Bisnis.com, PADANG - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri Pertanian RI dan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) belum lama ini akan dilakukan pembangunan penambahan gudang beras Bulog di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat.

Dia bilang sesuai dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan Mentan bahwa pembangunan gudang Bulog di Dharmasraya ini juga menjadi bagian target pemerintah pusat untuk membuka lahan sawah baru seluas 10.000 hektar di Sumbar.

“Jadi pemerintah akan melakukan pembukaan lahan sawah baru 10.000 hektar di Sumbar, dan seiring dengan ini, rencana pembangunan gudang Bulog di Sumbar pun segera dilakukan, agar bisa menyerap lebih banyak beras hasil petani lokal,” katanya usai mendatangi gudang Bulog di Padang, Jumat (8/5/2026).

Andre melanjutnya selain akan melakukan pembangunan penambahan gudang Bulog di Dharmasraya, dan juga membuka lahan sawah baru, Mentan juga berharap supaya pemulihan lahan sawah terdampak bencana di Sumbar bisa segera dilakukan.

“Percepatan pemulihan lahan sawah terdampak bencana memang menjadi perhatian serius pemerintah, dan pemerintah daerah diminta untuk segera menyerap anggaran Rp455 miliar itu, agar pengerjaan bisa dipercepat di lapangan, setelah sempat tertahan 4 bulan lamanya anggaran itu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pimpinan Wilayah Bulog Sumbar Darma Wijaya mengatakan pembangunan gudang di Dharmasraya merupakan bagian dari program nasional Bulog untuk memperkuat kapasitas penyimpanan stok pangan.

“Dharmasraya merupakan salah satu wilayah yang strategis karena menjadi basis penyerapan hasil pertanian. Dengan adanya gudang Bulog di daerah ini, penyerapan hasil produksi petani diharapkan dapat lebih optimal sekaligus menjaga ketersediaan stok pangan,” katanya.

Dia menyebutkan direncanakan pembangunan awal untuk gudang itu memiliki kapasitas 1.000 ton. Pembangunan itu tidak berhenti begitu kapasitas 1.000 ton saja, tapi apabila ada kebutuhan lebih besar, maka bila memungkinkan untuk pembangunan lebih lanjut.

“Adanya rencana pembangunan gudang Bulog ini merupakan usulan dari Pemkab Dharmasraya, dan kami tentu sangat merespon dengan baik,” ujarnya.

Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhan pembangunan gudang Bulog itu akan dibangun di atas lahan hibah seluas sekitar 5.800 meter persegi yang berlokasi di Nagari Koto Padang sebagai lokasi pembangunan gudang logistik Bulog.

“Pembangunan gudang Bulog ini merupakan buah dari komunikasi dan langkah aktif yang kami lakukan dengan pemerintah pusat,” jelasnya.

Dikatakannya pembangunan gudang tersebut merupakan langkah strategis Pemkab Dharmasraya dalam memperkuat sektor pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.

“Penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan UMKM merupakan salah satu misi kami. Kerjasama dengan Bulog ini diharapkan mampu menyerap hasil produksi petani serta memastikan ketersediaan stok pangan bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, keberadaan gudang Bulog juga diharapkan memberi manfaat langsung bagi petani dan masyarakat. Dengan adanya fasilitas tersebut, Bulog dapat memastikan penyerapan hasil panen padi dan jagung masyarakat dengan harga yang wajar sehingga memberikan kepastian pasar bagi petani.

Annisa menaruh harapan dengan hadirnya Bulog dapat memutus praktik tengkulak maupun sistem ijon yang selama ini kerap merugikan petani akibat permainan harga yang tidak wajar.

Di sisi lain, keberadaan gudang logistik ini juga akan mempermudah distribusi berbagai program bantuan pangan pemerintah ke Kabupaten Dharmasraya sehingga penyalurannya dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.

“Jadi keberadaan gudang Bulog nantinya tidak hanya difungsikan sebagai tempat penyimpanan beras, tetapi juga berbagai komoditas pangan penting lainnya seperti minyak goreng, gula, telur, serta kebutuhan pokok lainnya,” ungkap dia.

Selain memperkuat cadangan pangan daerah, lanjutnya, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan serta memberikan kepastian pasar bagi hasil pertanian masyarakat Dharmasraya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan rencana pembangunan 100 gudang baru diprioritaskan pada wilayah dengan akses pangan sulit agar masyarakat lebih mudah memperoleh pasokan bahan pokok.

