KOMPAS.com - Lonjakan harga chip memori akibat ledakan kebutuhan kecerdasan buatan (AI) mulai mengguncang industri elektronik global.

Tidak hanya memaksa Apple dan Microsoft menaikkan harga produknya, krisis ini juga mengancam kelangsungan bisnis produsen perangkat elektronik skala kecil.

Dilansir dari CNBC, Minggu (28/6/2026), kenaikan harga komponen memori membuat biaya produksi berbagai perangkat elektronik melonjak drastis.

Sementara perusahaan besar masih memiliki daya tawar tinggi terhadap pemasok, produsen yang lebih kecil justru kesulitan memperoleh pasokan memori yang semakin langka.

"Ini benar-benar menjadi krisis eksistensial bagi perusahaan kecil," kata analis IDC, Nabila Popal.

Menurut dia, banyak pemasok memori kini memprioritaskan pelanggan berskala besar sehingga produsen kecil kesulitan mendapatkan komponen yang dibutuhkan.

"Mereka bahkan tidak akan bisa mendapatkan memori karena pemasok hanya melayani pemain-pemain besar," ujar Popal.

Ledakan AI membuat harga memori meroket

Kenaikan harga memori dipicu meningkatnya permintaan chip AI di seluruh dunia.

Produsen semikonduktor seperti Nvidia menyerap semakin banyak chip memori untuk mendukung prosesor AI dan sistem komputasi canggih, sehingga pasokan untuk industri elektronik konsumen menjadi semakin terbatas.

Akibatnya, harga berbagai jenis Dynamic Random Access Memory (DRAM)—jenis memori utama yang digunakan pada komputer, ponsel, server, hingga perangkat elektronik lainnya—melonjak tajam.

Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh Mono Technologies, perusahaan rintisan yang memproduksi perangkat pengembangan router internet.

Pendiri sekaligus CEO Mono Technologies, Tomaž Zaman, mengatakan harga modul DRAM 8 GB buatan Micron yang digunakan perusahaannya melonjak dari 35 dollar AS menjadi 300 dollar AS selama proses pengembangan produk.

Lonjakan tersebut membuat perusahaan beranggotakan tiga orang itu menghadapi dilema besar. Mereka harus memilih antara menaikkan harga produknya lebih dari sepertiga atau meluncurkan model baru dengan kapasitas memori 75 persen lebih kecil.

"Bahkan router di kelas kami akan menjadi produk dengan nilai yang buruk jika dijual seharga 900 hingga 1.000 dollar AS. Namun kami harus melakukannya atau memangkas spesifikasinya seminimal mungkin," kata Zaman.

Padahal, Mono sebelumnya telah mengirim hampir 1.000 unit produk utamanya yang dijual sekitar 600 dollar AS. Saat ini, perusahaan juga telah menerima uang muka sebesar 100 dollar AS dari sekitar 1.300 calon pelanggan untuk produksi berikutnya.

Namun, Zaman mengaku belum yakin apakah produksi gelombang kedua dapat dilanjutkan.

Apple Apple resmi memboyong laptop generasi terbarunya dari keluarga Air, yakni MacBook Air M5 secara global pada Selasa (4/3/2026) waktu Amerika Serikat.

Apple dan Microsoft ikut menaikkan harga

Perusahaan teknologi besar juga mulai merasakan dampaknya.

Sehari setelah Micron mengumumkan laporan keuangan kuartalan yang sangat kuat, Apple menaikkan harga berbagai model iPad dan Mac.

Dalam pernyataannya, Apple menyebut perusahaan "belum pernah melihat kenaikan harga komponen sebesar ini dalam waktu secepat ini."

Pekan sebelumnya, CEO Apple Tim Cook juga telah memperingatkan bahwa kenaikan harga produk akan terjadi. Dalam wawancara dengan Wall Street Journal, ia menggambarkan kondisi pasar memori saat ini sebagai "banjir yang hanya terjadi sekali dalam seratus tahun."

Beberapa jam setelah pengumuman Apple, Microsoft juga menaikkan harga konsol Xbox Series S sebesar 100 dollar AS menjadi sekitar 500 dollar AS.

Dalam unggahan di blog resminya, Microsoft menjelaskan bahwa harga memori dan media penyimpanan untuk konsol telah meningkat lebih dari 2,5 kali lipat dan diperkirakan kembali berlipat ganda sebelum musim gugur 2027.

"Harga penyimpanan dan memori untuk konsol telah meningkat lebih dari 2,5 kali lipat dan kami memperkirakan akan kembali naik dua kali lipat pada musim gugur 2027. Seluruh industri elektronik konsumen sedang menghadapi krisis komponen saat ini, tetapi dampaknya sangat berat bagi bisnis konsol," tulis Microsoft.

Meski begitu, Apple dan Microsoft masih memiliki cadangan kas besar, hubungan yang kuat dengan pemasok, serta basis pelanggan yang sangat luas sehingga mampu meneruskan sebagian kenaikan biaya kepada konsumen.

Sebaliknya, banyak produsen elektronik lainnya memiliki margin keuntungan yang jauh lebih tipis sehingga sulit menaikkan harga di tengah tekanan inflasi.

Micron menikmati lonjakan keuntungan

Di sisi lain, krisis pasokan justru menjadi berkah bagi produsen chip memori.

Micron melaporkan pendapatan kuartalan perusahaan meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Margin laba kotor perusahaan juga melonjak menjadi hampir 85 persen dari sebelumnya 39 persen.

Harga saham Micron pun melesat 16 persen setelah laporan keuangan tersebut dirilis dan telah naik sekitar 800 persen dalam satu tahun terakhir. Kenaikan serupa juga terjadi pada pesaingnya, SK Hynix dan Samsung.

