Bisnis, JAKARTA — Pemerintah dan Bank Indonesia kembali memperkuat koordinasi demi menjaga stabilitas rupiah yang terus tertekan di tengah gejolak global. Setelah menggelontorkan berbagai langkah intervensi, otoritas fiskal dan moneter kini menyiapkan strategi lanjutan untuk meredam tekanan di pasar keuangan sekaligus menahan arus modal keluar.

Pelemahan rupiah dinilai berisiko besar terhadap perekonomian domestik. Kurs yang terus terdepresiasi dapat meningkatkan biaya impor bahan baku dan energi, membebani dunia usaha dari sisi produksi, sekaligus mengikis daya beli masyarakat melalui tekanan harga barang dan jasa.

Tekanan terhadap mata uang Garuda terlihat dari pergerakan kurs yang terus melemah dalam beberapa hari terakhir. Pada Senin (18/5), rupiah ditutup di level Rp17.655 per dolar AS, melemah 1,12% dibandingkan posisi sebelumnya. Nilai tukar tersebut bahkan menjadikan rupiah masuk jajaran mata uang dengan performa terlemah terhadap dolar AS pada awal Mei 2026.

Di saat bersamaan, tantangan stabilisasi rupiah semakin berat setelah utang luar negeri pemerintah pada kuartal I/2026 tercatat mencapai US$214,7 miliar atau tumbuh 3,8% secara tahunan. Peningkatan kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan valuta asing dinilai ikut memperbesar tekanan terhadap neraca pembayaran serta memicu capital outflow.

Merespons situasi itu, pemerintah dan BI memilih memperkuat kombinasi kebijakan fiskal dan moneter. Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan menyiapkan intervensi rutin di pasar obligasi dengan dana sekitar Rp2 triliun per hari untuk menjaga stabilitas harga surat utang dan menurunkan tekanan yield.

Sementara itu, BI memperketat pengendalian valas dengan memangkas batas pembelian dolar AS menjadi US$25.000 mulai Juni 2026, sekaligus melanjutkan intervensi di pasar valas dan surat berharga.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

IDXChannel – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menegaskan bahwa bank sentral tidak tinggal diam melihat pelemahan nilai tukar Rupiah yang belakangan terjadi.

Perry menyatakan bahwa BI telah menjalankan strategi "all out" dan bukan sekadar business as usual untuk menjaga stabilitas mata uang Garuda di tengah ketidakpastian global.

Perry menjelaskan bahwa salah satu langkah utama adalah intervensi besar-besaran menggunakan cadangan devisa. Meski posisi cadangan devisa bulan lalu tercatat turun menjadi USD148,2 miliar, angka tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan intervensi pasar.

“Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow jumlahnya besar. Dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tidak hanya tunai, tapi domestic non-delivery forward (DNDF),” ujar Perry dalam konferensi pers KSSK, Kamis (7/5/2026).

Strategi intervensi yang dilakukan BI kini menjangkau pasar internasional secara around the world dan around the clock.

BI melakukan intervensi di pusat-pusat keuangan dunia seperti Hong Kong, Singapura, London, hingga New York untuk memastikan pergerakan Rupiah tetap terkendali.

Selain intervensi langsung, BI juga menunjuk bank-bank domestik, baik Himbara maupun swasta, untuk aktif melakukan transaksi NDF di luar negeri melalui program pendalaman pasar uang.

Untuk mengompensasi aliran modal keluar (outflow) di pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN), BI mengandalkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Hingga saat ini, inflow dari SRBI tercatat mencapai Rp78,1 triliun secara year-to-date (ytd), yang secara efektif menambal outflow di pasar saham (Rp38,6 triliun) dan SBN (Rp11,7 triliun).

“Kalau rekan-rekan kita saham sama SBN outflow, masa SRBI juga harus outflow. Kan harus dikompensasi se-inflow kan. Nah secara total memang SRBI inflow-nya itu lebih gede dari net outflow-nya SBN year to date,” tutur Perry.

