ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku obat masih sangat tinggi, yakni lebih dari 95 persen

Jakarta (ANTARA) - PT Kimia Farma (Persero) Tbk memperkuat produksi bahan baku obat dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus mendukung ketahanan kesehatan nasional.

Direktur Produksi dan Supply Chain Kimia Farma Hadi Kardoko mengatakan ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku obat masih sangat tinggi, yakni lebih dari 95 persen.

"Ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku sangat tinggi karena mencapai lebih dari 95 persen. Hal ini menempatkan ketahanan kesehatan Indonesia dalam posisi yang sangat rentan terhadap guncangan global," kata Hadi dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, dinamika geopolitik global dapat berdampak pada disrupsi rantai pasok, kenaikan biaya logistik dan energi, hingga potensi kelangkaan bahan baku maupun produk jadi di pasar domestik.

Hadi mengatakan Kimia Farma memaksimalkan utilisasi pabrik untuk mengurangi ketergantungan impor, memperkuat keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta mendukung ketahanan kesehatan nasional.

Salah satu langkah yang dilakukan perseroan ialah membangun fasilitas produksi bahan baku obat di Cikarang melalui PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP).

Saat ini KFSP memiliki 19 bahan baku obat bersertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dari jumlah tersebut, 18 bahan baku obat juga telah bersertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kimia Farma telah mengembangkan dan memproduksi bahan baku obat lokal untuk sejumlah kategori terapi prioritas, antara lain kardiovaskular, antibiotik dan antiretroviral untuk penanganan HIV.

Direktur Utama Kimia Farma Djagad Prakasa Dwialam mengatakan pengembangan bahan baku obat lokal menjadi bagian dari strategi perubahan sumber bahan baku atau change of source.

"Dengan inisiatif ini, Kimia Farma sedikit demi sedikit akan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor," kata Djagad.

Perseroan juga mengoptimalkan penggunaan bahan baku obat lokal pada produk prioritas nasional, seperti TLE 300 mg dan 600 mg untuk penanggulangan HIV nasional dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 52,78 persen.

Selain itu, Kimia Farma mengembangkan Rosuvastatin untuk terapi kardiovaskular dengan TKDN 59 persen. Pada 2025, Perseron juga memperkenalkan empat produk baru, yakni Fentakaf/Fentanyl Injeksi, Sildenafil, Pantokaf/Pantoprazole, dan Moxifloxacin.

Perseroan mencatat penjualan bahan baku obat domestik dan ekspor tumbuh 124 persen pada 2025, seiring strategi penguatan lini hulu dan penajaman portofolio produk.

“Kami fokus pada pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Penguasaan lini hulu, peluncuran produk inovatif, serta capaian TKDN hingga 59 persen adalah fondasi utama Kimia Farma saat ini. Dengan struktur biaya yang lebih efisien, perusahaan memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi dinamika ekonomi global,” ungkap dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan pemerintah mendorong pelaku industri terus mengembangkan obat dan bahan baku obat di dalam negeri.

"Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan industri, kita optimistis dapat mewujudkan industri farmasi Indonesia yang semakin mandiri, berdaya saing global, dan berkelanjutan, demi mendukung ketahanan kesehatan nasional," ujar Faisol.

Dalam kunjungan kerja ke fasilitas produksi Kimia Farma di Plant Banjaran, Bandung, pada Selasa (23/6), ia mengatakan pemerintah akan terus mendorong penggunaan produk dalam negeri, penguatan TKDN, penyempurnaan regulasi, serta pemberian insentif untuk meningkatkan daya saing industri farmasi nasional.

Plant Banjaran merupakan fasilitas produksi terbesar milik perseroan. Pabrik yang berdiri di area seluas 51.000 meter persegi tersebut memproduksi obat kimia dan obat bahan alam meliputi bentuk sediaan tablet, kapsul, cairan dan serbuk oral.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Phapros Tbk telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi kenaikan harga bahan baku obat seiring dengan situasi geopolitik dan penguatan nilai dolar AS terhadap Rupiah. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM PT Phapros Ferdinand Troedu mengakui bahwa secara umum tidak hanya industri farmasi yang terdampak, tetapi hampir semua industri.

"Untuk Phapros, kami melihat dampaknya sudah ada dan memang terjadi, di mana sebagian bahan baku kami mayoritas masih impor," katanya, saat media gathering Phapros bertema "Merajut Harmoni, Menguatkan Kolaborasi", Sabtu (20/6/2026).

Ia menjelaskan bahan baku impor terbagi dua kategori, yakni langsung maupun tidak langsung, dan keduanya sama-sama mengalami kenaikan harga.

"Untuk mengatasi itu, kami menempuh berbagai cara, salah satunya yang langsung adalah renegosiasi atau reprofiling 'supplier' bahan baku," katanya.

Menurut dia, renegosiasi harga bisa ditempuh dengan skema kontrak "long term" atau jangka panjang maupun dengan meningkatkan volume kontrak.

"Yang kedua adalah kami juga mencari alternatif sumber pemasok yang lain. Jadi, jangan kami mencari pilihan alternatif supaya ada tawar menawar. Ketiga, kami melakukan efisiensi dalam hal produksi," katanya.

Namun, kata dia, efisiensi bukan berarti pengurangan produksi, tapi lebih kepada bagaimana bisa menekan biaya-biaya dengan proses produksi yang lebih efisien.

Sementara itu, Direktur Produksi PT Phapros Ida Rahmi Kurniasih menambahkan bahwa kebijakan Kementerian Kesehatan juga turut memberi ruang bagi industri farmasi menghadapi dampak situasi global belakangan ini.