Micron mengungkapkan harga jual rata-rata DRAM pada kuartal ketiga meningkat lebih dari 260 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Chief Business Officer Micron, Sumit Sadana, mengatakan perusahaan telah menjalin kontrak pasokan jangka panjang dengan sejumlah produsen ponsel pintar dan komputer.

"Kami menghabiskan banyak waktu memikirkan bagaimana mengelola bisnis, pasokan, dan alokasi volume yang terbatas kepada pelanggan, segmen, pasar, dan wilayah secara bertanggung jawab serta adil," ujar Sadana.

Produsen kecil terancam

Tekanan harga memori mulai dirasakan di berbagai sektor, mulai dari telekomunikasi, perangkat medis, hingga industri ritel.

Produsen kamera aksi GoPro bahkan memperingatkan investor bahwa perusahaan berpotensi menghentikan operasinya setelah harga memori naik antara 80 persen hingga 115 persen pada akhir kuartal pertama.

Perusahaan mengaku telah menerima pemberitahuan dari pemasok memori mengenai rencana pengurangan produksi komponen yang digunakan pada produknya sehingga volume penjualan diperkirakan ikut menurun.

Sementara itu, harga saham produsen speaker Sonos telah turun sekitar 23 persen sepanjang tahun ini karena kenaikan biaya memori menekan margin keuntungan perusahaan.

Masalah serupa juga dialami W5 Technologies yang memproduksi peralatan komunikasi bagi kontraktor pertahanan.

Salah satu pendiri W5 Technologies, Elaine Ferguson, mengatakan harga server yang dibeli perusahaannya meningkat dari 5.373 dollar AS pada 2020 menjadi 8.839 dollar AS pada awal tahun ini.

Kini, harga server yang sama kembali melonjak hingga hampir 15.000 dollar AS.

"Kami baru saja memesan satu unit lagi untuk proyek berikutnya. Sekarang harganya hampir 15.000 dollar AS dan waktu pengirimannya tidak pasti. Kalau akhirnya kami mendapatkannya saja sudah beruntung," kata Ferguson.

Server yang semula dijadwalkan tiba pada Mei kini diperkirakan baru akan diterima pada Agustus.

Di tengah situasi tersebut, Mono Technologies masih melanjutkan pengembangan produk generasi berikutnya sambil mencari investor baru untuk mendanai produksi dalam skala lebih besar.

"Memproduksi perangkat keras memang sangat mahal," ujar Zaman.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam tiga bulan ke depan mulai mengintai sedikitnya lima sektor industri.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut sinyal pengurangan tenaga kerja itu sudah mulai disampaikan sejumlah perusahaan kepada serikat buruh di level pabrik.

"Realitanya, laporan dari anggota KSPI, bukan orang lain, serikat pekerja di perusahaan," kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (4/5), melansir detikfinance.

Ia mengatakan perusahaan-perusahaan mulai mengajak buruh berdiskusi mengenai kemungkinan efisiensi tenaga kerja seiring tekanan biaya produksi, pelemahan rupiah, serta dampak perang di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi dan bahan baku impor.

Sektor pertama yang disebut paling rawan terdampak adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk benang, kain, hingga polyester. Menurut Said, industri ini menjadi yang paling cepat merasakan tekanan karena bergantung pada pasar ekspor dan bahan baku yang sensitif terhadap gejolak global.

"Terutama di sektor industri TPT, tekstil dan produk turunannya. Benang, kain, dan polyester dan sebagainya," ujarnya.

Selain tekstil, ancaman PHK juga mulai membayangi industri plastik. Said menjelaskan mayoritas bahan baku plastik masih berasal dari impor seperti polimer dan petrokimia, sehingga pelemahan rupiah terhadap dolar AS langsung membuat ongkos produksi membengkak.

"Kemudian industri plastik, karena harga bahan baku plastik naik tajam, sehingga industri kesulitan," katanya.

Ia menilai perusahaan plastik kini berada dalam posisi sulit karena membeli bahan baku dengan dolar AS, tetapi menjual produk di pasar domestik dalam rupiah yang sedang melemah. Kondisi itu membuat harga jual plastik naik, sementara daya beli masyarakat justru turun.

"Nah kalau harga plastik naik sampai 50 persen, daya beli masyarakatnya jadi menurun. Ada ibu-ibu cerita yang jualan di pasar biasa bungkus pakai plastik, sekarang pakai daun. Nau, itu kan plastik turun, itu kan ancaman PHK di industri plastik," lanjutnya.

Tekanan di industri plastik itu, menurut Said, juga berpotensi merembet ke sektor elektronik. Pasalnya, banyak komponen elektronik masih menggunakan material plastik sebagai frame, casing, hingga komponen pendukung lain. Jika harga plastik terus naik dan produksi ditekan, maka industri elektronik disebut ikut berada dalam jalur efisiensi.

"Begitu pula industri elektronik bisa kena. Mudah-mudahan perang bisa kembali damai, selesai sehingga bisa turun harga plastik. Tapi enggak semudah itu kata perusahaan-perusahaan, dalam tiga bulan kepada serikat pekerja, di elektronik pakai plastik frame-nya," ujar Said.

Sektor berikutnya yang ikut disebut terancam adalah otomotif. Ia mengatakan industri kendaraan juga sangat bergantung pada komponen berbahan plastik, mulai dari spakbor hingga berbagai bagian interior dan eksterior. Karena itu, kenaikan biaya bahan baku dikhawatirkan memicu penyesuaian produksi dan tenaga kerja.

"Di otomotif spakbor, beberapa komponen lain juga pakai plastik," katanya.

Selain empat sektor tersebut, Said menyebut industri semen juga mulai menghadapi tekanan berbeda, yakni kelebihan pasokan di tengah permintaan yang melemah. Menurut dia, masuknya pabrik-pabrik baru justru memperketat persaingan saat konsumsi semen sedang lesu akibat perlambatan ekonomi.

