Bisnis.com, PADANG - Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Barat menyebutkan melalui peran Project Management Officer Business Assistant yang bertugas di berbagai daerah telah membantu membangun Koperasi Desa Merah Putih (KDPM).

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar Endrizal mengatakan dengan adanya kerja yang baik itu, Sumbar menjadi provinsi tercepat keempat di Indonesia dalam penyelesaian pembentukan dan legalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Kami berada di posisi empat nasional setelah Jawa Timur, DIY Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Sebelumnya, Sumatera Barat juga termasuk daerah tercepat dalam pembentukan koperasi sehingga memperoleh penghargaan dari Kementerian Koperasi pada tahun 2025,” katanya, Senin (8/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa dalam membangun Kopdes Merah Putih ini, pemerintah pusat telah menugaskan sebanyak 40 Project Management Officer dan 125 Business Assistant untuk mendampingi pengembangan KDMP di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar.

Dari hasil pendampingan tersebut, lanjut Endrizal, hingga saat ini telah diverifikasi sebanyak 888 lokasi gerai KDMP di Sumbar, dan dari jumlah tersebut, 211 gerai masih dalam tahap pembangunan dan 63 gerai telah selesai dibangun.

Artinya sudah ada 274 gerai yang siap beroperasi dalam waktu dekat, dan hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pemerintah pusat telah mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam membangun Kopdes ini. Bahkan, posisi Sumbar bersama DKI Jakarta juga tercatat sebagai daerah tercepat dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Merah Putih.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh pihak yang terlibat, mulai dari PMO, Business Assistant, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga para pengurus koperasi di lapangan.

“Keberhasilan ini lahir dari kolaborasi yang solid seluruh pemangku kepentingan. Karena itu kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan program ini,” ujar dia.

Mahyedi, belum lama ini Sumbar menorehkan prestasi dalam pelaksanaan program strategis nasional, yakni pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan penyelesaian RAT nomor dua tercepat se-Indonesia.

"Sebuah capaian yang menunjukkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pendamping lapangan, dan pengurus koperasi di tingkat desa dan kelurahan," ujarnya.

Gubernur mengatakan keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa sinergi yang dibangun oleh seluruh pemangku kepentingan mampu mempercepat implementasi program pemerintah pusat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat berbasis koperasi.

Kendati demikian, Mahyeldi mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak berhenti pada pembentukan badan hukum koperasi semata. Pendampingan yang berkelanjutan tetap diperlukan agar koperasi mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Koperasi yang sudah terbentuk harus terus didampingi dan diperkuat. Tujuannya bukan sekadar berdiri secara administrasi, tetapi benar-benar tumbuh menjadi kekuatan ekonomi masyarakat yang produktif dan berkelanjutan,” harap dia.

Mahyeldi juga menilai capaian yang diraih Sumbar tidak terlepas dari pengalaman dan komitmen jajaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumbar dalam membangun ekosistem koperasi selama ini.

“Kadis kami ini sudah lama berkecimpung di dunia koperasi. Pengalaman beliau membangun dan mengembangkan koperasi di Kabupaten Agam maupun Kota Padang menjadi modal penting dalam mendorong keberhasilan program Koperasi Merah Putih di Sumatra Barat,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi menggandeng sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) untuk memperkuat pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang operasionalnya segera diresmikan.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan pelaksanaan koperasi ini nyatanya membutuhkan kerja sama dengan K/L lain.

Adapun, Nota Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dilakukan antara Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Badan Standardisasi Nasional (BSN), BPJS Ketenagakerjaan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Misalnya dengan KPPPA, terhadap kegiatan kaum perempuan di desa dan kelurahan ada banyak sekali produk-produk yang bisa dikembangkan dikurasi oleh Kementerian Koperasi dan kemudian bisa dijual di gerai-gerai di Kopdes Merah Putih,” ujarnya dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di kantor Kemenkop, Senin (11/5/2026).

