Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai tukar petani (NTP) nasional pada Mei 2026 turun 0,06% secara bulanan menjadi 127,65. Penurunan tersebut terjadi karena kenaikan harga yang diterima petani tidak mampu mengimbangi peningkatan biaya yang harus mereka keluarkan.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan indeks harga yang diterima petani (It) pada Mei 2026 naik 0,49%. Namun, kenaikan tersebut masih lebih rendah dibandingkan peningkatan indeks harga yang dibayarkan petani (Ib), sehingga menyebabkan NTP mengalami penurunan.

"Indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,49%, lebih rendah dibandingkan peningkatan indeks harga yang dibayarkan petani sehingga berpengaruh terhadap penurunan NTP," ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Menurut Ateng, komoditas yang menjadi pendorong utama kenaikan harga di tingkat petani antara lain karet, gabah, bawang merah, dan jagung.

Berdasarkan subsektor, hanya tanaman pangan yang mencatat peningkatan NTP pada Mei 2026. Sementara itu, subsektor hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

Di sektor perikanan, BPS juga mencatat Nilai Tukar Nelayan (NTN) turun tipis sebesar 0,01% secara bulanan.

Ateng menjelaskan penurunan NTN terjadi karena indeks harga yang diterima nelayan meningkat 0,76%, sedikit lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayarkan nelayan sebesar 0,77%.

Adapun, komoditas yang paling berkontribusi terhadap kenaikan harga yang diterima nelayan meliputi ikan cakalang, layang, tongkol, dan kembung.

Meski mengalami penurunan tipis pada Mei 2026, posisi NTP yang masih berada di atas level 100 menunjukkan daya tukar petani secara umum tetap lebih baik dibandingkan kondisi tahun dasar.

Namun, laju kenaikan biaya produksi dan konsumsi yang lebih cepat dibandingkan peningkatan harga hasil pertanian menjadi tantangan yang perlu diwaspadai karena berpotensi menekan pendapatan riil petani apabila tren tersebut berlanjut pada bulan-bulan berikutnya.

Bisnis.com, PADANG — Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, mengajak berbagai pihak untuk bisa bergerak bersama untuk membantu mencarikan peluang agar sawit swadaya/rakyat bisa bermitra dengan pabrik sawit/CPO.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, Kabupaten Pesisir Selatan, Syafrianto melihat sejauh ini belum ada kemitraan yang lahir dari pekebun swadaya, tapi yang telah berjalan adalah kemitraan dalam pola plasma. Sementara itu di Sumbar telah memiliki Satuan Tugas (Satgas) Pengawas Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit meski peran di lapangan masih dihadapkan dengan sejumlah persoalan dan kendala.

“Dengan hadirnya Satgas Pengawas Harga TBS di Sumbar ini, kami menaruh harapan agar pemerintah provinsi dapat lebih efektif mendorong terbentuknya kemitraan baru di kabupaten dan kota melalui peran satgas,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Dia menyampaikan pentingnya untuk memperjuangkan perkebunan sawit swadaya ini, karena dari segi harga, sangat jauh berbeda yang diterima oleh sawit plasma yang telah bermitra dengan perusahaan CPO. Harga sawit plasma jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang diterima oleh sawit swadaya, dan hal ini dapat menimbulkan kesenjangan kesejahteraan petani sawit yang tidak hanya di Pesisir Selatan saja, tapi bagi seluruh petani sawit swadaya yang ada di Sumbar.

“Melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, perusahaan, dan organisasi petani, keberadaan Satgas Pengawas Harga TBS diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri kelapa sawit sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Sumbar,” sebutnya.

Menurutnya bicara soal keberadaan Satgas Pengawas Harga TBS di Sumbar ini merupakan amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 sebagai upaya pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap harga TBS dari lembaga pekebun yang telah bermitra dengan perusahaan.

Kemudian melihat pada latar belakang pembentukan satgas serta ruang lingkup tugas yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat. Makanya langkah hadirnya satgas tidak hanya bicara soal pengawasan harga TBS semata, tapi bisa membangun peluang kemitraan bagi sawit swadaya.

Dia menuturkan tidak tertutup kemungkinan ada berbagai kendala yang selama ini dihadapi Tim Penetapan Harga TBS, terutama dalam memperoleh data dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Begitupun untuk ruang lingkup tugas satgas saat ini masih terbatas dan belum sepenuhnya menjawab persoalan utama yang dihadapi petani sawit di lapangan.

Selain itu, masih ditemukan sejumlah perusahaan yang dinilai kurang kooperatif dalam mendukung proses penetapan harga. Oleh karena itu, pemda menaruh harapan yang besar kepada satgas agar mampu memperkuat pengawasan dan kemudian mendukung terwujudnya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara lembaga pekebun dan perusahaan kelapa sawit.

Melihat dari data Tim Ahli Penetapan Harga TBS Provinsi Sumbar, luas lahan pekebun yang telah bermitra masih di angka sekitar 18 ribu hektare. Angka tersebut masih jauh dibandingkan total luas perkebunan kelapa sawit masyarakat yang mencapai sekitar 500 ribu hektare di Sumbar.

Melihat kondisi itu, dia berharap keberadaan satgas tidak hanya berfokus pada pengawasan harga, tetapi juga mampu mendorong lahirnya kemitraan-kemitraan baru antara petani dan perusahaan, sehingga manfaat penetapan harga TBS dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dia bilang sejauh ini Pemkab Pesisir Selatan telah berupaya menginisiasi berbagai skema kemitraan antara petani dan perusahaan. Namun, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk adanya resistensi dari pihak perusahaan. “Kami berharap satgas yang dibentuk secara kolaboratif oleh pemerintah provinsi tersebut dapat lebih efektif mendorong terbentuknya kemitraan baru di kabupaten dan kota," tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai capaian Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara perlu diikuti peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani agar berkelanjutan dalam jangka panjang.

