Bisnis.com, JAKARTA — Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) menilai percepatan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum operasional Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih perlu diikuti pembenahan tata kelola, kejelasan pembagian kewenangan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar program berjalan efektif.

Dosen FEB UI Dewi Meisari Haryanti mengatakan Perpres diperlukan karena memiliki kekuatan hukum yang lebih luas dibandingkan Instruksi Presiden (Inpres), terutama untuk mendukung kerja sama dengan pihak di luar birokrasi pemerintah.

“Perpres dipandang diperlukan karena merupakan produk 'peraturan', bukan hanya 'instruksi' yang ruang lingkup penerapannya terbatas untuk internal birokrasi saja. Sementara, untuk operasionalisasi birokrasi dibutuhkan kerja sama dengan organisasi eksternal selain birokrasi pemerintah, makanya payung hukum KDKMP perlu dinaikkan dari Inpres jadi Perpres,” kata Dewi kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Menurut Dewi, keberadaan Perpres hanya menjadi prasyarat awal bagi operasional koperasi. Regulasi tersebut diibaratkan sebagai kunci untuk menghidupkan mesin, tetapi keberhasilan program tetap ditentukan oleh kualitas pengemudi, arah kebijakan, hingga kesiapan organisasi menjalankan koperasi.

Di sisi lain, dia menilai implementasi KopDes/Kel Merah Putih saat ini masih diwarnai berbagai persoalan tata kelola. Di lapangan, ujar dia, pengurus masih banyak melakukan improvisasi karena belum adanya pedoman yang jelas. Selain itu, terdapat kebingungan terkait pembagian kewenangan antarpihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Dewi mencontohkan masih adanya kendala pembangunan gedung koperasi akibat perbedaan pemahaman mengenai kriteria lahan. Tak hanya itu, pengurus juga menghadapi ketidakjelasan mengenai pembagian peran dengan manajer koperasi yang akan direkrut pemerintah, termasuk mekanisme penggajian.

"Organisasi dengan unclear chain of command begini kan rawan masalah dan berisiko jadi organisasi yang tidak efektif mencapai tujuan,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan tersebut semestinya diatur lebih jelas dalam Perpres, termasuk mengenai pembagian tugas pengurus, pengawas, dan manajer koperasi.

Selain aspek tata kelola, Dewi menilai pemerintah perlu memperkuat kompetensi pengelola koperasi melalui edukasi dan pendampingan. Menurutnya, pengurus dan manajer koperasi harus memiliki kemampuan manajemen keuangan serta literasi digital agar operasional koperasi dapat berjalan secara profesional.

Lebih lanjut, dia juga mengingatkan operasional KopDes/Kel Merah Putih berpotensi mandek apabila tidak diikuti dukungan nyata dari pemerintah. “Risikonya ya koperasinya akan besar kemungkinan mandeg. Operasionalnya tidak berjalan,” imbuhnya.

Dewi menilai pendekatan top-down dalam pembentukan KopDes/Kel Merah Putih membuat pemerintah perlu memastikan dukungan nyata, mulai dari ketersediaan stok bahan pokok bersubsidi, modal awal, hingga pendampingan pengelolaan keuangan. Menurutnya, pasokan sembako dengan harga terjangkau dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk bergabung sebagai anggota koperasi.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah mempercepat penyusunan Perpres sebagai payung hukum operasional 1.061 KopDes/Kel Merah Putih. Percepatan tersebut menjadi salah satu rekomendasi rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Koperasi, Kantor Staf Presiden (KSP), PT Agrinas Pangan Nusantara, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Adapun, pemerintah kini mengalihkan fokus program Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dari tahap pembentukan menuju operasional. Pergeseran tersebut dilakukan karena tantangan utama tidak lagi terletak pada jumlah koperasi yang terbentuk, melainkan keberlanjutan usaha.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah sebelumnya mengatakan pemerintah menargetkan sedikitnya 40.000 KopDes/Kel Merah Putih telah aktif beroperasi hingga akhir 2026.

“Menjelang akhir tahun 2026, fokus utama Kementerian Koperasi adalah memastikan sedikitnya 40.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah aktif beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat,” kata Farida kepada Bisnis, Senin (22/6/2026).

Dia berharap 40.000 unit KopDes tersebut mampu menjadi agregator ekonomi rakyat, meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat posisi tawar petani, nelayan, dan peternak, serta mengintegrasikan mereka ke dalam rantai pasok industri dan pasar yang lebih luas.

Nantinya, puluhan ribu KopDes Merah Putih diprioritaskan mengelola gerai sembako, layanan apotek dan klinik sederhana, layanan keuangan mikro, serta fasilitas pergudangan dan logistik, sekaligus berfungsi sebagai offtaker produk lokal desa seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan, hingga industri kuliner.