IDXChannel- Asosiasi Perusahaan Jasa Industri Pest Management Indonesia (APJIPMI) telah melaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas dugaan penyalahgunaan posisi dominan atau monopoli dan exclusionary conducti.

Produk tersebut juga disinyalir beredar dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang tidak sesuai.

Ketua Umum APJIPMI, Boyke Arie Pahlevi menuturkan APJIPMI telah memenuhi panggilan KPPU untuk proses penyidikan awal. APJIPMI telah melakukan penelusuran dan menemukan banyaknya produk dengan TKDN yang tidak sesuai di lingkungan pemerintah dan BUMN di seluruh Indonesia. Selain itu, pihaknya juga menuntut kerugian atas dampak yang ditimbulkan.

"Jelas beberapa merek produk itu menyesatkan karena jelas pada perizinan, MSDS (Material Safety Data Sheet), brosur dan kemasan tertera identitas, logo dan tulisan serta formulasi yang seratus persen tidak sesuai dengan yang disebutkan di dalam sertifikat TKDN, secara hukum sangat merugikan," kata Boyke dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Boyke mengungkapkan, hal tersebut terjadi sejak 28 Desember 2023 hingga saat ini. Ia memperkirakan lebih dari nilai puluhan miliar pekerjaan anti rayap menggunakan produk tersebut, dan menimbulkan kerugian kepada pihak pemberi kerja, juga pada operator pest control (pengendali hama).

"Akibat dari hal tersebut, banyak pest control operator yang dirugikan dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Mereka sudah banyak mengeluarkan biaya pra operasional dalam tender pengadaan anti rayap, dan dikalahkan dengan beberapa merk yang TKDN-nya saja tidak sesuai," kata Boyke.

Ia menambahkan, sebagai asosiasi perusahaan pest management Indonesia telah melakukan somasi dan menuntut ganti rugi atas hal tersebut, dan tidak mendapat tanggapan dari pihak produsen sebagai pemegang merek pendaftaran. Sementara produk tersebut saat ini menguasai pasar termitisida di Indonesia.

"Melihat persoalan ini, APJIPMI meminta KPPU untuk segera menaikan status penyidikan dan menertibkan peredaran produk dengan TKDN yang tidak sesuai, serta perusahaan yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat," ujar Boyke.

Sementara itu, Mansi Putra Pratama dari Vetra Pest Control mengatakan, TKDN harus mencerminkan proses produksi yang sebenarnya. Ketidaksesuaian penerapan TKDN akan menimbulkan kerugian, tidak hanya bagi produsen lokal, tetapi juga pada operator pest control yang tertib dan patuh terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku.

"Kami harapkan pengawasan dan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dapat dilakukan lebih baik lagi agar ekosistem industri di sektor pest control lebih kondusif, agar menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat," ujar Mansi.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Asosiasi Perusahaan Jasa Industri Pest Management Indonesia (APJIPMI) telah melaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas dugaan penyalahgunaan posisi dominan atau monopoli dan exclusionary conducti.

Produk tersebut juga disinyalir beredar dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang tidak sesuai.

Ketua Umum APJIPMI, Boyke Arie Pahlevi menuturkan APJIPMI telah memenuhi panggilan KPPU untuk proses penyidikan awal. APJIPMI telah melakukan penelusuran dan menemukan banyaknya produk dengan TKDN yang tidak sesuai di lingkungan pemerintah dan BUMN di seluruh Indonesia. Selain itu, pihaknya juga menuntut kerugian atas dampak yang ditimbulkan.

"Jelas beberapa merek produk itu menyesatkan karena jelas pada perizinan, MSDS (Material Safety Data Sheet), brosur dan kemasan tertera identitas, logo dan tulisan serta formulasi yang seratus persen tidak sesuai dengan yang disebutkan di dalam sertifikat TKDN, secara hukum sangat merugikan," kata Boyke dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Boyke mengungkapkan, hal tersebut terjadi sejak 28 Desember 2023 hingga saat ini. Ia memperkirakan lebih dari nilai puluhan miliar pekerjaan anti rayap menggunakan produk tersebut, dan menimbulkan kerugian kepada pihak pemberi kerja, juga pada operator pest control (pengendali hama).

"Akibat dari hal tersebut, banyak pest control operator yang dirugikan dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Mereka sudah banyak mengeluarkan biaya pra operasional dalam tender pengadaan anti rayap, dan dikalahkan dengan beberapa merk yang TKDN-nya saja tidak sesuai," kata Boyke.

Ia menambahkan, sebagai asosiasi perusahaan pest management Indonesia telah melakukan somasi dan menuntut ganti rugi atas hal tersebut, dan tidak mendapat tanggapan dari pihak produsen sebagai pemegang merek pendaftaran. Sementara produk tersebut saat ini menguasai pasar termitisida di Indonesia.

"Melihat persoalan ini, APJIPMI meminta KPPU untuk segera menaikan status penyidikan dan menertibkan peredaran produk dengan TKDN yang tidak sesuai, serta perusahaan yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat," ujar Boyke.

Sementara itu, Mansi Putra Pratama dari Vetra Pest Control mengatakan, TKDN harus mencerminkan proses produksi yang sebenarnya. Ketidaksesuaian penerapan TKDN akan menimbulkan kerugian, tidak hanya bagi produsen lokal, tetapi juga pada operator pest control yang tertib dan patuh terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku.

"Kami harapkan pengawasan dan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dapat dilakukan lebih baik lagi agar ekosistem industri di sektor pest control lebih kondusif, agar menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat," ujar Mansi.