Ia mengatakan capaian tersebut patut diapresiasi sebagai hasil kerja keras petani serta dukungan berbagai kebijakan pemerintah dalam mendorong produksi pangan nasional.

"Kita sudah memiliki capaian baik terkait beras. Ini patut diapresiasi sebagai hasil kerja keras petani dan dukungan kebijakan," kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Food and Agriculture Organization (FAO) menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan peringkat keempat dunia setelah India, China, dan Bangladesh.

Produksi beras nasional pada 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton, meningkat sekitar 4 juta ton atau 13,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 30,62 juta ton.

Selain itu, FAO memperkirakan stok beras Indonesia berpotensi meningkat menjadi 7,8 juta ton pada periode 2026-2027.

Saat ini, pemerintah mencatat stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah melampaui 5 juta ton.

Menurut Eliza, keunggulan Indonesia di kawasan Asia Tenggara terutama ditopang oleh besarnya basis produksi beras nasional, termasuk luas lahan sawah yang signifikan.

Namun demikian, ia menilai produktivitas padi Indonesia masih tertinggal dibandingkan Vietnam yang mampu menghasilkan produksi lebih tinggi per satuan luas lahan.

"Pemerintah perlu reorientasi prioritas. Kebijakannya harus bergeser tidak hanya mengejar volume produksi saja, tetapi menuju peningkatan produktivitas yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani," ujarnya.

Produktivitas padi nasional saat ini masih berada di kisaran 5,2 ton per hektare, sedangkan Vietnam telah mencapai sekitar 6 ton per hektare.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menunjukkan masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas budi daya padi di Indonesia.

Ia mengatakan peningkatan produktivitas menjadi penting karena tantangan sektor pertanian ke depan tidak hanya terkait pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan regenerasi petani.

Karena itu, menurut Eliza, kebijakan pertanian perlu diarahkan pada peningkatan efisiensi produksi, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kapasitas petani agar hasil panen dapat terus meningkat tanpa hanya bergantung pada perluasan lahan.

"Untuk menjadi benar-benar resilien dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian iklim dan demografi, Indonesia harus berani keluar dari zona nyaman angka total produksi dan mulai serius mengejar efisiensi serta produktivitas yang lebih tinggi lagi," ungkapnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Galau Muhammad mengingatkan bahwa tingginya produksi beras tidak otomatis mencerminkan kuatnya ketahanan pangan nasional.

"Tidak bisa disamakan dengan ketahanan pangan secara keseluruhan kalau bicara soal produksi beras secara tahunan," kata Galau.

Menurut dia, ketahanan pangan juga ditentukan oleh efisiensi distribusi, stabilitas harga, kualitas rantai pasok, serta kemampuan masyarakat mengakses pangan secara merata.

Galau menilai keberlanjutan produksi beras perlu dibarengi perbaikan sistem distribusi dan peningkatan kesejahteraan petani agar manfaat kenaikan produksi dapat dirasakan secara luas.

Ia menambahkan kebijakan pangan juga perlu memberi perhatian lebih besar kepada petani skala kecil yang masih menjadi tulang punggung produksi pertanian nasional, sekaligus memperkuat kemampuan sektor pertanian menghadapi dampak perubahan iklim.

"Bukan hanya tentang kuantitas produksi yang bisa kita capai, tetapi bagaimana sistemik rantai pasoknya, stabilitas harga di level rumah tangga, dan kesejahteraan petani," ujar dia.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan peningkatan produktivitas pertanian juga menjadi salah satu fokus utama untuk menjaga keberlanjutan swasembada beras.

Kementerian Pertanian menyebut upaya tersebut dilakukan melalui penguatan irigasi dan pompanisasi, penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, serta optimalisasi lahan guna meningkatkan hasil panen dan indeks pertanaman.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menyatakan pemerintah mengalokasikan sekitar Rp5 triliun untuk penguatan irigasi, pompanisasi, dan penyediaan benih unggul guna menjaga produktivitas pertanian di tengah risiko cuaca ekstrem. Program tersebut mencakup pengelolaan lahan hingga 1,5 juta hektare serta bantuan 80 ribu unit pompa air yang ditargetkan menjangkau sekitar 1 juta hektare lahan sawah.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan varietas unggul dan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas tanpa bergantung sepenuhnya pada perluasan lahan.

Kementerian Pertanian mencatat benih padi unggul yang dikembangkan memiliki potensi hasil lebih dari 8 ton per hektare, sementara upaya modernisasi alat dan mesin pertanian diharapkan dapat semakin meningkatkan efisiensi usaha tani serta menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang sempat terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Amran, Presiden langsung menghubunginya untuk meminta penjelasan terkait anomali harga tersebut.

"Atas arahan Bapak Presiden, beliau menelepon dan menanyakan kenapa terjadi penurunan harga TBS. Saya sampaikan bahwa ini merupakan anomali," kata Amran usai memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Amran menjelaskan, penurunan harga TBS dinilai tidak wajar karena terjadi di tengah tren kenaikan harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dunia dan menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat sekitar 10 persen.

"Harga CPO dunia naik, dolar menguat, tetapi harga TBS justru turun. Ini tidak masuk akal. Situasinya mirip dengan yang pernah terjadi pada minyak goreng," ujarnya.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Kementerian Pertanian mengumpulkan pelaku usaha sawit dari berbagai daerah di Indonesia. Dari sekitar 1.900 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi, ditemukan sebanyak 274 PKS belum menyesuaikan kenaikan harga TBS pada pekan lalu.

Pemerintah kemudian mengambil langkah tegas dengan mengirimkan surat kepada Kapolri untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Kapolda dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) di masing-masing wilayah.

"Kami minta jangan bermain-main dan jangan mengorbankan rakyat. Ada sekitar 15 juta petani plasma sawit, dan jika dihitung bersama keluarganya jumlahnya bisa mencapai 30 juta jiwa. Kita harus berpihak kepada petani sawit," tegas Amran.