Sementara kaitannya dengan BKKBN, KopDes/Kel Merah Putih nantinya juga berperan sebagai gerai obat yang turut menjual alat kontrasepsi serta sarana berupa klinik pengaduan terhadap masalah yang terjadi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga.

Kemudian bersama BSN, Ferry menekankan bahwa harapannya produk yang dihasilkan dan dijual di KopDes/Kel Merah Putih sudah tersertifikasi dan terstandardisasi.

Bersama Pusat Investasi Pemerintah (PIP), BLU Kementerian Keuangan ini berperan dalam memberikan pembiayaan bagi unit-unit kelompok binaan dari masing-masing K/L.

Kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi para pelaku koperasi, baik dari sisi manajer, maupun yang terlibat secara langsung dan tidak langsung.

“Para pekerja yang terlibat langsung atau tidak langsung di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga bisa mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat melihat potensi anggota yang cukup besar untuk dilindungi dari keberadaan KopDes/Kel Merah Putih.

Bukan hanya untuk pengurus, manfaat perlindungan ketenagakerjaan ini juga akan dirasakan oleh pekerja dan anggota yang memiliki aktivitas kerja di koperasi tersebut.

“Koperasi merah putih ini kan direncanakan sekitar 81.000, sudah mulai masuk 844-an sekian. Plus nanti kalau yang sudah diresmikan 1.000 itu juga akan jadi potensi menjadi anggota kami dan kita lindungi,” tuturnya.

Saiful berharap pemberian pelindungan pekerja ini akan menjadi legitimasi bisnis untuk koperasi.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan meresmikan 1.000 KopDes/Kel Merah Putih pada Sabtu (16/5/2026), di Nganjuk, Jawa Timur. Meski demikian, rencana tersebut masih bersifat tentatif.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) tengah bergeliat menjalankan pembangunan gudang dan gerai Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih. Kini, total 30.611 KopDes/Kel Merah Putih tengah dibangun.

Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan dari 30.611 KopDes/Kel Merah Putih yang tengah dibangun, sebanyak 857 telah 100% jadi.

"[Kopdes Merah Putih] Yang sudah jadi 857 unit itu bangunan. Sekarang kita proses untuk mulai mengisinya gitu. Semua pengadaan semua ini sudah selesai, tinggal mulai pengiriman untuk mulai dibuka gitu," kata Joao usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu (11/2/2026).

Joao menjelaskan unit yang sudah rampung itu kemudian ditargetkan untuk memulai proses onboarding bisnis. Di sisi lain, dia menjelaskan sampai saat ini belum ada unit yang tengah beroperasi.

Adapun, anggaran untuk pembangunan KopDes/Kel Merah Putih yang mencapai Rp200 triliun telah cair sejak 3 bulan lalu.

"Sudah [cair] 3 bulan yang lalu. Sekarang ini bayar-bayar. Jadi uang sekarang menyebar di masyarakat semuanya, di paling desa, paling bawah, dan di industri yang mendukung Koperasi Merah Putih itu," ujar Joao.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan seluruh aset fisik KopDes/Kel Merah Putih berupa gudang, gerai dan sarana pendukung lainnya sudah terbangun untuk kemudian dioperasikan pada Maret 2026.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) sebelumnya menyatakan tengah mempercepat proses inventarisasi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan KopDes/Kel Merah Putih di berbagai daerah.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan percepatan inventarisasi ini dilakukan melalui kerja sama dengan Agrinas Pangan dan TNI.

Ferry menjelaskan penugasan pembangunan fisik koperasi desa diserahkan kepada Agrinas Pangan. Nantinya, Agrinas akan bekerja sama dengan TNI dalam pelaksanaan di lapangan. Adapun, keterlibatan Agrinas dengan TNI untuk mempercepat proses pembangunan KopDes/Kel Merah Putih.

“Mengenai PT Agrinas, karena memang tugasnya diserahkan kepada PT Agrinas yang nantinya akan bekerja sama dengan TNI dan bisa melakukan pekerjaan ini dengan waktu yang cepat,” ujar Ferry saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Dia menambahkan bahwa Kemenkop kini tengah menyiapkan berbagai skema yang akan memudahkan koperasi desa yang sudah lebih dahulu beroperasi agar dapat melengkapi kegiatan usahanya. Nantinya, fasilitas yang akan dibangun mencakup gudang, apotek, gerai, klinik, serta kendaraan operasional.

