Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi menggandeng sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) untuk memperkuat pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang operasionalnya segera diresmikan.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan pelaksanaan koperasi ini nyatanya membutuhkan kerja sama dengan K/L lain.

Adapun, Nota Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dilakukan antara Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Badan Standardisasi Nasional (BSN), BPJS Ketenagakerjaan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Misalnya dengan KPPPA, terhadap kegiatan kaum perempuan di desa dan kelurahan ada banyak sekali produk-produk yang bisa dikembangkan dikurasi oleh Kementerian Koperasi dan kemudian bisa dijual di gerai-gerai di Kopdes Merah Putih,” ujarnya dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di kantor Kemenkop, Senin (11/5/2026).

Sementara kaitannya dengan BKKBN, KopDes/Kel Merah Putih nantinya juga berperan sebagai gerai obat yang turut menjual alat kontrasepsi serta sarana berupa klinik pengaduan terhadap masalah yang terjadi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga.

Kemudian bersama BSN, Ferry menekankan bahwa harapannya produk yang dihasilkan dan dijual di KopDes/Kel Merah Putih sudah tersertifikasi dan terstandardisasi.

Bersama Pusat Investasi Pemerintah (PIP), BLU Kementerian Keuangan ini berperan dalam memberikan pembiayaan bagi unit-unit kelompok binaan dari masing-masing K/L.

Kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi para pelaku koperasi, baik dari sisi manajer, maupun yang terlibat secara langsung dan tidak langsung.

“Para pekerja yang terlibat langsung atau tidak langsung di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga bisa mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat melihat potensi anggota yang cukup besar untuk dilindungi dari keberadaan KopDes/Kel Merah Putih.

Bukan hanya untuk pengurus, manfaat perlindungan ketenagakerjaan ini juga akan dirasakan oleh pekerja dan anggota yang memiliki aktivitas kerja di koperasi tersebut.

“Koperasi merah putih ini kan direncanakan sekitar 81.000, sudah mulai masuk 844-an sekian. Plus nanti kalau yang sudah diresmikan 1.000 itu juga akan jadi potensi menjadi anggota kami dan kita lindungi,” tuturnya.

Saiful berharap pemberian pelindungan pekerja ini akan menjadi legitimasi bisnis untuk koperasi.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan meresmikan 1.000 KopDes/Kel Merah Putih pada Sabtu (16/5/2026), di Nganjuk, Jawa Timur. Meski demikian, rencana tersebut masih bersifat tentatif.

Bisnis.com, JAKARTA — Gedung Blok M Hub, Jl Sultan Hasanuddin, Melawai, Jakarta Selatan, baru direnovasi. Di antara puluhan ruko yang terdapat di pusat perbelanjaan terpopuler era 1980-an itu, ada kios kecil dengan latar belakang tembok berwarna merah-putih yang menarik perhatian.

Jarum jam menunjukkan pukul 14.15 WIB saat Tim Bisnis melangkahkan kaki ke kios tersebut. Rak-rak tampak tertata rapi dan bersih. Terdapat beragam produk kebutuhan sehari-hari mulai dari sembako hingga produk Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Seorang penjaga kasir dan petugas lain yang berjaga di dalam melempar senyum.

“Di sini tuh kami ada produk-produk sembako sama makanan-makanan pada umumnya sebenarnya. Cuman yang membedakan kalau dari UMKM sendiri sih yang beda,” kata Retno, penjaga kasir Koperasi Merah Putih Melawai, saat ditemui Bisnis pada Senin (13/10/2025).

Koperasi Merah Putih Melawai menjual berbagai kebutuhan pokok seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang merupakan program pemerintah yang dijalankan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog. Ada juga gula, minyak goreng, tepung, ketan hitam, dan susu dari Food Station.

Ada pula bahan pangan mentah seperti bawang kering yang bisa dipesan melalui sistem pre-order.

Kemudian, pada rak bagian kanan, tampak kemasan berwarna-warni berisi nasi goreng instan, mie sagoo, ayam rujak beku, serta camilan buatan UMKM lokal..

Wanita berusia 24 tahun itu menyebut barang-barang di Koperasi Merah Putih Melawai lebih terjangkau dibandingkan yang lain. Sebagai contoh, harga minyak goreng satu liter di koperasi ini hanya Rp15.700, lebih rendah dari rata-rata harga di luar yang sudah menyentuh Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter.

Meski belum sepenuhnya ramai, koperasi Merah Putih mulai menjadi alternatif belanja masyarakat sekitar Melawai. Retno mengakui, lonjakan pembeli biasanya terjadi di akhir pekan.

Orang dewasa hingga anak muda menjadikan tempat ini sebagai lokasi melepas penat setelah 5 beraktivitas mengerjakan tugas kuliah hingga menyelesaikan deadline pekerjaan.