Rizal mengatakan proyek itu tidak sekadar soal infrastruktur, tetapi tentang kedaulatan pangan dan keadilan akses bagi seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Gudang-gudang ini kita prioritaskan di wilayah yang sulit dijangkau. Saudara-saudara kita di 3T berhak atas pangan yang terjamin,” kata Rizal dalam keterangan di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Ia menyampaikan, pihaknya merespons cepat rencana pemerintah untuk membangun 100 infrastruktur pascapanen (IPP) yang tersebar di seluruh Indonesia dengan melakukan koordinasi awal bersama BUMN Karya.

Menindaklanjuti hal itu, Rizal mengaku pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan mengundang 11 direktur BUMN Karya. Koordinasi itu bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam kesiapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pascapanen.

“Kami diamanahkan Presiden untuk membangun 100 infrastruktur pascapanen sebagai jawaban atas meningkatnya produksi pangan nasional," ucap Rizal.

Rizal menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga BUMN untuk memastikan proyek berjalan cepat, tepat, dan berkualitas.

"Bulog tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi BUMN Karya agar pembangunan ini berjalan cepat dan tepat sasaran,” terang Rizal.

Ia menyebutkan pembangunan 100 IPP mencakup gudang penyimpanan beras dan jagung, fasilitas pengering (dryer), unit penggilingan (rice milling unit/RMU), silo, dan rice to rice (RTR) berbasis teknologi modern.

Program itu didukung pendanaan sebesar Rp 5 triliun dari dana investasi pemerintah nonpermanen. Dalam proses pembangunan itu turut melibatkan Danantara sebagai badan pengelola investasi BUMN.

Melalui kolaborasi lintas kementerian dan sinergi antar-BUMN, Bulog berharap pembangunan infrastruktur pascapanen itu menjadi fondasi baru kemandirian pangan Indonesia, memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan di seluruh negeri.

Sebelumnya, telah dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, serta Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, dengan dukungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Zulhas menyebut pembangunan 100 gudang Bulog itu merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan langkah percepatan pembangunan infrastruktur pascapanen untuk mendukung penyerapan gabah dan beras nasional.

Hal itu disampaikan Amran usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/11/2025).

Menanggapi rencana pembangunan 50 gudang oleh Bulog, Amran menegaskan bahwa persiapan telah berjalan.

"Nah, sekarang itu benar. Kita persiapan tadi aku rapat bersama Bulog. Akan membangun RMU [rice milling unit/penggilingan padi] besar. Kemudian gudang. Di seluruh Indonesia anggarannya Rp5 triliun," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan Presiden Ke-8 RI itu telah memerintahkan agar seluruh kesiapan penyerapan gabah dan beras tuntas sebelum Februari 2026.

"Bapak Presiden sudah perintahkan agar persiapan menyerap gabah dan beras bulan Februari. Ini tinggal 2 bulan. Kita kalau menyerap 3 juta. Karena hitungan kami, estimasi stok di akhir tahun itu mungkin kurang lebih 3 juta ton," kata Amran.

Menurutnya, stok akhir tahun tersebut akan menjadi yang tertinggi dalam sejarah. Upaya penyerapan tambahan pada Februari nanti membuat kebutuhan gudang meningkat.

"Nah, kemudian Februari mulai menyerap kembali. Itu butuh gudang. Karena kita sudah sewa gudang kapasitas 1,2 juta ton seluruh Indonesia. Sehingga kita butuh tambahan gudang," jelasnya.

Amran menegaskan kebutuhan ruang penyimpanan sudah mendesak.

"Karena gudang kita penuh. Jadi kita siapkan dengan anggaran Rp5 triliun. [Dananya] dari APBN," tegasnya singkat.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan langkah percepatan pembangunan infrastruktur pascapanen untuk mendukung penyerapan gabah dan beras nasional.

Hal itu disampaikan Amran usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/11/2025).

Menanggapi rencana pembangunan 50 gudang oleh Bulog, Amran menegaskan bahwa persiapan telah berjalan.

"Nah sekarang itu benar. Kita persiapan tadi aku rapat bersama Bulog. Akan membangun RMU besar. Kemudian gudang. Di seluruh Indonesia anggarannya Rp5 triliun," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan Presiden Ke-8 RI itu telah memerintahkan agar seluruh kesiapan penyerapan gabah dan beras tuntas sebelum Februari 2026.

"Bapak Presiden sudah perintahkan agar persiapan menyerap gabah dan beras bulan Februari. Ini tinggal 2 bulan. Kita kalau menyerap 3 juta. Karena hitungan kami, estimasi stok di akhir tahun itu mungkin kurang lebih 3 juta ton," kata Amran.

