Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengingatkan kenaikan harga minyak dunia mulai memberi tekanan terhadap perekonomian domestik melalui peningkatan inflasi dan pelemahan daya beli masyarakat.

Adapun, kondisi tersebut dinilai perlu direspons dengan penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas makroekonomi.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengatakan seluruh negara saat ini menghadapi ketidakpastian global.

Menurutnya, yang menjadi pembeda adalah kemampuan masing-masing negara dalam merespons berbagai tekanan eksternal tersebut. Salah satu dampak yang mulai dirasakan Indonesia adalah kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi memicu inflasi.

"Kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah memengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat. Sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro," ujarnya di DPR, Senin (29/6/2026).

Menurut Mari, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara dan dalam merumuskan bauran kebijakan fiskal dan moneter agar dampak gejolak global terhadap perekonomian domestik dapat diredam.

Di sisi lain, dia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Meski demikian, pemerintah juga perlu mewaspadai pelemahan rupiah yang lebih dalam dibandingkan sejumlah negara selevel serta menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada dalam kondisi yang relatif aman di tengah gejolak harga minyak dunia akibat kembali meningkatnya tensi geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat (AS).

Airlangga mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak dunia secara intensif karena pergerakannya sangat dipengaruhi oleh eskalasi konflik geopolitik.

“Ya kami monitor harian, mingguan, bulanan, karena ini tergantung selalu pada suhu dari tensi,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, pemerintah akan terus mencermati perkembangan situasi global sebagai dasar dalam mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian nasional, khususnya yang berasal dari fluktuasi harga energi.

Meski demikian, Airlangga menilai tekanan terhadap APBN masih dapat dikelola sepanjang konflik tidak berlangsung berkepanjangan dan rata-rata harga minyak dunia tetap berada di bawah level US$100 per barel.

"Ya seperti yang kami sampaikan kalau perangnya 5, 6, 10 bulan, dan harga minyak rata-rata di bawah US$100 [per barel], Republik [Indonesia] anggarannya relatif aman,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, AS melayangkan serangan balasan kepada Iran sejak Sabtu (27/6/2026), setelah sejumlah drone menyerang kapal minyak di Selat Hormuz.

Presiden AS Donald Trump menegaskan pihaknya akan terus menggempur Teheran jika nota kesepahaman perdamaian diabaikan. Menurut keterangan Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM), serangan tersebut dilakukan dengan mengacu pada arahan panglima tertinggi.

Bank Indonesia (BI) mengklaim kebijakan moneter yang ditempuh dalam sebulan terakhir mulai membuahkan hasil dengan masuknya arus modal asing atau capital inflow sekitar US$ 9 miliar (Rp 160,64 triliun, kurs Rp 17.850 per US$) ke pasar keuangan domestik.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, arus dana tersebut tercatat mengalir ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) hingga 26 Juni 2026.

Ia menuturkan bank sentral mengambil langkah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 100 basis poin menjadi 5,75% sebagai respons terhadap tingginya ketidakpastian ekonomi global yang difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat kepercayaan investor.

“Dalam satu bulan terakhir ini kami memang sudah menaikkan BI Rate kami sebesar 100 basis poin sehingga sekarang berada di posisi 5,75%,” kata Destry dalam konferensi pers usai rapat koordinasi ekonomi di DPR RI, Jakarta, Senin (29/6).

Destry mengatakan kenaikan BI Rate diikuti dengan proses re-pricing atau penyesuaian imbal hasil pada instrumen yang diterbitkan BI maupun pemerintah. Langkah itu, kata dia, dinilai mampu meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik di mata investor global.

“Yang terjadi kemudian adalah repricing atau penyesuaian harga baik itu untuk instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ataupun oleh pemerintah yaitu SRBI dan SBN, dalam bulan Juni ini telah terjadi inflow yang cukup signifikan sehingga secara year to date dari Januari hingga akhir Juni tanggal 26 yang lalu, inflow yang masuk untuk portofolio SBN dan SRBI kita itu sudah mencapai sekitar US$ 9 miliar,” kata Destry.

Kepercayaan Investor terhadap Prospek Perekonomian Indonesia

Menurutnya, derasnya arus modal asing tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah kondisi global yang masih diliputi ketidakpastian.

"Jadi itu pertama tentunya confidence dari offshore yang tentu juga akan tercermin dari confidence ke masyarakat kita di Indonesia," kata Destry.

