Bisnis.com,JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menanggapi langkah Bank Indonesia (BI) yang kembali menaikkan suku bunga acuan alias BI Rate.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan keputusan bank sentral tersebut merupakan bagian dari bauran kebijakan yang perlu ditempuh untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap prospek ekonomi nasional.

"Meski demikian, BNI tetap mencermati potensi dampak kenaikan suku bunga terhadap permintaan kredit," kata Okki dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).

Sejalan dengan hal itu, Okki memastikan bahwa perseroan akan terus mengelola portofolio bisnis secara selektif dan adaptif.

Langkah itu ditempuh dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, sekaligus memastikan dukungan pembiayaan tetap tersedia bagi sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Di tengah dinamika suku bunga, perseroan turut memperkuat transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan dan proses bisnis.

Berbagai inovasi digital terus dikembangkan BNI guna menghadirkan pengalaman perbankan yang lebih mudah, cepat, dan aman bagi nasabah, sekaligus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Okki menambahkan, BNI senantiasa memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan manajemen risiko yang prudent.

Perseroan juga terus meningkatkan kualitas pengelolaan risiko melalui pemantauan yang berkelanjutan terhadap portofolio kredit, likuiditas, serta perkembangan kondisi ekonomi dan pasar.

"Dengan fokus pada transformasi, penguatan tata kelola, dan pengelolaan risiko yang disiplin, BNI terus berupaya menjaga kinerja yang sehat serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi nasabah, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan," tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menilai kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 5,5 persen tidak akan menghambat pertumbuhan kredit. Perbankan pelat merah meyakini kondisi likuiditas, permodalan, dan kualitas aset yang masih kuat akan menjaga fungsi intermediasi tetap berjalan di tengah gejolak ekonomi global.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan keputusan BI menaikkan BI Rate merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas makroekonomi nasional, khususnya nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global.

Menurut dia, fundamental industri perbankan nasional saat ini masih kuat. “BRI meyakini fundamental industri perbankan nasional tetap kuat, ditopang oleh permodalan yang memadai, likuiditas yang terjaga, serta kualitas aset yang resilien,” ujar Dhanny kepada Republika, Rabu (10/6/2026).

Sebagai bank yang berfokus pada segmen UMKM, BRI akan terus memantau perkembangan pasar dan pergerakan suku bunga serta memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal guna mendukung aktivitas ekonomi nasional.

Senada, Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan kenaikan BI Rate merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

“Stabilitas yang terjaga menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pertumbuhan sektor riil maupun industri perbankan,” kata Okki.

Menurut dia, stabilitas makroekonomi menjadi prasyarat penting bagi perbankan untuk tetap menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan berkelanjutan. Karena itu, BNI berkomitmen menjaga penyaluran pembiayaan secara selektif, produktif, dan prudent, meski tetap mencermati potensi dampak kenaikan suku bunga terhadap permintaan kredit.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini. Menurut dia, keputusan BI mencerminkan ketegasan bank sentral dalam menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan eksternal, termasuk konflik di Timur Tengah dan arus keluar investasi portofolio asing.

“Stabilitas yang terjaga merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan aktivitas ekonomi, kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat, serta penciptaan ruang pertumbuhan yang sehat dalam jangka panjang,” ujar Novita.

Ia menegaskan perbankan tetap memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi melalui fungsi intermediasi dan layanan transaksi yang andal. Karena itu, Bank Mandiri optimistis dapat terus mendukung kebutuhan pembiayaan pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat.

Sementara itu, Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar menilai kebijakan BI tetap memberikan ruang bagi industri perbankan untuk tumbuh secara berkelanjutan. Menurut dia, BSI memiliki kekuatan pada struktur dana murah yang didukung tabungan haji dan tabungan berbasis akad wadiah.

“Fungsi intermediasi yang baik melalui optimalisasi dana murah diharapkan mampu memberikan multiplier effect terhadap penyaluran pembiayaan yang kompetitif sehingga mampu menjangkau nasabah yang lebih luas,” ujar Wisnu.

Dari sisi ekonomi makro, Chief Economist BTN Myrdal Gunarto menilai kenaikan BI Rate merupakan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan tekanan inflasi di tengah ketidakpastian global.

Dengan dukungan investasi dan intermediasi perbankan yang tetap terjaga, BTN memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat mencapai sekitar 5,2 persen pada tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri perbankan dan multifinance terus berupaya menjaga pertumbuhan kredit kendaraan di tengah masih lesunya permintaan kredit kendaraan bermotor (KKB).

Berdasarkan data Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), kredit kendaraan bermotor terkontraksi 9% YoY, lebih dalam dibandingkan kontraksi 8,9% pada Maret 2026.

