REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lonjakan harga plastik nasional dinilai menyingkap persoalan mendasar dalam struktur industri petrokimia Indonesia yang selama ini belum terselesaikan. Ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku membuat industri domestik rentan setiap kali terjadi gejolak global.

Peneliti dan pengajar Universitas Indonesia Mohamad Dian Revindo menilai krisis plastik yang terjadi saat ini bukan semata akibat kenaikan harga global atau ketegangan geopolitik internasional, melainkan konsekuensi dari kelemahan struktural industri petrokimia nasional. “Secara umum, krisis plastik ini bermuara pada satu masalah utama: krisis plastik saat ini bukan sekadar gejolak harga dan isu geopolitik, ini adalah konsekuensi dari kelemahan struktural yang sudah lama diabaikan,” kata Revindo, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan, kapasitas petrokimia hulu Indonesia menjadi yang terendah di kawasan ASEAN jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Sementara negara pesaing seperti Vietnam dan Thailand terus memperluas kapasitas industri hingga 2035, Indonesia belum memiliki ekspansi yang benar-benar terkonfirmasi. Kondisi tersebut membuat industri nasional berulang kali menghadapi respons darurat yang mahal setiap terjadi gangguan global. “Pergeseran sumber impor hanya memindahkan ketergantungan, bukan menyelesaikan masalah strukturalnya,” ujar Revindo.

Revindo menyoroti peralihan sumber impor nafta dari Timur Tengah ke Amerika Serikat yang membawa konsekuensi biaya logistik lebih tinggi. Sekitar 70 persen kebutuhan nafta nasional sebelumnya berasal dari Timur Tengah, namun gangguan rantai pasok mendorong diversifikasi impor ke wilayah yang jaraknya jauh lebih panjang. Ia menilai peningkatan jarak pengiriman hingga tiga kali lipat otomatis menaikkan ongkos pengapalan di tengah harga nafta global yang sudah meningkat tajam. “Seluruh kebutuhan nafta Indonesia masih bergantung pada impor,” kata Revindo.

Tekanan tersebut dinilai tidak hanya memukul sektor industri, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas neraca perdagangan dan cadangan devisa nasional. Meski Indonesia masih mencatat surplus perdagangan selama 71 bulan berturut-turut, tekanan impor energi dan bahan baku dinilai dapat mengurangi ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian geoekonomi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakstabilan global yang saat ini dipicu oleh konflik di kawasan Timur Tengah diyakini turut berdampak bagi industri elektronik.

Di tengah kondisi itu, setidaknya terdapat empat dampak utama yang perlu diwaspadai oleh pelaku industri elektronik.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menjelaskan dampakpertamaketidakstabilan geopolitik, seperti persaingan AS-China dan konflik regional adalah meningkatnya risiko pada rantai pasokan komponen elektronik, khususnya semikonduktor yang penting bagi kecerdasan buatan (AI).

Kedua, adanya risiko restrukturisasi dan pembatasan ekspor. Kebijakan pembatasan ekspor, seperti tindakan AS terhadap perusahaan China seperti Huawei, memperlambat perkembangan teknologi dari negara tersebut dan memaksa perusahaan global merestrukturisasi sumber bahan baku mereka.

Ketigaadanya inflasi biaya produksi. Konflik global, termasuk di Timur Tengah, memicu kenaikan harga energi dan bahan baku penting.

“Ini meningkatkan biaya produksi secara keseluruhan dalam industri elektronik, otomotif, dan tekstil,” tambah Esther kepadaBisnis, Senin (6/4/2026).

Dampakkeempatadalah ketidakpastian perdagangan. Ketegangan geopolitik menciptakan lingkungan perdagangan digital yang tidak pasti, yang berisiko mengganggu aliran barang elektronik global.

Adapun dampakkelimaterbilang positif yakni peluang investasi baru. Rivalitas teknologi AS-China menyebabkan relokasi investasi, yang dipandang sebagai peluang bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menarik investor di sektor semikonduktor.

Oleh karena itu, Esther berharap pemerintah mempercepat pengembangan ekosistem industri dalam negeri melalui peta jalan (roadmap) industrialisasi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Harus dipetakan rantai pasoknya, mana yang masih kosong. Kalau misalnya dari US nggak bisangisiatau China nggak bisangisi, ya Korea misalnya atau Jepang, harus ada alternatifnya, sampai terbentuk ekosistemnya,” tutur Esther.

Dalam jangka panjang, penguatan riset dan pengembangan (R&D) juga dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Namun, Esther menekankan bahwa strategi tersebut tetap perlu disesuaikan dengan keunggulan kompetitif Indonesia.