Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatra Barat (Sumbar), menyatakan komitmen untuk menjaga keamanan pangan dalam menjaga kesehatan masyarakat dan kualitas hidup warga.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Swesti Fanloni mengatakan alasan pentingnya menjaga keamanan pangan ini lantaran meningkatnya mobilitas distribusi bahan pangan serta kompleksitas rantai pasok yang juga datang dari luar Padang.

"Jadi pengawasan pangan yang aman, sehat, dan layak konsumsi menjadi kebutuhan yang tak bisa ditawar. Kami ingin memastikan kondisi semua itu terjaga dengan baik," ucap Swesti Fanloni dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Swesti menyampaikan bahwa untuk memastikan hal tersebut Pemkot Padang bergerak memperkuat sistem pengawasan melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor melalui pertemuan pendampingan pengisian tools kabupaten dan kota untuk pangan aman.

"Pemkot Padang dalam mengejar target sebagai Kota Pangan Aman 2026, kami memastikan seluruh pangan yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan konsumsi," ujarnya.

Dia menjelaskan agenda tersebut merupakan tindak lanjut konkret dari audiensi antara Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang dan Sekretaris Daerah Kota Padang.

Menurut Swesti pencapaian predikat Kota Pangan Aman membutuhkan kesamaan langkah dan sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Perlu untuk menyamakan pemahaman bersama perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar seluruh pangan di Kota Padang aman dikonsumsi masyarakat," ungkapnya.

Dia berpendapat pencapaian predikat Kota Pangan Aman bukan sekadar penghargaan administratif. Lebih dari itu, target tersebut merupakan cerminan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko pangan berbahaya, mulai dari kontaminasi bahan kimia, distribusi produk kedaluwarsa, hingga pangan yang tidak memenuhi standar keamanan.

"Dengan penguatan pengawasan lintas sektor, Padang berharap dapat membangun ekosistem pangan yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya," tegas dia.

Kemudian, BBPOM Padang juga memberikan asistensi langsung kepada OPD dalam pengisian instrumen penilaian.

Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli BBPOM Padang Asfrianti mengatakan pendampingan terhadap pangan aman di daerah ini bertujuan memastikan seluruh data yang dibutuhkan dapat dilengkapi secara optimal.

Menurutnya kelengkapan data dan bukti dukung menjadi faktor penting dalam menentukan capaian penilaian Kota Pangan Aman.

"Kami berharap seluruh OPD dapat melengkapi data yang dibutuhkan secara maksimal sehingga mampu mengantarkan Kota Padang meraih predikat juara kabupaten dan kota Pangan Aman 2026," tuturnya.

Dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam proses self-assessment atau penilaian mandiri, sehingga keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh OPD, mulai dari perencanaan, pengawasan distribusi, hingga edukasi masyarakat.

"Keterlibatan aktif seluruh OPD sangat berdampak pada maksimalnya pengisian tools. Dengan pendampingan intensif ini, kami optimistis Kota Padang mampu mencapai level tertinggi dan menjaga keberlanjutannya," tutup dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkatkan permintaan terhadap komoditas pangan dalam negeri. Kebutuhan bahan baku untuk program tersebut dinilai dapat memperluas serapan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan di berbagai daerah.

Ketua Harian HKTI Bachtiar Utomo mengatakan, kebutuhan pangan yang besar dalam pelaksanaan MBG dapat membuka peluang pasar bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal. Menurut dia, peningkatan permintaan yang berlangsung secara berkelanjutan berpotensi memberikan kepastian pasar bagi sektor pertanian.

“Semakin tinggi kebutuhan pangan untuk program MBG, semakin besar pula hasil produksi petani yang terserap. Dampaknya tentu sangat positif terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani,” ujar Bachtiar, Jumat (5/6/2026).

Selain memperluas pasar hasil pertanian, Bachtiar menilai program tersebut juga dapat mendorong penguatan rantai pasok pangan lokal karena melibatkan berbagai pelaku usaha mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga UMKM pengolahan pangan.

Menurut Bachtiar, keterlibatan berbagai sektor tersebut dapat memberikan dampak ekonomi bagi daerah, terutama jika kebutuhan bahan pangan dipenuhi dari produksi lokal.

“Program ini tidak hanya memberikan makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Ada petani yang hasil panennya terserap, UMKM yang berkembang, dan lapangan kerja yang tercipta,” katanya.

Bachtiar menambahkan, kebutuhan distribusi dan pengolahan bahan pangan juga berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi baru di tingkat daerah. Karena itu, penguatan koordinasi antara sektor pertanian dan pelaksanaan program dinilai penting agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

Di sisi lain, HKTI menilai program pemenuhan gizi masyarakat perlu dibarengi dengan penguatan produksi pangan nasional agar peningkatan permintaan tidak menimbulkan tekanan terhadap pasokan.

