Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat diversifikasi pangan nasional di tengah pola konsumsi masyarakat yang semakin homogen dan bergantung pada bahan pangan impor.

Peneliti IPB University Prof. Ahmad Sulaeman menyoroti Indonesia yang perlu memperkuat lumbung pangan berbasis komoditas lokal agar ketahanan pangan nasional tidak terlalu bertumpu pada impor di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Menurutnya, saat ini impor memang masih dibutuhkan untuk sejumlah komoditas yang belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Namun, fondasi ketahanan pangan tetap harus mengandalkan sumber pangan lokal.

“Kita tidak bisa mengandalkan lumbung pangan dari produk impor, karena ketika kita sangat tergantung pada produk impor, risikonya besar,” ujar Ahmad dalam Rembug Pangan di Depok, Rabu (20/5/2026).

Dia menilai Indonesia memiliki banyak sumber pangan lokal yang belum dimanfaatkan optimal. Berbagai jenis umbi-umbian hingga pangan tradisional dinilai memiliki potensi menjadi substitusi bahan baku impor seperti gandum.

Ahmad mencontohkan talas beneng yang berdasarkan hasil penelitiannya dapat menggantikan tepung terigu sepenuhnya untuk bahan baku mi.

“Saya sudah membuat mi taro beneng. Itu 100% bisa menggantikan terigu,” katanya.

Menurut Ahmad, masyarakat Indonesia pada masa lalu memiliki ketahanan lebih baik menghadapi krisis pangan karena memanfaatkan ragam sumber pangan lokal yang tersedia di masing-masing daerah.

Namun kini pola konsumsi dinilai semakin mengarah pada pangan homogen seperti nasi, gandum, dan makanan instan.

Dia juga menilai perubahan gaya hidup ikut mempercepat perubahan pola konsumsi masyarakat. Kebiasaan memasak dan makan bersama di rumah dinilai mulai berkurang seiring meningkatnya penggunaan layanan makanan siap saji berbasis aplikasi.

“Sekarang anak-anak kalau mau makan tinggal pesan lewat handphone,” ujarnya.

Karena itu, Ahmad menilai program MBG dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mengenalkan kembali keragaman pangan lokal kepada generasi muda sejak dini.

Menurutnya, persoalan utama bukan karena anak-anak tidak menyukai pangan lokal, melainkan karena belum terbiasa mengenalnya.

“Nah sekarang saat pemerintah punya sarana pendidikan itu dengan MBG, itu harus bisa menjadi sarana mengenalkan berbagai jenis makanan,” katanya.

Dia menilai pengenalan pangan lokal perlu didukung inovasi produk dan pendekatan modern agar lebih mudah diterima generasi muda.

“Dikenalkan dulu, dilihatkan dulu, nanti mereka mengenal dan akhirnya cinta,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tak hanya menghadirkan aral bagi sektor industri berbasis impor. Kondisi itu sekaligus membuka peluang bagi sejumlah sektor industri berorientasi ekspor untuk meningkatkan daya saing di pasar global.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan, pelemahan rupiah dapat menjadi momentum positif bagi industri yang memiliki kandungan lokal tinggi dan pendapatan berbasis dolar AS.

“Sektor yang relatif berpotensi diuntungkan antara lain produk berbasis sumber daya alam, makanan olahan tertentu, furnitur, alas kaki, tekstil-garmen tertentu, CPO turunan, perikanan, serta komoditas hilir,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/5/2026).

Kendati demikian, dia menilai manfaat depresiasi rupiah tidak otomatis dirasakan seluruh sektor industri apabila masih bergantung pada impor bahan baku, biaya logistik mahal, serta produktivitas yang rendah.

Senada, Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, kelompok industri yang paling diuntungkan dari pelemahan rupiah adalah sektor berbasis komoditas seperti sawit, batu bara, nikel, tembaga, serta produk turunan mineral lainnya.

Menurutnya, sektor tersebut memperoleh keuntungan karena pendapatan diperoleh dalam dolar AS, sementara sebagian besar biaya operasional masih dibayarkan dalam rupiah.

“Ketika kurs naik ke Rp17.500 per dolar AS, pendapatan dalam rupiah otomatis ikut melonjak, Apalagi saat ini harga sejumlah komoditas global juga masih relatif tinggi, sehingga efeknya menjadi berlipat,” sebutnya kepada Bisnis.

Selain sektor komoditas, industri padat karya berorientasi ekspor seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur juga dinilai memperoleh dorongan daya saing karena produk Indonesia menjadi relatif lebih murah di pasar global. Namun, Yusuf mengingatkan keuntungan sektor tersebut tetap terbatas akibat tingginya ketergantungan impor bahan baku seperti kapas, serat sintetis, bahan kimia, hingga aksesori.

“Jadi ada keuntungan dari kurs, tetapi sebagian terkikis oleh kenaikan biaya input impor,” jelasnya.

Di sisi lain, pelemahan rupiah justru memberi tekanan besar terhadap sektor manufaktur dengan kandungan impor tinggi seperti elektronik, otomotif, farmasi, dan industri kimia. Ketika nilai tukar melemah, biaya produksi industri tersebut meningkat karena masih mengandalkan bahan baku dan komponen dari luar negeri.

Sementara itu, daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih membuat perusahaan sulit menaikkan harga jual. Akibatnya, margin keuntungan industri tertekan.

