REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen tak lepas dari program pemerintah yang dieksekusi dengan cukup baik. Anin menyampaikan percepatan belanja pemerintah sejak Januari, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan masif hingga Rp 80 triliun, pembangunan 3 juta rumah yang cukup agresif, dan sejumlah program prioritas lainnya ikut mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi.

"Kami mengapresiasi kinerja pemerintah. Program pemerintah yang diterapkan sejak awal 2025 mulai menunjukkan hasil tahun ini,” ujar Anin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Anin mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen di tengah kondisi global yang memburuk merupakan capaian yang luar biasa dan perlu diapresiasi. Kadin, lanjut dia, akan terus bekerja sama dengan pemerintah, mendukung, dan berpartisipasi penuh terhadap semua program untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

"Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen adalah capaian tertinggi di antara negara anggota G20," lanjut Anin.

Pada periode yang sama, sambung Anin, ekonomi China tumbuh 5 persen, Singapura 4,6 persen, Korea Selatan 3,6 persen, Arab Saudi 2,8 persen, dan Amerika Serikat 2,8 persen. "Ini adalah prestasi membanggakan," kata Anin.

Anin mengatakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen menandakan perbaikan iklim investasi di Indonesia. Anin menilai perbaikan kinerja ekonomi nasional tidak hanya ditopang oleh belanja pemerintah dan konsumsi domestik, tetapi juga mulai ditandai terbukanya pasar ekspor baru serta meningkatnya aliran investasi, termasuk dari skala menengah yang mulai menyebar ke daerah.

"Upaya membuka pasar ekspor baru, meski masih pada tahap awal, sudah mulai memberikan dampak di tengah berbagai tantangan global," ujarnya.

Investasi Ikut Andil

Pada saat yang sama, Anin menilai, arus investasi yang masuk semakin beragam, tidak hanya didominasi proyek besar, tetapi juga investasi menengah yang berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah. Anin menambahkan, investasi yang berkembang saat ini tidak hanya berskala besar, tetapi juga mulai menyasar sektor dan wilayah yang lebih luas.

Menurut Anin, tantangan berikutnya adalah memastikan investasi tersebut terus mengalir ke daerah melalui penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Hanya dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di pusat, melainkan menyebar secara lebih merata ke berbagai daerah.

“Ke depan tinggal bagaimana diskusi dengan pemerintah daerah agar investasi di daerah bisa ditingkatkan dan daerah ikut maju. Pertumbuhan ekonomi harus juga terjadi di daerah," ungkap Anin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan sumber daya manusia (SDM) tetap menjadi faktor penentu kemajuan perusahaan di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Kadin menyampaikan hal ini bertepatan dengan peringatan May Day 2026 di berbagai daerah, termasuk di Silang Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut pemerintah akan melakukan berbagai upaya agar Indonesia dapat menjadi pusat atau hub kopi dunia. Hal ini disampaikan Budi sebagai respons atas usulan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang menginginkan penetapan harga kopi dunia dapat dilakukan di Tanah Air, mengingat Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia.

“Kantornya kan sekarang ada di Inggris kalau tidak salah. Kemarin alasannya kita kan produsennya. Coba nanti kita akan coba melakukan pendekatan supaya kita menjadi pusat, menjadi hub kopi,” kata Budi usai menghadiri peresmian kantor Asian Trade, Tourism, and Economics Council (ATTEC) di Jakarta, Senin.

Terkait kemungkinan penetapan harga kopi dunia berada di Indonesia, Budi mengatakan hal tersebut masih akan dikaji lebih lanjut karena menyangkut mekanisme pasar yang telah berjalan selama bertahun-tahun.

Pemerintah, lanjut Budi, perlu melihat konsep yang tepat bersama asosiasi internasional serta perwakilan negara-negara produsen dan konsumen kopi. “Nanti kalau kita bisa kantor pusatnya di sini, kan paling tidak kita bisa merekrut atau bersama-sama dengan asosiasi internasional lainnya yang perwakilan di masing-masing negara untuk menyampaikan seperti apa nanti konsepnya,” ujarnya.

Budi menyampaikan, langkah untuk memindahkan pusat penetapan harga kopi dunia tidak dapat dilakukan secara instan. Untuk tahap awal, pemerintah akan fokus melakukan pendekatan melalui berbagai forum kopi internasional.

Ia berharap upaya tersebut dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai industri kopi global, sekaligus meningkatkan daya saing kopi nasional di pasar internasional. “Sehingga kopi dari Indonesia semakin dikenal di negara lain. Karena memang jenis kopi di Indonesia beragam dan kita juga produsen kopi yang besar,” imbuhnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas skema insentif dan pembiayaan murah guna memperkuat industri furnitur dan elektronik nasional. Audiensi yang dipimpin Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie itu berlangsung di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

Kadin menilai kedua sektor tersebut memiliki potensi besar di pasar global. Namun, daya saing industri nasional masih memerlukan dukungan kebijakan fiskal dan pembiayaan yang lebih kompetitif agar mampu menekan impor sekaligus memperkuat ekspor.