Selain itu, Destry mengatakan, BI juga memperkuat dukungan likuiditas untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Ia mengatakan ekspansi operasi moneter terus ditingkatkan agar gejolak di pasar uang dan pasar valuta asing tetap terkendali.

Pada akhir Mei 2026, ekspansi likuiditas melalui operasi moneter mencapai sekitar Rp 600 triliun, sedangkan pada akhir Juni nilainya telah ditingkatkan menjadi sekitar Rp 1.000 triliun.

“Kami terus akan menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang kami miliki. Khusus untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar valas kita,” kata Destry.

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa menjaga stabilitas makroekonomi menjadi prioritas utama dalam jangka pendek di tengah ketidakpastian global. Di saat yang sama, pemerintah juga perlu menjaga confidence dan trust agar ekonomi nasional tetap resilien.

Dia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih membaik. Namun, pelemahan rupiah tercatat lebih dalam dibandingkan dengan mata uang negara-negara selevel (peers). Menurutnya, menjaga kepercayaan pasar tidak terlepas dari kebijakan yang diambil oleh setiap lembaga yang berwenang.

"Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust, dan itu tidak tentu terlepas dari kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing lembaga yang bertanggung jawab secara teknis untuk melakukan hal itu," katanya saat konferensi pers di Gedung Nusantara III DPR RI, Senin (29/6/2026).

Mari menjelaskan bahwa setiap kementerian dan lembaga menghadapi tantangan masing-masing di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana seluruh pihak merespons dinamika tersebut secara tepat dan terkoordinasi.

Dia menambahkan, terdapat kesepahaman bahwa prioritas utama dalam jangka pendek adalah menjaga stabilitas makroekonomi. Hal ini dinilai penting mengingat dampak ketidakpastian global, seperti kenaikan harga minyak, telah memicu tekanan inflasi yang pada akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat.

"Kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah memengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat, sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pembahasan difokuskan pada langkah-langkah yang perlu ditempuh melalui kebijakan fiskal maupun moneter, termasuk memperkuat koordinasi antara kedua instrumen tersebut guna menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Senada dengan itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan BI akan menyiapkan kebijakan jangka pendek untuk menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global.

Menurut dia, fokus kebijakan tersebut adalah menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas. Untuk itu, BI telah menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin.

"Sehingga sekarang berada di posisi 5,75%. Dan yang terjadi kemudian adalah repricing atau penyesuaian harga, baik itu untuk instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ataupun oleh pemerintah, yaitu SRBI dan SBN," jelasnya.

Dia menyebut sepanjang Juni terjadi inflow yang cukup signifikan. Secara year to date (YtD), dari Januari hingga akhir Juni, arus masuk dana ke portofolio SBN dan SRBI telah mencapai sekitar US$9 miliar.

Selain itu, Destry menegaskan BI terus menjaga likuiditas di pasar melalui berbagai instrumen yang dimiliki. Hingga akhir Mei, BI telah melakukan ekspansi likuiditas moneter sekitar Rp600 triliun.

"Maka di akhir bulan Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga Rp1.000 triliun, khusus itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar valas kita," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menilai koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi.

Sinergi antarlembaga dinilai penting untuk meredam tekanan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengatakan seluruh pihak sepakat bahwa kondisi ekonomi global yang tidak menentu harus direspons dengan menjaga stabilitas makro dalam jangka pendek.

"Yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek. Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan baik dari segi fiskal maupun moneter, dan koordinasi antara fiskal dan moneter itulah yang kita bahas," ujar Mari di Kompleks Parlemen, Senin (29/6/2026).

Mari menjelaskan, gejolak global mulai berdampak terhadap perekonomian domestik, salah satunya melalui kenaikan harga minyak yang berpotensi mendorong inflasi dan menekan daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, koordinasi kebijakan menjadi prioritas agar dampak eksternal tersebut tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Di sisi lain, DEN menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Namun, pemerintah tetap perlu mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai lebih dalam dibandingkan sejumlah negara selevel.

Kondisi tersebut, menurut Mari, menuntut pemerintah dan otoritas untuk menjaga kepercayaan pasar melalui kebijakan yang kredibel dan konsisten.

"Fundamental ekonomi Indonesia sebetulnya cukup baik. Namun kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita. Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust," katanya.

Menurutnya, forum diskusi antara DEN, DPR, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan menjadi momentum untuk menyelaraskan respons kebijakan dalam menghadapi dinamika ekonomi global, dengan tujuan menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) meningkatkan ekspansi likuiditas melalui operasi moneter menjadi sekitar Rp1.000 triliun pada akhir Juni 2026, naik signifikan dibandingkan sekitar Rp600 triliun pada akhir Mei.