Akan tetapi, Yusuf menilai kondisi tersebut dapat menjadi momentum untuk mempercepat substitusi impor dan memperkuat struktur industri domestik. Menurutnya, kenaikan biaya impor membuat sejumlah produk yang sebelumnya lebih murah didatangkan dari luar negeri mulai layak diproduksi di dalam negeri, terutama pada industri bahan baku seperti petrokimia, baja khusus, bahan baku farmasi, hingga komponen elektronik menengah.

Dia berharap agar pemerintah tidak lagi gagal memanfaatkan momentum pelemahan rupiah ini. Pasalnya, setiap kali rupiah melemah, wacana substitusi impor dan hilirisasi kembali muncul. Tetapi ketika kurs kembali stabil, semangat reformasinya ikut hilang. Akibatnya, ketergantungan impor industri nasional tetap tinggi dan daya saing manufaktur domestik tidak berkembang optimal.

Selain peluang substitusi impor, Yusuf menilai perang dagang Amerika Serikat dan China juga membuka peluang relokasi industri global ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Biaya tenaga kerja yang relatif kompetitif dan rupiah yang melemah membuat biaya produksi Indonesia menjadi lebih murah dalam denominasi dolar AS.

Namun demikian, dia menilai kurs murah saja tidak cukup untuk menarik investor masuk ke Indonesia. Investor disebut masih mempertimbangkan faktor lain seperti kepastian regulasi, kualitas logistik, harga energi, kualitas sumber daya manusia, hingga kecepatan birokrasi.

“Di titik ini Indonesia masih tertinggal dibanding Vietnam atau Thailand,” sebutnya.

Oleh karena itu, pemerintah, lanjut Yusuf, perlu memastikan pelemahan rupiah dapat diterjemahkan menjadi momentum industrialisasi nasional melalui penguatan hilirisasi dan industri hulu. Dia mendorong pemerintah mempercepat hilirisasi yang lebih dalam, memperkuat industri hulu tekstil dan elektronik, serta menerapkan kebijakan impor produk jadi yang lebih selektif agar industri domestik memiliki ruang tumbuh lebih besar.

Selain itu, penguatan transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, terutama dengan negara mitra dagang utama seperti China, Jepang, dan kawasan ASEAN.

Menanggapi peluang di tengah depresiasi rupiah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, kenaikan harga crude palm oil (CPO) dalam rupiah terjadi seiring pelemahan kurs terhadap dolar AS. Meski demikian, industri sawit tetap menghadapi tekanan dari kenaikan biaya yang memiliki komponen impor.

“Ya benar memang dengan pelemahan rupiah harga minyak sawit secara rupiah naik, tetapi biaya juga naik yang ada komponen impor, seperti pupuk dan suku cadang pabrik,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (14/5/2026).

Menurut Eddy, dampak kenaikan biaya tersebut umumnya lebih terasa dalam jangka panjang karena kebutuhan impor untuk operasional industri tetap menggunakan mata uang dolar AS. Dia juga menyebut bahwa permintaan ekspor tidak serta merta naik dengan pelemahan rupiah karena pembeli menggunakan kurs dolar AS.

Industri Plastik Bidik Peluang Ekspor

Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) Edi Rivai mengatakan, depresiasi rupiah dapat menjadi momentum positif bagi eksportir produk jadi berbasis plastik dan petrokimia untuk memperluas pasar global.

“Dengan nilai tukar yang lebih kompetitif, produk Indonesia berpotensi lebih menarik di pasar global. Ini menjadi momentum positif untuk meningkatkan ekspor dan memperkuat daya saing produk nasional,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, peluang ekspor tersebut muncul di tengah kondisi industri petrokimia dan plastik nasional yang masih relatif terjaga meski rupiah melemah ke kisaran Rp17.500 per dolar AS.

Edi menjelaskan, tekanan terhadap industri saat ini masih dapat dikelola karena harga bijih plastik atau resin dalam dua pekan terakhir relatif stabil sehingga belum berdampak signifikan terhadap harga bahan baku plastik di pasar domestik.

“Dalam dua minggu terakhir, harga bijih plastik atau resin relatif stabil, sehingga tekanan akibat pelemahan kurs masih dapat dikelola,” katanya.

Selain itu, dari sisi pasokan, produksi resin dalam negeri juga dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan industri hilir nasional. Kondisi tersebut membuat pelaku industri belum perlu meningkatkan impor bahan baku plastik.

Kendati demikian, Edi mengakui pelemahan rupiah tetap berdampak terhadap struktur biaya industri, terutama pada komponen yang masih terkait dolar AS seperti feedstock, bahan kimia penolong, suku cadang, dan logistik internasional. Untuk itu, pelaku usaha diminta tetap menjaga pengelolaan stok dan pembelian bahan baku secara prudent di tengah volatilitas nilai tukar.

Di sisi lain, Edi menilai momentum pelemahan rupiah perlu dimanfaatkan untuk memperkuat penggunaan bahan baku dan produk antara dari dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor.

Menurutnya, penguatan rantai pasok domestik dapat meningkatkan nilai tambah industri nasional sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar ekspor. “Momentum ini juga perlu dimanfaatkan untuk memperkuat penggunaan bahan baku, produk antara, dan barang pendukung dari dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor,” tuturnya.