Adapun, lahan yang digunakan berasal dari tanah milik pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, maupun desa.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi PMK Nomor 49/2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk mengakomodasi peran Agrinas.

Perubahan PMK No.49/2025 yang baru berumur kurang dari 5 bulan itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.

Adapun, dalam paparan yang dikutip Bisnis, RPMK tersebut akan mengatur enam pokok substansi. Pertama, penegasan mengenai pembiayaan yakni kredit yang diberikan oleh Bank kepada PT Agrinas untuk percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP.

Kedua, penempatan dana pada Bank sebagai sumber likuiditas pembiayaan KDKMP dilakukan secara bertahap, memperhatikan kondisi likuiditas keuangan negara.

Ketiga, skema pembiayaan yang mencakup limit pembiayaan maksimal Rp3 miliar per unit KKMP/KDMP, tingkat suku bunga, margin dan bagi hasil 6% per tahun dengan tenor 72 (tujuh puluh dua) bulan, masa tenggang (grace period) 6 -8 bulan, serta periode pembayaran angsuran setiap bulan melalui DAU/DBH atau sekaligus.

Keempat, gerai, gudang, dan kelengkapan KDKMP yang dihasilkan dari pembiayaan menjadi aset pemda atau pemdes.

Kelima, pembiayaan diberikan berdasarkan perikatan kontrak atau kesepakatan antara Menteri Koperasi dengan PT Agrinas. Perikatan kontrak atau kesepakatan sekaligus sebagai persetujuan dari kepala daerah untuk penyaluran DAU/DBH atau kepala desa untuk penyaluran dana desa.

Keenam, permohonan pembayaran disampaikan oleh bank setelah menerima dokumen serah terima pekerjaan yang telah direviu BPKP dari Menkop. Bank bertanggung jawab atas kebenaran isi surat permohonan.

Skema Kredit Korporasi

Sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah menyiapkan skema kredit korporasi untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan skema kredit korporasi ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Kredit korporasi. Jadi memang nanti kan ada Peraturan Menteri Keuangan yang akan disempurnakan, untuk mengatur tentang itu,” kata Ferry saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Ferry menjelaskan, gerai KopDes/Kel Merah Putih ini akan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa yang lebih luas, mulai dari produksi hingga distribusi.

Dalam hal pembiayaan, Ferry menuturkan himpunan bank milik negara (Himbara) akan mengucurkan plafon pinjaman yang digunakan bukan hanya sebatas modal kerja, tetapi juga pembangunan fisik dan kelengkapan operasional KopDes/Kel Merah Putih.

Ferry menegaskan prioritas pemerintah saat ini adalah pembangunan fisik gerai yang ideal, sedangkan penyesuaian untuk lokasi desa akan dilakukan kemudian.

Adapun, Kemenkop menargetkan pembangunan gerai KopDes Merah Putih akan mencapai 25.000 titik pada November 2025. Di sisi lain, total tanah yang terdata di Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) mencapai 30.500 titik.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Nurdin Halid menjelaskan pendanaan pembangunan gerai ini bersumber dari Himbara melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.

Dalam hal pengembalian dana, Nurdin mengusulkan agar tidak bersumber dari APBN, melainkan menyisihkan dari hasil usaha koperasi itu sendiri. “Misalnya penyaluran pupuk. Dari keuntungan penyaluran pupuk itu disisihkan sebagian, entah berapa 20%–30% untuk mengembalikan dana pinjaman,” ujar Nurdin.

Biaya Gerai Fisik

Di sisi lain, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) menyatakan biaya untuk membangun gerai fisik KopDes/Kel Merah Putih mencapai Rp1,65 miliar per unit.

Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan biaya Rp1,65 miliar itu setara dengan sekitar Rp2,93 juta per meter persegi untuk pembangunan KopDes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia.

