Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) menaikkan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan rupiah di bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) masing-masing sebesar 25 basis poin (bps). Kebijakan tersebut berlaku untuk periode 1 Juli 2026 hingga 30 September 2026.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan keputusan itu diambil setelah LPS melakukan evaluasi menyeluruh dalam rapat Dewan Komisioner (RDK) untuk penetapan TBP periode Juni 2026.

Dengan penyesuaian tersebut, tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum naik menjadi 3,75%. Sementara itu, TBP simpanan valuta asing di bank umum dipertahankan pada level 2%.

Adapun tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di BPR ditetapkan sebesar 6,25% atau naik 25 bps dari periode sebelumnya.

“Dewan Komisioner LPS memutuskan menaikkan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan rupiah di bank umum dan BPR masing-masing sebesar 25 basis poin, serta mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan valuta asing di bank umum,” ujar Anggito dalam konferensi pers, Kamis (25/6/2026).

Dia menuturkan, penyesuaian TBP dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminan sebagai acuan suku bunga wajar di industri perbankan.

Selain itu, kenaikan tingkat bunga penjaminan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan program penjaminan simpanan, khususnya dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

LPS menetapkan TBP secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai indikator, antara lain perkembangan suku bunga pasar, kondisi likuiditas perbankan, inflasi, hingga arah kebijakan moneter. Tingkat bunga tersebut menjadi salah satu syarat agar simpanan nasabah dapat masuk dalam cakupan penjaminan LPS.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan terdapat tujuh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) yang dicabut izin usahanya hingga 30 April 2026.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan pencabutan izin usaha tersebut dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Hingga 30 April itu ada 7 BPR/BPRS yang telah dicabut izin usaha oleh OJK," kata Anggito dalam konferensi pers Hasil Rapat Berskala KSSK II Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (7/5).

Dari total tersebut, tiga bank di antaranya masuk kategori bank yang dilikuidasi atau dilakukan resolusi pada tahun ini.

"Sementara itu ada 3 di antara bank yang dilikuidasi atau resolusi di tahun ini," ujarnya.

Anggito menjelaskan total simpanan layak bayar dari ketujuh BPR/BPRS tersebut mencapai Rp1,53 triliun. Adapun nilai simpanan yang telah dilakukan penanganan klaim mencapai Rp304,8 miliar.

[Gambas:Youtube]

Walaupun ada sejumlah BPR yang dicabut izin usahanya, Anggito menilai kondisi tersebut masih dalam kategori normal.

Ia mengatakan jumlah BPR/BPRS yang dilikuidasi pada tahun ini tidak menunjukkan peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya.

"Kalau kita bandingkan dengan 2024 dan 2025, memang tidak ada tambahan ataupun secara tahunan tidak ada tambahan BPR BPRS yang likuidasi. Jadi polanya masih pola normal untuk tahun 2026," ujar Anggito.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat tabungan orang kaya dengan saldo di atas Rp5 miliar tumbuh 21,6 persen per Maret 2026.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan pertumbuhan tersebut dipengaruhi penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di bank pelat meraha.

"Untuk simpanan yang di atas Rp5 miliar per Maret 2026 tumbuhnya 21,6 persen. Ini karena ada pengaruh dari penempatan dana SAL pemerintah di Bank Himbara," ujar Anggito dalam konferensi pers Hasil Rapat Berskala KSSK II Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (7/5).

Namun, ia menilai pertumbuhan simpanan jumbo akan tetap kuat meski tanpa memperhitungkan dana SAL milik pemerintah.

"Kalau saya berandai-andai tanpa menghitung dana pemerintah pun masih tetap tumbuh 9,6 persen," ujarnya.

Menurut Anggito, kondisi tersebut menunjukkan gejolak ekonomi global belum berdampak terhadap perilaku masyarakat dalam menyimpan dana di perbankan.

"Jadi jawabannya tidak ada pengaruh gejolak global terhadap pola atau behavior dari simpanan kita," ujar Anggito.