Consumer Funding & Wealth Business Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Ivan Jaya menyampaikan, perseroan terus berupaya menjaga pertumbuhan kredit kendaraan melalui KPM Prima dengan dukungan dari anggota grup dan mitra strategis serta MUFG sebagai perusahaan induk.

“Untuk mendukung pertumbuhan ini, kami menerapkan strategi yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan karakteristik dari nasabah,” kata Ivan, Minggu (7/6/2026).

Untuk kredit kendaraan, Ivan menuturkan bahwa Danamon bersama grup perusahaan akan terus berinovasi dan berkolaborasi guna memastikan kami tetap memberikan nilai tambah bagi nasabah dan mendukung pertumbuhan industri pembiayaan kendaraan di Indonesia.

Kolaborasi antara Danamon dengan anggota grup perusahaan, antara lain berupa penyelenggaraan Indonesia International Motor Show (IIMS) Jakarta dan Surabaya 2026.

Pada IIMS 2026, perseroan bersama Adira Finance dan didukung oleh MUFG telah menyajikan penawaran KPM Prima dengan rate bunga khusus yang pastinya menarik dan menguntungkan bagi pengunjung dan nasabah.

Di luar dukungan pada event tertentu, Ivan menyebut bahwa Danamon selalu berupaya untuk menghadirkan solusi finansial yang mengutamakan nasabah.

“Contohnya melalui pricing yang kompetitif di pasar, di mana hingga April 2026 suku bunga KPM Prima berada di 1,99% p.a dengan tenor 1 tahun,” ungkapnya.

Ke depannya, Ivan menyebut bahwa perseroan akan terus menggunakan pendekatan ekosistem untuk menambah dan memperkuat kemitraan dengan berbagai dealer untuk menghadirkan program dan promo yang spesial bagi nasabah.

“Melalui berbagai upaya dan strategi tersebut dalam merespons dinamika pasar, kami optimis kinerja kredit kendaraan Danamon dapat tetap tumbuh secara positif hingga akhir 2026,” ungkapnya.

Sementara itu, CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) mengharapkan kondisi pasar otomotif dapat berangsur membaik dan lebih stabil pada paruh kedua 2026, sehingga minat masyarakat terhadap pembiayaan kendaraan kembali meningkat.

Manajemen menilai, hal ini penting mengingat pembiayaan kendaraan masih menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan industri pembiayaan, meskipun saat ini laju pertumbuhannya cenderung lebih moderat dan terukur dibandingkan periode sebelumnya.

Pada kuartal I/2026, CNAF mencatatkan penyaluran kredit pembiayaan kendaraan sebesar Rp1,89 triliun. Manajemen menyebut, kondisi ini membuktikan daya tahan industri pembiayaan yang cenderung masih stabil.

“Walaupun terdapat penyesuaian jika dibandingkan dengan pencapaian kuartal IV/2025 senilai Rp1,98 triliun, namun performa ini menegaskan bahwa minat pasar masih terjaga dengan baik di awal tahun,” tutur manajemen kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (7/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Bank Indonesia (BI) melonggarkan kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dinilai dapat mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit. Kendati begitu, laju pertumbuhan kredit turut dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum.

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Adhika Vista menyampaikan, perluasan kriteria aset dan liabilitas yang diperhitungkan dalam RIM memberikan ruang bagi bank untuk mendiversifikasi aset dan liabilities yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas intermediasi oleh BI.

“Dengan demikian, kebijakan ini berpotensi mendorong pertumbuhan pembiayaan perbankan secara keseluruhan,” kata Adhika kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (24/5/2026).

Meski demikian, Adhika menyebut bahwa laju pertumbuhan kredit tetap bergantung pada permintaan kredit yang dipengaruhi perkembangan ekonomi secara umum.

Adapun per 31 Maret 2026, RIM Bank Mandiri berada di level 86,3%. Angka tersebut berada dalam rentang yang ditetapkan BI yakni 84%–94%.

Dalam menjaga posisi RIM, dia menuturkan bahwa perseroan memerhitungkan dengan hati-hati rencana dan strategi pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana, sehingga tetap memiliki likuiditas yang cukup untuk mendukung ekspansi bisnis dengan tetap memperhatikan ketentuan regulasi yang berlaku.

“Bank Mandiri sendiri berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit yang berkualitas, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pengelolaan risiko secara terukur,” tuturnya.

Di sisi lain, Bank Mandiri juga akan terus mengkaji serta melakukan monitor kecukupan likuiditas dari waktu ke waktu dan mengelolanya secara prudent dan optimal.

Bank berlogo pita emas itu juga memiliki berbagai macam alternatif untuk melakukan pendanaan, baik melalui Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun instrumen lain seperti wholesale funding, yang eksekusinya mempertimbangkan kondisi likuiditas, timing yang tepat, serta kondisi pasar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya risiko global dinilai mulai memberi tantangan baru bagi sektor perbankan. Permata Bank memperkirakan peluang kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate masih terbuka pada semester I 2026.