Perry menegaskan bahwa secara fundamental, nilai tukar Rupiah saat ini masih undervalue. Hal ini didasarkan pada indikator ekonomi nasional yang sangat kuat, seperti pertumbuhan ekonomi 5,61 persen, inflasi rendah di level 2,42 persen, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan kredit yang tinggi.

Pelemahan yang terjadi saat ini lebih disebabkan oleh faktor eksternal seperti kenaikan harga minyak, tensi geopolitik Timur Tengah, serta suku bunga AS yang tinggi. Selain itu, terdapat faktor musiman domestik pada periode April-Mei.

“Kenapa rupiah itu melemah? Nilai tukar negara lain juga melemah, yaitu faktor global. Nah kebetulan secara musiman, kalau lagi April sama Mei itu permintaan valasnya tinggi untuk apa? Untuk kita doakan seluruh masyarakat kita yang ibadah umroh dan haji, kita pastikan kebutuhan dolarnya terpenuhi. Juga korporasi banyak yang repatriasi dividen dan membayar utang luar negeri,” kata dia.

Dengan demikian, Perry memastikan bahwa Bank Indonesia akan terus berkoordinasi erat dengan pemerintah dan KSSK, serta mendapat dukungan penuh dari Presiden untuk menjaga stabilitas Rupiah.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) membeberkan sederet kebijakan yang akan dilakukan setelah kembali menahan suku bunga acuan alias BI Rate di level 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 21-22 April 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran ditujukan untuk mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pertama, untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter dalam mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5±1%, BI akan memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi.

“Baik transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik,” katanya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) April 2026, Rabu (22/4/2026).

Kemudian, memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market untuk tetap menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik dalam mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah.

Selanjutnya, menjaga pertumbuhan Uang Primer lebih dari 10% sesuai dengan ekspansi moneter untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, termasuk melalui transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.

Dia meneruskan, kebijakan kedua diarahkan untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif guna mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Dengan mempertahankan Rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%, Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) maksimum 35% dari modal bank, Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5% dengan fleksibilitas repo sebesar 5%, dan rasio PLM Syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%,” jelasnya.

Selain itu, mempublikasikan asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM (Lampiran 1) serta bersinergi dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lain guna mendorong kredit/pembiayaan tinggi melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI).

Adapun, kebijakan ketiga adalah memperkuat implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 untuk mendukung akselerasi ekonomi-keuangan digital nasional.

“Melalui peluncuran Pusat Inovasi Digital Indonesia [PIDI]: Hackathon dan Digdaya [Digital Talenta Berdaya dan Berkarya] dan QRIS Antarnegara Indonesia–Tiongkok pada 30 April 2026,” sebut Perry.

Kemudian, sinergi program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 dengan PIDI–Hackathon–Digdaya melalui perluasan inovasi sistem pembayaran terkini untuk meningkatkan efisiensi transaksi Pemerintah Daerah (Pemda).

Perry menyebut kebijakan terakhir atau keempat adalah memperkuat implementasi langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing sesuai dengan Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2030 untuk mendukung stabilitas dan pembiayaan perekonomian nasional.

“Melalui pengecualian atas larangan transaksi NDF jual valuta asing terhadap Rupiah di pasar luar negeri bagi Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing [PUVA] tertentu yang memenuhi persyaratan dari Bank Indonesia guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah dan pendalaman pasar keuangan domestik,” jelasnya.

Kemudian, memperluas instrumen operasi moneter valuta asing dengan instrumen spot dan swap dalam valuta Offshore Chinese Renminbi (CNH) terhadap Rupiah untuk mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah dan perluasan transaksi perdagangan dan investasi menggunakan mata uang lokal (Local Currency Transactions, LCT).

“Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal, untuk memitigasi dampak ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah terhadap perekonomian domestik sehingga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga baik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memastikan akan tetap berada di pasar untuk mengintervensi stabilitas nilai tukar rupiah, khususnya di pasar luar negeri (offshore), sepanjang periode libur panjang Hari Raya Idulfitri 2026.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi dan antisipasi otoritas moneter terhadap eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang memicu lonjakan volatilitas di pasar keuangan global.

Destry menjelaskan bahwa pergerakan arus modal dan fluktuasi mata uang tidak berhenti meskipun aktivitas pasar keuangan domestik tengah memasuki masa libur Lebaran. Oleh sebab itu, BI akan tetap melakukan operasi moneternya.

"Meskipun pasar keuangan domestik tutup selama libur Lebaran, perdagangan rupiah di pasar luar negeri tetap berjalan dan fluktuasinya dapat berdampak secara langsung pada ekonomi Indonesia," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (19/3/2026).

Absennya transaksi di pasar spot domestik (inshore) membuat pembentukan harga rupiah sangat dipengaruhi oleh transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore. Akibatnya, sambung Destry, kehadiran bank sentral menjadi krusial untuk mencegah pelemahan rupiah yang tidak sejalan dengan fundamental ekonomi.

Nantinya, Kantor Perwakilan BI New York akan terus melakukan pemantauan transaksi NDF pasar offshore. Jika dibutuhkan, maka BI akan masuk ke pasar untuk melakukan intervensi di pasar NDF global.

"Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal dari kemungkinan eskalasi perang Timur Tengah, termasuk menempuh langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan guna tetap konsisten dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional," tutupnya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI edisi Maret 2026 pada Selasa (17/3/2026), Gubernur BI Perry Warjiyo mengaku terjadi pelemahan rupiah beberapa waktu terakhir.

Dia memaparkan bahwa nilai tukar rupiah tercatat berada di level Rp16.985 per dolar AS per 16 Maret 2026. Posisi tersebut mencatatkan pelemahan sebesar 1,29% secara point-to-point dibandingkan dengan level akhir Februari 2026.

Menurutnya, tekanan terhadap mata uang nasional ini sejalan dengan tren pelemahan yang juga dialami oleh berbagai mata uang negara non-dolar AS di seluruh dunia.

"Memburuknya kondisi global akibat Perang Timur Tengah berdampak pada pelemahan nilai tukar dan memicu keluarnya arus modal asing (capital outflow) dari negara-negara emerging market, tidak terkecuali Indonesia," jelas Perry.

Libur Operasi Moneter

Sementara itu, BI juga sudah mengumumkan penyesuaian jadwal operasional pada periode Hari Raya Idulfitri 1447 H/Tahun 2026.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa akan ada penyesuaian jadwal operasional otoritas moneter pada 18 sampai dengan 24 Maret 2026, termasuk operasi moneter untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

"Seluruh kegiatan transaksi operasi moneter rupiah ditiadakan," jelas Denny dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/3/2026).

Sejalan dengan itu, operasi moneter valuta asing (valas) ditiadakan. Akibatnya, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) dan Kurs Acuan Non-USD/IDR tidak diterbitkan.

"Kurs Bank Indonesia menggunakan referensi kurs hari kerja terakhir," lanjut keterangan tersebut.

Dari sisi acuan suku bunga, BI juga menyampaikan bahwa INDONIA, Compounded INDONIA, dan INDONIA Index tidak akan terbit selama periode Lebaran 2026.

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), dan Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP) turut tidak akan beroperasi.

Begitu juga dengan seluruh layanan penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), yang tidak akan beroperasi. Denny menjelaskan bahwa seluruh warkat debit di Zona 4 yang telah diserahkan pada tanggal 17 Maret 2026 (H-1) akan diselesaikan settlement-nya pada tanggal 25 Maret 2026.

Seluruh kegiatan layanan kas pun ditiadakan. Kabar baiknya, Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST) tetap beroperasi penuh.