Ia mengatakan simpanan masyarakat dengan saldo di bawah Rp100 juta juga masih mengalami pertumbuhan. Per Mei 2026, simpanan di bawah Rp100 juta tumbuh 1,84 persen.

Dari sisi komposisi, simpanan di bawah Rp100 juta mencakup 11,26 persen dari total nominal simpanan nasional. Sementara itu, simpanan di atas Rp5 miliar mendominasi dengan porsi mencapai 57,88 persen dari total simpanan.

Secara keseluruhan, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan pada Maret 2026 tercatat tumbuh 13,57 persen.

Jogja Financial Festival 2026 menghadirkan kelas baru; Edu Class LIKE IT (Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS): Financial Survival for Young Generation.

Kelas rencananya dilaksanakan pada 22 Mei 2026 pukul 17.00-18.00 WIB.

Kelas baru melengkapi kelas Edu Class Bank Mega x Michael Yeoh: Kalau Punya Rp10 -100 Juta Hari Ini, Akan Ditaruh di Mana? yang juga bakal digelar pada jam yang sama.

Nah, bagi Anda yang mau join kelas, silahkan klik tautan ini.

Jogja Financial Festival 2026 digelar oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 22-23 Mei 2026 di Yogyakarta. Festival digelar sebagai upaya memperkuat literasi keuangan dan memperluas basis investor di daerah tersebut.

Festival ini dirancang sebagai ruang strategis yang mempertemukan pelaku usaha, regulator, dan masyarakat melalui berbagai kegiatan diskusi, kolaborasi, serta edukasi terkait isu-isu keuangan.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan Yogyakarta dipilih sebagai lokasi acara karena tingkat literasi keuangan dinilai masih relatif rendah meskipun masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

Menurutnya, terdapat perubahan komposisi penabung di Yogyakarta sepanjang 2025. Porsi penabung dengan simpanan di bawah Rp10 juta tercatat menurun sebesar 2 persen, sementara penabung dengan simpanan di atas Rp5 miliar meningkat sekitar 3 persen.

"Kami memilih Yogyakarta dengan maksud supaya ada peningkatan kegiatan keuangan di Yogya," ungkap dia dalam Press Conference Jogja Financial Festival 2026, Jumat (24/4).

Beberapa narasumber dijadwalkan hadir antara lain, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X serta tokoh-tokoh inspiratif sepert pemilik dan founder CT Corp, Chairul Tanjung dan artis papan atas tanah air, Raffi Ahmad.

Tak kalah menarik, acara ini juga akan diisi dengan gelaran komedi dari Lapor Pak, dan stand up comedy Kiky Saputri. Tiap harinya akan ada music performance dari artis papan atas seperti Ari Lasso, Happy Asmara hingga Juicy Lucy.

Bisnis.com, MEDAN – Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) resmi mengukuhkan Jimmy Ardianto sebagai Kepala Kantor Perwakilan (KPw) LPS Wilayah I Medan, Senin (4/5/2026).

Eks Sekretaris Lembaga di LPS pusat tersebut menggantikan Muhamad Yusron yang menjabat sejak LPS berkantor di Medan pada Mei 2024.

Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, menyampaikan bahwa LPS terus memperkuat perannya untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat yang merupakan fondasi utama dalam industri keuangan. Hal ini tampak dari cakupan perlindungan LPS bagi nasabah di Medan yang mencapai 99,9% dari total 28,78 juta rekening.

Kepada Kepala KPw LPS I Medan yang baru dikukuhkan, Farid berpesan agar menjadikan sinergi sebagai landasan utama kerja. Apalagi melihat peran strategis Sumut dalam perekonomian nasional yang berkontribusi hingga 5,19% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, tertinggi di Pulau Sumatra. Apalagi, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di Sumut hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp340,68 triliun.

“Kolaborasi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sektor perbankan menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, di samping meningkatkan edukasi terkait syarat penjaminan simpanan, memahami dinamika wilayah Sumatera yang luas, dan menjaga standar pelayanan di tengah perkembangan era digital yang semakin cepat,” jelas Farid.