Anindya menyampaikan pangsa pasar furnitur dunia mencapai sekitar 300 miliar dolar AS, sementara kontribusi Indonesia masih berada di kisaran 2,5 miliar dolar AS. Pertumbuhan industri dinilai cukup sehat, tetapi tekanan impor ke pasar domestik ikut mempersempit surplus perdagangan sektor tersebut.

“Pasar furnitur dunia nilainya sekitar 300 miliar dolar AS, sementara kontribusi Indonesia masih di kisaran 2,5 miliar dolar AS. Tantangannya, surplus perdagangannya justru mengecil karena meningkatnya impor,” kata Anindya di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Kadin dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membahas opsi deregulasi serta pemberian insentif untuk mendorong daya saing industri. Akses pendanaan dengan bunga lebih rendah menjadi salah satu isu utama seiring kebutuhan industri terhadap pembiayaan jangka panjang.

Kadin juga menyoroti penguatan industrialisasi berbasis sumber daya alam domestik. Industri furnitur dinilai memiliki keunggulan komparatif melalui ketersediaan bahan baku rotan yang melimpah, namun belum sepenuhnya dioptimalkan menjadi nilai tambah industri.

“Sebanyak 85 persen sumber daya rotan dunia ada di Indonesia. Ini seharusnya menjadi kekuatan utama. Hampir 60 persen ekspor furnitur kita masih bergantung pada pasar Amerika, sehingga diversifikasi ke Kanada dan Uni Eropa juga kami bahas,” ujar Anindya.

Di sektor elektronik, Kadin melihat peluang Indonesia untuk masuk lebih dalam ke rantai pasok semikonduktor global. Potensi hilirisasi dari silika hingga produk semikonduktor dinilai terbuka, meski tantangan besar masih berada pada ketersediaan sumber daya manusia berkeahlian tinggi.

Anindya menekankan penguatan industri bernilai tambah tinggi memerlukan dukungan serius pada aspek pendidikan dan tenaga ahli. Kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan instansi terkait turut menjadi bagian pembahasan dalam audiensi tersebut.

“Kita bisa melakukan hilirisasi, tetapi isu besarnya adalah insinyur dan tenaga ahli. Kita ingin industri tidak berhenti di padat karya, melainkan bergerak ke industri bernilai tambah tinggi,” tuturnya.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani menilai pengembangan industri elektronik, khususnya semikonduktor, menuntut penguatan riset dan pengembangan yang konsisten. Keterlibatan negara dipandang penting untuk membangun fondasi teknologi dan pelatihan tenaga kerja.

“Industri elektronik dan semikonduktor membutuhkan keterampilan tinggi serta riset dan pengembangan yang kuat. Pengembangan teknologi dan pelatihan tenaga kerja memerlukan dukungan kebijakan dan insentif investasi,” ujar Shinta.

Shinta juga menyoroti peran UMKM, khususnya di sektor furnitur, yang selama ini menjadi penopang ekonomi nasional. Integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri skala besar dan berorientasi ekspor dinilai perlu diperkuat melalui pembentukan ekosistem yang kondusif.

Dari sisi pelaku industri, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Ahmad Sobur menilai pembiayaan masih menjadi hambatan utama pengembangan industri furnitur. Skema pembiayaan ekspor dengan bunga terjangkau dinilai perlu diperluas agar mampu mendorong kapasitas produksi dan ekspor.

“Kami berharap ada fasilitas pembiayaan murah. Saat ini melalui LPEI bunga sekitar 6 persen, tetapi volumenya masih terbatas. Kami berharap bisa ditingkatkan agar industri furnitur tumbuh dan ekspor meningkat,” kata Ahmad.

Audiensi Kadin dan Kementerian Keuangan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan industri strategis nasional. Dukungan insentif dan pembiayaan diharapkan mampu memperkuat struktur industri furnitur dan elektronik sekaligus meningkatkan posisi Indonesia di pasar global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 berpotensi menekan pertumbuhan industri manufaktur, khususnya sektor industri pengolahan nonmigas. Dampak tersebut muncul melalui peningkatan biaya produksi, memburuknya iklim investasi, serta dinamika penyerapan tenaga kerja. Padahal, sektor ini merupakan kontributor utama produk domestik bruto (PDB) industri dan ekspor manufaktur nasional, sehingga sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan pengupahan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin menyampaikan, kenaikan upah minimum melalui perluasan rentang indeks penyesuaian serta pengenalan upah minimum sektoral berimplikasi pada peningkatan biaya tenaga kerja secara struktural. Kondisi tersebut mendorong pelaku usaha bersikap lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi kapasitas dan perekrutan tenaga kerja, terutama pada subsektor padat karya.