“Ini menjadi momentum untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas petani sehingga kebutuhan pangan nasional dapat dipenuhi secara berkelanjutan,” ujar Bachtiar.

HKTI memandang program MBG dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi penguatan ekosistem pangan nasional apabila didukung oleh peningkatan kapasitas produksi, distribusi, dan keterlibatan petani dalam rantai pasok.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketergantungan Indonesia terhadap impor susu masih tinggi dengan kontribusi pasokan mencapai 75%. Kondisi ini mendorong pemerintah mempercepat peningkatan populasi sapi perah dan produktivitas peternak guna memperkuat pasokan susu segar dalam negeri.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian Makmun mengatakan produksi susu nasional saat ini baru mampu memenuhi sekitar 25% kebutuhan domestik. Sementara itu, sisanya masih dipenuhi melalui impor.

Menurutnya, peningkatan produksi susu dalam negeri menjadi agenda penting di tengah upaya pemerintah memperkuat rantai pasok pangan dan mendukung kebutuhan program nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menjelaskan produktivitas sapi perah peternak nasional saat ini masih berada di bawah 20 liter per ekor per hari. Pemerintah menargetkan produktivitas tersebut dapat meningkat menjadi di atas 20 liter hingga mencapai 25 liter per hari.

Untuk mencapai target itu, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mulai dari perbaikan kualitas pakan, peningkatan kesehatan hewan, hingga penguatan populasi sapi perah.

Menurutnya, kualitas pakan menjadi faktor utama yang menentukan produktivitas sapi. Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengendalian penyakit ternak, termasuk melalui penyediaan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) secara penuh bagi sapi perah.

"Sehingga tidak ada lagi yang terdampak PMK dan kami berharap teman-teman peternak terus meningkatkan produksinya di lapangan," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Di sisi lain, pemerintah juga meminta industri pengolahan susu dan pelaku usaha untuk berpartisipasi meningkatkan populasi sapi perah melalui impor indukan.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat peningkatan produksi susu nasional tidak hanya bergantung pada produktivitas, tetapi juga jumlah populasi sapi yang tersedia.

"Kami meminta seluruh pelaku usaha, baik yang importir maupun di dalam negeri, untuk juga berpartisipasi mengimpor sapi indukan. Kalau tidak ditambah jumlahnya, tidak mungkin kita bisa meningkatkan produksi," ujarnya.

Kementerian Pertanian juga mendorong pengembangan peternakan sapi perah di dataran rendah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi peternakan modern.

Menurutnya, selama ini pengembangan sapi perah identik dengan kawasan dataran tinggi yang ketersediaan lahannya semakin terbatas. Padahal, sejumlah perusahaan telah membuktikan peternakan sapi perah dapat dikembangkan di wilayah dataran rendah.

"Kalau negara-negara Timur Tengah bisa memproduksi susu di wilayah dengan suhu yang jauh lebih tinggi, maka dengan teknologi yang ada kita juga bisa mengembangkan sapi perah di dataran rendah," katanya.

Selain meningkatkan produksi, pemerintah juga menyoroti pentingnya penguatan hilirisasi susu agar seluruh hasil produksi peternak dapat terserap industri.

Dia berharap tidak ada lagi kasus kelebihan produksi yang membuat susu peternak tidak terserap pasar. Untuk itu, kerja sama antara peternak, koperasi, dan industri pengolahan susu dinilai menjadi kunci menjaga keberlanjutan sektor persusuan nasional.

Pemerintah juga mendorong peningkatan konsumsi susu masyarakat. Selama ini susu masih identik sebagai minuman untuk anak-anak, padahal kebutuhan susu diperlukan oleh seluruh kelompok usia.

"Kita harus memastikan produksi para peternak bisa dimanfaatkan 100%. Dengan kombinasi peternakan yang kuat dan industri hilir yang berkembang, industri susu nasional bisa terjaga dengan baik," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekspor pangan menjadi salah satu indikator penting kekuatan ekonomi global di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, biaya logistik, hingga tekanan rantai pasok dunia.

Berdasarkan data Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sepanjang 2025 mencatat hanya 30 negara yang menguasai lebih dari 80% pasar ekspor pertanian global senilai US$1,5 triliun.

Dari jumlah tersebut, 10 negara teratas bahkan menguasai hampir separuh perdagangan pangan dunia sehingga memiliki pengaruh besar terhadap harga pangan global dan stabilitas rantai pasok internasional.

Amerika Serikat menjadi eksportir pangan terbesar dunia dengan nilai ekspor agrikultur mencapai US$181,3 miliar atau setara 12,1% dari total perdagangan global.