Adapun, langkah tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan bank sentral saat ini memprioritaskan kebijakan yang berfokus pada stabilitas nilai tukar rupiah dan kecukupan likuiditas di pasar keuangan.

"Dalam situasi ketidakpastian global yang sangat tinggi, Bank Indonesia perlu membuat kebijakan yang sifatnya jangka pendek untuk mencapai stabilitas. Dalam hal ini adalah nilai tukar dan likuiditas," ujar Destry dalam Konferensi Pers Pimpinan DPR RI dengan Pemerintah Terkait Penguatan Fiskal dan Moneter, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, dari sisi likuiditas, BI terus mengoptimalkan berbagai instrumen operasi moneter guna memastikan kondisi pasar tetap terjaga. Salah satu langkah yang ditempuh ialah meningkatkan ekspansi likuiditas secara signifikan sepanjang Juni.

"Untuk likuiditas, Bank Indonesia akan terus menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang kami miliki. Kalau kita lihat di akhir Mei ekspansi yang kami lakukan sekitar Rp600 triliun, maka di akhir Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga Rp1.000 triliun," katanya.

Destry menjelaskan penambahan likuiditas tersebut bertujuan menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing agar tidak mengalami gejolak di tengah volatilitas pasar global.

"Khusus untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar valas kita," ujarnya.

Selain memperkuat likuiditas, BI juga telah menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 basis poin dalam sebulan terakhir menjadi 5,75%.

Kebijakan tersebut diikuti penyesuaian imbal hasil instrumen moneter BI dan Surat Berharga Negara (SBN), yang turut mendorong masuknya arus modal asing ke pasar keuangan domestik.

Destry menyebut hingga 26 Juni 2026, aliran modal asing ke instrumen SRBI dan SBN telah mencapai sekitar US$9 miliar secara tahun berjalan.

Menurutnya, hal itu mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan Bank Indonesia guna membahas langkah menjaga pertumbuhan ekonomi nasional serta mengantisipasi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik.

Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara III DPR RI, Senin (29/6/2026), dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Turut hadir Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan prospek pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mitigasi terhadap berbagai risiko yang muncul akibat dinamika geopolitik global.

"Pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini," ujar Dasco dalam konferensi pers usai rapat.

Menurut Dasco, Dewan Ekonomi Nasional memaparkan perkembangan terkini kondisi perekonomian Indonesia, termasuk berbagai tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah dan otoritas terkait.

Sementara itu, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan peserta rapat menyepakati perlunya menjaga stabilitas makroekonomi dalam jangka pendek melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter.

Ia menjelaskan ketidakpastian global telah memberikan tekanan terhadap perekonomian, termasuk melalui kenaikan harga minyak yang berpotensi mendorong inflasi dan memengaruhi daya beli masyarakat.

"Karena kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah mempengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat, sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro," kata Mari Elka.

Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia masih tergolong kuat. Namun, nilai tukar rupiah masih menghadapi tekanan yang relatif lebih besar dibandingkan sejumlah negara sekelompok (peers). Karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga kepercayaan pelaku ekonomi agar berbagai tantangan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan koordinasi lintas lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui sinkronisasi kebijakan.

"Semua saling memberi masukan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan mulai dari makro, mulai dari fiskalnya sampai kepada sektor riil yang kita hadapi di lapangan," ujar Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif pada awal pekan depan seiring pelaku pasar menanti rilis sejumlah data ekonomi penting dari dalam maupun luar negeri. Investor diproyeksikan mengambil sikap wait and see di tengah ketidakpastian arah kebijakan moneter Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan data TradingView, nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,18% ke level Rp17.970 per dolar AS pada perdagangan Jumat (26/6/2026).

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah sebenarnya memiliki peluang menguat seiring meredanya ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga bank sentral AS (The Fed).

Sentimen tersebut didukung oleh penurunan harga minyak mentah dunia yang berlanjut sehingga pelaku pasar mulai menurunkan proyeksi kebijakan moneter The Fed yang lebih agresif.

Meski demikian, menurut Lukman, pergerakan rupiah diperkirakan kembali diwarnai volatilitas pada perdagangan Senin (29/6/2026) karena investor akan cenderung menahan posisi menjelang rilis sejumlah data ekonomi penting.