Ke depan, Edi menyebut bahwa Inaplas optimistis industri petrokimia dan plastik nasional masih mampu menjaga kinerja dan daya saing sepanjang stabilitas nilai tukar, pasokan bahan baku, energi, dan feedstock kompetitif tetap terjaga. Selain itu, dukungan kebijakan industri dari pemerintah dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan investasi dan ekspansi sektor petrokimia dan plastik nasional.

Bukan stimulus yang terlalu umum, tapi insentif yang benar-benar menyasar sektor yang paling terdampak

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif yang lebih terarah untuk menopang sektor manufaktur yang tengah tertekan setelah Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia terkontraksi ke level 49,1 pada April 2026.

PMI manufaktur merupakan indikator aktivitas industri manufaktur. Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi atau pertumbuhan aktivitas industri, sedangkan di bawah 50 menandakan kontraksi atau perlambatan.

Yusuf saat dihubungi di Jakarta, Rabu, mengatakan respons kebijakan perlu dilakukan secara cepat dan spesifik agar tekanan terhadap industri tidak semakin dalam.

Menurut dia, pemerintah perlu memberikan insentif yang benar-benar menyasar sektor yang paling terdampak, terutama pada rantai industri hulu.

“Dari sisi fiskal, intervensi juga perlu lebih spesifik. Bukan stimulus yang terlalu umum, tapi insentif yang benar-benar menyasar sektor yang paling terdampak,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu memperkuat substitusi impor melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat dikurangi.

Diversifikasi sumber bahan baku juga dinilai penting agar industri tidak terlalu bergantung pada kawasan tertentu yang rentan terganggu akibat konflik geopolitik.

Yusuf turut mendorong perluasan skema Local Currency Transaction (LCT) agar transaksi perdagangan tidak terlalu bergantung pada dolar AS sehingga tekanan nilai tukar terhadap biaya produksi dapat ditekan.

Di samping itu, dukungan terhadap sektor logistik juga diperlukan karena sebagian tekanan manufaktur saat ini berasal dari kenaikan biaya distribusi.

Menurut Yusuf, apabila kontraksi PMI manufaktur terus berlanjut, dampaknya dapat meluas terhadap perekonomian nasional karena sektor manufaktur merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

“Ketika produksi terus turun, risiko PHK akan ikut naik. Bahkan sekarang pun tanda-tandanya sudah mulai terlihat dari penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor ini,” ujar Yusuf.

Merespons kondisi tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan melakukan langkah mitigasi dan penguatan sektor industri nasional, di antaranya mempercepat perumusan berbagai kebijakan strategis, termasuk penguatan substitusi impor, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), serta diversifikasi sumber bahan baku dan pasar ekspor.

Selain kebijakan perlindungan industri yang telah berjalan, Kemenperin juga menyiapkan usulan baru berupa insentif dan kebijakan perlindungan tambahan bagi industri.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri pengolahan tumbuh 5,04 persen secara tahunan pada triwulan I 2026 dan tetap menjadi penopang utama ekonomi. Sektor ini menyumbang 19,07 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan nilai mencapai Rp1.179,6 triliun atas dasar harga berlaku.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian menyiapkan sejumlah langkah mitigasi dan penguatan untuk menjaga keberlangsungan industri manufaktur, seiring kinerjanya yang melambat akibat terdampak dinamika geopolitik global.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief menjabarkan, upaya yang dilakukan dengan mempertemukan ekosistem rantai pasok industri yang terdampak, seperti industri plastik, guna menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku.

Selain itu, Kemenperin juga mendorong pemanfaatan skema Local Currency Transaction (LCT), untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing serta meminimalisasi risiko fluktuasi nilai tukar.

Pada sisi kebijakan, Kemenperin mempercepat perumusan strategi penguatan struktur industri melalui substitusi impor, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), serta diversifikasi sumber bahan baku dan pasar ekspor. Upaya tersebut turut diiringi dengan program pendampingan industri kecil dan menengah (IKM), peningkatan kapasitas produksi, serta akselerasi transformasi digital.

Febri menegaskan, langkah-langkah tersebut diarahkan untuk ketahanan dan kemandirian industri nasional serta mempertahankan utilisasi produksi. "Sehingga bisa mencapai tujuan yang menjadi prioritas utama pemerintah yaitu melindungi pekerja industri dari pengurangan tenaga kerja atau PHK,” ujarnya di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Lebih lanjut, pemerintah katanya tengah menyiapkan tambahan insentif dan kebijakan perlindungan baru guna meredam dampak gejolak geopolitik global terhadap sektor manufaktur. Rancangan tersebut diklaim akan memperkuat kebijakan yang telah lebih dulu diterapkan.

“Rancangan insentif dan kebijakan baru ini memperkuat kebijakan perlindungan industri sebelumnya. Dengan hal ini, diharapkan dapat memperkuat rantai pasok industri menghadapi tekanan global dan melindungi pekerjanya dengan baik," jelas Febri.

Diketahui, S&P Global hari ini melalporkan bahwa kinerja sektor manufaktur Indonesia pada April 2026 mengalami perlambatan, tercermin dari capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang turun ke level 49,1 dari 50,1 pada Maret 2026, sekaligus kembali memasuki fase kontraksi.

