Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mempercepat realisasi proyek pembangunan yang sempat tertunda pada tahun anggaran sebelumnya sebagai upaya meningkatkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, menyusul Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2025 yang mencapai Rp96 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita di Ponorogo, Rabu, mengatakan sebagian Silpa tersebut berasal dari sejumlah kegiatan dan proyek yang belum dapat direalisasikan karena masih memerlukan evaluasi pada akhir tahun anggaran.

"Memang ada kenaikan Silpa dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab, ada beberapa kegiatan dan proyek yang harus dievaluasi kembali sehingga anggarannya belum dapat direalisasikan," katanya.

Menurut Lisdyarita, hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan agar proses perencanaan hingga pelaksanaan program pada tahun ini berjalan lebih efektif sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan pemerintah daerah memprioritaskan percepatan pelaksanaan proyek, khususnya pembangunan infrastruktur dan kegiatan strategis lainnya, untuk meningkatkan kualitas serapan anggaran.

Ia menjelaskan, selain dipengaruhi evaluasi sejumlah kegiatan, besaran Silpa juga berkaitan dengan belum terlaksananya beberapa proyek infrastruktur serta realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

"Ada beberapa pekerjaan infrastruktur yang belum bisa kami laksanakan tahun lalu karena berbagai pertimbangan. Selain itu, realisasi DAK serta dana bagi hasil cukai hasil tembakau juga berpengaruh terhadap besarnya Silpa," ujarnya.

Meski demikian, Agus menilai kinerja pengelolaan APBD masih tergolong baik. Dari total APBD Ponorogo sekitar Rp2,4 triliun, realisasi belanja daerah pada 2025 telah mencapai sekitar 90 persen.

Pemkab Ponorogo menargetkan level penyerapan APBD pada 2026 bisa meningkat hingga melampaui 95 persen melalui percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek pembangunan.

"Tahun ini pelaksanaan program akan kami percepat. Harapannya serapan APBD 2026 bisa di atas 95 persen sehingga anggaran yang tersedia benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Agus.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melatih perempuan dari 1.600 gereja di delapan kabupaten agar memiliki kemampuan mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program pembinaan bertahap guna memperkuat ekonomi keluarga dan mendorong pembangunan yang inklusif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Papua Tengah Agustinus Bagau di Nabire, Rabu, mengatakan untuk mengawali itu tahun ini pihaknya menggelar pelatihan bagi perempuan gereja agar memiliki kemampuan mengelola UMKM.

"Tahun ini adalah awal pembinaan perempuan gereja. Secara bertahap kami akan membina perempuan gereja di delapan kabupaten sehingga ditargetkan perempuan dari 1.600 gereja memperoleh pelatihan pengelolaan UMKM," katanya saat membuka pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Gereja Mengelola UMKM.

Ia mengatakan, program peningkatan kapasitas perempuan gereja merupakan salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah yang dilakukan secara bertahap dan mulai dijalankan tahun ini.

Ia menjelaskan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan perempuan gereja dalam mengelola UMKM melalui pembekalan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, akses permodalan, pemasaran digital, serta pengembangan produk.

Menurut dia, peningkatan kapasitas tersebut diharapkan melahirkan pelaku UMKM yang kompeten dan mandiri sekaligus memperkuat peran perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga dan pembangunan daerah.

Pada pelatihan awal ini, pihaknya melibatkan 209 peserta yang berasal dari empat kabupaten yaitu Nabire, Paniai, Deiyai, dan Dogiyai.

Para peserta dibekali metode pembelajaran berupa penyampaian materi dan praktik langsung agar peserta mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam mengembangkan usaha.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah Victor Fun yang mewakili Gubernur mengatakan pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat peran perempuan sebagai bagian dari pembangunan yang adil, inklusif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut dia, perempuan memiliki kontribusi besar dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan gereja, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti kemampuan manajemen usaha, pencatatan keuangan, akses pembiayaan, pemasaran, pengemasan produk, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Ia berharap, melalui pelatihan tersebut para peserta mampu menyusun rencana usaha, mengelola keuangan, menghitung harga pokok produksi, menentukan harga jual, serta mengembangkan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan usaha masing-masing.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi pengarusutamaan gender yang memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan, akses, manfaat, dan peran yang setara dalam pembangunan.