"Investor diperkirakan akan mengambil sikap lebih berhati-hati menjelang rilis sejumlah data ekonomi penting, baik dari dalam negeri maupun luar negeri," ujarnya.

Di dalam negeri, pelaku pasar akan mencermati sejumlah indikator ekonomi yang dijadwalkan terbit pada awal Juli, mulai dari indeks manufaktur atau Purchasing Managers' Index (PMI), inflasi, hingga neraca perdagangan.

Selain data makroekonomi, investor juga terus memantau dinamika pasar saham global, terutama volatilitas saham-saham sektor teknologi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu penggerak utama sentimen pasar.

Perubahan arah pergerakan saham teknologi tersebut dinilai dapat memengaruhi minat investor terhadap aset berisiko, termasuk aliran modal ke pasar negara berkembang seperti Indonesia.

Dengan berbagai sentimen tersebut, Lukman memperkirakan rupiah bergerak pada kisaran Rp17.900 hingga Rp18.000 per dolar AS pada awal pekan depan.

Sementara itu, Direktur Trive Andalan Futures Ibrahim Assuaibi menilai tekanan terhadap rupiah masih cukup besar seiring menguatnya dolar AS yang ditopang oleh sejumlah data ekonomi Negeri Paman Sam.

Menurutnya, revisi final produk domestik bruto (PDB) AS kuartal I yang lebih baik dari perkiraan, penurunan klaim pengangguran, serta inflasi inti berdasarkan Personal Consumption Expenditures (Core PCE) yang masih menunjukkan tekanan harga.

Hal itu memperkuat ekspektasi pasar bahwa The Fed masih memiliki ruang untuk kembali menaikkan suku bunga acuan tahun ini.

Pasar bahkan mulai memperhitungkan peluang dua kali kenaikan suku bunga, yakni pada Juli atau September dan kembali pada Desember 2026. Ekspektasi tersebut mendorong indeks dolar AS menguat menuju kisaran 102,6 sehingga memberikan tekanan terhadap mayoritas mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

"Rupiah berpeluang menyentuh level Rp18.000 per dolar AS pada akhir pekan cukup besar. Penguatan dolar masih didukung oleh data ekonomi Amerika yang relatif solid," kata Ibrahim.

Selain sentimen eksternal, Ibrahim mengatakan pelaku pasar juga akan mencermati sejumlah indikator ekonomi domestik pada awal Juli.

Cadangan devisa Indonesia diperkirakan mengalami penurunan seiring langkah Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing dan pasar obligasi. Meski demikian, posisi cadangan devisa dinilai masih berada pada level yang aman karena masih mampu membiayai impor dan pembayaran utang luar negeri dalam beberapa bulan ke depan.

Dari sisi sektor riil, PMI manufaktur Indonesia diperkirakan kembali berada di bawah level 50 atau masih berada dalam fase kontraksi di tengah tekanan terhadap sektor industri yang ditandai oleh gelombang efisiensi dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sementara itu, Indonesia diproyeksikan tetap membukukan surplus neraca perdagangan. Namun, besarnya surplus diperkirakan menyusut akibat perlambatan ekonomi China sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia.

Menurut Ibrahim, pasar juga akan mengamati perkembangan defisit anggaran pemerintah. Apabila defisit terus melebar dan mendekati batas 3% terhadap PDB, kondisi tersebut berpotensi menjadi sentimen negatif tambahan bagi pergerakan rupiah.

Pada perdagangan Jumat, pelemahan rupiah juga sejalan dengan mayoritas mata uang Asia. Baht Thailand melemah 0,14%, yuan China turun 0,05%, dolar Taiwan 0,02%, dan dolar Hong Kong 0,01%. Sebaliknya, ringgit Malaysia menguat 0,66%, diikuti won Korea Selatan 0,43%, dolar Singapura 0,16%, yen Jepang 0,10%, dan peso Filipina 0,03%.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai indikator likuiditas standar seperti pinjaman yang belum digunakan atau undisbursed loan hingga Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DLK) bersifat ilusif.

Purbaya mengakui bahwa berbagai indikator tersebut kerap menunjukkan angka-angka yang positif. Kendati demikian, dia menilai angka-angka tersebut tidak mencerminkan kondisi riil perbankan.

Oleh sebab itu, bendahara negara memutuskan kembali menambah penempatan dana pemerintah di bank pelat merah atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi total Rp400 triliun demi memastikan likuiditas perbankan terjadi.