(kunthi fahmar sandy)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Lonjakan pasar kendaraan listrik di Indonesia mulai membuka peluang baru bagi industri kecil dan menengah (IKM) lokal masuk ke rantai pasok industri electric vehicle (EV). Pemerintah kini mendorong pelaku IKM tidak hanya menjadi penonton di tengah derasnya investasi kendaraan listrik, tetapi ikut mengambil peran dalam industri komponen nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Indonesia memiliki peluang besar menjadi basis industri kendaraan listrik global karena ditopang cadangan bahan baku, pasar domestik besar, serta pembangunan ekosistem EV dari hulu hingga hilir.

“Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 telah menegaskan komitmen terhadap pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari agenda transisi energi, ekonomi hijau, dan industrialisasi nasional,” kata Agus di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Kementerian Perindustrian mulai mempercepat keterlibatan IKM dalam industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) agar rantai pasok kendaraan listrik nasional tidak hanya dikuasai industri besar. Langkah itu juga diarahkan untuk memperkuat kandungan lokal dan memperbesar nilai tambah industri dalam negeri.

Melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), Kemenperin menggandeng Direktorat Jenderal ILMATE, Kementerian Investasi/BKPM, PT SGMW Motor Indonesia, serta PT VKTR Teknologi Mobilitas menggelar penjajakan bisnis rantai pasok kendaraan listrik di Cikarang, Jawa Barat, pada 22 Mei 2026.

“Pemerintah berupaya agar ekosistem industri KBLBB tidak hanya diisi pelaku industri besar, tetapi juga industri kecil dan menengah agar terjadi transfer teknologi dan penguatan industri nasional,” ujar Agus.

Pemerintah menilai peluang industri komponen kendaraan listrik nasional semakin besar seiring lonjakan penjualan EV di dalam negeri. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan battery electric vehicle (BEV) pada triwulan I 2026 mencapai 33.150 unit atau melonjak 95,9 persen dibanding periode sama tahun lalu.

Tak hanya mobil listrik, populasi bus listrik nasional hingga April 2026 tercatat mencapai 798 unit. Sementara kendaraan listrik roda dua telah menembus 236.451 unit pada Februari 2026 atau sekitar 65 persen dari total populasi kendaraan listrik nasional.

Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Reni Yanita mengatakan pertumbuhan pasar tersebut menjadi peluang besar bagi IKM komponen otomotif untuk masuk ke rantai pasok industri EV nasional.

“Kami berharap kegiatan ini dapat membuka potensi kemitraan strategis antara IKM alat angkut dengan industri besar serta memberikan informasi mengenai kebutuhan komponen kendaraan listrik terhadap pemenuhan TKDN,” ujar Reni.

Ekspansi infrastruktur pengisian daya juga memperkuat pertumbuhan pasar EV nasional. Data PT PLN menunjukkan jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga April 2026 mencapai 4.769 unit yang tersebar di 3.097 lokasi di Indonesia.

Jumlah tersebut ditargetkan melonjak menjadi 62.918 unit pada 2030 untuk mendukung proyeksi hampir 944 ribu kendaraan listrik nasional sesuai roadmap Kementerian ESDM.

Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Kemenperin Dini Hanggandari mengatakan penguatan kapasitas IKM menjadi penting agar pelaku usaha lokal mampu memenuhi standar teknologi dan kualitas industri kendaraan listrik global.

Menurut dia, penguatan industri komponen domestik juga akan menentukan seberapa besar Indonesia bisa menikmati dampak ekonomi dari booming kendaraan listrik yang saat ini terus tumbuh cepat.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kendaraan listrik komersial grup Bakrie, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) mencatat lonjakan laba usaha berkat peningkatan permintaan armada rendah emisi pada kuartal I/2026.

Berdasarkan keterangan resminya, perseroan mengeklaim pertumbuhan penjualan bersih tercatat mencapai 58% secara tahunan (year on year/YoY).

Kontributor utama pertumbuhan berasal dari segmen kendaraan listrik komersial, sementara segmen manufaktur suku cadang tumbuh terbatas karena sejalan dengan pemulihan industri otomotif nasional.

Seiring dengan kenaikan top line, VKTR melaporkan laba usaha tumbuh 832% YoY. Kenaikan tersebut didukung oleh efisiensi operasional perseroan yang mampu menjaga beban usaha tetap stabil di tengah ekspansi amada listrik, sekaligus tantangan kenaikan tarif energi akibat dinamika geopolitik.

Berkat disiplin pengendalian biaya, perseroan turut mengantongi pertumbuhan laba bersih sebesar 98% YoY sepanjang tiga bulan pertama tahun ini.

Direktur Utama VKTR, A. Ardiansyah Bakrie, menyampaikan bahwa torehan positif itu mencerminkan transformasi menuju kendaraan listrik komersial di Indonesia terus berlangsung dan semakin diterima oleh pasar.

“Fokus kami tidak hanya pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi bisnis melalui penguatan ekosistem TKDN, kesiapan kapasitas produksi, perluasan portofolio produk, serta layanan purnajual yang komprehensif,” ucapnya dalam siaran pers, dikutip Rabu (27/5/2026).

Sepanjang kuartal I/2026, VKTR telah mengirimkan 30 unit bus listrik berukuran 12 meter kepada TransJakarta. Dengan tambahan ini, VKTR secara kumulatif telah memasok 152 unit bus listrik atau menguasai sekitar 30% dari total armada bus listrik TransJakarta yang saat ini mencapai 500 unit.