Head of Macroeconomic & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman mengatakan, pelemahan rupiah yang telah menembus lebih dari 4 persen secara year-to-date menjadi salah satu faktor yang meningkatkan peluang kenaikan BI Rate.

“Kami melihat peluang kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada semester I cukup terbuka, kemungkinan pada Mei atau Juni, sehingga BI Rate dapat naik menjadi 5 persen,” kata Faisal dalam Virtual Media Briefing PIER Economic Review Kuartal I 2026, Selasa (12/5/2026).

Menurut dia, tekanan terhadap rupiah saat ini dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik, mulai dari konflik Timur Tengah, tingginya harga minyak dunia, hingga arus modal asing yang keluar dari pasar keuangan domestik.

Permata menilai kenaikan BI Rate nantinya dapat berdampak terhadap sektor perbankan, terutama permintaan kredit masyarakat dan dunia usaha.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan, kondisi permintaan kredit saat ini sebenarnya masih relatif lemah meskipun likuiditas perbankan secara umum masih memadai.

“Salah satu penopang utama pertumbuhan kredit saat ini adalah kredit investasi. Sementara kredit modal kerja, kredit korporasi, komersial, maupun konsumsi masih relatif terbatas,” ujar Josua.

Menurut dia, perlambatan mulai terlihat pada kredit konsumsi seiring tekanan terhadap daya beli masyarakat kelas menengah. Fenomena downtrading membuat masyarakat mulai menahan pembelian barang tahan lama seperti kendaraan baru.

Josua mengatakan aktivitas ekonomi tetap menjadi faktor utama yang menentukan pertumbuhan kredit perbankan.

“Kalau aktivitas ekonomi membaik, konsumsi masyarakat solid, dan permintaan modal kerja meningkat, maka permintaan kredit juga otomatis akan meningkat,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA) menyoroti lesunya permintaan kredit, di tengah upaya regulator menggenjot fungsi intermediasi perbankan Tanah Air melalui program Percepatan Intermediasi Nasional (Pinisi).

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan menyampaikan penyaluran kredit bergantung pada dua sisi yaitu penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran, dia menyebut bahwa baik Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan sebenarnya terus berupaya agar fungsi intermediasi berjalan lancar.

“Tapi yang harus kita waspadai juga dan harus kita teliti, demand side-nya bagaimana nih? Kenyataannya memang banyak orang wait and see,” ujar Tigor usai menghadiri Konferensi Pers RUPS Superbank 2026 di Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Tigor menuturkan, kondisi geopolitik global membuat banyak pelaku usaha berhati-hati. Pasalnya, pelaku usaha masih menunggu kepastian mengenai situasi ekonomi dalam tiga hingga enam bulan ke depan. Menurutnya, hal ini wajar lantaran pengusaha tentu tidak ingin mengambil risiko terlalu besar tanpa perhitungan matang.

Di Superbank sendiri, dia menyebut bahwa pertumbuhan kredit masih cukup baik. Hal itu tecermin dari pertumbuhan kredit yang tumbuh 50% pada 2025. Bahkan untuk tahun ini, perseroan menargetkan pertumbuhan kredit pada rentang 50—60%.

Namun secara umum, Tigor mengakui bahwa permintaan kredit memang masih cenderung tertahan lantaran banyak nasabah masih menahan ekspansi akibat ketidakpastian global.

Meski begitu, lanjut dia, pertumbuhan kredit secara industri sebenarnya masih cukup baik. Sebagai catatan, Bank Indonesia mengungkapkan bahwa kredit bank pada Maret 2026 tumbuh 9,49% secara tahunan (year on year/YoY).

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa likuiditas perbankan masih sehat dan bank masih punya amunisi untuk menyalurkan kredit. Dengan demikian, kata dia, masalah utama bukan pada kesiapan bank, melainkan permintaan dari dunia usaha dan masyarakat yang belum sepenuhnya stabil.

“Cuma demand side-nya ini memang enggak bisa dipaksa. Kita harus lihat, karena mereka lihat secara makro, secara mikro, dan secara keseluruhannya juga,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN menilai tambahan likuiditas sebesar Rp100 triliun ke perbankan belum tentu secara otomatis mendorong pertumbuhan kredit.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando menuturkan bahwa ekspansi pembiayaan tetap bergantung pada permintaan dari dunia usaha dan rumah tangga serta kondisi makroekonomi.

“Perpanjangan penempatan dana pemerintah hingga September tentu memberikan dukungan likuiditas yang positif bagi perbankan dan menjadi faktor yang cukup membantu dalam mendorong pertumbuhan kredit pada 2026,” ujar Ramon kepada Bisnis, Senin (9/3/2026).

Meski demikian, Ramon menekankan pertumbuhan kredit pada akhirnya sangat ditentukan oleh permintaan dari dunia usaha dan rumah tangga, serta kondisi makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan stabilitas nilai tukar.