Meski demikian, Farida mengakui pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mengoperasikan KopDes/Kel Merah Putih. Menurutnya, kendala utama meliputi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan yang membutuhkan area sekitar 1.000 meter persegi, serta perlunya penguatan kapasitas manajemen koperasi, termasuk dalam mitigasi risiko dan penyusunan business plan, agar usaha koperasi dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggembleng 30.000 calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih melalui Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan (Komcad) sebelum ditempatkan di desa-desa.

Pengumuman hasil akhir seleksi yang semula direncanakan pada 7 Juni 2026 diundur dan akan diumumkan paling lambat pada 10 Juni 2026. Peserta yang dinyatakan lolos tidak langsung bertugas mengelola koperasi, melainkan terlebih dahulu akan mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran Komcad pada 17 Juni—16 Juli 2026.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto meragukan kualitas hasil seleksi yang dilakukan dalam waktu singkat untuk memenuhi kebutuhan puluhan ribu manajer koperasi desa.

Menurut Darmadi, target pemenuhan puluhan ribu manajer dalam waktu singkat berpotensi memunculkan persoalan baru dalam pengelolaan KopDes Merah Putih.

"Proses rekrutmen mendadak 30.000 itu nonsens, berkualitas itu nonsens. Betul, nggak? 30.000 berkualitas manajer dalam sekejap, itu kan saya lihat, saya ikuti lho Pak [Menteri Koperasi Ferry Juliantono]. Itu tidak masuk akal, Pak, sebetulnya. Nah, inilah proses waktu yang mepet-mepet seperti ini akan melahirkan banyak masalah biasanya," kata Darmadi dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Kementerian Koperasi beberapa waktu lalu.

Kritik itu muncul di tengah proses rekrutmen nasional calon manajer KopDes Merah Putih yang telah memasuki tahap akhir. Setelah dinyatakan lolos, para peserta tidak langsung ditempatkan di koperasi desa, melainkan akan menjalani pendidikan dan pelatihan di fasilitas Kementerian Pertahanan.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono membenarkan para calon manajer akan mengikuti pelatihan Komcad sebelum bertugas. Menurutnya, program tersebut bertujuan membentuk kedisiplinan, kepemimpinan, dan semangat bela negara.

“Latihan fisik, kepemimpinan, bela negara itu kan wajib juga. Tidak apa-apa, kok, baik-baik saja,” kata Ferry saat ditemui usai rapat.

Saat ditanya mengenai korelasi pelatihan kemiliteran dengan tugas mengelola koperasi, Ferry menegaskan bahwa kemampuan kepemimpinan dan pembentukan karakter merupakan bekal penting bagi para manajer.

“Oh iya, ada dong. Sebenarnya pengetahuan tentang kepemimpinan, fisik, itu kan perlu. Di mana-mana juga harusnya begitu,” ujarnya.

Ferry juga optimistis para peserta mampu menjalankan tugas meski sebagian berasal dari kalangan lulusan baru atau fresh graduate. Menurut dia, program rekrutmen tersebut merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan pengelola KopDes Merah Putih di Indonesia.

“Kementerian Koperasi mendapatkan amanat dari Bapak Presiden untuk merekrut, melatih, dan menempatkan manajer-manajer koperasi desa itu di Koperasi Desa Merah Putih yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Saat ini, program KopDes Merah Putih masih berada pada tahap pembangunan fisik setelah proses pembentukan badan hukum terhadap sekitar 83.000 koperasi rampung dilakukan.

Kemenkop mencatat hingga saat ini sebanyak 12.533 unit telah menyelesaikan pembangunan fisik secara penuh, sementara 22.737 unit lainnya masih dalam proses pembangunan. Adapun jumlah lahan yang telah terverifikasi mencapai sekitar 35.000 titik.

Ferry juga mengakui pemerintah menghadapi tantangan dalam penyediaan lahan, terutama di wilayah perkotaan. Karena itu, Kemenkop telah menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pengembangan KopDes Merah Putih akan difokuskan terlebih dahulu pada sekitar 40.000 titik dan dilakukan secara bertahap.

Menurutnya, target 40.000 unit tersebut merupakan bentuk penyesuaian dari rencana awal pembangunan 80.000 KopDes Merah Putih.

“Sebenarnya kami memandang untuk tahun ini 40.000 [KopDes Merah Putih beroperasi]. Jadi pembangunan fisik dan insyaallah operasionalisasinya bisa berjalan 40.000,” ujarnya.

Pemerintah kini memilih pendekatan yang lebih realistis dengan menyeimbangkan percepatan pembangunan fisik dan kesiapan operasional.

Dia menekankan operasionalisasi koperasi membutuhkan perhatian lebih terhadap tata kelola, pengembangan model bisnis, serta studi kelayakan usaha dibandingkan sekadar mengejar penyelesaian bangunan fisik.