Menurutnya, langkah pengawasan tersebut mulai menunjukkan hasil. Dari ratusan PKS yang sebelumnya belum menyesuaikan harga, kini sebagian besar telah menaikkan harga pembelian TBS sesuai kondisi pasar.

"Dari yang sebelumnya 274 PKS belum menaikkan harga, sekarang tinggal sekitar 100 lebih. Artinya sekitar 90% sudah kembali seperti semula dan harga TBS sudah hampir normal," katanya.

Amran optimistis dalam waktu satu minggu ke depan kondisi harga TBS akan sepenuhnya pulih. Ia juga meyakini kebijakan tata kelola sawit melalui sistem yang lebih terintegrasi akan memperkuat kesejahteraan petani sekaligus mencegah kebocoran dalam rantai perdagangan komoditas tersebut.

"Kami yakin satu minggu ke depan harga TBS akan pulih kembali. Ke depan, dengan sistem satu pintu yang lebih tertata, harga TBS akan semakin baik dan kesejahteraan petani sawit dapat meningkat," ujar Amran.

Presiden Prabowo, lanjut Amran, menegaskan agar seluruh kebijakan yang diambil pemerintah tetap berpihak kepada petani dan memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan merugikan masyarakat di sektor perkebunan sawit.

Bisnis.com, JAKARTA — Regenerasi petani masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi sektor pertanian nasional. Di tengah target swasembada pangan dan kebutuhan menjaga ketahanan pangan jangka panjang, semakin sedikit anak muda yang melihat pertanian sebagai pilihan masa depan.

Rendahnya kesejahteraan petani, minimnya akses lahan, hingga citra negatif yang melekat pada profesi petani membuat sektor ini semakin ditinggalkan generasi muda.

Masalah tersebut muncul ketika struktur usia petani Indonesia terus menua. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor pertanian masih menyerap sekitar 40,64 juta tenaga kerja atau 29,96% dari total penduduk bekerja pada Agustus 2022.

Namun, jumlah petani muda terus menyusut. Per 2021, hanya terdapat sekitar 3,95 juta petani berusia 16–30 tahun atau setara 21,9% dari total petani nasional.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan produksi pangan nasional. Di saat pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian, regenerasi tenaga kerja justru berjalan lambat.

Masalah Utama Regenerasi Petani

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari budaya dan kebijakan yang selama ini belum menempatkan profesi petani sebagai pekerjaan yang menjanjikan.

“Kenapa orang tidak mau bertani? Karena memang kebudayaannya tidak didorong menjadi kebudayaan petani. Bertani itu belum dianggap sebagai pekerjaan yang mulia,” katanya kepada Bisnis.

Menurut Henry, persepsi negatif terhadap profesi petani lahir dari realitas kesejahteraan yang masih rendah. Generasi muda melihat pekerjaan di sektor pertanian identik dengan ketidakpastian pendapatan dan keterbatasan akses ekonomi.

“Kalau jadi petani ya pasti hidupnya susah. Itu yang dilihat sekarang. Padahal kalau bertani bisa hidup layak, punya tanah, dan dianggap sebagai kehidupan yang bermartabat, pasti orang mau,” ujarnya.

Dia menilai persoalan utama regenerasi petani berada pada akses terhadap lahan. Tanpa kepastian kepemilikan atau penguasaan lahan sebagai alat produksi, pertanian sulit menjadi pilihan yang menarik bagi generasi muda.

Menurut Henry, kepemilikan lahan produktif memberikan kepastian usaha sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan yang lebih baik bagi petani.

“Kalau punya tanah 4 hektare atau 5 hektare, punya kebun sawit misalnya, tentu orang mau jadi petani,” katanya.

SPI sendiri mengaku terus melakukan pendidikan dan pendampingan bagi pemuda di pedesaan. Organisasi tersebut juga aktif mendorong pelaksanaan reforma agraria agar generasi muda memiliki akses yang lebih luas terhadap lahan produktif.

“Kami terus mendidik pemuda-pemuda petani untuk memperjuangkan reforma agraria supaya punya tanah, supaya menjadi alat produksinya, dan supaya kehidupannya menjadi lebih baik,” ujar Henry.

Namun demikian, dia mengakui upaya tersebut belum cukup untuk menjawab kebutuhan regenerasi petani secara nasional. Jumlah anak muda yang masuk ke sektor pertanian masih jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan tenaga kerja pertanian di masa mendatang.

Menurut Henry, pemerintah perlu menghadirkan program yang menghubungkan pendidikan pertanian dengan penyediaan lahan produktif bagi generasi muda.

“Coba dibuat program pendidikan bagi pemuda, setelah dididik kemudian diberikan tanah yang produktif. Saya kira pasti banyak yang mau menjadi petani,” katanya.

Selain persoalan akses lahan dan kesejahteraan, tantangan lain datang dari citra sektor pertanian yang berkembang di ruang publik, terutama di kalangan generasi muda yang aktif mengonsumsi informasi melalui media sosial.

Kepala Sekretariat Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI) sekaligus Board of Governors RSPO Rukaiyah Rafik menilai narasi yang berkembang mengenai sektor pertanian, khususnya sawit, kerap lebih banyak menyoroti sisi negatif dibandingkan realitas yang dihadapi petani di lapangan.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat banyak anak muda enggan mengidentifikasi diri sebagai bagian dari keluarga petani, meskipun kehidupan mereka selama ini bergantung pada sektor tersebut.

FORTASBI sebelumnya mengumpulkan sekitar 28 kreator konten muda dan membawa mereka langsung ke sentra perkebunan sawit di Palangkaraya untuk melihat aktivitas petani serta program konservasi orangutan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkenalkan realitas sektor sawit kepada generasi muda melalui pendekatan yang lebih dekat dengan keseharian mereka.

Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan masih kuatnya stigma negatif terhadap sawit di kalangan anak muda.

“Ada beberapa anak muda itu bapaknya petani sawit, tapi anti bicara kelapa sawit. Karena narasi yang sudah ke permukaan itu adalah kelapa sawit merusak lingkungan, membakar hutan, menghancurkan satwa,” kata Rukaiyah.

