REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkatkan permintaan terhadap komoditas pangan dalam negeri. Kebutuhan bahan baku untuk program tersebut dinilai dapat memperluas serapan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan di berbagai daerah.

Ketua Harian HKTI Bachtiar Utomo mengatakan, kebutuhan pangan yang besar dalam pelaksanaan MBG dapat membuka peluang pasar bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal. Menurut dia, peningkatan permintaan yang berlangsung secara berkelanjutan berpotensi memberikan kepastian pasar bagi sektor pertanian.

“Semakin tinggi kebutuhan pangan untuk program MBG, semakin besar pula hasil produksi petani yang terserap. Dampaknya tentu sangat positif terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani,” ujar Bachtiar, Jumat (5/6/2026).

Selain memperluas pasar hasil pertanian, Bachtiar menilai program tersebut juga dapat mendorong penguatan rantai pasok pangan lokal karena melibatkan berbagai pelaku usaha mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga UMKM pengolahan pangan.

Menurut Bachtiar, keterlibatan berbagai sektor tersebut dapat memberikan dampak ekonomi bagi daerah, terutama jika kebutuhan bahan pangan dipenuhi dari produksi lokal.

“Program ini tidak hanya memberikan makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Ada petani yang hasil panennya terserap, UMKM yang berkembang, dan lapangan kerja yang tercipta,” katanya.

Bachtiar menambahkan, kebutuhan distribusi dan pengolahan bahan pangan juga berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi baru di tingkat daerah. Karena itu, penguatan koordinasi antara sektor pertanian dan pelaksanaan program dinilai penting agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

Di sisi lain, HKTI menilai program pemenuhan gizi masyarakat perlu dibarengi dengan penguatan produksi pangan nasional agar peningkatan permintaan tidak menimbulkan tekanan terhadap pasokan.

“Ini menjadi momentum untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas petani sehingga kebutuhan pangan nasional dapat dipenuhi secara berkelanjutan,” ujar Bachtiar.

HKTI memandang program MBG dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi penguatan ekosistem pangan nasional apabila didukung oleh peningkatan kapasitas produksi, distribusi, dan keterlibatan petani dalam rantai pasok.

Bisnis.com, INDRAMAYU- Sebanyak 201 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah dibangun di Kabupaten Indramayu hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 71 unit di antaranya dinyatakan siap beroperasi untuk mendukung distribusi kebutuhan pokok sekaligus memperkuat ekonomi desa.

“Pembangunan KDKMP di Kabupaten Indramayu saat ini telah mencapai 201 unit dengan target 210 unit pada akhir Juli 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 71 gerai telah selesai dibangun dan siap dioperasikan,” kata Komandan Kodim 0616 Indramayu, Letkol Tulus Widodo dikutip pada Rabu (20/5/2026).

Tulus mengatakan, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu agenda pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan koperasi modern berbasis kebutuhan lokal.

Di Indramayu, koperasi tersebut diproyeksikan menjadi pusat distribusi sembako, penyaluran barang subsidi, hingga tempat penampungan hasil pertanian dan peternakan warga.

Menurut Tulus, keberadaan koperasi di setiap desa diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi barang kebutuhan masyarakat sekaligus membuka akses pasar bagi hasil produksi petani dan peternak lokal.

"Koperasi nantinya akan menyediakan kebutuhan sembako, termasuk barang subsidi, sekaligus menjadi tempat penampungan hasil pertanian dan peternakan masyarakat sesuai potensi wilayah masing-masing," ujarnya.

Selain berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi desa, setiap unit koperasi juga dirancang menyerap tenaga kerja lokal. Koperasi dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang penyimpanan, sistem operasional, stok barang, hingga armada distribusi untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan puluhan ribu koperasi serupa hingga Agustus 2026. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan koperasi harus menjadi instrumen penguatan ekonomi rakyat sekaligus menciptakan kemandirian desa.

Menurut Prabowo, koperasi dibangun dengan semangat gotong royong dan ekonomi kekeluargaan agar masyarakat desa memiliki kekuatan ekonomi yang lebih mandiri.

"Yang kuat membantu yang lemah, yang mampu membantu yang membutuhkan. Karena itu koperasi dan UMKM harus makin kuat," ujar Prabowo.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan hingga saat ini secara nasional terdapat 9.294 unit KDKMP yang telah selesai dibangun dan 1.061 unit mulai dioperasikan.

Pemerintah menargetkan lebih dari 30 ribu unit koperasi desa dapat selesai dan beroperasi penuh pada 16 Agustus 2026. Program tersebut diharapkan menjadi instrumen penguatan ekonomi desa sekaligus memperluas distribusi kebutuhan pokok dan hasil produksi masyarakat di daerah.

Karena kami petani tentu ingin harga beli yang baik. Kita ingin bekerja agar modal dapat kembali, serta tentu memberi keuntungan

Palangka Raya (ANTARA) - Keheningan malam mendadak pecah oleh gelak tawa beberapa orang yang tengah bersantai dan berbincang di sebuah rumah di Desa Terusan Mulya, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Namun, seiring waktu, obrolan santai itu perlahan berubah menjadi diskusi serius mengenai pemetaan wilayah pertanian yang telah memasuki masa panen.