Menurutnya, tanpa adanya stimulus likuiditas tersebut, ruang ekspansi kredit kemungkinan akan lebih terbatas dan pertumbuhan berpotensi lebih rendah, terutama jika permintaan kredit belum sepenuhnya pulih.

BTN memperkirakan dengan dukungan likuiditas dan asumsi kondisi makroekonomi tetap stabil, pertumbuhan kredit pada 2026 dapat berada pada kisaran 8% sampai dengan 10% secara konservatif.

Namun demikian, pertumbuhan kredit berpeluang kembali mencapai level dua digit apabila permintaan kredit membaik dan suku bunga bergerak lebih akomodatif.

Di sisi lain, apabila permintaan kredit belum menunjukkan pemulihan yang kuat, perbankan akan memastikan likuiditas tetap produktif melalui penyaluran kredit secara selektif ke sektor-sektor yang relatif resilien.

Selain itu, bank juga akan memperkuat sumber pendapatan berbasis komisi atau fee based income, memperluas layanan transaksi digital, serta meningkatkan komposisi dana murah atau current account saving account (CASA) guna menjaga efisiensi biaya dana.

“Optimisme untuk kembali ke level dua digit tetap ada, terutama jika konsumsi domestik dan investasi menunjukkan akselerasi. Meski demikian, perbankan kemungkinan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kualitas aset dan pertumbuhan yang sehat serta berkelanjutan,” ujarnya.

Sekadar informasi, Purbaya telah menempatkan dana pemerintah senilai total Rp276 triliun ke Himbara sejak September 2025. Purbaya juga telah memperpanjang penempatan Rp200 triliun dari awalnya hanya sampai Maret menjadi September 2026.

"Nanti mungkin [ditambah] Rp100 triliun lagi yang bisa keluar masuk-keluar masuk. Artinya tidak diberikan dalam deposit yang jangka panjang, tetapi jangka lebih pendek dan fleksibel," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Selain dengan jangka lebih pendek dan fleksibilitas yang lebih tinggi, penempatan tambahan dana pemerintah Rp100 triliun ini rencananya berasal dari anggaran belanja pemerintah yang belum digunakan.

Adapun dana Rp200 triliun yang sudah diperpanjang hingga September mendatang itu merupakan simpanan kas pemerintah di BI, yang berada di luar pos belanja APBN. "Itu dari uang kita [anggaran belanja] sendiri, yang belum dibelanjain, taruh di situ. Daripada saya taruh di BI, perbankan enggak punya akses," papar Purbaya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Hery Gunardi menyampaikan, akselerasi penyaluran kredit saat ini memerlukan penguatan dari sisi permintaan (demand) dengan meyakinkan pelaku usaha agar ekspansi kembali berjalan.

Hery melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa tantangan saat ini bukan pada supply dana, tetapi pada kepercayaan dan prospek usaha ke depan.

“Adapun, yang dibutuhkan bukan sekedar likuiditas tambahan, tetapi penguatan keyakinan pelaku usaha agar ekspansi kembali berjalan,” kata Hery.

Ia menjelaskan bahwa secara fundamental, industri perbankan memiliki ruang yang memadai untuk menopang pertumbuhan kredit ke depan secara prudent dan berkelanjutan.

Dari sisi likuiditas, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) menguat hingga 11,4 persen (year on year/yoy), dengan rasio loan to deposit ratio (LDR) yang terjaga di kisaran 84 persen.

Permodalan industri juga tetap kuat dengan capital adequacy ratio (CAR) berada di level 26 persen atau jauh di atas ambang batas ketentuan minimum regulator.

“Namun demikian, pertumbuhan kredit secara year on year hingga Desember 2025 masih berada pada level single digit. Menurut Bank Indonesia, salah satu faktor terjadinya perlambatan kredit saat ini adalah dipengaruhi faktor demand,” ujar Hery.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat permintaan kredit baru menurun di sebagian besar segmen, terutama pada kredit konsumsi yang turun dari 62,9 persen menjadi 13,4 persen, serta segmen UMKM yang semula 78,4 persen menjadi 58,8 persen. Sedangkan, undisbursed loan pun meningkat secara rata-rata menjadi 10,22 persen.

“Artinya, fasilitas kredit yang telah disetujui oleh bank serta likuiditas yang tersedia sebenarnya masih memadai, namun realisasi penarikan tertahan. Kondisi ini mencerminkan sikap kehati-hatian (wait and see) dari dunia usaha maupun rumah tangga, sebagai nasabah individu,” kata Hery.

Pada saat yang sama, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) pada UMKM mulai meningkat sejak Desember 2024 dan bertahan di level yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan tekanan arus kas pelaku UMKM belum sepenuhnya pulih.