Adapun, bus listrik VKTR menjadi satu-satunya pemasok armada TransJakarta yang dirakit di dalam negeri dengan pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40% untuk lini bus 12 meter dan 8 meter.

Kesiapan lokalisasi ini diperkuat setelah Presiden Indonesia meresmikan fasilitas perakitan VKTR Sakti Industries di Magelang pada 9 April 2026.

Dari sisi neraca, posisi keuangan perseroan bergerak stabil dengan pertumbuhan aset sebesar 2% sejak awal tahun (year to date/YTD), diikuti kenaikan liabilitas sebesar 5% YTD, dan ekuitas mencatat pertumbuhan 1% YTD.

Memasuki kuartal II/2026, manajemen optimistis permintaan kendaraan listrik komersial akan semakin masif. Kenaikan harga minyak dunia akibat volatilitas geopolitik global dinilai membuat biaya kepemilikan dan operasional kendaraan listrik menjadi jauh lebih kompetitif bagi pelaku usaha.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar smartphone Indonesia diproyeksikan menghadapi tekanan berat pada kuartal II/2026. Ini seiring krisis pasokan chip dan memori global, hingga pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh Rp17.500.
Kondisi tersebut diperkirakan memicu kenaikan harga ponsel di pasar nasional sekaligus menahan laju pertumbuhan penjualan perangkat pada tahun ini.
Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi mengatakan, industri smartphone global saat ini tengah tertekan akibat perebutan pasokan chip dengan sektor pusat data dan infrastruktur kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Menurutnya, lonjakan pembangunan data center membuat produsen semikonduktor lebih memprioritaskan pasokan untuk server AI dibanding perangkat konsumen seperti smartphone, laptop, maupun komputer pribadi.
"Pasokan chip di dunia sedang bermasalah karena berebutan dengan data center, sehingga ini kan mempengaruhi bisnis smartphone dan ada potensi, bahkan sudah terjadi kenaikan harga karena kelangkaan chip," tutur Heru kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).
Dia menjelaskan, kenaikan biaya komponen global diperparah oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang kini bergerak di atas Rp17.000 per dolar AS. Padahal, sebagian besar bahan baku dan komponen smartphone masih menggunakan denominasi dolar AS.
“Kalau dulu rata-rata ponsel dihitung dengan kurs Rp15.000 per dolar AS, sekarang sudah Rp17.000 lebih. Banyak komponen dalam dollar AS sehingga mau tidak mau akan ada penyesuaian harga,” katanya.
Heru menilai, kombinasi tekanan biaya produksi dan depresiasi rupiah membuat kenaikan harga smartphone di Indonesia sulit dihindari pada kuartal II/2026. Di sisi lain, masyarakat juga cenderung menahan pembelian perangkat baru di tengah ketidakpastian ekonomi.
Dia menyebut, konsumen kini lebih selektif dan memilih bersikap wait and see sebelum mengganti perangkat lama.
"Kalau memang mereka [konsumen] membutuhkan ponsel baru, dia akan beli. kalau misalnya panel nya masih berfungsi dengan baik mereka akan melihat perkembangan ke depan," jelas Heru.
Selain tekanan global, pasar smartphone domestik juga dibayangi polemik kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), khususnya terkait kemungkinan pemberian fasilitas bea masuk 0% untuk produk Apple.
Heru mengingatkan, kebijakan tersebut berpotensi memicu kecemburuan di kalangan produsen yang telah lebih dahulu membangun fasilitas perakitan di Indonesia untuk memenuhi aturan TKDN.
"Saya sendiri sudah dapat keluhan dari pabrikan-pabrikan ponsel yang sudah membangun pabrik di indonesia walaupun perakitan, mereka menganggap ini ada ketidakadilan," ujarnya.
Menurut Heru, ketidakseimbangan implementasi kebijakan TKDN dapat mengubah strategi pelaku industri. Dia menilai, produsen berpotensi lebih memilih membangun pusat pelatihan atau akademi dibanding memperluas investasi manufaktur di dalam negeri jika kebijakan dianggap tidak setara.

Kondisi Pasar Global Kuartal I/2026
Secara global, pasar smartphone masih menghadapi tekanan biaya dan persaingan ketat, terutama di segmen harga rendah. Meski demikian, dua pemain utama, yakni Samsung dan Apple, menjadi satu-satunya vendor di lima besar yang mencatat pertumbuhan tahunan.
Samsung memimpin pasar dengan pengiriman 62,8 juta unit dan pangsa 21,7%, naik 3,6% YoY dari 60,6 juta unit. Kinerja ini didorong permintaan tinggi terhadap lini flagship, terutama Galaxy S26 Ultra, serta peluncuran awal seri menengah Galaxy A.
Apple berada di posisi kedua dengan pengiriman 61,1 juta unit dan pangsa 21,1%, tumbuh 3,3% YoY dari 59,1 juta unit. Pertumbuhan didorong performa kuat seri iPhone 17, khususnya di pasar China, meskipun masih terhambat gangguan pasokan.
Di posisi ketiga, Xiaomi mencatat pengiriman 33,8 juta unit dengan pangsa 11,7%, namun mengalami penurunan terdalam sebesar 19,1% YoY dari 41,8 juta unit. Penurunan ini sejalan dengan strategi perusahaan mengurangi distribusi model lama untuk menghindari kenaikan harga.
Selanjutnya, OPPO mencatat pengiriman 30,7 juta unit (pangsa 10,6%), turun 9,9% YoY dari 34,1 juta unit. Sementara vivo berada di posisi kelima dengan 21,2 juta unit (pangsa 7,3%), turun 6,8% YoY.
Di luar lima besar, sejumlah vendor seperti HONOR, Lenovo (Motorola), dan Huawei masih mencatat pertumbuhan positif. HONOR bahkan menjadi yang tertinggi di antara 10 besar dengan pertumbuhan 24% YoY, didorong ekspansi agresif ke pasar internasional.
Secara keseluruhan, pengiriman smartphone global pada kuartal I/2026 mencapai 289,7 juta unit, turun 4,1% dari 302,0 juta unit pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Jakarta (ANTARA) - PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) secara resmi menyampaikan pengunduran diri Gilarsi Wahju Setijono dari jabatannya sebagai direktur utama perseroan