Malam itu, Angga May Chandra bersama tim dari Bulog Kantor Cabang Kapuas bermalam di rumah salah seorang petani setempat. Rutinitas menginap di rumah mitra yang juga merupakan petani tersebut kerap mereka lakukan saat menjalankan tugas penyerapan gabah di lapangan.

“Menginap di kawasan pertanian Kapuas seperti di wilayah Terusan ini biasa kami lakukan agar penyerapan hasil panen bisa maksimal,” ujar Angga, yang menjabat sebagai Asisten Manajer Pengadaan dan Operasi Bulog Kantor Cabang Kapuas.

Menurut Angga, dalam satu kali kegiatan penyerapan gabah, tim biasanya menargetkan hingga sekitar 30 ton gabah, menyesuaikan kemampuan mitra penggilingan.

“Misalnya dalam sehari mampu menyerap sekitar 10 ton, berarti perlu waktu kurang lebih tiga hari hingga terkumpul 30 ton gabah,” katanya.

Dalam proses penyerapan, hasil panen tidak langsung diangkut lalu diolah begitu saja. Gabah terlebih dahulu melalui pemeriksaan kualitas sebelum masuk ke tahapan pengangkutan dari lokasi pertanian, pengeringan, penggilingan, penyortiran, hingga pengemasan. Setelah itu, barulah beras disimpan di gudang dan didistribusikan kepada masyarakat.

Untuk menjadi beras yang siap dimasak di meja makan, ada proses panjang yang harus dilalui agar hasil panen petani dapat diterima masyarakat dengan kualitas terbaik.

Tidak semudah membalikkan telapak tangan, ada rangkaian tahapan yang harus dijalani dengan penuh kesabaran oleh para petugas lapangan seperti Angga dan timnya dalam menjemput hasil panen petani.

Menjaga Harga

Sekitar awal Februari tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa harga gabah kering panen yang dibeli dari petani ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram dan tidak boleh berada di bawah angka tersebut.

Kebijakan itu disambut penuh harapan oleh para petani di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Tengah. Penetapan harga tersebut diharapkan mampu menjaga nilai jual hasil panen petani, sekaligus menekan praktik permainan harga yang kerap terjadi di lapangan.

Seiring dengan harapan itu, Bulog memikul tanggung jawab besar untuk memastikan harga pembelian Rp6.500 per kilogram benar-benar diterapkan dengan baik di tingkat petani.

Tugas tersebut tentu bukan hal mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Di balik kebijakan itu, ada tujuan besar yang ingin dicapai negara, yakni meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sejak kebijakan harga pembelian ditetapkan pemerintah pusat, Kantor Bulog Wilayah Kalimantan Tengah segera membentuk dua tim guna mengoptimalkan penyerapan gabah petani di berbagai daerah, termasuk Kapuas dan sekitarnya.

Tim pertama adalah tim jemput gabah yang bertugas melakukan penyerapan hasil panen sekaligus memastikan harga pembelian tetap berada di angka Rp6.500 per kilogram. Sementara itu, tim kedua merupakan tim monitoring atau pengawasan pengolahan yang bertugas mengawal gabah hasil serapan hingga diproses menjadi beras.

Di sisi lain, Bulog juga terus mendorong para petani bersama penyuluh pertanian dan para pemangku kepentingan terkait untuk menjaga kualitas gabah yang dihasilkan agar dapat diolah menjadi beras dengan mutu yang baik.

Angga menyampaikan, sejak awal 2026 hingga Mei ini, upaya penyerapan hasil pertanian di wilayah Kapuas dan sekitarnya terus dilakukan secara optimal oleh pihaknya.

“Sepanjang Januari sampai Mei 2026, serapan sudah mencapai sekitar 3.050 ton gabah. Dari jumlah itu, sekitar 2.600 ton berasal dari wilayah Terusan,” ujarnya.

Ia menegaskan, sejak pemerintah menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, Bulog selalu melakukan pembelian sesuai ketentuan tersebut.

Menurut Angga, kebijakan itu juga membawa dampak positif di lapangan. Kini, para pengepul selain Bulog turut membeli gabah petani dengan harga yang lebih baik.

“Alhamdulillah tahun ini hampir tidak ada lagi harga pembelian yang jatuh. Rata-rata sudah di angka Rp6.500, bahkan ada yang mencapai Rp6.700 hingga Rp7.000 per kilogram,” katanya.

Senyum Petani

Para petani di berbagai wilayah Nusantara, termasuk di Kapuas dan Kalimantan Tengah, menaruh harapan besar pada kebijakan penetapan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Bagi mereka, berbagai penegasan pemerintah mengenai upaya mewujudkan ketahanan pangan dengan menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas, dipandang sebagai bentuk keberpihakan negara kepada petani.