Bahkan, menurut dia, sebagian kreator konten yang mencoba membagikan cerita mengenai kehidupan petani sawit kerap mendapat serangan di media sosial.

“Ada juga yang anak muda lalu dia membuat konten, dia dihajar di media sosial dan viewernya sampai ratusan ribu gara-gara dia bicara itu,” ujarnya.

Rukaiyah menilai kondisi tersebut berpotensi memperlebar jarak generasi muda dengan sektor pertanian. Di saat petani membutuhkan regenerasi, informasi yang diterima anak muda justru banyak didominasi isu negatif yang belum tentu menggambarkan kondisi secara utuh.

Dia mencontohkan masih banyak anak petani yang memperoleh pendidikan dan kehidupan lebih baik dari hasil usaha perkebunan keluarganya, tetapi enggan menceritakan pengalaman tersebut di ruang publik.

“Saya tanya, siapa yang punya kelapa sawit, siapa yang bapaknya punya kelapa sawit, kenapa tidak menceritakan itu. Kamu mau makan, kamu mau sekolah dari sawit, tapi kalian tidak bicara tentang bagaimana keluarga berpenghidupan,” katanya.

Menurut Rukaiyah, pelibatan kreator konten dapat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki persepsi generasi muda terhadap sektor pertanian. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan metode komunikasi konvensional karena lebih dekat dengan pola konsumsi informasi generasi muda saat ini.

Dia mencontohkan salah satu kreator konten asal Aceh yang tumbuh di lingkungan petani dan aktif membagikan cerita mengenai kehidupan petani sehari-hari, termasuk tantangan yang mereka hadapi.

“Ada konten kreator dari Aceh yang berani bicara tentang sawit dan petani. Dia hidup di tengah-tengah petani dan menceritakan bagaimana susahnya petani, bagaimana susah petani kalau banjir. Jadi petani juga terdampak terhadap banjir,” ujarnya.

Di sisi lain, FORTASBI terus memperkuat perannya sebagai pusat pembelajaran bagi petani sawit swadaya bersertifikat. Hingga saat ini, sekitar 22.000 petani telah tergabung dalam jaringan organisasi tersebut dari total sekitar 40.000 petani sawit swadaya bersertifikat di Indonesia.

Menurut Rukaiyah, organisasi tersebut dibangun sebagai ruang belajar bagi petani untuk saling berbagi pengalaman sekaligus mendampingi petani lain dalam menerapkan praktik perkebunan berkelanjutan.

“FORTASBI pada dasarnya didirikan untuk mengakomodasi petani-petani yang sudah bersertifikat. Organisasi ini menjadi rumah bagi petani untuk belajar, berbagi pengalaman, dan mendampingi petani lainnya dalam menerapkan praktik berkelanjutan,” ujarnya.

Bagi sektor pertanian nasional, regenerasi petani tidak lagi sekadar persoalan menambah jumlah tenaga kerja muda. Tantangan yang muncul jauh lebih kompleks karena menyangkut kesejahteraan, akses terhadap lahan, persepsi sosial, hingga bagaimana pertanian diposisikan sebagai profesi yang memiliki masa depan.

Tanpa perubahan yang mampu membuat pertanian menjadi sektor yang menjanjikan secara ekonomi dan sosial, Indonesia berisiko menghadapi kekurangan petani produktif pada saat kebutuhan pangan terus meningkat.

Ketika generasi muda semakin menjauh dari sawah dan kebun, pertanyaan mengenai siapa yang akan menjadi petani masa depan menjadi semakin relevan bagi keberlanjutan sektor pangan nasional.

Desa merupakan tulang punggung pangan Indonesia. Ketahanan pangan nasional bertumpu pada sawah, tambak, ladang, dan tangan jutaan petani, nelayan, serta peternak.

Ironisnya, mereka masih menjadi kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif rendah. Kemiskinan di desa juga masih hampir dua kali lipat dibanding perkotaan.

Karena itu, gagasan menjadikan pangan sebagai mesin pemerataan ekonomi, sebagaimana disampaikan Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam tulisannya di Kompas pada 25 Mei 2026, layak didukung.

Namun, justru karena gagasannya strategis, desain kebijakannya perlu diuji lebih kritis. Pemerataan ekonomi tidak otomatis tercipta karena negara memindahkan aktivitas ekonomi ke berbagai penjuru. Apalagi sekadar menciptakan program dan kelembagaan baru.

Persoalan utamanya bukan di mana aktivitas ekonomi berlangsung, melainkan siapa yang menguasai rantai nilai dan menikmati nilai tambah yang dihasilkan.

Dalam tulisannya, Menko Pangan menempatkan sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan dan Nelayan Merah Putih (KDMP/KNMP), hingga industrialisasi desa sebagai instrumen pemerataan ekonomi berbasis pangan.

Namun, distribusi aktivitas ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan distribusi kesejahteraan. Aktivitas bisa saja tersebar, tetapi nilai tambah tetap terkonsentrasi. Karena itu, pertanyaannya: apakah desain kebijakan tersebut telah memastikan adanya kontribusi nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat desa?

Masalah Desain Kebijakan

Program MBG diposisikan oleh Menko Pangan sebagai salah satu motor pemerataan ekonomi melalui penciptaan permintaan pangan lokal. Namun desain tata kelolanya justru memperlihatkan kecenderungan sebaliknya: re-sentralisasi rantai pasok pangan.

Kajian CIPS (2026) menunjukkan bahwa tata kelola MBG saat ini sangat bergantung pada Badan Gizi Nasional (BGN) dan dapur-dapur sentral melalui mekanisme yang bersifat top-down. Sistem pengadaannya mensyaratkan kapasitas administratif dan logistik yang sulit dipenuhi mayoritas pelaku ekonomi kecil di desa, sehingga ruang partisipasi mereka menjadi terbatas.