Posisi kedua ditempati Brasil dengan nilai ekspor sebesar US$144,4 miliar atau 9,7% pangsa pasar global.

Sementara itu, Indonesia berada di posisi keenam dunia dengan nilai ekspor pangan mencapai US$49,7 miliar atau sekitar 3,3% dari total ekspor agrikultur global.

Di kawasan Asia, Indonesia hanya berada di bawah China yang mencatat ekspor US$74,8 miliar dan sedikit di atas India yang mencapai US$45,5 miliar.

Berikut daftar 10 eksportir pangan terbesar dunia:

1. Amerika Serikat — US$181,3 miliar

2. Brasil — US$144,4 miliar

3. China — US$74,8 miliar

4. Kanada — US$66,3 miliar

5. Meksico — US$49,9 miliar

6. Indonesia — US$49,7 miliar

7. Australia — US$45,8 miliar

8. India — US$45,5 miliar

9. Thailand — US$41,8 miliar

10. Prancis — US$38,7 miliar

Kawasan Amerika Utara dan Selatan masih mendominasi perdagangan pangan global. Amerika Serikat, Brasil, Kanada, dan Meksiko secara kolektif menyumbang hampir 30% ekspor pertanian dunia, mulai dari biji-bijian, minyak nabati, hingga produk pangan olahan.

Sementara itu, Indonesia menjadi salah satu pemain utama dunia melalui ekspor minyak sawit yang merupakan bahan baku penting industri makanan global.

Selain Indonesia, Australia juga memainkan peran strategis melalui ekspor gandum, jelai, dan daging sapi yang memasok banyak negara Asia.

Di Eropa, Belanda menonjol sebagai eksportir pangan besar meskipun memiliki wilayah relatif kecil. Negara tersebut didukung sistem pertanian rumah kaca modern, efisiensi logistik, dan perannya sebagai pusat perdagangan pangan Eropa.

Sementara Prancis dan Jerman tetap menjadi pemain utama melalui ekspor produk susu, gandum, makanan olahan, hingga minuman bernilai tambah tinggi.

Meningkatnya biaya energi, pupuk, dan gangguan pengiriman global dalam beberapa tahun terakhir membuat perdagangan pangan semakin strategis.

Kondisi tersebut memperbesar peran negara-negara eksportir utama seperti AS, Brasil, Kanada, dan Australia yang memiliki kapasitas produksi besar serta infrastruktur logistik kuat untuk menjaga pasokan pangan dunia di tengah ketidakpastian global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian menilai depresiasi rupiah berpotensi mendorong kenaikan harga produk olahan kedelai hingga sekitar dua persen. Tekanan tersebut muncul di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai yang mencapai hampir 90 persen kebutuhan nasional.

Pelemahan nilai tukar rupiah membuat biaya impor kedelai meningkat meski harga global relatif stabil. Kondisi itu memicu kenaikan biaya bahan baku di dalam negeri dan menimbulkan tekanan pada rantai pasok pangan berbasis kedelai. “Kita ini kan hampir 90 persen kedelainya itu dipenuhi dari impor. Depresiasi rupiah tentu menyebabkan peningkatan harga-harga barang impor termasuk kedelai,” kata Eliza kepada Republika.co.id, Senin (18/5/2026).

Nilai tukar rupiah pada Senin pagi tercatat berada di level Rp 17.658 per dolar AS. Posisi tersebut melemah sekitar 61 poin atau 0,35 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.597 per dolar AS.

Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong menjelaskan pelemahan rupiah dipicu meningkatnya sentimen risk off global. Pasar merespons negatif hasil pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dinilai belum memberikan titik terang terhadap konflik geopolitik global.

Menurut Eliza, pelemahan nilai tukar rupiah memunculkan fenomena imported inflation atau inflasi impor. Tekanan inflasi muncul akibat kenaikan harga barang impor saat mata uang domestik terdepresiasi. “Nah ketika nilai tukar rupiah melemah, biaya impor kedelai otomatis meningkat meskipun harga global relatif stabil. Kondisi ini akan memicu kenaikan biaya bahan baku di dalam negeri,” ujarnya.

Eliza menjelaskan dampak kenaikan harga kedelai tidak berhenti pada bahan baku impor. Komoditas tersebut menjadi bahan utama berbagai produk konsumsi masyarakat seperti tahu, tempe, susu kedelai, hingga pakan ternak berbasis bungkil kedelai.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pemerintah Australia memberikan respons positif atas keputusan Indonesia membuka ekspor pupuk urea ke Negeri Kanguru. Bahkan, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese disebut langsung menghubungi Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan apresiasi tersebut.