Karena itu, para petani berharap berbagai kebijakan dan kabar baik yang telah disampaikan tidak berhenti sebatas wacana, melainkan benar-benar diwujudkan secara nyata di lapangan.

Darmaya, salah seorang petani di wilayah Terusan, Kabupaten Kapuas, mengaku kebijakan penetapan harga beli gabah sebesar Rp6.500 per kilogram sejak Februari 2025 membawa banyak manfaat bagi petani.

Menurutnya, adanya jaminan harga tersebut membuat potensi anjloknya harga gabah oleh para pengepul dapat semakin diminimalkan.

"Karena kami petani tentu ingin harga beli yang baik. Kita ingin bekerja agar modal dapat kembali, serta tentu memberi keuntungan," ucapnya.

Ia pun berharap berbagai kebijakan yang berpihak kepada petani dapat terus berlanjut dan diimplementasikan dengan baik.

Tidak hanya soal harga, para petani juga berharap adanya peningkatan sarana dan prasarana pertanian, termasuk penguatan daya serap hasil panen, khususnya di Kalimantan Tengah. Dengan begitu, berapa pun hasil panen yang dihasilkan petani, kapan pun waktunya, dan di mana pun lokasinya, dapat terserap secara optimal.

Harga beli hasil panen yang baik bukan hanya menghadirkan senyum bagi para petani, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan masa depan bangsa.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan pembangunan jalan Lenangguar-Lunyuk di Pulau Sumbawa sejauh 61 km selesai pada Mei 2026.

Pemerintah Provinsi NTB telah mengalokasikan anggaran Rp61 miliar untuk menuntaskan pembangunan jalan tersebut. Ruas Lenangguar–Lunyuk merupakan salah satu jalur strategis penghubung wilayah selatan Kabupaten Sumbawa yang menopang mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian antar wilayah.

Iqbal menyoroti kondisi lereng yang labil sebagai penyebab utama kerusakan badan jalan di sejumlah lokasi.

“Kalau melihat struktur jalan di sini, persoalan utamanya ada pada lereng yang labil. Longsor menimbun badan jalan dan mengganggu akses masyarakat. Karena itu titik-titik rawan harus dipetakan dan ditangani lebih dulu,” ujarnya.

Iqbal menyebut pembangunan jalan tidak lagi cukup hanya berfokus pada pengaspalan badan jalan, tetapi harus memperhitungkan aspek mitigasi bencana, sistem drainase, dan karakter geografis wilayah.

Ia menilai banyak kerusakan jalan selama ini terjadi akibat minimnya saluran air dan lemahnya antisipasi terhadap potensi longsor.

“Sekarang ini drainase wajib dalam desain jalan. Jangan hanya membangun badan jalannya saja, tetapi juga harus menghitung aliran air, kondisi lereng, dan risiko longsor di sekitarnya,” katanya.

Ia juga meminta pengawas jalan tidak hanya memantau kondisi permukaan jalan, tetapi ikut menghitung potensi kerusakan di sisi kiri dan kanan ruas jalan yang dapat membahayakan masyarakat.

“Kalau kerusakan ditangani sejak awal, biayanya tidak besar. Tapi kalau dibiarkan sampai parah, anggarannya bisa ratusan juta bahkan miliaran rupiah,” ujarnya.

Selain fokus pada aspek mitigasi, Gubernur menegaskan bahwa keberadaan ruas jalan Lenangguar–Lunyuk sangat penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat, terutama distribusi hasil pertanian dari wilayah selatan Sumbawa.

Ia bahkan meminta percepatan penanganan pada salah satu titik badan jalan yang dinilai membahayakan kendaraan pengangkut hasil panen masyarakat.

“Ini berbahaya untuk pengendara, apalagi saat panen raya ketika truk pengangkut hasil pertanian melintas. Kalau bisa besok sudah mulai persiapannya dan minggu depan mulai dikerjakan,” kata Iqbal.

Selain percepatan penanganan, Gubernur juga menegaskan komitmennya memperkuat sistem pemeliharaan jalan provinsi melalui dukungan anggaran dan pengadaan alat pemeliharaan secara bertahap.

Menurutnya, anggaran pemerintah seharusnya lebih banyak digunakan untuk membuka konektivitas baru dan memperkuat akses ekonomi masyarakat, bukan terus-menerus habis untuk memperbaiki kerusakan yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal.

“Lebih baik anggaran kita dipakai membuka keterhubungan wilayah dan memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian,” katanya.

Bisnis.com, PADANG - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri Pertanian RI dan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) belum lama ini akan dilakukan pembangunan penambahan gudang beras Bulog di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat.

Dia bilang sesuai dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan Mentan bahwa pembangunan gudang Bulog di Dharmasraya ini juga menjadi bagian target pemerintah pusat untuk membuka lahan sawah baru seluas 10.000 hektar di Sumbar.

“Jadi pemerintah akan melakukan pembukaan lahan sawah baru 10.000 hektar di Sumbar, dan seiring dengan ini, rencana pembangunan gudang Bulog di Sumbar pun segera dilakukan, agar bisa menyerap lebih banyak beras hasil petani lokal,” katanya usai mendatangi gudang Bulog di Padang, Jumat (8/5/2026).