"Selama saya di KSSK [Komite Stabilitas Sistem Keuangan] dalam lima tahun terakhir ditambah sekarang, selalu angkanya bagus. Padahal kadang-kadang perbankannya susah. Jadi, itu ilusif, artinya menyembunyikan keadaan sebenarnya," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Jumat (26/6/2026).

Adapun, Bank Indonesia mencatat undisbursed loan sebesar Rp2.576 triliun atau 22,41% dari plafon kredit yang tersedia. Kapasitas pembiayaan bank yang baik tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) di level 24,74% dan DPK yang masih tumbuh tinggi sebesar 13,47% secara tahunan pada Mei 2026.

Alih-alih bergantung pada rasio standar tersebut, bendahara negara memilih untuk menggunakan dua pendekatan pragmatis dalam membaca kondisi likuiditas. Pertama, memantau pergerakan uang primer (base money/M0) yang dianggap menjadi cerminan lebih nyata dari transmisi kebijakan bank sentral di perekonomian.

Kedua, mendengarkan langsung keluh kesah dari para pelaku industri perbankan.

"Ini saya dengarkan, banknya ribut apa tidak? Kalau banknya ribut [kekurangan likuiditas], ya sudah. Namun, kalau banknya tidak ribut, berarti bagus," jelas Purbaya.

Kekhawatiran para bankir ini terkonfirmasi dalam pertemuan antara Purbaya dan para direktur utama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Jumat (26/6/2026) pagi. Purbaya menyebut para pimpinan bank melaporkan bahwa pertumbuhan kredit, yang sebelumnya mampu tumbuh 11,5%, berisiko anjlok signifikan apabila kondisi likuiditas tidak segera diperbaiki.

Lebih lanjut, Purbaya tidak setuju apabila perbankan akan menjadi bergantung dengan dana pemerintah ke depan. Dia mengklaim bahwa langkah ini murni merupakan manajemen kas pemerintah, bukan penyertaan modal atau suntikan subsidi.

Alasannya, dana pemerintah yang ditempatkan di Himbara sejatinya berasal dari penerimaan negara, seperti pajak dan penerbitan obligasi, yang sebelumnya diserap dari kantong masyarakat dan sistem perbankan.

Dengan kata lain, pengembalian dana ini bertujuan agar perputaran uang di sistem keuangan tidak mandek. Purbaya bahkan menyebut langkah cash management tersebut memberikan dampak yang menyerupai pelonggaran moneter.

"Itu bukan kebijakan fiskal, sebetulnya kebijakan moneter, tapi kita cuma membantu," tutupnya.

Purbaya Tambah Dana ke Himbara

Adapun, Purbaya memastikan akan kembali menempatkan sekaligus menambah dana pemerintah di Himbara menjadi total Rp400 triliun.

Dia mengakui bahwa beberapa pekan sebelumnya pemerintah memang sempat menarik dana simpanannya di Himbara sekitar Rp100 triliun atas permintaan 'sejumlah pihak'. Dia tidak menyebutkan pihak yang dimaksud.

"Rupanya jadi kering dan tidak ada sumber uang lagi [di perbankan]. Jadi, saya kembalikan lagi," ujarnya.

Purbaya menjelaskan kini sisanya dana pemerintah di bank-bank Himbara sekitar Rp170 triliun. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah Rp30 triliun pada tahap awal.

Selanjutnya, akan ada tambahan penempatan dana lagi sebesar Rp100 triliun untuk tenor 3—4 bulan dan Rp70 triliun hingga Rp100 triliun untuk tenor fleksibel (bisa ditarik atau masukan kapanpun).

"Jadi, Rp400 triliun. Rp200 triliun [jangka panjang] tambah Rp100 triliun [jangka menengah], tambah Rp100 triliun [fleksibel]. Itu yang sampai akhir tahun, fixed," tegas Purbaya.

Menurutnya, pemerintah memiliki keleluasaan kas yang sangat cukup untuk melakukan ekspansi likuiditas tersebut. Saat ini, posisi dana kas pemerintah yang terparkir di Bank Indonesia (BI) mencapai Rp590 triliun.

Purbaya memaparkan, penambahan likuiditas ini merupakan instrumen utama untuk menjaga stabilitas makroekonomi, terutama di tengah tekanan nilai tukar. Dia menilai, mengeringnya likuiditas di perbankan dan pelaku usaha telah memicu kekhawatiran pelambatan ekonomi yang berisiko mendorong keluarnya arus modal asing (capital outflow) yang turut membuat kurs rupiah terdepresiasi.