"Permintaan terhadap semen kan berkurang. Udah mah oversupply, pabrik baru bikin lagi kemudian izinnya diberikan dan mulai operasional, permintaan semen akibat semen turun, ya otomatis terjadi efisiensi buruh dan pekerja ya PJK," kata dia.

Said mengatakan hingga saat ini buruh belum menerima respons resmi dari pemerintah terkait peringatan potensi PHK massal tersebut.

Menurut dia, belum ada pula forum pembahasan khusus antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk mengantisipasi ancaman gelombang pengurangan tenaga kerja dalam waktu dekat.

Peringatan KSPI ini muncul di tengah tekanan global yang kembali meningkat akibat konflik Timur Tengah, lonjakan harga energi, serta pelemahan nilai tukar rupiah.

Buruh menilai kondisi tersebut membuat banyak industri padat karya dan manufaktur kembali masuk fase bertahan, sehingga opsi efisiensi tenaga kerja mulai dibicarakan di internal perusahaan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakstabilan global yang saat ini dipicu oleh konflik di kawasan Timur Tengah diyakini turut berdampak bagi industri elektronik.

Di tengah kondisi itu, setidaknya terdapat empat dampak utama yang perlu diwaspadai oleh pelaku industri elektronik.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menjelaskan dampakpertamaketidakstabilan geopolitik, seperti persaingan AS-China dan konflik regional adalah meningkatnya risiko pada rantai pasokan komponen elektronik, khususnya semikonduktor yang penting bagi kecerdasan buatan (AI).

Kedua, adanya risiko restrukturisasi dan pembatasan ekspor. Kebijakan pembatasan ekspor, seperti tindakan AS terhadap perusahaan China seperti Huawei, memperlambat perkembangan teknologi dari negara tersebut dan memaksa perusahaan global merestrukturisasi sumber bahan baku mereka.

Ketigaadanya inflasi biaya produksi. Konflik global, termasuk di Timur Tengah, memicu kenaikan harga energi dan bahan baku penting.

“Ini meningkatkan biaya produksi secara keseluruhan dalam industri elektronik, otomotif, dan tekstil,” tambah Esther kepadaBisnis, Senin (6/4/2026).

Dampakkeempatadalah ketidakpastian perdagangan. Ketegangan geopolitik menciptakan lingkungan perdagangan digital yang tidak pasti, yang berisiko mengganggu aliran barang elektronik global.

Adapun dampakkelimaterbilang positif yakni peluang investasi baru. Rivalitas teknologi AS-China menyebabkan relokasi investasi, yang dipandang sebagai peluang bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menarik investor di sektor semikonduktor.

Oleh karena itu, Esther berharap pemerintah mempercepat pengembangan ekosistem industri dalam negeri melalui peta jalan (roadmap) industrialisasi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Harus dipetakan rantai pasoknya, mana yang masih kosong. Kalau misalnya dari US nggak bisangisiatau China nggak bisangisi, ya Korea misalnya atau Jepang, harus ada alternatifnya, sampai terbentuk ekosistemnya,” tutur Esther.

Dalam jangka panjang, penguatan riset dan pengembangan (R&D) juga dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Namun, Esther menekankan bahwa strategi tersebut tetap perlu disesuaikan dengan keunggulan kompetitif Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Konflik di kawasan Timur Tengah dinilai dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada produk elektronik.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, gangguan rantai pasok global dapat menjadi momentum untuk mendorong substitusi impor. Namun, ia mengingatkan bahwa karakter industri elektronik yang sangat bergantung pada komponen impor, membuat proses substitusi tidak bisa dilakukan secara instan.

“Yang lebih realistis dalam jangka pendek adalah peningkatan peran domestik pada beberapa tahapan produksi, bukan penggantian penuh terhadap produk impor,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (6/3/2026).

Menurutnya, penguatan TKDN perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi industrialisasi yang lebih mendalam, bukan sekadar kewajiban administratif. Upaya tersebut harus diiringi dengan pengembangan industri komponen, transfer teknologi, serta penguatan ekosistem pemasok domestik.

“Jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat, TKDN bisa menjadi instrumen untuk mempercepat pendalaman industri, tetapi jika dipaksakan tanpa kesiapan, justru berisiko menaikkan biaya produksi dan menekan daya saing,” jelasnya.

Yusuf menerangkan, kenaikan biaya logistik global memang secara teori membuat produk lokal lebih kompetitif dibandingkan produk impor. Ketika ongkos pengiriman meningkat, harga barang impor ikut terdorong naik, sehingga produk lokal menjadi lebih menarik secara relatif.

Akan tetapi, dalam praktiknya, efek ini tidak sepenuhnya sederhana. Produsen dalam negeri juga masih bergantung pada impor komponen, sehingga berisiko ikut terkena dampak kenaikan biaya logistik.Artinya, keunggulan kompetitif yang muncul sangat bergantung pada seberapa dalam rantai pasok sudah terlokalisasi.

“Semakin tinggi kandungan lokal, semakin besar peluang menikmati keuntungan dari perubahan ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yusuf melihat konflik geopolitik juga membuka peluang relokasi produksi global ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Akan tetapi, peluang tersebut sangat bergantung pada kesiapan domestik dan daya saing dibandingkan negara lain seperti Vietnam, India, dan Thailand yang lebih dahulu memiliki ekosistem manufaktur matang.

Dalam jangka pendek, ia memperkirakan respons industri lebih banyak datang dari pelaku usaha yang telah beroperasi di dalam negeri melalui peningkatan kapasitas produksi. Sementara itu, investasi baru berskala besar menurutnya cenderung tertahan akibat ketidakpastian global.