"Seluruh kegiatan operasional Bank Indonesia akan kembali berjalan normal sepenuhnya pada Rabu, 25 Maret 2026. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan operasional di institusi sektor keuangan menjadi pertimbangan dan kewenangan masing-masing institusi," tutup Denny.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai bahwa penghentian operasi moneter sejak 18 Maret hingga 24 Maret 2026 Bank Indonesia (BI) membuat penyesuaian nilai tukar di pasar domestik berisiko terakumulasi saat pasar kembali beroperasi normal pada 25 Maret 2026.

"Artinya, bila selama libur terjadi kejutan dari pasar global, penyesuaian nilai tukar di pasar domestik berisiko muncul sekaligus saat pasar buka kembali, sehingga peluang lonjakan kurs setelah Lebaran menjadi lebih besar," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Rabu (11/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah diperkirakan melemah pada rentang Rp16.820-Rp16.850 hari ini, Senin (26/1/2026). Sementara itu, untuk sepekan, rupiah diprediksi bergerak pada rentang Rp16.790-Rp17.000 per dolar AS.

Mengutip data Bloomberg pada Jumat (23/1/2026), rupiah ditutup menguat 0,45% ke Rp16.820 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,05% ke 98,40.

Sementara itu, mata uang Asia lainnya ditutup bervariasi. Yen Jepang naik 0,04%, dolar Hong Kong melemah 0,02%, dolar Singapura menguat 0,13%, dolar Taiwan menguat 0,15%, dan won Korea Selatan turun 0,25%.

Kemudian peso Filipina menguat 0,10%, yuan China menguat 0,06%, ringgit Malaysia naik 0,89%, dan baht Thailand melemah 0,15%.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menjelaskan saat ini pasar menunggu pilihan Presiden AS, Donald Trump untuk Ketua Fed berikutnya yang menggantikan Jerome Powell. Ketua The Fed yang lebih lunak akan meningkatkan spekulasi tentang penurunan suku bunga lebih lanjut tahun ini.

Selain itu, data ekonomi AS terbaru juga menunjukkan bahwa perekonomian berjalan lebih baik dari yang diperkirakan. Produk Domestik Bruto (PDB) untuk kuartal III/2025 melebihi perkiraan.

Pada saat yang sama, pasar tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda stabilitas daripada pelemahan, seperti yang ditunjukkan oleh para pejabat Federal Reserve (Fed). Oleh karena itu, ekspektasi penurunan suku bunga pada pertemuan 27-28 Januari kemungkinan sudah tidak berlaku lagi.

Donald Trump juga melunakkan ancamannya terhadap Greenland setelah Trump mengatakan dia telah mengamankan akses total dan permanen AS ke Greenland dalam kesepakatan dengan NATO.

Sementara itu, para pemimpin Uni Eropa akan mempertimbangkan kembali hubungan dengan AS pada pertemuan puncak darurat pada hari Kamis, setelah ancaman Trump tentang tarif dan bahkan tindakan militer untuk memperoleh Greenland sangat mengguncang kepercayaan dalam hubungan transatlantik.

Trump juga mengatakan dia berharap tidak akan ada tindakan militer AS lebih lanjut di Iran, tetapi menambahkan AS akan bertindak jika Iran melanjutkan program nuklirnya.

Dari dalam negeri, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) meminta Bank Indonesia (BI) untuk berhati-hati dalam melakukan intervensi rupiah di pasar valuta asing, seraya menegaskan nilai tukar rupiah harus tetap berfungsi sebagai peredam guncangan utama di tengah tingginya ketidakpastian global.

IMF menilai pengaturan nilai tukar Indonesia masih mengambang secara de facto. Artinya, secara praktik, rupiah dibiarkan bergerak mengikuti mekanisme pasar, dengan pergerakan rupiah yang signifikan selama episode tekanan eksternal terbaru.

Dalam kondisi tersebut, BI menerapkan intervensi valuta asing (foreign exchange intervention/FXI) untuk mengelola volatilitas nilai tukar. IMF mencatat intervensi dilakukan melalui berbagai instrumen, mulai dari pasar spot valuta asing, domestic non-deliverable forward (DNDF), hingga intervensi non-deliverable forward (NDF) di luar negeri.