Pengunduran diri tersebut berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan sesuai ketentuan tata kelola perseroan dan peraturan yang berlaku melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang sedianya akan digelar pada Selasa (19/5).

“Kami menghormati keputusan Bapak Gilarsi Wahju Setijono dan menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan bagi perkembangan Perseroan," kata Komisaris Utama VKTR Anindya N. Bakrie dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut Anindya mengatakan, Dewan Komisaris memastikan proses transisi kepemimpinan berjalan dengan baik dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Perseroan menegaskan proses ini merupakan bagian dari dinamika kepemimpinan korporasi yang dijalankan secara terukur dan profesional, dengan tetap menjaga kesinambungan arah strategis perusahaan, serta komitmen terhadap seluruh pemangku kepentingan.

VKTR mengapresiasi atas kontribusi, dedikasi, dan kepemimpinan Gilarsi Wahju Setijono selama menjabat sebagai Direktur Utama.

Di bawah kepemimpinannya, perseroan disebut berhasil memperkuat fondasi bisnis, memperluas kolaborasi strategis, mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.

Salah satu pencapaian penting dalam periode tersebut adalah peresmian fasilitas perakitan kendaraan komersial listrik di Magelang, Jawa Tengah, yang menjadi bagian dari komitmen VKTR dalam mendukung transformasi mobilitas hijau sekaligus penguatan industri dalam negeri.

“Yang terpenting, arah strategis VKTR tetap kuat dan berkesinambungan. Perseroan akan terus fokus pada penguatan fundamental bisnis, penciptaan nilai jangka panjang, serta komitmen kepada seluruh pemangku kepentingan,” ungkap dia.

Lebih lanjut, perseroan menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini takkan mempengaruhi operasional bisnis maupun fokus strategis VKTR dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik nasional dan memperkuat rantai pasok industri mobilitas hijau di Indonesia.

Sebagai perusahaan yang berkomitmen terhadap percepatan transisi energi dan pengurangan emisi karbon, lanjut dia, VKTR akan terus menjalankan agenda strategis dalam mendorong pengembangan green mobility, termasuk elektrifikasi transportasi publik dan komersial.

Kemudian penguatan kemitraan strategis, serta pengembangan solusi mobilitas rendah emisi yang relevan dengan kebutuhan pasar nasional.

VKTR juga dinyatakan tetap konsisten mendukung penguatan industri lokal dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) melalui pengembangan ekosistem manufaktur, kolaborasi dengan industri karoseri nasional, serta penguatan rantai nilai kendaraan listrik di Indonesia.

Perseroan meyakini pengembangan industri kendaraan listrik nasional harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas industri domestik guna menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

“Perseroan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut terkait proses transisi kepemimpinan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri di sektor hulu migas.

Salah satunya pemanfaatan pompa industri lokal yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi.

SKK Migas bersama PT Sucofindo (Persero) pun melakukan kunjungan ke kantor pusat sekaligus pabrik PT Duraquipt Cemerlang di Depok, Jawa Barat, Kamis (30/4/2026).

DOK. PIS Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) meninjau proses upgrading dan docking FSO Pertamina Abherka pada Jumat (9/6/2023).

Kunjungan tersebut untuk memastikan kesiapan industri domestik dalam menyuplai kebutuhan barang dan jasa sektor hulu migas nasional.

Duraquipt merupakan produsen pompa industri dalam negeri yang telah menyuplai kebutuhan sejumlah perusahaan migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Sekretaris SKK Migas Luky Agung Yusgiantoro mengatakan, dukungan terhadap industri dalam negeri merupakan bagian dari Pedoman Tata Kerja (PTK) SKK Migas.

Menurutnya, manufaktur dalam negeri memiliki kualitas yang bersaing dengan produk global.

"SKK Migas dan Sucofindo harus menyuarakan kepada publik bahwa manufaktur dalam negeri bisa bersaing dengan industri luar negeri, khususnya pompa industri," ujar Luky dalam kunjungannya, Kamis (30/4/2026).

Menurut dia, keberadaan manufaktur lokal seperti Duraquipt menunjukan industri nasional mampu menghasilkan produk yang kompetitif dan memenuhi standar internasional.

Duraquipt diketahui memproduksi pompa proses kimia sesuai standar ANSI/ASME B73.1, pompa sentrifugal API 610, pompa reciprocating API 674, hingga pompa pemadam kebakaran standar NFPA 20.

Luky menilai penguatan industri penunjang migas nasional tidak hanya bergantung pada aset dan teknologi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia (SDM).

“SKK Migas terus mendukung TKDN untuk kepentingan kegiatan hulu migas. Ini merupakan pesan yang harus terus disampaikan terus-menerus bahwa industri dalam negeri perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah sekaligus dukungan profesionalisme dari SDM perusahaan," paparnya.

Sementara itu, CEO Duraquipt Cemerlang Steven Sutanto mengatakan, pasar pompa industri dalam negeri akan terus tumbuh seiring potensi proyek baru sektor hulu migas.