Di tengah dinamika tersebut, Yusuf berpendapat bahwa peran pemerintah dinilai menjadi kunci dalam mendorong penguatan TKDN. Selain memberikan insentif fiskal, pemerintah juga perlu memastikan pengembangan sumber daya manusia, integrasi kawasan industri, serta sinkronisasi kebijakan perdagangan dan industri.

“Pemerintah juga perlu menciptakan kepastian permintaan, misalnya melalui pengadaan barang dengan TKDN tinggi, sehingga pelaku industri memiliki dasar kuat untuk berekspansi,” tutur Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Komoditi Elektronik (Apkonik) menilai eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran, serta potensi gangguan di Selat Hormuz, perlu dicermati serius oleh pelaku industri elektronik di Indonesia.

Ketua Umum Apkonik Deny Irawan mengatakan kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga perangkat teknologi. Namun, dampaknya tidak terjadi secara serta-merta dan bergantung pada sejumlah faktor kunci, terutama kenaikan biaya logistik global.

“Selat Hormuz adalah jalur vital distribusi energi [khususnya minyak dan gas],” kata Deny kepadaBisnis,Rabu (4/3/2026).

Dia menjelaskan, apabila kapal harus memutar rute akibat penutupan Selat Hormuz, biaya bahan bakar akan meningkat, waktu pengiriman menjadi lebih lama, serta premi asuransi kapal naik.

Konsekuensinya, lanjut dia, biaya freight global ikut meningkat. Deny menambahkan, industri elektronik sangat sensitif terhadap kenaikan biaya logistik karena margin yang relatif tipis, volume impor besar, serta nilai produk yang tinggi.

“Jika biaya pengiriman naik signifikan dan berlangsung lama, importir berpotensi melakukan penyesuaian harga,” katanya.

Selain logistik, Deny menyebut gangguan di Selat Hormuz biasanya turut mendorong kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak akan berdampak pada meningkatnya ongkos produksi karena energi dan bahan baku berbasis petrokimia menjadi lebih mahal. Pada saat yang sama, ongkos distribusi domestik ikut naik sehingga menimbulkan efek ganda terhadap harga perangkat teknologi.

Deny menekankan sebagian besar perangkat teknologi yang masuk ke Indonesia dirakit di Asia Timur seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Vietnam, sementara komponennya berasal dari berbagai negara.

Meski konflik melibatkan Amerika Serikat dan Iran, dia menilai dampak terbesar justru berasal dari disrupsi rantai pasok global serta kenaikan harga energi, bukan semata-mata dari asal negara barang.

Dalam kondisi geopolitik yang memanas, lanjutnya, biasanya terjadi penguatan dolar AS yang memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

“Jika rupiah melemah, harga barang impor otomatis naik walaupun harga barang di negara asal tidak berubah,” katanya.

Secara keseluruhan, Deny menegaskan konflik antara Amerika Serikat dan Iran serta potensi gangguan di Selat Hormuz berpotensi mendorong kenaikan harga perangkat teknologi di Indonesia, terutama melalui kenaikan biaya logistik global, lonjakan harga energi, pelemahan rupiah, dan gangguan rantai pasok.

“Namun besarnya kenaikan sangat tergantung pada durasi dan eskalasi konflik,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap rencana pemerintah untuk menyetop ekspor timah mentah sejalan komitmen memaksimalkan pemanfaatan timah di dalam negeri.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan timah memiliki peran strategis dalam mendukung industri solar panel, elektronik, hingga semikonduktor. Indonesia tengah mendorong pengembangan industri tersebut lewat dukungan bahan baku dalam negeri, termasuk timah.

Menurutnya, optimalisasi penggunaan timah domestik akan memperkuat daya saing industri energi baru terbarukan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor bahan mentah.

“Ini kan sudah ada beberapa industri solar panel yang ada di dalam negeri, dan juga ini akan memanfaatkan timah juga sebagai salah satu faktor penunjang produksinya,” ujar Yuliot di Jakarta, dikutip Sabtu (28/2/2026).

Selain sektor energi terbarukan, pemerintah juga memprioritaskan pengembangan industri elektronik dan semikonduktor sebagai bagian dari transformasi ekonomi berbasis teknologi. Timah menjadi salah satu komponen penting dalam rantai pasok industri tersebut.

Pengembangan semikonduktor bahkan telah masuk dalam agenda kerja sama internasional, termasuk dalam kerangka Agreement Reciprocal Trade (ART), yang menempatkan sektor ini sebagai prioritas strategis nasional.

“Kemudian juga ada pengembangan industri elektronik, semikonduktor yang menjadi prioritas dan juga di dalam ART kan juga termasuk bagian semikonduktor itu kan juga akan kita kembangkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia melihat potensi besar dari mineral ikutan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses ekstraksi timah. Dalam konteks hilirisasi, penataan sektor pertambangan akan diarahkan agar seluruh potensi tersebut dapat diolah di dalam negeri.

“Jadi, dalam rangka penataan sektor pertambangan, ya kami mengharapkan itu nanti juga bagian yang bisa logam tanah jarang yang ada di situ, ya kemudian kritikal mineral juga ada di situ, bisa dimanfaatkan untuk pengembangan industri di dalam negeri,” jelasnya.

Hal ini selaras dengan arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut pemerintah akan mempertimbangkan pelarangan sejumlah komoditas logam lainnya dalam beberapa tahun ke depan untuk menggenjot industrialisasi dalam negeri.

“Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit dan tahun ke depan kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain termasuk timah, enggak boleh lagi kita ekspor barang mentah,” kata Bahlil dalam agenda Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

Bahlil menegaskan, arah kebijakan hilirisasi tidak akan berhenti pada nikel dan bauksit semata. Pemerintah ingin memastikan bahwa sumber daya alam strategis benar-benar menjadi pengungkit pertumbuhan industri domestik, bukan sekadar komoditas ekspor mentah yang minim nilai tambah.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Wiraraja Group baru-baru ini, memboyong perusahaan cip asal Amerika Serikat (AS) untuk membangun industri semikonduktor di Indonesia.

Nilai investasi yang akan ditanamkan tak main-main yakni US$4,9 miliar atau setara Rp82,88 triliun (asumsi kurs Rp16.915 per US$) pada tahap awal. Investasi berpotensi bertambah sebesar US$26,7 miliar atau sekitar Rp533,09 triliun bila tahap pertama berjalan lancar.

Mitra strategis dari AS yang terlibat adalah Essence Global Group dan Tynergy Technology Corporation USA. Perjanjian Pengembangan Bersama (Joint Development Agreement) tersebut secara resmi ditandatangani pada 18 Februari 2026 serta perjanjian lanjutan dengan Tynergy Technology Corp.

Proyek tersebut diinisiasi PT Galang Bumi Industri sebagai pengelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy & Smart Eco-Industrial Park (GESEIP) di Galang, Batam.

Bisnis.com, JAKARTA – Brasil dan India meresmikan kesepakatan kerangka kerja sama mineral kritis dengan komitmen mempererat kolaborasi dalam pengolahan.

Melansir Bloomberg, Sabtu (21/2/2026), kerja sama ini merupakan salah satu upaya mengamankan pasokan unsur tanah jarang di tengah tekanan rantai pasok global.

“Perjanjian mineral kritis ini akan membantu membentuk rantai pasok baru yang tangguh dan berkelanjutan,” ujar Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai bertemu Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, di New Delhi, Sabtu.

Brasil, yang memiliki cadangan unsur tanah jarang terbesar kedua di dunia, menjadi sumber alternatif strategis bagi India dalam upaya mengurangi ketergantungan pada China serta mengamankan pasokan penting bagi industri elektronik, energi bersih, dan pertahanan.

Kesepakatan ini juga hadir tak lama setelah India bergabung dalam inisiatif Pax Silica yang dipimpin Amerika Serikat untuk membangun rantai pasok yang tangguh di sektor semikonduktor, kecerdasan buatan, dan mineral kritis.

Cengkeraman Beijing atas pasokan mineral strategis bagi manufaktur berteknologi tinggi dan sektor pertahanan kian menjadi perhatian negara-negara di dunia, terutama ekonomi berkembang seperti India.

Melalui penguatan kerja sama ini, Brasil dan India berupaya memosisikan diri sebagai suara utama negara berkembang serta meningkatkan pengaruh dalam teknologi dan rantai pasok global.

Pada Juli lalu, Modi mengunjungi Brasil dan kedua negara sepakat memperdalam kerja sama di bidang pertahanan, energi, ketahanan pangan, serta menurunkan hambatan non-tarif.

Hubungan kedua negara juga menguat setelah Presiden AS, Donald Trump, mengenakan tarif 50 persen terhadap keduanya. Tarif India kemudian diturunkan menjadi 18 persen setelah kesepakatan dagang dicapai awal bulan ini.

Namun, perjanjian tersebut berpotensi terguncang setelah Mahkamah Agung AS membatalkan sejumlah tarif yang diberlakukan Trump tahun lalu, disusul kebijakan tarif global baru sebesar 10 persen.

India dan Brasil kini berupaya beralih dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi pemain utama dalam pengolahan mineral kritis, di tengah dominasi China dalam ekstraksi dan pemrosesan.

“Meningkatkan investasi dan kerja sama di bidang energi terbarukan serta mineral kritis merupakan inti dari perjanjian perintis yang kami tandatangani hari ini,” ujar Lula.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha industri plastik hilir mengaku mulai merasakan tekanan akibat rencana penerapan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap bahan baku plastik strategis seperti PP Copolymer, PP Homopolymer, dan LLDPE.

Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menaikkan biaya produksi dan melemahkan daya saing manufaktur nasional. Tak hanya plastik hilir, industri pengguna lainnya juga ikut tertekan mulai dari makanan minuman, kemasan, hingga elektronik rumah tangga.

Pasalnya, kebijakan BMAD dan BMTP dinilai dapat menekan industri pengguna plastik karena bahan baku menyumbang porsi besar dalam struktur biaya produksi, mulai dari 30%–50% di industri makanan dan minuman hingga 60%–80% di industri kemasan.

Ketua Umum Gabungan Pengusahan Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman menyoroti potensi ketidakseimbangan tarif antara bahan baku dan barang jadi yang dapat mendorong impor produk akhir.

Terlebih, ada potensi ketidakseimbangan tarif bahan baru dengan barang jadi yang justru memicu industri beralih impor produk akhir. Kondisi ini melemahkan manufaktur nasional.

“Kita ingin pemerintah memberikan kajian yang lebih komprehensif dengan rekomendasi-rekomendasi yang tepat, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar seimbang bagi kepentingan industri nasional," kata Adhi dalam keterangan resminya, dikutil Selasa (20/1/2025).

Dari sisi produsen kemasan, Perwakilan Asosiasi Kemasan Indonesia (Rotokemas) Ferry Bunarjo juga menyoroti rencana penerapan BMTP atas LLDPE C6 yang banyak digunakan industri kemasan.

“Kami tidak pernah didatangi untuk penawaran pasokan, namun tiba-tiba diajukan kebijakan BMTP, seolah-olah kebutuhan riil industri hilir tidak pernah dipetakan,” ujarnya.

Ferry juga menekankan bahwa hampir seluruh produk bahan baku yang digunakan industri kemasan telah dikenakan instrumen trade remedies, sementara produk jadi impor yang masuk ke pasar domestik tidak menghadapi perlakuan tarif yang seimbang.