Menurutnya, stok akhir tahun tersebut akan menjadi yang tertinggi dalam sejarah. Upaya penyerapan tambahan pada Februari nanti membuat kebutuhan gudang meningkat.

Amran menegaskan kebutuhan ruang penyimpanan sudah mendesak.

"Karena gudang kita penuh. Jadi kita siapkan dengan anggaran Rp5 triliun," lanjutnya.

Saat ditanya mengenai sumber pendanaan, Amran memastikan proyek tersebut menggunakan dana negara.

"Dari APBN," tegasnya singkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menargetkan pembangunan gudang baru selesai pada Maret 2026. Namun, percepatan pembangunan masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan pembangunan gudang harus dipercepat agar siap digunakan saat panen raya tahun depan dan memperkuat distribusi ke seluruh Indonesia.

“Karena diharapkan di bulan Maret itu gudang sudah jadi dan sudah masuk nanti pada saat panen raya tahun 2026. Itu kan panen raya bulan Maret, April, Mei,” kata Rizal saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Rizal mengatakan Bulog telah bertemu dengan BUMN Karya untuk membahas pembangunan gudang tersebut. Namun, percepatan ini memerlukan regulasi khusus agar proses pembangunan tidak memakan waktu hingga dua tahun.

Nantinya, dana pembangunan 100 gudang Bulog sepenuhnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) senilai Rp5 triliun. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, pembangunan gudang tersebut akan diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kabupaten/kota yang belum memiliki gudang Bulog.

Apalagi, Rizal menyatakan pembangunan ini menjadi tambahan karena selama ini Bulog mengandalkan gudang yang dibangun zaman Presiden Soeharto.

Adapun, pelaksanaan pembangunan 100 gudang Bulog akan diprioritaskan oleh BUMN Karya, meski tetap membuka peluang untuk menggandeng swasta.

“Kami prioritaskan dulu BUMN, sesuai arahan Bapak Presiden supaya ada pertanggung jawabannya. Ini skemanya lagi diurus ini Perpresnya. Saya kan nggak bisa jawab ini karena Perpresnya belum keluar,” kata Rizal.

Dia juga memperkirakan, target serapan minimal sama dengan kinerja saat ini, yakni 3 juta ton atau bahkan bisa lebih.

Sebelumnya, Rizal menyampaikan tidak semua gudang dilengkapi dengan mesin penggiling padi (rice milling unit/RMU) maupundryer, alias hanya gudang. Rizal menjelaskan, untuk lokasi daerah yang tidak sentra produksi pangan, Bulog hanya akan membangun gudang.

“Namun kalau yang wilayahnya punya sentra produksi pangan, itu dilengkapi dengan RMU, dryer, dan lain sebagainya,” ujar Rizal saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyoroti langkah Perum Bulog dalam membangun 100 gudang penyimpanan beras dan jagung yang hanya melibatkan BUMN karya.

Rencananya, ratusan gudang Bulog itu akan mulai dibangun pada Januari 2026 dan ditargetkan rampung pada tahun depan.

Nantinya, setiap gudang Bulog memiliki kapasitas beragam, yakni dari 1.000–7.000 ton. Kapasitasnya tergantung dari luas sawah yang dimiliki setiap daerah.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai semestinya pembangunan gudang Bulog menggunakan skema pembiayaan campuran (blended financing) agar tidak membebani APBN.

“Jangan 100% APBN melibatkan BUMN Karya, tetapi bisa ajak koperasi atau pelaku usaha. Semestinya program-program andalan pemerintah ini ada yang dikonvergensikan, jangan masing-masing sendiri,” kata Eliza kepadaBisnis, Rabu (12/11/2025).

Eliza mencontohkan, Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih memiliki tujuan awal ingin menyerap hasil panen petani dan bisa mengolah gabah menjadi beras.

“Nah itu kan pasti butuh gudang, ya sebaiknya dorong KopDes ini bekerja sama dengan Bulog untuk mengelola gudangnya,” ujarnya.

Selain itu, sambung dia, KopDes/Kel Merah Putih tidak semua berasal dari pinjaman himpunan bank milik negara (Himbara), melainkan juga ada pendanaan lain.

Menurutnya, selain KopDes/Kel Merah Putih menggandeng swasta lokal, Bulog juga menyewa kepada swasta asalkan gudangnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) Bulog.

