Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjabarkan perkembangan pembangunan gerai fisik, gudang, dan sarana prasarana lain Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di hadapan anggota Komisi VI DPR RI, Selasa (18/11). Kopdes/Kel Merah Putih diprediksi dapat sepenuhnya beroperasi pada 2026, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Percepatan pembangunan gerai, gudang sarana prasarana lainnya tersebut mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17/ 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Kopdes/Kel Merah Putih.

"Presiden mengharapkan setiap desa memiliki gudang, gerai, kendaraan, serta kelengkapan untuk operasional Kopdes. Setelah beroperasi koperasi ini diharapkan tidak hanya sebagai pusat distribusi barang, tetapi juga sebagai offtaker terhadap hasil produksi masyarakat," kata Menkop Ferry dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta.

Dalam paparannya, Ferry menyebut pihaknya telah menandatangani Keputusan Bersama (SKB) untuk melakukan akselerasi pembangunan gerai, pergudangan, dan fasilitas Kopdes/Kel Merah Putih dengan lintas sektoral terutama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, BP BUMN dan BPI Danantara.

Dalam pembangunan gerai dan aset fisik lainnya, PT Agrinas Pangan Nusantara ditunjuk sebagai offtaker. Untuk memastikan kelancaran pembangunan, Kemenkop terlebih dahulu melakukan inventarisasi lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan di desa-desa atau kelurahan, sebelum meneruskan data ke PT Agrinas.

"Data tanah yang sudah masuk yang tercermin melalui Simkopdes sebanyak 30.500 titik tanah dan dikonfirmasi oleh Agrinas bahwa pada November 2025 ini diharapkan 25.000 titik dapat dibangun (gerai, gudang dan sarana fisik lainnya," kata Ferry.

Dari sisi penyiapan SDM pengelola Kopdes/ Kel Merah Putih, Kemenkop saat ini telah merekrut dan melatih 7.867 Business Assistant (BA) sebagai pendamping utama. Setiap BA diharapkan bertanggung jawab pada 10 koperasi untuk membantu penyusunan rencana bisnis, pengurusan administrasi, hingga memastikan operasional gerai berjalan optimal.

"Kami juga telah melatih 1.104 Project Management Officer (PMO) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan kepada Dinas Koperasi di daerah untuk membantu, melaporkan dan memastikan seluruh operasional sesuai standar sehingga pengelolaan program Kopdes dapat tertib, transparan dan dipertanggungjawabkan," katanya.

Hingga 14 November, puluhan ribu tenaga pendamping telah mendapat pelatihan, termasuk BA, PMO, dan pengelola koperasi. Pelatihan peningkatan SDM ini akan terus dilakukan secara masif di seluruh Indonesia agar saat Kopdes/ Kel Merah Putih beroperasi dapat dijalankan dengan baik.

Ferry menekankan bahwa pemerintah daerah juga memegang peran penting dalam mendukung percepatan pembangunan gerai aset fisik. Peran pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui percepatan pemberian izin, penyelesaian konflik tanah, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan.

"Kami mengharapkan dukungan penuh dari gubernur, bupati, dan wali kota untuk mempercepat keberhasilan program ini," ujarnya.

Ferry menjelaskan, Kemenkop telah menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memberikan supervisi teknis terkait pembangunan gerai, gudang dan aset fisik lainnya. Ia menutup paparan dengan menegaskan bahwa pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih bukan sekadar proyek fisik, tetapi upaya besar membangun ekonomi desa yang mandiri.

"Ini kerja kolaborasi kita bersama maka kami akan terus meminta dukungan dari Komisi VI (agar program Kopdes/Kel Merah Putih berhasil)," ucapnya.

Sementara itu Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota menjelaskan bahwa pihaknya ditunjuk berdasarkan SKB No. 17/2025 untuk melaksanakan pembangunan fisik gerai dan gudang Kopdes/ Kel Merah Putih. Ia menyebut membutuhkan dukungan TNI dalam menyelesaikan 80 ribu titik pembangunan.

"Kita butuh dukungan dari TNI terutama untuk di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau seperti Papua dan pesisir, kami melihat TNI punya potensi dan sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan amanah yang diberikan ke kami untuk bangun gerai koperasi tersebut," kata Joao.

Joao memastikan penggunan bahan baku dari pemasok lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung. Untuk daerah seperti Papua dan wilayah pesisir, Agrinas meminta dukungan terkait pengiriman bahan bangunan menggunakan helikopter atau transportasi khusus.

Sebagai upaya memperkuat pengawasan, Agrinas juga menggandeng perguruan tinggi, khususnya fakultas teknik, agar mahasiswa semester akhir dapat terlibat melakukan monitoring lapangan.

"Kami ingin pembangunan ini sekaligus menjadi proses distribusi pengetahuan dan membuka kesempatan bagi talenta muda untuk siap terjun ke industri konstruksi," ujarnya.