Senada, Gubernur Sumut yang hadir dalam pengukuhan Jimmy Ardianto sebagai Kepala KPw LPS I Medan menekankan pentingnya peran LPS dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan sehingga masyarakat merasa aman menyimpan uangnya di bank.

Bobby juga menegaskan perlu kolaborasi lintas lembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di Sumut, termasuk dengan memperhatikan kearifan lokal dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut.

“Tugas LPS bukan hanya soal teknis penjaminan saat ada bank yang tidak sanggup lagi, tapi bagaimana memperkenalkan diri melalui program-program yang edukatif. Masyarakat harus tahu bahwa uang mereka aman karena ada LPS yang menjamin,” kata Bobby.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menggelar Jogja Financial Festival 2026 pada 22-23 Mei 2026 di Yogyakarta sebagai upaya memperkuat literasi keuangan dan memperluas basis investor di daerah tersebut.

Festival ini dirancang sebagai ruang strategis yang mempertemukan pelaku usaha, regulator, dan masyarakat melalui berbagai kegiatan diskusi, kolaborasi, serta edukasi terkait isu-isu keuangan.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan Yogyakarta dipilih sebagai lokasi acara karena tingkat literasi keuangan dinilai masih relatif rendah meskipun masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

Menurutnya, terdapat perubahan komposisi penabung di Yogyakarta sepanjang 2025. Porsi penabung dengan simpanan di bawah Rp10 juta tercatat menurun sebesar 2 persen, sementara penabung dengan simpanan di atas Rp5 miliar meningkat sekitar 3 persen.

"Kami memilih Yogyakarta dengan maksud supaya ada peningkatan kegiatan keuangan di Yogya," ungkap dia dalam Press Conference Jogja Financial Festival 2026, Jumat (24/4).

Beberapa narasumber dijadwalkan hadir antara lain, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X serta tokoh-tokoh inspiratif sepert pemilik dan founder CT Corp, Chairul Tanjung dan artis papan atas tanah air, Raffi Ahmad.

Tak kalah menarik, acara ini juga akan diisi dengan gelaran komedi dari Lapor Pak, dan stand up comedy Kiky Saputri. Tiap harinya akan ada music performance dari artis papan atas seperti Ari Lasso, Happy Asmara hingga Juicy Lucy.

Ayo ramaikan Jogja Financial Festival dengan mendaftar secara gratis ke tautan berikut ini.

Saksikan keseruannya!

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menggelar Jogja Financial Festival 2026 pada 22-23 Mei 2026 di Yogyakarta sebagai upaya memperkuat literasi keuangan dan memperluas basis investor di daerah tersebut.

Festival ini dirancang sebagai ruang strategis yang mempertemukan pelaku usaha, regulator, dan masyarakat melalui berbagai kegiatan diskusi, kolaborasi, serta edukasi terkait isu-isu keuangan.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan Yogyakarta dipilih sebagai lokasi acara karena tingkat literasi keuangan dinilai masih relatif rendah meskipun masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

Menurut Anggito, terdapat perubahan komposisi penabung di Yogyakarta sepanjang 2025. Porsi penabung dengan simpanan di bawah Rp10 juta tercatat menurun sebesar 2 persen, sementara penabung dengan simpanan di atas Rp5 miliar meningkat sekitar 3 persen.

"Kami memilih Yogyakarta dengan maksud supaya ada peningkatan kegiatan keuangan di Yogya," ungkap dia dalam Press Conference Jogja Financial Festival 2026, Jumat (24/4).

Ia juga mengungkapkan jumlah investor pasar modal di Yogyakarta saat ini masih sekitar 300 ribu orang dan didominasi investor ritel. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen merupakan mahasiswa.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan potensi besar untuk memperluas basis investor sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan.

"Jadi kami bermaksud supaya keuangan kondisi keuangan di Yogya lebih aktif, dan basis investor bisa diperluas," tegas Anggito.

Jogja Financial Festival 2026 akan menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari business talks, kelas edukasi keuangan, hingga career corner yang ditujukan bagi generasi muda dan profesional.