Ia menilai komunitas perempuan gereja memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi keluarga dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat karena peran sosial gereja yang kuat di tengah masyarakat.

"Pemerintah berharap pelatihan ini tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan kelompok usaha, penguatan legalitas usaha, perluasan akses pemasaran, dan kemitraan dengan lembaga pembiayaan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

BATAM - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri) memperkenalkan Border Integrated Decision and Governance Engine System (Bridge System) sebagai sistem pengelolaan informasi yang mengintegrasikan data, rencana aksi, serta hasil-hasil kesepakatan Sosek Malindo dari tingkat daerah, Sekretariat Bersama, hingga nasional.

Sistem ini diharapkan mampu mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data, memperkuat monitoring dan evaluasi, serta meningkatkan efektivitas implementasi kerja sama bilateral.

Hal itu mengemuka dalam kerja sama pembangunan sosial ekonomi kawasan perbatasan melalui Persidangan ke-22 Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja (KK/JKK) Sosek Malindo Daerah Provinsi Kepulauan Riau/Riau–Johor/Melaka yang berlangsung di Batam, 22–25 Juni 2026.

Forum bilateral tersebut mempertemukan delegasi Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk membahas berbagai agenda kerja sama pembangunan kawasan perbatasan.

"Melalui Bridge System, setiap hasil persidangan dapat dipantau secara berkelanjutan sehingga perumusan kebijakan dan diplomasi bilateral semakin berbasis data, terukur, dan mampu diterjemahkan menjadi program yang berdampak bagi masyarakat perbatasan," tambah Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri Amran, Rabu (1/7/2026).

Amran mengatakan, sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA persidangan ini menjadi momentum mempercepat tindak lanjut hasil Persidangan ke-19 Sekretariat Bersama (Sekber) Sosek Malindo yang telah dilaksanakan di Bandung.

Lihat video: Kemendagri Minta Pemda Inovasi untuk Kualitas Pelayanan Publik Lebih Baik



Ketua Sekretariat Bersama Kelompok Kerja Sosek Indonesia ini juga menyebut, seluruh pembahasan perlu menghasilkan kesepakatan yang implementatif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat di kawasan perbatasan.

"Persidangan ini harus mampu menghasilkan langkah-langkah konkret yang tidak hanya memperkuat koordinasi antarinstansi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia," ujarnya,

Selain penguatan tata kelola kerja sama, persidangan juga membahas percepatan pembukaan jalur laut RoRo Batam-Johor yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kedua wilayah. Meskipun infrastruktur dasar di Batam dan Johor telah memadai, implementasi rute tersebut masih memerlukan penyelarasan regulasi, standar operasional, serta koordinasi lintas kementerian di Indonesia dan Malaysia.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap pembahasan pembukaan jalur RoRo Batam-Johor terus memperoleh kemajuan melalui berbagai forum bilateral maupun trilateral. Kehadiran jalur tersebut diyakini akan memperkuat konektivitas kawasan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Jakarta (ANTARA) - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menilai pendampingan usaha yang disertai akses permodalan terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pengusaha ultra mikro, termasuk para pengusaha perempuan.

Direktur Utama PNM Kindaris di Jakarta, Rabu, menilai model pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan tidak hanya memperkuat kapasitas usaha, tetapi juga mendorong semakin banyak pelaku usaha naik kelas ke layanan keuangan formal.

“Sebagai lembaga pemberdayaan perempuan terbesar di dunia, kami melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) terus memperluas akses pembiayaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas bagi perempuan pengusaha ultra mikro di berbagai daerah,” kata Kindaris.

Hingga kini, program tersebut telah menjangkau 23,3 juta nasabah yang sebagian besar sebelumnya belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal.

Pemberdayaan menjadi faktor utama yang membuat pembiayaan mampu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, katanya menambahkan.

“Program PNM Mekaar terus memberikan dampak langsung bagi jutaan perempuan pengusaha ultra mikro di Indonesia. Kehadiran kami bukan hanya membuka akses modal, tetapi juga membangun rasa percaya diri bagi nasabah untuk terus mengembangkan usaha dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga,” ujar Kindaris.