“Paling rame di Jumat, Sabtu, Minggu. Biasanya anak muda yang nongkrong di sekitar sini mampir beli minuman,” katanya

Retno menuturkan banyak koperasi kelurahan lain yang sudah datang berkunjung untuk belajar dan bertanya-tanya soal sistem di sini. Mereka belum membuka toko fisik seperti di Koperasi Merah Putih Melawai, namun sudah mulai aktif merekrut anggota.

Mereka, kata Retno, meyakini bahwa Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP menjadi gerbang dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, terlebih dengan dukungan penuh yang diberikan oleh pemerintah.

Kesejahteraan

Direktur Kebijakan dan Program Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) Piter Abdullah mengatakan seluruh aktivitas yang dilakukan koperasi akan berdampak pada perputaran ekonomi di suatu desa/kelurahan. Kehadiran koperasi tidak serta merta membuka lapangan pekerjaan, tetapi efek berganda dari aktivitas itu yang kemudian menciptakan lapangan kerja baru.

Sebagai contoh, ketika KDMP Melawai menjual produk-produk UMKM hingga hasil panen petani di desa, termasuk beras SPHP, maka UMKM hingga petani di desa membutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang kemudian mereka menarik pekerja baru.

“Efek bergandanya banyak. Tugas kita adalah menjaga ide besar ini agar dapat dilaksanakan secara murni. Jangan sampai ada penyimpangan,” kata Piter.

Dia juga menyoroti mengenai sentuhan digital di dalam KDMP. Menurutnya langkah itu dapat membuat tata kelola koperasi menjadi lebih baik dan transparan. Pemerintah dapat memantau secara terukur barang-barang yang terdapat di koperasi dan mengirimkan logistik sesuai dengan kebutuhan.

“Dengan adanya digitalisasi tata kelola akan jauh lebih baik, hasilnya pasti lebih baik, dan berdampak pada kesejahteraan semua anggota,” kata Piter.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto mengatakan Komdigi secara bertahap telah melaksanakan dukungan terhadap program KDMP. Sampai saat ini, Komdigi menjangkau dua koperasi desa, yaitu di Kota Malang dan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Komdigi memberikan pelatihan literasi digital bagi SDM koperasi desa secara langsung (luring), hal ini dikarenakan skema secara luring dapat lebih optimal untuk berinteraksi dengan peserta sehingga mereka tidak jenuh dan mendapatkan praktik secara langsung.

Tidak menutup kemungkinan juga untuk pelaksanaan secara daring jika tersedianya koneksi internet dan perangkat yang memadai dari para peserta pelatihan.

Boni mengatakan dengan memberikan pelatihan secara langsung dan materi yang relevan, program ini telah memberikan dasar yang kokoh bagi penguatan kapasitas digital koperasi desa, sekaligus menjadi langkah awal menuju transformasi digital dalam perekonomian desa.

”Kami terus berupaya memberikan yang terbaik sehingga dapat berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan anggota koperasi. Dengan pelatihan literasi digital yang akan diberikan kepada SDM, diharapkan akan mempermudah proses bisnis dalam pelaksanaan operasionalnya, sehingga anggota KDMP mendapatkan kemudahan dalam proses pemanfaatannya,” kata Boni.

Percepatan

Di sisi lain, menjelang 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka, Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah mengebut finalisasi draft Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan gudang-gudang dan gerai dari KDMP.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa keberadaan Inpres tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan memperkuat rantai pasok pangan, serta distribusi produk lokal melalui penguatan peran strategis KopDes/Kel Merah Putih.

Lebih lanjut, Ferry memastikan pembangunan gudang dan gerai milik KopDes/Kel Merah Putih nantinya akan melibatkan kontraktor-kontraktor lokal dan masyarakat desa sebagai upaya dalam menggerakkan dan mensejahterakan masyarakat.

Dia berharap, dengan lebih dari 82.024 KDMP yang telah terbentuk di Indonesia, percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan sarana pendukung koperasi dapat dilakukan secara strategis, terpadu, dan terkoordinasi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

“Tujuannya, guna menciptakan sistem ekonomi desa yang produktif dan berdaya saing,” pungkasnya.

Danantara dan Kementerian Keuangan memberikan dukungan kepada KDMP melalui pendanaan. CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan bahwa dukungan tersebut akan dilakukan dengan skema penggunaan dana APBN.

Menurutnya, Kemenkeu selaku otoritas fiskal bakal mengalokasikan dana desa bagi masing-masing koperasi yang ada, kendati tak menjawab saat ditanya mengenai besaran anggaran yang dialokasikan.

“Pembangunan ini berasal dari dana desa yang akan dialokasikan melalui Kementerian Keuangan dengan atas dasar dari setiap desa dalam pengalokasiannya,” ujar Rosan.