“Harga yang kami desainkan ini menurut kami itu harga yang sangat rasional, karena melihat bahwa kemarin sempat ada yang menganjurkan untuk melakukan indeks [konstruksi],” kata Joao dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Penggunaan indeks konstruksi, kata dia, justru akan membuat biaya pembangunan KopDes/Kel Merah Putih melonjak drastis, yakni bisa mencapai sekitar Rp600 triliun.

Dia memerinci, desain bangunan KopDes/Kel Merah Putih disusun untuk memenuhi berbagai fungsi layanan desa. Nantinya, anggaran jumbo itu terdiri dari gedung berukuran 20x30 meter, yang mencakup gerai toko seluas 6x17 meter, serta klinik desa 3,5x10 meter yang dapat digunakan bidan maupun dokter.

Selain itu, juga ada gudang pupuk berukuran 4x6 meter, ruang gudang bahan pokok, dan area khusus untuk penempatan gas melon subsidi atau LPG 3 kg.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih akan membuka lapangan kerja hingga 1,6 juta orang.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menuturkan pemerintah tengah menyiapkan pelatihan manajemen koperasi, mulai dari keuangan, digitalisasi pencatatan transaksi, logistik, tata niaga, hingga pendampingan bisnis bagi para pengurus koperasi.

“Kami selalu mendampingi koperasi dalam penyusunan proposal bisnis, agar usaha yang direncanakan sesuai dengan yang dijalankan. Ini penting untuk menjaga profesionalitas pengelolaan KopDes Merah Putih,” kata Farida dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

Farida menjelaskan potensi ekonomi yang besar melalui pembangunan 80.000 gerai dan pergudangan KopDes Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan.

“Bayangkan, 80.000 gerai dan pergudangan baru dibangun di setiap desa. Ini akan menjadi instrumen baru yang membuka lapangan kerja,” ujarnya.

Farida mengatakan setiap KopDes/Kel Merah Putih ditargetkan memiliki enam gerai yang dapat menyerap 20—25 tenaga kerja. Jika seluruh gerai beroperasi, maka peluang penciptaan kerja diperkirakan mencapai 1,6 juta orang.

Di sisi lain, dia juga meminta koperasi eksisting untuk memandang KopDes/Kel Merah Putih sebagai mitra, bukan pesaing. Sebab, dia menyebut, keberadaan koperasi baru dapat memperluas jaringan usaha.

“Koperasi yang sudah memiliki aset dan valuasi tinggi didorong untuk membangun pabrik dan industri agar produk-produk dalam negeri dapat didistribusikan dan dipajang di etalase 80.000 gerai yang sedang kami bangun,” tuturnya.

Diketahui, Kemenkop saat ini mendorong KopDes/Kel Merah Putih masuk ke sektor produksi, distribusi, dan layanan koperasi simpan pinjam. Serta, memasok bahan pangan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah lokasi, termasuk Jawa Timur.

“Ekosistem baru ini akan memperkuat jaringan koperasi dan memberikan nilai tambah bagi seluruh anggota dan masyarakat desa,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan fisik 80.000 gerai Koperasi Desa Merah Putih rampung paling lambat pada April 2026.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan instruksi itu sebagaimana disampaikan presiden pada 21 Oktober 2025 dalam rapat Kabinet Paripurna di Istana, yang bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahan Kabinet Merah Putih.

“Beliau [Presiden Prabowo] merencanakan insya Allah tahun depan di bulan Maret atau mungkin April itu akan selesai bangunan fisik seluruh 80.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan siap beroperasi,” kata Ferry dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Target ini mencakup pembangunan fasilitas lengkap, mulai dari gerai utama, gudang, hingga sarana transportasi dan alat pengangkutan barang.

Dia menuturkan, arahan tersebut juga mengingat banyak desa yang masih belum memiliki fasilitas bangunan yang memadai, sehingga percepatan pembangunan gerai fisik dan gudang menjadi prioritas.