Temuan Indekstat (2025), menurut dia, menunjukkan pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat rata-rata Rp875.738 per bulan. Selain itu, indeks kemampuan pengembangan usaha meningkat 28,73 persen, dari kategori rendah menjadi kategori sedang.

Sementara itu, lanjutnya, penelitian Lembaga Penyelidik dan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) mencatat dampak ekonomi program tersebut turut meningkatkan konsumsi rumah tangga hingga Rp7,13 triliun pada 2025.

Penelitian yang sama juga menunjukkan sebanyak 2,35 juta nasabah berhasil naik kelas menuju layanan keuangan formal yang lebih tinggi.

Data tersebut, lanjut Kindaris, menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya memperluas akses pembiayaan bagi kelompok usaha ultra mikro, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas usaha, penguatan ekonomi keluarga, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih luas.

“PNM membantu bukan saja dalam hal pembiayaan usaha, tetapi juga mendampingi nasabah dalam bentuk pelatihan, literasi keuangan, literasi usaha, dan capacitybuilding,” katanya.

“Kami ingin memastikan setiap nasabah mendapatkan kesempatan berkembang, mencapai kemakmuran keluarga, dan akhirnya mampu naik kelas. Inilah yang kami sebut sebagai memberikan modal finansial, sosial, dan intelektual,” ujar dia menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin mengatakan, pembangunan empat Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru menjadi langkah mitigasi atas keterlambatan proyek Bendungan Karian yang hingga kini belum beroperasi akibat kendala teknis.

"Market sounding ini merupakan salah satu tahapan dalam proses pelelangan atau bidding untuk mencari mitra strategis dalam pembangunan empat IPA," kata Arief di Jakarta, Rabu.

Perusahaan air tersebut memulai proses market sounding untuk mencari mitra strategis dalam pembangunan empat IPA sebagai upaya mempercepat pencapaian layanan air minum perpipaan 100 persen di Jakarta pada 2029.

"Langkah ini dilakukan dalam rangka pembangunan tambahan empat IPA sebagai upaya mitigasi atas keterlambatan proyek Bendungan Karian," ujarnya.

Ia menegaskan percepatan pembangunan dilakukan untuk memenuhi target cakupan layanan air perpipaan 100 persen dapat tercapai pada 2029, lebih cepat dari target semula.

"Mudah-mudahan prosesnya tidak memakan waktu terlalu lama. Saya telah meminta agar proyek ini dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan, meskipun target tersebut sangat ketat," katanya.

Arief menambahkan proyek pembangunan empat IPA akan dibiayai melalui skema creative financing dengan pola public-private partnership (PPP) atau kerja sama bisnis ke bisnis (B2B), sehingga tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris mengatakan, percepatan tersebut penting untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi sekitar 13 hingga 14 juta orang yang beraktivitas setiap hari di Jakarta, termasuk para komuter.

Selain meningkatkan pelayanan, menurut Afan, perluasan layanan air perpipaan juga menjadi upaya menekan penggunaan air tanah yang menjadi salah satu penyebab penurunan muka tanah di Jakarta.

"Harapan kami, ketika layanan air minum perpipaan mencapai 100 persen pada 2029, masyarakat tidak lagi bergantung pada air tanah. Dengan demikian, laju penurunan muka tanah dapat ditekan," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik pembuatan sertifikat halal saat ini tidak hanya sebagai label yang menunjukkan kepatuhan namun bergeser pada upaya menaikkan daya saing produk usaha untuk masuk ke pasar yang lebih luas.

“Jadi artinya ada pergeseran yang baik dari satu sisi konteksnya kepatuhan, takut nanti kena sidak, sekarang sudah melihat bahwa ini adalah satu tahap yang harus dilewati dalam rangka untuk mendorong lebih kompetitif, lebih produktif, dan lebih bagus lagi penjualannya ke depan,” kata Riza dalam acara Islamic Financial Dialogue di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan tren sertifikasi halal pada pemilik usaha mikro, kecil dan menengah dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan.

Hal ini terlihat karena adanya pergeseran paradigma baik secara nasional, regional, maupun global bahwa sertifikat halal merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing untuk masuk ke pasar ritel modern dan menjangkau pasar kelas menengah yang semakin peduli dengan produk halal dan sehat.

