak baru. Ini adalah pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan melalui 'marketplace'. Sekali lagi, yang berubah hanya mekanismenya, dari sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang dalam negeri menjadi dipungut oleh 'marketplace' yang ditunjuk," ujar Bimo dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Dalam skema itu, lokapasar akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto penjual.

Mekanismenya, konsumen melakukan pembayaran melalui lokapasar, kemudian lokapasar memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan penjual, menerbitkan invoice, menyetorkan pungutan ke kas negara, serta melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi penjual yang memiliki omzet atau peredaran bruto di atas Rp500 juta per tahun.

Empat lokapasar yang telah ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli. Penunjukan tersebut berlaku mulai 1 Juli 2026. Meski demikian, pemerintah memberikan masa transisi selama satu bulan sehingga kewajiban pemungutan pajak akan efektif diterapkan mulai 1 Agustus 2026.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (iDEA) Budi Primawan menyatakan pihaknya menghormati kebijakan pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK.

"Kami menghormati kebijakan pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025. Kami memahami bahwa kebijakan ini bukan merupakan pengenaan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme administrasi perpajakan melalui marketplace," kata Budi.

Menurut dia, fokus industri saat ini adalah memastikan implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, memberikan kepastian hukum, serta meminimalkan dampak operasional bagi lokapasar maupun para penjual.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – Cara cek penerima bansos Juli 2026 menjadi informasi yang banyak dicari masyarakat untuk memastikan apakah masih tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program bantuan sosial pemerintah.

Pengecekan kini semakin praktis karena dapat dilakukan secara online lewat HP. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP untuk mengetahui status penerima bansos terbaru.

Penyaluran bansos Juli 2026 merupakan bagian dari pencairan triwulan III, yakni periode penyaluran bantuan yang mencakup Juli, Agustus, dan September 2026.

Pada tahap ini, pemerintah melanjutkan penyaluran sejumlah program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan beras pangan, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), sesuai jadwal dan mekanisme yang ditetapkan untuk masing-masing program.

Melalui layanan resmi Kementerian Sosial (Kemensos), masyarakat dapat melihat apakah namanya masih terdaftar sebagai penerima bantuan, mengetahui jenis bansos yang diterima, hingga periode penyalurannya.

Perlu diketahui, data penerima bansos terus diperbarui melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Karena itu, status penerima bisa berubah sesuai hasil pemutakhiran dan verifikasi data sehingga pengecekan secara berkala sangat disarankan.

Lalu, bagaimana cara cek penerima bansos Juli 2026 secara online?

Cara cek penerima bansos Juli 2026 lewat HP

- Cara cek penerima bansos Juli 2026 di cekbansos kemensos go id

Masyarakat dapat melakukan cara cek penerima bansos Juli 2026 tanpa perlu mengunduh aplikasi. Berikut langkah-langkah cek bansos Juli 2026:

• Buka browser di HP
• Kunjungi situs resmi cek bansos kemensos go id, https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Isi kode captcha yang muncul
• Klik tombol "Cari Data".

Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi berupa nama, kelompok desil, jenis bantuan, hingga periode pencairannya.

- Cara cek bansos melalui aplikasi Cek Bansos

Selain melalui situs resmi, masyarakat juga bisa mengecek status penerima bantuan menggunakan aplikasi Cek Bansos. Berikut cara cek penerima bansos Juli 2026:

• Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store
• Buka aplikasi Cek Bansos
• Pilih menu "Cek Bansos"
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Tekan tombol "Cari Data".

Sistem akan menampilkan informasi penerima bantuan, meliputi nama penerima, kategori desil, jenis bantuan sosial yang diterima, hingga periode penyaluran.

Daftar bansos yang disalurkan pada Juli 2026

Pemerintah masih melanjutkan sejumlah program bantuan sosial bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Beberapa program yang masih disalurkan pada 2026 meliputi:

• Program Keluarga Harapan (PKH)
• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
• Bantuan beras pangan
• Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) atau BPJS PBI

Seluruh penetapan penerima bantuan kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah terintegrasi dengan data kependudukan berbasis NIK.

Oleh sebab itu, status penerima bansos dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti hasil verifikasi terbaru.

Besaran bansos 2026

Nominal bantuan yang diterima setiap KPM berbeda-beda sesuai program dan kategori penerima.

- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT):

Penerima BPNT memperoleh bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan atau Rp 600.000 setiap tahap penyaluran.

- Bantuan beras pangan

Penerima mendapatkan bantuan berupa 20 kilogram beras setiap bulan.

- Program Keluarga Harapan (PKH)

Besaran bantuan PKH dibedakan berdasarkan kategori penerima, yaitu:

• Ibu hamil: Rp 750.000 per tahap
• Anak usia dini (0-6 tahun): Rp 750.000 per tahap
• Siswa SD/sederajat: Rp 225.000 per tahap
• Siswa SMP/sederajat: Rp 375.000 per tahap
• Siswa SMA/sederajat: Rp 500.000 per tahap
• Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp 600.000 per tahap
• Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 per tahap

- PBI-JKN atau BPJS PBI

Pemerintah membayarkan iuran Rp 42.000 per orang setiap bulan langsung kepada BPJS Kesehatan bagi peserta yang memenuhi syarat.

Penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.

Di sejumlah daerah, pencairan bansos juga masih dilakukan melalui kantor pos agar masyarakat yang belum memiliki akses layanan perbankan tetap dapat menerima bantuan.

Bagi masyarakat yang ingin memastikan status penerima bantuan, cara cek penerima bansos Juli 2026 dapat dilakukan kapan saja melalui HP menggunakan NIK KTP.

Mengingat data penerima terus diperbarui, pengecekan secara berkala menjadi langkah penting agar tidak ketinggalan informasi mengenai penyaluran bantuan sosial terbaru.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, PEKANBARU - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta akselerasi ekonomi digital melalui penyelenggaraan Karya Riau Bertuah 2026, di tengah upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah yang pada triwulan I/2026 tercatat sebesar 4,89 persen.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau Panji Achmad mengatakan Karya Riau Bertuah merupakan implementasi strategi BI dalam mengembangkan ekonomi daerah secara terintegrasi melalui penguatan UMKM, perluasan digitalisasi sistem pembayaran, hingga peningkatan literasi masyarakat terhadap kebanksentralan.

"Kegiatan ini menjadi wujud kontribusi BI Riau dalam mengimplementasikan upaya pengembangan ekonomi Provinsi Riau secara sinergis dan terintegrasi, khususnya pada sektor UMKM dan ekonomi digital," ujar Panji saat pembukaan Karya Riau Bertuah 2026 di Living World Pekanbaru, Selasa (30/6/2026).

Mengusung tema Harmoni Khazanah Bumi Lancang Kuning, kegiatan tersebut berlangsung hingga 5 Juli 2026 dengan melibatkan 50 UMKM dari berbagai kabupaten dan kota di Riau. Produk yang dipamerkan meliputi sektor makanan olahan, kriya, hingga wastra lokal.

Selain pameran UMKM, BI Riau menyelenggarakan berbagai agenda pendukung, antara lain edukasi penggunaan QRIS, perlindungan konsumen, sosialisasi program Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah, kampanye konsumsi pangan lokal, serta kompetisi barista, koki dessert, dan membatik khas Riau.

Panji mengatakan rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat daya saing UMKM sekaligus mempercepat adopsi ekonomi digital di Provinsi Riau.

Pemerintah Provinsi Riau menilai peran BI dalam pengembangan ekonomi daerah tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan kegiatan promosi UMKM, tetapi juga melalui pembinaan usaha, penyusunan rekomendasi kebijakan, hingga pengendalian inflasi.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Helmi mengatakan hingga kini BI Riau telah membina 33 UMKM yang tersebar di Pekanbaru, Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kuantan Singingi. Pendampingan tersebut mencakup penyediaan sarana produksi, digitalisasi pemasaran, peningkatan produktivitas, hingga pengembangan ekonomi syariah.

"UMKM binaan BI Riau bahkan telah mampu bersaing pada berbagai kompetisi tingkat Sumatera. Ini menunjukkan pembinaan yang dilakukan tidak berhenti pada penyelenggaraan event, tetapi berorientasi pada peningkatan kapasitas pelaku usaha," katanya.

Menurut Helmi, kontribusi BI juga terlihat dalam penyusunan rekomendasi kebijakan ekonomi bersama kalangan akademisi dan pemerintah daerah, serta melalui forum investasi yang mempertemukan pelaku usaha dengan calon investor.

Ia menyebut berbagai langkah tersebut turut menopang ketahanan ekonomi Riau di tengah dinamika ekonomi global.

"Di tengah ketidakpastian global dan tensi politik, ekonomi Riau pada triwulan I 2026 masih mampu tumbuh 4,89 persen. Ini tidak terlepas dari sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk kontribusi BI sebagai strategic adviser pemerintah daerah," ujarnya.

Di sektor sistem pembayaran, Pemprov Riau juga mengapresiasi percepatan digitalisasi transaksi melalui QRIS yang disebut telah menjangkau sekitar 1,7 juta-2,5 juta pengguna dan sekitar satu juta merchant di seluruh Provinsi Riau.

Selain itu, sinergi BI bersama pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi dinilai berhasil menjaga stabilitas harga. Hal tersebut antara lain tercermin dari capaian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau yang meraih predikat TPID Berkinerja Terbaik III Sumatera 2025, sementara TPID Kota Pekanbaru menjadi TPID Terbaik III Sumatera 2025 setelah sebelumnya meraih peringkat pertama pada 2024.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut kenaikan harga referensi (HR) biji kakao periode Juli 2026 dipengaruhi gangguan pasokan akibat cuaca buruk dan penurunan produksi dari negara-negara produsen.

HR biji kakao ditetapkan sebesar 3.969,56 dolar AS per MT, naik 137,39 dolar AS atau 3,59 persen dibandingkan bulan sebelumnya, sehingga kenaikan tersebut mendorong harga patokan ekspor (HPE) biji kakao menjadi 3.646 dolar AS per MT, meningkat 134 dolar AS atau 3,83 persen.