Selain fungsi sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok, Presiden juga menginginkan KopDes/Kel Merah Putih berperan sebagaiofftakerproduk lokal. Dalam hal ini, koperasi diharapkan membeli dan menyalurkan hasil produksi masyarakat desa, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, kerajinan, kuliner, hingga wisata desa.

Dengan model ini, Ferry menuturkan, KopDes/Kel Merah Putih tidak hanya menjadi pusat penjualan, melainkan juga menjadi tulang punggung ekonomi lokal yang menjamin stabilitas pasar bagi warga desa.

Di samping itu, Kepala Negara RI itu juga ingin KopDes/Kel Merah Putih berfungsi sebagai instrumen paling dasar untuk menyalurkan program pemerintah pusat agar lebih tepat sasaran.

Ferry berharap, dengan jaringan koperasi yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan, pelaksanaan bantuan, pembinaan usaha, dan intervensi ekonomi di tingkat desa dapat lebih efisien dan terkoordinasi.

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) menggencarkan pelatihan bagi para pendamping dan pengurus Koperasi Merah Putih di wilayah ini dalam menjalankan usahanya nanti.

Sebagaimana diketahui, seluruh koperasi desa/kelurahan Merah Putih se-Indonesia ditarget beroperasi seluruhnya pada 2026. Sumut memiliki 6.100 Koperasi Merah Putih yang telah berbadan hukum, tersebar di 33 kabupaten/kota.

Wakil Gubernur Sumut Surya mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan aset tanah milik Pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota yang berpotensi digunakan sebagai gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Bersamaan, lanjut Surya, Pemprov Sumut juga menggelar pelatihan kepada ribuan pendamping Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) juga dilakukan.

"Saat ini sudah diberikan pelatihan kepada 1.080 pengurus dan 12.000 pendamping KDKMP. Diharapkan pelatihan ini dapat memperkuat manajemen koperasi yang akan aktif beroperasi mulai Maret 2026," ucap Surya di Medan, Senin (27/10/2025).

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Diskop UKM) Sumut Naslindo Sirait mengatakan 6.100 Koperasi Merah Putih yang ada saat ini di Sumut seluruhnya merupakan unit baru, bukan konversi dari koperasi yang sudah ada. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 209 unit koperasi yang aktif dan menjalankan lini usaha mereka.

"Kami tengah berusaha untuk mengaktifkan lebih banyak koperasi merah putih ini agar bisa segera memberi dampak pada perekonomian. Tapi, tentu banyak tantangannya," kata Naslindo kepada Bisnis saat agenda KADIN Fest di Medan, Senin.

Naslindo mengatakan dari 209 unit Koperasi Merah Putih yang aktif rata-rata menggunakan dana internal untuk menggerakkan bisnis mereka seperti simpanan pokok, simpanan wajib, maupun modal yang dipinjamkan oleh pengurus.

Pemprov Sumut juga masih menunggu keputusan akhir dari pemerintah pusat terkait akses pembiayaan (pinjaman) bagi Koperasi Merah Putih yang rencananya akan disalurkan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dengan plafon mencapai Rp3 miliar per unit.

Naslindo awalnya menyebut ada 886 koperasi dari 6.100 di Sumut yang berpotensi mendapat pinjaman usaha tahap pertama dari Himbara pada akhir Oktober.

Jumlah ini didapat berdasarkan data desa maju dan mandiri Kementerian Desa, Kota Medan mencatatkan calon penerima pembiayaan terbanyak yakni 151 koperasi.

Aturan yang belum bulat di tingkat pusat dipastikan akan membuat rencana koperasi mendapat pinjaman dari bank menjadi mundur.

Naslindo menekankan hal itu seharusnya tak serta merta menghalangi aktivitas koperasi. Penguatan permodalan dari dalam disebutnya dapat menjadi solusi.

"Masa menunggu kepastian pinjaman ini kami gunakan untuk persiapan, termasuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengurus melalui pelatihan-pelatihan," ujar Naslindo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan percepatan pembangunan aset fisik berupa gerai dan gudang Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan dibiayai oleh plafon pinjaman Rp 3 miliar. Pinjaman ini akan disalurkan oleh Himbara kepada Kopdes Merah Putih.