Selain itu, pemerintah juga tengah mempertimbangkan skema pembangunan koperasi yang dapat mencakup beberapa desa atau kelurahan sekaligus, khususnya di wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif kecil.

Ferry menambahkan, pemerintah tidak lagi berupaya memaksakan target pembangunan hingga 80.000 unit dalam waktu singkat. Sebaliknya, pendekatan yang digunakan akan lebih bertahap dengan menitikberatkan pada kualitas operasional koperasi.

Dia menilai aspek studi kelayakan (feasibility study) akan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan keberlanjutan usaha KopDes Merah Putih.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menjelaskan proses seleksi dilakukan secara terbuka melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.

Menurutnya, lebih dari 600.000 orang mendaftar dalam program tersebut. Dari jumlah itu, sekitar 400.000 peserta mengikuti tes tahap pertama dan sebanyak 101.000 orang dinyatakan lolos. Setelah menjalani tes kesehatan dan mental ideologi, jumlah peserta yang tersisa mencapai sekitar 62.000 orang.

“Kemudian dari 62.000 itu tahap pertama kita akan melakukan rekrutmen 35.000 ini, 30.000 adalah koperasi desa Merah Putih, 5.000 manajer dan pegawai di Kampung Nelayan [Merah Putih],” kata Farida.

Nantinya, sebanyak 35.000 peserta yang lolos akan mengikuti pendidikan di 67 titik pelatihan milik Kementerian Pertahanan selama sekitar 1,5 bulan. Materi yang diberikan mencakup kedisiplinan, bela negara, wawasan kebangsaan, hingga pelatihan manajerial yang disusun Kementerian Koperasi.

Kompetensi Bisnis Lebih Penting

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai pelatihan dasar kemiliteran dapat menjadi pelengkap, tetapi bukan kompetensi utama yang dibutuhkan untuk mengelola koperasi.

“Kalau ingin membuat pelatihan dasar kemiliteran untuk manajer ini, ya itu sebagai tambahan bisa. Tetapi jangan lupa bahwa pelatihan yang lebih penting adalah yang terkait langsung dengan manajemen dan pengelolaan koperasi,” kata Faisal kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kemampuan manajemen, pemahaman bisnis koperasi, pengalaman mengelola usaha, serta pemahaman terhadap karakter masyarakat lokal jauh lebih menentukan keberhasilan koperasi.

“Sementara latihan dasar kemiliteran kalau ingin membangun, misalkan, rasa nasionalisme itu sebetulnya sifatnya mendukung,” imbuhnya.

Pandangan serupa disampaikan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman. Menurutnya, pelatihan dasar kemiliteran bagi calon manajer KopDes/Kel Merah Putih tidak otomatis menjamin keberhasilan program tersebut.

Dia menilai keberhasilan koperasi lebih ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola, dan kemampuan menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Meski demikian, pelatihan dasar kemiliteran dapat memberikan manfaat dalam membentuk karakter calon manajer koperasi, terutama dari sisi disiplin, integritas, kepemimpinan, dan kemampuan bekerja secara kolektif.

“Karakter tersebut penting sebagai pondasi etos kerja, namun sifatnya lebih sebagai pendukung (soft skills) dibandingkan kompetensi utama yang dibutuhkan untuk mengelola sebuah lembaga ekonomi,” kata Rizal kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah menyusun regulasi baru terkait pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), termasuk menyiapkan sanksi bagi koperasi yang tidak menjalankan kewajiban tersebut.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mengatakan pengelola koperasi harus menjaga kepercayaan anggota dan masyarakat dengan menjalankan koperasi sesuai aturan dan regulasi yang berlaku.

“Kemenkop tengah merapikan data, koperasi yang disiplin RAT dan tidak RAT, termasuk sanksi bagi koperasi yang tidak menjalankan RAT,” kata Farida dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).

Menurut Farida, pengelolaan koperasi harus dijalankan secara bertanggung jawab agar keberlangsungan usaha dapat terjaga dalam jangka panjang.

“Pengelolaan koperasi harus berjalan secara bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan anggota, sehingga keberlangsungan koperasi untuk jangka panjang, bukan hanya untuk kepentingan sesaat,” ujarnya.

Dia menekankan koperasi harus sehat tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang. Berkaca dari sejumlah koperasi bermasalah, kondisi tersebut terjadi karena pengurus tidak mampu menjaga kepercayaan para anggotanya. “Hal ini sangat disayangkan dan tidak boleh lagi terjadi di masa yang akan datang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Farida menyampaikan program Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih. Dia menegaskan kehadiran KopDes/Kel Merah Putih merupakan mitra bagi koperasi eksisting dan bukan menjadi kompetitor.