Kondisi ini menekan industri dalam negeri dari sisi biaya dan mengganggu prinsip harga yang wajar. Pada akhirnya, Ferry mengingatkan bahwa beban kebijakan yang tidak proporsional bukan hanya ditanggung industri, tetapi juga masyarakat luas sebagai konsumen, karena kenaikan biaya produksi akan bermuara pada harga pangan dan kebutuhan sehari-hari.

Sementara itu, Kepala Bidang Regulasi Gabungan Perusahaan Industri Elektronika dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga (Gabel) Harry Wibowo menegaskan bahwa industri pengguna plastik mendukung penguatan industri dalam negeri, namun pasokan dan spesifikasi bahan baku lokal belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan.

“Kami mendukung industri dalam negeri. Namun selama bahan baku tertentu belum dapat diproduksi di dalam negeri sesuai kebutuhan industri, kami masih membutuhkan pasokan impor,” tuturnya.

Di samping itu, pelaku industri plastik hilir menilai instrumen perlindungan perdagangan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh karena berisiko memperlebar ketimpangan antara kapasitas industri hulu dan kebutuhan riil industri hilir yang masih bergantung pada impor bahan baku.

Ketua Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chavelier menyebut dalam kondisi ini terjadi ketidakselarasan antara kebijakan perlindungan industri dan realisasi penguatan kapasitas produksi domestik.

Dia pun mengingatkan bahwa rencana pengembangan kapasitas industri petrokimia nasional, termasuk proyek perluasan kapasitas besar seperti CAP2, telah disampaikan sejak 2009, namun hingga kini belum terealisasi secara konkret.

Di sisi lain, kebijakan perdagangan justru terus menaikkan bea masuk impor bahan baku, dari 5% menjadi 10% hingga 15%. Kondisi ini membuat industri hilir tertekan, karena pasokan dalam negeri belum bertambah sementara bahan baku impor semakin mahal.

Menurut Henry, kebijakan perlindungan seharusnya berjalan seiring dengan kesiapan pasokan domestik, bukan diterapkan ketika industri hulu belum siap memenuhi kebutuhan nasional.

Pihaknya berharap pemerintah menunda penerapan BMAD dan BMTP hingga pasokan lokal benar-benar mampu memenuhi kebutuhan nasional, serta mengalihkan fokus kebijakan pada penguatan daya saing industri hulu tanpa mengorbankan keberlanjutan industri hilir dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Pelaku usaha menilai kebijakan yang tidak tepat sasaran justru berisiko mengancam agenda hilirisasi. Jika industri hilir kehilangan daya saing akibat mahalnya bahan baku, nilai tambah dalam negeri berpotensi hilang dan serapan industri hulu ikut melemah.

Respons Pemerintah

Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Kemenko Perekonomian, Ekko Harjanto, menyatakan bahwa instrumen tersebut sah dalam perdagangan internasional, namun harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak lanjutan.

Ia menekankan pentingnya kajian Regulatory Impact Assessment (RIA) sebagai dasar penilaian dampak kebijakan terhadap struktur industri, rantai pasok, dan daya saing nasional, sehingga perlindungan industri hulu tetap sejalan dengan keberlanjutan industri hilir.

Senada, Tenaga Ahli Utama Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) M. Putra Hutama menegaskan kebijakan perdagangan harus dijalankan secara adil dan berbasis data.

"Kebijakan BMAD dan BMTP perlu memastikan kesiapan pasokan domestik agar tidak menimbulkan distorsi baru dalam ekosistem industri nasional," tuturnya.

Dari sisi pembina industri, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Alfita, menyatakan bahwa kebijakan perdagangan harus menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku bagi sektor manufaktur.

“Kajian ini menjadi pijakan berbasis data bagi kami untuk merumuskan kebijakan industri yang seimbang antara perlindungan industri hulu dan keberlangsungan industri hilir,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas skema insentif dan pembiayaan murah guna memperkuat industri furnitur dan elektronik nasional. Audiensi yang dipimpin Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie itu berlangsung di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

Kadin menilai kedua sektor tersebut memiliki potensi besar di pasar global. Namun, daya saing industri nasional masih memerlukan dukungan kebijakan fiskal dan pembiayaan yang lebih kompetitif agar mampu menekan impor sekaligus memperkuat ekspor.

Anindya menyampaikan pangsa pasar furnitur dunia mencapai sekitar 300 miliar dolar AS, sementara kontribusi Indonesia masih berada di kisaran 2,5 miliar dolar AS. Pertumbuhan industri dinilai cukup sehat, tetapi tekanan impor ke pasar domestik ikut mempersempit surplus perdagangan sektor tersebut.

“Pasar furnitur dunia nilainya sekitar 300 miliar dolar AS, sementara kontribusi Indonesia masih di kisaran 2,5 miliar dolar AS. Tantangannya, surplus perdagangannya justru mengecil karena meningkatnya impor,” kata Anindya di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Kadin dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membahas opsi deregulasi serta pemberian insentif untuk mendorong daya saing industri. Akses pendanaan dengan bunga lebih rendah menjadi salah satu isu utama seiring kebutuhan industri terhadap pembiayaan jangka panjang.

Kadin juga menyoroti penguatan industrialisasi berbasis sumber daya alam domestik. Industri furnitur dinilai memiliki keunggulan komparatif melalui ketersediaan bahan baku rotan yang melimpah, namun belum sepenuhnya dioptimalkan menjadi nilai tambah industri.

“Sebanyak 85 persen sumber daya rotan dunia ada di Indonesia. Ini seharusnya menjadi kekuatan utama. Hampir 60 persen ekspor furnitur kita masih bergantung pada pasar Amerika, sehingga diversifikasi ke Kanada dan Uni Eropa juga kami bahas,” ujar Anindya.