Namun demikian, IMF menekankan intervensi harus dilakukan secara bijaksana dan terukur.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat ke level Rp16.820 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (23/1/2026). Rupiah menguat bersamaan dengan penguatan dolar AS.

Mengutip data Bloomberg pukul 15.00 WIB, rupiah ditutup menguat 0,45% ke Rp16.820 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,05% ke 98,40.

Sementara itu, mata uang Asia lainnya ditutup bervariasi. Yen Jepang naik 0,04%, dolar Hong Kong melemah 0,02%, dolar Singapura menguat 0,13%, dolar Taiwan menguat 0,15%, dan won Korea Selatan turun 0,25%.

Kemudian peso Filipina menguat 0,10%, yuan China menguat 0,06%, ringgit Malaysia naik 0,89%, dan baht Thailand melemah 0,15%.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menjelaskan saat ini pasar menunggu pilihan Presiden AS, Donald Trump untuk Ketua Fed berikutnya yang menggantikan Jerome Powell. Ketua The Fed yang lebih lunak akan meningkatkan spekulasi tentang penurunan suku bunga lebih lanjut tahun ini.

Selain itu, data ekonomi AS terbaru juga menunjukkan bahwa perekonomian berjalan lebih baik dari yang diperkirakan. Produk Domestik Bruto (PDB) untuk kuartal III/2025 melebihi perkiraan.

Pada saat yang sama, pasar tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda stabilitas daripada pelemahan, seperti yang ditunjukkan oleh para pejabat Federal Reserve (Fed). Oleh karena itu, ekspektasi penurunan suku bunga pada pertemuan 27-28 Januari kemungkinan sudah tidak berlaku lagi.

Donald Trump juga melunakkan ancamannya terhadap Greenland setelah Trump mengatakan dia telah mengamankan akses total dan permanen AS ke Greenland dalam kesepakatan dengan NATO.

Sementara itu, para pemimpin Uni Eropa akan mempertimbangkan kembali hubungan dengan AS pada pertemuan puncak darurat pada hari Kamis, setelah ancaman Trump tentang tarif dan bahkan tindakan militer untuk memperoleh Greenland sangat mengguncang kepercayaan dalam hubungan transatlantik.

Trump juga mengatakan dia berharap tidak akan ada tindakan militer AS lebih lanjut di Iran, tetapi menambahkan AS akan bertindak jika Iran melanjutkan program nuklirnya.

Dari dalam negeri, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) meminta Bank Indonesia (BI) untuk berhati-hati dalam melakukan intervensi rupiah di pasar valuta asing, seraya menegaskan nilai tukar rupiah harus tetap berfungsi sebagai peredam guncangan utama di tengah tingginya ketidakpastian global.

IMF menilai pengaturan nilai tukar Indonesia masih mengambang secara de facto. Artinya, secara praktik, rupiah dibiarkan bergerak mengikuti mekanisme pasar, dengan pergerakan rupiah yang signifikan selama episode tekanan eksternal terbaru.

Dalam kondisi tersebut, BI menerapkan intervensi valuta asing (foreign exchange intervention/FXI) untuk mengelola volatilitas nilai tukar. IMF mencatat intervensi dilakukan melalui berbagai instrumen, mulai dari pasar spot valuta asing, domestic non-deliverable forward (DNDF), hingga intervensi non-deliverable forward (NDF) di luar negeri.

Namun demikian, IMF menekankan intervensi harus dilakukan secara bijaksana dan terukur.

Adapun untuk Senin depan, Ibrahim memperkirakan mata uang rupiah akan ditutup melemah pada rentang Rp16.820-Rp16.850. Sementara itu, untuk sepekan ke depan, Ibrahim memprediksi rupiah akan bergerak pada rentang Rp16.790-Rp17.000 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) telah membeli surat utang pemerintah jangka panjang atau Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder senilai Rp269,97 triliun, mayoritas dilakukan dengan skema debt switching senilai Rp199,9 triliun.