Andre melanjutnya selain akan melakukan pembangunan penambahan gudang Bulog di Dharmasraya, dan juga membuka lahan sawah baru, Mentan juga berharap supaya pemulihan lahan sawah terdampak bencana di Sumbar bisa segera dilakukan.

“Percepatan pemulihan lahan sawah terdampak bencana memang menjadi perhatian serius pemerintah, dan pemerintah daerah diminta untuk segera menyerap anggaran Rp455 miliar itu, agar pengerjaan bisa dipercepat di lapangan, setelah sempat tertahan 4 bulan lamanya anggaran itu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pimpinan Wilayah Bulog Sumbar Darma Wijaya mengatakan pembangunan gudang di Dharmasraya merupakan bagian dari program nasional Bulog untuk memperkuat kapasitas penyimpanan stok pangan.

“Dharmasraya merupakan salah satu wilayah yang strategis karena menjadi basis penyerapan hasil pertanian. Dengan adanya gudang Bulog di daerah ini, penyerapan hasil produksi petani diharapkan dapat lebih optimal sekaligus menjaga ketersediaan stok pangan,” katanya.

Dia menyebutkan direncanakan pembangunan awal untuk gudang itu memiliki kapasitas 1.000 ton. Pembangunan itu tidak berhenti begitu kapasitas 1.000 ton saja, tapi apabila ada kebutuhan lebih besar, maka bila memungkinkan untuk pembangunan lebih lanjut.

“Adanya rencana pembangunan gudang Bulog ini merupakan usulan dari Pemkab Dharmasraya, dan kami tentu sangat merespon dengan baik,” ujarnya.

Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhan pembangunan gudang Bulog itu akan dibangun di atas lahan hibah seluas sekitar 5.800 meter persegi yang berlokasi di Nagari Koto Padang sebagai lokasi pembangunan gudang logistik Bulog.

“Pembangunan gudang Bulog ini merupakan buah dari komunikasi dan langkah aktif yang kami lakukan dengan pemerintah pusat,” jelasnya.

Dikatakannya pembangunan gudang tersebut merupakan langkah strategis Pemkab Dharmasraya dalam memperkuat sektor pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.

“Penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan UMKM merupakan salah satu misi kami. Kerjasama dengan Bulog ini diharapkan mampu menyerap hasil produksi petani serta memastikan ketersediaan stok pangan bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, keberadaan gudang Bulog juga diharapkan memberi manfaat langsung bagi petani dan masyarakat. Dengan adanya fasilitas tersebut, Bulog dapat memastikan penyerapan hasil panen padi dan jagung masyarakat dengan harga yang wajar sehingga memberikan kepastian pasar bagi petani.

Annisa menaruh harapan dengan hadirnya Bulog dapat memutus praktik tengkulak maupun sistem ijon yang selama ini kerap merugikan petani akibat permainan harga yang tidak wajar.

Di sisi lain, keberadaan gudang logistik ini juga akan mempermudah distribusi berbagai program bantuan pangan pemerintah ke Kabupaten Dharmasraya sehingga penyalurannya dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.

“Jadi keberadaan gudang Bulog nantinya tidak hanya difungsikan sebagai tempat penyimpanan beras, tetapi juga berbagai komoditas pangan penting lainnya seperti minyak goreng, gula, telur, serta kebutuhan pokok lainnya,” ungkap dia.

Selain memperkuat cadangan pangan daerah, lanjutnya, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan serta memberikan kepastian pasar bagi hasil pertanian masyarakat Dharmasraya.

Untuk sarana penyimpanan, gudang 94 unit, silo gabah 6 unit, silo jagung 8 unit

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyiapkan pembangunan berbagai fasilitas modern dalam pembangunan 100 infrastruktur pascapanen guna meningkatkan kualitas pengolahan dan penyimpanan hasil bahan pangan.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan fasilitas tersebut mencakup sarana penyimpanan hingga pengolahan berbasis teknologi.

“Untuk sarana penyimpanan, gudang 94 unit, silo gabah 6 unit, silo jagung 8 unit,” kata Ahmad usai rapat terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan silo digunakan untuk menyimpan gabah dan jagung agar lebih tahan lama dibandingkan penyimpanan konvensional.

Menurut dia, selain fasilitas penyimpanan, Bulog juga akan membangun sarana pengolahan hasil panen.

Ia kemudian menyebutkan terdapat 17 unit dryer, 17 unit rice milling unit (RMU), serta delapan unit pengering jagung yang akan dibangun.

“Untuk sarana pengolahan, kami siapkan dryer, RMU, serta sentra pengolahan beras yang dilengkapi dengan fasilitas pengemasan,” ujarnya.

Selain itu, Bulog juga menyiapkan sembilan unit sentra pengolahan beras untuk mendukung proses produksi hingga distribusi.

Menurut dia, fasilitas tersebut akan didukung dengan mekanisasi dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional.