Febri menyebut pelemahan angka PMI tersebut merupakan dampak dari dinamika global, khususnya konflik geopolitik yang memicu gangguan pasokan dan lonjakan harga komoditas serta biaya logistik. Hal ini tentu berdampak langsung pada aktivitas produksi industri nasional.

Secara regional, tekanan terhadap sektor manufaktur juga terjadi di sejumlah negara Asia Tenggara. Data S&P Global menunjukkan Vietnam masih mencatatkan PMI di kisaran 50,5, sedangkan Malaysia berada di level 51,6. Adapun Filipina mengalami kontraksi lebih dalam dengan PMI sebesar 48,3.

Dengan capaian PMI 49,1, Indonesia menurutnya berada dalam kategori kontraksi moderat, sejalan dengan tren pelemahan di kawasan. Meski demikian, kinerja domestik dinilai masih relatif terjaga berkat dukungan permintaan dalam negeri.

“Namun, ini juga menjadi sinyal penting untuk memperkuat struktur industri dalam negeri agar lebih tahan terhadap gejolak eksternal,” tegas Febri.

Di tengah tekanan tersebut, pelaku industri masih menyimpan optimisme. Survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) mencatat tingkat optimisme terhadap prospek produksi dalam enam bulan ke depan mencapai 70,1%, meskipun turun tipis 1,7% dibandingkan bulan sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi memperketat impor sejumlah komoditas strategis melalui penerbitan regulasi baru guna memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga di dalam negeri.

Kebijakan tersebut tercantum di dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan. Regulasi tersebut telah diundangkan pada 24 April 2026 dan mulai berlaku efektif pada 8 Mei 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Permendag Nomor 11 Tahun 2026 diterbitkan untuk mendukung program swasembada pangan dan substitusi impor barang pertanian.

Adapun, Permendag Nomor 11 Tahun 2026 merupakan perubahan kedua atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025.

“Tujuannya untuk menyempurnakan kebijakan impor, menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di dalam negeri, melindungi harga produsen dalam negeri, serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (30/4/2026).

Budi menjelaskan pengaturan ini secara garis besar mengatur pemasukan sejumlah komoditas ke dalam daftar pembatasan impor. Komoditas tersebut meliputi gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, kacang tanah, beras pakan (termasuk dalam kelompok komoditas beras), serta buah pir (termasuk dalam kelompok hortikultura).

Lebih lanjut, Budi menyampaikan dengan penambahan ruang lingkup pengaturan tersebut, para importir wajib memenuhi ketentuan Persetujuan Impor (PI) dari Kemendag berdasarkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian.

Dalam hal ini, importir harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi teknis, kemudian mengajukan Persetujuan Impor secara elektronik melalui Sistem Indonesia Nasional Single Window (SINSW) sebelum melakukan impor.

Adapun, dia menyampaikan proses perumusan beleid ini dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mengacu pada amanat Undang-Undang Perdagangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026.

Setiap usulan penyesuaian kebijakan, ujar Budi, termasuk usulan pembatasan impor berasal dari kementerian dan lembaga teknis serta para pemangku kepentingan.

“Selanjutnya, usulan tersebut dibahas melalui koordinasi lintas kementerian. Usulan dilengkapi denganregulatory impactanalisis, forum konsultasi publik, hingga proses harmonisasi dan pengundangan. Kemudian, proses sosialisasi peraturan ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta asosiasi dari hulu ke hilir,” terangnya.

Sebagai tindak lanjut, Kemendag juga telah menggelar sosialisasi Permendag Nomor 11 Tahun 2026 secara daring pada 28 April 2026 yang diikuti pelaku usaha, baik importir produsen maupun importir umum.

Direktur Impor Kemendag Andri Gilang Nugraha menjelaskan, pengaturan ini bertujuan menjaga stabilitas harga, mendorong produksi petani, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain itu, Andri menambahkan pengaturan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan industri dan kepentingan produsen dalam negeri.

Dia menyampaikan salah satu komoditas komoditas yang diatur adalah kacang hijau dan kacang tanah. Dia menyebut penurunan minat petani untuk membudidayakan komoditas ini disebabkan oleh masuknya produk impor secara bebas, tanpa pembatasan waktu maupun volume.

“Oleh karena itu, peraturan ini ditujukan untuk mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada pangan sebagaimana Asta Cita Presiden,” ujar Gilang.

Dia menegaskan bahwa mulai 8 Mei 2026, importir wajib mengantongi PI dengan rekomendasi teknis untuk komoditas tertentu, serta memenuhi persyaratan tambahan seperti neraca komoditas untuk beras pakan dan bukti kepemilikan cold storage untuk impor buah pir.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Efisiensi Proses Bisnis LNSW Kemenkeu Erwin Hariadi menyampaikan implementasi beleid ini juga diikuti penyesuaian pada sistem digital.

Dia memastikan pengajuan PI untuk komoditas yang diatur dalam Permendag Nomor 11 Tahun 2026 dapat dilakukan melalui SINSW sejak aturan tersebut mulai berlaku pada 8 Mei 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas energi nasional di tengah ancaman krisis global, menyusul proyeksi defisit pasokan minyak dunia dan kenaikan harga.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan ada tiga fokus utama yang tengah dikejar pemerintah untuk menghadapi ancaman krisis energi global.

