Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono berencana memperkuat digitalisasi ekosistem pembayaran di hadapan Komisi XI DPR RI saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Upaya itu diharapkan ampuh menggenjot target pertumbuhan ekonomi 8 persen Indonesia 

Dicky, yang saat ini menjabat Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran sekaligus Asisten Gubernur BI, menyampaikan visi dan misi yang ia rancang bertajuk mengukir sejarah digital untuk Indonesia emas menuju Asta Cita pemerintah, yakni pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Presentasi visi dan misi bertajuk mengukir sejarah digital untuk Indonesia emas, yang kami kontribusikan untuk menuju Asta Cita pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Dicky dalam rapat dengar pendapat umum calon Deputi Gubernur BI bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

Dicky mengatakan pertumbuhan ekonomi keuangan digital Indonesia sangat pesat selama sembilan tahun terakhir, terutama sejak Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) diluncurkan pada 2019.

"Ketika QRIS diluncurkan 2019, ini tumbuhnya eksponensial. Transaksi digital tumbuh signifikan, kemudian BI-FAST (Bank Indonesia Fast Payment) kita memfasilitasi transaksi perekonomian dengan jumlah yang cukup meyakinkan. Ini jumlahnya mencapai 1,6 quadrillion," jelasnya.

Ia pun menjelaskan apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat naik dan channel atau sistem pembayarannya lancar, maka kecepatan perputaran uang atau velositas akan ikut tumbuh.

"Nah kalau money-nya cukup, lancar beredar, tinggal bagaimana kita mendorong pendapatan masyarakat, dan ujungnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah di sini kami akan kontribusikan bagaimana digitalisasi akan mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Dicky.

Kendati demikian, Dicky menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia menghadapi sejumlah tantangan besar, seperti geopolitik, polarisasi, risiko siber, defisit neraca berjalan, pelemahan daya beli hingga angka pengangguran. Dia mengusulkan digitalisasi sebagai jawaban dari tantangan tersebut.

"Jawaban dari tantangan ini ada pada upaya kita menegakkan pilar digitalisasi sebagai salah satu game changer," tegasnya.

Kemudian, ia mengungkapkan BI mencatat volume pertumbuhan transaksi digital bisa mencapai Rp147,3 miliar dalam lima tahun, setelah tahun ini tumbuh berkisar Rp37 miliar.

"Kami di BI memproyeksikan pertumbuhan digital ini akan bisa mencapai hingga Rp147,3 miliar setelah dalam lima tahun, terakhir tumbuh Rp37 miliar," ungkap Dicky.

Bisnis.com, JAKARTA – Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Diki Kartikoyono memaparkan visi dan misi bertajuk ‘Mengukir Sejarah Digital untuk Indonesia Emas’, untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon deputi gubernur BI di hadapan Komisi XI DPR RI, Diki mengatakan bahwa kebijakan sistem pembayaran memiliki kemampuan yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Untuk itu, kami mempunyai visi-misi, pertamanya adalah mengembangkan ekonomi nasional yang berdaya tahan dan efisien,” kata Diki, Senin (26/1/2026).

Dia menjelaskan, pengembangan ekonomi nasional yang berdaya tahan dan efisien ini dicapai melalui infrastruktur dalam sistem pembayaran yang akan mendukung ekonomi keuangan digital Tanah Air.

Misi kedua yakni mengembangkan ekosistem ekonomi keuangan digital yang terpercaya dan inovatif. Dalam hal ini, Diki menilai bahwa Indonesia harus mampu memastikan sistem keuangan dalam negeri robust, fraud detection system, serta memiliki kemampuan analytical yang kuat.

“Banyak sekali yang kita bisa lakukan untuk meyakinkan bahwa sistem pembayaran kita terpercaya dan inovatif,” ujarnya.

Misi ketiga yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berdaulat. Lebih lanjut, Diki juga mengungkap sejumlah visinya. Di antaranya, membangun ekosistem digital yang berlandaskan infrastruktur sistem pembayaran.