Kelemahan desain ini tercermin dalam temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari 40.433 pemasok bahan baku untuk 17.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hanya 18 yang berasal dari koperasi atau BUMDes. Begitu pun perputaran uang yang kembali ke ekonomi lokal juga masih di bawah 5%.

Artinya, sebagian besar nilai ekonomi justru mengalir ke pemasok skala besar di perkotaan. Aktivitas ekonominya berlangsung di desa, tetapi akumulasi nilainya tidak tinggal di desa.

Persoalannya tidak berhenti di situ. Studi CELIOS (2025) menemukan bahwa daerah dengan dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi justru memiliki dapur MBG yang lebih sedikit. Analisis LPEM FEB UI (2026) juga menunjukkan bahwa sebagian dampak ekonomi MBG bersifat substitutif karena menggantikan pengeluaran pangan rumah tangga yang sebelumnya sudah ada.

Dengan memperhitungkan efek substitusi sekitar 35%, program beranggaran Rp260 triliun ini hanya menambah sekitar 0,71 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi tahunan.

Jika manfaatnya tidak mengalir proporsional ke wilayah miskin, sementara dampak ekonominya sendiri jauh di bawah narasi yang dibangun. Maka, klaim bahwa program ini akan menghasilkan pemerataan ekonomi semakin layak dipertanyakan.

Persoalan serupa terlihat dalam desain KDMP/KNMP. Dalam tulisannya, Menko Pangan menyebut KDMP/KNMP sebagai simpul distribusi ekonomi rakyat yang akan mengangkat posisi tawar petani dan nelayan.

Secara konseptual, koperasi memang dapat memperkuat posisi tawar produsen kecil melalui konsolidasi usaha, efisiensi biaya transaksi, dan perluasan akses pasar. Namun fungsi tersebut hanya dapat berjalan apabila koperasi benar-benar tumbuh dari kebutuhan anggota, dikelola secara mandiri, memiliki basis usaha yang nyata, dan berkembang sesuai kapasitas ekonomi lokal.

Ironisnya, desain KDMP/KNMP justru menjauh dari logika tersebut. Alih-alih tumbuh dari kebutuhan dan kapasitas lokal, koperasi didorong untuk terbentuk cepat dalam skala masif dengan target waktu ketat dan dukungan anggaran yang sangat besar.

Bahkan, sekitar Rp34,57 triliun atau lebih dari separuh Dana Desa 2026 diarahkan untuk agenda ini. Akibatnya, koperasi lebih diperlakukan sebagai proyek yang harus segera berdiri daripada institusi ekonomi yang harus tumbuh sehat.

Ketika koperasi dibentuk secara seragam, masif, dan berbasis target administratif dari pusat; koperasi berisiko bergeser dari institusi ekonomi rakyat menjadi sekadar perpanjangan birokrasi negara.

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 bahkan menitikberatkan pada pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan operasional. Seolah-olah masalah utama desa adalah ketiadaan gedung dan perlengkapan.

Padahal, persoalan yang lebih fundamental terletak pada kemampuan koperasi untuk menguasai rantai nilai, membangun kapasitas usaha yang berkelanjutan, serta menciptakan posisi tawar yang nyata bagi anggotanya.

Di sisi lain, perlu diingat bahwa satu-satunya hal yang seragam dari desa-desa di Indonesia justru adalah keberagamannya. Desa memiliki struktur sosial, kapasitas ekonomi, komoditas unggulan, dan kebutuhan yang sangat berbeda-beda.

Karena itu, pendekatan pembangunan yang “one size fits all” dan top-down tidak hanya berisiko gagal mencapai tujuan pemerataan. Namun, juga dapat mematikan inisiatif lokal, menciptakan kanibalisasi terhadap usaha kecil yang sudah ada, bahkan menggeser BUMDes maupun UMKM lokal yang sebelumnya tumbuh secara organik.

Catatan yang sama tentu berlaku untuk agenda hilirisasi dan agroindustri desa, maupun kebijakan lainnya di sektor pangan. Selama desain kebijakannya masih berfokus pada pemindahan aktivitas ekonomi tanpa diikuti pergeseran kendali atas modal, teknologi, pembiayaan, dan terutama penguasaan rantai nilai, maka cita-cita mewujudkan pemerataan ekonomi masih akan jauh dari kenyataan.

Langkah ke Depan

Pada akhirnya, menjadikan kebijakan pangan sebagai mesin pemerataan ekonomi merupakan visi yang penting diperjuangkan. Namun, pemerataan tidak lahir dari banyaknya program populis yang dibawa masuk ke desa. Melainkan, dari keberanian melakukan reformasi struktural yang mengubah cara nilai diproduksi, didistribusikan, dan dikuasai di sepanjang rantai pangan.

Karena itu, yang dibutuhkan adalah pergeseran logika kebijakan: dari sentralisasi menuju desentralisasi. Dari pendekatan berbasis proyek menuju penguatan ekosistem ekonomi lokal. Kemudian, dari sistem perantara berlapis menuju akses langsung bagi produsen kecil terhadap pasar, pembiayaan, dan teknologi.

Selama rantai nilai pangan masih dikendalikan dari luar desa—oleh sistem pengadaan yang tersentralisasi, konsolidator besar di kota, dan tata niaga yang tidak memberi ruang tawar bagi produsen kecil—maka desa akan terus menjadi halaman produksi, bukan tempat kesejahteraan terakumulasi. Cita-cita mewujudkan pemerataan ekonomi akhirnya hanya akan berhenti semata sebagai ilusi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan apresiasi atas capaian Bulog yang dinilai berhasil menjalankan peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Apresiasi disampaikan oleh pimpinan VII BPK, Slamet Edy Purnomo saat meninjau kegiatan panen raya dan kesiapan infrastruktur Bulog bersama Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (11/6). Kunjungan ini menjadi wujud dukungan BPK terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan yang didukung tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurut Slamet Edi Purnomo, sukses Bulog meningkatkan serapan gabah dan beras petani menjadi salah satu indikator keberhasilan program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

"BPK mendukung penuh berbagai program pemerintah yang dijalankan BULOG dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Selain capaian pengadaan yang sangat baik, kami juga melihat adanya komitmen kuat dalam membangun tata kelola yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi fondasi penting agar program pangan nasional dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi petani dan masyarakat," ujar Slamet Edy Purnomo.