Dengan membanjiri kembali sistem perbankan dengan likuiditas, pemerintah berharap suku bunga pasar akan turun, kredit kembali melaju, dan prospek ekonomi kembali menjanjikan di mata investor.

"Kalau kita balik, kan prospek ekonomi balik lagi. Orang cenderung investasi di negara yang ekonominya akan lari. Akibatnya rupiah akan menguat lagi. Ini juga atas petunjuk Bapak Presiden, beliau ingin ekonomi jalan dan semua gangguan dihilangkan," jelas Purbaya.

Menurutnya, kabar penambahan dana ini pun langsung disambut positif oleh jajaran direksi lima bank Himbara, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

Purbaya belum bisa merincikan detail penempatan ke masing-masing bank tersebut. Hanya saja dia menjelaskan Bank Mandiri, BRI, dan BNI akan menerima jumlah yang sama, sementara BSI dan BTN akan menerima dana yang lebih kecil.

Bisnis.com, JAKARTA —Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menaikkan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan rupiah di bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) masing-masing sebesar 25 basis poin (bps) untuk periode 1 Juli—30 September 2026. Dengan kebijakan tersebut, TBP simpanan rupiah di bank umum menjadi 3,75%, sedangkan di BPR menjadi 6,25%. Sementara itu, TBP simpanan valuta asing di bank umum tetap dipertahankan sebesar 2%.

Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi Dewan Komisioner LPS terhadap perkembangan suku bunga pasar, kondisi likuiditas perbankan, inflasi, arah kebijakan moneter, serta dinamika penghimpunan dana masyarakat. LPS menilai penyesuaian ini diperlukan untuk menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminan sebagai acuan suku bunga simpanan yang wajar sekaligus mempertahankan efektivitas program penjaminan simpanan.

Di sisi lain, LPS juga mengingatkan adanya potensi perlambatan pertumbuhan simpanan rupiah hingga kuartal III/2026. Meski demikian, otoritas menilai kondisi likuiditas perbankan masih relatif terjaga dan belum menunjukkan risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem perbankan.

Apa yang diputuskan LPS?

LPS menaikkan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum menjadi3,75%dan di BPR menjadi6,25%, masing-masing naik 25 basis poin dari periode sebelumnya. Adapun tingkat bunga penjaminan simpanan valuta asing di bank umum tetap dipertahankan sebesar2%.

Kebijakan tersebut berlaku mulai1 Juli hingga 30 September 2026.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan penyesuaian dilakukan untuk menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminan sebagai acuan suku bunga simpanan di industri perbankan sekaligus meningkatkan efektivitas program penjaminan simpanan dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Mengapa LPS menaikkan tingkat bunga penjaminan?

LPS menyebut keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah indikator, antara lain perkembangan suku bunga pasar simpanan, kondisi likuiditas perbankan, inflasi, arah kebijakan moneter, kinerja intermediasi perbankan, serta tingkat persaingan penghimpunan dana.

Dalam periode observasi Juni 2026, rata-rata suku bunga pasar simpanan rupiah tercatat meningkat 14 bps sejak awal tahun menjadi 3,28%. Menurut Anggota Dewan Komisioner LPS Doddy Zulverdi, kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya suku bunga kebijakan, kenaikan imbal hasil instrumen keuangan domestik, dan kompetisi suku bunga antarbank.

Mengapa LPS mewaspadai perlambatan simpanan?

LPS melihat pertumbuhan simpanan rupiah saat ini masih relatif tinggi, tetapi berpotensi melambat hingga akhir kuartal III/2026.

Menurut Doddy Zulverdi, perlambatan tersebut dipengaruhi perkembangan kondisi likuiditas dan dinamika pasar keuangan yang dapat memengaruhi penghimpunan dana masyarakat. Meski demikian, LPS menilai risiko tersebut belum akan mengganggu likuiditas perbankan secara keseluruhan.

Hingga Mei 2026, dana pihak ketiga (DPK) perbankan masih tumbuh13,47%secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit sebesar11,51%. Pertumbuhan DPK rupiah mencapai12,37%, sedangkan DPK valuta asing tumbuh8,91%.

Mengapa LPS meminta bank lebih transparan?

LPS meminta seluruh bank menyampaikan informasi mengenai tingkat bunga penjaminan secara aktif, termasuk melalui berbagai kanal digital.

Menurut Anggito Abimanyu, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memahami batas maksimum bunga simpanan yang masih memenuhi syarat penjaminan LPS. Nasabah juga diimbau tidak hanya mempertimbangkan besarnya bunga ketika memilih produk simpanan.