Maka dari itu, perusahaan akan mengoptimalkan peluang yang ada dengan menjaga standar kualitas internasional seperti API 610, API 674 dan NFPA 20, serta menjaga tingkat kandungan lokal berkisar 40-50 persen.

Selain menyuplai kebutuhan sektor migas, perusahaan juga menyediakan layanan pemeliharaan dan perbaikan berbagai jenis pompa industri untuk sektor petrokimia, pupuk, pembangkit listrik, pertambangan, hingga industri kertas.

"Kami menjadi pelopor dalam konten lokal atau TKDN untuk pompa API, pompa ANSI/ASME, dan pompa pemadam kebakaran. Sertifikasi konten lokal atau TKDN kami dapat mencapai hingga 40-50 persen," kata Steven.

Vice President Strategic Business Unit Trade, Industry & Marine Sucofindo Aditya Rahman Aziz menambahkan, perusahaan mendukung penguatan penggunaan produk dalam negeri di sektor hulu migas.

Sucofindo akan terus menjalankan testing, inspection, and certification pada sektor migas.

"Kami berharap kolaborasi strategis dengan SKK Migas dan Duraquipt dapat terus berkembang untuk memperkuat kemandirian sektor hulu migas," pungkas Aditya.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mencatatkan peningkatan belanja suku cadang lokal mencapai Rp 809 miliar pada 2025.

Angka tersebut meningkat 2,79 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 787 miliar.

Belanja suku cadang lokal ini bahkan naik 164,3 persen dari baseline 2020 sebesar Rp 306 miliar.

Langkah ini menjadi strategi emiten berkode saham SMGR ini dalam memperkuat rantai pasok nasional dan efisiensi operasi di tengah tekanan industri bahan bangunan.

Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, melainkan bagian dari inisiatif strategis perusahaan untuk mendorong solusi dan inovasi berkelanjutan yang menjadi salah satu pilar dalam Sustainability Road Map SIG 2030.

“Untuk mendukung peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara berkelanjutan, SIG secara aktif melakukan pengembangan komponen suku cadang melalui kegiatan Research and Development (R&D) bersama mitra industri dan pelaku UKM, untuk terus meningkatkan kapasitas produksi, inovasi teknologi, serta daya saing produk dalam negeri,” tutur Vita dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).

Vita mengatakan, pihaknya menjalankan pengadaan berkelanjutan (sustainable procurement) yang diarahkan untuk memperkuat pemasok domestik sekaligus menjaga efisiensi dan daya saing.

Pendekatan ini menjadi bagian dari transformasi berbasis Environmental, Social, Governance (ESG) yang mendorong penciptaan nilai ekonomi berkelanjutan.

Semen Indonesia mengintegrasikan penggunaan produk dalam negeri mulai dari pengadaan bahan baku, suku cadang, hingga jasa penunjang industri.

Strategi ini mendukung penguatan fundamental bisnis melalui efisiensi biaya dan optimalisasi rantai pasok berbasis sumber daya lokal, sebagai respons terhadap dinamika industri yang semakin kompetitif.

Komitmen tersebut dibuktikan dengan total realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) perusahaan pada 2025 yang mencapai Rp 21,79 triliun atau setara 93,47 persen dari total belanja barang dan jasa sebesar Rp 23,32 triliun.

Capaian ini merupakan wujud kontribusi Semen Indonesia terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi global yang menantang.

Semen Indonesia juga memperkuat daya saing produk lokal melalui inovasi, termasuk pengembangan semen rendah karbon yang memanfaatkan bahan baku domestik dan mendukung efisiensi energi serta penurunan emisi.

Vita mengungkapkan, keberlanjutan dan efisiensi menjadi fondasi utama operasional perusahaan.

“Kami memastikan setiap proses bisnis tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi penguatan industri nasional dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Vita.

Dengan strategi tersebut, SMGR tidak hanya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, tetapi juga memperkuat ketahanan industri nasional di tengah tekanan pasar.

Ke depan, perusahaan akan terus memperluas kolaborasi dengan pelaku industri domestik guna membangun rantai pasok yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan LPG dalam negeri masih didominasi impor. Dari kebutuhan konsumsi 8,6 juta ton per tahun, yang bisa dipenuhi produksi dalam negeri hanya 1,6 juta-1,7 juta ton.

Alhasil, pemerintah terpaksa melakukan impor hingga 7 juta ton per tahun demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Dari 8,6 juta ton itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 sampai 1,7 juta ton yang produksinya dalam negeri, selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta ton," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4).

Menurutnya, impor yang besar ini sudah berlangsung lama, sejak pemerintah menjalankan program konversi minyak tanah ke LPG.

Sejak saat itu kebutuhan tabung gas melonjak tajam, sementara pasokan bahan baku domestik tidak tumbuh sebanding dengan konsumsi masyarakat. Bahlil mengatakan salah satu hambatan utama Indonesia sulit membangun industri LPG sendiri terletak pada keterbatasan bahan baku.

LPG diproduksi dari komponen propana dan butana atau yang dikenal sebagai C3 dan C4, sementara produksi kedua komponen tersebut di Indonesia masih relatif kecil.

"Untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya. Salah satu problem kita di Indonesia kenapa tidak bisa membangun industri LPG adalah bahan baku LPG itu C3, C4, dan itu produksi kita tidak terlalu banyak," ujarnya.

Lalu, bisakah Indonesia mengurangi impor LPG?