“Kita itu ada tiga hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi krisis energi dunia sekarang,” kata Bahlil usai rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Pertama, pemerintah akan mengoptimalkan lifting minyak dan gas bumi untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Langkah ini dinilai krusial guna menekan ketergantungan terhadap impor energi.

“Kita harus mengoptimalkan lifting kita,” ujarnya.

Kedua, pemerintah mendorong diversifikasi energi, khususnya melalui pengembangan bahan bakar nabati seperti program B50. Kebijakan ini bertujuan mengurangi impor solar secara signifikan.

“B50 itu kan mengurangi impor solar kita,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan campuran bensin dengan bioetanol atau E20 sebagai bagian dari strategi jangka menengah.

“Untuk bensin, etanol E20 itu adalah bagian salah satu strategi,” tambah Bahlil.

Ketiga, pemerintah memperluas diversifikasi energi untuk sektor LPG yang selama ini sangat bergantung pada impor. Bahlil menegaskan Indonesia tidak bisa terus bergantung pada satu sumber energi.

“Khusus untuk LPG, kita tidak boleh menggantungkan harapan saja untuk LPG. Harus kita diversifikasi lagi,” katanya.

Sejumlah opsi yang tengah dikaji antara lain pengembangan dimethyl ether (DME) berbasis batu bara serta pemanfaatan compressed natural gas (CNG). Kedua sumber ini diharapkan menjadi substitusi impor LPG dalam jangka panjang.

“Ada DME, ada CNG, dan berbagai potensi yang bisa kita jadikan substitution import,” ujarnya.

Bahlil menekankan bahwa langkah-langkah tersebut disiapkan sebagai respons terhadap dinamika global, termasuk proyeksi lembaga keuangan internasional seperti Goldman Sachs yang memperkirakan defisit pasokan minyak dunia hingga 9,6 juta barel per hari pada 2026, serta potensi kenaikan harga minyak Brent hingga US$90 per barel.

Bahlil menilai tren global menunjukkan banyak negara mulai berfokus pada pemanfaatan sumber daya domestik untuk menjaga ketahanan energi.

“Di hampir semua dunia sekarang berpikir untuk bagaimana bisa mengelola sumber-sumber daya alamnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, khususnya di sektor energi,” tandas Bahlil.

Pasokan Energi Global

Bank investasi global Goldman Sachs resmi menaikkan proyeksi harga minyak untuk kuartal IV/2026 seiring memburuknya kondisi pasokan global akibat gangguan besar produksi di kawasan Timur Tengah.

Dalam laporan terbarunya, Goldman memperkirakan harga minyak jenis Brent crude akan mencapai US$90 per barel atau Rp1.543.500 per barel.

Angka ini mengalami kenaikan dari proyeksi sebelumnya sebesar US$80 atau sekitar Rp1.372.000 per barel.

Sementara itu, minyak West Texas Intermediate (WTI) diperkirakan naik ke level US$83 per barel atau Rp1.423.450 per barel dari sebelumnya US$75.

Kenaikan proyeksi ini didorong oleh hilangnya produksi minyak Timur Tengah yang diperkirakan mencapai 14,5 juta barel per hari. Dampaknya sangat signifikan terhadap keseimbangan pasar global, dengan penarikan stok minyak dunia mencapai 11 hingga 12 juta barel per hari hanya pada bulan April—angka yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Goldman menilai perubahan ini mencerminkan pergeseran drastis dalam dinamika pasar minyak global. Dari sebelumnya mengalami surplus sebesar 1,8 juta barel per hari pada 2025, pasar kini diproyeksikan berbalik menjadi defisit hingga 9,6 juta barel per hari pada kuartal II/2026. Perubahan tajam ini terutama disebabkan oleh anjloknya produksi di Timur Tengah.

Di sisi permintaan, Goldman memperkirakan konsumsi minyak global akan turun sebesar 1,7 juta barel per hari pada Kuartal II/2026, dan hanya turun tipis 0,1 juta barel per hari sepanjang tahun. Namun, penurunan permintaan ini dinilai tidak cukup untuk mengimbangi besarnya kehilangan pasokan, sehingga pasar tetap berada dalam kondisi defisit yang dalam.

Meski begitu, Goldman juga mencatat adanya sedikit perbaikan kondisi geopolitik. Setelah tercapainya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, serta mulai lancarnya kembali arus distribusi melalui Strait of Hormuz, bank tersebut menurunkan proyeksi harga kuartal II/2026. Brent kini diperkirakan di level US$90 (dari sebelumnya US$99), sementara WTI turun ke US$87 (dari US$91). Untuk kuartal III/2026, proyeksi tetap stabil.

Kendati demikian, Goldman menegaskan bahwa risiko harga masih condong ke arah kenaikan (bullish). Jika gangguan produksi di Timur Tengah berlangsung lebih lama atau lebih parah dari perkiraan, harga minyak berpotensi melampaui proyeksi saat ini.

Secara keseluruhan, revisi ini menandai perubahan sikap yang lebih agresif dari Goldman Sachs terhadap prospek harga minyak, dengan tekanan pasokan yang semakin dominan dan ketidakseimbangan pasar yang kian dalam.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pusaran ketegangan geopolitik global dinilai telah merambat hingga ke perekonomian rakyat Kalimantan Timur.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Benua Etam menjadi salah satu sektor yang paling merasakan hantaman, mulai dari lonjakan harga bahan baku hingga terputusnya rantai pasok yang selama ini menjadi urat nadi operasional mereka.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Kaltim Ali Wardana menyatakan dinamika konflik internasional telah menciptakan efek domino yang menyasar langsung ke pelaku usaha kecil.