Ia menyatakan, BPK akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan secara konstruktif guna memastikan pengelolaan keuangan negara di sektor pangan berjalan sesuai prinsip good governance, serta mendukung program strategis nasional.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa dukungan dan pengawalan dari BPK menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan pangan nasional.

"Bulog terus berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan profesional. Kami percaya bahwa swasembada pangan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan serta pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab," kata Ahmad Rizal Ramdhani.

Kegiatan peninjauan diawali dengan panen raya bersama petani di Desa Mekarjaya sebagai salah satu sentra produksi padi nasional. Pimpinan VII BPK RI dan Direktur Utama Bulog pun berdialog langsung dengan Forkopimda Karawang dan petani guna mengetahui perkembangan produksi padi nasional, serta pelaksanaan penyerapan gabah dan beras dalam negeri yang dilakukan Bulog.

Usai panen raya, rombongan melanjutkan kunjungan ke Gudang Bulog Purwasari II untuk meninjau sistem penyimpanan dan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Saat itu, Pimpinan VII BPK RI melihat secara langsung kesiapan sarana dan prasarana pergudangan BULOG dalam menjaga kualitas, kuantitas, dan keamanan stok pangan nasional.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Sentra Penggilingan Padi (SPP) Bulog, untuk meninjau proses pengolahan gabah menjadi beras, penerapan standar mutu, serta pemanfaatan teknologi yang mendukung efisiensi operasional dan penguatan rantai pasok pangan nasional.

Kegiatan ini menjadi penegasan akan pentingnya sinergi antarlembaga negara seperti Bulog dan BPK dalam mendukung perwujudan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan. Selain memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, penguatan tata kelola yang akuntabel diyakini penting untuk menjaga kepercayaan publik, serta menjamin keberlangsungan program pangan nasional untuk jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara ihwal kekhawatiran pelaku industri kelapa sawit terhadap keberadaan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang berperan dalam skema ekspor satu pintu komoditas strategis, termasuk crude palm oil (CPO).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan gagasan ekspor satu pintu merupakan bagian dari visi besar Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga iklim usaha.

Amran mengatakan pemerintah ingin menciptakan ekosistem yang memberikan keuntungan bagi seluruh pihak, baik petani maupun pelaku usaha.

“Ini keinginan Bapak Presiden [Prabowo Subianto] sangat bagus. Seorang Presiden, Presiden kita, pasti ingin rakyatnya sejahtera, pengusahanya juga sejahtera. Kalau saya, pengusaha tersenyum, rakyat bahagia,” ujar Amran.

Dia juga menyinggung praktik-praktik yang selama ini dinilai merugikan negara dalam perdagangan komoditas ekspor. Menurutnya, salah satu alasan pemerintah mendorong tata kelola yang lebih terintegrasi adalah untuk menekan praktik under invoicing.

“Bapak Presiden, satu pintu [ekspor komoditas strategis], ada yang terjadi. Tahu nggak apa yang terjadi di republik kita? Itu ada under invoicing ini. Itu nilainya tuh, setinggi itu. Itu Rp15.000 triliun [US$908 miliar],” ucapnya.

Selain itu, Amran juga menyoroti dugaan praktik transfer pricing dalam perdagangan komoditas yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.

“Ada transfer pricing. Apa maksudnya itu? dan tidak semua itu dilakukan, paham nggak maksudku. Ini harganya dalam negeri US$30, di sana US$40 atau US$50, tetapi di sana perusahaannya sendiri. Jangan pancing saya lebih dalam,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Amran menilai Indonesia seharusnya memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan arah harga CPO global mengingat statusnya sebagai produsen terbesar dunia. Nantinya, strategi hilirisasi melalui program biofuel menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor sekaligus memperkuat daya tawar Indonesia.

Dia bahkan menyebut pemerintah tengah merintis pengembangan bahan bakar berbasis sawit yang lebih luas di masa mendatang. Amran menegaskan pengurangan volume ekspor dapat menjadi instrumen untuk memengaruhi harga global sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit dalam negeri.

“Jadi kita yang remot nanti ke depan, itulah mimpi besar Bapak Presiden. Sehingga kita bisa menentukan, kita sudah memastikan seluruh petani yang 15 juta, kesejahteraannya naik. Masuk akal? Itu mimpinya Bapak Presiden,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung dalam rapat koordinasi pembahasan perkembangan dan upaya stabilisasi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Menurut Gulat, pengumuman mengenai keterlibatan DSI telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani dan pelaku usaha sawit. Dia menilai pemerintah perlu mengantisipasi potensi dampak yang dapat muncul ketika perusahaan tersebut mulai beroperasi.

“Pak Menteri [Andi Amran Sulaiman], kejadian ini kan [penurunan harga tandan buah segar] akibat diumumkannya DSI, saya takut 6 bulan ke depan akan terjadi kejutan kedua lagi, karena operasionalnya PT DSI. Nah, ini kan membuat orang terkejut,” kata Gulat.

Dia menegaskan petani sawit berharap tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat perubahan tata niaga ekspor. Untuk itu, Apkasindo mengusulkan agar DSI tidak berperan sebagai operator dalam ekspor satu pintu komoditas strategis, melainkan hanya sebagai pengawas.

“Jadi, mohon diantisipasi supaya kami juga petani sawit kami tidak jadi korban. Nah, antisipasi itu kami tetap berharap PT DSI ini tidak menjadi operator, cukup menjadi pengawas. Meskipun Pak Wamen, itu sudah keluar Perpresnya,” imbuhnya.

Gulat menyebut usulan tersebut muncul karena tingginya kecemasan pelaku usaha terhadap kesiapan DSI dalam menjalankan tugasnya. “Itu usulan daripada teman-teman, karena ada kecemasan luar biasa ketika DSI bekerja dengan segala keterbatasannya tentu ini akan membuat kami juga terpuruk nanti,” tuturnya.