Selain itu, menempa digital talent dari berbagai pihak yang saat ini mungkin membutuhkan dukungan pemangku kebijakan. Pihak-pihak yang dimaksud yakni universitas, industri, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah (pemda).

Profil Diki Kartikoyono

Pria lulusan Master Bidang Project Management George Washington University ini sempat memegang jabatan sebagai pegawai setingkat Direktur Eksekutif Kantor Perwakilan Bank Indonesia London.

Jabatan itu diembannya selama kurang lebih dua tahun, mulai 2020 sampai dengan 2022. Pada saat yang sama, Diki bertugas sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia London.

Setelahnya, Diki mendapat kepercayaan untuk mengisi posisi Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola selama kurang lebih setahun, mulai 2022 sampai dengan 2023.

Kemudian sejak 2023, dia menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah mengirim surat presiden ke DPR berisi tiga nama calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI) untuk menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkapkan tiga nama tersebut adalah Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M. Juhro.

Dia mengungkapkan Komisi XI akan menjadwalkan fit and proper test alias uji kepatutan dan kelayakan untuk menentukan satu nama yang akan dipilih sebagai deputi gubernur BI yang baru. Misbhakun memastikan jadwal fit and proper test akan berlangsung pada pekan ini.

"Saya kenal tiga-tiganya. Nanti kan kita rapatkan di Komisi XI, keputusan politiknya akan seperti apa karena itu adalah jabatan politis," ungkap Misbhakun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Adapun, Thomas Djiwandono atau yang biasa disapa Tommy merupakan keponakan Prabowo yang kini menjabat sebagai wakil menteri keuangan sejak 2024. Sebelumnya, nama Tommy memang santer terdengar akan menjadi deputi gubernur BI. Yang menarik adalah nama dua pesaing Tommy yaitu Dicky dan Solikin yang merupakan pejabat internal BI. Lalu, bagaimana profil keduanya?

Profil Dicky Kartikoyono

Dicky Kartikoyono saat ini tercatat menjabat aktif sebagai kepala departemen kebijakan sistem pembayaran BI sejak 2023. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Dicky tercatat menduduki posisi penting sejak 2017 dengan menjabat sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) BI.

Kemudian pada 2019, dirinya mendapatkan amanat untuk menjadi Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia di London selama satu tahun. Usai kembali dari London, dirinya menduduki kursi Departemen Manajemen Strategis Dan Tata Kelola sebelum akhirnya menjabat posisinya terkini.

Saat masih menjadi Kepala Departemen SDM, Dicky tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp20,4 miliar. Sementara kekayaannya justru menurun pada laporan terakhir per 2024 menjadi Rp8,4 miliar.

Jika Dicky yang terpilih nanti menggantikan Doni, dirinya mengikuti jejak Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (2019-2022) sebelum menduduki jabatannya saat ini.

Dicky sebelumnya juga bertarung memperebutkan bangku deputi 2025-2030 yang ditinggalkan Doni P. Joewono. Meski demikian, Komisi XI DPR Ricky Perdana Gozali yang akhirnya terpilih.

Profil Solikin M. Juhro

Saat ini, Solikin M. Juhro menjabat sebagai kepala departemen kebijakan makroprudensial BI. Dia sekaligus menjabat asisten gubernur BI. Berdasarkan laman resmi BI, pria kelahiran Surabaya pada 1967 itu meraih gelar sarjana di Bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Airlangga pada 1991. Dia kemudian mendapatkan gelar Master of Applied Economics dari University of Michigan pada 1998.

Solikin kemudian kembali mendapatkan gelar Master pada Bidang Economics di Maryland University pada 2001. Empat tahun kemudian atau pada 2025, dia meraih gelar Doktor di Bidang Economics Monetary di Universitas Indonesia.

Pria yang menulis buku dengan Gubernur BI Perry Warjiyo bertajuk Kebijakan Bank Sentral itu mengawali karier di Bank Indonesia pada 1994. Sebelum menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial sejak 2023, Solikin pernah menduduki kursi Kepala Institut Bank Indonesia (2017-2022) dan kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (2022-2023).