Ketergantungan pada material impor dan distribusi yang stabil membuat UMKM berada dalam posisi rentan ketika gejolak politik memicu ketidakstabilan pasar global.

"UMKM kita menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap situasi ini, karena daya tahan modal mereka terbatas," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, fluktuasi nilai tukar mata uang dan hambatan logistik internasional telah memaksa banyak pelaku UMKM untuk memutar otak mencari alternatif bahan baku.

Kendati demikian, transisi tersebut bukan tanpa hambatan, terutama bagi mereka yang belum memiliki jaringan pemasok domestik yang memadai.

Lebih jauh, pemerintah daerah melalui DPPKUKM tengah menggenjot strategi penguatan ketahanan ekonomi mikro dengan pendekatan substitusi impor.

Dia menyebutkan langkah ini mencakup dorongan intensif bagi pelaku usaha untuk beralih ke bahan baku lokal, sekaligus meningkatkan daya saing produk melalui inovasi dan akselerasi digitalisasi.

Di samping itu, Ali juga menyoroti urgensi sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan menjadi keniscayaan untuk membangun sistem perlindungan yang kokoh.

Adapun, dia menuturkan akses pembiayaan yang lebih fleksibel, pelatihan manajemen risiko, hingga perluasan jalur pemasaran diyakini menjadi pilar utama agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu memanfaatkan celah peluang di tengah turbulensi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Konflik di kawasan Timur Tengah dinilai dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada produk elektronik.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, gangguan rantai pasok global dapat menjadi momentum untuk mendorong substitusi impor. Namun, ia mengingatkan bahwa karakter industri elektronik yang sangat bergantung pada komponen impor, membuat proses substitusi tidak bisa dilakukan secara instan.

“Yang lebih realistis dalam jangka pendek adalah peningkatan peran domestik pada beberapa tahapan produksi, bukan penggantian penuh terhadap produk impor,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (6/3/2026).

Menurutnya, penguatan TKDN perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi industrialisasi yang lebih mendalam, bukan sekadar kewajiban administratif. Upaya tersebut harus diiringi dengan pengembangan industri komponen, transfer teknologi, serta penguatan ekosistem pemasok domestik.

“Jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat, TKDN bisa menjadi instrumen untuk mempercepat pendalaman industri, tetapi jika dipaksakan tanpa kesiapan, justru berisiko menaikkan biaya produksi dan menekan daya saing,” jelasnya.

Yusuf menerangkan, kenaikan biaya logistik global memang secara teori membuat produk lokal lebih kompetitif dibandingkan produk impor. Ketika ongkos pengiriman meningkat, harga barang impor ikut terdorong naik, sehingga produk lokal menjadi lebih menarik secara relatif.

Akan tetapi, dalam praktiknya, efek ini tidak sepenuhnya sederhana. Produsen dalam negeri juga masih bergantung pada impor komponen, sehingga berisiko ikut terkena dampak kenaikan biaya logistik.Artinya, keunggulan kompetitif yang muncul sangat bergantung pada seberapa dalam rantai pasok sudah terlokalisasi.

“Semakin tinggi kandungan lokal, semakin besar peluang menikmati keuntungan dari perubahan ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yusuf melihat konflik geopolitik juga membuka peluang relokasi produksi global ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Akan tetapi, peluang tersebut sangat bergantung pada kesiapan domestik dan daya saing dibandingkan negara lain seperti Vietnam, India, dan Thailand yang lebih dahulu memiliki ekosistem manufaktur matang.

Dalam jangka pendek, ia memperkirakan respons industri lebih banyak datang dari pelaku usaha yang telah beroperasi di dalam negeri melalui peningkatan kapasitas produksi. Sementara itu, investasi baru berskala besar menurutnya cenderung tertahan akibat ketidakpastian global.

Di tengah dinamika tersebut, Yusuf berpendapat bahwa peran pemerintah dinilai menjadi kunci dalam mendorong penguatan TKDN. Selain memberikan insentif fiskal, pemerintah juga perlu memastikan pengembangan sumber daya manusia, integrasi kawasan industri, serta sinkronisasi kebijakan perdagangan dan industri.

“Pemerintah juga perlu menciptakan kepastian permintaan, misalnya melalui pengadaan barang dengan TKDN tinggi, sehingga pelaku industri memiliki dasar kuat untuk berekspansi,” tutur Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten petrokimia PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) mengumumkan bakal meningkatkan kapasitas produksi Pabrik Methyl Tert-butyl Ether (MTBE) dan Butene-1 (B1) hingga 25%.

Erwin Ciputra, Presiden Direktur Chandra Asri Group, memaparkan bahwa peningkatan kapasitas itu merupakan bagian dari strategi pertumbuhan perusahaan untuk mempercepat upaya substitusi impor, meningkatkan nilai tambah domestik, serta memperkuat ketahanan industri petrokimia nasional.