“Perdana Menteri Australia menelepon Bapak Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih karena Indonesia menyetujui ekspor pupuk ke Australia,” ujar Amran melalui keterangan tertulis, Jumat (15/5/2026).

Pengiriman tahap awal itu mencakup 47.250 ton pupuk urea. Volume tersebut menjadi bagian dari kesepakatan kerja sama antarpemerintah atau Government-to-Government (G2G) antara Indonesia dan Australia dalam mendukung ketahanan pangan kawasan Asia-Pasifik.

Menurut Amran, langkah ekspor ini menandai semakin besarnya pengaruh Indonesia dalam rantai pasok pangan dunia, terutama untuk komoditas pupuk. Dia menilai komunikasi langsung antara pemimpin Australia dan Indonesia mencerminkan posisi strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas pasokan kawasan.

Pemerintah menargetkan total ekspor ke Australia mencapai 250.000 ton pada tahap awal kerja sama. Jumlah itu bahkan direncanakan meningkat dua kali lipat menjadi 500.000 ton dengan estimasi nilai transaksi sekitar Rp7 triliun.

"Ini mencetak sejarah, karena kita akan mengekspor pupuk ke beberapa negara termasuk Australia. Rencana kita mengekspor ke Australia sesuai pembicaraan Perdana Menteri Australia dan Bapak Presiden yaitu 250.000 ton, tapi akan ditingkatkan menjadi 500.000 ton, nilainya kurang lebih Rp7 triliun,” kata Mentan Amran.

Di sisi lain, Amran memastikan ekspor tidak akan mengganggu distribusi pupuk bagi petani dalam negeri. Dia menegaskan kebijakan ekspor dilakukan karena produksi nasional tengah mengalami surplus.

Saat ini kapasitas produksi urea nasional dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus pasar luar negeri. Pada 2026, produksi urea Indonesia diproyeksikan mencapai 7,8 juta ton, sedangkan kebutuhan dalam negeri diperkirakan sekitar 6,3 juta ton. Dengan demikian, masih terdapat kelebihan pasokan sekitar 1,5 juta ton yang dapat dialokasikan untuk ekspor.

“Pemerintah memandang pengiriman pupuk ke Australia bukan semata aktivitas bisnis, melainkan juga bagian dari penguatan diplomasi pangan Indonesia di tengah ketidakpastian global,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Perum Bulog membangun 100 infrastruktur pascapanen (IPP) senilai Rp5 triliun dinilai berpotensi memperkuat rantai pasok pangan nasional. Namun, pemerintah diingatkan tidak mengulangi kesalahan proyek serupa yang berujung molor dan tidak tepat sasaran.

Pengamat pertanian Khudori menilai proyek tersebut secara konsep penting karena dapat memperkuat kapasitas Bulog dalam pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga pengolahan pangan di tengah kebutuhan cadangan pangan yang terus meningkat.

Dengan jaringan 474 kompleks gudang berkapasitas lebih dari 3,8 juta ton, 101 cabang, serta fasilitas pengolahan yang telah dimiliki, Bulog disebut memiliki modal besar untuk berkembang menjadi pemain utama rantai pasok pangan nasional.

“Bulog potensial menjadi perusahaan raksasa rantai pasok pangan, terutama beras dan pangan pokok lain,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (3/5/2026).

Namun, Khudori menyoroti bahwa pembangunan 100 IPP berisiko menghadapi hambatan lama jika penentuan lokasi dan jenis fasilitas tidak didasarkan pada studi kelayakan yang matang.

Dia mencontohkan realisasi proyek infrastruktur dari penyertaan modal negara (PMN) Rp2 triliun pada 2015–2016 yang hingga paruh pertama 2022 baru terealisasi fisik 38,67%, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2023.

Keterlambatan tersebut dipicu kontraktor yang gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, sengketa nilai pekerjaan, hingga tertundanya pembangunan gudang modern di Surabaya dan Makassar.

Menurut Khudori, akar masalah saat itu bermula dari perencanaan yang lebih banyak berbasis keinginan internal dibanding kebutuhan riil lapangan.

“Kantor pusat mendata keinginan, bukan kebutuhan,” katanya.

Selain itu, sejumlah lokasi yang dipilih kemudian dinilai tidak layak setelah studi kelayakan dilakukan belakangan.

Beberapa lahan berada di bukit berbatu, terpotong sungai, atau membutuhkan relokasi karena merupakan hibah pemerintah daerah.

Risiko serupa dinilai masih terbuka pada proyek baru ini. Dari total 100 titik IPP, sebanyak 52 lokasi berada di lahan milik Bulog dan 48 lainnya berasal dari hibah pemerintah daerah.