Sebelumnya, Kemenkop menyebut kehadiran KopDes/Kel Merah Putih sebagai instrumen penyaluran barang subsidi negara sekaligus agregator hasil produksi masyarakat desa.

Wamenkop Farida mengatakan peran KopDes/Kel Merah Putih dirancang bersifat dua arah, yakni sebagai penyalur kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau serta menjadi offtaker dan konsolidator hasil produksi desa.

Dia menjelaskan koperasi desa akan difungsikan sebagai penyalur kebutuhan pokok masyarakat dengan harga lebih terjangkau karena rantai pasok yang lebih pendek, terutama untuk barang-barang bersubsidi. Selain itu, koperasi juga akan berperan sebagai offtaker, agregator, sekaligus konsolidator dalam menghimpun dan menyalurkan hasil produksi masyarakat desa.

Farida menjelaskan skema tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan pangan dari desa sekaligus memperpendek rantai distribusi pangan nasional.

“Jadi yang kita lakukan sekarang, koperasi mulai difungsikan sebagai titik kumpul produksi desa, sekaligus kita hubungkan dengan pembeli besar seperti BUMN pangan, pasar induk, hingga industri, sehingga ada kepastian serapan dan harga yang lebih adil,” kata Farida kepadaBisnis, Senin (27/4/2026).

Dengan pola tersebut, lanjut Farida, rantai pasok diharapkan menjadi lebih efisien sehingga petani memperoleh keuntungan lebih baik dan konsumen tidak terbebani harga tinggi.

Adapun pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan sejumlah komoditas strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan inflasi pangan.

“Kami fokus dulu ke komoditas strategis yang berpengaruh langsung ke kebutuhan masyarakat dan inflasi, seperti: beras, jagung, cabai, bawang merah, dan komoditas perikanan,” terangnya.

Dia mengatakan pengembangan KopDes/Kel Merah Putih juga disesuaikan dengan potensi ekonomi masing-masing desa dan tidak dilakukan dengan pendekatan seragam. Sebagai contoh, lanjut dia, desa sentra padi akan difokuskan pada pengembangan beras, wilayah pesisir diarahkan pada sektor perikanan, sedangkan daerah hortikultura didorong mengembangkan komoditas cabai maupun bawang.

“Jadi KDKMP [KopDes/Kel Merah Putih] itu bukan sekadar program, tapi alat untuk menguatkan keunggulan ekonomi masing-masing desa,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan bahwa seluruh aset bangunan termasuk gerai dan pergudangan dari Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan dimiliki penuh pemerintah desa.

Alhasil, sebagian dari pendapatan Kopdes Merah Putih akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang nantinya dapat dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat desa.

“Kemudian akan ada imbal jasa dari keuntungan Kopdes itu 20% untuk APBD desa. Jadi ini sangat bermanfaat buat pemerintah desa,” ujar Yandri di Bekasi, Jumat (17/10/2025).

Lebih lanjut dia mengatakan, Kopdes Merah Putih akan mendorong perekonomian masyarakat desa. Yandri pun menjamin bahwa dalam pelaksanaannya, Kopdes Merah Putih tidak akan merugi.

“Oleh karena itu, saya minta betul ini disukseskan oleh para kepala desa, dan pasti Insya Allah ini Kopdes tidak akan rugi,” jelasnya.

Alhasil, Yandri meminta para kepala desa untuk mengikuti arahan yang telah ditetapkan terkait pengelolaan Kopdes Merah Putih. Dia menegaskan agar tidak terjadi perbedaan pandangan di antara pemerintah desa mengenai keberadaan dan mekanisme pengelolaan koperasi tersebut.

"Jadi tidak perlu ada silang pendapat lagi. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan termasuk sumber dananya. Insya Allah ini akan menjadikan pusat ekonomi di desa akan semakin baik," katanya.

Pada saat yang sama, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menambahkan, luas lahan yang dibutuhkan untuk Kopdes Merah Putih berkisar antara 1.000-2.000 meter persegi, sesuai yang disyaratkan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

Adapun, setiap Kopdes Merah Putih nantinya akan menjalankan enam jenis gerai wajib, yakni gerai sembako, apotek desa/klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, gerai cold storage/cold chain, dan gerai logistik, hingga usaha yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai potensi lokal.

“Agrinas pangan mensyaratkan minimal tadi ada ada yang 1.000 ada yang bahkan tadi rata-rata di 2.000 meter,” pungkas Ferry.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah ambisi besar pemerintah menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) sebagai offtaker pangan nasional, satu faktor krusial kerap luput dari sorotan adalah kualitas sumber daya manusia (SDM).

Rencananya, pemerintah akan merekrut hingga 30.000 tenaga profesional dalam upaya percepatan pembangunan 83.000 Kopdes menyisakan sejumlah catatan kritis, terutama terkait dengan kesiapan SDM hingga potensi beban anggaran negara.