Di sektor elektronik, Kadin melihat peluang Indonesia untuk masuk lebih dalam ke rantai pasok semikonduktor global. Potensi hilirisasi dari silika hingga produk semikonduktor dinilai terbuka, meski tantangan besar masih berada pada ketersediaan sumber daya manusia berkeahlian tinggi.

Anindya menekankan penguatan industri bernilai tambah tinggi memerlukan dukungan serius pada aspek pendidikan dan tenaga ahli. Kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan instansi terkait turut menjadi bagian pembahasan dalam audiensi tersebut.

“Kita bisa melakukan hilirisasi, tetapi isu besarnya adalah insinyur dan tenaga ahli. Kita ingin industri tidak berhenti di padat karya, melainkan bergerak ke industri bernilai tambah tinggi,” tuturnya.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani menilai pengembangan industri elektronik, khususnya semikonduktor, menuntut penguatan riset dan pengembangan yang konsisten. Keterlibatan negara dipandang penting untuk membangun fondasi teknologi dan pelatihan tenaga kerja.

“Industri elektronik dan semikonduktor membutuhkan keterampilan tinggi serta riset dan pengembangan yang kuat. Pengembangan teknologi dan pelatihan tenaga kerja memerlukan dukungan kebijakan dan insentif investasi,” ujar Shinta.

Shinta juga menyoroti peran UMKM, khususnya di sektor furnitur, yang selama ini menjadi penopang ekonomi nasional. Integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri skala besar dan berorientasi ekspor dinilai perlu diperkuat melalui pembentukan ekosistem yang kondusif.

Dari sisi pelaku industri, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Ahmad Sobur menilai pembiayaan masih menjadi hambatan utama pengembangan industri furnitur. Skema pembiayaan ekspor dengan bunga terjangkau dinilai perlu diperluas agar mampu mendorong kapasitas produksi dan ekspor.

“Kami berharap ada fasilitas pembiayaan murah. Saat ini melalui LPEI bunga sekitar 6 persen, tetapi volumenya masih terbatas. Kami berharap bisa ditingkatkan agar industri furnitur tumbuh dan ekspor meningkat,” kata Ahmad.

Audiensi Kadin dan Kementerian Keuangan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan industri strategis nasional. Dukungan insentif dan pembiayaan diharapkan mampu memperkuat struktur industri furnitur dan elektronik sekaligus meningkatkan posisi Indonesia di pasar global.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat produksi elektronik di kawasan Asia Tenggara.

Namun, hingga kini, sebagian besar komponen dan produk jadi masih bergantung pada impor.

“Kita tidak boleh terus bergantung pada produk asing. Negara harus hadir dengan kebijakan yang melindungi dan memperkuat pelaku usaha nasional. Industri elektronik harus tumbuh menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujar Darmadi dalam rilisnya, Selasa (11/11/2025).

Dalam sebuah FGD yang dihadiri sejumlah asosiasi, Darmadi mengungkapkan bahwa ketergantungan impor bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga ideologi bangsa.

“Kemandirian industri elektronik adalah bagian dari perjuangan ideologis kita untuk berdikari dalam ekonomi. Semangat Trisakti Bung Karno mengajarkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menguasai alat produksinya sendiri,” ujarnya.

Selain itu, Darmadi menyoroti persoalan sumber daya manusia (SDM) di sektor elektronik dan pendingin yang dinilai belum siap menghadapi era digitalisasi industri.

“Teknisi AC dan pendingin adalah ujung tombak di lapangan. Mereka bukan sekadar pekerja teknis, tetapi duta profesionalisme Indonesia. Jika SDM kita unggul dan terlatih, industri elektronik kita akan kuat dan mandiri,” ujarnya.

Darmadi menekankan bahwa keberhasilan industri pendingin tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kualitas tenaga kerja yang mampu mengoperasikan dan merawat teknologi tersebut.

“Kita sedang menuju era industri yang membutuhkan kompetensi tinggi. Karena itu, teknisi kita harus dipersiapkan bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan,” tambahnya.

Untuk itu, ia mendorong pembentukan Program Nasional Peningkatan Kompetensi Teknisi AC dan Pendingin Indonesia yang melibatkan dunia pendidikan vokasi, asosiasi industri, dan pemerintah daerah.

“Kita harus membangun sistem pelatihan nasional berbasis industri, bukan hanya teori. Asosiasi seperti APITU dan ASISI sudah punya jaringan luas dan pengalaman praktis. Pemerintah tinggal memperkuat dukungan dan memperluas jangkauannya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo), Andy Arif Widjaja, menyoroti pentingnya insentif fiskal dan keringanan bea masuk bahan baku bagi industri lokal agar mampu bersaing dengan produk asing.

Menutup forum, Darmadi mengungkapkan bahwa hasil FGD tersebut akan menjadi bahan masukan strategis bagi Komisi VI DPR RI dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan industri nasional yang berpihak pada produsen lokal.

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam menghadapi era kompetisi global dan derasnya arus impor produk asing, kebijakan pemerintah semestinya berpihak pada industri elektronik nasional. Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Menguatkan Industri Elektronik Indonesia: Dari Pelaku Usaha untuk Masa Depan Bangsa".

Lebih lanjut, Darmadi bilang, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi elektronik di kawasan Asia Tenggara, akan tetapi hingga kini masih banyak bergantung pada impor komponen dan produk jadi dari luar negeri. Kendati begitu, dia menilai hal tersebut bisa menjadi tantangan sekaligus peluang strategis guna memperkuat basis industri dalam negeri.