"Nanti di antara sentra produksi pengolahan beras tersebut kami gunakan secara mekanisasi dan otomatisasi sehingga arahnya nanti ke situ," tuturnya.

Ia menambahkan pengembangan tersebut merupakan bagian dari transformasi Bulog menuju sistem pengelolaan pangan modern.

Dengan penguatan fasilitas tersebut, Bulog menargetkan peningkatan kualitas produk pangan serta efisiensi dalam rantai pasok nasional.

“Harapannya, fasilitas milik negara juga tidak kalah dengan fasilitas milik swasta,” ucap Ahmad.

Pembangunan infrastruktur pascapanen ini direncanakan menggunakan anggaran sekitar Rp5 triliun, dengan alokasi sekitar Rp4,4 triliun untuk pembangunan infrastruktur utama serta Rp0,56 triliun untuk mekanisasi, otomatisasi dan teknologi informasi.

Upaya penguatan infrastruktur pascapanen ini sejalan dengan program pemerintah dalam menekan kehilangan hasil panen (food loss) yang selama ini masih terjadi pada tahap penyimpanan dan distribusi.

Hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan potensi kehilangan hasil pertanian dapat mencapai 30–50 persen pada berbagai tahapan produksi dan distribusi jika tidak ditangani dengan baik.

Pengembangan fasilitas modern tersebut juga diharapkan dapat mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan, terutama pada periode panen raya dan saat terjadi gangguan distribusi akibat faktor cuaca maupun logistik.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut secara terbuka mengakui keterbatasan fiskal dan kapasitas daerah dalam menangani kerusakan jalan strategis. Kondisi tersebut mendorong Bupati Garut Abdusy Syakur Amin meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam perbaikan sejumlah ruas jalan kabupaten yang dinilai krusial bagi perekonomian masyarakat.

Syakur menyebutkan, langkah tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU di Jakarta, Selasa (3/2/2026). Dalam pertemuan itu, Pemkab Garut menyampaikan usulan perbaikan jalan yang selama ini menjadi penghambat mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta konektivitas antarwilayah sentra produksi.

Ia menegaskan persoalan infrastruktur jalan tidak lagi bisa ditangani secara parsial oleh pemerintah daerah. Beban kerusakan yang luas, ditambah keterbatasan anggaran daerah, membuat Garut harus meminta intervensi pusat agar pembangunan jalan strategis tetap berjalan.

“Kalau hanya mengandalkan kemampuan daerah, perbaikannya akan sangat lambat. Padahal, jalan ini menyangkut langsung pergerakan ekonomi masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha kecil,” ujar Syakur, Kamis (5/2/2026).

Ia menyampaikan banyak ruas jalan kabupaten memiliki fungsi strategis sebagai jalur distribusi hasil bumi dari kawasan pertanian ke pasar-pasar utama. Namun, kondisi jalan yang belum memadai menyebabkan biaya logistik tinggi dan menekan pendapatan petani.

Menurut Syakur, pembenahan infrastruktur jalan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis desa. Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat dipandang sebagai solusi realistis di tengah keterbatasan daerah.

Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Ditjen Bina Marga Kementerian PU Hendro Satrio menyatakan bahwa usulan yang disampaikan sejalan dengan arah pembangunan nasional, khususnya dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Menurut Hendro, pembangunan dan preservasi jalan daerah menjadi bagian penting dari upaya pemerintah pusat meningkatkan konektivitas wilayah dan menekan kesenjangan antar daerah. Garut dinilai memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertanian, sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.

“Kami mendorong agar seluruh usulan jalan daerah dari Kabupaten Garut dapat segera dilengkapi dan dimasukkan ke dalam sistem perencanaan nasional. Jika persyaratan teknis terpenuhi, tentu akan kami tindak lanjuti,” kata Hendro.

Ia menjelaskan, pengusulan perbaikan jalan daerah dilakukan melalui aplikasi Sinergitas Transparansi Integrasi Akuntabel (SiTIA), yang menjadi pintu masuk sinkronisasi program pusat dan daerah. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah pusat dapat memverifikasi kelayakan teknis sekaligus menentukan prioritas penanganan.

Hendro berharap koridor jalan yang diusulkan sudah memiliki kesepakatan prioritas antara pemerintah daerah dan pusat, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Bisnis.com, BATAM — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia untuk lebih aktif mendorong hilirisasi produk pertanian lokal guna meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani.

Hal itu diungkap dia, saat melakukan kunjungan ke Batam, Senin 19 Januari 2026. Menurut Mentan Amran, selama ini banyak daerah masih berfokus pada produksi bahan mentah, sementara potensi keuntungan yang lebih besar justru berada pada tahap pengolahan.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp40 triliun untuk mendukung program hilirisasi. Dengan hilirisasi, hasil pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi produk siap konsumsi atau bahan baku industri.

“Kami punya anggaran Rp 40 triliun, itu diberikan. Tentu anggaran ini untuk kabupaten. Hilirisasi adalah kunci untuk meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat ekonomi daerah. Pemda harus hadir, memfasilitasi, dan memberi dukungan nyata, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, maupun akses permodalan,” ujar Amra.