LPS mengingatkan bahwa simpanan dijamin apabila memenuhi ketentuan3T, yaitu:

• tercatat dalam pembukuan bank;
• bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan; dan
• nasabah tidak melakukan tindakan yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat.

Apabila bunga simpanan melebihi tingkat bunga penjaminan, simpanan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat penjaminan LPS.

Bagaimana kondisi perlindungan simpanan saat ini?

LPS menyatakan cakupan penjaminan simpanan masih berada jauh di atas amanat undang-undang.

Hingga Mei 2026:

• rekening bank umum yang seluruh simpanannya dijamin hingga Rp2 miliar mencapai681,67 juta rekeningatau99,94%dari total rekening;
• rekening BPR dan BPRS yang seluruh simpanannya dijamin mencapai15,67 juta rekeningatau99,97%dari total rekening.

Menurut LPS, tingkat cakupan tersebut masih memadai untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Apa yang perlu dicermati selanjutnya?

LPS menyatakan akan terus mengevaluasi tingkat bunga penjaminan secara berkala sesuai perkembangan ekonomi, kondisi perbankan, pasar keuangan, serta dinamika suku bunga. Evaluasi tersebut dilakukan untuk menjaga efektivitas program penjaminan simpanan sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan.

Fakta Penting

• TBP simpanan rupiah bank umum naik menjadi3,75%.
• TBP simpanan rupiah BPR naik menjadi6,25%.
• TBP simpanan valas tetap2%.
• Berlaku pada1 Juli–30 September 2026.
• DPK perbankan tumbuh13,47%(yoy) hingga Mei 2026.
• Kredit tumbuh11,51%(yoy).
• LPS mewaspadai perlambatan pertumbuhan simpanan rupiah pada kuartal III/2026, namun menilai likuiditas perbankan masih terjaga.
• LPS meminta bank meningkatkan transparansi informasi mengenai tingkat bunga penjaminan melalui seluruh kanal komunikasi, termasuk kanal digital.
• Simpanan hanya dijamin apabila memenuhi ketentuan3T.

Daftar Artikel Sumber

Ulasan selengkapnya dapat disimak pada artikel berikut:

• Breaking! LPS Naikkan Bunga Penjaminan Simpanan Rupiah 25 Bps
• LPS Kerek Bunga Penjaminan, Antisipasi Respons Kompetisi Dana Bank
• LPS Waspadai Perlambatan Pertumbuhan Simpanan Rupiah hingga Kuartal III/2026
• LPS Minta Bank Transparan soal Bunga Penjaminan Simpanan

Disclaimer: Briefing ini disusun berdasarkan reportase Bisnis Indonesia dari artikel-artikel yang menjadi rujukan di atas dengan bantuan pengolahan AI untuk merangkum informasi. Seluruh fakta, data, dan kutipan mengacu pada sumber yang diberikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan akhir pekan Jumat (26/6/2026). Pelaku pasar cenderung bersikap hati-hati menjelang rilis sejumlah data ekonomi penting pada awal pekan depan.

Berdasarkan data TradingView, nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,18% ke level Rp17.970 per dolar AS.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah sebenarnya berpotensi menguat seiring meredanya ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga bank sentral AS (The Fed).

Sentimen positif tersebut didorong oleh penurunan harga minyak mentah dunia yang berlanjut. Kondisi itu membuat pelaku pasar mulai menurunkan proyeksi kebijakan moneter The Fed yang lebih agresif, sehingga tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, mulai mereda.

Meski demikian, menurut Lukman, pergerakan rupiah diperkirakan kembali diwarnai volatilitas pada perdagangan Senin (29/6).

Investor diperkirakan akan mengambil sikap lebih berhati-hati menjelang rilis sejumlah data ekonomi penting, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Selain itu, pelaku pasar juga terus mencermati dinamika pasar saham global, khususnya volatilitas saham-saham sektor teknologi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu penggerak utama sentimen investor.

Perubahan arah pergerakan saham teknologi dinilai berpotensi memengaruhi minat investor terhadap aset berisiko, termasuk aliran modal ke pasar negara berkembang.

Dengan berbagai sentimen tersebut, Lukman memperkirakan rupiah bergerak fluktuatif pada awal pekan depan di kisaran Rp17.900-Rp18.000 per dolar AS.

Pelemahan rupiah terhadap dolar AS juga sejalan dengan pergerakan mayoritas mata uang Asia.