Riza mengatakan, pada tahun 2024, sebanyak 733 ribu pelaku usaha sudah mendaftarkan sertifikasi halal, dan di tahun 2025 naik menjadi 1,2 juta sertifikat halal telah terbit.

Sementara data pada triwulan 1 2026, sudah lebih dari 2,9 juta pengusaha UMKM yang terlibat mendaftarkan usahanya untuk memiliki sertifikat halal dan total sudah 3,72 juta surat sertifikat halal telah terbit. Hingga triwulan 1 2026, sudah ada lebih dari 10,1 juta produk yang sudah mengantongi sertifikat halal.

“Angkanya hari ini jauh lebih besar daripada ini, dan tentunya kalau melihat dari data ini, kami ingin mengatakan pencapaian kita tahun ini, diperkirakan akan lebih tinggi daripada tahun 2025 lalu,” kata Riza.

Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pengusaha UMKM semakin menyadari bahwa sertifikasi halal dapat digunakan sebagai investasi bisnis yang menguntungkan.

Ia mengatakan perlu ada upaya agresif dalam literasi, kemudahan prosedur, dan integrasi digital untuk penerbitan sertifikat halal agar terjadi pertumbuhan ekonomi nyata melalui skema syariah yang lebih inklusif.

Dengan sertifikat halal, UMKM memiliki legitimasi dan kredibilitas di mata konsumen, perbankan, dan mitra industri besar, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

kebutuhan terhadap akses pendanaan yang cepat dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan transaksi menjadi tren baru di kalangan eksekutif Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT Lesca Gadai Premier menghadirkan alternatif akses pendanaan berbasis aset bernilai tinggi bagi pelaku usaha dan kalangan high net worth individuals (HNWI) yang membutuhkan proses pembiayaan dengan tingkat privasi yang lebih tinggi.

Layanan eksklusif tersebut bernama White Glove Service yang dibalut dalam kampanye bertajuk Discreet Liquidity.

Direktur Lesca Gadai Premier Bastian Purnama dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa kebutuhan terhadap akses pendanaan yang cepat dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan transaksi menjadi tren baru di kalangan eksekutif Indonesia.

Ia menjelaskan waktu merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan bagi para pemimpin bisnis.

Pada pertengahan tahun, peluang ekspansi maupun kebutuhan pendanaan strategis dapat muncul dalam waktu yang singkat. Sementara proses persetujuan kredit melalui perbankan konvensional membutuhkan tahapan yang relatif lebih panjang.

Oleh sebab itu, melalui konsep Discreet Liquidity, Bastian menyampaikan bahwa perusahaan menghadirkan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat mendukung kebutuhan tersebut dengan tetap mengedepankan aspek privasi.

Menurut perusahaan, layanan White Glove Service meredefinisi seluruh proses pergadaian konvensional menjadi sebuah pengalaman transaksi keuangan privat yang setara dengan layanan private banking internasional.

Tahapan layanan diawali dengan konsultasi serta kesepakatan awal yang dapat dilakukan melalui platform daring maupun WhatsApp.

Setelah terdapat kesepahaman awal, nasabah dapat menyerahkan aset secara langsung atau memanfaatkan layanan penjemputan yang disediakan perusahaan untuk membawa aset ke pusat penilaian resmi.

Perusahaan memastikan, seluruh proses logistik ditangani oleh tim operasional yang profesional guna memastikan aspek keamanan aset tetap terjaga dengan ketat selama perjalanan menuju tempat pengecekan. Setelah pemeriksaan teknis dan verifikasi aset selesai dilakukan, pencairan dana dapat diproses.

“Kami memperlakukan setiap transaksi layaknya sebuah kemitraan strategis yang sangat rahasia. Tidak ada antrean, tidak ada publikasi, dan tidak ada catatan publik yang dapat diakses oleh pihak luar. Ini adalah murni pertukaran nilai yang cepat, profesional dan senyap,” kata Bastian.

Perusahaan juga telah menerapkan standar ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu dan ISO 27001 untuk sistem manajemen keamanan informasi.