Kombinasi pertumbuhan yang melemah dan risiko kredit yang naik menuntut pendekatan yang lebih selektif berbasis mitigasi risiko.

Hery juga menyoroti bahwa pelemahan pertumbuhan kredit tidak terlepas dari perlambatan tiga sektor utama penyumbang PDB, yakni manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

Ketiga sektor ini tidak hanya memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, tetapi juga menjadi penyerap tenaga kerja dalam skala luas, sehingga setiap perlambatan langsung berdampak pada aktivitas usaha dan kebutuhan pembiayaan.

Manufaktur, yang berkontribusi hampir 20 persen terhadap PDB, sangat menentukan kebutuhan modal kerja dan investasi. Di sisi lain, perdagangan sangat bergantung pada daya beli masyarakat, di mana ketika konsumsi melemah, perputaran stok melambat dan permintaan kredit ikut tertahan.

Sementara sektor pertanian sebagai basis penyerapan tenaga kerja terbesar memiliki keterkaitan langsung dengan segmen mikro dan UMKM, sehingga tekanan di sektor ini cepat tercermin pada permintaan kredit di level usaha kecil.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sensitivitas pertumbuhan kredit terhadap siklus ekonomi masih cukup tinggi, sejalan dengan struktur kredit nasional yang didominasi sektor padat karya seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

“Artinya, moderasi kredit saat ini bukan semata karena faktor likuiditas. Walaupun sudah diguyur dari pemerintah Rp200 triliun sebagai likuiditas tambahan tetapi kondisi ini sangat dipengaruhi oleh struktur sektoral ekonomi kita. Ke depan diversifikasi dan peningkatan pembiayaan di sektor bernilai tambah tinggi menjadi kunci untuk mengurangi sensitivitas siklus,” ujar Hery.

Ia menilai kebijakan fiskal dan moneter saat ini berada pada arah yang kredibel dan pro-growth, sehingga mayoritas pelaku usaha menunjukkan optimisme terhadap prospek ekonomi.

Namun demikian, optimisme tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam percepatan ekspansi riil di tingkat perusahaan. Sejumlah pelaku usaha masih bersikap hati-hati dan belum berada pada level keyakinan yang cukup kuat untuk mempercepat investasi maupun ekspansi.

“Ke depan, fokus perlu bergeser dari narasi optimisme menuju akselerasi implementasi yang benar-benar dirasakan oleh dunia usaha,” kata Hery.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Permata Tbk. (BNLI) memperkirakan kreditperbankan tumbuh 10,11% secara tahunan (year on year/YoY) pada 2026, sedikit membaik dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan pertumbuhan kredit yang lebih baik dibanding 2025 itu dengan catatan didukung oleh potensi peningkatan produktivitas ekonomi, berlanjutnya pertumbuhan kredit investasi, serta mulai pulihnya permintaan kredit modal kerja.

“Kami melihat bahwa pertumbuhan kredit pun setidaknya akan sedikit membaik juga dibandingkan dengan tahun lalu, di kisaran 10% di tahun ini,” kata Josua dalam Media Briefing PIER Economic Review 2025 secara daring, Jumat (20/2/2026).

Pihaknya juga memperkirakan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) bank berada pada posisi 10,74% YoY dengan loan to deposit ratio (LDR) berada dalam kisaran 85,25%.

Pada 2025, Josua menuturkan bahwa pertumbuhan kredit masih tergolong lesu meski sempat melonjak dari November yang sebesar 7,9% YoY menjadi 9,3% YoY pada Desember tahun lalu.

Dia mengungkapkan, pertumbuhan kredit yang meningkat itu utamanya didorong oleh penyaluran pembiayaan untuk program prioritas pemerintah, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan penguatan permintaan kredit secara merata.

Di sisi lain, DPK perbankan justru tumbuh double digit dan melampaui pertumbuhan kredit. Kondisi ini, kata dia, dipengaruhi oleh penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di bank-bank Himbara yang mendorong likuiditas perbankan meningkat signifikan.

Namun, Josua menyoroti bahwa pertumbuhan kredit belum merata, khususnya di segmen UMKM. Sepanjang 2025, dia mengungkapkan bahwa penyaluran kredit ke UMKM masih terhambat akibat risiko kredit yang relatif tinggi, sehingga menahan laju ekspansi kredit secara keseluruhan.

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit investasi menunjukkan pertumbuhan double digit sejalan dengan kinerja positif komponen investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, kredit modal kerja dan kredit konsumsi masih tumbuh terbatas atau cenderung stagnan.

Dia menilai, peningkatan sentimen dan kepercayaan pelaku usaha ke depan diharapkan dapat mendorong permintaan kredit modal kerja. Secara ideal, kenaikan investasi perlu diikuti oleh peningkatan kredit modal kerja agar dapat mempercepat aktivitas ekonomi secara lebih luas. “Ini harapannya akan bisa merefleksikan juga bagaimana nanti adanya peningkatan kredit modal kerja,” ujarnya.

Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) secara umum masih terkendali, meskipun NPL di segmen UMKM relatif lebih tinggi.

Sementara itu, permodalan perbankan tetap solid dengan rasio kecukupan modal (CAR) berada di kisaran 25–26%, serta LDR diperkirakan berada di level sehat sekitar 85%. Dengan melihat kondisi sepanjang 2025, Josua memperkirakan pertumbuhan kredit pada tahun ini berada di posisi 10,11% YoY.

“Kami melihat bahwa dengan kondisi tadi, kalau sekiranya produktivitas perekonomian itu terus membaik, pertumbuhan kredit investasi tahun lalu yang cukup signifikan tersebut itu mulai merefleksikan permintaan kredit modal kerja di tahun ini, kami melihat bahwa pertumbuhan kredit pun juga setidaknya akan sedikit membaik,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertumbuhankredit perbankan pada awal tahun ini mencapai 9,96% secara tahunan atau year on year (YoY). Meskipun angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan akhir 2025 yang sebesar 9,69% YoY, tetapi nilai kredit yang belum ditarik tak banyak mengalami perubahan.

Bank Indonesia (BI) melaporkan fasilitas yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp2.506,47 triliun atau 22,65% dari plafon kredit yang tersedia pada awal 2026. Nilai ini mengalami kenaikan dari Desember 2025, yang sebesar Rp2.439,2 triliun atau 22,12% dari plafon kredit yang tersedia.

Untuk mendorong peningkatan kredit, sebelumnya pemerintah telah menambah likuiditas melalui penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan. Pemerintah pertama kali menempatkan kas negara sebesar Rp200 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI pada 12 September 2025. Kemudian, pemerintah kembali menginjeksi perbankan Rp76 triliun pada 10 November 2025.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu menilai peningkatan likuiditas di perbankan ini belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan kredit.

“Tentunya ada peningkatan likuiditas melalui penempatan dana SAL di perbankan. Ternyata hal itu belum diterjemahkan menjadi peningkatan kredit,” kata Mari dalam Economic Outlook 2026 secara daring, Kamis (19/2/2026).

Mari juga menyampaikan pertumbuhan kredit pada 2025 masih berada di bawah 10% sehingga dampak pelonggaran likuiditas terhadap ekspansi kredit belum terlihat signifikan.

Di sisi lain, Mari menilai bahwa penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) dari 6% menjadi 4,75% dalam satu tahun terakhir juga belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan suku bunga kredit yang mampu mendorong permintaan pembiayaan.

Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa persoalan bukan lagi terletak pada sisi pasokan dana, melainkan pada lemahnya permintaan kredit.

Dia mengaitkan hal itu dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi serta melemahnya daya beli masyarakat yang membuat dunia usaha dan rumah tangga masih menahan ekspansi maupun konsumsi berbasis kredit.

“Jadi ini apakah masalah supply? Masalah supply sudah teratasi, tapi masalah demand untuk kredit ini mungkin ada kaitannya tentunya dengan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Prediksi Bankir

Sementara itu, dari sisi bankir, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan pihaknya memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2026 akan memasuki fase single digit di tengah pemulihan daya beli yang belum merata.

“Jika kita melihat pertumbuhan ekonomi diperkirakan sedikit lebih baik di 2025 di kisaran 5% plus minus, namun pertumbuhan kredit diproyeksikan memasuki fase single digit,” kata Hery dalam paparannya, Kamis (19/2/2026).

Dia menyampaikan perlambatan tersebut bukan dipicu keterbatasan likuiditas, melainkan lemahnya permintaan kredit akibat ekspansi dunia usaha yang masih selektif dan konsumsi masyarakat, khususnya kelas bawah dan menengah, yang belum sepenuhnya pulih.

Mantan Dirut PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) itu menilai, industri perbankan tengah memasuki fase normalisasi pertumbuhan kredit, bukan kondisi krisis, namun juga belum kembali pada fase ekspansif agresif. Dalam fase ini, Hery menekankan pentingnya kualitas pertumbuhan dibanding sekadar mengejar angka pertumbuhan tinggi.

“Fase ini kita lihat kualitas pertumbuhan menjadi jauh lebih penting daripada sekadar angka pertumbuhan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hery melihat pemulihan likuiditas rumah tangga terjadi secara tidak merata dan cenderung terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi.

Ketua Umum Perbanas itu menuturkan, akselerasi pertumbuhan 2025 terlihat lebih banyak ditopang oleh kelas atas. Jika menilik indeks daya beli, Hery mengungkapkan bahwa kelas bawah dan menengah masih berada di bawah level normal pra tahun 2019 atau per pandemi.

“Meski ada perbaikan dibanding 2024, ruang konsumsi mereka masih terbatas,” ungkapnya.