Selain agenda edukatif, acara ini juga dikemas dengan hiburan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Festival akan dimeriahkan pertunjukan stand-up comedy dari Kiky Saputri serta penampilan musik dari sejumlah musisi papan atas seperti Ari Lasso, Happy Asmara, dan Juicy Lucy.

Melalui kombinasi talkshow, pameran, dan hiburan, LPS berharap Jogja Financial Festival 2026 dapat menjadi medium yang efektif dan inklusif dalam meningkatkan kepercayaan publik serta memperluas jangkauan literasi keuangan di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyampaikan, pembentukan panitia seleksi (pansel) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diusulkan bersifat opsional yang akan tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Fauzi menjelaskan bahwa usulan tersebut berangkat dari pengalaman mundurnya pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu dalam kondisi yang tidak terduga, sementara pasar membutuhkan kepastian kepemimpinan.

“Oleh sebab itu, kita mengusulkan, di pemerintah maupun DPR, itu (pansel) sifatnya opsional,” kata Fauzi saat dijumpai wartawan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Jakarta, Senin.

Fauzi menjelaskan, keputusan pansel yang opsional bergantung dari kebutuhan pemerintah. Namun pada prinsipnya, imbuh dia, DPR tetap melakukan tugas penyaringan kandidat melalui fit and proper test.

Ia menambahkan bahwa pansel OJK dan LPS tetap dibutuhkan pada kondisi normal dengan prosedur pemilihan calon dewan komisioner yang membutuhkan waktu hingga beberapa bulan, sebagaimana praktik yang selama ini telah berjalan.

Namun, pansel terbuka untuk ditiadakan dalam kondisi darurat atau tidak normal. Dalam kondisi ini, jelas Fauzi, Presiden memungkinkan untuk langsung mengeluarkan rekomendasi calon dewan komisioner untuk dilakukan proses pemilihan di DPR.

Ketika ditanya wartawan mengenai batas antara kondisi normal dan tidak normal dimaksud, Fauzi mengatakan bahwa hal tersebut juga akan diatur dan diperjelas lebih lanjut.

“Kalau BI kan memang tidak ada panselnya, calon dewan gubernurnya itu dikeluarkan (direkomendasikan) oleh Gubernur BI, diajukan ke Presiden, lalu Presiden mengajukan ke kita (Komisi XI). LPS dan OJK itu ada pansel,” jelas Fauzi.

Sementara itu, dalam RDPU pada Senin yang dihadiri oleh pimpinan Bank Indonesia, OJK, LPS, Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas), dan Himpunan Bank Milik Negara​​​​​​​ (Himbara), Akademisi Fakultas Hukum Universitas Pancasila Fritz Edward Siregar turut menyampaikan pandangannya. Menurut pendapat hukumnya, ia memandang keberadaan pansel bukan keharusan konstitusional.

Ia menjelaskan, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mewajibkan bahwa setiap jabatan harus selalu melalui pansel. Dalam kerangka itu, Presiden tetap dapat mengajukan calon yang terbaik menurut penilaian Presiden.

Pada titik itulah, ujar Fritz, peran DPR tetap penting karena menjalankan fungsi representasi serta check and balances.

“Jadi, yang perlu dijaga bukan semata-mata ada atau tidaknya panitia seleksi, melainkan yang perlu dijaga adalah apakah kualitas calon, apakah ada meritokrasi, apakah ada rasionalitas, dan apakah ada mutu proses pengisian tersebut tetap terjaga,” kata Fritz.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menargetkan total dana cadangan penjaminan mencapai sekitar Rp300 triliun tahun ini. Hal ini sebagai bagian dari penguatan bantalan menghadapi potensi risiko ekonomi dan tekanan sektor keuangan pada 2026.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan hingga 2025 total aset lembaganya telah mencapai sekitar Rp275 triliun. Dana tersebut berasal dari premi penjaminan bank serta hasil pengelolaan investasi.

"Tahun ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan (cadangan penjaminan) Rp300 triliun. Itu berarti sudah mendekati rasio ideal yang bisa menjamin, yang bisa memberikan kepercayaan kepada nasabah bank," ujar Anggito dalam wawancara bersama CNN Indonesia Business, Selasa (24/2).