Baht Thailand memimpin pelemahan dengan turun 0,14%, disusul yuan China sebesar 0,05%, dolar Taiwan 0,02%, dan dolar Hong Kong 0,01%.

Sebaliknya, ringgit Malaysia menguat 0,66%, diikuti won Korea Selatan 0,43%, dolar Singapura 0,16%, yen Jepang 0,10%, dan peso Filipina 0,03%.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa pengembalian dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara ke rekening milik pemerintah di Bank Indonesia (BI) merupakan kebijakan pengelolaan kas negara.

Meskipun demikian, kebijakan ini menunjukkan bahwa pengelolaan likuiditas di pasar keuangan kini dikembalikan lagi ke BI selaku otoritas moneter. Hal ini tidak lepas dari dinamika ekonomi belakangan ini, terutama kondisi nilai tukar rupiah yang terpuruk di hadapan dolar Amerika Serikat (AS).

Menurut Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kemenkeu Herman Saheruddin, keputusan pemerintah ini sudah menjadi hasil koordinasi erat antara pemerintah dan bank sentral dalam wada koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Sekarang kita mulai penataan kembali, ini sudah waktunya untuk yang masalah likuiditas, masalah moneter itu ada di Bank Indonesia," jelas Herman kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ikut berjibaku dalam memastikan pasokan likuiditas di pasar keuangan berlimpah. Sejak September 2025, dia secara bertahap menempatkan sebagian dana pemerintah yang disimpan di BI ke Himbara.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, dana yang sempat ditempatkan sebesar Rp276 triliun di lima bank pelat merah dan Bank Jakarta. Kemudian, jelang penghujung 2025, dia menarik kembali Rp75 triliun untuk kebutuhan belanja pemerintah.

Sekitar awal 2026, dia kemudian menambahkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun. Dengan demikian, posisi terakhir besaran dana pemerintah di Himbara mencapai Rp300 triliun sebelum akhirnya kini dikembalikan bertahap.

Herman menjelaskan, keputusan Purbaya saat itu adalah dorongan tambahan fiskal untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Sebab, dana pemerintah yang disimpan di BI pun cukup besar saat itu.

Berdasarkan data terakhir Kemenkeu yang disampaikan pada konferensi pers APBN KiTa Juni 2026 saja, SAL pemerintah secara total saja mencapai sekitar Rp512 triliun.

"Pak Menteri berpikir, kalau sebagian kas pindahkan ke bank umum, paling tidak untuk sementara bisa dipakai kredit dulu, waktu itu kredit seret, kan? Nah, sekarang kredit berapa kemarin? Tumbuh 11,5%. Jadi, it does work," terang pria yang juga mantan pejabat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

Saat ini, lanjut Herman, KSSK memastikan masing-masing institusi kembali fokus untuk mengurus tupoksi masing-masing dalam mendukung perekonomian. Kemenkeu dalam hal ini fokus untuk memastikan kebijakan fiskal dikelola dengan kredibel.

"Kami jaga belanja lebih disiplin, kemudian pembiayaan lebih matching, terus diversifikasi pembiayaannya," ujar Herman.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengonfirmasi bahwa dana pemerintah di Himbara dikembalikan ke rekening kas di BI.

Prima, sapaannya, turut mengonfirmasi bahwa pengembaliannya dilakukan secara bertahap.

"Sudah [dilakukan secara bertahap]," terang Prima kepada wartawan saat dimintai konfirmasi di kantor Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mulai menarik kembali dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang selama ini ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kebijakan tersebut menandai berakhirnya skema penempatan dana pemerintah yang telah berjalan sejak September 2025 untuk menopang likuiditas perbankan.

Penarikan dana dilakukan di tengah perubahan arah kebijakan. Bank Indonesia (BI) kini memperketat kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,75% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam kondisi tersebut, pengelolaan likuiditas kembali menjadi fokus bank sentral.

Pemerintah memastikan penarikan dana dilakukan secara bertahap dengan total mencapai Rp300 triliun. Pada saat yang sama, cadangan devisa Indonesia terus menyusut menjadi US$144,9 miliar pada Mei 2026, sementara outstanding SRBI melonjak hingga Rp1.021,13 triliun pada pertengahan Juni 2026.

Perubahan kondisi itu berbeda dengan saat dana SAL pertama kali ditempatkan di Himbara. Ketika itu, likuiditas perbankan sedang dilonggarkan untuk mendorong penyaluran kredit dan mendukung pemulihan ekonomi.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com