Sebaliknya, kelas atas sudah kembali ke arah positif dan relatif lebih stabil. Hery mengatakan, kondisi ini menjelaskan mengapa segmen premium seperti properti dan juga kredit korporasi tentu lebih resilient.

Di sisi lain, pemulihan likuiditas rumah tangga memang terjadi tetapi terkonsentrasi di kelompok saldo tinggi. Di segmen menengah atas, Hery mengatakan bahwa pertumbuhan relatif stagnan, menunjukkan pola konsumsi yang lebih berhati-hati dan kecenderungan menahan belanja.

Sementara itu, di kelompok atas, saldo tabungan meningkat signifikan, menunjukkan bahwa likuiditas terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi yang masih memiliki ruang memperluas aset finansial.

Menurutnya, asimetri ini penting lantaran ketika likuiditas tidak tersebar merata, transmisi ke konsumsi dan juga kredit mikro menjadi terbatas. Dengan demikian, meskipun dana tersedia dalam sistem dorongan terhadap permintaan riil belum sepenuhnya bisa dijalankan dengan baik.

Kemudian jika melihat dinamika tabungan, Hery menyebut bahwa pemulihannya belum merata. Hal ini tercermin dari pertumbuhan saldo kelas bawah masih relatif melambat dan di kelas menengah bawah saldo rata-rata belum menunjukkan rebound yang signifikan.

Hal itu, kata dia, ruang ekspansi konsumsi masih terbatas, sementara pertumbuhan dana lebih terkonsentrasi pada kelompok dengan saldo besar. “Dengan kata lain, tantangan bukan pada supply dana tetapi pada distribusi dan kualitas pemulihan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengungkapkan pelemahan pertumbuhan kredit sangat berkaitan dengan perlambatan tiga sektor utama penyumbang produk domestik bruto (PDB), yakni manufaktur, pertanian, dan perdagangan.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan ketiga sektor ini memiliki porsi yang besar terhadap PDB sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan.

“...sehingga kita melihat pertumbuhan ini [sektor manufaktur, pertanian, dan perdagangan] melambat, permintaan pembiayaan juga ikut tertahan,” kata Hery dalam Economic Outlook 2025 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara daring, Kamis (19/2/2026).

Ketua Umum Perbanas itu menuturkan sektor manufaktur yang berkontribusi hampir 20% terhadap PDB sangat memengaruhi kebutuhan modal kerja dan investasi.

Sementara itu, sektor perdagangan sangat sensitif terhadap daya beli masyarakat. Saat konsumsi melemah, perputaran stok melambat dan kebutuhan kredit otomatis menurun.

Adapun sektor pertanian, yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, berdampak langsung terhadap segmen mikro dan UMKM. Ketika sektor padat karya ini melambat, Hery menyebut permintaan kredit dari pelaku usaha kecil ikut tertekan.

“Artinya sensitivitas kredit kita terhadap siklus ekonomi itu masih tinggi karena struktur sektoralnya,” ungkapnya.

Herry menambahkan, tingginya sensitivitas kredit terhadap siklus ekonomi tidak terlepas dari struktur kredit perbankan yang masih didominasi sektor padat karya seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi besar terhadap total kredit sekaligus penyerapan tenaga kerja. Kendati begitu, sektor ini juga paling rentan terhadap perlambatan ekonomi dan tekanan daya beli.

“Ketika konsumsi melambat, margin usaha tertekan, ekspansi langsung tertahan. Dan ini tecermin pada pertumbuhan kredit yang melemah,” ujarnya.

Dia menegaskan, moderasi pertumbuhan kredit saat ini bukan semata-mata dipicu faktor likuiditas. Meski pemerintah telah menggelontorkan tambahan likuiditas sekitar Rp200 triliun, permintaan kredit tetap sangat dipengaruhi oleh struktur sektoral ekonomi.

Ke depan, Hery memandang diversifikasi pembiayaan ke sektor bernilai tambah lebih tinggi dinilai menjadi kunci untuk mengurangi sensitivitas terhadap siklus ekonomi.

Hery juga menilai kebijakan fiskal dan moneter saat ini cukup kredibel dan menunjukkan progres positif. Mayoritas pelaku usaha merespons dengan optimisme terhadap arah kebijakan.

Namun demikian, optimisme makro tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi ekspansi riil di tingkat perusahaan. Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara persepsi positif terhadap kebijakan dan keputusan bisnis untuk berekspansi.

Mantan Dirut PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) itu memandang, tantangan saat ini bukan lagi pada desain kebijakan, melainkan pada percepatan transmisi dan realisasi dampaknya ke dunia usaha.

“Ke depan fokus harus bergeser dari narasi optimisme menuju akselerasi implementasi yang benar-benar dirasakan oleh dunia usaha,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melanjutkan guyuran insentif likuiditasmakroprudensial untuk mendukung pertumbuhan kredit yang pada akhirnya turut mendorong ekonomi.