Dia mencontohkan komoditas seperti padi, jagung, kelapa, kakao dan kopi yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah tinggi. Amran menilai, jika dikelola dengan baik, hilirisasi dapat menciptakan lapangan kerja baru di daerah dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Mentan Amran juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemda, pelaku usaha, dan petani. Kementerian Pertanian, kata dia, siap mendukung melalui program pendampingan, penguatan kelembagaan petani, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern.

“Kalau pusat dan daerah kompak, petani akan sejahtera, industri tumbuh, dan ekonomi daerah bergerak lebih cepat,” tegasnya.

Pemda diharapkan dapat mengidentifikasi komoditas unggulan masing-masing wilayah dan menyusun strategi hilirisasi yang sesuai dengan potensi lokal, sehingga pembangunan pertanian dapat berjalan berkelanjutan dan berdaya saing.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berupaya untuk terus memulihkan kegiatan ekonomi masyarakat di daerah bencana, salah satunya dengan memastikan agar distribusi hasil pertanian warga tetap terjaga.
Strategi yang dilakukan untuk memastikan distribusi hasil pertanian warga terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dilakukan melalui jalur udara. Hasil tani seperti cabai dan komoditas pertanian lainnya diterbangkan ke Posko Halim, Jakarta, menggunakan pesawat Hercules dan helikopter TNI maupun pesawat swasta dari Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah.
Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar mengatakan bahwa pengangkutan hasil panen melalui jalur udara dilakukan karena distribusi melalui jalur darat belum memungkinkan akibat dampak bencana.
Sejak 8 Desember, pesawat Hercules dan armada udara TNI telah digunakan secara rutin untuk mengangkut hasil bumi warga ke Jakarta, bersamaan dengan pengiriman bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut mandat Presiden Prabowo Subianto agar setiap pesawat Hercules maupun helikopter yang membawa logistik bantuan bencana ke Bandara Rembele juga mengangkut hasil tani warga saat kembali ke Jakarta.
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan para petani terdampak bencana tetap memperoleh pendapatan dari hasil panen mereka.
“Percayalah pemerintah akan bekerja sangat keras. Habis-habisan untuk membantu bapak-bapak ibu-ibu sekalian di sini. Kita akan bersama bapak-bapak ibu-ibu, jangan khawatir anda tidak sendiri,” ujar Prabowo saat mengunjungi titik-titik pengungsian di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah pada 12 Desember lalu.
Pemerintah menegaskan bahwa skema ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan bantuan kebencanaan dan roda perekonomian masyarakat berjalan beriringan.
Dengan bergeraknya logistik kemanusiaan dan hasil bumi secara simultan, diharapkan kebutuhan dasar warga terpenuhi sekaligus penghidupan para petani tetap terjaga di tengah situasi darurat.
Sementara itu, pascabencana di Aceh, pemerintah juga terus mengebut upaya pemulihan infrastruktur melalui perbaikan akses jalan kritis, perbaikan jembatan, hingga pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak.
Melalui pemulihan akses-akses publik tersebut, pemerintah berharap mobilitas warga dapat kembali normal dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera berjalan.

Dugaan Politisasi Bencana

Sementara itu, peneliti utama Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menuturkan munculnya dugaan politisasi bencana banjir dan longsor di Aceh, menyusul beredarnya informasi mengenai adanya surat permohonan dukungan kepada lembaga internasional yang disebut tidak diketahui oleh Pemerintah Daerah Aceh.
Bawono menilai, di tengah situasi krisis, kemunculan narasi yang tidak sejalan dengan pernyataan resmi pemerintah daerah patut dicermati secara kritis.
“Ketika kepala daerah menyatakan tidak mengetahui adanya surat tersebut, publik wajar mempertanyakan siapa aktor di balik langkah itu dan untuk kepentingan apa,” ujar Bawono, Rabu (17/12/2025).
Dia menyatakan bencana kerap menjadi ruang sensitif yang rawan dimanfaatkan untuk membangun drama politik atau framing tertentu di ruang publik.
“Ini bukan soal bantuan asing atau tidak, melainkan soal bagaimana narasi dibentuk. Jika ada pihak ketiga yang membangun kesan seolah-olah Aceh membutuhkan intervensi luar karena negara absen, hal ini berpotensi berbahaya secara politik dan sosial,” katanya.
Menurut Bawono, masyarakat Aceh memiliki karakter yang kuat dan bermartabat. Dalam sejarahnya, masyarakat Aceh tidak pernah menjadikan bencana sebagai alat untuk meminta-minta bantuan.
“Bantuan tentu sah dan baik, tetapi harus diletakkan dalam kerangka solidaritas serta mekanisme resmi. Bukan untuk dipolitisasi,” ujarnya.
Dia menegaskan, penanganan bencana seharusnya difokuskan pada kerja nyata di lapangan, transparansi distribusi bantuan, serta percepatan pemulihan masyarakat terdampak.
“Semua pihak seharusnya menahan diri agar tidak menyeret bencana ke kepentingan lain yang justru mengaburkan upaya kemanusiaan.” (*)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI resmi mengoperasikan Kereta Petani dan Pedagang pada layanan Commuter Line Merak mulai Senin (1/12/2025). Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, mengatakan inovasi ini merupakan hasil kolaborasi KAI Group dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan untuk memperlancar arus distribusi hasil pertanian dan perdagangan lokal di Banten.