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti mengatakan ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG ini tidak hanya dipicu oleh tingginya konsumsi, tetapi juga hambatan struktural di sektor industri.

"Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah bahwa Indonesia tidak mampu mengembangkan LPG domestik karena adanya mandatory internasional," ujarnya.

Menurut Yayan, standar internasional menjadi salah satu faktor utama yang membuat produksi LPG domestik sulit berkembang. Standar seperti JIS G3116 dan SNI 07-3018-2006 mensyaratkan spesifikasi teknis tinggi yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi industri dalam negeri.

"Standar metalurgi pada bagian silinder LPG-nya menggunakan high-grade hot-rolled steel dengan kelas SG255 atau SG295 yang tahan terhadap tekanan internal kurang lebih sekitar 18,6 kg/cm²," jelasnya.

Ia menambahkan kemampuan industri domestik dalam memenuhi standar tersebut masih terbatas hingga saat ini. Meski produksi dimungkinkan, kualitasnya belum memenuhi syarat.

"Walaupun bisa diproduksi dalam negeri tetapi kualitasnya masih rendah, sehingga tidak memenuhi kualitas itu," tegas Yayan.

Selain bahan baku, proses produksi tabung LPG juga memerlukan teknologi tinggi dengan standar tertentu. Hal ini terutama pada aspek pengelasan dan pelapisan yang membutuhkan presisi tinggi dalam proses manufaktur.

"Ada aspek teknis pengelasan pada muka silinder yang memenuhi syarat, seperti 930 derajat Celsius, yang mampu mengelas Automatic Zinc-Coating Metalization," ungkapnya.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Yayan menilai perlu adanya reformasi kebijakan yang lebih adaptif. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi antara Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dan Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 agar industri lebih fleksibel dalam memenuhi komponen impor.

"Perlu adanya reformasi TKDN dan harmonisasi regulasi sehingga mampu mengelaborasi komposisi impor pada TKDN," katanya.

Selain itu, intervensi kelembagaan dinilai penting untuk mempercepat kesiapan industri nasional. Pemerintah dinilai perlu membentuk gugus tugas deregulasi yang fokus pada percepatan pemenuhan standar industri. Insentif fiskal juga dinilai menjadi kunci dalam mendorong inovasi dan pengembangan teknologi.

"Perlu adanya insentif teknologi dengan memberikan insentif seperti pajak jika mengembangkan Research and Development untuk LPG katakan 20 persen," jelasnya.

Dari sisi hulu, penguatan industri bahan baku juga menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan impor. Perusahaan baja nasional diharapkan mampu memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan industri LPG.

"Ketahanan bahan baku, perusahaan domestik seperti PT Krakatau Steel seharusnya mampu menyediakan kualitas baja dengan standar SG295," kata Yayan.

Di sisi lain, diversifikasi energi menjadi opsi untuk menekan konsumsi LPG. Namun, alternatif yang tersedia masih memiliki berbagai tantangan dari sisi kesehatan maupun investasi.

"Ada, yaitu briket batubara untuk cooking stove, tapi kan itu tidak begitu sehat atau biomassa untuk cooking gas atau jaringan gas, tetapi ini investasinya jangka panjang," ujarnya.

Yayan juga menilai kebijakan subsidi LPG perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran. LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil. Pembatasan tersebut penting agar subsidi tidak dinikmati kelompok masyarakat mampu. Pengawasan distribusi juga perlu diperketat untuk mencegah penyalahgunaan.

"Yang LPG 3 kg itu dibatasi bagi orang miskin atau UMKM, sehingga orang kaya tidak bisa mengaksesnya," tegasnya.

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini terletak pada validitas data penerima. Ia menilai perbaikan basis data menjadi kunci keberhasilan penyaluran subsidi. Selain itu, kebocoran dalam rantai distribusi masih menjadi PR. Kondisi ini diperparah oleh dominasi konsumsi LPG 3 kg di masyarakat.

"Memang di rantai pasok yang menyebabkan kebocoran, tapi dengan konsumsi LPG cooking gas sebesar 80-90 persen dikuasai LPG 3 kg, agak repot tanpa datanya benar-benar dibenahi," jelasnya.

Sebagai solusi jangka menengah, Yayan mendorong peralihan energi bagi kelompok masyarakat mampu. Langkah ini dapat membantu menekan impor LPG secara signifikan.

"Saya kira impor bisa ditahan 20-30 persen, apalagi jika desil 8-10 berpindah ke listrik," pungkasnya.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai dampak ekonomi dari impor LPG sangat signifikan karena langsung memengaruhi struktur belanja negara. Setidaknya ada tiga risiko yang menghantui.

Pertama, dampak langsung terhadap anggaran subsidi karena LPG 3 kg itu porsi terbesar dalam subsidi energi. Kedua, price sensitivity. Sebab, setiap harga minyak naik, subsidi langsung ikut membengkak.

Ketiga, faktor nilai tukar juga menjadi risiko besar karena LPG masih bergantung pada impor. Pelemahan rupiah akan langsung memperbesar beban anggaran negara melalui peningkatan biaya impor energi.

"Jadi LPG ini sangat sensitif terhadap faktor eksternal," kata Yusuf.

Menurutnya, risiko ini semakin meningkat pada 2026 karena ruang fiskal Indonesia sudah terbatas sejak awal tahun. Di sisi lain, kebutuhan belanja negara terus meningkat seiring dengan berbagai program pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa defisit anggaran sudah dirancang cukup besar, sementara beban belanja semakin berat. Kondisi ini membuat APBN lebih rentan terhadap guncangan eksternal, terutama dari sektor energi.