Ferry mengungkapkan plafon pinjaman Rp 3 miliar yang diberikan Himbara ini nantinya tidak hanya akan dipakai untuk modal dan operasional, tetapi juga untuk investasi.

"Bukan capital expenditure dan operational expenditure juga. Ini dipakai untuk investasi. Ini yang bentuk kehadiran negara untuk membangunkan fisik gudang-gudang dan gerai," kata Ferry di Kantor Kementerian Keuangan , Kamis (23/10/2025).

Soal akses pinjaman ini, COO Danantara Dony Oskaria membenarkan besaran plafon tersebut. Dengan pinjaman ini, dia berharap Kopdes Merah Putih mampu bergera untuk mendorong ekonomi di desanya.

"Perkoperasi itu plafon yang diberikan 3 miliar. Perkoperasi Desa Kurang Merah Putih. Jadi harus semangat ya.Jadi nanti koperasi kita bagus-bagus dan menjadi motor ekonomi di pedesaannya," ujarnya.

Sebelumnya, Menkop mengatakan pemerintah menargetkan sebanyak 80.000 unit Kopdes Merah Putih yang telah terbentuk legalitasnya dapat beroperasi penuh pada Maret 2026. Target ini ditegaskan berdasarkan hasil Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

Untuk menjalankan arahan, dia mengatakan Kopdes/Kel Merah Putih memiliki gudang/gerai dan sarana-prasarana pendukungnya, maka tahapan sebelum dioperasikan perlu dipercepat pembangunan aset fisik tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan bahwa seluruh aset bangunan termasuk gerai dan pergudangan dari Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan dimiliki penuh pemerintah desa.

Alhasil, sebagian dari pendapatan Kopdes Merah Putih akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang nantinya dapat dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat desa.

“Kemudian akan ada imbal jasa dari keuntungan Kopdes itu 20% untuk APBD desa. Jadi ini sangat bermanfaat buat pemerintah desa,” ujar Yandri di Bekasi, Jumat (17/10/2025).

Lebih lanjut dia mengatakan, Kopdes Merah Putih akan mendorong perekonomian masyarakat desa. Yandri pun menjamin bahwa dalam pelaksanaannya, Kopdes Merah Putih tidak akan merugi.

“Oleh karena itu, saya minta betul ini disukseskan oleh para kepala desa, dan pasti Insya Allah ini Kopdes tidak akan rugi,” jelasnya.

Alhasil, Yandri meminta para kepala desa untuk mengikuti arahan yang telah ditetapkan terkait pengelolaan Kopdes Merah Putih. Dia menegaskan agar tidak terjadi perbedaan pandangan di antara pemerintah desa mengenai keberadaan dan mekanisme pengelolaan koperasi tersebut.

"Jadi tidak perlu ada silang pendapat lagi. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan termasuk sumber dananya. Insya Allah ini akan menjadikan pusat ekonomi di desa akan semakin baik," katanya.

Pada saat yang sama, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menambahkan, luas lahan yang dibutuhkan untuk Kopdes Merah Putih berkisar antara 1.000-2.000 meter persegi, sesuai yang disyaratkan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

Adapun, setiap Kopdes Merah Putih nantinya akan menjalankan enam jenis gerai wajib, yakni gerai sembako, apotek desa/klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, gerai cold storage/cold chain, dan gerai logistik, hingga usaha yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai potensi lokal.

“Agrinas pangan mensyaratkan minimal tadi ada ada yang 1.000 ada yang bahkan tadi rata-rata di 2.000 meter,” pungkas Ferry.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan pembangunan gudang dan gerai Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih akan dimulai dalam dua hari ke depan.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan pihaknya baru saja merampungkan proses penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) pada Selasa (14/10/2025) siang, yang akan menjadi dasar pembangunan gerai dan gudang KopDes/Kel Merah Putih.