“Karena kalau bangun sendiri di awal, pasti butuh investasi besar, ditengah kondisi fiskal yang terbatas maka jangan 100% bergantung ke APBN,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Eliza menilai efisiensi anggaran akan terjadi jika tidak ada transparansi. Untuk itu, dia menyebut yang perlu diperhatikan adalah transparansi dan pengawasan pembangunan gudang. Dia menilai, masyarakat juga dapat turut serta mengawasi jalannya pembangunan gudang.

Eliza juga menyinggung terkait anggaran Rp5 triliun dalam pembangunan gudang Bulog. Menurutnya, tidak semua anggaran tersebut terealisasi, lantaran itu hanya dialokasikan.

“Keliru jika berasumsi setiap gudang jatahnya Rp50 miliar karena Rp5 triliun dibagi 100 gudang,” imbuhnya.

Dia menyebut, biaya pembangunan gudang di setiap daerah akan berbeda, apalagi lahan di Pulau Jawa yang sudah relatif mahal dan bisa mencapai lebih dari Rp50 miliar.

“Sementara gudang di nonsentra produksi yang nggak ada RMU [rice milling unit] atau dryer-nya ini bisa jadi kurang dari Rp50 miliar. Jadi akan ada subsidi silang antargudang, nggak bisa disamaratakan,” terangnya.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani sebelumnya mengatakan pembangunan akan diprioritaskan di kabupaten dan kota yang belum memiliki gudang untuk mengefisiensi dan mengefektifitaskan agar gudang tersebut lebih dekat sehingga ongkos menjadi lebih murah.

Nantinya, Bulog juga akan memprioritaskan pembangunan gudang di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), seperti di Nias Selatan dan Morotai.

“Kenapa? Kalau begitu musim pasang airnya tinggi atau musim barat, itu kapal nggak bisa berlayar ke sana, sehingga perlu mengandalkan gudang tersebut, sedangkan di sana belum ada gudang. Nah ini prioritasnya seperti itu,” ujar Rizal saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Namun, Rizal menuturkan tidak semua gudang dilengkapi dengan mesin penggiling padi (RMU) maupun dryer, alias hanya gudang. Untuk lokasi daerah yang tidak sentra produksi pangan, Bulog hanya akan membangun gudang.

“Namun kalau yang wilayahnya punya sentra produksi pangan, itu dilengkapi dengan RMU, dryer, dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Ke depan, Bulog akan melakukan sinkronisasi data dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengetahui daerah mana saja yang menjadi sentra produksi, infrastruktur, SDM, hingga teknologi.

Adapun, Bulog akan memprioritaskan BUMN Karya untuk membangun 100 gudang Bulog. Namun, hingga saat ini Bulog belum memutuskan siapa BUMN Karya yang akan membangun gudang tersebut.Meski begitu, Bulog menargetkan 100 gudang tersebut akan rampung pada tahun ini.

“Kita penginnya sih 100 [gudang] itu setahun jadi. Penginnya. Tapi kan kita nggak tahu, kaitannya masalah material, alam, cuaca, dan sebagainya itu kan kami tidak bisa prediksikan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economics and Law Studies (Celios) mengkritik rencana pembangunan 100 gudang Perum Bulog dengan dana senilai Rp5 triliun. Adapun, pembangunan tersebut dimulai Januari 2026.

Rencananya, setiap gudang Bulog memiliki kapasitas beragam dari 1.000–7.000 ton, tergantung dari luas sawah yang dimiliki setiap daerah.

Direktur Celios Bhima Yudhistira Adhinegara menilai jika dihitung secara rata-rata, anggaran Bulog terlalu mahal jika hanya membangun 100 gudang tanpa dilengkapi mesin penggilingan padi (rice milling unit/RMU).

“Angka Rp50 miliar [secara rata-rata] per gudang sebenarnya relatif tinggi ya, relatif mahal. Apalagi kalau tidak dilengkapi oleh rice mill,” kata Bhima, Rabu (12/11/2025).

Bhima menilai, meski di daerah yang tidak ada produksi beras, keberadaan mesin penggilingan padi tetaplah penting. Sebab, sambung dia, daerah tersebut bisa menyerap gabah dari daerah lain.

“Itu kan jauh lebih murah, sehingga pada saat terjadi lonjakan kebutuhan, gabahnya bisa dikonversi menjadi beras,” ujarnya.

Menurutnya, dengan anggaran jumbo Rp5 triliun tersebut Bulog setidaknya bisa membangun 130 gudang lengkap dengan mesin penggilingan padi. Namun, lanjut Bhima, itu juga tergantung dari kapasitas gudang.