Dengan standar tersebut, perusahaan menyatakan untuk terus berkomitmen dalam menjaga keutuhan data fisik maupun digital milik nasabah pada setiap tahapan dalam layanan White Glove Service.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

LIMA - Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi dan memulihkan ekosistem gambut . Hal ini sebagai salah satu kunci menghadapi perubahan iklim , menjaga keanekaragaman hayati, memperkuat ketahanan air, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.

"Indonesia memiliki ekosistem gambut tropis terbesar di dunia. Kawasan hidrologis gambut Indonesia mencapai sekitar 24 juta hektare, dan sekitar 70 persen berada di dalam kawasan hutan negara," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan , Ristianto Pribadi, pada hari pertama Technical Level 4th Meeting of the Partners of the Global Peatlands Initiative (GPI) di Lima, Peru, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, gambut Indonesia merupakan aset strategis dunia karena menyimpan sekitar 89 gigaton karbon. Jumlah tersebut menjadikan ekosistem gambut Indonesia berperan penting dalam menekan emisi gas rumah kaca, menjaga keanekaragaman hayati, mengatur tata air, sekaligus menopang kehidupan jutaan masyarakat.

Restorasi gambut bukan lagi sekadar memperbaiki lahan yang rusak. Saat ini, restorasi merupakan investasi jangka panjang untuk ketahanan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, ketahanan air, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia telah membangun kebijakan pengelolaan gambut yang menyeluruh, mulai dari inventarisasi, perlindungan, pemanfaatan, pemulihan, pemantauan, hingga penegakan hukum. Salah satu landasan utamanya adalah PP No 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Setelah kebakaran hutan dan lahan besar pada 2015, pemerintah telah memperkuat berbagai kebijakan teknis terus dikembangkan. Mulai dari perlindungan kubah gambut, pemantauan muka air tanah, restorasi ekosistem, hingga penguatan program perhutanan sosial agar pelestarian gambut berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Partisipasi masyarakat merupakan inti dari pengelolaan gambut di Indonesia. Melalui program perhutanan sosial, lebih dari 608.000 hektare kawasan gambut kini dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat lokal dan masyarakat adat," ujarnya.

Ristianto menegaskan keberhasilan Indonesia tidak hanya didukung regulasi, tetapi juga melalui berbagai aksi nyata di lapangan. Pemerintah menerapkan moratorium izin baru, melakukan restorasi hidrologi, revegetasi, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta memperkuat peran masyarakat dan pemegang konsesi.

Sejak 2011, Indonesia telah memberlakukan moratorium izin baru pada hutan primer dan lahan gambut terutama pada aktivitas yang mengubah bentang dan tutupan lahan, serta mendorong kegiatan restorasi ekosistem gambut. Kebijakan tersebut kemudian dipermanenkan pada 2019 sehingga memberikan perlindungan jangka panjang terhadap sekitar 66 juta hektare hutan primer dan lahan gambut.

Hingga 2025, kawasan gambut yang masuk dalam peta indikatif moratorium mencapai sekitar 4,9 juta hektare.

Upaya restorasi juga terus menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga Desember 2023, restorasi ekosistem gambut di wilayah konsesi telah mencapai sekitar 3,93 juta hektare.

Program tersebut didukung oleh lebih dari 10.800 stasiun pemantauan muka air tanah melalui sistem SiMATAG.

Indonesia menerapkan pendekatan 3R, yaitu rewetting (pembasahan kembali gambut), revegetation (penanaman kembali dengan vegetasi asli gambut), dan revitalization of local livelihoods (penguatan mata pencaharian masyarakat sekitar).

Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengajak seluruh negara untuk memperkuat kolaborasi internasional melalui Global Peatlands Initiative (GPI). Ini sebagai wadah berbagi pengalaman, meningkatkan kapasitas, memperluas akses pembiayaan berkelanjutan, serta mempercepat aksi nyata menghadapi perubahan iklim.

Ristianto mengatakan, Indonesia menyambut baik kolaborasi yang semakin kuat melalui Global Peatlands Initiative. Melalui kemitraan ini, negara-negara dapat saling belajar, memperkuat kapasitas, memobilisasi pembiayaan berkelanjutan, dan bersama-sama mempercepat pencapaian target iklim global. ”Indonesia juga mengajak anggota GPI untuk bersama-sama menjadi bagian dari International Tropical Peatland Center," jelasnya.