Pada tahun lalu, BI telah melebarkan batas atas insentif KLM dari 4% menjadi 5,5% (4,5% untuk KLM lending channel dan 1% interest rate channel) dari dana pihak ketiga. Tujuannya untuk mempercepat transmisi suku bunga dan meningkatkan kinerja kredit perbankan.

Sementara, hingga Januari 2026 disebutkan total insentif likuiditas makroprudensial yang telah disalurkan mencapai Rp397,9 triliun. Insentif tersebut masing-masing disalurkan kepada kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Umum Swasta Nasional (BUSN), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA).

Perinciannya, kelompok Bank BUMN sebesar Rp182,9 triliun, BUSN sebesar Rp174,7 triliun, BPD sebesar Rp33,1 triliun, dan KCBA sebesar Rp7,2 triliun.

Otoritas moneter berharap, gelontoran insentif tersebut dapat mendorong pertumbuhan kredit pada tahun 2026 yang batas bawahnya ditetapkan cukup konservatif di kisaran 8% meskipun terjadi pelebaran terhadap batas atasnya di angka 12%.

Sayangnya, BI juga mencatat bahwa pemanfaatan insentif KLM jalur penyaluran kredit (lending channel) maupun jalur suku bunga atau interest rate channel belum benar-benar optimal.

Pemanfaatan KLM masih di bawah plafon yang disediakan oleh otoritas moneter. Pemanfaatan KLM lending channel hanya 4,17% dari plafon. Sementara KLM interest rate channel hanya di angka 0,38% dari plafon sebesar 1%.

“Nah itu tadi, karena dari sisi demand permintaannya perlu diakselerasi,” ujar Direktur Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Alexander Lubis di Pontianak, Kalimantan Barat, dikutip, Senin (9/2/2026).

Alex, demikian sapaan karibnya, memahami lemahnya permintaan di tengah kebijakan moneter yang cenderung longgar, gelontoran insentif likuiditas, hingga ketersediaan likuiditas di pasar keuangan yang cukup melimpah, memang bisa memicu risiko.

Namun, Alex juga menekankan bahwa, transmisi kebijakan juga membutuhkan waktu. Selain itu, BI juga belum melihat ada faktor-faktor signifikan yang bisa mengganggu sektor keuangan. “Risiko pasti ada, tetapi sejauh ini masih kita mitigasi.”

Di sisi lain, kendati memiliki tugas baru untuk pro pertumbuhan ekonomi, Alex menekankan bahwa BI tetap berupaya untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar.

Alex menuturkan bahwa BI telah melakukan evaluasi untuk menguji ketahanan sistem keuangan. Hasilnya, Alex mengklaim bahwa, semua indikator relatif masih relatif terjaga.

Tidak hanya itu, Alex juga memastikan kondisi perekonomian yang terjadi pada beberapa waktu belakangan ini, tidak akan mengubah arah kebijakan BI yang masih pro pertumbuhan. “Sejauh ini dari indikator kami, belum menunjukkan harus berganti stance.”

Suku Bunga Bank

Sebelumnya, BI menegaskan bahwa insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) berhasil mendorong penurunan suku bunga perbankan.

Melalui KLM, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menyampaikan bahwa otoritas moneter mendorong penyaluran kredit sekaligus mempercepat penurunan suku bunga perbankan agar sejalan dengan pemangkasan BI Rate yang telah mencapai 150 basis poin (bps).

Seiring diberlakukannya insentif KLM baru pada 16 Desember 2025, Aida mengungkap bahwa suku bunga deposito 1 bulan turun sebesar 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Desember 2025. Suku bunga kredit juga turun sebesar 39 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 8,81% pada Desember 2025.

“Angka ini sangat bagus karena dia [suku bunga kredit] penurunan dibandingkan bulan lalu itu adalah menambah 15 basis poin. Bulan lalu hanya turun 24 basis poin, sekarang turun 39 basis poin,” ungkap Aida dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Januari 2026, Rabu (21/1/2026).

Secara sektoral, insentif KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yang mencakup sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, sektor Jasa termasuk Ekonomi Kreatif, sektor Konstruksi, Real Estate, dan Perumahan, serta sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan.

Sejalan dengan upaya BI untuk menurunkan suku bunga dan memperkuat KLM serta realisasi program prioritas pemerintah di tengah kondisi makro dan keuangan yang terjaga, otoritas moneter mencatatkan pertumbuhan kredit pada Desember 2025.

Kredit perbankan pada Desember 2025 tumbuh 9,69% secara tahunan (year on year/YoY). Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan November 2025 yang hanya tumbuh 7,74% YoY.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada 2025 masing-masing sebesar 21,06%, 4,52%, dan 6,58% YoY.