Selain itu, Ferry menambahkan bahwa Kemenkop juga telah meneken kerja sama antara PT Agrinas Pangan Nusantara dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mempercepat pembangunan serta mendukung operasional KopDes/Kel Merah Putih.

Penandatangan kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan, hingga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia.

“Insya Allah 1–2 hari ini akan dimulai proses pembangunan gudang-gudang dan gerai-gerai Koperasi-Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia,” kata Ferry dalam Seminar Nasional dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama: Memperkuat Ekosistem Inovasi Industri Pangan melalui Pendaftaran Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Ferry menjelaskan, setiap KopDes/Kel Merah Putih nantinya akan menjalankan enam jenis gerai wajib, yakni gerai sembako, apotek desa/klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, gerai cold storage/cold chain, dan gerai logistik, hingga usaha yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai potensi lokal.

Sebelumnya, Menkop Ferry menjelaskan bahwa SKB yang telah ditandatangani terkait upaya percepatan pembangunan fasilitas fisik berupa gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya bagi merupakan bagian untuk mendukung operasionalisasi KopDes/Kel Merah Putih di Indonesia.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, TNI, dan sektor swasta seperti Agrinas merupakan wujud nyata penerapan konsep pertahanan semesta. Dengan ketahanan ekonomi dari desa, maka desa akan menjadi lebih kuat sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional

Selain itu, sambung dia, TNI sebagai bagian dari kekuatan negara juga dilibatkan untuk memastikan gerak ekonomi konstitusi dapat diwujudkan melalui percepatan pembangunan gerai, gudang dan fasilitas lainnya pada KopDes/Kel Merah Putih.

"Membangun koperasi di desa dan kelurahan bukan sekadar proyek ekonomi, tapi perintah konstitusi. Maka TNI pun terlibat karena ini tugas bersama seluruh komponen bangsa,” ujar Ferry.

Dia berharap, dengan adanya keterlibatan peran serta TNI dan Agrinas, nantinya operasionalisasi KopDes/Kel Merah Putih dapat terakselerasi mulai Oktober 2025.

“Kolaborasi seperti ini tidak hanya memperkuat ekonomi rakyat, tapi juga memperkokoh pondasi pertahanan negara dari desa. Karena bila ekonomi desa kuat, maka negara juga kuat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan draft Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan gudang-gudang dan gerai dari Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih sudah masuk tahap finalisasi.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan pihaknya telah menyerahkan draft Inpres tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Kami diundang ke Kertanegara menemui Presiden Prabowo, dan kami sudah menyerahkan draft Instruksi Presiden [Inpres] untuk percepatan pembangunan KopDes Merah Putih,” kata Ferry dalam keterangan resmi, Senin (13/10/2025).

Ferry menjelaskan bahwa keberadaan Inpres tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan memperkuat rantai pasok pangan, serta distribusi produk lokal melalui penguatan peran strategis KopDes/Kel Merah Putih.

Dia menuturkan, kebijakan ini juga merupakan langkah konkret dalam mewujudkan Asta Cita kedua, yakni kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan. Serta, Asta Cita keenam, yakni pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi nasional.

“Oleh karena itu, kita harus sesegera mungkin turun ke lapangan untuk menginventarisasi tanah-tanah desa yang akan dibangun gudang dan gerai oleh PT Agrinas dan pihak TNI tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ferry memastikan pembangunan gudang dan gerai milik KopDes/Kel Merah Putih nantinya akan melibatkan kontraktor-kontraktor lokal dan masyarakat desa.

Dalam hal ini, sambung dia, fokus Inpres tersebut adalah percepatan pembangunan gudang-gudang dan gerai KopDes Merah Putih.

Dia berharap, dengan lebih dari 80.000 KopDes/Kel Merah Putih yang telah terbentuk di Indonesia, percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan sarana pendukung koperasi dapat dilakukan secara strategis, terpadu, dan terkoordinasi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

“Tujuannya, guna menciptakan sistem ekonomi desa yang produktif dan berdaya saing,” pungkasnya.