Partisipasi Indonesia dalam pertemuan GPI di Lima menjadi bukti bahwa perlindungan dan pengelolaan gambut telah menjadi bagian penting dari kebijakan kehutanan nasional sekaligus kontribusi nyata Indonesia dalam agenda iklim dunia. Melalui kerja sama internasional yang semakin erat, Indonesia berharap ekosistem gambut dunia dapat terus terjaga sehingga memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan generasi mendatang.

JAKARTA - Komoditas perkebunan di Indonesia masih memiliki potensi besar untuk digenjot pengembangannya. Terbukti berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Juni 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor tanaman perkebunan rakyat mencapai 164,24 atau tertinggi di seluruh subsektor lainnya.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Dirjenbun Kementan) Ali Jamil mengatakan, sektor perkebunan tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Berkaca pada sejarah, masyarakat yang memiliki tanaman perkebunan justru mampu bertahan ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

"Jangan menganggap perkebunan sebagai sektor yang rendah. Saat krisis 1998, masyarakat yang memiliki tanaman perkebunan masih bisa bertahan. Artinya, sektor ini memiliki daya tahan ekonomi yang sangat kuat," ujar Ali dalam FGD Perkebunan: Kondisi Sosial Ekonomi Pekebun dan Hilirisasi Perkebunan Rakyat yang digelar DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) bersama Pemuda Tani HKTI di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan data BPS, subsektor perkebunan dijalankan oleh 10,87 juta rumah tangga usaha pertanian (potret makro perkebunan). "Maka, penting memberdayakan, melindungi dan membimbing petani. Butuh kerja keras karena memang lebih dari 90 persen pelaku usaha perkebunan adalah petani rakyat sehingga perlu penguatan. Komoditas perkebunan kita potensinya sangat besar, luasannya, hasil produktivitasnya bagus. Permasalahan krusialnya adalah hasilnya masih didominasi raw material, rantai pasok belum terintegrasi dengan baik," ungkapnya.

Dalam forum yang sama, Mudi, Sekjen DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menyampaikan kekhawatirannya di tengah besarnya potensi komoditas perkebunan. Sejumlah komoditas strategis masih menghadapi tantangan regulasi yang menekan, salah satunya tembakau.

"Tembakau adalah satu-satunya tanaman andalan petani saat musim kemarau. Kontribusinya sangat besar bagi penerimaan negara, menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Tapi, bertubi-tubi ancaman aturan di tingkat nasional yang mau mematikan sumber penghidupan petani, mulai dari penyeragaman kemasan rokok, pembatasan kadar nikotin dan tar, sampai pelarangan bahan tambahan. Bagaimana bisa hilirisasi tembakau terwujud kalau tidak ada perlindungan?" ujar Mudi.

Sebelumnya, Ketua Harian DPN HKTI Andi Muhammad Syakir menekankan sektor perkebunan merupakan salah satu lokomotif ekonomi nasional. Sehingga, diperlukan fokus pengembangan masing-masing varian komoditas dari hulu ke hilir.

Menurut Syakir, sektor perkebunan memiliki spektrum luas. Dia menyarankan dalam upaya mengakselerasi hilirisasi bidang perkebunan perlu dilakukan secara bertahap. "Komoditas perkebunan memberikan kontribusi besar. Upaya pengembangan hilirisasinya jangan cepat-cepat, jangan tergesa-gesa tapi harus presisi. Pendekatannya harus fokus, per satu-satu jenis komoditas" katanya.

Sekjen Pemuda Tani DPN HKTI Suroyo mengatakan setelah pemerintah berfokus pada swasembada pangan sepanjang 2025, kini saatnya sektor perkebunan menjadi perhatian bersama.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa komoditas perkebunan ini harus didorong, dikuatkan. Bukan berarti harus selalu impor, tapi bagaimana memastikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan bahan baku dalam negeri, meningkatkan produktivitas, memperkuat hilirisasi, sekaligus memperbesar ekspor komoditas strategis unggulan," kata Suroyo.