"Peningkatan kapasitas ini merupakan langkah strategis Chandra Asri Group dalam memperkuat ketahanan pasokan bahan baku industri di dalam negeri. Sebagai produsen tunggal MTBE dan Butene-1 di Indonesia, kami memiliki komitmen untuk mendukung ketersediaan pasokan yang andal," kata Erwin lewat keterbukaan informasi, Senin (9/3/2026).

Adapun, dengan mengerek kapasitas produksi ini, TPIA tidak hanya mendukung upaya substitusi impor, tetapi juga mengeklaim kontribusi dalam membangun rantai petrokimia yang lebih kokoh, kompetitif, dan berkelanjutan.

TPIA merupakan perusahaan penyedia solusi energi, kimia, dan infrastruktur dan dalam jangka panjang berkomitmen untuk dapat membantu peningkatan kemandirian industri nasional sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam rantai pasok petrokimia regional.

Erwin juga mengatakan peningkatan kapasitas ini merupakan kelanjutan dari proyek perluasan fasilitas yang dilaksanakan bersama PT Inti Karya Persada Tehnik (IKPT) melalui kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) yang ditandatangani pada Desember 2024.

Pabrik MTBE dan Butene-1 berlokasi di dalam kompleks petrokimia terintegrasi milik Perseroan di Cilegon, Banten. Pabrik tersebut telah beroperasi sejak tahun 2020.

"Setelah melalui rangkaian persiapan teknis dan operasional, termasuk uji coba pada akhir Februari 2026, peningkatan kapasitas kini telah terealisasi dan fasilitas beroperasi secara optimal dan andal," imbuh Erwin.

Dengan pencapaian ini, Erwin menegaskan posisi Chandra Asri Group sebagai satu-satunya produsen tunggal MTBE dan Butene-1 di Indonesia sekaligus mendukung ketersediaan pasokan bahan baku strategis bagi berbagai sektor industri domestik.

Adapun, MTBE merupakan komponen penting yang digunakan sebagai octane booster pada bahan bakar bensin untuk meningkatkan kualitas pembakaran dan efisiensi bahan bakar.

Sementara itu, Butene-1 merupakan komonomer penting dalam produksi polyethylene yaitu bahan baku penting yang digunakan secara luas dalam aplikasi, termasuk sektor manufaktur, kemasan serta produk konsumen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Emiten petrokimia dan infrastruktur, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) melakukan percepatan penyelesaian Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride (CA-EDC) di Cilegon, Banten tahun ini.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya emiten milik Prajogo Pangestu tersebut untuk mencapai target produksi petrokimia 21 juta ton pada tahun 2027.

Direktur Sumber Daya Manusia & Urusan Korporat Chandra Asri Pacific, Suryandi mengatakan, saat ini progres pembangunan pabrik sudah 56 persen.

Adapun nilai investasi pabrik tersebut mencapai Rp 15 triliun.

"Harapannya di akhir tahun ini selesai, sehingga bisa mulai beroperasi pada awal (kuartal pertama) 2027,” kata Suryadi di Jakarta, Selasa (25/2/2026).

Untuk mendorong penyelesaian pabrik CA-EDC, pihaknya akan menggunakan belanja modal (capex). Dengan dominasi penggunaan pada proyek CA-EDC.

“Biasanya kalau dari segi capex konstruksi, di tahun terakhir akan tinggi," kata Suryandi.

Suryandi mengatakan, permintaan produk petrokimia di Indonesia masih tinggi, dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan Compound Annual Growth Rate (CAGR) sekitar 5 persen sampai dengan tahun 2038.

Sementara itu, pertumbuhan kapasitas produksi TPIA telah mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir. Ini didorong oleh akuisisi Aster Chemicals and Energy di Singapura.

Fasilitas refinery Aster menambah kapasitas Chandra Asri Group dalam memproduksi berbagai jenis produk petrokimia.

Pada 2025, produksi TPIA mengalami peningkatan menjadi 17,6 juta ton per tahun, dari 4,23 juta ton pada tahun 2024.

Tak berhenti di sini, TPIA masih menggelar ekspansi sehingga total kapasitas produksi pada tahun 2027 diproyeksikan menembus level 21 juta ton.

Dia menjelaskan bahwa pabrik CA-EDC juga bisa menciptakan nilai tambah yang besar lewat peluang ekspor produk EDC, di mana pada fase awal operasional, kapasitas produksinya sebesar 827.000 ton soda kaustik, serta 500.000 ton EDC per tahun.

Dia menyebut, produksi soda kaustik dalam jangka waktu panjang dapat mensubstitusi impor sampai dengan 827.000 ton per tahun dengan nilai sekitar 293 juta dollar AS atau setara dengan Rp 4,9 triliun (kurs Rp 16.829 per dollar AS).

Adapun produksi EDC akan diperuntukkan di pasar ekspor, berpeluang menarik devisa sekitar 300 juta dollar AS atau setara Rp 5 triliun per tahun.

Direktur Legal dan Hubungan Eksternal Chandra Asri Pasific, Edi Riva'i mengatakan, strategi ekspansi dan penciptaan nilai di tiga lini bisnis (energi, kimia dan infrastruktur) diharapkan dapat mengoptimalkan value chain yang berdampak pada efisiensi biaya.

"Ini juga terkait dengan daya saing, karena ekspansi juga untuk membuka akses ke pasar regional dan membuat posisi kami menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara," tegas Edi.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) menilai langkah perusahaan pelat merah PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 unit kendaraan niaga senilai Rp24,66 triliun tidak sejalan dengan agenda penguatan industri nasional yang tengah digaungkan pemerintah.