“Peningkatan upah minimum cenderung menaikkan biaya tenaga kerja secara struktural dan berisiko menekan laju pertumbuhan output industri nonmigas, khususnya subsektor padat karya,” kata Saleh di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Ia menuturkan, dalam jangka pendek hingga menengah, dunia usaha cenderung menempuh strategi penyesuaian melalui efisiensi operasional, otomasi terbatas, serta rasionalisasi tenaga kerja. Langkah tersebut berpotensi membatasi kontribusi industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari sisi investasi, Kadin mencermati perubahan kebijakan pengupahan yang relatif sering menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Situasi ini dinilai berpotensi menahan realisasi investasi baru di industri pengolahan nonmigas serta memperlambat pembentukan modal tetap sektor manufaktur.

“Investor cenderung menunda atau mengalihkan investasi ke wilayah dengan struktur biaya yang lebih stabil, sehingga laju pembentukan modal tetap di sektor manufaktur dapat melambat,” ujar Saleh.

Ia menambahkan, perlambatan investasi berisiko menurunkan potensi pertumbuhan jangka menengah industri nonmigas apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi teknologi. Dampak tersebut dinilai lebih terasa pada industri berorientasi ekspor yang menghadapi persaingan global ketat.

Kadin mengakui kebijakan pengupahan berpotensi mendorong daya beli pekerja industri dan menopang permintaan domestik. Namun, efek positif tersebut bersifat bertahap, sementara kenaikan biaya produksi dirasakan lebih cepat oleh pelaku industri.

Secara keseluruhan, PP Nomor 49 Tahun 2025 menciptakan trade-off antara perlindungan pendapatan pekerja dan percepatan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas. Tanpa dukungan kebijakan peningkatan produktivitas, insentif investasi, serta penguatan rantai pasok domestik, pertumbuhan industri manufaktur pada 2026 berisiko bergerak lebih lambat dari potensinya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) berkomitmen memperkuat kerja sama pendidikan antara Indonesia dan China melalui program Beasiswa Dharma Bumiputra Indonesia. Ketua KIKT, Garibaldi Thohir, menyampaikan pihaknya akan memfasilitasi pengiriman 50 pemuda-pemudi terbaik Indonesia untuk menempuh studi di Universitas Tianjin.

Garibaldi menegaskan kolaborasi tersebut menjadi langkah konkret dalam memperluas kesempatan pendidikan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara di bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM). KIKT memandang pendidikan sebagai pilar penting untuk mencetak generasi unggul yang berdaya saing global sekaligus berakar pada nilai kebangsaan.

“Untuk itu, Kadin Indonesia Komite Tiongkok akan turut mendukung program ini dengan memfasilitasi pengiriman 50 pemuda-pemudi terbaik penerima Beasiswa Dharma Bumiputra Indonesia setiap tahunnya untuk menempuh studi di salah satu universitas terbaik di Tiongkok, yaitu Universitas Tianjin,” ujar Garibaldi Thohir dalam acara peluncuran program Dharma Bumiputra untuk Indonesia di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Ia menambahkan, program ini tidak hanya memberikan akses pendidikan global, tetapi juga menjadi sarana memperkuat jejaring dan pertukaran pengetahuan antara Indonesia dan China. Para penerima beasiswa diharapkan dapat kembali ke tanah air membawa pengalaman dan inovasi baru untuk pembangunan nasional.

KIKT juga berencana mengirim 20 tenaga pengajar dan profesional setiap tahun untuk mengikuti pelatihan di Universitas Tianjin. Inisiatif ini dilakukan guna memperluas kerja sama riset dan pengembangan antara dunia industri Indonesia dan lembaga pendidikan di Tiongkok, khususnya dalam bidang kedokteran dan teknologi.

“KIKT berkomitmen untuk mengirim sedikitnya, sesuai dengan saran Pak Tono Suratman, insyaallah 20 tenaga pengajar dan profesional setiap tahun untuk mengikuti pelatihan di Universitas Tianjin, serta mendorong riset dan pengembangan bersama antara perusahaan anggotanya dan Universitas Tianjin guna menghasilkan inovasi serta mendukung transfer pengetahuan antarnegara,” kata Garibaldi.

Tokoh yang akrab disapa Boy Thohir itu menyampaikan apresiasi kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf serta para penggagas Yayasan Warga Bumiputra Indonesia, Jenderal (Purn) AM Hendropriyono, dan Letjen (Purn) Valentinus Suhartono Suratman. Kolaborasi lintas sektor ini, menurutnya, mencerminkan semangat gotong royong dalam membangun masa depan bangsa.

Kadin Indonesia Komite Tiongkok berharap kerja sama ini menjadi wujud nyata kontribusi dunia usaha dalam memperkuat pendidikan nasional. Boy menegaskan program ini juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan pengembangan SDM unggul sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.