JAKARTA - Dunia menghadapi paradoks dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Di tengah meningkatnya emisi karbon global, laju pertumbuhan pembiayaan iklim justru melambat sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kemampuan dunia mencapai target transisi energi dan pengendalian suhu bumi.

"Pertumbuhan pembiayaan iklim melambat pada saat percepatan justru sangat dibutuhkan," demikian laporan Global Landscape of Climate Finance 2026 yang dirilis Climate Policy Initiative (CPI) dikutip dari Down To Earth, Rabu (1/7/2026).

Laporan tersebut mencatat pembiayaan iklim global untuk pertama kalinya menembus angka USD2 triliun pada 2024 atau tepatnya mencapai USD2,008 triliun. Namun pertumbuhan tahunannya melambat menjadi hanya 6%, turun dibandingkan 16% pada 2023 dan 22% pada 2022.

Di sisi lain, laporan Energy Institute menunjukkan emisi karbon global dari sektor energi naik 1,1% menjadi 35.806 juta metrik ton karbon dioksida. Lebih dari sepertiga kenaikan emisi tersebut berasal dari Amerika Serikat, seiring masih tingginya penggunaan energi fosil di negara-negara maju.

CPI memperkirakan kebutuhan investasi iklim global mencapai sedikitnya USD6,2 triliun per tahun hingga 2035. Bahkan kebutuhan pembiayaan mitigasi diperkirakan mencapai USD7,8 triliun per tahun pada 2025-2030 dan meningkat menjadi USD9 triliun per tahun pada 2031-2035.

Laporan itu menyebut pasar domestik menjadi motor utama pertumbuhan pembiayaan iklim. Sekitar USD1,7 triliun atau 85% investasi iklim pada 2024 disalurkan melalui pasar domestik, termasuk investasi rumah tangga sebesar USD332 miliar untuk kendaraan listrik, peralatan hemat energi, pompa panas, dan energi terbarukan skala kecil.

Pembiayaan swasta juga terus mendominasi dengan nilai melampaui USD1,2 triliun atau setara 62% total pembiayaan iklim global pada 2024. Lembaga keuangan komersial menjadi sumber terbesar dengan kontribusi mencapai USD572 miliar.

Meski negara maju dan China masih mendominasi sekitar 80% pembiayaan iklim dunia, negara berkembang mulai menunjukkan pertumbuhan signifikan. Kawasan Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara mencatat pertumbuhan tercepat dengan rata-rata 20% sejak 2019. India menjadi kontributor terbesar di Asia Selatan dengan pertumbuhan pembiayaan iklim mencapai 24% sejak 2019.

Dari sisi sektor, sistem energi menjadi penerima investasi terbesar dengan nilai USD954 miliar, disusul sektor transportasi sebesar USD497 miliar serta bangunan dan infrastruktur sebesar USD364 miliar. Investasi energi bersih sendiri tumbuh 17% pada 2024 dan kini diperkirakan nilainya hampir dua kali lipat investasi energi fosil.

Namun, pembiayaan untuk adaptasi perubahan iklim masih tertinggal jauh. Investasi adaptasi hanya mencapai USD64 miliar pada 2024 dan dinilai masih lemah serta tidak merata. CPI mencatat pendanaan adaptasi bahkan sempat turun pada 2023 dan stagnan pada 2024.

Laporan tersebut memperingatkan bahwa periode 2015-2025 menjadi rentang waktu terpanas dalam sejarah pencatatan modern. Dampak perubahan iklim disebut telah menurunkan produk domestik bruto per kapita negara berpendapatan rendah hingga 4-12%.

Untuk mempercepat investasi iklim, CPI mendorong empat langkah utama, yakni menyelaraskan pembiayaan iklim dengan pembangunan ekonomi, memperkuat kerangka investasi nasional, meningkatkan pembiayaan adaptasi, serta mendorong partisipasi modal swasta melalui blended finance dan instrumen penjaminan investasi.

CPI juga meminta pembiayaan publik mulai diarahkan ke sektor yang masih kekurangan pendanaan seperti industri, pertanian, kehutanan, tata guna lahan, dan pengelolaan limbah, dibanding terus terkonsentrasi pada sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik yang dinilai sudah lebih matang.