Khudori menilai peluang lokasi bermasalah tetap besar jika studi kelayakan dilakukan setelah titik proyek diputuskan.

Dia menyarankan Bulog dan pemerintah membalik pola lama, yakni menyusun feasibility study lebih dahulu sebelum menentukan lokasi pembangunan agar jenis fasilitas dan kapasitas yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan wilayah.

“Supaya lokasi dan jenis IPP yang dibangun benar-benar presisi,” ujarnya.

Meski demikian, Khudori pesimistis pendekatan tersebut dijalankan mengingat proyek ini berada di bawah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 yang menekankan percepatan pelaksanaan.

Jika perencanaan tetap terburu-buru, dia memperkirakan target penyelesaian 100 IPP berpotensi molor jauh dari rencana awal.

“Yang digadang-gadang segera tersedia itu mungkin baru selesai 10 tahun kemudian,” katanya.

Krisis energi dunia masih terjadi sejak pecah konflik di Timur Tengah dan blokade Selat Hormuz akhir Februari lalu. Jika berlanjut, situasi ini akan berdampak terhadap rantai pasok pangan yang memicu gejolak harga.

Penyebabnya adalah suplai pupuk yang tersendat. Ini terlihat dari harga pupuk urea (berbasis nitrogen) di pasar spot melonjak hampir dua kali lipat, dari US$360 per ton (Desember 2025) ke US$708 (April 2026). Hal ini mengingat 30% suplai pupuk dunia diproduksi di negara sekitar teluk seperti Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Iran.

Masalahnya, Indonesia amat bergantung pada pupuk dari luar negeri. Pada 2025, Indonesia mengimpor 8,5 juta ton pupuk. Jumlah ini setara 57% dari total kebutuhan domestik sebesar 14,8 juta ton. Sesungguhnya merupakan ironi, lantaran kapasitas realisasi Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) mencapai 12,2 juta ton pada 2024.

Negara asal pupuk terbesar ke Indonesia antara lain Rusia (1,8 juta ton), Kanada (1,7 juta ton), Tiongkok (1,4 juta ton), Mesir (0,9 juta ton), dan Australia (0,3 juta ton). Meski Indonesia tidak bergantung pada suplai pupuk dari Timur Tengah, tapi nyatanya seretnya suplai pupuk dan migas dari negara-negara tersebut punya efek domino yang serius.

Ketergantungan Energi Fosil

Pupuk kimia berbasis nitrogen seperti urea, Nitrogen-Posfor-Kalium (NPK), dan amonia esensial penting untuk pertumbuhan tanaman karena mudah diserap. Produksi pupuk sangat bergantung pada gas alam sebagai sumber energi.

Kenaikan harga pupuk juga disebabkan oleh naiknya harga gas alam akibat gangguan terhadap 37% produksi dunia dari Iran, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Belum ditambah dengan fakta sebagian storage facility Ras Laffan dan Mesaieed di Qatar tak luput dari hantaman rudal Iran.

Masalahnya, Indonesia juga tidak bisa bergantung pada Tiongkok, negara pengekspor pupuk ketiga terbesar ke Indonesia. Akibat krisis di negara Teluk, Tiongkok kini membatasi ekspor pupuk demi ketahanan suplai pupuk dalam negeri.

Potret suram akibat seretnya suplai pupuk sudah bisa kita lihat di Brasil dan India. Di dua negara ini, kelangkaan pupuk telah menyebabkan lonjakan harga dan mengancam hasil panen sumber karbohidrat utama, seperti gandum dan jagung.

Kondisi lebih parah bahkan terjadi di India. Selain pupuk sukar diperoleh, produk gas alam seperti LNG juga sudah tidak tersedia di pasar. Alhasil sejumlah pabrik telah menghentikan aktivitas produksi sepenuhnya.

Dampak hilangnya suplai kedua input ini bisa merembet terhadap kenaikan harga pangan seperti padi, jagung, kedelai, cabai. Anggaran subsidi membengkak akibat kompensasi selisih harga pupuk yang terus naik harganya.

Kondisi seperti di India mulai dirasakan petani di Indonesia. Para petani kesulitan mencari pupuk subsidi saat masa panen pada tahun ini. Jika ketahanan energi dan swasembada pangan adalah dua pilar utama dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo, maka dua pilar tersebut kini sedang terguncang hebat.

Guncangan itu mulai tercermin dalam harga dan ketersediaan pupuk di pasar domestik. Ironisnya, di tengah kelangkaan pupuk di tingkat petani, Indonesia malah berencana mengirimkan pupuk urea ke tiga negara sebesar 1,5 juta-2 juta ton pupuk, negara tersebut antara lain adalah Filipina, Australia, dan India.