Sesuai ketentuan undang-undang, LPS menargetkan rasio dana penjaminan mencapai 2,5 persen dari total dana pihak ketiga (DPK) perbankan nasional. Rasio tersebut dinilai sebagai tingkat ideal untuk menjaga kepercayaan publik apabila terjadi resolusi bank.

Anggito menjelaskan, dana yang dihimpun LPS tidak hanya ditempatkan pada instrumen konvensional, tetapi juga mulai didiversifikasi ke perbankan dan surat berharga berbasis syariah.

"Selama ini investasinya hanya di bank konvensional dan di surat beragam negara. Kita mendiversifikasi ke bank syariah juga. Dan kita juga mendiversifikasi ke surat beragam syariah negara. Karena dananya kan berasal dari bank syariah," katanya.

Selain memperkuat dana penjaminan reguler, LPS juga mulai mengumpulkan dana khusus untuk penanganan krisis perbankan sejak 2025. Dana tersebut dipersiapkan sebagai bantalan tambahan apabila terjadi kondisi krisis sistemik.

Lebih lanjut, Anggito menegaskan hingga saat ini kondisi sistem perbankan masih dalam kategori "normal waspada", dengan fundamental yang dinilai tetap kuat. Namun, LPS tetap meningkatkan kehati-hatian seiring meningkatnya risiko global dan dinamika ekonomi domestik.

"Normal, waspada. Itu adalah asesmen kami mengenai kondisi makro ekonomi. Normal, artinya fundamental ekonomi kuat, tapi kita waspada, risikonya itu akan meningkat di tahun 2026," pungkasnya.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyoroti perlambatan pertumbuhan kredit perbankan di tengah lonjakan dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh dua digit sepanjang 2025.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan pertumbuhan simpanan masyarakat tercatat di atas 10 persen. Hal itu menunjukkan kemampuan menabung masyarakat masih kuat.

"Kalau kita lihat 2025, pertumbuhan dari dana pihak ketiga itu meningkat di atas 10 persen. Itu artinya saving-nya kuat, tabungan masyarakat itu kuat," ujar Anggito dalam wawancara bersama CNN Indonesia Business, Selasa (24/2).

Namun di sisi lain, pertumbuhan kredit tercatat di bawah 10 persen dan lebih rendah dibandingkan periode pascapandemi covid-19. LPS melihat kondisi ini sebagai indikasi melemahnya fungsi intermediasi perbankan.

Menurut Anggito, perlambatan kredit dipengaruhi faktor permintaan (demand) yang belum sepenuhnya pulih. Pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5 persen serta tekanan di sejumlah sektor akibat penurunan harga komoditas turut menahan ekspansi pembiayaan.

"Karena mungkin pertumbuhan ekonomi kita sekitar 5 persen, 5,11 (persen) kemarin, tahun 2025. Kemudian, ada beberapa sektor-sektor yang mengalami tekanan, karena harga komoditas turun, karena produksi juga menurun, penjualan keluarga juga menurun secara agregat," katanya.

LPS juga mencermati pelebaran selisih (spread) antara suku bunga kredit dan suku bunga simpanan. Suku bunga deposito cenderung menyesuaikan dengan tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS, sementara penurunan suku bunga kredit berjalan lebih lambat.

Kondisi tersebut, lanjut Anggito, mengindikasikan masalah struktural, baik dari sisi biaya dana, kebijakan special rate, maupun kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit.

"Kita tengarai bahwa ada masalah struktural ya, apakah karena dayanya mahal, karena apakah ada pinjaman simpanan-simpanan yang dikategorikan sebagai special rate, yang mendapatkan rate khusus yang cukup tinggi, sehingga menghambat penurunan suku bunga, atau memang karena faktor demand ya, atau permintaan," ujarnya.