Ketua Umum Gamma Dadang Asikin menyampaikan penyesalannya atas kebijakan tersebut karena tidak mendukung tumbuhnya kemandirian industri permesinan dalam negeri.

“Di saat pemerintah mendorong penguatan TKDN, substitusi impor, serta keberpihakan terhadap produk dalam negeri, justru BUMN mengambil langkah yang berlawanan dengan arah kebijakan strategis nasional,” kata Dadang kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Menurut Dadang, keputusan impor itu bertolak belakang dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penggunaan kendaraan nasional di lingkungan pejabat dan institusi pemerintah, termasuk Maung produksi PT Pindad. Dia menilai inkonsistensi kebijakan dapat melemahkan semangat substitusi impor dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Kebijakan tersebut juga, menurut dia, berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap keberpihakan pemerintah pada industri nasional, sekaligus melemahkan daya saing sektor otomotif dan manufaktur dalam negeri. Apalagi, industri otomotif dinilai menjadi salah satu pemicu pertumbuhan industri pengerjaan logam dan mesin yang menjadi tulang punggung rantai pasok.

“Jika alasan impor didasarkan pada spesifikasi teknis, maka PT Agrinas seyogyanya membuka secara transparan kajian teknis dan pertimbangan ekonominya kepada publik. Tanpa keterbukaan, keputusan tersebut patut dipertanyakan dan berpotensi mencederai semangat nasionalisme industri,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengungkap dampak ke industri permesinan yang memiliki efek pengganda ekonomi luas, mulai dari industri baja dan logam dasar, komponen kecil dan menengah, sektor pendidikan vokasi dan teknik, hingga penyerapan tenaga kerja terampil.

“Industri permesinan adalah jantung industrialisasi otomotif nasional. Sehingga jika ada situasi atau kebijakan untuk melemahkan industri otomotif akan berdampak langsung pada penguatan industri penyokongnya seperti industri pengerjaan logam dan mesin,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, PT Agrinas Pangan Nusantara ditunjuk oleh pemerintah sebagai pelaksana pembangunan fisik program Kopdes Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan dan pengembangan koperasi tersebut.

Dalam implementasinya, PT Agrinas Pangan Nusantara merealisasikan impor 105.000 unit kendaraan dari India yang terdiri atas 35.000 unit pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd., 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama.

Pengiriman kendaraan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026 dan sebanyak 200 unit pikap Mahindra telah tiba di Indonesia. Pemerintah mempertimbangkan kapasitas produksi pikap domestik sekitar 70.000 unit per tahun, potensi gangguan terhadap kebutuhan logistik lain jika seluruhnya diserap dari pasar lokal, serta aspek harga dan spesifikasi yang dinilai lebih kompetitif.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menuntut agar industri substitusi impor Tanah Air kembali dikembangkan untuk melindungi ekosistem perekonomian nasional.

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat menyebut bahwa pengembangan industri substitusi impor merupakan doktrin terdahulu yang mengedepankan perputaran ekonomi nasional, mengingat persediaan barang yang disediakan oleh industri dalam negeri.

“KSPSI mendesak, mendorong pemerintah dan negara untuk kembali ke doktrin zaman dulu itu. Apa doktrinnya? Industri substitusi impor itu dikembangkan kembali. Sejauh kita bisa memproduksi barang-barang itu sendiri, sudah kita tidak usah impor,” kata Jumhur usai pembukaan Rakornas II & Rakernas IV KSPSI di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, hal paling penting dari gagasan ini adalah tersedianya ratusan juta orang yang mau bekerja, sehingga pembenahan ekosistem menjadi mendesak. Jumhur mencontohkan kondisi riil sektor tekstil Tanah Air saat ini.

Dia menyinggung perihal tingginya impor ilegal dan kemudahan produk luar negeri untuk masuk ke pasar Indonesia. Sebanyak 30% impor tekstil dan produk tekstil (TPT) disebutnya berstatus ilegal alias diselundupkan, sedangkan 30% hingga 40% lainnya diberikan kelonggaran impor berlebih.

Dengan demikian, pihaknya mencermati bahwa pabrik tekstil di dalam negeri yang mempekerjakan jutaan karyawan hanya mengisi sekitar 30% pangsa pasar di negeri sendiri.

“Anda bisa bayangkan kalau impor yang ilegal itu dihajar, maka [pangsa] pasar kita langsung naik 10%. Di situ dengan tidak dibantu [insentif] pun, industri akan tumbuh,” ujar Jumhur.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang turut membuka acara tersebut menegaskan bahwa pihaknya mendukung langkah pemerintah yang terus memberantas impor ilegal.

Menurut Dasco, pemerintah pusat telah memberikan peringatan keras kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea Cukai yang bermain dengan urusan impor, hingga menindak pelaku usaha asing yang tak menaati aturan main. Tak hanya sektor tekstil, hal ini juga berlaku bagi sektor lain seperti baja.

“Menteri Keuangan sudah melakukan sidak [inspeksi mendadak] dan kemudian melakukan penutupan beberapa pabrik yang memproduksi baja, tetapi tidak membayar pajak di daerah Cilegon dan sekitarnya,” tutur elit Partai Gerindra ini.