"Peningkatan HR dan HPE biji kakao dipengaruhi berlanjutnya gangguan pasokan akibat cuaca buruk dan penurunan produksi di negara-negara produsen utama kakao di Afrika Barat," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Penetapan bea keluar (BK) biji kakao periode Juli 2026 mengacu pada Kolom Angka 4 Lampiran Huruf cek font size B PMK Nomor 38 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 68 Tahun 2025, yaitu sebesar 7,5 persen.

Adapun pungutan ekspor (PE) biji kakao juga sebesar 7,5 persen sesuai Lampiran Huruf C cek font size PMK Nomor 69 Tahun 2025 jo PMK Nomor 9 Tahun 2026.

Untuk komoditas kehutanan, HPE produk kulit pada Juli 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, HPE getah pinus naik menjadi 1.002 dolar AS per MT, atau meningkat 22 dolar AS atau 2,24 persen dibandingkan Juni 2026.

Pada kelompok produk kayu, HPE mengalami kenaikan pada beberapa komoditas, antara lain veneer dari hutan alam serta produk kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 mm² dari jenis sortimen lainnya, yaitu eboni, serta hutan tanaman jenis pinus, gmelina, dan sengon.

Sebaliknya, HPE mengalami penurunan pada veneer dari hutan tanaman, wooden sheet for packing box, wood in chips or particle, serta produk kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 mm² dari jenis meranti, rimba campuran, jati, dan hutan tanaman jenis akasia, karet, balsa, serta eucalyptus.

Adapun HPE chipwood, wood in chips or particle, kayu olahan dari jenis merbau, hutan tanaman jenis sungkai, serta kayu olahan khusus jenis merbau dengan luas penampang 4.000-10.000 mm² tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.

Ketentuan mengenai HR CPO, HR dan HPE biji kakao, HPE getah pinus, HPE produk kayu, serta HPE produk kulit tercantum dalam Kepmendag 1502 Tahun 2026 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum. Ketentuan tersebut mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meraup lebih dari USD1,4 miliar atau sekitar Rp25 triliun dari berbagai bisnis kripto sepanjang 2025 berdasarkan laporan keuangan federal yang dirilis Senin waktu setempat. Pendapatan tersebut memberikan lonjakan signifikan terhadap total kekayaan dan pemasukan tahunan Trump.

"Presiden Trump dengan bangga menjadikan AS sebagai ibu kota kripto dunia melalui kebijakan eksekutif, dukungan terhadap legislasi seperti GENIUS Act, serta kebijakan yang mendorong inovasi dan peluang ekonomi bagi seluruh warga Amerika," ujar Juru Bicara Gedung Putih Anna Kelly, dikutip dari The Guardian, Rabu (1/7/2026).

Trump bersama keluarganya memperluas investasi di sektor mata uang digital dan bisnis kripto. Pada awal 2025, Trump menyatakan ambisinya menjadikan AS sebagai "Crypto Capital of The World" atau pusat industri kripto global.

Laporan tahunan kepada Office of Government Ethics menunjukkan bisnis utama Trump di sektor kripto, World Liberty Financial, menghasilkan lebih dari USD500 juta dari penjualan berbagai produk kripto baru, termasuk token tata kelola atau governance token.

Selain itu, perusahaan lain milik Trump, CIC Digital LLC, mencatat pemasukan lebih dari USD600 juta dari penjualan meme coin bergambar wajah Trump yang diluncurkan beberapa hari sebelum pelantikannya sebagai presiden.

Pendapatan bisnis kripto tersebut melampaui sebagian besar pemasukan dari portofolio properti Trump yang dibangun selama puluhan tahun. Kenaikan nilai bisnis digital itu didorong masuknya investor miliarder serta langkah pemerintahan Trump yang melonggarkan penindakan federal terhadap industri kripto.

Kelly menegaskan Trump dan keluarganya tidak pernah terlibat konflik kepentingan dalam menjalankan bisnis maupun pemerintahan. Meski demikian, sejumlah token dan koin kripto terkait Trump dilaporkan mengalami penurunan nilai sejak pertama kali dipasarkan.

Di luar bisnis aset digital, Trump juga memperoleh jutaan dolar AS dari penjualan produk bermerek Trump seperti Alkitab, sepatu olahraga, dan jam tangan. Dalam kategori jam tangan bermerek Trump saja, presiden AS itu memperoleh sekitar USD4,7 juta sepanjang tahun lalu. Trump juga masih meraup puluhan juta dolar dari lisensi dan kerja sama properti hotel, resor, dan kondominium di sejumlah negara.

Beberapa proyek properti luar negeri yang berkontribusi terhadap pemasukan Trump antara lain proyek di Uni Emirat Arab senilai USD10,4 juta, proyek di Arab Saudi sebesar USD9 juta, serta proyek di Bukares, Rumania, dan Qatar yang masing-masing menghasilkan sekitar USD5 juta.