Peluang Emas Dekarbonisasi

PT Pupuk Indonesia Holding (PIHC) memproduksi 97% produksi pupuk nasional. Namun pupuk urea yang diproduksi menggunakan SMR (Steam Methane Reforming) gas alam/metana (CH4). PIHC juga memproduksi amonia (non-pupuk) yang 25% di antaranya ditujukan untuk pasar ekspor. Secara domestik, 12,1% gas alam yang diproduksi di Indonesia digunakan untuk produksi pupuk atau sekitar 680 BBTUD (Billion British Thermal Units per Day).

Pada 2024, PIHC memproduksi 7,7 juta ton pupuk urea dan 5,8 juta ton amonia. Dalam satu tahun, emisi yang dilepaskan mencapai 12,7 juta ton CO2 setara 3% dari total emisi industri pengolahan manufaktur pada 2023.

Dengan ketergantungan pada gas alam sebagai bahan baku, PIHC dan produksi pupuk nasional rentan terhadap gangguan pasokan gas alam cair seperti yang terjadi saat ini. Bukan tidak mungkin kenyataan hari ini di India bisa jadi kenyataan kita di kemudian hari.

Selain soal kerentanan pada gangguan pasokan bahan baku gas alam, tidak dapat dipungkiri kerangka peraturan global juga menuntut produksi rendah karbon. Sebagai salah satu komoditas yang dikenakan tarif karbon oleh Uni Eropa melalui piranti regulasi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), pupuk adalah komoditas yang mesti “dihijaukan” agar terhindar dari tarif tinggi. Eropa, dalam hal ini Belgia, masih jadi salah satu tujuan ekspor pupuk Indonesia.

Satu jalan keluar dari ketergantungan pada impor gas alam dan pupuk adalah mengubah input bahan baku produksi pupuk dari gas alam ke elektrolisa air (H2O). Produk akhir yang dihasilkan dari perubahan input ini adalah produk organik green fertilizer (pupuk hijau) dan green ammonia (amonia hijau).

Bonusnya, amonia hijau juga bisa digunakan sebagai bahan bakar transportasi, truk jarak jauh dan kapal kargo rendah emisi. Roadmap Dekarbonisasi PT Pupuk Indonesia 2025-2030 sebetulnya sudah memetakan jalan menuju produksi pupuk dan amonia ramah lingkungan. Kuncinya adalah adanya insentif dan political will.

Sekali dayung dua tiga pulau terlampaui, dekarbonisasi industri pupuk dapat menggapai Asta Cita ketahanan energi dan swasembada pangan dengan dukungan energi baru terbarukan, sembari menjaga asa menembus pasar premium seperti Uni Eropa.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan 100 titik infrastruktur pascapanen (IPP) oleh Perum Bulog dinilai sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan rantai pasok pangan nasional, meski berpotensi tidak optimal apabila tidak didukung perencanaan yang tepat.

Pemerintah telah menyetujui proyek tersebut dengan cakupan 26 kantor wilayah Bulog di 92 kabupaten/kota. Seluruh tahapan awal, mulai dari studi kelayakan hingga asesmen teknis, telah diselesaikan dan proyek siap memasuki tahap implementasi.

Pendanaan sebesar Rp5 triliun disiapkan melalui skema investasi pemerintah nonpermanen yang wajib dikembalikan oleh Bulog. Sumber dana berasal dari optimalisasi anggaran cadangan jagung pemerintah 2025 dan akan disalurkan secara bertahap.

IPP dirancang sebagai fasilitas terintegrasi yang mencakup pengadaan, pengelolaan, hingga distribusi pangan, termasuk sarana pengeringan, penggilingan, penyimpanan, dan penyaluran komoditas.

Pengamat pertanian Khudori menilai keberadaan IPP menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab persoalan struktural pangan yang selama ini belum terselesaikan.

Pasalnya, produksi pangan nasional masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, terutama di Pulau Jawa yang menyumbang lebih dari separuh produksi padi dan komoditas strategis lainnya.

Selain itu, karakter produksi yang bersifat musiman menyebabkan pasokan tidak merata sepanjang tahun, sementara konsumsi tersebar luas di berbagai daerah.

Surplus produksi pun hanya terjadi di sebagian wilayah, sehingga distribusi menjadi faktor kunci dalam menjaga keseimbangan pasokan.

“Produksi yang musiman, terkonsentrasi, dan surplus terbatas menuntut manajemen stok dan logistik yang andal,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (27/4/2026).

Kondisi tersebut tercermin pada tingginya kontribusi inflasi pangan bergejolak yang mencapai rata-rata 47,6% terhadap inflasi nasional dalam satu dekade terakhir.