“Seluruh proses desain dan modifikasi sarana dikerjakan oleh Balai Yasa Surabaya Gubeng, mulai dari penataan interior, ruang bagasi, hingga sistem pendukung perjalanan agar sesuai kebutuhan petani dan pedagang,” ujar Anne dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Anne menyampaikan kehadiran Kereta Petani dan Pedagang merefleksikan kemampuan perkeretaapian nasional dalam menghadirkan layanan yang relevan bagi masyarakat. Ia menjelaskan kereta ini dirancang oleh tenaga ahli Balai Yasa Surabaya Gubeng.

“Setiap detail disiapkan agar perjalanan aman, nyaman, dan tetap tertata sehingga petani dan pedagang dapat memasarkan produk dengan lebih mudah,” sambung Anne.

Anne memaparkan tarif perjalanan ditetapkan sebesar Rp 3.000, sama dengan tarif penumpang umum pada KRL, melalui skema Public Service Obligation (PSO) dari pemerintah. Ia menekankan dukungan subsidi DJKA Kemenhub memastikan layanan ini tetap terjangkau dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya yang bergantung pada transportasi publik berbasis rel.

Anne menyampaikan Kereta Petani dan Pedagang memiliki kapasitas 73 tempat duduk dan area bagasi yang ditata sesuai kebutuhan pengguna. Layanan ini dirangkaikan pada 14 perjalanan Commuter Line Merak setiap hari, terdiri dari 7 perjalanan Merak–Rangkasbitung dan 7 perjalanan Rangkasbitung–Merak.

“Seluruh perjalanan tersebut melayani 11 stasiun, yaitu: Rangkasbitung – Jambu Baru – Catang – Cikuesal – Walantaka – Serang – Karangantu – Tonjong Baru – Cilegon – Krenceng – Merak,” lanjut Anne.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pesantren Darul Huda di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, menjadi contoh nyata bagaimana kemandirian ekonomi bisa tumbuh dari ketekunan, inovasi, dan dukungan berkelanjutan.

Pimpinan Pondok Pesantren Darul Huda, KH Yanto Nurhamzah mengatakan sejak 2020, pondok pesantren ini mengembangkan budidaya cabai secara serius melalui bantuan greenhouse dari Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau. Kini, hasilnya tak hanya mampu memenuhi kebutuhan dapur pondok, tetapi juga menjadi sumber pembelajaran dan pemberdayaan bagi ratusan santri.

“Awalnya kami menanam cabai di lahan terbuka sejak 2018. Tapi sejak mendapat bantuan greenhouse dari BI pada 2020, hasilnya semakin optimal dan berkelanjutan,” ujarnya kepada tim Jelajah Ketahanan Pangan Riau, Bisnis Indonesia.

Pesantren ini memiliki lahan tanam cabai seluas 8x40 meter atau sekitar 320 m² di dalam greenhouse serta tambahan lahan 40x40 meter di luar ruangan yang menampung sekitar 1.500 batang cabai.

Dari lahan tersebut, panen bisa mencapai lebih dari 100 kilogram sekali panen, bahkan sebagian hasilnya pernah dijual langsung kepada masyarakat.

Menariknya, sistem tanam cabai diatur bergiliran agar produksi bisa berlangsung sepanjang tahun. Hasil panen yang melimpah disimpan dalam freezer, sehingga pasokan cabai pondok tetap terjaga tanpa harus membeli dari luar.

“Kebutuhan cabai kami sekitar 500 gram hingga 1,5 kilogram per hari untuk 328 santri. Sebelumnya, setiap minggu kami belanja sekitar Rp3,5 juta untuk kebutuhan dapur. Sekarang cukup Rp1 juta saja, hemat Rp2,5 juta setiap minggu atau sekitar Rp10 juta per bulan,” ungkap KH Yanto.

Keberhasilan itu membuat BI Riau kembali memberikan dukungan pada 2023 berupa alat produksi sambal. Bantuan tersebut merupakan bentuk apresiasi karena Pesantren Darul Huda mewakili Sumatra dan meraih juara 1 di ajang Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) 2022 kategori ketahanan pangan.

“Dengan alat itu, kami bisa mengolah hasil panen cabai menjadi sambal kemasan. Jadi dari hulu ke hilir, semuanya terintegrasi. Tidak hanya menanam, tapi juga mengolah dan menjual produk,” ujarnya.