Debt switching adalah skema yang diberlakukan BI dan pemerintah untuk mengalihkan utang-utang lama yang telah jatuh tempo dengan utang baru dengan tenor yang lebih panjang. Dengan pemberlakuan skema ini, maka BI ikut menalangi pembayaran utang pemerintah melalui pembelian SBN.

"Kalau dibulatkan Rp270 triliun, posisi hingga 30 Oktober 2025. Di mana di antaranya Rp270 triliun itu pembelian dari pasar sekunder dan program debt switching dengan pemerintah sebesar Rp199,9 triliun," kata Gubernur BI Perry Warjiyo pada konferensi pers hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kuartal IV/2025, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Perry menjelaskan bahwa pembelian SBN adalah salah satu dari empat langkah kebijakan moneter bank sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Beberapa kebijakan lainnya yakni menurunkan suku bunga acuan hingga ke level 4,75%. Perry menyebut tahun ini otoritas moneter telah menurunkan BI Rate masing-masing 25 basis poin (bps) pada Juli, Agustus dan September. Apabila ditotal sejak September 2024, maka total pemangkasan suku bunga sudah 150 bps atau 1,5%.

Kemudian, BI juga menempuh langkah intervensi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah di dalam negeri melalui tunai, spot, domestic non-delivery forward (DNDF). Intervensi di pasar luar negeri juga dilakukan melalui non-delivery forward.

Selanjutnya, bank sentral turut melakukan ekspansi likuiditas moneter untuk memperkuat transmisi penurunan suku bunga, peningkatan likuiditas serta mempercepat pendalaman pasar uang serta valas. Salah satu yang dilakukan adalah menurunkan porsi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) senilai Rp210,8 triliun sejak Januari 2025.

"Kalau kami hitung sejak awal tahun, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia telah turun sebesar Rp210,8 triliun dari posisi awal tahun Rp916,96 triliun menjadi Rp706,1 triliun, posisi 27 Oktober 2025," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan pembelian surat utang pemerintah jangka panjang atau Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder telah mencapai Rp269,97 triliun.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut total nilai pembelian SBN pemerintah dari pasar sekunder itu terhitung sejak Januari 2025. Posisi sampai dengan 30 Oktober 2025 hampir mencapai Rp270 triliun.

"Kalau dibulatkan Rp270 triliun, posisi hingga 30 Oktober 2025. Di mana di antaranya Rp270 triliun itu pembelian dari pasar sekunder dan program debt switching dengan pemerintah sebesar Rp199,9 triliun," terangnya pada konferensi pers hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kuartal IV/2025, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Perry menjelaskan bahwa pembelian SBN adalah salah satu dari empat langkah kebijakan moneter bank sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Beberapa kebijakan lainnya yakni menurunkan suku bunga acuan hingga ke level 4,75%. Perry menyebut tahun ini otoritas moneter telah menurunkan BI Rate masing-masing 25 basis poin (bps) pada Juli, Agustus dan September. Apabila ditotal sejak September 2024, maka total pemangkasan suku bunga sudah 150 bps atau 1,5%.

Kemudian, BI juga menempuh langkah intervensi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah di dalam negeri melalui tunai, spot, domestic non-delivery forward (DNDF). Intervensi di pasar luar negeri juga dilakukan melalui non-delivery forward.

Selanjutnya, bank sentral turut melakukan ekspansi likuiditas moneter untuk memperkuat transmisi penurunan suku bunga, peningkatan likuiditas serta mempercepat pendalaman pasar uang serta valas. Salah satu yang dilakukan adalah menurunkan porsi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) senilai Rp210,8 triliun sejak Januari 2025.

"Kalau kami hitung sejak awal tahun, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia telah turun sebesar Rp210,8 triliun dari posisi awal tahun Rp916,96 triliun menjadi Rp706,1 triliun, posisi 27 Oktober 2025," terangnya.