Keberadaan IPP diharapkan mampu memperkuat sistem logistik melalui peningkatan kapasitas penyimpanan dan distribusi sehingga stabilitas pasokan dan harga dapat lebih terjaga.

Namun demikian, Khudori mengingatkan pembangunan IPP tidak boleh dilakukan secara parsial tanpa perencanaan yang matang. Penentuan lokasi dan jenis fasilitas harus selaras dengan kebijakan cadangan pangan serta program swasembada nasional.

Selain itu, IPP perlu terintegrasi dengan ekosistem logistik yang lebih luas, termasuk industri pengolahan dan infrastruktur pendukung lainnya.

Dia mencontohkan wilayah produsen jagung seperti Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat yang masih minim fasilitas pengolahan, sehingga hasil panen harus dikirim ke daerah lain dengan biaya tinggi.

Tanpa integrasi yang memadai, pembangunan IPP berisiko tidak memberikan dampak optimal, bahkan berpotensi menjadi beban di tengah keterbatasan fiskal pemerintah.

Karena kalau nggak ada bahan pangannya kan nggak bisa nih berjalan programnya dan diharapkannya bahan pasokan pangan itu berasal dari lokal

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti mengungkapkan, pihaknya sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Pangan terkait rantai pasok bahan baku lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan pembentukan Permenko tersebut bertujuan untuk menjalankan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan berbagai kementerian/lembaga dalam menjamin rantai pasok pangan pada MBG.

“Karena kalau nggak ada bahan pangannya kan nggak bisa nih berjalan programnya dan diharapkannya bahan pasokan pangan itu berasal dari lokal,” kata Nani Hendiarti dalam acara Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) National Summit 2026 di Jakarta, Minggu.

Ia menuturkan pemanfaatan rantai pasok pangan lokal, termasuk dari Koperasi Desa (Kodpes) Merah Putih, UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peternak, koperasi nelayan, hingga pedagang pasar, dapat menekan biaya logistik (logistic cost) serta memperpanjang masa simpan bahan baku.

Pihaknya pun mendorong pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemerintah setempat serta pemangku kepentingan lainnya untuk membangun ekosistem rantai pasok pangan yang berkelanjutan di masing-masing wilayah.

Tidak hanya Permenko, Nani menyampaikan saat ini pemerintah juga sedang mengembangkan proyek percontohan (pilot project), petunjuk teknis (juknis), hingga peraturan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait ekosistem rantai pasok pangan tersebut.

Meskipun demikian, pihaknya memahami bahwa tidak semua wilayah dapat memenuhi bahan baku dari pemasok lokal dalam waktu dekat, terutama daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), sehingga akan diberikan anggaran tambahan untuk wilayah tersebut.

“Ada kebijakan baru untuk menambah namanya biaya tambahan untuk yang lokasi-lokasi terpencil itu setelah kami lihat tidak bisa (mendapatkan pasokan pangan lokal dalam waktu dekat), tapi dengan itu tetap mereka harus membangun ekosistem di lokasinya masing-masing ke depannya,” ujar Nani.

Perpres Nomor 115 Tahun 2025 mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam implementasi Program MBG.

Berbagai aspek yang perlu dikoordinasikan antara lain terkait peningkatan kapasitas produksi, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, hingga ketersediaan informasi harga pangan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan pada kesiapan rantai pasok pangan di tengah peningkatan kebutuhan nasional. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar ekspansi program tidak memicu gangguan distribusi dan pasokan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Abdul Rivai Ras menilai penguatan kolaborasi diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program. Hal itu disampaikan dalam APPMBGI Summit 2026 di Gedung APPMBGI, Kalisari, Jakarta Timur, Sabtu (25/4/2026).

Rivai mengatakan, program MBG membutuhkan dukungan luas dari berbagai pihak. “Program sebesar makan bergizi gratis tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendirian. Ini membutuhkan dukungan semua lapisan masyarakat. APPMBGI hadir sebagai kekuatan sosial-ekonomi yang ikut memastikan program ini berjalan baik, terukur, dan berkelanjutan,” kata Rivai.

Rivai menyoroti kerentanan rantai pasok pangan nasional seiring meningkatnya permintaan untuk MBG. Ia mengatakan tekanan tersebut berpotensi mengganggu sistem distribusi jika tidak dikelola dengan tepat. “Namun, implementasi di lapangan menyimpan tantangan yang harus dijawab secara serius, terutama dalam aspek tata kelola dan keamanan pasokan,” kata Rivai.

Menurut dia, koordinasi antara pemasok, pengelola dapur, dan pelaku usaha pendukung perlu diperkuat. “Kita ingin memastikan program MBG tidak merusak rantai pasok yang sudah ada, tetapi justru memperkuat ekosistem ekonomi rakyat,” kata Rivai.