Meski demikian, LPS bersama otoritas terkait terus memantau perkembangan intermediasi perbankan guna menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah meningkatnya risiko ekonomi global pada 2026.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengutamakan skema bail-in dan merger atau akuisisi antarbank sebagai opsi utama dalam menyelamatkan bank bermasalah, guna meminimalkan dampak terhadap stabilitas sistem keuangan.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan likuidasi merupakan langkah terakhir dalam mekanisme resolusi bank. Sebelum sampai pada tahap tersebut, LPS akan mendorong penyelamatan melalui mekanisme industri, termasuk pengambilalihan oleh bank yang lebih sehat.

"Resolusi itu kan tidak hanya likuidasi. Likuidasi kan opsi terakhir untuk melakukan berbagai macam opsi. Mulai dari bail-in, sampai penyertaan modal," ujar Anggito dalam wawancara bersama CNN Indonesia Business, Selasa (24/2).

Ia menjelaskan skema bail-in juga menjadi bagian dari protokol penanganan krisis yang telah disiapkan. Melalui skema ini, pemegang saham dan kreditur bank akan dilibatkan terlebih dahulu untuk menyerap kerugian sebelum penggunaan dana penjaminan.

Selain itu, LPS juga memiliki kewenangan melakukan penyertaan modal sementara dalam rangka penyehatan bank apabila diperlukan. Namun, langkah tersebut dilakukan secara selektif dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Dalam pelaksanaannya, LPS berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengawas perbankan. Jika sebuah bank dinilai memburuk dan berpotensi mengganggu stabilitas, maka otoritas dapat meningkatkan status pengawasan sebelum akhirnya diserahkan kepada LPS untuk proses resolusi.

Anggito menegaskan hingga saat ini kondisi sistem perbankan nasional masih dalam kategori "normal waspada". Namun, LPS tetap menyiapkan protokol krisis dan penguatan pendanaan guna mengantisipasi peningkatan risiko pada 2026.

"Jadi kita harus memastikan banknya itu kita lakukan surveillance terus. Melakukan pengawasan sehingga banknya itu tidak tiba-tiba lalu jatuh," ujarnya.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) menjadi 4,75 persen belum diikuti penurunan suku bunga kredit perbankan secara signifikan.

Sepanjang 2025 Bank Sentral telah memangkas suku bunga acuan sebanyak 125 basis poin (bps) dari level sebelumnya 6 persen.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menilai lambatnya penurunan tersebut salah satunya dipengaruhi porsi simpanan nasabah yang menerima bunga di atas tingkat bunga penjaminan (TBP).

"Saat ini ada sekitar 30 persen simpanan yang di antaranya special rate. Itu salah satu yang membuat suku bunga pinjaman tidak bisa turun sesuai yang diharapkan," ujar Anggito dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2).

Berdasarkan data LPS, porsi simpanan di atas TBP mencapai Rp3.336 triliun atau sekitar 30 persen dari total dana simpanan nasabah sebesar Rp13.424 triliun.

Dari jumlah tersebut, korporasi swasta mendominasi dengan 50,31 persen, diikuti dana pemerintah dan BUMN sebesar 22,77 persen, nasabah individu 22,69 persen, dan lainnya 4,23 persen.

Anggito menambahkan, meski BI telah menurunkan suku bunga sebesar 75 bps hingga akhir tahun lalu, suku bunga kredit perbankan baru turun sekitar 0,5 persen.

"Jadi saya sudah sampaikan bahwa BI sudah turunkan 75 bps tapi baru turun 0,5 persen suku bunga perbankan. Jadi transmisinya lambat," ungkapnya.

Sebelumnya, BI memperkirakan pertumbuhan kredit 2026 masih di kisaran 8-12 persen meski Moody's memangkas outlook utang Pemerintah Indonesia dari stabil ke negatif.

Artinya, masih ada peluang pertumbuhan kredit lebih tinggi dari tahun lalu, 9,69 persen.

"Outlook kredit masih 8-12 persen karena semua variabel dan indikator lainnya masih menunjukkan hal-hal yang membuat kita bertahan di bilangan proyeksi itu," ujar Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Alexander Lubis dalam forum Editors Briefing BI di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (6/2).