Program MBG turut meningkatkan serapan hasil pertanian, peternakan dan perikanan sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membantu perbaikan gizi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka peluang ekonomi baru di berbagai daerah.

Ketua Harian HKTI Bachtiar Utomo mengatakan Program MBG memiliki dampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Program Makan Bergizi Gratis sangat baik untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Program ini juga mendukung ibu hamil dan balita sehingga dapat membantu menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” kata Bachtiar dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kebutuhan bahan pangan untuk mendukung Program MBG turut meningkatkan serapan hasil pertanian, peternakan dan perikanan sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal.

“Semakin tinggi kebutuhan pangan untuk Program MBG, semakin besar pula hasil produksi petani yang terserap. Dampaknya tentu sangat positif terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Selain meningkatkan serapan hasil pertanian, program MBG juga dinilai berpotensi menciptakan lapangan kerja baru melalui aktivitas penyediaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi, hingga operasional dapur.

Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan hingga 22 Mei 2026 Program MBG telah menyerap sekitar 1,28 juta pekerja melalui operasional 29.225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Program tersebut juga tercatat melibatkan 142.387 pemasok. Dari jumlah itu, sebanyak 59.921 merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), 13.306 koperasi, 690 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), 1.410 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta 157 Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).

Adapun 66.903 pemasok lainnya berasal dari berbagai penyedia bahan pangan dan jasa pendukung lainnya.

Menurut Bachtiar, Program MBG memberikan dampak berganda terhadap perekonomian daerah karena melibatkan petani, peternak, nelayan, UMKM, hingga pelaku usaha jasa dalam rantai pasok pangan nasional.

“Program ini tidak hanya memberikan makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Ada petani yang hasil panennya terserap, UMKM yang berkembang dan lapangan kerja yang tercipta,” ucap dia.

Lebih lanjut, HKTI meyakini Program MBG dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan kuat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dan perekonomian daerah.

“Anak-anak mendapatkan gizi yang baik, petani semakin sejahtera, ekonomi daerah bergerak dan pada akhirnya ketahanan pangan nasional semakin kuat,” tutur Bachtiar.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Minimnya regenerasi petani dinilai bukan sekadar akibat rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, melainkan karena profesi petani belum mampu menawarkan kehidupan yang layak, stabil, dan bermartabat.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, mengatakan persepsi negatif terhadap profesi petani terbentuk karena lingkungan sosial dan kebijakan yang belum menempatkan pertanian sebagai sektor yang menjanjikan bagi masa depan generasi muda.

“Kenapa orang tidak mau bertani? Karena memang kebudayaannya tidak didorong menjadi kebudayaan petani. Bertani itu belum dianggap sebagai pekerjaan yang mulia,” katanya kepada Bisnis, dikutip Kamis (4/6/2026).

Menurut Henry, persoalan regenerasi petani berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan petani yang masih rendah. Banyak anak muda memandang sektor pertanian identik dengan kemiskinan dan ketidakpastian pendapatan sehingga memilih bekerja di sektor lain.

“Kalau jadi petani ya pasti hidupnya susah. Itu yang dilihat sekarang. Padahal kalau bertani bisa hidup layak, punya tanah, dan dianggap sebagai kehidupan yang bermartabat, pasti orang mau,” ujarnya.

Dia menilai akses terhadap lahan menjadi faktor paling mendasar untuk menarik generasi muda masuk ke sektor pertanian. Kepemilikan tanah sebagai alat produksi dinilai dapat memberikan kepastian usaha sekaligus meningkatkan prospek pendapatan petani.

“Kalau punya tanah 4 hektare atau 5 hektare, punya kebun sawit misalnya, tentu orang mau jadi petani,” katanya.

Untuk mendorong regenerasi petani, SPI mengaku terus melakukan pendidikan dan pendampingan bagi pemuda di pedesaan.

Organisasi tersebut juga mendorong pelaksanaan reforma agraria agar generasi muda memiliki akses yang lebih luas terhadap lahan pertanian produktif.

“Kami terus mendidik pemuda-pemuda petani untuk memperjuangkan reforma agraria supaya punya tanah, supaya menjadi alat produksinya, dan supaya kehidupannya menjadi lebih baik,” ujar Henry.

Meski demikian, dia mengakui upaya tersebut masih belum mampu menjawab kebutuhan regenerasi petani secara nasional. Jumlah pemuda yang berhasil masuk ke sektor pertanian masih relatif terbatas dibanding kebutuhan tenaga kerja pertanian ke depan.

Henry juga menyoroti belum adanya program pemerintah yang secara khusus mengintegrasikan pendidikan pertanian dengan penyediaan lahan bagi generasi muda.

“Coba dibuat program pendidikan bagi pemuda, setelah dididik kemudian diberikan tanah yang produktif. Saya kira pasti banyak yang mau menjadi petani,” katanya.

Menurut dia, tanpa kebijakan yang menjamin akses lahan, peningkatan pendapatan, dan penguatan posisi petani dalam rantai produksi pangan, persoalan regenerasi akan terus menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan sektor pertanian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga pangan masih menjadi salah satu penyumbang terbesar inflasi nasional. Namun, situasi ini dinilai belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai keuntungan terbesar dari lonjakan harga justru masih dinikmati pelaku distribusi dan pemilik stok di luar petani.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beras kembali menjadi salah satu penyumbang inflasi pada Mei 2026. Harga beras naik di seluruh rantai distribusi, mulai dari tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran.

Rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Mei 2026 mencapai Rp13.765 per kilogram atau naik 0,58% dibandingkan bulan sebelumnya dan meningkat 8,10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di tingkat grosir, harga beras mencapai Rp14.574 per kilogram atau naik 0,68% secara bulanan dan 6,11% secara tahunan. Sementara itu, harga beras eceran tercatat Rp15.358 per kilogram, naik 0,38% dibandingkan April dan meningkat 4,55% secara tahunan.