Hingga saat ini, Agrinas telah menyelesaikan pembangunan 15.788 bangunan atau 16,44 persen dalam sekitar 15 hari sejak pendanaan dicairkan pada 28 Oktober. Pihaknya juga memasang target pembangunan 2.930 titik per hari, meski realisasi saat ini baru sekitar 1.200 titik.

"Kami setiap hari melakukan mitigasi dan mengambil alih setiap permasalahan yang terjadi di lapangan, kami harap dengan melibatkan TNI dapat mengatasi masalah baik itu terkait ketersediaan bahan bangunan, masalah listrik, ketersediaan tukang dan lainnya," kata Joao.

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini mengapresiasi capaian Kemenkop membentuk 82.426 unit Kopdes/Kel Merah Putih berbadan hukum yang dinilai sangat cepat.

Namun Anggia menilai masih terdapat sejumlah kesenjangan, khususnya terkait ketersediaan infrastruktur fisik dan kapasitas pendamping BA dan PMO di lapangan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Kopdes/Kel Merah Putih ditentukan oleh aktivitas ekonomi yang berjalan nyata, bukan sekadar keberadaan bangunan.

"Kami ingin melihat langsung progres pembangunan di lapangan. Gerai harus beroperasi, gudang berfungsi, dan koperasi memiliki produk unggulan. Barulah ekonomi desa bergerak," katanya.

Adapun Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M. Nurdin Halid menekankan pentingnya pendampingan sebagai kunci keberhasilan Kopdes/Kel Merah Putih. Ia menilai rasio satu BA mendampingi 10 koperasi terlalu berat, terutama di daerah yang belum memahami konsep koperasi secara utuh.

Nurdin menyebut, pendampingan harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, tanpa manajemen yang kuat, gerai dan gudang jadi tidak optimal. Ia meminta Kemenkop dapat memastikan pendamping terlatih hadir di setiap titik sehingga Kopdes/ Kel Merah Putih dapat beroperasi secara maksimal.

"Program Koperasi Desa ini tidak boleh gagal, jadi apapun upaya yang harus dilakukan harus menuju pada jalan menuju keberhasilan maka Pak Menteri (Ferry Juliantono) harus bekerja keras," pungkas Nurdin.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Bank Tanah (BBT) mengungkap akan menyiapkan lahan seluas 1.000 meter hingga 1.500 meter di Lampung untuk mendukung pembangunan gudang Koperasi Daerah/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat mengatakan sumber lahan yang akan digunakan untuk pembangunan gudang Koperasi Desa Merah Putih tersebut bakal berasal dari lahan Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah.

"Inisiatif ini menjadi langkah awal untuk memperluas peran Badan Bank Tanah dalam mendukung program prioritas nasional, termasuk penguatan koperasi dan usaha mikro di daerah,” kata Hakiki dalam keterangan resmi, Rabu (12/11/2025).

Tidak hanya diperuntukkan guna mendukung pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur berupa gudang, lahan tersebut juga nantinya digunakan untuk mendukung produksi koperasi dengan pola kerja sama pemanfaatan antara Badan Bank Tanah dan koperasi.

Lebih lanjut, guna mendukung percepatan pengadaan lahan bagi proyek strategis nasional ke depan, Badan Bank Tanah meneken kerja sama dengan Jaksa Muda Bidang Intelijen (Jamintel).

Hakiki menjelaskan, komitmen dan sinergitas ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Bank Tanah dengan Jamintel tentang sinergitas tugas dan fungsi mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.

“Kami ingin memastikan tanah negara benar-benar memberi manfaat langsung bagi rakyat dan menjadi penggerak ekonomi nasional dari desa,” tambah Hakiki.

Sementara berdasarkan catatan Bisnis, setiap KopDes/Kel Merah Putih nantinya akan menjalankan enam jenis gerai wajib, yakni gerai sembako, apotek desa/klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, gerai cold storage/cold chain, dan gerai logistik, hingga usaha yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai potensi lokal.

Sebelumnya, Menteri Koperasi, Ferry Julianto menjelaskan bahwa masyarakat desa selama ini hanya dijadikan sebagai objek penerima manfaat. Alhasil, dengan adanya KopDes Merah Putih, masyarakat desa harus menjadi subjek dan pelaku ekonomi.

"Masyarakat di desa-desa jangan hanya lagi menjadi nasabah dari bank-bank, tetapi sekarang mereka harus diberikan akses pembiayaan. Nanti setelah bangunan fisik ini didirikan, segera nanti KopDes Merah Putih bisa melaksanakan kegiatan operasionalnya," kata Ferry.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan Danantara menyepakati penggunaan fasilitas kredit melalui himpunan bank milik negara (himbara) untuk mendanai pembangunan fisik Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Proses pembangunan fisik nantinya akan dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara.