"Kita tidak boleh terus bergantung pada produk asing. Negara harus hadir dengan kebijakan yang melindungi dan memperkuat pelaku usaha nasional. Industri elektronik harus tumbuh menjadi tuan rumah di negeri sendiri," tegas Darmadi Durianto dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (10/11/2025).

Dalam forum diskusi tersebut, para pelaku usaha dari Perprindo (Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia) yang dihadiri oleh Ketua Umum PERPRINDO Budi Mulia dan Sekjen PERPRINDO Andy Arif Widjaja dan turut hadir APITU Indonesia (Asosiasi Praktisi Pendingin dan Tata Udara Indonesia), serta ASISI (Asosiasi Teknisi Refrigerasi Dan Tata Udara) turut menyampaikan pandangan dan aspirasi terkait tantangan di sektor industri elektronik.

Beberapa isu utama yang dibahas meliputi ketergantungan bahan baku impor, kurangnya dukungan riset dan inovasi, keterbatasan sertifikasi produk dan tenaga kerja, serta perlunya regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ketua umum Perprindo menyoroti pentingnya pembinaan industri peralatan rumah tangga lokal agar mampu bersaing dengan produk asing melalui kebijakan insentif fiskal dan keringanan bea masuk untuk bahan baku domestik.

Di sisi lain, perwakilan APITU Indonesia menekankan perlunya standarisasi tenaga ahli pendingin dan tata udara, sedangkan ASISI menegaskan pentingnya dukungan pemerintah terhadap sektor keamanan digital dan sistem integrasi elektronik yang menjadi fondasi infrastruktur industri masa depan.

Untuk itu, Darmadi Durianto menegaskan, hasil FGD ini akan menjadi bahan masukan strategis bagi Komisi VI DPR RI dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan industri nasional yang lebih berpihak kepada produsen lokal.

"Kemandirian industri elektronik adalah bagian dari perjuangan ideologis kita untuk berdikari dalam ekonomi. Semangat Trisakti Bung Karno mengajarkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menguasai alat produksinya sendiri," ujar Darmadi.

Pada akhirnya, FGD tersebut ditutup dengan kesepakatan strategis untuk membentuk tim kerja lintas asosiasi dan pemerintah yang akan berperan dalam memperkuat sinergi kebijakan industri. Termasuk, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menata rantai pasok industri elektronik nasional agar lebih efisien dan berdaya saing.

Selain itu, disepakati pula pembentukan Divisi Advokasi Pajak di lingkungan Perprindo, yang bertujuan membantu para anggota dalam penataan laporan keuangan, peningkatan kepatuhan perpajakan, serta menciptakan tata kelola usaha yang lebih transparan dan professional. Berbekal semangat gotong royong dan kolaborasi, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI senantiasa berkomitmen untuk terus memperjuangkan kedaulatan ekonomi Indonesia melalui penguatan industri nasional, terutama sektor elektronik yang menjadi tulang punggung kemajuan bangsa di era digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mendorong pemerintah untuk terus melakukan deregulasi aturan dan reformasi institusi untuk mendorong perekonomian nasional, seperti yang dilakukan Vietnam.

Mari menjelaskan bahwa Vietnam dalam satu dekade terakhir berhasil menarik banyak investasi dan memperdalam rantai pasoknya. Dia mencontohkan bahwa Vietnam sudah menjadi salah satu pemain utama pengekspor produk tekstil (textile), pakaian jadi (garment), alas kaki (footwear), semi konduktor, dan elektronik dunia.

"Kita [Indonesia] sudah jauh ketinggalan kalau mau lihat dari textile, garment, footwear yang laborintensive [padat karya], sampai dengan elektronik, semi konduktor, kita sudah kalah jauh [dari Vietnam]," ujar Mari dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Menurut mantan Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia ini, Vietnam berhasil menarik investor jangkar (anchor tenant) seperti Intel dan perusahaan-perusahaan multinasional China.

Dia menekankan bahwa keberhasilan Vietnam itu tak datang begitu saja. Mari menggarisbawahi bahwa Vietnam sangat konsisten menjalankan kebijakan perekonomian hingga terus merampingkan pemerintahannya agar lebih efisien.

Sebagai informasi, Vietnam melakukan reformasi institusi besar-besaran dengan dengan menggabungkan kementerian dan mengurangi jumlah unit pemerintahan sebesar 15%—20% pada akhir 2024.

"Saya hanya menyampaikan itu, kita bukannya mau mengatakan itu [merampingkan pemerintahan] harus kita lakukan, tapi deregulasi dan bold reform [reformasi besar-besaran] itu penting," ujar Mari.

Di samping itu, eks menteri perdagangan itu menyampaikan bahwa sebenarnya Indonesia tidak bisa langsung dibandingkan dengan Vientam. Misalnya, bentuk pemerintahan keduanya berbeda, begitu juga dengan besar negara dan jumlah penduduknya.

Selain itu, sambungnya, Vietnam lebih tergantung kepada China. Oleh sebab itu, dia meyakini Indonesia punya peluang lebih besar dalam memanfaatkan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

Alasannya, perang dagang antara AS-China mendorong perusahaan multinasional memindahkan pabrik atau menambah fasilitas produk di luar Negeri Panda. Negara-negara dengan preferensi tarif yang relatif rendah ke AS seperti Indonesia pun berpotensi menjadi negara tujuan perusahaan multinasional itu.

"Vietnam itu jauh lebih kecil dari kita dari segi tenaga kerja, dari segi domestic market [pasar domestiknya], dan mereka jauh lebih interdependensinya dengan China dibandingkan kita. Maka itu mereka istilahnya di-punish [dihukum] juga oleh Amerika. Jadi, maka itu dalam diversifikasi [rantai pasok] ini, Indonesia dilihat sangat menarik apalagi setelah kita tanda tangan IEU-CEPA [perjanjian dagang komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa]," tutup Mari.