Kenaikan harga tersebut turut mendorong inflasi nasional Mei 2026 yang tercatat sebesar 0,28% secara bulanan dan 3,08% secara tahunan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan andil 0,12%.

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan kondisi tersebut tidak otomatis menguntungkan petani karena sebagian besar stok gabah maupun beras tidak lagi berada di tangan petani.

“Problem-nya sebagaimana sudah umum diketahui, distribusi pangan ini sekarang tidak dikuasai oleh petani. Sebelumnya banyak dikuasai korporasi-korporasi, belakangan Bulog juga berperan. Problem-nya banyak stok beras dan gabah itu tidak di petani,” katanya ketika dihubungi, dikutip Rabu (3/6/2026).

Menurut Henry, ketimpangan penguasaan stok membuat kenaikan harga di pasar tidak sepenuhnya diterima petani. Kondisi itu tecermin dari masih lebarnya selisih antara harga gabah dan harga beras di tingkat konsumen.

Dia menilai persoalan tata niaga pangan tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbesar peran Bulog dalam penyerapan hasil panen. Pemerintah dinilai perlu memperkuat kelembagaan ekonomi petani agar dapat berperan lebih besar dalam rantai pasok.

“Harusnya dihidupkan korporasi-korporasi petani untuk mempunyai fasilitas pengeringan padi, gudang-gudang padi dan beras, juga penggilingannya yang harus disiapkan,” ujarnya.

Henry menilai fasilitas pascapanen dan penyimpanan tidak boleh terkonsentrasi pada satu lembaga. Sebab, biaya pengelolaan akan menjadi makin mahal dan kapasitas penyimpanan berpotensi menjadi kendala ketika produksi meningkat.

Dia berpandangan keterlibatan petani dalam penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi akan memperkuat posisi tawar petani sekaligus mempersempit ruang keuntungan bagi perantara yang selama ini menikmati margin lebih besar.

Henry juga menilai keberadaan pedagang perantara atau middleman masih menjadi faktor yang menyebabkan kenaikan harga di pasar tidak sepenuhnya dinikmati petani.

“Petani perlu dikasih peran. Perlu berkoperasi. Bisa mandiri. Kalau semuanya terkonsentrasi, akan sulit bertahan dalam jangka panjang,” katanya.

SPI berpandangan penguatan koperasi dan korporasi petani menjadi langkah penting agar kenaikan harga pangan tidak hanya tercermin pada inflasi, tetapi juga benar-benar meningkatkan pendapatan petani sebagai produsen utama pangan nasional.

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

"NTP ini merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan," kata Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati dalam konferensi pers di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Herum menuturkan apabila dilihat perkembangan masing-masing subsektor pada Mei 2026 terdapat tiga Subsektor Pertanian mengalami peningkatan NTP dan dua subsektor lainnya mengalami penurunan NTP.

Subsektor Tanaman Pangan, Subsektor Hortikultura, dan Subsektor Peternakan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,67 persen, 11,77 persen, dan 0,84 persen (month-to-month/mtm), sedangkan Subsektor yang mengalami penurunan NTP adalah adalah Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 1,05 persen dan Subsektor Perikanan sebesar 1,08 persen.

Untuk indeks harga yang diterima petani (lt) Mei 2026 naik sebesar 3,76 persen dibandingkan April 2026 yaitu dari 149,40 menjadi 155,02 didukung oleh peningkatan indeks harga yang diterima petani di Subsektor Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Peternakan berturut-turut sebesar 12,16 persen,

"Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat mengalami penurunan It terdalam sebesar 0,82 persen diikuti oleh Subsektor Perikanan yang turun sebesar 0,75 persen," ujar Herum.

Sepuluh komoditas utama yang memiliki andil terbesar terhadap peningkatan indeks harga yang diterima petani pada Mei 2026 adalah gabah, cabai rawit, bawang merah, sapi potong, jagung, kambing, cabai merah, sapi perah, ketela pohon, dan kol/kubis.

Sedangkan, sepuluh komoditas utama yang memiliki andil terbesar terhadap penurunan indeks harga yang diterima petani adalah telur ayam ras, kopi, tomat, ayam ras pedaging, jeruk, bandeng payau, telur burung puyuh, kentang, semangka, dan kacang tanah.

Sementara itu, untuk indeks harga yang dibayar petani (lb) naik sebesar 0,43 persen dibandingkan April 2026 yaitu dari 128,28 menjadi 128,83 lantaran Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) yang mengalami peningkatan sebesar 0,50 persen dari 122,57 menjadi 123,19 dan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (KRT) juga naik sebesar 0,33 persen dari 132,68 menjadi 133,11.

Sepuluh komoditas utama yang memiliki andil terbesar terhadap peningkatan indeks harga yang dibayar petani adalah bawang merah, bakalan sapi (umur > 12 bulan), cabai rawit, cabai merah, minyak goreng, beras, kacang panjang, ketimun, sigaret kretek mesin (SKM), dan sawi hijau.

Sedangkan, sepuluh komoditas utama yang memiliki andil terbesar terhadap penurunan indeks harga yang dibayar petani pada Mei 2026 adalah telur ayam ras, tomat sayur, kelapa tua, jeruk, semangka, daging ayam ras, bawang putih, emas perhiasan, gula pasir, dan bayam.

Selanjutnya, untuk nilai tukar usaha rumah tangga pertanian (NTUP) pada Mei naik sebesar 3,24 persen karena It naik sebesar 3,76 persen sedangkan Indeks BPPBM naik sebesar 0,50 persen.

Tiga subsektor mengalami peningkatan NTUP dan dua subsektor mengalami penurunan NTUP meliputi Subsektor Hortikultura naik sebesar 11,59 persen, Subsektor Tanaman Pangan naik 2,65 persen, Subsektor Peternakan naik 0,58 persen sedangkan Subsektor Perikanan turun sebesar 1,09 persen dan Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat turun 0,9 persen.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026