Celios juga mengkritik ihwal pembangunan gudang yang hanya melibatkan BUMN Karya, yang semestinya bisa diikutsertakan pelaku usaha lokal atau sekitar daerah untuk menggerakkan ekonomi.

“Kalau dikerjakan oleh badan usaha milik desa misalnya, dikerjakan oleh pelaku usaha swasta, yang penting spesifikasinya tetap sesuai dengan kebutuhan Bulog,” terangnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan Presiden Prabowo telah memerintahkan agar Bulog segera membangun 100 gudang untuk menyimpan beras dan jagung.

Rizal menuturkan, sejumlah gudang tersebut diprioritaskan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo di kabupaten dan kota yang belum memiliki gudang untuk mengefisiensi dan mengoptimalkan agar gudang tersebut lebih dekat sehingga ongkos menjadi lebih murah.

Selain itu, Bulog juga akan memprioritaskan pembangunan gudang di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), seperti di Nias Selatan dan Morotai.

“Kenapa? Kalau begitu musim pasang airnya tinggi atau musim barat, itu kapal nggak bisa berlayar ke sana, sehingga perlu mengandalkan gudang tersebut. Sedangkan di sana belum ada gudang. Nah ini prioritasnya seperti itu,” kata Rizal saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Namun, tidak semua gudang dilengkapi dengan mesin penggiling padi (RMU) maupun dryer, alias hanya gudang. Rizal menjelaskan, untuk lokasi daerah yang tidak sentra produksi pangan, Bulog hanya akan membangun gudang.

“Namun kalau yang wilayahnya punya sentra produksi pangan, itu dilengkapi dengan RMU, dryer, dan lain sebagainya,” terangnya.

Ke depan, Bulog akan melakukan sinkronisasi data dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengetahui daerah mana saja yang menjadi sentra produksi, infrastruktur, SDM, hingga teknologi.

Nantinya, Bulog akan memprioritaskan BUMN Karya untuk membangun 100 gudang Bulog. Namun, hingga saat ini Bulog belum memutuskan siapa BUMN Karya yang akan membangun gudang tersebut.

Meski begitu, Bulog menargetkan 100 gudang tersebut akan rampung pada tahun ini.

“Kita penginnya sih 100 [gudang] itu setahun jadi. Penginnya. Tapi kan kita nggak tahu, kaitannya masalah material, alam, cuaca, dan sebagainya itu kan kami tidak bisa prediksikan,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Mayjen (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran Rp 5 triliun untuk pembangunan 100 gudang baru Bulog di wilayah sentra produksi pangan. Program tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan pemerataan infrastruktur logistik di daerah.

Rizal menjelaskan, pembangunan gudang akan difokuskan pada kabupaten atau kota yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, meski memiliki potensi produksi pangan yang tinggi. Dia mencontohkan, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, yang dikenal sebagai sentra jagung hingga saat ini belum memiliki gudang Bulog.

"Di Kabupaten Dompu, produksinya jagung melimpah, tapi tidak ada gudang. Nanti kita lengkapi dengan gudang-gudang jagung," ujar Rizal saat ditemui di Kantor Badan Pangan Nasional (Bappanas), Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025).

Dia menuturkan, dari total 1.555 gudang yang kini dimiliki Bulog, penambahan 100 gudang baru akan dibangun secara merata di seluruh provinsi. Penentuan lokasi dilakukan bersama Kementerian Pertanian (Kementan) dan pemerintah daerah (pemda) agar sesuai dengan peta produksi pangan di masing-masing wilayah.

Menurut Rizal, kapasitas gudang akan bervariasi tergantung potensi produksi daerah. Sebagian gudang berkapasitas 1.000 ton, sementara lainnya bisa mencapai 3.500 ton. Desain setiap gudang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik komoditas pangan setempat.

"Tidak semua gudang harus sama besar, karena kapasitas produksi setiap daerah berbeda-beda. Jadi, desain dan ukurannya menyesuaikan kebutuhan di lapangan," ujar Rizal.

Dia menargetkan, pembangunan dapat dimulai sesegera mungkin agar seluruh gudang selesai sebelum musim panen raya pada Maret-Mei 2026. Rizal berharap, hasil panen petani nantinya bisa langsung diserap dan disimpan di gudang baru, sehingga mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan mencegah kerugian pascapanen akibat keterbatasan fasilitas penyimpanan.