Forum ini juga menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan yang menyoroti aspek berbeda dalam pelaksanaan MBG. Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto menekankan perlunya MBG diposisikan sebagai kebijakan strategis lintas sektor yang menggabungkan pengawasan dan efektivitas implementasi.

Direktur Operasi Perum Bulog Andi Afdal menyoroti pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan integrasi cadangan pangan nasional. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Then Suyanti menekankan aspek higienitas dan standar operasional dapur untuk menjamin keamanan pangan.

Ketua Umum PERSAGI Doddy Izwardy menilai keberhasilan program tidak hanya diukur dari volume distribusi, tetapi juga kualitas gizi. “Gizi bukan hanya soal kenyang, tetapi soal kualitas generasi,” kata Doddy.

Kepala Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan BRIN Umi Muamanah menambahkan pentingnya membangun ekosistem industri pendukung yang efisien dan adaptif melalui integrasi riset dan inovasi.

Forum juga menyoroti keterlibatan petani, nelayan, UMKM pangan, hingga sektor logistik sebagai penggerak ekonomi dalam rantai nilai MBG. Penguatan sistem digital dan pemetaan geospasial dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi distribusi serta mengantisipasi tekanan pasokan di berbagai wilayah.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyoroti potensi risiko dari kebijakan percepatan swasembada pangan melalui penugasan badan usaha milik negara (BUMN), yang dinilai dapat menimbulkan distorsi pasar hingga menekan pelaku usaha kecil.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026, pemerintah memberikan mandat kepada BUMN sektor pangan untuk mempercepat pencapaian swasembada sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional.

Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi bumerang bagi perekonomian, terutama karena menciptakan persaingan yang tidak seimbang antara BUMN dan pelaku swasta.

“Salah satunya usaha peternakan telur ayam atau ayam pedaging yang bisa-bisa bersaing dengan BUMN yang mendapatkan dukungan penuh dari negara. BUMN mendapat jaminan pemerintah, penugasan wajib, akses penyertaan modal negara hingga koneksi langsung ke menteri teknis bidang pangan.” kata Huda dalam keterangan resmi, Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, dominasi BUMN dalam rantai pasok pangan juga berisiko mempersempit ruang usaha bagi pelaku UMKM, mengingat lebih dari separuh pelaku usaha kecil bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara mengingatkan adanya potensi risiko ganda, baik dari sisi fiskal maupun mekanisme harga di pasar. Dia menjelaskan bahwa penugasan BUMN justru berpotensi menambah tekanan terhadap keuangan negara apabila tidak diimbangi dengan skema kompensasi yang memadai.

Dalam beberapa kasus sebelumnya, beban penugasan pemerintah atau public service obligation (PSO) kerap menekan kinerja keuangan BUMN.

“Wajar publik memiliki kekhawatiran dengan penugasan ke Agrinas sebagai pemain baru tanpa rekam jejak di sektor pangan. Efek panjang ke kerugian operasional yang ditanggung oleh Agrinas, Danantara juga ke APBN bisa menambah kompleks persoalan. Pelebaran defisit APBN jadi salah satu konsekuensinya.” imbuh Bhima.

Selain itu, dia juga menyoroti aspek kepastian hukum yang dinilai masih lemah. Instruksi presiden sebagai dasar kebijakan dinilai memiliki fleksibilitas tinggi untuk diubah, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kontrak jangka panjang.

“Begitu ada perubahan regulasi, pihak swasta sudah terlanjur berkontrak dengan BUMN kemudian aturan berubah lagi, ini menimbulkan ketidakpastian bisnis bagi seluruh pelaku di rantai pasok pangan. Dalam Ease of Doing Business, permasalahan ketidakpastian kebijakan selalu menduduki 5 besar masalah daya saing yang utama,” kata Bhima.

Lebih lanjut, CELIOS juga menilai keterlibatan langsung BUMN sebagai pelaku pasar berpotensi menciptakan distorsi harga, alih-alih memperbaiki struktur tata niaga pangan.

“Apa jaminan harga yang diperoleh ritel lebih terjangkau? Jangan sampai PSO BUMN pangan justru menambah panjang rantai pasok, ujungnya inflasi pangan yang ditanggung rumah tangga meningkat. Kalau permasalahan ada di permainan rente yang membuat marjin distributor terlalu tinggi, selesaikan masalahnya, bukan dengan BUMN menjadi new middleman, distributor baru,” tutup Bhima.

CELIOS pun mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam merancang intervensi di sektor pangan, mengingat pengalaman sebelumnya seperti proyek food estate hingga penugasan stabilisasi harga yang dinilai belum sepenuhnya efektif dan berpotensi menimbulkan tekanan baru bagi pasar maupun fiskal negara.