JAKARTA - Upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan PT Permodalan Nasional Madani ( PNM ) melalui akses pembiayaan ultra mikro kembali mendapat pengakuan. PNM menerima apresiasi sebagai Top Company in Ultra Micro Finance for Women Empowerment, sebuah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang dinilai mampu menghadirkan dampak nyata dalam mendorong kemandirian ekonomi perempuan Indonesia.

Pengakuan tersebut tidak hanya didasarkan pada besarnya penyaluran pembiayaan, tetapi juga pada model pemberdayaan yang selama ini dijalankan PNM kepada jutaan perempuan pengusaha ultra mikro. Melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), perusahaan yang tergabung sebagai Holding Ultra Mikro itu telah menjangkau kelompok masyarakat prasejahtera yang sulit mengakses layanan keuangan formal.

Hingga kini, PNM telah melayani lebih dari 23 juta nasabah aktif yang seluruhnya merupakan perempuan prasejahtera. Skala layanan tersebut menjadikan PNM sebagai lembaga pembiayaan ultra mikro berbasis kelompok terbesar di dunia.

Wakil Direktur Utama PNM, Sunar Basuki menyebutkan pembeda PNM dengan perusahaan pembiayaan lainnya terletak pada pendekatan yang tidak berhenti pada penyaluran modal usaha.

“Di balik pembiayaan yang diberikan, terdapat proses pendampingan dan pemberdayaan rutin melalui Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Menjadi ruang yang bisa dimanfaatkan nasabah untuk meningkatkan literasi keuangan, berbagi pengalaman usaha, hingga memperkuat jejaring sosial di antara sesama nasabah,” ujar Sunar.

Selain akses pembiayaan tanpa agunan, para nasabah juga memperoleh pelatihan pengembangan usaha, literasi keuangan, pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi PNM Digi hingga memfasilitasi legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal.

Pendekatan tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperkuat daya saing perempuan pengusaha ultra mikro.

Penghargaan ini juga mencerminkan besarnya kontribusi perempuan dalam menopang ekonomi keluarga. Sebagian besar nasabah Mekaar merupakan ibu rumah tangga yang memulai usaha dalam skala sangat kecil, mulai dari perdagangan, kuliner, kerajinan, hingga jasa rumahan.

Dengan meningkatnya kapasitas usaha, mereka tidak hanya memperoleh tambahan pendapatan, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat keluarga dan komunitas.

Di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi kelompok usaha ultra mikro, model pemberdayaan yang mengombinasikan akses modal, pendampingan, dan peningkatan kapasitas dinilai menjadi pendekatan yang semakin relevan.

Karena itu menurutnya, apresiasi sebagai Top Company in Ultra Micro Finance for Women Empowerment dipandang bukan semata sebagai pengakuan atas besarnya bisnis yang dijalankan PNM. Melainkan atas kontribusinya dalam membangun kemandirian jutaan perempuan Indonesia dan memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dari level akar rumput.

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mengapresiasi kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan. Kebijakan ini memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas pembiayaan kepada sektor produktif semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi yang erat antara pemerintah dan industri perbankan. Pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat.

"Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional," ujar Anggoro.

Sebagai bagian dari Himbara, kata Anggoro, BSI siap berkontribusi mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," ujar Anggoro. Menurutnya, penempatan SAL juga membantu menurunkan biaya dana (cost of fund), sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif. Dampaknya, masyarakat dan UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh.

Di tengah dukungan tersebut, BSI tetap menjaga fundamental pendanaan melalui penguatan dana murah (CASA) yang ditopang Tabungan Haji, pengembangan Islamic ecosystem, dan akselerasi layanan digital. Perseroan juga terus memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumer, serta memperkuat pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama yang memiliki izin bullion.

Hingga April 2026, BSI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp382 triliun atau tumbuh 17,90% (year on year), dengan tabungan meningkat 22,02% menjadi Rp165 triliun sehingga rasio CASA mencapai 63,48%. Sementara itu, pembiayaan tumbuh 15,59% menjadi Rp332 triliun dengan kualitas aset tetap terjaga, tercermin dari rasio NPF grossyang membaik menjadi 1,80%.

Sebagai mitra strategis pemerintah, BSI juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.