"Defisit sudah dirancang cukup besar, sementara belanja juga makin berat, baik subsidi energi, program sosial, maupun bunga utang," kata Yusuf.

Dalam kondisi tersebut, guncangan kecil sekalipun dapat berdampak besar terhadap defisit anggaran. Kenaikan harga minyak atau pelemahan nilai tukar bisa langsung mendorong defisit melewati batas aman.

Yusuf menilai LPG menjadi semacam jalur cepat transmisi risiko global ke dalam APBN. Hal ini membuat stabilitas fiskal Indonesia sangat bergantung pada dinamika eksternal yang sulit dikendalikan.

"Yang sering luput, ini juga soal efisiensi kebijakan. Kita ekspor gas, tapi impor LPG. Secara ekonomi, ini value chain mismatch. Harusnya gas domestik bisa dipakai untuk menggantikan LPG, tapi infrastruktur dan kebijakan alokasinya belum ke sana," terangnya.

[Gambas:Photo CNN]

Untuk jangka pendek, Yusuf menilai perbaikan penyaluran subsidi menjadi langkah paling realistis. Hal ini penting karena besarnya subsidi saat ini juga dipicu oleh ketidaktepatan sasaran.

"Banyak yang tidak berhak justru ikut menikmati. Ini bisa langsung mengurangi beban tanpa harus menaikkan harga," imbuhnya.

Dalam jangka menengah, solusi utama terletak pada substitusi energi, khususnya melalui pengembangan jaringan gas (jargas). Langkah ini dinilai mampu mengurangi impor sekaligus menekan beban subsidi energi.

"Secara hitungan ekonomi, ini masuk akal karena bisa mengurangi impor dan subsidi sekaligus. Tapi bottleneck-nya bukan di teknis, melainkan koordinasi dan prioritas kebijakan," terangnya.

Sementara itu, solusi jangka panjang membutuhkan transformasi energi yang lebih menyeluruh. Pemerintah perlu mendorong penggunaan listrik, DME, serta optimalisasi gas domestik sebagai pengganti LPG.

"Di jangka panjang, baru bicara transformasi, listrik (kompor induksi), DME, dan realokasi gas domestik," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai telah terjadi perubahan preferensi konsumen ke kendaraan hemat energi. Perubahan ini turut mendorong pasar kendaraan listrik (electric vehicle/EV) meningkat signifikan.

“Terjadi perubahan preferensi konsumen. Masyarakat mulai memilih kendaraan yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Ini menjadi sinyal positif bagi transformasi industri otomotif nasional,” ungkap Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta dalam diskusi Lonjakan Harga Minyak Dunia, Momentum Genjot Adopsi EV di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Berdasarkan data Kemenperin, saat ini terdapat 14 perusahaan perakitan mobil listrik dengan kapasitas produksi 409.860 unit per tahun. Kemudian ada 68 perusahaan sepeda motor listrik berkapasitas 2,51 juta unit per tahun, serta sembilan perusahaan bus listrik berkapasitas 4.100 unit per tahun. Total investasi sektor ini mencapai Rp25,67 triliun.

Sementara itu, populasi kendaraan listrik di Indonesia hingga Maret 2026 mencapai 358.205 unit, terdiri atas 236.451 unit sepeda motor listrik, 119.638 unit mobil penumpang listrik, 798 unit bus listrik, serta 537 kendaraan komersial listrik.

Pada 2025, pangsa pasar kendaraan roda empat berbasis listrik mencapai 21,71 persen terdiri dari BEV sebesar 12,93 persen, hybrid electric vehicle (HEV) 8,13 persen, dan PHEV 0,65 persen.

Sementara itu, porsi produksi kendaraan berbasis listrik mencapai 11,1 persen dari total produksi kendaraan roda empat nasional.

Setia menegaskan program optimalisasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) menjadi fokus utama agar investasi kendaraan listrik memberi nilai tambah maksimal di dalam negeri. Batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 40 persen hingga 2026, meningkat menjadi 60 persen pada 2027–2029, dan 80 persen mulai 2030.

“Kami ingin investasi kendaraan listrik tidak berhenti pada perakitan, tetapi terus berkembang menuju pendalaman struktur industri, termasuk baterai, komponen utama, dan rantai pasok nasional,” kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menilai, telah terjadi perubahan struktural di industri otomotif nasional. Dari awalnya dominasi satu jenis powertrain menjadi multi-powertrain.

“Buktinya, penjualan mobil bermesin konvensional terus menurun. Sebaliknya, mobil elektrifikasi meningkat,” kata dia.

Dari sisi pelaku industri, Head of PR and Government BYD Indonesia Luther T Panjaitan menegaskan komitmen pihaknya dalam membangun ekosistem EV di Tanah Air. Mulai dari penyediaan produk, hingga pengembangan jaringan dan fasilitas produksi.

Sejalan dengan itu, CEO Degree Synergy International Andrea Suhendra menyampaikan, pemerintah daerah disarankan mengenakan tarif pajak progresif EV demi menjaga momentum penjualan dalam skema pajak mobil listrik yang baru.

Konkretnya, EV dengan harga di atas Rp500 juta bisa dikenakan tarif tinggi, sedangkan di bawah Rp300 juta seharusnya dikenakan tarif rendah.

Pemerintah juga dinilai perlu memberikan ruang lebih besar bagi PHEV sebagai jembatan transisi dari kendaraan ICE ke EV. Ini karena menurut dia, mode listrik murni PHEV dapat digunakan di dalam kota, sementara mesin pembakaran internal tetap menopang perjalanan jarak jauh.