Meskipun pemasaran sambal masih menghadapi tantangan karena masyarakat umumnya lebih suka membuat sambal sendiri, KH Yanto menilai program ini sudah memberikan dampak besar terhadap kemandirian pesantren. Selain menghemat biaya dapur, santri juga memperoleh keterampilan wirausaha dan pengolahan hasil pertanian.

Seiring perkembangan, Pesantren Darul Huda kini memperluas budidaya ke komoditas lain seperti terong, kangkung, bayam, dan sawi. Hasilnya tak hanya untuk konsumsi pondok, tapi juga diolah menjadi produk turunan seperti stik sayur dan camilan sehat kemasan.

Untuk memperkuat program tersebut, pesantren membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Plus Darul Huda yang fokus pada jurusan agrobisnis hortikultura dan pengolahan hasil pertanian.

“Alhamdulillah, beberapa alumni sudah bekerja di berbagai perusahaan, bahkan ada yang sampai ke Malaysia di bidang pengolahan pangan,” tutur KH Yanto.

Dia menegaskan, dukungan BI Riau melalui pendampingan dan edukasi telah membuka jalan bagi pesantren untuk menjadi model kemandirian ekonomi berbasis ketahanan pangan.

“Kami berterima kasih kepada BI Riau atas kepercayaan dan bimbingannya. Ke depan, kami ingin memperkuat fasilitas pertanian dan pengolahan agar pesantren bisa mandiri sepenuhnya dalam kebutuhan pangan,” ujarnya.

Kepala BI Riau, Panji Achmad, menyampaikan bahwa BI sangat mendukung upaya pesantren dalam menjaga stabilitas pangan melalui ketahanan pangan lokal.

"Kami berterima kasih kepada Pesantren Darul Huda atas peran serta mereka dalam menjaga suplai volatile food, khususnya cabai, yang menjadi salah satu komoditas utama penyumbang inflasi di Riau," ujar Panji.

Pondok Pesantren Darul Huda menurutnya merupakan salah satu pesantren unggulan di Riau yang memiliki unit usaha Darul Huda Snack, dengan salah satu produknya berupa sambal. Produk ini merupakan hilirisasi cabai, yang merupakan salah satu komoditas penyumbang inflasi di Riau.

Berbagai prestasi bergengsi pun pernah diraih oleh pesantren ini. Untuk mendukung peningkatan kualitas produknya, pada tahun 2023 BI Riau memberikan bantuan sarana dan prasarana pengolahan cabai untuk menyukseskan program hilirisasi cabai.

Menurut Panji, usaha yang dilakukan Pesantren Darul Huda tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi lokal, tetapi juga menjadi contoh kemandirian pesantren yang mampu menghidupi operasional pondok serta mendukung anak-anak yatim dan kurang mampu untuk terus bersekolah. "Prestasi ini luar biasa dan patut diapresiasi oleh pemerintah," tambahnya.

Pesantren Darul Huda kini bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat berbasis nilai-nilai kemandirian dan keberlanjutan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi telah meminta kepada PT Kereta Api (Persero) atau KAI untuk menyediakan kereta khusus bagi para peternak dan petani di wilayah Jawa Barat. Kereta tersebut akan mengangkut hasil peternakan dan pertanian seperti sapi, ayam, kerbau, domba, kelapa, sayuran, hingga beras.

"Selanjutnya Pemprov Jabar akan membangun kerja sama dengan PT KAI, gerbong untuk pengangkut yang ngangkut sapi, ngangkut ayam, munding (kerbau), domba, sayuran, kelapa, beras," kata KDM, sapaan Dedi Mulyadi melalui akun Instagram-nya, dikutip Minggu (9/11/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin mengatakan, pihaknya akan menyediakan kereta untuk mengangkut hasil peternakan dan pertanian yang melayani sejumlah kota, seperti Tasikmalaya, Bandung, Sukabumi, Bogor, dan Depok. KAI bersama Pemprov Jawa Barat juga berencana menghadirkan kereta khusus peternak dan petani dari Cirebon ke Jakarta.

"Kita akan sediakan empat kereta untuk Jawa Barat. Lagi kita bangun keretanya," ujar dia.

"jalurnya dari Cianjur-Bogor, Tasik, kemudian Sukabumi," imbuhnya.

Foto: Gerbong kereta api khusus untuk petani dan pedagang. (Dok. KAI) Gerbong kereta api khusus untuk petani dan pedagang. (Dok. KAI)

"Pengin dari Cirebon ke Jakarta," timpal KDM.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan bersama PT KAI memperkenalkan kereta khusus petani dan pedagang yang diharapkan menjadi solusi transportasi yang efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi rakyat.

Presiden Prabowo Subianto juga telah meninjau secara langsung kereta khusus ini pada awal November 2025. Kereta tersebut tidak hanya mengangkut penumpang, melainkan juga hasil panen, barang dagangan, dan logistik kebutuhan sehari-hari.

Kereta khusus petani dan pedagang ini bakal melayani lintasan rute di wilayah seperti Rangkasbitung, Serang, dan Merak yang merupakan salah satu jalur vital penghubung antara sentra pertanian dan kawasan perdagangan utama.