Kesepakatan itu tercapai setelah rapat antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono serta Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Kamis (23/10/2025). Pemerintah melalui himbara menyediakan kredit dengan plafon Rp3 miliar untuk seluruh Kopdes, yang ditargetkan pembangunan fisiknya tuntas pada Maret 2026.

"Jadi sudah tinggal menunggu proses pembangunan daripada koperasi-koperasi kita ke depannya," terang Kepala BP BUMN Dony Oskaria usai rapat tersebut di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.

Adapun khusus untuk pembangunan fisik setiap Kopdes, Kementerian Koperasi telah memberikan penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara dan bakal bekerja sama dengan TNI.

Menkop Ferry Juliantono menyebut plafon kredit Rp3 miliar itu mencakup biaya investasi pembangunan fisik sekaligus modal kerja Kopdes. Bedanya, pencairan untuk modal kerja dari himbara langsung disalurkan ke unit koperasi dimaksud.

"Itu capex dan opex juga, dipakai untuk investasi. Ini yang bentuk kehadiran negara untuk membangunkan fisik gudang-gudang dan gerai, membantu akses permodalan kerjanya, kemudian didampingi oleh negara," tuturnya.

Ferry menyebut dana kredit itu sudah mulai disalurkan ke himbara, dan sudah mendapatkan restu dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Untuk pembangunan fisik Kopdes, dana itu nantinya akan disalurkan terlebih dahulu ke Kemenkop sebelum dikucurkan ke Agrinas.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya telah menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp16 triliun ke himbara untuk pembiayaan Kopdes Merah Putih. Namun, Purbaya menyebut itu bukan satu-satunya saluran pembiayaan yang bisa dimanfaatkan bagi mereka yang ingin mendirikan Kopdes di desa/kelurahan.

Purbaya pada September 2025 lalu juga telah menempatkan kas pemerintah Rp200 triliun di Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI. Dia menyebut uang itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pembiayaan Kopdes.

"Tetapi kami sudah taruh uang yang Rp200 triliun tadi kan, kalau mau di switch, kalau mereka siap ya bisa diambil. Dengan otomatis bunga yang kita charge ke bank kalau uangnya dipakai untuk Koperasi Merah Putih menjadi 2%," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan pembangunan gudang dan gerai Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih akan dimulai dalam dua hari ke depan.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan pihaknya baru saja merampungkan proses penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) pada Selasa (14/10/2025) siang, yang akan menjadi dasar pembangunan gerai dan gudang KopDes/Kel Merah Putih.

Selain itu, Ferry menambahkan bahwa Kemenkop juga telah meneken kerja sama antara PT Agrinas Pangan Nusantara dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mempercepat pembangunan serta mendukung operasional KopDes/Kel Merah Putih.

Penandatangan kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan, hingga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia.

“Insya Allah 1–2 hari ini akan dimulai proses pembangunan gudang-gudang dan gerai-gerai Koperasi-Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia,” kata Ferry dalam Seminar Nasional dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama: Memperkuat Ekosistem Inovasi Industri Pangan melalui Pendaftaran Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Ferry menjelaskan, setiap KopDes/Kel Merah Putih nantinya akan menjalankan enam jenis gerai wajib, yakni gerai sembako, apotek desa/klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, gerai cold storage/cold chain, dan gerai logistik, hingga usaha yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai potensi lokal.

Sebelumnya, Menkop Ferry menjelaskan bahwa SKB yang telah ditandatangani terkait upaya percepatan pembangunan fasilitas fisik berupa gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya bagi merupakan bagian untuk mendukung operasionalisasi KopDes/Kel Merah Putih di Indonesia.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, TNI, dan sektor swasta seperti Agrinas merupakan wujud nyata penerapan konsep pertahanan semesta. Dengan ketahanan ekonomi dari desa, maka desa akan menjadi lebih kuat sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional

Selain itu, sambung dia, TNI sebagai bagian dari kekuatan negara juga dilibatkan untuk memastikan gerak ekonomi konstitusi dapat diwujudkan melalui percepatan pembangunan gerai, gudang dan fasilitas lainnya pada KopDes/Kel Merah Putih.

"Membangun koperasi di desa dan kelurahan bukan sekadar proyek ekonomi, tapi perintah konstitusi. Maka TNI pun terlibat karena ini tugas bersama seluruh komponen bangsa,” ujar Ferry.

Dia berharap, dengan adanya keterlibatan peran serta TNI dan Agrinas, nantinya operasionalisasi KopDes/Kel Merah Putih dapat terakselerasi mulai Oktober 2025.

“Kolaborasi seperti ini tidak hanya memperkuat ekonomi rakyat, tapi juga memperkokoh pondasi pertahanan negara dari desa. Karena bila ekonomi desa kuat, maka negara juga kuat,” pungkasnya.